PERANAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN
Sistem perekonomian ada dua yaitu system kapitalis dan system sosialis. Sistem perekonomian kapitalisme yang murni menghendaki adanya kebebasan individu yang mutlak dan tidak membenarkan pengaturan ekonomi oleh pemerintah. Kecuali dalam hal-hal yang tidak dapat diatur sendiri oleh para individu. Sedangkan dalam system perekonomian sosialis, menghendaki semua aktivitas ekonomi adalah tanggungjawab pemerintah. Oleh karena itu, peranan pemerintah dalam system perekonomian sosialis sangat besar.
Kedua system tersebut masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihan. Pada masa sekarang ini tidak tampak ada system kapitalis atau system sosialis murni yang berlaku dalam perekonomian. Tetapi system perekonomian yang berlaku sekarang merupakan system perekonomian yang bersifat campuran antara system perekonomian kapitalis dan sosialis.
Peranan pemerintah dalam perekonomian dapat diibaratkan seperti seorang pemimpin rumah tangga yang melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kondisi keseimbangan system perekonomian yang mempunyai beberapa tujuan antara lain :
Keseimbangan perekonomian agar dapat memenuhi kebutuhan para pelaku ekonomi, yang terdiri atas produsen, konsumen, dan lembaga penunjang ekonomi pada setiap saat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu dilakukan pemeliharaan pemupukan cadangan (stock) kebutuhan pangan, listrik, bahan baker minyak dan devisa negara dalam jumlah yang cukup.
Membangun system perekonomian dalam bentuk system kelembagaan ekonomi, system perundang-undangan dan peraturan kebijakannnya, system pengelolaan manajemen pemerintahan, perumusan kebijakan ekonomi, juga system distribusi dan pengembangan infrastuktur publik, misalnya jaringan jalan, pelabuhan dan lapangan terbang, system telekomunikasi dan lain sebagainya.
Terus mengawasi agar terjadi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi
Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah dapat ikut campur baik secara aktif maupun pasif. Proses pemupukan cadangan atau capital stock dilakukan pemerintah dengan melakukan perencanaan ekonomi makro dengan menetapkan target-target pembangunan di sektor riil, fiskal dan moneter. Target tersebut dirumuskan dengan memperhatikan system ekonomi, partisipasi pelaku ekonomi, sumber pendanaan, dan berbagai kebijakan ekonomi yang diperlukan.
Menurut kaum klasik mengatakan bahwa yang penting bagi Pemerintah adalah tidak mengerjakan aktivitas – aktivitas yang telah dikerjakan oleh para individu, entah itu baik atau jelek , tetapi Pemerintah hendaknya mengerjakan aktivitas – aktivitas yang sama sekali tidak / belum pernah dikerjakan oleh sector swasta baik secara perorangan maupun bersama – sama.
Menurut Adam Smith( klasik ) , Pemerintah memiliki 3 fungsi yaitu :
1. Fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan.
Agar warganegara dapat melakukan kegiatan usaha dengan tenang dan nyaman
2. Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan.
Agar setiap warga memiliki hak dan kewajiban yang sama
3. Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan.
Agar warga negara mendapat kemudahan-kemudahan dalam menjalankan kegiatan usaha.
Tentang barang Publik
Barang publik merupakan barang, jasa, atau sistem yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada warga negaranya
Contoh barang publik:
Ø infrastruktur, seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dll
Ø sistem pertahanan keamanan
Ø sistem peradilan
Pengadaan barang publik dapat dilakukan oleh pemerintah atau perusahaan
Sifat-sifat barang publik:
— Tidak eksklusif. Pemilik barang tidak bisa mencegah seseorang untuk menggunakan barang tersebut. Pengguna barang tidak bisa dipaksa untuk membayar. Misalnya Taman Monas, jalan raya, masjid, dll
— Tidak ada persaingan dalam penggunaan barang publik. Penggunaan barang publik oleh seseorang tidak menyebabkan kepuasan orang lain untuk menggunakan barang tersebut menjadi berkurang. Contoh: kepuasan seseorang yang menghirup udara segar di taman kota tidak berkurang karena adanya orang lain yang melakukan hal yang sama.
— Terdapat barang publik yang tidak eksklusif, tetapi kepuasan penggunanya akan turun karena banyaknya pengguna pada suatu waktu tertentu.
— Misalnya, karena banyaknya mobil yang menggunakan jalan raya sehingga menjadi macet. Dalam hal ini, walaupun penggunanya tidak dipungut bayaran, namun kepuasan pengguna menjadi berkurang.
— Sebaliknya, terdapat juga barang-barang publik yang eksklusif, namun tidak ada persaingan bagi penggunanya.
— Misalnya penggunaan internet dan fasilitas telekomunikasi. Untuk menggunakan barang tersebut tidak gratis, namun seorang pengguna tidak terganggu kepuasannya karena adanya orang lain yang menggunakan produk yang sama.
Perilaku Pemerintah Terhadap penyediaan barang publik
Kewajiban pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik
Pemerintah memiliki keterbatasan dana untuk menyediakan seluruh barang publik yang diperlukan warganegaranya
Pemerintah dapat mengajak rumah tangga perusahaan untuk menyediakan barang-barang publik, terutama untuk barang-barang publik yang memiliki rivalry tinggi, seperti internet, telepon selular, lapangan golf, TV cable, dll
Untuk barang-barang publik yang memiliki tingkat rivalry rendah seyogyanya disediakan oleh pemerintah.
Menurut Montesqieu ( klasik ), kekuasaan negara dapat dipisahkan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam prakteknya, kekuasaan eksekutif (pemerintah, yaitu presiden dan para pembantunya) lazimnya paling berpengaruh terhadap suatu perekonomian. Peranan Pemerintah dalam perekonomian yaitu :
4. Menetapkan kerangka hukum (legal framework) yang melandasi suatu perekonomian.
5. Mengatur/meregulasi perekonomian dengan alat subsidi dan pajak.
6. Memproduksi komoditas tertentu dan menyediakan berbagai fasilitas seperti kredit , penjaminan pinjaman dan asuransi.
7. Membeli komoditas tertentu termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan swasta, misalnya persenjataan.
8. Meredistribusikan (membagi ulang) pendapatan dari suatu kelompok ke kelompok lainnya
9. menyelenggarakan sistem jaminan sosial, misalnya memelihara anak-anak terlantar, menyantuni fakir miskin dan sebagainya.
Ø Peran pemerintah dalam perekonomian modern terbagi menjadi :
1. Peran alokasi
a. Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki suatu negara adalah terbatas.
b. Pemerintah harus menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimiliki akan dipergunakan untuk memproduksi barang-barang publik, dan seberapa besar akan digunakan untuk memproduksi barang-barang individu
c. Pemerintah harus menentukan dari barang-barang publik yang diperlukan warganya, seberapa besar harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan
2. Peran distribusi
a. Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien.
b. Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar kekayaan terdistribusi secara baik dalam masyarakat, misalnya melalui kebijakan:
perpajakan
subsidi
pengentasan kemiskinan
transfer penghasilan dari daerah kaya ke daerah miskin
bantuan pendidikan
bantuan kesehatan, dll
3. Peran stabilisasi.
a. Pada pemerintahan modern saat ini, hampir semua negara menyerahkan roda perekonomiannya kepada pihak swasta / perusahaan.
b. Pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator, untuk menjaga agar perekonomian berjalan normal:
Menjaga agar permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian tidak merembet ke sektor lain
Menjaga agar kondisi perekonomian kondusif :
inflasi terkendali
sistem keamanan terjamin
kepastian hukum terjaga
Peran Pemerintah secara Riil.
Peran pemerintah di sektor riil yaitu pemerintah akan menggerakkan potensi permintaan agregat (agregate demand) di masyarakat, agar dapat direaliasasikan dalam bentuk produksi dan pemupukan cadangan logistic yang tersedia di pasar, minimal meliputi kebutuhan sandang pangan, listrik, bagan bakar minyak, dan kebutuhan dasar konsumen lainnya.
Di sektor fiskal, pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk penggalangan sumber dana dari dalam negeri terutama melalui kegiatan perpajakan (taxation) yang semakin meningkat, tanpa membuat lesu kegiatan produksi dan investasi.
Sedangkan di sektor moneter pemerintah akan memelihara kebutuhan jumlah uang beredar (money supply), berikut cadangan devisa yang diperlukan untuk membiayai kegiatan impor dan lalu lintas pertukaran mata uang asing.
Hal-hal yang berkenaan dengan peekonomian nasional telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, yaitu :
Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesare-besar untuk kemakmuran rakyat
Perekonomian ansional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
Penjelasan dari beberapa pasal diatas adalah sebagai berikut :
Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahhan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.
Perekonomian berdasar atas asa demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak ahrus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ketangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat banyak yang ditindasinya.
Hanya perusahan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyka boleh ada ditangan orang-seorang.
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Kesimpulan:
Jadi Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian , baik secara penuh maupun tidak penuh :
Secara Penuh pemerintah sebagai :
Ø Pemilih
Ø Pengatur
Ø Perencana
Ø Pelaksana
Ø Pengawas
Keterangan :
Penuh atau tidak tergantung sifat / sector pemerintah / swasta ,
3 kriteria penting yaitu :
1. strategis , proyek sector itu merupakan ukuran untuk kehidupan ekonomi social, hal tersebut menjadi barometer maju / tidaknya masalah ekonomi nasional.
2 . keamanan , seperti pabrik senjata dan keamanan lain.
3 . politik ekonomi luar negeri, seperti ASEAN.
Secara Tidak penuh .
Kesimpulan :
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. tidak mutlak dikuasai oleh Negara , karena swasta dapat mengelolanya tetapi pemerintah sebagai pengawas, pengatur , dan perencana jalannya aktivitas tersebut.
GOVERNMENT ROLE IN THE ECONOMY
There are two economic systems, namely the capitalist system and the socialist system. Pure capitalist economic system requires the existence of absolute individual freedom and does not justify the economic regulation by the government. Except in matters that can not be regulated solely by the individual. While in the socialist economy system, requires all economic activity is the responsibility of the government. Therefore, the government's role in the economy of the socialist system is very large.
Both of these systems each have advantages and disadvantages. At the present time there had been no system of purely capitalist or socialist system prevailing in the economy. But the current economic system is an economic system that is a mixture of capitalist and socialist economic system.
The government's role in the economy can be likened to a household leader who made every effort to maintain the equilibrium conditions of the economic system that has several purposes, among others:
The balance of the economy in order to meet the needs of economic actors, consisting of producers, consumers, and economic support institutions at any time. To realize these goals need to do maintenance fertilization reserves (stock) needs for food, electricity, fuel oil and foreign exchange in sufficient quantities.
Building the economic system in the form of economic institutional system, the system of laws and regulations kebijakannnya, the management of the system of governance, economic policy formulation, also the distribution system and the development of public infrastructure, such as roads, ports and airports, telecommunications systems and so forth.
Kept an eye on developments and that economic growth
The purpose of economic development is to achieve higher levels of prosperity. In achieving these objectives the government may intervene either actively or passively. The process of fertilization reserves or capital stock by the government to undertake macroeconomic planning to establish development targets in the real sector, fiscal and monetary policy. The target is formulated by taking into account the economic system, participation of economic actors, funding sources, and a variety of economic policy is required.
According to the classic saying that what was important for the Government is not doing the activity - activity that has been done by the individual, whether it be good or bad, but the Government should undertake activities - activities that did not / has not been done by the private sector either individually or together.
According to Adam Smith (classic), the Government has 3 functions:
1. The function of the government to maintain internal security and defense.
So that citizens are able to conduct business with a quiet and comfortable
2. Functions of the government to conduct judiciary.
So that every citizen has the same rights and obligations
3. The function of the government to provide goods which are not provided.
So that citizens get easiness in running its business.
About Public goods
Public goods are goods, services, or systems that must be prepared by the government in order to provide services to citizens
Examples of public goods:
Ø infrastructure, such as highways, bridges, ports, etc.
Ø security defense system
Ø judicial system
Public procurement can be done by governments or companies
The properties of public goods:
- Not exclusively. The owner of the goods does not prevent a person to use the goods. Users goods can not be forced to pay. For example Monas, roads, mosques, etc.
- There is no competition in the use of public goods. The use of public goods by a person not lead to complacency others to use these items to be reduced. Example: the satisfaction of someone who breath of fresh air in a city park is not reduced because other people are doing the same thing.
- There are public goods that are not exclusive, but its satisfaction will drop as the number of users at any given time.
- For example, because the number of cars that use the highway so that it becomes jammed. In this case, although users are free, but the satisfaction of users is reduced.
- Conversely, there are also public goods are exclusive, but there is no competition for its users.
- For example, the use of internet and telecommunication facilities. To use the item is not free, but users are not bothered a satisfaction for their other people who use the same products.
Behavior Against Government provision of public goods
The obligation of governments to provide public goods
The government has limited funds to provide all the necessary public goods nationals
The government can encourage domestic companies to provide public goods, especially for public goods that have high rivalry, such as the internet, mobile phones, golf course, cable TV, etc.
For public goods that have a low level of rivalry should be provided by the government.
According Montesqieu (classic), state power can be separated into legislative, executive, and judicial. In practice, executive power (the government, the president and his aides) is typically the most influence on the economy. Government's role in the economy, namely:
4. Establish a legal framework (legal framework) underlying economy.
5. Adjust / regulate the economy by means of subsidies and taxes.
6. Producing certain commodities and provides various facilities such as loans, loan guarantees and insurance.
7. Buying certain commodities including those produced by private companies, such weaponry.
8. redistribute (re-share) income from one group to another group
9. administer social security systems, for example, maintain abandoned children, sympathize poor and so on.
Ø The role of government in a modern economy is divided into:
1. Role allocation
a. Basically the resources of a nation is limited.
b. The government must determine how much of its resources will be used to produce public goods, and how much will be used to produce goods of individuals
The government must determine from the public goods required its citizens, how much should be provided by the government, and how much that could be provided by domestic companies
2. Role distribution
a. The government should make policies that the allocation of economic resources are efficiently implemented.
b. The government should make policies that wealth is distributed both in society, for example through policies:
taxation
subsidy
poverty alleviation
transfer of income from rich areas to poor areas
educational assistance
medical assistance, etc.
3. The role of stabilization.
a. In modern government today, almost all countries submit its economy to the private sector wheel / company.
b. The government is acting as a stabilizer, to keep the economy running normally:
Keeping the problems that occur in one sector of the economy does not spread to other sectors
Keeping the favorable economic conditions:
inflation under control
System security is guaranteed
legal certainty awake
Government's Role in Real.
The role of government in the real sector that the government will mobilize the potential of aggregate demand (aggregate demand) in the community, in order to direaliasasikan in the form of production and fertilization reserve logistics available in the market, at a minimum include the need for food and clothing, electricity, chart of fuel oil, and the basic needs of consumers more.
In the fiscal sector, the government will make efforts to raise funds from domestic sources mainly through taxation (taxation) is increasing, without making sluggish production activities and investments.
While in the monetary sector the government will meet the need of the money supply (money supply), following the necessary reserves to finance imports and traffic exchange foreign currency.
Matters relating to national peekonomian been stipulated in the Constitution of 1945 section 33, namely:
The economy is structured as a joint venture based on family principles
Production branches which are important for the country and dominate the life of the people controlled by the state.
Earth and water and natural resources contained therein controlled by the state and used sebesare-large for the prosperity of the people
Ansional economy be organized based on economic democracy with the principles of togetherness, efficiency with justice, sustainability and environmental insight, independence and by menjga balance of progress and national economic unity
Explanation of some of the provisions above are as follows:
Listed in article 33 on economic democracy, production is done by all for all, under the leadership or members of the public viewing. Prosperity for communities to come first, not the individual prosperity. Because the economy is structured as a joint venture based on family principles. Waking perusahhan corresponding to it is a cooperative.
The economy is based on hope of economic democracy, prosperity for everyone. Because the branches of production for the state and dominate the life of many ahrus controlled by the state. Otherwise, the reins of production into the hands of those in power and the masses are ditindasinya.
Only companies that do not dominate the life of banyka be the hands of individuals.
Earth and water and natural resources contained within the earth are the subjects prosperity. Because it must be controlled by the state and used for the people's welfare.
Conclusion:
So the government has a very important role in the economy, either in full or not full:
Fully government as:
Ø Voter
Ø Regulatory
Ø Planner
Ø Implementation
Ø Supervisor
Information :
Full or not depending on the nature / sector public / private,
3 essential criteria, namely:
1. strategic, sector project that is a measure for the social economic life, it has become a barometer forward / absence of national economic issues.
2. security, such as the armory and other security.
3. foreign economic policy, such as ASEAN.
Are not full.
conclusion:
dominate the life of the people controlled by the state. not absolutely controlled by the State, because the private sector can manage but the government as supervisors, regulators, and planners the course of the event.
