DAFTAR ISI A.
Pengertian BUMN ................................................................................................................................
2
B.
Landasan Hukum BUMN .....................................................................................................................
3
C.
Sejarah kementrian BUMN ...................................................................................................................
3
D.
Tugas Pokok dan Fungsi BUMN ..........................................................................................................
5
E.
Peran Pemerintah (BUMN) ...................................................................................................................
5
a.
b.
Pemerintah sebagai Pelaku Kegiatan Ekonomi .................................................................................
5
1)
Kegiatan produksi .........................................................................................................................
5
2)
Kegiatan konsumsi ........................................................................................................................
6
3)
Kegiatan distribusi ........................................................................................................................
7
Pemerintah sebagai Pengatur Kegiatan Ekonomi .............................................................................
7
F.
Perbedaan Sifat BUMN, BUMS dan Koperasi .....................................................................................
9
G.
Penyebab Inefisiensi pada BUMN ........................................................................................................
9
H.
Alasan Pemerintah melepas saham BUMn (swastanisasi) .................................................................. 10
I.
Kriteria dalam melaksanakan privatisasi ............................................................................................
10
J.
Bentuk-bentuk BUMN ........................................................................................................................
10
1.
Perusahaan Jawatan(PERJAN) .......................................................................................................
10
2.
Perusahaan Umum(PERUM) ..........................................................................................................
11
3.
Perseroan Terbatas(PT) ...................................................................................................................
11
Sektor Usaha BUMN ..........................................................................................................................
15
M. Kinerja BUMN ....................................................................................................................................
16
L.
N.
Model Untuk Menunjang Pertumbuhan Ekonomi ..............................................................................
17
O.
Kendala-Kendala yang Dihadapi ........................................................................................................
20
1
BUMN SEBAGAI PELAKU UTAMA PEREKONOMIAN DI INDONESIA
A.
Pengertian BUMN
Menurut UU No. 19 Tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN memberikan kontribusi yang positif untuk perekonomian Indonesia.Pada sistem ekonomi kerakyatan, BUMN ikut berperan dalam menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha hampir di seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri, dan perdagangan serta konstruksi. BUMN didirikan pemerintah untuk mengelola cabang-cabang produksi dan sumber kekayaan alam yang strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalnya PT Dirgantara Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), PT Pos Indonesia, dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan tersebut didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta untuk mengendalikan sektor-sektor yang strategis dan yang kurang menguntungkan. Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN, yang dipimpin oleh seorang Menteri Negara BUMN. Secara umum, peran BUMN dapat dilihat pada hal-hal berikut ini. a) Mengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. b) Sebagai pengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara efektif dan efisien. c) Sebagai alat bagi pemerintah untuk menunjang kebijaksanaan di bidang ekonomi.
2
d) Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga dapat menyerap tenaga kerja.
B.
Landasan Hukum BUMN
C.
Sejarah kementrian BUMN
Kementerian Negara BUMN merupakan transformasi dari unit kerja Eselon II Depkeu (1973-1993) yang kemudian menjadi unit kerja Eselon I (1993-1998 dan 2000-2001).Tahun 1998-2000 dan tahun 2001 sampai sekarang, unit kerja tersebut menjadi Kementerian BUMN.
3
Organisasi Pemerintah yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) melaksanakan pembinaan terhadap Perusahaan Negara/Badan Usaha Milik Negara di Republik Indonesia telah ada sejak tahun 1973, yang awalnya merupakan bagian dari unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya, organisasi tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan.Dalam periode 1973 sampai dengan 1993, unit yang menangani pembinaan BUMN berada pada unit setingkat Eselon II.Awalnya, unit organisasi itu disebut Direktorat Persero dan PKPN (Pengelolaan Keuangan Perusahaan Negara). Selanjutnya terjadi perubahan nama menjadi Direktorat Persero dan BUN (Badan Usaha Negara). Terakhir kalinya pada unit organisasi setingkat eselon II, organisasi ini berubah menjadi Direktorat Pembinaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sampai dengan tahun 1993. Selanjutnya, seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Negara, dalam periode 1993
sampai
dengan
1998,
organisasi
yang
awalnya
hanya
setingkat
Direktorat/Eselon II, ditingkatkan menjadi setaraf Direktorat Jenderal/Eselon I, dengan nama Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Negara (DJ-PBUN). Mengingat peran, fungsi dan kontribusi BUMN terhadap keuangan negara sangat signifikan, pada tahun 1998 sampai dengan 2000, pemerintah Republik Indonesia mengubah bentuk organisasi pembina dan pengelola BUMN menjadi setingkat Kementerian. Awal dari perubahan bentuk organisasi menjadi Kementerian terjadi di masa pemerintahan Kabinet Pembangunan VI, dengan nama Kementerian Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN. Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001, struktur organisasi Kementerian ini dihapuskan dan dikembalikan lagi menjadi setingkat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan.Namun, di tahun 2001, ketika terjadi suksesi kepemimpinan di Republik Indonesia, organisasi tersebut dikembalikan lagi fungsinya menjadi setingkat Kementerian sampai dengan periode Kabinet Indonesia Bersatu ini.
4
D.
Tugas Pokok dan Fungsi BUMN
E.
Peran Pemerintah (BUMN) a. Pemerintah sebagai Pelaku Kegiatan Ekonomi
Peran pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi berarti pemerintah melakukan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. 1) Kegiatan produksi
Pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi, mendirikan perusahaan negara atau sering dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).Sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.BUMN dapat berbentuk Perjan (Perusahaan Jawatan), Perum (Perusahaan Umum), dan Persero (Perusahaan Perseroan).BUMN memberikan kontribusi yang positif untuk perekonomian Indonesia.Pada sistem ekonomi kerakyatan, BUMN ikut berperan dalam menghasilkan
5
barang atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan
dalam
kegiatan
usaha
hampir
di
seluruh
sektor
perekonomian, seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri, dan perdagangan serta konstruksi. BUMN didirikan pemerintah untuk mengelola cabang-cabang produksi dan sumber kekayaan alam yang strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalnya PT Dirgantara Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), PT Pos Indonesia, dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan tersebut didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta untuk mengendalikan
sektor-sektor
yang
strategis
dan
yang
kurang
menguntungkan.Secara umum, peran BUMN dapat dilihat pada halhal berikut ini. a. Mengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. b. Sebagai pengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara efektif dan efisien. c. Sebagai alat bagi pemerintah untuk menunjang kebijaksanaan di bidang ekonomi. d. Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga dapat menyerap tenaga kerja.
2) Kegiatan konsumsi
Seperti halnya yang telah kalian pelajari pada bab 8 mengenai pelaku-pelaku ekonomi, pemerintah juga berperan sebagai pelaku konsumsi. Pemerintah juga membutuhkan barang dan jasa untuk menjalankan tugasnya.Seperti halnya ketika menjalankan tugasnya dalam rangka melayani masyarakat, yaitu mengadakan pembangunan gedung-gedung sekolah, rumah sakit, atau jalan raya. Tentunya 6
pemerintah akan membutuhkan bahan-bahan bangunan seperti semen, pasir, aspal, dan sebagainya. Semua barang-barang tersebut harus dikonsumsi pemerintah untuk menjalankan tugasnya.Contoh-contoh mengenai kegiatan konsumsi yang dilakukan pemerintah masih banyak,
seperti
pemerintahan,
membeli menggaji
barang-barang pegawai-pegawai
untuk
administrasi
pemerintah,
dan
sebagainya.
3) Kegiatan distribusi
Selain kegiatan konsumsi dan produksi, pemerintah juga melakukan kegiatan distribusi.Kegiatan distribusi yang dilakukan pemerintah dalam rangka menyalurkan barang-barang yang telah diproduksi
oleh
perusahaanperusahaan
negara
kepada
masyarakat.Misalnya pemerintah menyalurkan sembilan bahan pokok kepada masyarakat-masyarakat miskin melalui BULOG.Penyaluran sembako
kepada
masyarakat
dimaksudkan
untuk
membantu
masyarakat miskin memenuhi kebutuhan hidupnya.Kegiatan distribusi yang dilakukan oleh pemerintah harus lancar. Apabila kegiatan distribusi tidak lancar akan memengaruhi banyak faktor seperti terjadinya kelangkaan barang, harga barang-barang tinggi, dan pemerataan pembangunan kurang berhasil. Oleh karena itu, peran kegiatan distribusi sangat penting.
b. Pemerintah sebagai Pengatur Kegiatan Ekonomi
Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi tidak hanya berperan sebagai salah satu pelaku ekonomi, akan tetapi pemerintah
juga
berperan
dalam
merencanakan,
membimbing,
dan
mengarahkan terhadap jalannya roda perekonomian demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Dalam rangka melaksanakan peranannya tersebut pemerintah menempuh kebijaksanaan-kebijaksanaan berikut ini.
7
1) Kebijaksanaan dalam dunia usaha Usaha untuk mendorong dan memajukan dunia usaha, pemerintah melakukan kebijaksanaankebijaksanaan berikut ini. a. Pemerintah mengeluarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. b. Pemerintah mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1992 mengatur tentang Usaha Perbankan. c. Pemerintah mengubah beberapa bentuk perusahaan negara agar tidak menderita kerugian, seperti Perum Pos dan Giro diubah menjadi PT Pos Indonesia, Perjan Pegadaian diubah menjadi Perum Pegadaian.
2)
Kebijaksanaan di bidang perdagangan Di bidang perdagangan, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan berupa kebijaksanaan ekspor dan kebijaksanaan impor.Pemerintah menetapkan kebijakan ekspor dengan tujuan untuk memperluas pasar di luar negeri dan meningkatkan daya saing terhadap barang-barang luar negeri.Adapun kebijakan impor dimaksudkan untuk menyediakan barang-barang yang tidak bisa diproduksi dalam negeri, pengendalian impor, dan meningkatkan daya saing.
3) Kebijaksanaan dalam mendorong kegiatan masyarakat Kebijaksanaan pemerintah dalam mendorong kegiatan masyarakat mencakup hal-hal berikut ini. a. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana umum. b. Kebijaksanaan menyalurkan kredit kepada pengusaha kecil dan petani. c. Kebijaksanaan untuk memperlancar distribusi hasil produksi.
8
F.
Perbedaan Sifat BUMN, BUMS dan Koperasi
Perihal
BUMN
BUMS
Pendiriannya
Pemerintah
+
dengan
undang-
Koperasi
DPR Pemilik modal swasta
Para
anggota
yang
setuju
undang Dari Negara
Modal
Dari pemilik modal Dari simpanan para perorangan
Daya Tahan
naggota
Tergantung keuangan Tergantung
Partisipasi
Negara
dan
perkembangan pasar
anggota kejujuran
pengurus Kecenderungan
Etatisme, socialism
Individualisme,
Bersifat campuran /
Kapitalisme
kolektivisme
+
individualisme
G.
Penyebab Inefisiensi pada BUMN
Bersumber pada dua elemen esensial pada BUMN
Tujuan sosial (public) : cenderung banyak pengeluaran, mementingkan efektivitas
Tujuan
bisnis
(enterprise)
:
cednderung
mengurangi
pengukuran,
mementingkan efisiensi
Sikap manajemen sering ragu-ragu tidak tegas karena dua ukuran tersebut sehingga efeknya inefisiensi
Bersumger dari sejarah pendiriannya :
BUMN adalah produk politik, didirikan oleh pemerintah bersama DPR dengan UU
Operasi BUMN banyak melibatkan biorkasi dengan pemerintah maupun dengan DPR. Keputusan-keputusan manajemen selalu lambat dan bersifat kompromis, karena itu tidak efektif dan tidak efisien. 9
H.
Alasan Pemerintah melepas saham BUMn (swastanisasi)
Alasan pemerintah melepas saham (swastanisasi) BUMN adalah : 1. Kesulitan mendapatkan dana untuk menutup defisit APBN 2. Untuk menarik investor domestik atau asing dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. 3. Telah terikat pada kesepakatan (perjanjian) dengan IMF sewaktu Indonesia mendapat bantuan hutang.
Dampak Positif dan negatif pelepasan sasham
Bagi Perusahaan
Positif : mendapat tambahan modal, meningkatkan kinerja dan laba Negatif : pengendalian pemerintah berkurang/ hilang, campur tangan swsata / asing sangat kuat.
Bagi Perekonomian Indonesia
Positif : tambahan investasi, pertumbuhan ekonomi meningkat. Negatif : sebagian / seluruh laba BUMn di transfer ke Luar Negeri, mengurangi cadangan devisa
I.
Kriteria dalam melaksanakan privatisasi
1. BUMN yang diprivatisasi sudah sehat 2. BUMN yang diprivatisasi tidak menguasai selumber kebutuhan rakyat banyak 3. Proses privatisasi transsparan, sesuai prosedur dan perundangan yang belraku
J.
Bentuk-bentuk BUMN 1. Perusahaan Jawatan(PERJAN)
Merupakan BUMN yang modal serta pengelolaanya setipa tahun dietapkan dalam APBN.Seluruh modal Perjan bersumber dari pemerintahan dan merupakan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan. Contoh RRI, dan TVRI. 10
Ciri-ciri Perjan: a. Memiliki tujuan utama melayani kebutuhan masyarakat umum b. Memiliki orientasi nirlaba /non profit oriented (tidak mengejar keuntungan) c. Merupakan bagian darai suatu departemen atau direktorat d. Dipimpin oleh seorang kepada yang merupakan bawahan atau bagin dari departement maupun direktorat e. Operasional usahanya memperoleh fasilitas dari Negara f.
Status pegawainya adalah pegai negri
g. Pengawasan dilakukan secara hierarkhi meupun fungsional oleh pihak pihak yang berwenang dalam manajemen deparemen maupun direktorat pemerintah
2. Perusahaan Umum(PERUM)
Merupakan BUMN yang modalnya bersumber dari kekayaan Negara yang telah dipisahkan.Perum dipimpin oleh seorang direktur, para pegawainya berstatus
sebagai
pegawai
BUMN.Sedangkan
direktur
perum
bertanggngjawab kepada menteri. Contoh perum perceakan uang repubik indonesia(Perum Peruri), Perum DAMRI, Perum Balai Pustaka. Ciri-ciri Perum: a. Melayani kebutuhan masyarakat umum b. Memupuk keuntungan umum c. Memiliki nama dan kekayaan tersendiri serta kebebasan bergerak seperti layaknya perusahaan suwasta d. Kedudukan hukumnya diatur secara hukum perdata e. Laporan tahunan perusahaan disampaikan kapeda pemerintah
3. Perseroan Terbatas(PT)
Merupakan perusahaan milik negara yang modalnya berbentuk lembar-lembar saham.Perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum yang 11
mempunyai kekayaan, hak, serta kewajiban sendiri terpisah dari yang mendirikan dan terpisah pula dari yang memiliki.Kedudukan hukum PT diatur berdasarkan undang-undang hukum dagang. Berbeda dengan beberapa bentuk badan usaha di atas, PT mempunyai kelangsungan hidup yang panjang karena perseroan ini akan tetap berjalan meskipun pendiri ataupun pemiliknya meninggal dunia. Tanda keikutsertaan seseorang sebagi pemilik adalah saham yang dimilikinya.Artinya makin besar jumlah yang dimiliki maka makin besar pula andil dan kedudukannya sebagi pemilik perusahaan yang menerbitkan saham tersebut.Tanggungng jawab seorang pemeganag saham terhadap pihak ketiga hanya terbatas pada modal sahamnya. Dengan kata lain, tanggung jawab pemilik terhadap kewajiban-kewajiban keuangan perusahaan ditentukan oleh besarnya modal yang diikutsertakan pada perseroan. Berbeda dengan bentuk-bentuk yang terdahulu, pada perseroan terbatas ini kekayaan pribadi, baik milik para pemegang saham maupun para pemimpin perusahaan itu tidak dipertanggungjawabkan sebagai jaminan terhadap utang-utang perusahaan.Sesuai dengan namanya, sebagai perseroan terbatas yaitu terbatasnya keterlibatan dan tanggung jawab para pemilik atau pemegang saham. Ciri-ciri Perseroan Terbatas : a. Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden b. Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh mentri dengan memperhatikan perundang-undangan c. Statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undangundang d. Melayani kepentingan umum e. Memupuk keunungan sebagai salah satu sumber dana dalam APBN f.
Hubungan usaha diatur menurut hukum perdata
g. Dalam operasinya, tidak terdapat faslitas Negara h. Para pegawainya berstatus sebagai pegawai BUMN i.
Pemerintah berperab sebagai pemegang saham mayoritas/ seluruhnya 12
j.
Tidak mendapat fasilitas negara
k. Tujuan utama memperoleh keuntungan Jenis- jenis Perseroan Terbatas : 1) PT Terbuka Adalah PT yang menjualbelikan usahanya dengan bebas di bursa saham (bursa efek) sehingga setiap orang dapat menjadi pemiliknya.Bentuk saham PT terbuka adalah saham atas sewa atau saham atas tunjuk, artinya siapa saja yang menunjukkan atau membawa saham adalah pemiliknya. 2) PT Tertutup Adalah PT yang saham-sahamnya hanya dimiliki oleh pihak-pihak tertentu saja dan tidak setiap orang dapat memiliki, yang dapat memiliki misalnya anggota keluarga, anggota organisasi. Pemeganga Saham PT Tertutup adalah saham atas nama dimana pemilik tertulis pada lembaran saham sehingga sulit unuk diperjualbelikan. 3) PT Kosong Adalah PT yang sudah tidak ada aktivitasnya, tetapi badan usahanya masih ada atau belum dibubarkan. PT Kosong ini, bisa diperjualbelikan, alasan pembeli karena unyuk menghemat biaya pendirian dan PT dapat segera beroperasi 4) PT Perseorangan Adalah PT yang seluruh sahamnya dimiliki oleh perseorangan, seluruh saham dimiliki oleh perseorangan sehigga menjadi pemilik tunggal
Badan perlengkapan Perseroan Terbatas PT merupakan organisasi sehingga PT harus memiliki alat perlengkapan yang memiliki wewenang untuk bertindak atas nama PT, alat perlengkapan sebagai berikut :
Rapat umum pemegang saham (RUPS), mempunyai kekuasaan tertinggi PT karena berwenang mengangkat/memberhentikan direksi dan dewan komisaris
13
Pengurus atau direksi yang terdiri dari orang-orang yang berkuasa oleh RUPS untuk memimpin jalannya perusahaan. Pengurus atau direksi dipimpin oleh seorang kepala disebut Direktur Utama.
Dewan Komisaris yang bertugas mengawasi jalannya perusahaan dan diangkat atau diberhentikan oleh RUPS, biasanya yang menjadi Komisaris adalah orang yang memiliki saham terbanyak.
Beberapa kelebihan Perseroan Terbatas adalah : 1) Kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin meskipun pemilik atau pendiri meninggal dunia 2) Tanggung jawab terbatas, artinya pemilik bertanggung jawab sebesar modal yang disertakan sehingga tidak menimbulkan resiko bagi kekayaan pribadi atau keluarga 3) Saham sebagai tanda kepemilikan dapat diperjualbelikan 4) Apabila
memerlukan
tambahan
modal,
akan
mudah
dipenuhi
sehingga
memungkinkan perusahaan untuk diperluas
Kekurangan dari Perseroan Terbatas adalah : 1) Biaya pendiriannya relatif mahal 2) Aktivitas perusahaan bersifat terbuka sehingga kerahasiaan sulit dijaga 3) Hubungan yang kurang deka antara pemegang saham dengan perusahaan sehingga menjadikan perusahaan tidak efektif 4) Bentuk PT kadang digunakan untuk usaha spekulasi atau penipuan 5) Saham dapat diperjualbelikan maka akan timbul usaha spekulasi Di Indonesia sendiri yang sudah menjadi Persero adalah PT. PP (Pembangunan
Perumahan),PT Bank BNI Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Indo Farma Tbk, PT Tambang Timah Tbk, PT Indosat Tbk (pada akhir tahun 2002 41,94% saham Persero ini telah dijual kepada Swasta sehingga perusahaan ini bukan BUMN lagi), dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk,Pt.Garuda Indonesia Airways(GIA).
14
K.
Peran BUMN Dalam Pemulihan Ekonomi
Pemahaman BUMN sebagai agent of development berlanjut sampai dengan periode tahun 80an, yang kemudian pemahaman tersebut membawa dampak “negatif/minir” karena fungsi kontrol terhadap BUMN dianggap sangat lemah, BUMN sebagai sarang korupsi dan lain-lain. Pada periode akhir 80an, tepatnya 1989, manajemen BUMN dibenahi sekaligus diluruskan kembali fokus usahanya serta ditata kembali pola reportingnya, yaitu den-gan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan No. 741/1989 yang mewajibkan manajemen BUMN membuat laporan kerja dan laporan keuangannya sekaligus mempublikasikannya. Hal ini sebenarnya merupakan cerminan dari pemberlakuan program-program Good Corporate Governance, antara lain dengan mempublikasi-kan laporan keuangan berarti telah terjadi pembelajaran dan pendisiplinan BUMN terhadap pelaksanaan prinsip GCG (keterbukaan) sekaligus pembelajaran penera-pan protokol Pasar Modal (capital market protocol) mulai pada waktu itu. Dengan penerapan prinsip-prinsip GCG, sekaligus terkandung maksud untuk dapat memisahkan fungsi kepemilikan dan fungsi sebagai regulator. Hal ini bila tidak di-pahamkan tentang pemisahan fungsi dimaksud akan membawa akibat adanya intervensi-intervensi yang dimulai dari pemilik kemudian akan diikuti oleh pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan.
L.
Sektor Usaha BUMN
Pada dasarnya sektor-sektor usaha yang dilakukan oleh BUMN mencakup hampir seluruh sektor dan bidang usaha yang ada dimana didalamnya terdapat 11 kelom-pok besar sektor, yaitu; 1) Agro Industri; 2) Telekomunikasi; 3) Semen, konstruksi dan Konsultan Engineering; 4) Pertambangan; 5) Energi; 6) Logistik; 15
7) Pariwisata; 8) Kehutanan dan Kertas; 9) Jasa Keuangan; 10) Industri Startegis; 11) Jasa Penunjang Pertanian
Dari sektor tersebut terbagi lagi menjadi sub-subsektor seperti Jasa Keuangan dapat dibagi menjadi Jasa Keuangan Perbankan dan Jasa Keuangan Non Perbankan (misalnya Asuransi), demikian juga terhadap sektor logistik yang dapat dibagi men-jadi bidang transportasi, penunjang transportasi (misalnya Bandara, pelabuhan), Ka-wasan Industri, Dok Perkapalan dlsb. Luasnya sektor dan bidang usaha yang dilakukan oleh BUMN mengesankan bahwa semua sektor usaha menjadi monopoli badan usaha Negara.Selanjutnya d ari kajian tersebut dicoba untuk mengkategorikan sektor-sektor dan bi-dang apa saja yang masih tepat dilakukan oleh BUMN, apakah sektor-sektor yang masih sangat kompetitif, pelaksana layanan publik, atau yang strategis, lalu bagai-mana dengan sifat bisnisnya apakah sudah sunset (tidak memiliki prospek) atau sifat usaha yang telah banyak dilakukan oleh pihak swasta, bahkan bila dilaksakan oleh swasta justru dapat lebih efisien?
M. Kinerja BUMN
Saat ini BUMN berjumlah 139 yang dalam pelaksanaan tugasnya masih memerlukan beberapa perbaikan-perbaikan sistem manajemennya untuk mengangkat kiner-janya. Perangkat perbaikan tersebut termasuk untuk menciptakan kontrol sistem, oleh karenanya sejak tahun 2002 diwajibkan bagi seluruh BUMN untuk menerap-kan program GCG yang kemudian diikuti dengan penerapan program-program lain yang dapat menunjang kinerjanya seperti penerapan program Risk Management yang gencar diwajibkan sejak awal 2006 ini, selain beberapa BUMN yang bergerak di bidang industri-industri penting seperti Telkom, PLN, Perbankan dan Industri-industri berbasis teknologi tingggi telah lebih dulu menerapkan program Risk Management ini. dengan melaksanakan program program tersebut perangkat-perangkat korporasi lainnya yang juga perlu ditingkatkan 16
adalah kualitas manaje-men/sumber daya manusia agar lebih mempunyai visi pada orientasi bisnis dan berani mengambil keputusan-keputusan bisnis, sehingga paradigma BUMN secara simultan dapat diubah, termasuk mindset manajemen, karyawan dan sistem teknologinya juga (perlahan) harus dilakukan perombakan. Hingga saat ini dengan upaya-upaya yang telah dilakukan nyatanya membawa peruba-han, lebih nampak pada indikasi meningkatnya jumlah BUMN yang bertambah sehat dan berkurangnya BUMN rugi. Selain perusahaan-perusahaan yang dapat menunjukan peningkatan kinerja dari sisi perolehan laba, tentunya dapat dibuktikan dari sisi Negara yang memperoleh Dividen selaku pemegang saham, dan pajak, tidak tertutup pula sumbangan retribusi daerah. Kemudian dari sisi pasar modal, dapat dikatakan bahwa BUMN adalah salah satu indikator tentang dinamisnya perdagangan saham dan obligasi di bursa efek, dimana 12 BUMN yang listed saham di bursa (12 BUMN) mencapai 36.8% pada tahun 2004, dan 34.2% pada tahun 2006 dari nilai transaksi perdagangan di bursa, dengan total kapitalisasi pasar BUMN sejak 2001 s/d 2006 mencapai ± Rp.273 Trilliun. Belum lagi bila dihitung dengan atraktifnya perdagangan obligasi yang di-issued oleh BUMN.
N.
Model Untuk Menunjang Pertumbuhan Ekonomi
Untuk mewujudkan amanah Undang-undang No. 19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara pasal 2 ayat (1) butir (a) tentang salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN yaitu “memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya” maka Kemente-rian BUMN telah menyusun strategi penataan BUMN kedepan yang berada dalam kerangka rightsizing policy yang tadi telah kami jelaskan. Untuk meningkatkan kon-tribusi BUMN dalam pertumbuhan ekonomi Kementerian BUMN akan memantapkan orientasi pengembangan kepada BUMN-BUMN yang memiliki potensi bisnis mau -pun pelayanan, dalam besaran dan struktur organisasi yang sesuai. Untuk mencapai besaran dan struktur yang sesuai, rightsizing policy akan diwujud-kan dalam kategorisasi BUMN dalam 5 (lima) bentuk atau jenis tindakan, yaitu;
17
1) Stand Alone
BUMN yang masuk dalam kategori ini adalah BUMN yang memiliki kriteria beri-kut ini;
Market share cukup signifikan dan mengandung unsur keamanan;
Single player atau masuk sebagai pemain utama;
Belum memiliki potensi untuk dimerger ataupun holding; dan
Keberadaannya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku & umumnya captive market.
2)
Holding
BUMN yang masuk dalam kategori ini adalah BUMN yang memiliki kriteria beri-kut ini;
Sektor usahanya sama
Jenis usaha dan segmen pasar berlainan
Kompetisi tinggi
Masih ada prospek/ bisnis prospektif
Pemerintah merupakan pemilik mayoritas
3) Divestasi
Divestasi merupakan tindakan pemegang saham (shareholder’s action), yang selalu mempertimbangkan unsur cost & benefit, sebagaimana pemegang saham pada persero yang lain. Namun, karena tindakan divestasi ini dikaitkan dengan kepemilikan Badan Usaha Milik Negara, maka Divestasi hanya dapat dilakukan pada BUMN yang memiliki kriteria berikut ini;
Berbentuk Persero.
Berada pada sektor usaha atau industri yang kompetitif atau unsur teknologinya cepat berubah.
Bidang usahanya menurut undang-undang tidak secara khusus harus dikelola oleh BUMN.
Tidak bergerak di sektor pertahanan dan keamanan.
18
Tidak mengelola sumber daya alam yang menurut ketentuan perundangundangan tidak boleh diprivatisasi.
Tidak bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Memenuhi ketentuan/peraturan pasar modal apabila privatisasi dilakukan melalui pasar modal.
4) Merjer dan Konsolidasi
Dalam rangka penguatan sinergi antar-BUMN, tindakan merjer dan konsolidasi menjadi pertimbangan, apabila memenuhi kriteria berikut ini;
Jenis usaha dan segmen pasar sama
Kompetisi tinggi
Mayoritas saham dimiliki Pemerintah
Kinerja tergolong kurang baik
Going concern diragukan, namun masih memiliki potensi untuk digabung dengan BUMN lain.
5) Likuidasi
Tindakan pemegang saham untuk melakukan likuidasi, tentunya setelah memenuhi pertimbangan dan kajian tentang cost & benefit dari usaha tersebut, meliputi;
Tidak ada PSO – non “Strategis” (tidak harus dipertahankan status BUMN)
Dalam beberapa tahun mengalami kerugian terus-menerus
Kompetisi usaha tinggi
Eksternalitas rendah
Usahanya tidak prospektif
Ekuitas negatif
19
O.
Kendala-Kendala yang Dihadapi Dari sisi hukum;
Perlu mendapatkan suatu kejelasan mengenai pengertian “dikuasai” sebagai-mana termaktub dalam ayat (2) dan (3) Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, apakah yang dimaksud seluruhnya dimiliki dan dikelola oleh Negara, atau dimiliki tetapi dapat tidak dikelola oleh Negara, atau tidak perlu memiliki dan tidak perlu mengelola tetapi cukup mempunyai kewenangan dalam hal pengaturan (regulasi). Selain itu, dengan telah ditetapkannya UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dalam pasal 4 (1) dan penjelasannya telah ditegaskan bahwa modal BUMN yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan Ne-gara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada BUMN, untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN namun didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Lebih lan-jut terdapat pengaturan dalam PP No. 33 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa penyelesaian piutang BUMN diselesaikan dengan mekanisme korporasi yang di-dasarkan pada pengertian piutang Negara dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dimana dalam UU tersebut tidak lagi dimasukkan pen-gertian piutang BUMN sebagai bagian dari piutang Negara.
Dari hal diatas, pengertian sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3) diatas, belum memiliki definisi yang seragam tentang arti “dikuasai” dan “cabang-cabang produksi penting” seperti apa. Kemudian terhadap pemahaman tentang kekayaan Negara yang dipisahkan, perlu mendapatkan pemahaman se-cara meluas bahwa modal yang telah dipisahkan untuk pendirian suatu BUMN bu-kan lagi kategori kekayaan Negara.
Dari sisi perusahaan;
Bahwa perlu disadari fungsi dan tugas utama BUMN tidak hanya sekedar mem peroleh keuntungan saja, yang kemudian diukur hanya dengan adanya peningkatan RoA, RoE, RoI saja, tetapi juga mengemban beberapa tugas yang lebih bersifat makro, seperti menjaga stabilitas ekonomi/harga, dan untuk memenuhi sifat penu-gasan layanan publik atau agent of development serta pioneering. Sehingga menge-lola BUMN tentunya juga 20
harus dapat memahami kepentingan-kepentingan stakeholdernya.Dengan demikian, seharusnya dari sisi regulasi untuk kepentingan pelaksanaan usaha BUMN khususnya yang mengemban tugas layanan umum perlu diatur dengan suatu regulasi yang lebih mendukung pada BUMN. Kemudian, dalam rangka pengembangan usahanya perlu adanya pemikiran mengenai
kebijakan
tentang
dividen
perlu
lebih
mempertimbangkan
kepentingan-
kepentingan perusahaan dalam rangka investasinya, karena apabila kebijakan divi-den selalu untuk kepentingan APBN semata tentunya akan mengurangi kemampuan perusahaan dalam rangka pengembangan dan kelangsungan usahan ya (sustain-ability). Demikian pula, gaya manajemen BUMN yang ada perlu dilakukan perubahan para-digmanya (mind set), bahwa paradigma baru menghendaki adanya suatu inovasi dan terobosan bisnis yang harus dilakukan tanpa harus menciptakan birokrasi yang berbelit, namun harus tetap mengutamakan prinsip governance. Untuk mendukung perubahan paradigma baru tersebut dalam pengadaan manajemen BUMN yang dit-erapkan saat ini sudah menggunakan metode fit & proper test yang melibatkan pula pihak independent assessor, yang dalam pelaksanannya diikat dengan Statement of Corporate Intent (SCI) sebagai acuan komitmen manajemen dalam peningkatan kinerjanya, yang akan diukur dalam kinerjanya dengan Key Performance Indicator (KPI) yang disepakati bersama dan dituangkan dalam suatu Kontrak Manajemen.
21
