BAB I PENDAHULUAN A. Latar Latar Belak Belakan ang g Sebagai Sebagai negara negara berkemba berkembang, ng, Indonesia Indonesia perlu mengupay mengupayakan akan adanya persaingan yang tangguh di kalangan dunia usaha. Hal itu sejalan dengan kondisi global di bidang perdagangan dan investasi. Daya Daya sain saing g sema semaca cam m itu itu tela telah h lama lama dik dikenal enal dala dalam m sist sistem em HaKI HaKI,, misalnya paten. Dalam paten, sebagai imbalan atas hak ekslusif yang dibe diberi rika kan n nega negara ra,, pene penemu mu haru harus s meng mengun ungk gkap apka kan n temu temuan an atau atau invens invensiny inya. a. Namun, Namun, yang yang menjad menjadii masal masalah, ah, tidak tidak semua semua invent inventor or atau kalangan kalangan pengusaha pengusaha bersedia bersedia mengungk mengungkapk apkan an invensinya invensinya itu seolaho,ah dengan cara yang demikian. !ereka tetap dapat menjaga kerah erahas asia iaan an
karya arya
inte intele lekt ktua uall
merek ereka. a.
Di
Indo Indone nesi sia, a,
masal asalah ah
kerahas kerahasiaan iaan itu terdapat terdapat di dalam beberapa beberapa aturan aturan yang terpisah, terpisah, yang belum merupakan satu sistem aturan terpadu. "#enjelasan $$ No. %& 'ahun (&&&). ( &&&). Kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap rahasa dagang sesuai pula dengan salah satu ketentuan dalam Agreement dalam Agreement on TradeTraderelate related d As Aspec pects ts of Intele Intelectu ctual al Proper Property ty Rights Rights "#erusetujuan "#erusetujuan '*I#s) yang merupakan lampiran dari +', sebagaimana telah dirati-kasi oleh Indonesia dengan $$ No. 'ahun /001. "#enjelasan $$ No. %& 'ahun 'ahun (&&&) 2danya perlindungan tersebut akan mendorong lahirnya invensi baru baru yang yang meski meskipun pun diperl diperluk ukan an sebaga sebagaii rahas rahasia, ia, tetap tetap menda mendapat pat perlindung perlindungan an hukum, hukum, baik dalam rangka rangka kepemi kepemilika likan, n, penguasaa penguasaan, n, maupun pemanfaatannya oleh inventornya. Dengan dikeluarkan $$ No. %& 'ahun (&&& ini diharapkan akan semakin menambah adanya kepastian hukum hukum dalam setiap praktik bisnis di Indonesia.
Kemudian, dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling
membutuhkan
antara
pelaku
usaha
dan
konsumen.
Kepentingan pelaku usaha adalah memeperoleh laba dari transaksi dengan
konsumen,
sedangkan
kepentingan
konsumen
adalah
memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhan terhadap produk tertentu. Dalam
hubungan
yang
demikian
sering
kali
terdapat
ketidaksetaraan antara keduanya. Konsumen biasanya berada dalam posisi yang lemah dan karenanya dapat menjadi sasaran eksploitasi dari pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi mempunyai posisi yang kuat. Dengan kata lain, konsumen adalah pihak yang rentan dieksploitasi
oleh
pelaku
usahan
dalam
menjalankan
kegiatan
bisnisnya. $ntuk melindungi atau memberdayakan konsumen diperlukan seperangkat aturan hukum. leh karena itu, diperlukan adanya campur tangan negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen. 3erkaitan dengan itu telah disahkan $$ No. 4 'ahun /000 tentang #erlindungan Konsumen. B. Rumusan Masalah a. Satu b. Dua c. 'iga C. Tujuan Penulisan a. Satu b. Dua c. 'iga
BAB II PEMBAHASAN A. RUAN LIN!UP RAHASIA DAAN ". Pengertian !enurut pasal / $$ No. %& 'ahun (&&&, yang dimaksud dengan rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan5atau bisnis, memiliki nilai eonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaanya oleh pemilik rahasia dagang. #. Hak Rahasia Dagang Hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan $$ ini. $. Hak Pemilik Rahasia Dagang !enurut $$ No. %& 'ahun (&&& #asal (, lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang tekonologi dan5atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Dengan demikian, 6bersifat rahasia7 di sini maksudnya
adalah apabila
informasi tersebut hanya
diketahui oelh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat, sedangkan memiliki 6nilai ekonomi7 apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakanuntuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. !enurut bunyi pasal 1 $$ No. %& 'ahun (&&&, pemilik rahasia dagang memiliki hak8 a. !enggunakan informasi sendiri rahasia dagang yang dimilikinya. b. !emberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk
menggunakan
rahasia
dagang
atau
mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga utnuk kepentingan yang bersifat komersia. B. PENALIHAN HA! DAN LISENSI
#asal 9 $$ No. %& 'ahun (&&& mengatur pengalihan hak rahasia dagang melalui dua cara8 /. #engalihan Hak Hak rahasia dagang dapar beralih atau dialihkan dengan8 a. #e:arisan b. Hibah c. +asiat d. #erjanjian tertulis e. Sebabsebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan. Setiap pengalihan hak rahasia dagang ini :ajib dicatatkan di Direktorat ;enderal HaKI "Dirjen HaKI) Departemen Hukum dan H2!, apabila tidak dicatat maka tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. (.
menimbulkan
akibat
yang
merugikan
perekonomian
Indonesia atau yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dlam $$ No. 9 'ahun /000 yang berlaku.
Dirjen HaKI berhak untuk menolak perjanjian yang memuat hal yang demikian itu. D. SEN!ETA DAAN !enurut #asal // $$ No. %& 'ahun (&&&, pemegang rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja
dan
tanpa
hak
melakukan
perbuatan
sebagaimana
dimaksud dalam #asal 1 $$ rahasia dagang ini, berupa8 /. >ugatan ganti rugi (. #enghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud #asal 1 $$ No. %& 'ahun (&&&. >ugatan dapat diajukan ke pengadilan negeri atau para pihak melalui inisiatif arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. E. PELANARAN RAHASIA DAAN #elanggaran rahasia dagang juga terjadi apabila seorang dengan sengaja
mengungkapkan
rahasia
dagang,
mengingkari
kesepakatan atau mengingkari ke:ajiban tertulis ":anprestasi) atau
tidak
tertulis
untuk
menjaga
rahasia
dagang
yang
bersangkutan "#asal /%), atau seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku "$$ No. %& 'ahun (&&&) #erbuatan untuk mendapatkan informasi dengan cara tersebut dapat digolongkan kepada praktik spionase ekonomi, seperti praktik intelijen marketing dari perusahaan pesaing "competitor ) untuk mengetahui berbagai informasi dari pesaingnya dengan berbagai macam cara, bahkan di beberapa perusahaan tertentu keberadaan unitunit intelijen ini sudah bukan rahasia dagang lagi, meskipun demikian tidak dianggap pelanggaran apabila tindakan pengungkapan itu untuk kepentingan pertahanan keamanan negara, kesehatan atau keselamatan masyarakat, atau tindakan
rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan sematamata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut dari suatu produk. %. !ETENTUAN PIDANA !enurut ketentuan #asal / $$ No. %& 'ahun (&&&, terhadap pelanggaran hak rahasia dagang seperti dimaksud #asal 1 $$ No. %& 'ahun (&&& ini dapat diancam dengan ancaman pidana meskipun tindak pidana sebagaimana dimaksud merupakan delik aduan.
A. PERLINDUNAN !&NSUMEN ". Pengertian !enurut $$ No. 4 'ahun /000 tentang #erlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen ?ang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan5atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, mauppun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. "#asal $$#K) Dalam bukunya, Pengantar Hukum Bisnis, !unir
@uady
mengemukakan bah:a konsumen adalah pengguna akhir dari suatu produk, yaitu setiap pemakai barang dan5atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan, yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakuan kegiatan dalam :ilayah hukum *epublik Indonesia, baik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. "#asal / $$#K) #. Asas 'an Tujuan Perlin'ungan !(nsumen Dalam ketentuan #asal ( $$#K ditentukan bah:a perlindungan konsumen
berasaskan8
manfaat,
keadilan,
keseimbangan,
keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. #erlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan
lima
asas
yang
relevan
dalam
pembangunan
nasional, yaitu8 a. Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bah:a segala
upaya
dalam
menyelenggarakan
perlindungan
konsumen harus memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. b. Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa
di:ujudkan
kesempatan
secara
kepada
maksimal
konsumen
dan
memberikan
dan pelaku
usaha
untuk
memperoleh haknya dan melaksanakan ke:ajibannya secara adil. c. Asas
keseimbangan,
dimaksudkan
untuk
memberikan
keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual. d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada
konsumen
pemanfaatan
barang
dalam
penggunaan,
atau
jasa
yang
pemakai,
dan
dikonsumsi
atau
digunakan. e. Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Sedangkan tujuan dari perlindungan konsumen tersebut adalah sebagai berikut8 a. !eningkatkan
kesadaran,
kemampuan,
dan
kemandirian
konsumen untuk melindungi diri. b. !engangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menhindarkan dari ekses negatif pemakai barang dan5atau jasa. c. !eningkatkan
pemberdayaan
konsmen
dalam
memilih,
menentukan, dan menuntut hakhaknya sebagai konsumen. d. !enetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
e. !enumbuhkan kesadaran sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung ja:ab dalam berusaha. f. !eningkatkan kualitas barang dan5atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan5atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. $. Hak 'an !e)aji*an !(nsumen Dalam $$#K telah diatur secara terperinci mengenai hak dan ke:ajiban konsumen sebagaimana diuraikan berikut ini. a. Hak Konsumen adalah8 /) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan5atau jasa. () Hak untuk memilih barang dan5atau jasa serta mendapatkan barang dan5atau jasa serta mendapatkan barang dan5atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan yang dijanjikan. %) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan5atau jasa 1) Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan5atau jasa yang digunakan. 9) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan konsumen, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. A) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. ) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 4) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan5atau penggantian jika barang dan5atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya. 0) Hakhak yang diatur dalam ketentuan perundangundangan lain. b. Ke:ajiban Konsumen adalah8 /) !embaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan5atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. () 3eritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan5atau jasa.
%) !embayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 1) !engikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. +. Hak 'an !e)aji*an Pelaku Usaha a. Hak pelaku usaha8 /) Hak menerima pembayaran yang
sesuai
dengan
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan5atau jasa yang diperdagangkan. () Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik. %) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. 1) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bah:a kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan5atau jasa yang diperdagangkan. 9) Hakhak yang diatur dalan ketentuan peraturan perundang undangan lainnya. b. Ke:ajiban pelaku usaha8 /) 3eriktikad baik dalam kegiatan usahanya. () !emberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan5atau jasa serta memberi penjelasan, penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. %) !emperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 1) !enjamin mutu barang dan5atau jasa yang diproduksi dan5atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan5atau jasa yang berlaku. 9) !emberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan5atau mencoba
barang dan5atau jasa yang dibuat
dan5atau yang diperdagangkan. A) !emberi kompensasi, ganti rugi, dan5atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan5atau jasa yang diperdagangkan. ) !emberi kompensasi ganti rugi dan5atau penggantian bila barang dan5atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
,. Per*uatan -ang Dilarang *agi Pelaku Usaha $ntuk melindungi pihak konsumen dari ketidakadilan,
$$
#erlindungan Konsumen telah menentukan laranganlarangan kepada pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.
gaya,
mode,
dinyatakan
atau dalam
penggunaan label,
tertentu
etiket,
atau
keterangan barang dan5atau jasa tersebut. f. 'idak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi barang dan5atau jasa tersebut. g. 'idak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka :aktu penggunaan5pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. ;angka :aktu penggunaan5pemanfaatannya yang paling baik adalah terjemahan dari kata 6best before7 yang biasa digunakan dalam label produk makanan. h. 'idak menginkuti ketentuan berproduksi secara
halal,
sebagaimana dinyatakan 6halal7 yang dicantumkan dalam label. i. 'idak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat5isi bersih atau
neto, komposisi, aturan pemakaian, tanggal pembuatan, efek samping, nama, dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat. j. 'idak mencantumkan informasi
dan5atau
petunjuk
penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. k. !emperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi yang lengkap. l. !emperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi yang lengkap. (.
sponsor,
persetujuan,
perlengkapan
tertentu,
keuntungan tertentu, ciriciri kerja, atau aksesori tertentu. d. 3arang dan5atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan, dan a-liasi. e. 3arang dan5atau jasa tersebut tersedia. f. 3arang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi. g. 3arang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu. h. 3arang tersebut berasal dari daerah tertentu. i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan5atau jasa lain. j. !enggunakan katakata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko, atatu efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap.
k. !ena:arkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. %.
bagi
pelaku
usaha
yang
berhubungan dengan
kegiatan mena:arkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang
dan5atau
jasa
secara
tidak
benar
dan5atau
menyesatkan mengenai8 a. Harga dan tarif suatu barang dan5atau jasa. b. Kegunaan suatu barang dan5atau jasa. c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak, atau pengganti rugi suatu barang dan5atau jasa. d. 'a:aran potongan harga
atau
hadiah
menarik
yang
dita:arkan. e. 3ahaya penggunaan barang dan5atau jasa. 1.
yang
dita:arkan
melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain. d. 'idak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan5atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang lain. e. 'idak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain. f. !enaikkan harga atau tarif barang dan5atau jasa sebelum melakukan obral. 9.
usaha
yang
berhubungan dengan
kegiatan mena:arkan, mempromosikan, atu mengiklankan dengan jumlah tertentu.
bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan :aktu dan jumlah yang dita:arkan, dipromosikan, atau diiklankan. A.
mena:arkan karena
kesepakatan
:aktu
tidak
barang
dan5atau
menepati
penyelesaian
jasa
pesanan
sesuai
melalui dan5atau
dengan
yang
dijanjikan atau tidak menepati janji atas suatu pelayan dan5atau prestasi. 0.
dan
harga
barang
dan5atau
jasa,
serta
kesepakatan :aktu penerimaan barang dan5atau jasa. b. !engelabui jaminan atau garansi terhadap barang dan5atau jasa. c. !emuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan5atau jasa.
d. 'idak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan5atau jasa. e. !engeksploitasi kejadian dan5atau seseorang tanpa sei=in yang ber:enangn atau persetujuan yang bersangkutan. f. !enlanggar etika dan5atau ketentuan peraturan perundang /&.
undangan mengenai periklanan.
klausul baku. Dalam hal ini pelaku usaha
dalam mena:arkan barang
dan5atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan5atau perjanjian apabila8 a. !enyatakan pengalihan tanggung ja:ab pelaku usaha. b. !enyatakan bah:a pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen. c. !enyatakan bah:a pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan5atau jasa yang dibeli konsumen. d. !enyatakan pemberi kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. e. !engatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen. f. !emberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa. g. !enyatakan tunduknya konsumen pada peraturan yang berupa
aturan
baru,
tambahan,
lanjutan,
dan5atau
pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya. h. !enyatakan bah:a konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak
gadai, atatu hak jaminan terhadap barang yang dibeli oelh konsumen secara angsuran.
