Perbandingan Hukum Orang Di Belanda Dan Indonesia

Perbandingan Hukum Orang di Belanda dan Indonesia. Hukum orang merupakan suatu hukum yang mempelajari ketentuan mengenai orang sebagai subjek hukum. Dalam arti luas meliputi ketentuan-ketentuan mengenai orang sebagi subjek hukum dan kekeluargaan. Sedang kan dalam arti sempit meliputi ketentuan orang sebagai subjek 1 hukum. Subjek hukum disini diartikan sebagai orang yang mengemban hak dan kewajiban. Yang dapat masuk kedalam kategori dari subjek hukum itu sendiri ialah manusia (naturlijkpersoon) sebagai pribadi kodrati serta badan hukum (rechtpersoon) sebagai pribadi hukum. Dan dalam hal ini yang akan dibicarakan ialah subjek hukum sebagai pribadi kodrati. Orang dapat dikatakan mulai memiliki hak dan kewajiban sebagai subjek hukum ialah saat ia dilahirkan dan berakhir ketika ia meninggal dunia. Namun seseorang yang masih di dalam kandungan dapat dikatakan sebagai subjek hukum sesuai pasal 2 BW, yaitu bayi yang masih berada dalam rahim dianggap telah lahir jika hal ini diharuskan oleh kepentingan bayi. Jika kita berbicara mengenai hukum orang dari hukum perdata, maka yang biasanya dibicarakan pertamakali ialah mengenai kecakapan dari subjek hukum. dalam pasal 1330 KUHPerdata, disebutkan kondisi apa saja yang termasuk kedalam kategori ketidakcakapan dimuka hukum. yaitu: - Orang yang belum dewasa - Orang yang berada dibawah pengampuan - Wanita yang telah bersuami (tidak berlaku lagi berdasarkan putusan MA no. 3/1963) Dewasa Di belanda, sesuai dengan pasal 1:233 BW, dikatakan anak-anak yang belum dewasa ialah orang 2 yang belum mencapai usia delapan belas tahun. Jadi dapat dikatakan bahwa seseorang dapat disebut sebagai subjek hukum yang memiliki kecapakan di muka hukum apabila orang tersebut telah menginjak usia dewasa yaitu 18 tahun. Namun terdapat pengecualian dari pasal tersebut, yang mana disebutkan pada pasal 1:234 BW. Yaitu anak-anak yang belum dewasa sudah kompeten secara hukum jika mereka bertindak dengan persetujuan dari kuasa hukum mereka. Dan menurut pasal 1:234(3) BW, persetujuan tersebut dapat diasumsikan telah diberikan ketika anak yang belum dewasa itu melakukan tindakan hukum yang umumnya diterima menjadi suatu perbuatan yang anak-anak seusianya dapat melakukannya secara mandiri. Dan jika suatu perbuatan dilakukan tanpa persetujuan orang tua maka hal tersebut dapat dibatalkan berdasarkan pasal 3:32 BW.

1 2

HUKUM TENTANG ORANG, HUKUM KELUARGA DAN HUKUM WARIS DI BELANDA DAN INDONESIA

The world's largest digital library

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.



Ada pengecualian untuk aturan yang ditetapkan dalam Pasal 1:234 BW. Khususnya, jika seorang anak yang belum dewasa telah mencapai usia enam belas tahun maka ada lebih banyak kemungkinan. Misalnya, dari titik itu dan seterusnya anak yang belum dewasa dapat membuat wasiat yang sah secara hukum (Pasal 4:55 BW). Dari usia enam belas dan seterusnya seorang anak yang belum dewasa juga secara legal kompeten untuk menjadi pihak dalam sebuah kontrak kerja (Pasal 7:612 BW). Sehubungan dengan kontrak kerja itu, anak yang belum dewasa tersebut sama dengan orang yang sudah berusia penuh (dewasa) dalam segala hal dan boleh masuk dalam 3 proses hukum tanpa bantuan dari kuasa hukumnya. Jika dikaitkan dengan perkawinan, anakanak yang berusia 16 tahun atau lebih boleh menikah dengan syarat bahwa pihak wanita mengajukan sertifikat medis yang menyatakan bahwa ia hamil atau telah memiliki anak, berdasarkan pasal 1:31 BW. Di Indonesia, terdapat ketidakseragaman mengenai pengaturan usia yang dapat dikatakan seseorang telah menjadi dewasa. Pada pasal 330 KUHPerdata, disebutkan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umr genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Namun terdapat suatu upaya yang dapat membuat orang yang belum genap berusia 21 tahun untuk dikatakan dewasa. Yaitu ada yang dinamakan pendewasaan, yang aturannya terdapat pada pasal 419 – 419 – 432 432 KUHPerdata. Defisini dari pendewasaan ialah suatu upaya hukum untuk mempersamakan kedudukan seseorang yang masih dibawah umur dengan seseorang yang dewasa baik untuk seluruh hak maupun untuk sebagian hak untuk bertindak dalam lalu lintas hukum. Pendewasaan dibedakan manjadi macam yaitu : 1. Pendewasaan sempurna yaitu seseorang berusia 20 tahun mengajukan permohonan pendewasaan untuk segala hak kepada presiden melalui departemen kehakiman yang selanjutnya presiden meminta pertimbangan Mahkamah Agung. 2. Pendewasaan terbatas yaitu dilakukan oleh seseorang berusia 18 tahun dengan 4 mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri setempat. Dalam pasal 29 KUHPerdata disebutkan bahwa syarat syahnya perkawinan ialah dilakukan oleh laki-laki yang berumur 18 tahun dan perempuan 15 tahun. Dan disebutkan bahwa seseorang yang telah melakukan perkawinan dikatakan telah dewasa atau cakap. Terlihat bahwa jika seseorang melakukan perkawinan diumur 18 tahun maka orang tersebut sudah dikatakan dewasa, sehingga terdapat pertentangan dengan pengaturan kedewasaan yang disebutkan sebelumnya, yaitu dikatakan dewasa jika telah menginjak umur 21 tahun. Lain halnya jika dilihat dari Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974. Dalam pasal 47 disebutkan bahwa anak yang di maksud dalam UU perkawinan adalah yang belum mencapai 18



dewasa menurut hukum ialah jika telah berusia 18 tahun. Dan umur untuk dapat melakukan perkawinan menurut undang-undang ini ialah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Berbeda dengan pengaturan di KUHPerdata, dalam undang -undang ini tidak terdapat pertentangan mengenai kedewasaan seseorang, karena seorang yang melakukan suatu perkawinan sudah pasti merupakan seorang yang dewasa. Jika dibandingkan diband ingkan dengan den gan pengaturan pen gaturan kedewasaan yang terdapat di belanda, maka terlihat terdapat kemiripan antara BW belanda dengan UU No.1/1974 tersebut. Pengampuan (curatele) Pada hukum Indonesia, pengampuan adalah keadaan di mana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum, karena dianggap tidak cakap maka guna menjamin dan melindungi hakhaknya, hukum memperkenan seseorang untuk dapat bertindak sebagai wakil dari orang yang 5 berada dibawah pengampuan. Dalam KUHPerdata, pengampuan itu sendiri diatur dalam pasal 433, yaitu : “setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan dibawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan.”

Sehingga terlihat bahwa yang dapat dikategorikan sebagai orang yang berada di bawah pengampuan ialah orang yang memiliki sakit pada ingatan dan orang yang mengobralkan kekayaannya (boros). Dalam hal sakit ingatan,tiap anggota keluarga berhak memintakan curetele tersebut, sedangkan terhadap seorang yang mengobralkan kekayaannya, permintaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh anggota-anggota keluarga yang sangat dekat. Orang yang merasa dirinya kurang cerdas pikirannya sehingga tidak mampu untuk mengurus sendiri kepentingankepentingannya dapat mengajukan permohonan supaya ditaruh dibawah curatele. Dan jaksa juga 6 dapat melakukan hal ini jika belum ada pihak yang meminta curetele. Di Belanda, pengaturan mengenai pengampuan juga dijelaskan pada BW, tepatnya pada pasal 1:378 – 1:391 BW. Jika dilihat secara menyeluruh isi dalam aturan tersebut tidak beda jauh dengan peraturan di Indonesia. Pada aturan di Belanda, yang termasuk kedalam pengampuan selain pemborosan dan sakit pada ingatan terdapat pula orang-orang yang dalam keadaan mabuk alcohol yang merugikan sekitar dan diri sendiri. Hal tersebut disebutkan pada pasal 1:378 BW. Lalu sesuai dengan pasal 1:378 ayat 2 bahwa anak dibawah umur dapat juga minta permohonan jika melakukan hal-hal disebutkan pada sebelumnya. di



bahwa ketika proses hukum tertunda karena menunggu permintaan pengampuan, pengadilan dapat menempatkan orang yang bersangkutan dibawah pengampuan. Mengenai pihak yang dapat memintakan curatele tersebut, pada aturan belanda tidak dibagi pihak yang dapat meminta pengampuan antara orang yang sakit ingatan ataupun orang yang boros. Sehingga pada pasal 1:379 BW, yang dapat mengajukan pengampuan tersebut ialah orang itu sendiri, istri, keluarga sampai garis keturunan keempat, serta penuntut umum. Dan terlihat sedikit perbedaan antara aturan di Belanda dan di Indonesia. Keadaan tak hadir Keadaan tak hadir adalah seuatu keadaan dimana seseorang meninggalkan tempat tinggalnya 7 dengan tidak memberikan kuasa pada seseorang untuk mengurus kepentingan-kepentingannya. Perihal mengenai keadaan tak hadir ini dijelaskan pada pasal 463 KUHPerdata. Terdapat 3 masa keadaan tak hadir seseorang, yaitu : 1. Masa Pengambilan tindakan sementara Masa yang pertama terjadi apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa mewakilkan kepentingannya pada seseorang. Pada keadaan ini tindakan sementara hanya diambil jika ada alasan-alasan yang mendesak untuk mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaannya. Tindakan sementara tersebut dimintakan kepada pengadilan negri oleh orang yang mempunya kepentingan harta kekayaannya. Yang selanjutnya hakim akan memerintahkan BHP untuk mengurus seluruh atau sebagian harta serta kepentingan orang yang tak hadir. 2. Masa Ada Dugaan Hukum Mungkin Telah Meninggal - Ia tidak hadir selama 5 tahun tanpa meninggalkan surat kuasa - Ia tidak hadir selama 10 tahun; surat kuasa ada, tetapi masa berlakunya sudah habis - Ia tidak hadir selama 1 tahun, apabila orangnya termasuk awak atau penumpang kapal laut atau pesawat udara - Ia tidak hadir selama 1 tahun, apabila orangnya hilang pada suatu peristiwa fatal yang menimpa sebuah kapal laut atau pesawat udara Permohonan persangkaan meninggal dunia tersebut diajukan oleh pihak – pihak – pihak yang berkepentingan kepada pengadilan negeri di tempat tinggal orang yang tidak hadir dan dilakukan pemanggilan sebanyak tiga kali. Panggilan tersebut dilakukan melalui harian yang ditentukan oleh hakim dan ditempelkan di pintu pengadilan negeri serta kantor walikota. Akibat-akibat dari keterangan persangkaan meninggal dunia adalah timbul



pertanggungjawaban kepada pengurus Balai Harta Peninggalan. Selain itu istri/suami yang ditinggalkan dan telah kawin dengan kebersamaan harta atau dengan perjanjian kawin diberikan dua pilihan: 1. Meneruskan keadaan yang telah ada untuk jangka waktu maksimum 10 tahun 2. Segera dilakukan pembagian harta kekayaan. Masa kedua atau masa ada dugaan hukum mungkin telah meninggal dapat berakhir dalam hal: 1. Orang yang diduga sudah meninggal tersebut ternyata hadir kembali atau ada kabar tentang hidupnya; 2. Ia meninggal dunia; atau 3. Masa pewarisan definitif dimulai 3. Masa Pewarisan Definitif Masa pewarisan definitif dimulai tiga puluh tahun setelah pernyataan persangkaan meninggal dunia tercantum dalam putusan pengadilan atau seratus tahun setelah kelahiran orang yang tidak hadir. Akibat dari dimulainya masa pewarisan definitif adalah -

Semua jaminan dibebaskan. Para ahli waris dapat mempertahankan pembagian harta warisan sebagaimana telah dilakukan atau membuat pemisahan dan pembagian definitif. - Hak menerima warisan secara terbatas berhenti dan para ahli waris dapat diwajibkan menerima warisan atau menolaknya.

Apabila orang yang tidak hadir tersebut kembali atau memberikan tanda-tanda tentang masih hidupnya setelah masa pewarisan definitif, maka ia berhak untuk meminta kembali harta kekayaannya dalam keadaan sebagaimana adanya beserta harta yang telah dipindahtangankan, semuanya tanpa hasil dan pendapatan dari hartanya, serta tanpa bunga. Apabila terdapat hibah wasiat atau warisan yang jatuh kepada sorang yang tidak hadir yang apabila ia sudah meninggal dunia harta tersebut jatuh kepada orang lain, maka harta tersebut dapat dikuasai oleh orang yang disebut terakhir ini seolah-olah orang yang tidak hadir telah meninggal dunia. Namun penerima harta tersebut hanya berhak menguasai 8 harta setelah ia memperoleh izin dari pengadilan n egeri.



Domisili Mengenai domisili atau tempat kediaman dari subjek hukum, di Indonesia diatur pada pasal 17 – 17 – 25 KUHPerdata. Pada pasal 17 KUHPerdata dijelaskan bahwa “setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggal dimana dia menempatkan pusat kediamannya. Bila tidak ada tempat kediaman yang demikian, maka tempat kediaman yang sesungguhnya dianggap sebagai tempat tinggalnya.” Tempat kediaman sesungguhnya dibedakan atas : 1. Tempat kediaman sukarela yaitu dimana seseorang dengan bebas menurut kehendaknya sendiri menciptakan keadaan-keadaan ditempat tertentu. 2. Tempat kediaman wajib yaitu didasarkan padanya hubungan antara sesorang dengan orang lain. Ada 4 golongan orang yang mempunyai tempat tinggal wajib : 1. Istri dianggap bertempat tinggal ditempat tinggal suami yang tidak dalam keadaan berpisah meja dan tempat tidur. 2. Anak dibawah umur dianggap bertempat tinggal ditempat tinggal orang tuanya atau walinya. 3. Mereka yang dibawah pengampunan bertempat tinggal ditempat tingal pengampunnya. 4. Buruh (pekerja) bertempat tinggal di tempat tinggal majikannya. Kalau mereka tinggal disitu (ps 22). Tetapi buruh wanita yang telah bersuami tempat kediamannya tetap di tempat tinggal suaminya walaupun tinggal ditempat tinggal majikann ya (ps 21). Fungsi dari domisili itu sendiri ialah berhubungan dengan masalah kompetensi pengadilan untuk mengadili seseorang dan pengadilan nama seseorang untuk mengajukan gugatan, jika seseorang 9 dipanggil atau menghadap yang berwajib atau pengadilan

Perbandingan Hukum Orang Di Belanda Dan Indonesia

Recommend Documents