BAB
I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kepemerintahan yang baik ( good good governence) governence) merupakan issu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik selama dewasa ini. Tuntutan gagasan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk pelaksanaan penyelenggaaraan pemerintah yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat disamping adanya globalisasi pergeseran paradigma pemerintahan da ri “rulling “rulling government ” yang terus bergerak menuju “ good governance” governance” dipahami sutu fenomena yang berdemokrasi secara adil, untuk itu perlu peran dan fungsi legislatif agar eksekutif dapat menjalankan tugas dengan baik dan benar. DPR yang harusnya mengontrol jalannya pemerintahan agar selalu sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat, bukan sebaliknya merusak dan mengkondisikan eksekutif untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap aturan-aturan yang berlaku, melakukan kolusi dalam pembuatan anggaran agar menguntungkan dirinya, serta setiap kegiatan yang seharusnya seharusnya digunakan untuk mengontrol eksekutif, sehingga pada proses pengawasan anggran dan lain-lain dapat terjaga dengan baik, dan tidak bisa di gunakan semena-mena. Hal ini sangat dibutuhkan kejujuran dari pihak eksekuti dan legislatif sendiri sehingga prilaku kolektif para legislatif tidak menyimpang dari aturan-aturan hukum yang berlaku. Untuk menghindari adanya Korupsi dan kooptasi politik antara eksekutif dengan legislatif atau sebalik nya perlu dijalankan melalui prinsip “Check “Check and Balances” Balances” artinya adanya keseimbangan serta merta adanya pengawasan terus menerus terhadap anggaran yang diberikan. Dengan demikian anggota DPR memiliki akuntabilitas, manakala memiliki “rasa tanggung jawab” dan “kemampuan” dalam menjalankan peran dan fungsinya tersebut. Mekanisme “Check “Check and Balances” Balances” juga memberikan peluang eksekutif mengontrol legislatif, dan juga legislatif mengontrol eksekutif.
BAB II PEMBAHASAN
Secara logika, government dalam kontek organisasi
secara umum, baik berupa
organisasi perusahaan maupun organisasi publik atau sosial lainnya, maka dapat diartikan pula sebagai suatu sistem dan struktur yang baik dan benar yang menciptakan mekanisme hubungan organisasi baik secara internal maupun eksternal, disamping itu juga tak lepas dari kontroling yang kuat, agar suatu sistem itu tidak berjalan semaunya. Singkatnya, bahwa para pemimpin-pemimpin di DPR, badan pengawasa keuangan (BPK), dan badan pengawasan keuangan pembangunan (BPKP), yang telah dipercaya oleh rakyatnya dengan memiliki kemampuan yang baik untuk perform peran, dan tugas yang telah di embankan. Dalam mengemban amanat tersebut, diyakini rakyat bahwa para pemimpin tersebut memiliki kamampuan/kompetensi dan integritas yang tinggi, akan menjalankan tugasnya dengan profesional dan komitmen penuh, serta selalu menjunjung niat baik, kesetiaan, dan kejujuran.
1.
Fungsi Pengawasan
Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksaan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memasktikan tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Fungsi ini sangat bermakna penting bagi pemerintah maupun palaksanaan pengawasa. Bagi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini (early warning system) , untuk mengawal aktivitas mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan bagi pelaksanaan pengawasan, fungsi pengawasan ini merupakan tugas yang mulia untuk memberikan telaahan dan saran, merupakan tindakan perbaikan. Disamping itu, pengawasan memiliki tujuan yang utama, antara lain
Menjamin agar pemerintah menjalankan kegiatan sesuai rencana pembangunan.
Menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat tehadap penyelewengan yang ditemukan.
Membutuhkan
mitivasi,
perbaikan,
pengurangan,
dan
peniadaan
penyimpangan-
penyimpangan di birokrasi itu sendiri.
Meyakinkan bahwa kinerja pemerintah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran yang talah ditetapkan.
Menekan angka korupsi. Namun demikian, praktik good public governence pada fungsi pengawasan saat ini
masih membutuhkan beberapaimprovement agar dapai mencapai tujuan tersebut. Fungsi pengawasan dapat diselaraskan dengan tujuannya, antara lain dengan melakukan beberapa hal berikut:
Memakai cara benar fungsi dan tujuan pengawasan, sehingga dapat menjadi mekanisme chack and balanceyang efektif.
Optimalisasi pengawasan agar dapat memberikan kontribusi yang diharapkan pada pengelolaan pemerintah.
Menyusun agenda pengawasan DPR.
Merumuskan standar, sistem dan prosedur baku pengawasan anggaran yang telah ditetapkan.
Bat mekanisme yang efisien untuk berpartisipasi masyarakat dalam proses pengawasan, dan saluran penyampaian informasi masyarakat dapat berfungsi efektif sebagai salah satu alat pengawasan.
Disadari pula bahwa untuk dapat mengadakan perbaikan, penataan, reformasi, atau transformasi dari existing performance ke future perpormance DPR dan elemen lainnya yang berkaitan dengan pengawasaan anggaran negara, dibutuhkan strategi yang tepat, agar fungsi dan peran ini dapat benjalan dengan maksimal dan sesuai dengan pembangunan yang di inginkan oleh masyarakat pada umumnya.
2. Pengawasan Dalam Undang Undang Setiap anggota DPR dan setiap saat, bisa mengawasi pemerintah. Bahkan sesuai dengan undangundang susunan dan kedudukan DPR yang baru (2009), DPR yang baru (2009-2014) telah membentuk komisis khusus dalam bidang pengawasan. Tugas dari komisi pengawasan nantinya, antara lain:
Mengawasi pelaksaan undang-undang temasuk APBN, serta peraturan pelaksanaan yang termasuk dalm ruang linkup tugasnya.
Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksa BPK yang berkaitan ruang lingkupnya, dan lain-lain.
Adapun pengawasa DPR terhadap pemerintah dalam melaksanakan APBN dapat dilalui dengan dua cara:
Melalui rapat kerja komisi-komisi DPR dengan pemerintahan, atau memangku kepentingan lainnya. Dalam rapat kerja, DPR dapat mengadakan pembahasan mengenai berbagai hal dengan pemerintah.
Selain itu, DPR juga membahas hasil pendapat komisi-komisi dengan masyarakat, LSM, dan akademisi. Fungsi pengawasan dan penganggaran akan beririsan ketika DPR melakukan pembahasan dengan pemerintah untuk menyutujui RUU APBN atau PAN yang diajukan oleh pemerintah.
Menerima, membahas dan menindaklanjuti laporan BPK, berdasarkan pasal 23E UUD 1945 Perubahan Ketiga, ditetakan bahwa hasil pemeriksaan keuangan di serahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya.
DPR menggunakan hasil pemeriksaan BPK untuk mengevaluasi pertanggungjawaban pemerintah dalam melaksanakan APBN. Hasil pemeriksaan juga dibantu oleh DPR dalam rangka memberi persetujuan atas PAN yang diajukan oleh Pemerintah.
3. Sistem Pendukung Dalam Pengawasan Anggaran Negara
Proses pengawasan DPR tehadap anggaran, prinsipnya merupakan proses yang tak pernah berhenti. Karena itu, untuk sebuah hasil yang optimal, DPR dilemngkapi dengan organisasi internal dan eksternal yang terjalin dalam satu sistem pendukung. Sistem ini, pada dasarnya bertujuan membantu mengoptimalkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR. Beberapa organisasi/satuan yang berfungsi membantu fungsi pengawasan DPR, terutama terkait dengan anggaran diuraikan dalam pembahasan berikut: a)
Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga, Pasar 23E ayat 1, 2, dan 3, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK berwenang memeriksa pengelolaan dan pertanggujawaban keuangan negara, serta melaporkan hasil kepada DPR, DPD, dan DPRD sebagai pemegang fungsi anggaran dan pengawasan. Dalam hal ini BPK berfungsi sebagai auditor eksternal dari keuangan negara dan melaporkan hasil pemeriksaannya kepada DPR. Laporan hasil pemeriksaan BPK harus ditindaklanjuti, baik oleh pemerintah maupun oleh parlemen. Bagi pemerintah, harus menjalankan rekomendasi yang termuat dalam laporan hasil audit tersebut. b)
Peran Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
BPKP adalah lembaga pengawasan internal yang berada dibawah eksekutif (pemerintah). Sebagai pengawas internal, tugas BPKP mengaudit atas permintaan kepala intansi dibwah eksekutif. Karena itu, laporan hasil audit BPKP lebih didasari kebutuhan internal dari pemerintah, buakn dimaksudkan sebagai laporan independen untuk pihak eksternal. Namun DPR berhak memanggil BPKP atau mendapat akses laporan yang dibuat oleh lembaga tersebut. Begitu juga, DPR berhak melakukan rapat konsultasi atau dengar pendapat dengan BPKP guna melakukan klarifikasi atau tindak lanjut dari temuan-temuannya. c)
Peran Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR
Sebagai mana diamanatkan oleh UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang baru 2009, lembaga perwakilan rakyat ini menetapkan susunan dan keanggotaan BAKN pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, keanggotaan BAKN mencerminkan keterwakilan fraksi-fraksi yang ada. Dalam pelaksanaan tugasnya, BAKN dapat meminta penjelasan dari BPK, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga-lembaga lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan badan atau lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara. BAKN juga dapat mengusulkan kepada komisi, misalnya, agar BPK melakukan pemeriksaan lanjutan, serta bertanggung jawab melaporkan temuan-temuannya secara berkala kepada pimpinan DPR dalam rapat paripurna. d)
Peran Tim Ahli dan Staf Ahli DPR
Dalam melakukan fungsi pengawasan dan anggarannya, DPR kerap mendapatkan masukan dari staf ahli yang merupakan kelengkapan anggota dewan, dan tim ahli yang berasal dari luar. Penggunaan staf ahli dan tim ahli ini membantu kerja pengawasan dan penganggaran anggota dewan, selain memberikan memberikan keterangan atau penjelasan tentang hal-hal yang lazim bersifat teknis. Masukan tim ahli atau staf ahli tidak bersifat mengikat.
C. Penutup
Optimalisasi peran DPR merupakan kebutuhan yang harus segera diupayakan jalan keluarnya, agar dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan hak-haknya secara efektif sebagai lembaga legislatif. Optimalisasi peran ini sangat tergantung dari tingkat kemampuan anggota DPR, maka salah satu upaya yang tepat untuk dilakukan yaitu didukung oleh elemen-elemen lain, antaranya Badan Pengawasan Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta didukung juga oleh Tim ahli dan staf ahli. Namun salain dari itu Optimalisasi peran lembaga pengawasan keuangan negara juga sangat dibutuhkan kejujuran, kedisiplinan, moralitas yang baik, sehingga apa yang akan di audit kemudian
dapat
di
aplikasika
sesuai
dengan
ketetapan-ketetapan
yang
telah
dibuat,
konsekuensinya anggaran yang telah dikeluarkan kemudian dapat bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan rakyat pada umumnya.
1. Kritik Rentetan dari penjelasan diatas tak lepas dari sebuah teori yang teracu pada sebuah buku, namun praktik dan aplikasinya kembali lagi pada indifudual masing-masing, memang secara garis besar harapan-harapan rakyat kepada DPR, dan elemen-elemen lain yang merancang dan mengawasi anggaran negara dapat memberi senergi, dan kinerjanya yang baik, sehingga pengeluaran anggaran negara tidak keluar dengan sia-sia.
2. Saran Dalam melakukan pengawasan akuntabilitas keuangan negara, harus jelas dan detail apa yang akan dilakukan, lalu kepada siapa dipertanggungjawabakan. Dengan adanya berbagai bentuk tugas dan fungsi pengawasan, kemudian perlu adanya pemahaman tentang tugas dan fungsi lembaga-lembaga tersebut, sehingga kenerja para anggota perngawasan tersebut tidak amburadul. Dilain hal juga proses pengawasan keuangan negara harus lepas dari korupsi, karena issu dari korupsi itu sendiri berawal dari suatu sistem manajemen pengawasan yang lemah dan mungkin juga
kurangnya
kredibilitas
dari
lembaga
itu
sendiri.
Untuk
menciptakan good
governance kinerjanya harus trasparan, akuntabel, dan partisipatoris.
Daftar Bacaan
1. Danesjvara, Andhika. Beberapa Masalah dalam Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan di Indonesia, makalah disampaikan dalam seminar “ Reformasi Birokrasi Indonesia” , diselenggarakan oleh BPRM UI, Balai Sidang UI-Depok: 16 September 2009. 2. Indra Perwira. Tinjauan Umum peran dan Fungsi DPRD, KPK, Jakarta: 2006. 3. Toha, Miftah. Birokrasi Pemerintah Indonesia, Kencana, Jakarta: 2003 4. Yusuf Anwar. Good Governance dalam Rangka Optimalisasi Fungsi dan Peran DPRD, KPK, Jakarta: 2006.
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 6. http://anggaran/pengawasan/dewan/perwakilan/rakyat/1/2010/11/03/ Di ambil tgl 24 Desember 2010, jam 12.30 1. http://Implementasi/peran/dan/fungsi/ pengawasan/ anggaran/
