PERBANDINGAN PENGATURAN KETENTUAN RAHASIA DAGANG DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT (Studi Kasus PT Kota Minyak Automation VS Dana r Dono (Indonesia) dengan Zynga Inc Vs Alan Patmore (California-USA)
A.
Pendahuluan
Pengaturan Rahasia Dagang, berawal dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1994, Diratifikasinya Agreement Establishing the World Trade Organization (persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagang Dunia atau WTO) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs). Informasi yang dirahasiakan diatur dalam Bab 7 Pasal 39 TRIPs yang mengatur hal-hal sebagai berikut: Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) mengatur hal-hal sebagai berikut: (1) In the course of ensuring effective protection againts unfair competition as provided in Article 10 bis of the Paris Convention (1967), Members shall s hall protect p rotect undisclosed information in accordance with paragraph 2 below and data submitted to governments or govermental agencies in accordance with paragraph 3 below. (2) Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices so long as such information : a.
is secret in the sense it is not, as abody or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;
b.
has commercial value because it is secret, and
c.
has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to to keep it secret
1
Dari ketentuan – ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai negara anggota Indonesia dan negara California-USA yang merupakan anggota WTO yang mencakup persetujuan TRIPs diwajibkan untuk memberikan perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (rahasia dagang) untuk menjamin perlindungan secara efektif dalam menghadapi persaingan curang sesuai dengan Pasal 10 bis Konvensi Paris versi 1967. merupakan konsekuensi sifat keberlakuan TRIPs yang juga berfungsi sebagai kaidah penunjuk. Indonesia
sebagai
bagian
masyarakat
internasional
menanda
tangani
kesepakatan World Trade Organization (WTO) dan merati-fikasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement on Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Salah satu ketentuan yang terdapat dalam WTO, yaitu pada lampiran 1C adalah mengenai Understanding on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods (Persetujuan mengenai Aspek-aspek Dagang yang Terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, termasuk Perdagangan Barang Palsu) yang biasa disingkat dengan TRIPs. Untuk itu pemerintah Indonesia harus menyesuaikan peraturan perundang-undangannya dengan kerangka WTO, khususnya mengenai TRIPs Di Negara Indonesia, ketentuan mengenai Rahasia Dagang diatur dalam Undang – Undang no. 30 tahun 2000.tentang Rahasia Dagang Lembaran Negara Tahun 2000 No. 242, Tambahan Lembaran Negara No. 4044. Dalam penjelasan ketentuan umumnya telah dijelaskan bahwa urgensi lahirnya UU Rahasia dadang adalah sebagai bentuk upaya adanya persaingan yang tangguh di kalangan dunia usaha, sebagaimana hal-nya Paten sudah dikenal sebelumnya. Dalam Paten, sebagai imbalan atas hak ekslusif yang diberikan oleh negara, penemu harus mengungkapkan temuan atau invensinya. Namun, tidak semua penemu atau kalangan pengusaha bersedia mengungkapkan temuan atau invensinya itu. Mereka ingin tetap menjaga kerahasiaan karya intelektual mereka, untuk itu perlu dilindungi berdasarkan undangundang. Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 30 / 2000 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan rahasia dagang adalah “informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang 2
teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.”
2
Selan -jutnya Pasal
UU ini juga ditentukan bahwa “Lingkup perlindung - an rahasia dagang meliputi
metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.”
Sedangkan yang menjadi Elemen Rahasia Dagang adalah sebagai berikut1 : (1) Bersifat rahasia dimana informasi tersebut tidak diketahui secara umum oleh masyarakat / hanya diketahui secara terbatas oleh pihak tertentu yang mampu menggunakannya untuk tujuan memperoleh keuntungan; (2) Memiliki nilai ekonomi / komersial dimana dengan status kerahasiaannya, informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan / usaha yang menghasilkan keuntungan; (3) Dijaga kerahasiaannya, apabila pemilik / pihak – pihak yang menguasainya telah melakukan upaya perlindungan melalui langkah – langkah yang memadai untuk menjaga kerahasiaan dan monopoli pemguasaannya. Rahasia Dagang dianggap lahir pada saat seseorang menemukan suatu penemuan baru berupa informasi yang mempunyai nilai ekonomis, yang karena pertimbangan tertentu oleh penemunya, sengaja disimpan sendiri dan dipertahankan sebagai informasi yang bersifat rahasia. Terdapat kemungkinan bahwa rahasia dagang itu suatu saat akan berubah menjadi paten, misalnya ketika oleh penemunya informasi tersebut didaftarkan sebagai paten2. Lamanya perlindungan rahasia dagang di Indonesia adalah tidak terbatas. Rahasia dagang tetap ada selama tidak terjadi pengungkapan dari pokok persoalan rahasia dagang diluar orang – orang yang memiliki hubungan khusus dengan pemiliknya3. Ketentuan mengenai pelanggaran rahasia dagang diatur dalam pasal 13, 14 dan 15 Undang – undang no.30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Pelanggaran rahasia dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengikngkari kewajiban tertulis atau tidak 1
Cita Citrawinda Noerhadi, Diktat Kuliah Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012 2 http://72legalogic.wordpress.com/2009/03/23/pengaturan-rahasia-dagang-di-indonesia/, ditelusuri tanggal 30 Oktober 2012 3 Cita Citrawinda Noerhadi, Op.cit
3
tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pengecualian dari tindakan pelanggaran rahasia dagang ini diberikan apabila: a) tindakan pengungkapan rahasia dagang atau penggunaan rahasia dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan atau keselamatan masyarakat, b) tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata – mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. Di Negara California-USA, ketentuan mengenai Rahasia Dagang diatur dalam _________________________________________LANJUTIN YA GUYS
B.
Pengaturan Ketentuan Rahasia Dagang di Indonesia (Studi Kasus PT Kota Minyak Automation VS Danar Dono)
Dalam tulisan ini, untuk mengkaji ketentuan mengenai bagaimana pengaturan rahasia dagang di Indonesia yang akan diperbandingkan dengan pengaturan rahasia dagang di California-USA, penulis mengangkat kasus PT Kota Minyak Automation (untuk selanjutnya disebut “PT KMA”) selaku penggugat dengan Danar Dono selaku
tergugat. Tergugat, Danar Dono diduga telah membocorkan rahasia dagang PT KMA kepada saingan perusahaannya. Adapun kronologis kasus tersebut adalah sebagai berikut: Pada bulan Maret 2007, Danar Dono yang bekerja di PT Kota Minyak Automation membuat design, gambar, dokumentasi, kalkulasi harga untuk penyusunan proposal tender pengadaan barang berupa cerobong api di PT. Medco E&P Indonesia. Tanpa diketahui oleh PT Kota Minyak Automation, Danar Dono juga mengerjakan proposal yang sama untuk perusahaan saingan yaitu PT Envico dengan tujuan memenangkan tender dari PT. Medco E&P Indonesia yang sedang diikuti oleh PT Kota Minyak Automation. PT Envico meminta Danar Dono untuk mengerjakan proposal tersebut karena Danar Dono telah mengatakan bahwa ia telah keluar dari PT Kota
4
Minyak Automation. Atas keperluan ini PT Envico membayar 200 juta rupiah pada Danar Dono. Selanjutnya, Danar Dono kemudian dengan sengaja membuatkan proposal penawaran PT Kota Minyak Automation dengan harga yang lebih tinggi dengan jumlah penawaran sebesar $ 128.404,00 sedangkan untuk proposal penawaran PT Envico lebih rendah dengan jumlah penawaran sebesar $ 121.331,00 dan sengaja membuat PT Kota Minyak Automation tida k memiliki software untuk perhitungan „ground level concentraton‟ sehingga tidak lolos secara tekhnikal sehingga setelah tender dibuka oleh
PT Medco E&P Indonesia perwakilan PT Kota Minyak Automation kalah dan PT Envico menjadi pemenang tender. Perbuatan Danar Dono kemudian diketahui oleh PT Kota Minyak Automation berdasarkan file computer terdakwa, dimana terdapat Purchase Order dari PT Metalindo Perkasa Mandiri yang ditujukan PT Envico atas nama Danar Dono. Akibat dari perbuatan DanarDono, PT Kota Minyak Automation mengalami kerugian, kemudian lalu menuntut Danar Dono di PN Jakarta Utara. Hakim PN Jakarta Utara memutuskan bahwa Danar Dono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mengingkari kesepakatan untuk menjaga rahasia dagang, melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 17 ayat (1) UU RI No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, juga diatur dan diancam pidana sesuai pasal 323 ayat (1) KUHP, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun. Danar Dono lalu mengajukan banding terhadap putusan ini. Pengadilan Tinggi Jakarta kemudian memutuskan sama dengan PN Jakarta Utara dan menambah kurun waktu pidana penjara Danar Dono menjadi 1 tahun 2 bulan. Danar Dono yang masih merasa tidak puas kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Danar Dono, kemudian membebankan pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi. Adapun alasan pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum yaitu dalam menerapkan dakwaan yang telah terbukti, di mana seharusnya tedakwa melindungi kepentingan perusahaan tempatnya bekerja 5
yang telah memberi gaji dan mengikat perjanjian kerja dengan terdakwa, terdakwa mengungkapkan informasi pada pihak lain yaitu kepada PT Envico sehingga perusahaan PT Kota Minyak Automation tidak dapat memenangkan tender pengadaan cerobong api dan mengalami kerugian. Putusan judex facti tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang – undang, sehingga harus ditolak. Dalam kasus di atas dapat dilihat bahwa Danar Dono telah sengaja membocorkan rahasia perusahaan tempatnya bekerja kepada perusahaan kompetitor sehingga perusahaan kompetitor dapat memenangkan tender yang seharusnya dimenangkan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Untuk itu, memang benar apa yang telah diterapkan oleh PN Jakarta Utara dan PT Jakarta bahwa Danar Dono terbukti telah melakukan pelanggaran Rahasia Dagang yang dimuat dalam UU no. 30 th 2000 tentang Rahasia Dagang sebagai berikut: Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: “Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.”
Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: “Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .”
Salah satu kasus yang dapat dijadikan sebagai perbandingan adalah kasus Cohen vs Lindenbaum. Meski kasus tersebut masuk dalam ranah perdata, tapi disini dapat disimpulkan bahwa sebagai perusahaan yang merugi akibat rahasianya dibocorkan, maka Lindenbaum berhak mengajukan gugatan terhadap Cohen. Dalam kasus ini, dapat dilihat karena PT Kota Minyak Automation merugi karena rahasianya dibocorkan, maka perusahaan ini berhak menuntut orang yang membocorkan rahasia dagangnya. PT Envico tidak bersalah karena tidak mengetahui bahwa Danar Dono masih bekerja dalam perusahaan saingannya, sehingga tidak dapat dituntut. Terjadinya pengungkapan informasi yang dimiliki satu pihak kepada pihak lainnya tanpa diketahui oleh pihak pemilik informasi dapat menimbulkan kerugian bagi 6
pemilik informasi tersebut. Dalam kasus di atas, pengungkapan informasi dilakukan oleh buruh dari pemilik informasi dimana sebenarnya masalah ini telah ada pengaturannya. Pengaturan yang dimaksud disini adalah kewajiban bagi buruh untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dimiliki oleh tempat dimana ia bekerja berdasarkan perjanjian yang mengaturnya. Dalam kasus ini, data yang dibocorkan oleh Danar Dono termasuk dalam ranah rahasia dagang sebagamana telah diatur dalam pasal 3 UU No. 30 th 2000 dimana yang termasuk dalam rahasia dagang yang dapat dilindungi sebagai berikut: (1) Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya; (2) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat; (3) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dalam meningkatkan keuntungan secaraekonomi; (4) Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Apabila dilihat dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 3 tersebut di atas, Karena proposal yang dibuatkan oleh Danar Dono untuk PT Kota Minyak Automation tidak diketahui umum dan mempunyai nilai ekonomi serta dijaga kerahasiaannya melalui upaya mencantumkan ketentuannya dalam peraturan tata tertib perusahaan maka termasuk kedalam rahasia dagang sehingga harus dilindungi. Dan karena Danar Dono telah melakukan perbuatan membocorkan rahasia tersebut maka ia memang melakukan tindak pidana sehingga harus dipidana. dan patut. Terkait dengan kewajiban Danar Dono untuk tidak membocorkan rahasia perusahaannya memang tidak ada peraturan perundangan yang mengatur secara eksplisit mengenai perjanjian antara buruh dengan pengusaha terhadap adanya kewajiban untuk menjaga rahasia dagang perusahaan tempatnya bekerja, baik dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia Dagang), peraturan perundangan di bidang perburuhan, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli), maupun dalam Kitab 7
Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), bukan berarti tidak ada pengaturan terhadap hal tersebut. Dalam prakteknya, perjanjian mengenai rahasia dagang ini diatur dalam perjanjian kerja antara buruh dengan pengusaha. Perjanjian kerja merupakan salah satu dari perjanjian untuk melakukan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1601 KUHPerdata. Sebagai perjanjian yang mempunyai ciri-ciri khusus (yakni mengenai perburuhan), pada prinsipnya perjanjian kerja juga merupakan perjanjian sehingga sepanjang mengenai ketentuan yang sifatnya umum, terhadap perjanjian kerja berlaku ketentuan umum. Perjanjian kerja merupakan perjanjian yang memaksa (dwang contract) karena para pihak tidak dapat menentukan sendiri keinginannya dalam perjanjian sebagaimana layaknya dalam hukum perikatan dikenal dengan istilah “kebebasan berkontrak” yang
tercantum dalam pasal 1338 KUHPerdata. Dengan adanya perjanjian kerja, para pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai hubungan hukum yang disebut hubungan kerja, dan sejak itulah terhadap mereka yang mengadakan perjanjian kerja berlaku hukum perburuhan. Akan tetapi hal ini bukan berarti tidak dapat dibuat suatu kesepakatan lain antara pengusaha dengan buruhnya yang kemudian dapat dituangkan dalam perjanjian kerja tersebut. Asas kebebasan berkontrak tetap dapat berlaku sejauh mana tidak bertentangan dengan kaidah heteronom dalam hukum perburuhan, dengan kata lain tidak bertentangan dengan peraturan perundangan dalam bidang perburuhan yang ditetapkan oleh pemerintah. Unsur-unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian kerja yang ditentukan dalam peraturan perundangan (kaidah heteronom) antara lain: (1) adanya pekerjaan, yaitu prestasi yang harus dilakukan sendiri oleh pihak penerima kerja, dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain (bersifat individual); (2) adanya unsur di bawah perintah, dimana dengan adanya hubungan kerja yang terbentuk, tercipta pula hubungan subordinasi antara pihak pemberi kerja dengan pihak penerima kerja; (3) adanya upah tertentu, yaitu merupakan imbalan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penerima kerja yang dapat berbentuk uang atau bukan uang (in natura); (4) adanya waktu, yaitu adanya suatu waktu untuk melakukan pekerjaan dimaksud atau lamanya pekerja 8
melakukan pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kerja. Selain dari keharusan adanya unsur-unsur di atas, dimungkinkan untuk dilakukannya perjanjian lain berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak mengenai hal-hal lain yang dipandang perlu selama tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam berbagai peraturan perundangan di bidang perburuhan tidak ada ketentuan yang melarang adanya perjanjian untuk menjaga kerahasiaan suatu informasi yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Akhirnya dapat ditarik kesimpulan, bahwa
dengan
adanya
kesepakatan
antara
pengusaha
dan
buruhnya
yang
menimbulkan kewajiban bagi buruhnya untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan tempat ia bekerja (rahasia dagang perusahaannya) tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dapat dilakukan oleh pengusaha dalam rangka melindungi informasinya yang berharga. Secara pidana, tuntutan dapat dilakukan berdasarkan UU Rahasia Dagang dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Tuntutan yang dapat dilakukan berdasarkan UU Rahasia Dagang, dasar hukumnya adalah pasal 13 dan pasal 17(1), yaitu diancam pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Terhadap pelanggaran rahasia dagang berdasarkan UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, hanya dapat dilakukan tuntutan apabila ada aduan dari pihak yang merasa dirugikan (pasal 17(2)). Jadi pelanggaran rahasia dagang merupakan delik aduan. Pelanggaran terhadap rahasia dagang dalam KUHP masuk ke dalam lingkup kejahatan. Dasar hukum yang digunakan adalah pasal 322 ayat 1 KUHP dimana dinyatakan bahwa bagi orang yang dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya baik itu yang sekarang ataupun yang dulu dapat diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Jika pelanggaran rahasia dagang tersebut dilakukan setelah buruh itu tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut dan ia berada pada waktu dimana ia masih harus menjaga rahasia dagang tersebut maka ketentuan dalam KUHP yang digunakan tidak lagi pasal 322 ayat 1, tetapi menggunakan pasal 323 ayat 1. Pasal 323 ayat 1 menyatakan bagi orang yang dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, dimana ia bekerja atau 9
dahulu bekerja, yang seharusnya dirahasiakan, diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Dalam pasal 323 ayat 2 disyaratkan pula adanya pengaduan dari pengusaha untuk dapat mengajukan tuntutan (delik aduan). Melihat pada peraturan perundangan di bidang perburuhan, maka pelanggaran rahasia dagang yang dilakukan oleh buruh dapat mengacu pula pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI (KepmenTK) No. 150/Men/2000 tanggal 20 Juni 2000. Dalam Kepmen. TK tersebut pada pasal 18 ayat 1 (j), dinyatakan bahwa buruh yang melakukan tindakan membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan atau mencemarkan nama baik pengusaha dan atau keluarga pengusaha yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara, dapat diberikan ijin kepada pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh tersebut. Ketentuan dalam KepmenTK tersebut terdapat pula dalam undang-undang tenaga kerja yang baru, yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 158 ayat 1(i) dinyatakan bahwa pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh dengan alasan telah dilakukannya kesalahan berat membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara. Kesalahan berat tersebut harus dibuktikan oleh pengusaha dengan kejadian pekerja atau buruh tertangkap tangan, ada pengakuan dari pekerja atau buruh yang bersangkutan, atau bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Sesuai uraian di atas, apabila dikaitkan dengan kasus, benar bahwa Danar Dono sebagai karyawan PT Kota Minyak Automation tidak memiliki hak untuk membocorkan rahasia perusahannya karena ia telah terikat perjanjian kerja oleh perusahaan. Dan perusahaan pun berhak menuntut secara pidana Danar Dono karena ia memang terbukti melakukan tindak pidana. Karena hakim di kedua pengadilan tingkat sebelumnya tidak salah dalam menerapkan hukum, maka benar apa yang diterapkan oleh hakim Mahkamah Agung
10
bahwa permohonan kasasi Danar Dono harus ditolak. Karena penolakan ini maka Danar Dono harus menjalani pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan Tinggi.
C.
Pengaturan Ketentuan Rahasia Dagang di California-USA (Studi Kasus Zynga Inc Vs Alan Patmore)
Di Amerika Serikat peraturan yang mengenai rahasia dagang diatur oleh hukum Negara. Hingga pada tahun 1979, konfrensi nasional mengenai penyeragaman hukum Negara di Amerika menyetujui The Uniform Trade Secreat Act (UTSA) yang mana telah digunakan banyak Negara bagian untuk mengkodifikasi hukum mengenai rahasia dagang mereka. Sebanyak 41 negara bagian dan District of Colombia telah meratifikasi seluruh atau beberapa bagian dari UTSA, sementara Undang – undang Negara yang tidak bedasarkan UTSA telah diratifikasi oleh Negara bagian Alabama, Massachuset, North Carolina. New Jersey, Pensylvania, New York, Tennesse, Texas dan Wyoming belum memberlakukan undang – undang mengenai rahasia dagang dan terus bersandar terutama pada pernyataan pertama sebagai sumber prinsip yang mendasar 4. UTSA mendefinisikan rahasia dagang “as information, including a formula, pattern, compilation,program, device, method, technique, or process, that: (i) derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use; and (ii) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy 5 . Rahasia dagang yang ”
dimaksud adalah berupa informasi, termasuk formula, pola, kompilasi, program, perangkat, metode, teknik, atau proses yang : (i) berasal dari nilai ekonomi bebas, actual atau potensial, dari tidak diketahui secara umum, dan tidak mudah diketahui dengan cara yang tepat, orang lain yang dapat memperoleh nilai ekonomi dari penggunaannya maupun keterbukaannya; dan (ii) adalah subyek dari upaya dalam keadaan yang wajar untuk menjaga kerahasiaan. Rahasia Dagang pada dasarnya masuk dalam lingkup hukum perdata yang mengatur hubungan antar individu mengenai rahasia Dagang dengan pihak 4
Neil R Belmore, Kevin Sartorio, Trade Secret Law in Canada and The United State, Presented to The Canadian Institute’s Canadian / American Intellectual Property Symposium 9 and 10 November 2000 .Toronto , hlm 2 5 Uniform Trade Secret Act
11
ketiga yang berhubungan dengan Informasi . Begitu pula halnya dengan perjanjian kerja, yang sebenarnya termasuk dalam hukum perdata karena unsur perjanjian yang diatur dalam lingkup keperdataan. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa baik Rahasia Dagang maupun perjanjian kerja sebenarnya juga memiliki aspek publik karena adanya prinsip untuk melindungi kepentingan dunia usaha dan dunia perburihan pada umumnya, sehingga dalam hal pemberian sanksi oleh negara terhadap pelanggaran Rahasia Dagang dihadapkan pada ancaman pidana, di samping adanya sanksi perdata berupa ganti kerugian. Pengalaman dan kemampuan khusus seorang ahli yang didapat dalam perusahaan bisa juga dianggap sebagai informasi yang berharga atau rahasia bila hal tersebut dinyatakan oleh perusahaan yang bersangkutan. Banyak cara yang dapat ditempuh oleh para pengusaha dalam memperoleh keunggulan dari perusahaan lainnya. Salah satu contohnya dapat kita lihat dari kasus yang terjadi di Amerika, Zynga Inc. yang menggugat pegawainya Alan Patmore et al. Secara singkatnya, kasus Zynga versus Alan Patmore ini sebagai berikut. 1. Zynga Inc. adalah sebuah sebuah
perusahaan games sosial yang
mempekerjakan lebih dari 2.900 pegawai di seluruh dunia dan dikenal sebagai pembuat game-game yang sangat terkenal, seperti Farm Ville, City Ville, Words With Friends, dan Castle Fields. 2. Zynga Inc. sangat tidak dapat mentolerasi pencurian data-data yang sensitif dan berharga, sehingga Zynga Inc. mengajukan gugatan untuk memastikan ganti rugi terhadap kerugian yang dialami dan untuk menghindari penggunaan data rahasia tersebut. 3. Pada saat itu, tergugat, Alan Patmore adalah General Manager untuk City Ville. Sebagai General Manager, Patmore memiliki akses terhadap beberapa
rahasia dagang Zynga Inc. 4. Pada tanggal 15-16 Agustus 2012, sehari sebelum dan sesudah Ia keluar (resign) dari Zynga Inc., Patmore merencanakan tindakan untuk mencuri 12
data-data Zynga Inc. Pertama, Patmore mengumpulkan lebih dari 760 data Zynga yang hendak Ia curi ke dalam sebuah folder yang diberi nama “Zynga”.
Patmore menyimpan data tersebut dalam piranti desktop miliknya. 5. Selanjutnya, Patmore menyalin folder “Zynga” dan lebih dari 760 data -data Zynga yang tersimpan di dalamnya ke dalam “Dropbox” yang tehubung dengan
“cloud
storage”
milik
pribadi
Patmore.
Pada
saat
Patmore
memindahkan data ke dalam Dropbox, Patmore dapat melakukan (1) mempertahankan data-data Zynga setelah meninggalkan Zynga; (2) mengakses dari computer manapun atau perangkat manapun yang terhubung dengan akun Dropbox Patmore. 6. Patmore kemudian mencoba untuk menutupi jejaknya dengan melakukan uninstall dan menghapus program dropbox dari computer (dikhususkan untuk program zyga. Tindakan tersebut tidak berhasil dan meninggalkan jejak forensic atas perbuatan pelanggaran yang dilakukannya.6 Terjadinya pengungkapan informasi yang dimiliki satu pihak kepada pihak lainya tanpa diketahui oleh pihak pemilik informasi dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi tersebut.
Dalam kasus di atas, pengambilan informasi
dilakukan oleh pegawai dari pemilik informasi dimana sebenarnya masalah ini ada pengaturannya. Pengaturan yang dimaksud disini adalah kewajiban bagi buruh untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dimiliki oleh tempat di mana ia bekerja berdasarkan perjanjian yang mengaturnya. (terlampir perjanjian kerja??) Hubungan Rahasia Dagang dengan perjanjian kerja jika dilihat dari contoh kasus Zynga versus Alan Patmore et al, jelas terlihat bahwa ada hubungan antara Rahasia Dagang dengan tenaga kerja.
Seorang pekerja dapat
menimbulkan apa yang dinamakan pelanggaran Rahasia Dagang dengan memberikan informasi perusahaannya terhadap perusahaan lainnya. Seorang pegawai memiliki kewajiban terhadap perusahaannya untuk menjaga Rahasia Dagang perusahaannya. 6
Internet....
13
Di Indonesia perundangan yang mengatur secara eksplisit mengenai perjanjian antara pegawai dengan pengusaha terhadap adanya kewajiban untuk menjaga Rahasia Dagang perusahaan tempatnya bekerja, baik dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Undang-Undang rahasia Dagang), peraturan perundangan di bidang perburuhan, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Anti Monopoli), Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata), bukan berarti tidak ada peraturan terhadap hal tersebut. Dalam praktiknya, perjanjian mengenai Rahasia Dagang ini diatur dalam perjanjian kerja antara buruh (pegawai) dengan pengusaha. Perjanjian kerja merupakan salah satu dari perjanjian untuk melakukan perkerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1601 KUH Perdata. Perjanian Kerja merupakan perjanjian yang memaksa (dwang contract) karena para pihak tidak dapat menentukan sendiri keinginannya dalam perjanjian sebagaimana
layaknya
dalam
hukun
perikatan
dikenal
dengan
istilah
“kebebasan berkontrak” yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Asas
kebebasan berkontrak tetap dapat berlaku sejauh mana tidak bertentangan dengan kaidah heterogami dalam hukum perburuhan. Dengan kata lain tidak bertentangan dengan peraturan perundangan dalam bidang perburuhan yang ditetapkan pemerintah.7
Secara perdata, pegawai/buruh dapat dikenakan
tuntutan telah melakukan wanprestasi (jika masih bekerja ditempat pemilik Rahasia Dagang) atau perbuatan melawan hukum.
D.
Kesimpulan
Dfdfdkpdsjjdspgdpfk_______KESIMPULAN AKAN KITA REMBUKKAN BARENG YA S EBELUM JAM 12 SIANG BESOK.
7
Sutedi, Andrian, S.H., Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta, Sinar Grafika, Tahun 2009, hal. 131
14
