TUGAS HUKUM BISNIS
Rahasia Dagang dan Penyelesaian Atas Pelanggarannya
Disusun Oleh :
Adora Aline Alfiana Ak 1 E / 01
2. Aji Winarno Ak 1 E / 02
3. Arif Yuli Anwar Ak 1 E / 03
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
TAHUN AKADEMIK 2013/2014
BAB I
LATAR BELAKANG
Sebagai Negara berkembang, Indonesia perlu mengupayakan adanya persaingan yang tangguh dikalangan dunia usaha. Hal ini sejalan dengan kondisi global di bidang perdagangan dan investasi. Daya saing yang semacam itu telah lama dikenal dalam sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
Era globalisasi, inilah yang bisa dibilang menjadi salah satu penyebab palanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Globalisasi di samping membawa dampak positif berupa kemajuan di berbagai sektor, juga membawa beberapa dampak negatif yang cukup bervariasi. Arus industrialisasi yang semakin tinggi dan arus perdagangan yang dituntut ketepatan dan kecepatan dalam bertransaksi adalah salah satunya. Dan tentu saja banyak permasalahan yang timbul di dalamnya. Sebagai contoh adalah dalam hal "Industri Musik" (Music Industry) khususnya dalam perdagangan kaset / DVD / VCD terkadang masyarakat yang posisinya sebagai konsumen lebih memilih harga yang relatif murah ketimbang yang mahal. Meski tentu saja yang mahal lebih punya kualitas tinggi.
Dewasa ini, kasus pelanggaran hak atas kekayaan inteletual (HAKI) menjadi kasus yang sering terjadi di sektor Industri di Indonesia. Kasus tersebut terkait dengan domain HAKI, yakni kasus pelanggaran hak cipta, paten, merek, desain industri, dan Rahasia Dagang. Padahal sangat diharapkan sektor industri di Indonesia mampu memenuhi bisnis etis yang sesuai dengan aturan main. Sehingga baik pelaku industri maupun masyarakat dapat menikmati hasil dari sektor industri tersebut dengan baik dan benar.
BAB II
PEMBATASAN MASALAH
Dari latar belakang tersebut, kami selaku penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai:
Apa itu Rahasia Dagang ?
Mengapa sengketa rahasia dagang bisa terjadi?
Bagaimanakah perlindungan terhadap Rahasia Dagang dan penyelesaiannya apabila terjadi pelanggaran Rahasia Dagang ?
Apakah peraturan perundang – undangan sudah dapat mengakomodasi (memenuhi kebutuhan) kepentingan pemiliki maupun pengguna rahasia dagang?
BAB III
LANDASAN TEORI
Mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menimbang:
Bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari Sistem Hak Kekayaan Intelektual.
Bahwa Indonesia telah meratifikasi Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement an Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan Undangundang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Rahasia Dagang.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dibentuk Undang-undang tentang Rahasia Dagang.
Ketentuan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD), yang menyebutkan bahwa:
Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
Hak Rahasia Dagang adalah hak atas Rahasia Dagang yang timbul berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang.
Lingkup Rahasia Dagang
Subjek Rahasia Dagang adalah pemilik rahasia dagang. Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk :
Menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya
Memberi lisensi kepada pihak lain atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.
Obyek ruang lingkup Rahasia Dagang.
Menurut undang-undang No. 30 Tahun 2000 Pasal 2, obyek ruang lingkup Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang tekhnologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
Misalnya Coca-cola menggunakan rahasia dagang yaitu informasi teknik senyawa untuk melindungi formulanya, bukan paten. Hal ini untuk menghindari adanya batas waktu. Jika formula dilindungi hak paten maka akan berakhir paling lama 20 tahun. Pada saat ini usia Coca Cola sudah lebih dari 100 tahun, hak ini karena formulanya dilindungi dengan rahasia dagang. Metode produksi misalnya teknologi pemrosesan anggur, formula ramuan rokok. Di bidang lain, misalnya informasi non teknik. Data mengenai pelanggan, data analisis, administasi keuangan, dll.
Lama perlindungan
Beberapa alasan atau keuntungan penerapan Rahasia Dagang dibandingkan Paten adalah karya intelektual tidak memenuhi persyaratan paten, masa perlindungan yang tidak terbatas, proses perlindungan tidak serumit dan semahal paten, lingkup dan perlindungan geografis lebih luas. Namun, tanpa batas waktu ini mempunyai syarat yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 yaitu bahwa rahasia dagang dilindungi bila informasi tersebut masih bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya semestinya.
Prosedur Perlindungan
Untuk mendapat perlindungan Rahasia Dagang tidak perlu diajukan pendaftaran (berlangsung secara otomatis), karena undang-undang secara langsung melindungi Rahasia Dagang tersebut apabila informasi tersebut bersifat rahasia, bernilai ekonomis dan dijaga kerahasiaannya, kecuali untuk lisensi Rahasia Dagang yang diberikan. Lisensi Rahasia Dagang harus dicatatkan ke Ditjen. HKI - DepkumHAM.
Pengalihan Hak dan Lisensi
Hak atas Rahasia Dagang seperti hak atas kekayaan intelektual yang lain, merupakan benda bergerak tidak berwujud oleh karenanya dapat beralih atau dialihkan dengan :
Pewarisan
Hibah
Perjanjian Tertulis atau
Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
Pengalihan Hak Rahasia Dagang wajib didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pembelian hak (izin) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Perjanjian pemberian lisensi/izin pada pihak lain untuk mempergunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu untuk kepentingan yang bersifat komersial harus dibuat secara tertulis dan didaftarkan atau dicatatkan pada Direktorat Jenderal HKI.
Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian di Indonesia atau yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian lisensi menimbulkan kewajiban bagi si penerima lisensi untuk menjaga kerahasiaannya.
Pendaftaran Permohonan Rahasia Dagang
Hak kepemilikan rahasia dagang tidak perlu melalui prosedur pendaftaran, kecuali pengalihan haknya.
BAB IV
PEMBAHASAN
Pengertian Rahasia Dagang
Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD), khususnya pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa "Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang." Sedangkan yang dimaksud dengan hak Rahasia Dagang adalah hak atas Rahasia Dagang yang timbul berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang.
Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dilihat bahwa Rahasia Dagang adalah sebuah informasi yang sangat berharga untuk perusahaan, karenannya harus dijaga kerahasiaannya. Keberhargaan informasi ini timbul karena informasi tersebut dapat mendatangkan keuntungan ekonomis kepada perusahaan.
Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang dan Penyelesaiannya
Kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sesuai pula dengan salah satu ketentuan dalam Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) yang merupakan lampiran dari Agreement Establishing the World Trade Organization on Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 7 Tahun 1994. Adanya perlindungan tersebut akan mendorong lahirnya temuan atau invensi baru yang meskipun diperlakukan secara rahasia, tetap mendapat perlindungan hukum, baik dalam rangka kepemilikan, penguasaan, maupun pemanfaatan oleh penemunya. Untuk mengelola administrasi Rahasia Dagang, pada saat ini pemerintah menunjuk Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk melakukan pelayanan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual.
Perlindungan atas rahasia dagang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD) dan mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2000. Undang-Undang Rahasia Dagang No. 30 Tahun 2000 memberikan lingkup perlindungan Rahasia Dagang yaitu meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
Suatu Rahasia Dagang akan mendapatkan perlindungan apabila informasi tersebut bersifat :
Bersifat rahasia, maksudnya bahwa informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
Mempunyai nilai ekonomi, maksudnya bahwa sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.
Dalam ranah HAKI pada dasarnya perlindungannya berintikan pengakuan terhadap hak atas kekayaan dan hak untuk menikmati kekayaan itu dalam waktu tertentu. Artinya selama waktu tertentu pemilik atau pemegang hak atas HAKI dapat mengijinkan atau melarang untuk mengetahui atau menyebarluaskan informasi Rahasia Dagang.
Pelanggaran Rahasia Dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan. Untuk mengatasi adanya pelanggaran tersebut maka amat diperlukan perlindungan hukum bagi pemilik dan atau pemegang HAKI yang bersangkutan.
Apabila seseorang merasa pihak lain telah melanggar hak Rahasia Dagang yang dimilikinya, maka ia sebagai pemegang hak Rahasia Dagang atau pihak lain sebagai penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak Rahasia Dagang. Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Sebagai contoh, menurut pasal 4 UURD "pemilik hak Rahasia Dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya, memberikan lisensi atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial". Terhadap pasal tersebut, gugatan yang kita ajukan dapat berupa gugatan ganti rugi dan / atau penghentian semua perbuatan. Dan berbeda dengan gugatan HAKI lainnya, gugatan mengenai perkara Rahasia Dagang diajukan ke Pengadilan Negeri.
Berkaitan dengan hal di atas, harus ditentukan pula kapan sebenarnya suatu perbuatan dikatakan telah melanggar Rahasia Dagang milik orang atau pihak lain. Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Disamping itu juga ada perbuatan yang tidak dianggap pelanggaran Rahasia Dagang yakni apabila :
Tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan Rahasia Dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan dan keamanan, kesehatan atau keselamatan masyarakat
Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.
Yang dimaksud dengan rekayasa ulang (reverse engineering) dalam hal ini adalah suatu tindakan analisis dan evaluasi untuk mengetahui informasi tentang suatu teknologi yang sudah ada.
Disamping dapat melakukan upaya gugatan melalui pengadilan, pemilik Rahasia Dagang atau pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh upaya lain yakni melalui penyelesaian sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (Pasal 12 UU No. 30 Tahun 2000). Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada suatu perjanjian arbitrase antara para pihak yang bersengketa.
Apakah peraturan perundang – undangan sudah dapat mengakomodasi kepentingan pemiliki maupun pengguna rahasia dagang?
Dalam beberapa hal, ketentuan dalam perundang – undangan memang telah cukup mengakomodasi, seperti contohnya pasal mengenai pemidanaan. Akan tetapi beberapa ketentuan lain tampak dibuat secara kurang jelas sehingga membingungkan masyarakat. Salah satunya adalah Ketentuan tentang pengecualian terhadap pelanggaran rahasia dagang tersebut seharusnya juga dilengkapi dengan ketentuan yang secara tegas mengatur tentang pengungkapan rahasia dagang oleh seseorang di depan sidang pengadilan atas perintah hakim. Atas perintah hakim, seseorang yang mengungkapkan rahasia dagang di depan sidang pengadilan seharusnya juga ditetapkan sebagai suatu kekecualian sehingga yang bersangkutan tidak dianggap telah melakukan pelanggaran rahasia dagang. Ketentuan Pasal 18 tentang dimungkinkannya sidang pengadilan berkaitan dengan rahasia dagang bersifat tertutup (atas permintaan para pihak yang bersengketa) juga tidak secara tegas maupun tersirat bermaksud mengatur pengecualian di atas.
BAB V
KESIMPULAN
Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
Dalam ranah HAKI pada dasarnya perlindungannya berintikan pengakuan terhadap hak atas kekayaan dan hak untuk menikmati kekayaan itu dalam waktu tertentu. Artinya selama waktu tertentu pemilik atau pemegang hak atas HAKI dapat mengijinkan atau melarang untuk mengetahui atau menyebarluaskan informasi (Rahasia Dagang).
Apabila seseorang merasa pihak lain telah melanggar hak Rahasia Dagang yang dimilikinya, maka ia sebagai pemegang hak Rahasia Dagang atau pihak lain sebagai penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak Rahasia Dagang maka kita dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Gugatan yang kita ajukan dapat berupa gugatan ganti rugi dan / atau penghentian semua perbuatan. Disamping itu juga dapat ditempuh upaya lain yakni melalui penyelesaian sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.
CONTOH KASUS
Kasus 1 :
Sengketa rahasia dagang yang terjadi antara PT. General Food Industries dengan kedua mantan karyawannya yang berawal dari kedua mantan karyawannya yang berpindah tempat kerja di perusahaan saingan PT. GFI. Kedua karyawan tersebut menciptakan suatu produk yang sama dengan apa yang dilakukannya ditempatnya bekerja terdahulu. Setelah mengatahui hal tersebut maka PT General Food mengajukan gugatan terhadap kedua karyawan tersebut dan juga PT. GFI.
Analisa Kasus :
Rahasia dagang adalah salah satu cabang dari hukum Hak Kekayaan Intelektual. Hukum rahasia dagang mempunyai peranan yang sangat penting karena setiap pelaku usaha pasti tidak ingin rahasia dari kegiatan usahanya terbongkar, terutama dari pesaing bisnisnya, dan yang dilindungi oleh hukum rahasia dagang adalah suatu rahasia dalam dunia usaha yang bernilai ekonomi dan tidak diketahui oleh umum. Rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Dalam suatu kegiatan usaha pasti ada hal-hal yang dapat menimbulkan sengketa. Salah satu sengketa bisa terjadi akibat pelanggaran rahasia dagang.
Jaksa penuntut umum menuntut kedua karyawan tersebut dengan pelanggaran rahasia dagang dan hakim telah memvonis kedua karyawan tersebut dengan hukuman pidana dua bulan penjara. Kedua terpidana tersebut di anggap telah melanggar pasal 17 Undang-Undang No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, yaitu bahwa "tanpa hak telah menggunakan rahasia dagang pihak lain". Secara fakta, penulis melihat bahwa kedua terpidana tersebut tidak melanggar rahasia dagang, karena PT. GFI tidak secara jelas menyatakan hal apa sajakah yang menjadi rahasia dalam perusahaan. Sehingga menurut penulis berkesimpulan bahwa apa yang dituduhkan bukanlah suatu rahasia sehingga sudah seharusnya kedua terpidana tersebut mengajukan banding.
Kasus 2 :
Hitachi Digugat Soal Rahasia Dagang
Bisnis Indonesia, Suwantin Oemar, 21 Oktober 2008
JAKARTA: PT Basuki Pratama Engineering mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Negeri Bekasi terhadap PT Hitachi Constructuin Machinery Indonesia sekitar Rp127 miliar, karena diduga melanggar rahasia dagang.
Selain PT Hitachi Construction Machinery Indonesia HCMI, pihak lain yang dijadikan sebagai tergugat dalam kasus itu adalah Shuji Sohma, dalam kapasitas sebagai mantan Dirut PT HCMI. Tergugat lainnya adalah Gunawan Setiadi Martono tergugat III, Calvin Jonathan Barus tergugat IV, Faozan tergugat V,Yoshapat Widiastanto tergugat VI, Agus Riyanto tergugat VII, Aries Sasangka Adi tergugat VIII, Muhammad Syukri tergugat IX, dan Roland Pakpahan tergugat X.
Insan Budi Maulana, kuasa hukum PT Basuki Pratama Engineering BPE, mengatakan sidang lanjutan dijadwalkan pada 28 November dengan agenda penetapan hakim mediasi. Menurut Insan, gugatan itu dilakukan sehubungan dengan pelanggaran rahasia dagang penggunaan metode produksi dan atau metode penjualan mesin boiler secara tanpa hak.
PT BPE bergerak dalam bidang produksi mesin-mesin industri, dengan produksi awal mesin pengering kayu.
Penggugat, katanya, adalah pemilik dan pemegang hak atas rahasia dagang metode produksi dan metode penjualan mesin boiler di Indonesia "Metode proses produksi itu sifatnya rahasia perusahaan," katanya.
Dia menjelaskan bahwa tergugat IV sampai dengan tergugat X adalah bekas karyawan PT BPE, tetapi ternyata sejak para tergugat tidak bekerja lagi di perusahaan, mereka telah bekerja di perusahaan tergugat PT HCMI.
Tergugat, katanya, sekitar tiga sampai dengan lima tahun lalu mulai memproduksi mesin boiler dan menggunakan metode produksi dan metode penjualan milik penggugat yang selama ini menjadi rahasia dagang PT BPE.
PT BPE, menurutnya, sangat keberatan dengan tindakan tergugat I baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama memproduksi mesin boiler dengan menggunakan metode produksi dan metode penjualan mesin boiler penggugat secara tanpa izin dan tanpa hak
"Para tergugat wajib membayar ganti rugi immateriil dan materiil sekitar Rp127 miliar atas pelanggaran rahasia dagang mesin boiler".
Sebelumnya, PT BPE juga menggugat PT HCMI melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam kasus pelanggaran desain industri mesin boiler. Gugatan PT BPE itu dikabulkan oleh majelis hakim Namun, PT HCMI diketahui mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
Sementara itu, kuasa hukum PT HCMI, Otto Hasibuan, mengatakan pengajuan gugatan pelanggaran rahasia dagang oleh PT BPE terhadap mantan-mantan karyawannya dan PT HCMI pada prinsipnya sama dengan pengaduan ataupun gugatan BPE sebelumnya.
Gugatan itu, menurut Otto Hasibuan, dalam pernyataannya yang diterima Bisnis, dilandasi oleh tuduhan BPE terhadap mantan karyawannya bahwa mereka telah mencuri rahasia dagang berupa metode produksi dan metode penjualan mesin boiler.
Padahal, ujarnya, mantan karyawan BPE yang memilih untuk pindah kerja hanya bermaksud untuk mencari dan mendapatkan penghidupan yang layak dan ketenteraman dalam bekerja, dan sama sekali tidak melakukan pelanggaran rahasia dagang ataupun peraturan perusahaan BPE.
Bahkan, menurutnya, karyawan itu telah banyak memberikan kontribusi terhadap BPE dalam mendesain mesin boiler.
Dia menjelaskan konstitusi dan hukum Indonesia, khususnya UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, telah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi pekerja, termasuk hak untuk pindah kerja.
HCMI optimistis gugatan BPE tersebut tidak berdasar "HCMI percaya majelis hakim akan bersikap objektif, sehingga gugatan BPE tersebut akan ditolak," ujarnya.
Analisa Kasus :
Dalam kasus tersebut PT BPE secara jelas menyatakan hal apa sajakah yang menjadi rahasia dalam perusahaan yang dianggap telah dilanggar oleh HCMI. PT
BPE berasumsi bahwa mantan karyawannya yang sekarang bekerja pada HCMI lah yang telah mencuri metode produksi dan metode penjualan mesin boiler. Adanya fakta tersebut, semakin memperkuat gugatan yang dikeluarkan oleh PT BPE. Apabila HCMI terbukti melanggar rahasia dagang PT BPE, maka konsekuensi hukuman harus diterima HCMI, baik berupa denda materiil dan immateriil.
Kasus 3 :
B. V. Wavin dan Pipe Liners Incorparated (1992), yang mana B. V. Wavin akan memperoleh rahasia dagang "U Liners System" dari Pipe Liners Inc dengan perjanjian bahwa selama 4 tahun kedua belah pihak tidak diperkenankan menyebarluaskan penemuan yang bersifat komersial tersebut. Selanjutnya jika B.V. Wavin mengembangkan penemuan baru yang sifatnya komersial dan akan menguntungkan kedua belah pihak karena penemuan tersebut dipasarkan secara komersial, maka B. V. Wavin bersedia membayar ganti rugi kepada Pipe Liners Inc.
Ternyata kemudian Pipe Liners Inc. tidak menepati janjinya dan digugat oleh B.V. Wavin. Akan tetapi pengadilan akhirnya menolak ganti rugi yang diajukan B. V. Wavin dengan pertimbangan perjanjian rahasia dagang antara B. V. Wavin dan Pipe Liners Inc. tidak sah karena tidak terdaftar pada komisi EEG, Komisi Kerjasama Dagang antara negara-negara Eropa.
Analisa Kasus :
Terlepas dari pendaftaran yang tidak dilakukan, apabila perjanjian mereka dianggap sah maka pihak Pipe Liners Inc wajib memberikan ganti rugi karena melakukan wanprestasi.
Selain pembayaran ganti rugi dianggap sebagai sarana hukum untuk mendapatkan keadilan dan hak-haknya kembali maka masih ada lagi upaya lain, misalnya dengan perintah pengadilan yang melarang atau menghentikan penggunaan informasi yang diperoleh secara tidak sah itu.
DAFTAR PUSTAKA
http://sigitbudhiarto.blogspot.com/2013/05/rahasia-dagang-dan-penyelesaian-atas.html
http://119.252.161.174/pelanggaran-dan-sanksi-6/
http://119.252.161.174/dasar-perlindungan-rahasia-dagang/
http://119.252.161.174/rahasia-dagang/
http://achielmuezza.blogspot.com/2013/05/rahasia-dagang-danontoh-kasusnya.html
http://mabuk-hukum.blogspot.com/2013/10/rahasia-dagang.html
http://tentanghki.blogspot.com/2008/10/hitachi-digugat-soal-rahasia-dagang_24.html
http://119.252.161.174/lisensi-rahasia-dagang/
http://119.252.161.174/pengalihan/
http://119.252.161.174/lingkup-rahasia-dagang/
http://119.252.161.174/subjek-pemegang-hak-atas-rahasia-dagang/
http://119.252.161.174/hak-pemilik-pemegang-rahasia-dagang/
http://asirevi.blogspot.com/2011/01/v-behaviorurldefaultvml-o.html
http://farahfitriani.wordpress.com/2011/10/30/rahasia-dagang-dan-analisis-kasus/
http://119.252.161.174/pengertian-rahasia-dagang/
LAMPIRAN
STUDI KASUS
Fakta Hukum
Who:
Dalam kasus ini yang menjadi terdakwa adalah Danar Dono, karyawan PT Kota Minyak Automation yang dituntut oleh PT Kota Minyak Automation.
What:
Yang menjadi permasalahan dalam kasus ini adalah pembocoran rahasia dagang PT Kota Minyak Automation yang dilakukan oleh Danar Dono. Danar Dono membocorkan rahasia perusahaan tempatnya bekerja kepada saingan perusahaannya.
Why:
Maret 2007, Danar Dono yang bekerja di PT Kota Minyak Automation membuat design, gambar, dokumentasi, kalkulasi harga untuk penyusunan proposal tender pengadaan barang berupa cerobong api di PT. Medco E&P Indonesia.
Tanpa diketahui oleh PT Kota Minyak Automation, Danar Dono juga mengerjakan proposal yang sama untuk perusahaan saingan yaitu PT Envico dengan tujuan memenangkan tender dari PT. Medco E&P Indonesia yang sedang diikuti oleh PT Kota Minyak Automation. PT Envico meminta Danar Dono untuk mengerjakan proposal tersebut karena Danar Dono telah mengatakan bahwa ia telah keluar dari PT Kota Minyak Automation. Atas keperluan ini PT Envico membayar 200 juta rupiah pada Danar Dono.
Danar Dono kemudian dengan sengaja membuatkan proposal penawaran PT Kota Minyak Automation dengan harga yang lebih tinggi dengan jumlah penawaran sebesar $ 128.404,00 sedangkan untuk proposal penawaran PT Envico lebih rendah dengan jumlah penawaran sebesar $ 121.331,00 dan sengaja membuat PT Kota Minyak Automation tidak memiliki software untuk perhitungan 'ground level concentraton' sehingga tidak lolos secara tekhnikal sehingga setelah tender dibuka oleh PT Medco E&P Indonesia perwakilan PT Kota Minyak Automation kalah dan PT Envico menjadi pemenang tender.
Perbuatan Danar Dono lalu diketahui oleh PT Kota Minyak Automation berdasarkan file computer terdakwa, dimana terdapat Purchase Order dari PT Metalindo Perkasa Mandiri yang ditujukan PT Envico atas nama Danar Dono.
Karena ini PT Kota Minyak Automation mengalami kerugian, kemudian lalu menuntut Danar Dono di PN Jakarta Utara. Hakim PN Jakarta Utara memutuskan bahwa Danar Dono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak mengingkari kesepakatan untuk menjaga rahasia dagang, melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 17 ayat (1) UU RI No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, juga diatur dan diancam pidana sesuai pasal 323 ayat (1) KUHP, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun.
Danar Dono lalu mengajukan banding terhadap putusan ini. Pengadilan Tinggi Jakarta kemudian memutuskan sama dengan PN Jakarta Utara dan menambah kurun waktu pidana penjara Danar Dono menjadi 1 tahun 2 bulan.
Danar Dono yang masih merasa tidak puas kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung
.
When :
Kasus ini terjadi tahun 2007, dan dibawa ke Mahkamah Agung tahun 2009.
Where :
Kasus ini terjadi di Jakarta.
Masalah Hukum
Apakah kasasi yang diajukan Danar Dono memiliki alasan yang cukup agar bisa diadili oleh Mahkamah Agung?
Apakah yang dibocorkan oleh Danar Dono termasuk dalam ranah rahasia dagang?
Apakah Danar Dono memang terikat agar tidak bisa membocorkan rahasia perusahaannya?
Putusan Hakim
Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Danar Dono, kemudian membebankan pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.
Pertimbangan Hakim
Alasan pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum yaitu dalam menerapkan dakwaan yang telah terbukti, di mana seharusnya tedakwa melindungi kepentingan perusahaan tempatnya bekerja yang telah memberi gaji dan mengikat perjanjian kerja dengan terdakwa, terdakwa mengungkapkan informasi pada pihak lain yaitu kepada PT Envico sehingga perusahaan PT Kota Minyak Automation tidak dapat memenangkan tender pengadaan cerobong api dan mengalami kerugian. Putusan judex facti tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang – undang, sehingga harus ditolak.
