Perbandingan Legislatif Legislatif di Indonesia dan Filipina
Oleh : Novitra Habibi Nim : 1301156701
A. Pengantar
Lembaga legislatif sering disebut dengan sebagai parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang anggota-anggotanya merupakan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga yang melalui pemilihan umum. Dengan mempelajari lembaga legislatif kita akan mengetahui sejauh mana demokrasi itu berjalan di suatu s uatu negara.1 Dalam analisis sistem politik kita dapat memasukkanlembaga legislatif itu sebagai s ebagai struktur sistem politik yang berada dalam pross konversi. Sehingga terlihat bahwa bahwa fungsi fungsi dan dan peranan peranan utamanya adalah pembuat pembuat UndangUndang (UU). 2 Pada awalnya badan legislatif ini hanya sekelompok orang yang diberi tugasa oleh raja untuk mengumpulkan dana bagi membiayai kegiatan pemerintahan serta peperangan. Akan tetapi lamabat laun dalam setiap penyerahan dana (semacam pajak) disertai tuntutan agar pihak raja menyerahkan pula beberapa hak privilege sebagai imbalan. Dengan demikian secara berangsur-angsur sekelompok orang tersebut berubah naman yaitu menjadi badan legislatif (palemen) yang bertindak sebagai badan yang membatasi kekuasaan raja yang absolute. 3 Secara sederhana legislatif dapat dipahami sebagai sekumpulan orang-orang. Sebagai suatu terminologi politik, badan legislatif muncul dengan mengkaitkannya dengan masalah perwakilan (representation) dan sisitem pemerintahan yang demokratis.4
1
P.Anthonius sitepu. studi sitepu. studi ilmu politik. (yogyakarta: politik. (yogyakarta: graha ilmu, 2012) 215
2
Ibid.,216
3
A.rahman H.I. Sistem politik indonesia. indonesia. (yogyakarata : graha ilmu, 2007) 123
4
P.Anthonius sitepu. studi sitepu. studi ilmu politik . (yogyakarta : graha ilmu, 2012) 216
Dalam buku yang ditulis rod hague dan martin harrop, legislatif adalah badan perwakilan mereka mencerminkan sentimen dan opini warga, potensi dan sering pada kenyataannya, legislatif adalah perwakilan otentik kehendak rakyat. Untuk itu alasan ini mereka membantu untuk memobilisasi persetujuan untuk sistem pemerintahan
sebagai
demokrasi perwakilan menyebar ke seluruh dunia, sehingga legislatif mendapatkan peran politik untuk berdirinya rakyat/masyarakat. 5
B. Teori
Menurut miriam budiarjo, Dewan Perwakilan Rakyat dianggap merumuskan kemauan rakyat atau kemauan umum ini dengan jalan mengikat seluruh masyarakat. Undang-Undang yang dibuatnya mencerminkan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu. Dapat dikatakan bahwa merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. 6 Mariam budiarjo juga mengatakan bahwa ada negara dimana badan legislatif terbagi dalam dua majelis (bi-kameralisme), sedangkan di beberapa negara lain hanya terdiri dari satu majelis (unikameralisme). Boleh dikatakan bahwa semua negara federal memakai sistem dua majelis oleh karena satu diantaranya mewakili kepentingan negara bagian khusus (india, amerika serikat, uni soviet, republik indonesaia serikat). 7 Miriam budiardjo juga mejelaskan dalam bukunya yang berjudul dasar-dasar ilmu politik, legislatif mempunyai fungsi yaitu menentukan kebijakan dan membuat undangundang, untuk itu badan legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah. Dan legislatif juga mempunyai tugas untuk mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah di tetapkan.8
5
Rod hague & martin harrop. Comparative governmeent & politics: An Introduction : 6. Ed, (hampshire plagrave, 2001)247 6
A.rahman H.I. sistem politik indonesia. Yogyakarta (graha ilmu, 2007) 125
7
Ibid.126
8
Miriam budiardjo. Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta : (gramedia pustaka utama, 2008) 322-323
C. Perbandingan Legislatif Indonesia dengan Filipina
Di indonesia badan kekuasaan legislatif dibagi kedalam tricameral yang terdiri dari Majelis permusyawaratan rakyat (MPR), Dewan perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwaakilan Daerah (DPD). Dari tahun 1918-1942 badan legislatif atau yang disebut volksraad yang jumlah anggotanya 38 ditambah dengan ketua. 9 Wakil rakyat yang duduk dalam DPR akan diadakan pemilihan setiap lima tahun sekali.10 Pada tahun 2014-2019 yang baru saja di sahkan yang mana jumlah anggotanya 560 orang anggota DPR dan 132 anggota DPD. Dewan Perwakilan Rakyat juga memiliki fungsin legislasi, f ungsi anggaran dan fungsi pengawan yang diatur dalam UUD 1945. 11 Secara garis besar indonesia dan filipina ada terdapat kesamaan karena sama-sama demokratis dan dalam pemilihan eksekutif dan legislatif indonesia dan filipina dipilih secara langsung oleh rakyat. Adapun perbedaan dari negara indonesia yaitu filipina memiliki legislat if bicameral (dua bagian) yang disebut dengan kongres filipina. Yang pertama yaitu majelis tertinggi atau senat memiliki 24 anggota yang mempunyai masa jabatan enam tahun, sedangkan yang kedua yaitu majelis rendah atau dewan perwakilan memiliki maksimal 260 anggota yang masa jabatan hanya tiga tahun tetapi anggota dewan perwakilan dibatasi masa baktinya untuk tiga kali berturut-turut.12 Sedangkan dalam rekrutmen kandidat legislatif oleh partai politik di filipina ada menggunakan politik dinasti dan jaringan parton-clint, dimana anggota keluarga (saudara, paman, sepupu, anak dan keponaan) serta orang-orang yang memiliki hubungan parton-clint dengan elit partai politik lebih diutamakan untuk direkrut menjadi kandidat l egislatif dibidang kreteria lainnya.13
9
A.rahman H.I. Sistem politik indonesia. Yogyakarta (graha ilmu, 2007) 130
10
. Kansil & Chiristine Kansil, sistem pemerintahan indonesia. Jakarta (bumi aksara, 2011) 84
11
Undang-Undang Dasar 1945
12
Miriam budiardjo buku dasar-dasar ilmu politik . Jakarta (gramedia, 2008) 182
13
Ali yusri & Yoserizal dkk. politik, birokrasi & perubahan sosia. Pekanbaru (fisip UR, 2013) 784785
D. Kesimpulan
Bedasarkan penjelsan di atas yang telah dikutip dari beberapa sumber disimpulkan bahwa dengan mempelajari badan legislatif ini maka kita bisa mengetahui sejauh mana demokrasi itu berjalan di suatu negara tersebut. Da n dapat disimpulkan pula bahwa tugas utama dari badan legislatif itu ialah membuat undang-undang dan juga memliki fungsi fungsin legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawan yang diatur dalam UUD 1945. Jadi perbandingan antara indonesia dengan filipina ialah yang mana indonesia menggunakn kekuasaan legislatif yang dibagi kedalam tricameral yang terdiri dari Majelis permusyawaratan rakyat (MPR), Dewan perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwaakilan Daerah (DPD) yang menjabat selama lima tahun. Yang mana anggota terse but terdiri dari 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD. Sedangkan negara filipina menggunakan legislatif bicamreal yang terdiri dari majelis tinggi atau senat dan majelis rendah atau dewan perwakialan.yang menjabat selama enam tahun dan tiga tahun.
E. Daftar Pustaka Sitepu, P.Anthonius (2012) studi ilmu politik. Yogyakarta : graha ilmu. A.rahman (2007) sistem politik indonesia. Yogyakarta : graha ilmu. Budiardjo, Miriam (2008) Dasar-dasar ilmu politik. Rev. ed. Jakarta : gramedia pustaka utama Budiardjo, Miriam (2008) Dasar-dasar ilmu politik. Jakarta : gramedia pustaka utama Hague, Rod & Hrrop, Martin. Comparative governmeent & politics: An Introduction : 6. Ed, hampshire plagrave Kasnil & kasnil, chiristine (2011) sistem pemerintahan indonesia. Rev. ed. Jakarta : bumi aksara Undang-Undang Dasar 1945
Yusri, Ali & Yoserizal dkk (2013) Politik, birokrasi & perubahan sosial. Pekanbaru : Fisip UR
