PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI KEGAGALAN PASAR Disusun Guna Memenuhi Ujian Tengah Semester Ekonomi Publik
Dosen : Yogi Pasca Pratama S.E,. M.E.
Disusun oleh : Woro Wijayanti (EP – B / F1117059)
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA TAHUN AJARAN 2017/2018
BAB I PENDAHULUAN
Latar belakang Perekonomian suatu negara tidak dapat terlepas dari campur tangan pemerintah dan mekanisme pasar yang terjadi. Pemerintah mempunyai pengaruh dengan tingkat yang berbeda-beda terhadap perekonomian. Ada pemerintahan yang mengatur secara ketat, ada pula yang membatasi dan hanya bekerja sebagai pendukung saja dalam perekonomian suatu negara. Peran pemerintah dalam perekonomian dilakukan melalui aktivitas ekonomi dengan menjalankan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Melalui aktivitas tersebut, sumber daya yang tersedia dapat diolah dan dimanfaatkan oleh setiap manusia melalui wujud barang dan jasa melalui aktivitas atau mekanisme pasar. Melalui tarik ulur pada mekanisme pasar dalam segala proses aktivitas ekonomi, semuanya akan berjalan menuju keseimbangan pasar yang tercermin dengan terciptanya kesejahteraan dan keadilan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keadilan dan kesejahteraan merupakan tujuan akhir dalam sebuah kegiatan ekonomi. Namun, pada kenyataannya keseimbangan pasar sangat sulit untuk dicapai atau terjadi kegagalan pasar, yaitu kondisi dimana mekanisme pasar tidak berfungsi secara efisien dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan barang yang dihasilkan menjadi terlalu banyak atau terlalu sedikit, dan pada keadaan yang sangat ekstrim akan menyebabkan pasar tidak terjadi sehingga barang dan jasa tertentu tidak dihasilkan oleh pasar tersebut. Esensi timbulnya kegagalan pasar karena masyarakat tidak bertindak secara kooperatif, sebab perilaku kooperatif inilah yang akan menyebabkan kondisi Pareto Optimal. ( Mangkoesoebroto, 1999 dalam Mansjur, 2005) Terjadinya kegagalan pasar disebabkan karena beberapa faktor seperti imperfect competition, barang publik, eksternalitas, dan biaya transaksi. Sehingga pasar tidak mampu bekerja secara efisien dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonominya dimana terdapat keseimbangan umum yang semakin baik atau semakin buruk dalam konteks kesejahteraan. (Mansjur, 2005) Dalam hal ini, terjadinya kegagalan pasar menuntut campur tangan pemerintah dalam menjaga stabilitas mekanisme pasar. Peran pemerintah dalam perekonomian adalah mengurangi dampak akibat kegagalan pasar, sehingga alokasi sumber-sumber ekonomi dapat tercapai secara efisien. 1
BAB II RUMUSAN MASALAH
Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dan campur tangan pemerintah dalam menghadapi kegagalan pasar. Adapun rumusan masalah pada makalah ini adalah : 1. Apa yang dimaksud dengan kegagalan pasar? 2. Bagaimana kegagalan pasar dapat terjadi? 3. Bagaimana peran serta pemerintah dalam mengatasi kegagalan pasar yang terjadi?
2
BAB III KAJIAN LITERATUR
3.1
Pengertian Kegagalan Pasar
Menurut Gilarso (2004 : 154), pasar merupakan suatu tempat dimana pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan jual beli barang. Sedangkan Miller dan Meiners (2000 : 23), mengatakan pasar dalam arti luas bahwa suatu pasar tidaklah harus suatu tempat, tapi suatu institusi yang menjadi ajang operasi kekuatan-kekuatan yang menentukan harga, dengan kata lain dalam pasarlah pemasokan dan permintaan beroperasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa pasar adalah sebuah mekanisme, bukan hanya sekadar tempat yang dapat menata kepentingan pihak pembeli terhadap kepentingan pihak penjual. Mekanisme tersebut tidak hanya dimengerti sebagai cara pembeli dan penjual bertemu dan kemudian berpisah, tetapi lebih dari itu yang dimaknai sebagai tatanan atas berbagai bagian, yaitu para pelaku seperti pembeli dan penjual, komoditas yang diperjualbelikan, aturan main yang tertulis maupun tidak tertulis yang disepakati oleh para pelakunya, serta regulasi pemerintah yang saling terkait, berinteraksi dan secara serentak bergerak sebagai suatu sistem. Dalam mekanismenya, pasar memiliki tiga fungsi yaitu fungsi distribusi, fungsi pembentukan harga dan fungsi promosi. Ketidakmampuan pasar dalam menjalankan fungsinya akan menggangu mekanisme pasar sehingga menyebabkan terjadinya kegagalan pasar. Menurut Mangkoesoebroto dalam Manik, E.S Rikwan dan Paidi Hidayat (2010), kegagalan pasar timbul karena ada unsur ketidaksempurnaan pasar, adanya barang publik, adanya eksternalitas, adanya pasar tidak penuh, adanya kegagalan informasi dan pengangguran. Sementara Mrinal-Datta Chaudhuri dalam Hamid (1999) mengartikan kegagalan pasar sebagai ketidakmampuan ekonomi pasar untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan dari adanya penggunaan sumberdaya. Kegagalan pasar barulah merupakan syarat perlu bagi campur tangan pemerintah. (Malpezzy dalam Sasana, 2004) Menurut Rustiadi (2003), fenomena kegagalan pasar dapat tumbuh sebagai akibat sistem ekonomi yang tidak dapat menyediakan produk-produk yang diperlukan atau akibat kegagalan alokasi sumber daya. Kegagalan pasar akan terjadi manakala berbagai eksternalitas negatif gagal direfleksikan dalam harga pasar, atau akibat adanya praktek monopoli-oligopoli, atau juga akibat kegagalan-kegagalan pemerintah. Secara teoritis, kegagalan pasar akan selalu muncul manakala kompetisi sempurna tidak terjadi. Kegagalan pasar dapat menyebabkan kemunduran (berdampak negatif) bagi seluruh pelaku ekonomi.
3
Selanjutnya fungsi pasar menurut Miller dan Meiners dalam Widodo (2013), mengatakan bahwa pasar memiliki dua fungsi yang sangat penting, yaitu : 1. Pasar kompetitif menyediakan informasi atau pengetahuan yang harus dimiliki oleh konsumen dan produsen dalam rangka memperhitungkan peningkatan penurunan barang-barang langka atau sumber daya produktif melalui penyesuaian harga relatif yang mudah dipahami. 2. Pasar berfungsi memotivasi konsumen dan produsen untuk bereaksi atau memberi tanggapan secara layak informasi. Dengan memberi imbalan yang lebih tinggi baik itu berupa upah, laba, atau utilitas kepada produsen dan konsumen, dan juga produsen yang lebih baik reaksinya.
3.2
Peran Pemerintah
Pada umumnya pemerintah menjalankan dua fungsi pokok yaitu pemerintahan umum, yaitu fungsi pengaturan, mengatur kehidupan politik, sosial, ketertiban, pertahanan, keamanan termasuk kependudukan. Dalam fungsi ini merupakan monopoli pemerintah dalam artian pihak lain tidak mempunyai wewenang untuk melaksakan tugas ini. Kedua, fungsi penyediaan pelayanan masyarakat dalam arti luas, seperti kesehatan, pendidikan, pos, telekomunikasi, dsb. Fungsi ini tidak merupakan monopoli pemerintah, melainkan terbuka juga kesempatan bagi pihak swasta untuk melakukannya. (Sarundajang dalam Andini, 2013) Dengan terjadinya kegagalan pasar di dalam mekanisme ekonomi, peran dan campur tangan pemerintah menjadi penting untuk menangani permasalahan yang terjadi. Menurut Barton dalam Prasetya (2012), peran utama pemerintah secara garis besar adalah : 1) Dalam peran alokasi sumber daya Dalam peran alokasi sumber daya tercakup soal penentuan ukuran absolut dan relatif pemerintah dalam perekonomian (keseimbangan sektor publik dan sektor swasta) dan penyediaan barang-barang publik serta pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. 2) Peran regulator Hal ini mencakup undang-undang dan tata tertib yang dibutuhkan masyarakat termasuk undang-undang yang mengatur dunia bisnis yang memadai untuk memfasilitasi aktivitas bisnis dan hak-hak kepemilikan pribadi.
4
3) Peran kesejahteraan sosial Mencakup kebijakan-kebijakan yang mendorong pemerataan sosial di negara yang bersangkutan seperti perpajakan, jaminan sosial (transfer payment) dan penyediaan sejumlah barang publik campuran bagi masyarakat. 4) Peran mengelola ekonomi makro Peran mengelola ekonomi makro yang memfasilitasi stabilitas secara umum dan kemakmuran ekonomi negara melalui kebijakan-kebijakan yang didesain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, full employment, inflasi yang rendah, dan stabilitas neraca pembayaran. Pemerintah memiliki peran penting dalam perekonomian, menurut Samuelson dan Nordhaus dalam Sulistiyana dkk (2015), memaparkan tentang tiga fungsi pemerintah dalam sebuah ekonomi pasar, yaitu : 1) meningkatkan efisiensi dengan menciptakan persaingan, mengendalikan eksternalitas seperti polusi dan menyediakan barang-barang publik, 2) memajukan keadilan dengan menggunakan pajak dan program-program pengeluarannya untuk mendistribusikan kembali pendapatan pemerintah kepada kelompok-kelompok khusus, dan 3) membantu stabilitas dan pertumbuhan makroekonomi seperti mengurangi pengangguran dan inflasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal dan regulasi moneter.
5
BAB IV PEMBAHASAN
4.1
Kegagalan Pasar
Kegagalan pasar terjadi ketika mekanisme pasar tidak mampu mengalokasikan sumbersumber ekonomi kepada individu secara optimal. Pada kondisi ini, pasar tidak mampu memenuhi kriteria-kriteria dalam pasar persaingan sempurna. Kriteria-kriteria dalam pasar persaingan sempurna tersebut antara lain, pengetahuan produsen dan konsumen tentang keadaan pasar persaingan sempurna, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen, produsen dan konsumen pengaruhnya kecil terhadap mekanisme pembentukan harga yang lebih ditentukan oleh pasar (produsen dan konsumen bertindak sebagai penerima harga), tidak adanya hambatan buatan (kebebasan membuka dan menutup usaha), dan adanya mobilitas sumber daya ekonomi yang sempurna. Apabila pasar gagal memenuhi kriteriakriteria pada pasar persaingan sempurna, maka tingkat produksi, konsumsi dan distribusi tidak akan mencapai pareto optimal. Penyebab kegagalan pasar antara lain : 1.
Persaingan Tidak Sempurna
Persaingan tidak sempurna adalah penyebab kegagalan pasar. Di bawah pasar persaingan tidak sempurna perusahaan mengalami penurunan kemiringan kurva permintaan untuk produknya. Penyimpangan pendapatan marginal dari pendapatan rata-rata dan harga tidak lagi sama dengan biaya marginal. Pada kondisi ini, perusahaan monopoli menetapkan harga yang melebihi biaya marginal untuk memaksimalkan keuntungan. Sehingga menyebabkan output yang lebih kecil dari yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersaing sempurna dan beroperasi di bawah kondisi biaya yang sama. Dengan begitu, tingkat output berada pada kondisi yang tidak optimal. Contoh dari persaingan tidak sempurna adalah sebagai berikut : a. Monopoli Monopoli merupakan struktur pasar dimana hanya ada satu penjual atau satu produsen sehingga tidak ada persaingan. Pada pasar monopoli, produsen mempunyai prinsip keuntungan yang maksimum yaitu pada tingkat produksi MC=MR. (MR = marginal revenue, MC = marginal cost) b. Oligopoli Sebuah keadaan dimana dalam pasar jumlah perusahaan yang menguasai pasar lebih dari dua tetapi tidak banyak (2-10), sehingga tindakan antar perusahaan akan
6
saling terkait dan berpengaruh. Akibat bebasnya masing-masing perusahaan dalam menentukan kebijakan, terutama kebijakan harga dan produksi, menimbulkan perang harga dan berdampak pada kehancuran bagi beberapa perusahaan tertentu. c. Monopoli Alamiah Ketika pemerintah berusaha menghapuskan monopoli pada suatu industri, akan tetapi persaingan di antara produsen yang ada akan menyebabkan hanya ada satu produsen yang mampu bertahan. Hal ini bisa disebabkan karena pasar akan barang tersebut terlalu kecil dan investasi yang dibutuhkan sangat besar sehingga tingkat ekonomi yang efisien akan tercapai ketika tingkat produksi besar.
2.
Barang Publik
Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh salah satu konsumen tidak akan mengurangi jumlah yang tersedia untuk dikonsumsi konsumen lainnya, dan kegunaannya untuk kepentingan publik, tidak ada pengecualian konsumen untuk mengkonsumsinya. Dengan begitu, barang publik harus disediakan dalam jumlah yang besar dan kualitas yang sama untuk seluruh individu. Keadaan ini akhirnya cenderung mengakibatkan berkurangnya insentif atau rangsangan untuk memberikan kontribusi terhadap penyediaan dan pengelolaan barang publik. Kalaupun ada kontribusi, maka sumbangan itu tidaklah cukup besar untuk membiayai penyediaan barang publik yang efisien, karena masyarakat cenderung memberikan nilai yang lebih rendah dari seharusnya. (Mansjur, 2005) Penggunaan barang publik oleh satu orang tidak akan mengurangi kegunaan barang tersebut pada orang lainnya selama barang tersedia, sehingga menyebabkan tidak adanya persaingan dalam konsumsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pasar tidak akan mampu menyediakan barang atau jasa secara efisien, karena pasar berfungsi dengan mengecualikan orang yang tidak membayar untuk barang. Oleh karena itu, untuk mengatasi kegagalan pasar yang terjadi, diperlukan penyediaan anggaran barang publik oleh pemerintah dikarenakan pihak swasta tidak mau menyediakan barang publik, sedangkan kebutuhan masyarakat tetap harus terpenuhi. 3.
Eksternalitas
Eksternalitas merupakan dampak yang ditanggung oleh pelaku ekonomi atas aktivitas ekonomi yang dilakukan. Sedangkan menurut Reksohadiprojo (2001), yang dimaksud ekternalitas adalah biaya atau manfaat transaksi pasar yang tercermin dalam harga. Pada aktivitas dan tindakan ekonomi, efisiensi alokasi sumber daya dan distribusi konsumsi pada ekonomi pasar dengan persaingan bebas dan sempurna bisa terganggu, 7
apabila individu pelaku ekonomi baik produsen maupun konsumen mempunyai eksternalitas baik terhadap mereka sendiri ataupun terhadap pihak lain. Menurut Pearee dan Nash (1991) dalam Mansjur (2005), eksternalitas dari empat interaksi ekonomi antara lain: a. Efek atau dampak satu produsen terhadap produsen lain Suatu kegiatan produksi dikatakan mempunyai dampak eksternal terhadap produsen lain jika kegiatannya mengakibatkan terjadinya perubahan atau pergeseran fungsi produksi pada produsen lain. Contohnya adalah pada suatu proses produksi pembuatan kain (garment) menghasilkan limbah produk beracun yang masuk ke aliran sungai atau waduk yang mengalir ke sawah sehingga mencemari tanaman dan merugikan petani. Dalam hal ini, kegiatan produksi garment mempunyai dampak negatif terhadap produsen lain (petani). b. Efek atau dampak kegiatan produksi terhadap konsumen Suatu kegiatan produksi dikatakan mempunyai dampak eksternal terhadap konsumen jika kegiatan produksinya mengakibatkan pergeseran fungsi utilitas konsumen. Contohnya adalah berkurangnya lahan terbuka hijau dengan udara yang segar karena pembangunan pabrik. Selain itu, seringkali kegiatan produksi pabrik menghasilkan limbah yang mencemari air, sehingga mengganggu masyarakat luas (konsumen). c. Efek atau dampak suatu konsumen terhadap konsumen lain Dampak konsumen terhadap konsumen lain terjadi jika aktivitas seseorang atau kelompok tertentu mempengaruhi atau mengganggu fungsi utilitas konsumen lain. Dampak dari kegiatan seorang konsumen terhadap konsumen lain dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Seperti, asap rokok seseorang di tempat umum. d. Efek atau dampak suatu konsumen terhadap produsen Dampak konsumen terhadap produsen terjadi jika aktivitas konsumen mengganggu proses produksi suatu produsen atau kelompok produsen tertentu. Misalnya pembuangan limbah rumah tangga di sungai yang membuat air sungai tercemar sehingga mengganggu produsen yang memanfaatkan air bersih tergannggu, contohnya petani.
4.
Kegagalan Institusional
Gillis, Perkins dan Roemer di dalam Nizar, telah mengidentifikasi kegagalan institusional sebagai penyebab utama kegagalan pasar di negara berkembang. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa lembaga terbelakang mengecualikan banyak orang dari pasar. Kegagalan kelembagaan menyebabkan kerusakan di negara berkembang. Meskipun 8
pemerintah memiliki hak atas sebagian besar kawasan hutan di negara berkembang, tetapi pemerintah tidak mampu menegakkan peraturan di bidang ini. Hutan merupakan sumber daya milik umum tetapi penyebab kerusakan hutan adalah kelembagaan itu sendiri, sedangkan mekanisme pasar tidak dapat mengatur penggunaan sumber daya milik umum. Kegagalan pasar ini dikenal sebagai “tragedi milik bersama (tragedy of common)”. 5.
Biaya Transaksi
Suatu pasar dikatakan lengkap apabila pasar tersebut menghasilkan semua barang dan jasa yang biaya produksinnya lebih kecil daripada harga yang mau dibayar oleh masyarakat. Ada beberapa jenis jasa yang tidak diusahakan oleh pihak privat dalam jumlah yang cukup walaupun biaya penyediaan jasa tersebut lebih kecil daripada apa yang mau dibayar oleh masyarakat. Kondisi seperti ini disebut sebagai pasar yang tidak lengkap. Ada beberapa alasan yang mengakibatkan terjadinya pasar yang tidak lengkap yaitu, adanya inovasi, biaya transaksi serta asimetri informasi dan biaya pelaksanaan. (Stiglitz, 2000) Biaya transaksi diterjemahkan sebagai biaya yang dikeluarkan sebagai bagian dari biaya produksi dari keseluruhan total biaya produksi (total cost). Berbagai aturan, pungutan liar, rent seeker dan free rider menyebabkan biaya transaksi tinggi. (Mansjur, 2005) Biaya transaksi tidak hanya dalam bentuk finansial, tapi juga dipengaruhi oleh ketidakpastian dalam perencanaan. Ketidakpastian usaha bagi pengusaha berarti berkaitan dengan risiko yang mempunyai konsekuensi risiko yang tinggi, sehingga berpengaruh pada profit margin yang diinginkan. (Mansjur, 2005) Masalah biaya transaksi dapat diatasi dengan memperpendek jalur birokrasi, meningkatkan kepastian hukum, menghilangkan free rider dan rent seeker, serta menciptakan sistem perundangan dan kelembagaan yang efektif dalam mencegah terjadinya biaya transaksi. (Mansjur, 2005)
4.2
Peran Pemerintah
Adanya kegagalan pasar merupakan salah satu penyebab mengapa pemerintah harus campur tangan dalam perekonomian agar kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara optimal. Adapun tujuannya adalah sebagai berkut : 1.
Menjamin kesamaan hak setiap individu dan menghapuskan penindasan 9
2.
Menjaga perekonomian agar dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang stabil
3.
Mengawasi kegiatan perusahaan terutama perusahaan yang menguasai pasar agar tidak melakukan praktek-praktek yang merugikan
4.
Menyediakan barang publik seperti jalan raya, sekolah dan keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
5.
Mengurangi eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan
Sedangkan peranan pemerintah dalam perekonomian dapat dikategorikan dalam tiga kelompok, antara lain : 1. Peranan alokasi Pemerintah berperan dalam menyediakan alat-alat ekonomi yang dibutuhkan masyarakat, yang tidak dapat dihasilkan oleh sektor swasta, seperti dalam penyediaan jalan, rumah sakit, sekolah dan keamanan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu penyebab kegagalan pasar adalah barang publik, dimana manusia tidak dapat terlepas akan kebutuhan barang publik. Sedangkan tidak ada kontribusi yang senilai dari konsumen dalam penggunaan barang publik, sehingga pemerintah harus menyediakan anggaran guna penyediaan barang publik tersebut. Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara adalah terbatas. Sehingga pemerintah harus menentukan seberapa besar sumber daya yang dimiliki akan digunakan untuk menyediakan barang publik dan seberapa besar lainnya yang digunakan untuk menyediakan barang individu. 2. Peranan distribusi Pemerintah berperan untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan negara demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakankebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dapat tersalurkan secara merata, antara lain melalui : a) Perpajakan b) Subsidi c) Pengentasan kemiskinan d) Bantuan pendidikan e) Bantuan kesehatan f)
Bantuan pembangunan daerah
Melalui kebijakan tersebut pemerintah dapat menjalankan fungsinya dalam mendistribusikan kekayaan atau pendapatan demi kesejahteraan masyarakat. 10
Seperti memberikan subsidi kepada rakyat miskin yang berasal dari penarikan pajak, dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang menjangkau wilayah terpencil dan terluar seperti pembangunan tol di Papua. 3. Peranan stabilisasi Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada sektor privat akan sangat rentan terhadap guncangan keadaan yang dapat menimbulkan pengangguran dan inflasi. Karena itu, pemerintah mempunyai peran utama sebagai alat stabilisasi ekonomi. Peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dapat dilakukan dengan cara menjaga agar permasalahan ekonomi tidak merembet ke sektor lain dan mengendalikan inflasi melalui kebijakan yang dibuat. Misalnya, pada persaingan tidak sempurna, dimana pasar dikuasai oleh satu atau beberapa perusahaan, yang menyebabkan penentuan harga barang sepenuhnya dikendalikan oleh perusahaan monopoli. Sehingga, pemerintah melakukan beberapa upaya berupa pengendalian harga dan pengenaan pajak. Dengan pengendalian harga maksimum pada persaingan sempurna, monopoli akan beroperasi pada tingkat harga dan output yang sama sehingga terjadi efisiensi alokasi sumber daya, karena harga yang terbentuk mencerminkan biaya marginalnya. Di sisi lain, penetapan pajak akan mempengaruhi output yang dihasilkan monopoli dan harganya, sehingga harganya menjadi lebih tinggi dan keuntungan berkurang. Dengan demikian, kebijakan pengendalian harga merupakan kebijakan yang lebih efektif dibanding kebijakan pajak untuk mengatasi kegagalan pasar. Tanpa adanya campur tangan pemerintah, perekonomian menjadi tidak terkendali yang
dapat
menimbulkan
inflasi,
pengangguran
dan
ketimpangan
yang
mempengaruhi stabilitas ekonomi. Namun, kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas
perekonomian
dapat
menimbulkan
pertentangan,
misalnya
pada
pengenaan pajak yang lebih tinggi untuk masyarakat miskin dan pajak yang rendah untuk golongan kaya. Hal ini karena proporsi pengeluaran masyarakat miskin lebih tinggi daripada golongan kaya, sehingga kebijakan ini lebih efektif untuk menekan laju inflasi karena pengenaan pajak yang tinggi dapat mengurangi permintaan golongan miskin terhadap barang dan jasa. Namun, pengenaan pajak yang tinggi untuk golongan miskin dan pajak yang rendah untuk golongan kaya akan menyebabkan distribusi pendapatan semakin pincang, sehingga peran pemerintah dalam melakukan distribusi pendapatan menjadi gagal.
11
Dalam melaksanakan peranannya, campur tangan pemerintah tidak selamanya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terkadang intervensi pemerintah justru dapat berdampak pada munculnya suatu permasalahan baru yang tidak diidentifikasi sebelumnya, dengan kata lain terjadi kegagalan pemerintah. Faktor penyebab kegagalan pemerintah antara lain : 1. Keadaan lapangan yang sangat dinamis menyebabkan kondisi yang akan datang sangat sulit untuk diidentifikasi 2. Seringkali kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan reaksi masyarakat 3. Adanya pihak dalam pembuat kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mencapai kepentingan pribadi 4. Adanya hambatan dalam birokrasi 5. Pengawasan dan informasi yang tidak akurat
12
BAB V KESIMPULAN 5.1 Kesimpulan Pemerintah memiliki peran penting dalam proses kegiatan ekonomi, yang berupa fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Pada kondisi kegagalan pasar, mengharuskan pemerintah untuk campur tangan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan ataupun berperan langsung dalam proses ekonomi. Kegagalan pasar itu sendiri merupakan keadaan dimana mekanisme pasar tidak mampu mengalokasikan sumber-sumber ekonomi kepada masyarakat, yaitu dimana pasar tidak memenuhi kriteria persaingan sempurna, seperti pengetahuan produsen dan konsumen tentang keadaan pasar persaingan sempurna, barang yang diperjualbelikan bersifat homogen, produsen dan konsumen pengaruhnya kecil terhadap mekanisme pembentukan harga yang lebih ditentukan oleh pasar (produsen dan konsumen beritndak sebagai penerima harga), tidak adanya hambatan buatan (kebebasan membuka dan menutup usaha), dan adanya mobilitas sumber daya ekonomi yang sempurna. Apabila pasar tidak mampu memenuhi kriteria tersebut, maka tingkat produksi, konsumsi dan distribusi tidak akan mencapai pareto optimal. Faktor penyebab kegagalan pasar antara lain adanya persaingan tidak sempurna, adanya barang publik, adanya eksternalitas, terjadinya kegagalan institusional dan biaya transaksi yang tidak optimal. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatasi kegagalan pasar yang terjadi. Bentuk peranan pemerintah dalam mengatasi kegagalan pasar yang terjadi antara lain melalui fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Namun, campur tangan pemerintah tidak selamanya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, atau disebut sebagai kegagalan pemerintah. Hal-hal yang menyebabkan kegagalan pemerintah antara lain keadaan lapangan yang sangat dinamis menyebabkan kondisi yang akan datang sangat sulit untuk diidentifikasi, seringkali kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan reaksi masyarakat, adanya pihak dalam pembuat kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mencapai kepentingan pribadi, adanya hambatan dalam birokrasi, serta pengawasan dan informasi yang tidak akurat.
13
5.2 Saran 1. Pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan perekonomian harus berupaya secara maksimal, adil, transparan dan menyeluruh 2. Kebijakan-kebijakan yang diambil hendaknya sesuai dengan kondisi terkini masyarakat 3. Pemerintah hendaknya melakukan studi lapangan di setiap akan membuat kebijakan ataupun ketika menjadi pelaku ekonomi langsung 4. Hendaknya segenap masyarakat dapat besinergi untuk menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif 5. Pemerintah hendaknya menciptakan peraturan yang dapat mendorong terciptanya sistem perekonomian yang optimal.
14
DAFTAR PUSTAKA Andini, I. (2013). Sikap dan Peran Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Perbaikan Daerah Kumuh di Kelurahan Tanah Kalikedinding Kota Surabaya. Kebijakan dan Manajemen Publik, 1(1). Gilarso, T. (2004). Pengantar Ekonomi Makro. Yogyakarta : Kanisius. Hamid, E. S. (2016). Peran dan intervensi pemerintah dalam perekonomian. Economic Journal of Emerging Markets, 4(1), 41-58. Mangkoesoebroto, Guritno. (2000). Ekonomi publik. Yogyakarta: BPFE. Manik, R. E., & Hidayat, P. (2010). Analisis Kausalitas antara Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara (Metode Cointegration Test dan Granger Causality Test). Jurnal Keuangan & Bisnis Program Studi Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan, 2(1), 46-56. Mansjur, Eka Denny. (2005). Alternatif Kebijakan Ekonomi Publik Melalui Role of Goverment terhadap Terjadinya Kegagalan Pasar. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2(3). Miller, LeRoy dan Meiners, Roger E. (2000). Teori Mikroekonomi Intermediate, penerjemah Haris Munandar. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Nizar, Muhammad. Kegagalan Pasar. Diambil pada 6 Januari https://id.scribd.com/doc/193578252/Kegagalan-Pasar-Muhammad-Nizar
2018,
dari
Prasetya, F. (2012). Modul ekonomi publik bagian I: Peran Pemerintah. Malang: Fakultas ekonomi dan bisnis. Universitas Brawijaya. Reksohadiprojo, Sukanto. (2001). Ekonomi publik. Yogyakarta: BPFE. Rustiadi, E. (2003). Pengembangan Wilayah Pesisir sebagai Kawasan Strategis Pembangunan Daerah. Sasana, H. (2004). Kegagalan Pemerintah Dalam Pembangunan. Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP), 1(Nomor 1), 31-38. Stiglitz, J. (2000). Economic of The PublicSector. Third Edition. W.W.Norton &Company London Sulistiyana, R. P., Samudro, B. R., & Pratama, Y. P. (2017). Partai Politik, Kepala Daerah Dan Performa Ekonomi Regional (Studi Kasus Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2014). Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan, 15(1). Widodo, T. (2013). Studi tentang peranan unit pasar dalam pengelolaan sampah di Pasar Merdeka Kota Samarinda. Journal Administrasi Negara, 1(1), 1-11.
15
