Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Kementerian Perhubungan RI
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN MAKASSAR, 25 September 2013
A. Pendahuluan B. Tatanan Penyelenggaraan Perkeretaapian C. Penyelenggaraan Prasarana D. Penyelenggaraan Sarana
E. Perawatan Sarana/Prasarana Perkeretaapian F. Pengusahaan Sarana/Prasarana Perkeretaapian G. Simpulan
DITJEN PERKERETAAPIAN - KEMENHUB
DAFTAR ISI
Makassar, 25 September 2013
2
PENDAHULUAN
3
PERKERETAAPIAN KARAKTERISTIK MODA KERETA API : Mampu mengangkut, baik orang maupun barang secara massal, hemat energi, hemat penggunaan ruang, mempunyai faktor keamanan yang tinggi, memiliki tingkat pencemaran yang rendah, efisien.
PERAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN Pembinaan yang meliputi: • Penentuan Kebijakan; • Pengaturan; • Pengendalian; • Pengawasan dengan mengikutsertakan peran masyarakat AMANAT UNDANG-UNDANG NO 23/2007 tentang PERKERETAAPIAN 1. Penyelenggaraan Multi Operator 2. Peran Sreta Swata 3. Desentralisasi
DITJEN PERKERETAAPIAN - KEMENHUB
1.
4 Makassar, 25 September 2013
2.
Kondisi Jaringan Existing
Banda Aceh Bireun Nanggroe Aceh Darrussalam meulaboh
MEDAN Tebing Tinggi P. Siantar Sumatera Utara
Kisaran Rantau Prapat
Sibolga
Padang Panjang
Tanjung Pinang
B. Tabal SOLO
PEKANBARU
Kep.Riau
Riau
K
PADANG
B. Putus
Sumatera Barat
JAMBI Jambi
Tj. Api-Api
Kota Padang
Pangkal Pinang Bangka Belitung
Sumatera Lb. Linggau Selatan Bengkulu BENGKULU
Simpang Lahat
PALEMBANG
Prabumulih
Tj. Enim Lampung
Jumlah Penumpang
: 5,249 juta pnp/tahun
Jumlah Barang
: 15.253 juta ton/tahun
Jumlah Penumpang
: 196,681 Juta Pnp/Tahun
Jumlah Barang
: 3,896 Juta Ton/ Tahun
B. LAMPUNG Tarahan
Jaringan KA
Beroperasi
Tidak Beroperasi
Total
Sumatera
1.352 km
483 Km
5 Km 1.835
Jawa
3.464 km
2.860 Km
6.324 Km
Makassar, 25 September 2013
3.
Visi Perkeretaapian Nasional Tahun 2030 “ Kompetitif ,Terintegrasi, Teknologi Tinggi, Sinergi Industri, Terjangkau, Responsif Terhadap Perkembangan ”
a. Jaringan perkeretaapian nasional pada tahun 2030 sepanjang12.100 km (Pulau Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua) termasuk jaringan kereta api perkotaan sepanjang 3.800 km. b. Sarana angkutan penumpang dengan jumlah lokomotif 2.805 unit, kereta api penumpang sebanyak 27.960 unit. c. Sarana angkutan barang dengan jumlah lokomotif 1.995 unit dan gerbong 39.655 unit.
Share Kereta Api : 11-13% Untuk Angkutan Penumpang & 15-17% Untuk Angkutan Barang Pembangunan Jalur Ganda & Elektrifikasi Lintas Utama Jawa Terbangunnya Jaringan Kereta Api Trans Sumatra Sebagai Tulang Punggung Angkutan Massal Antar Kota dan Perkotaan
Jalur KA Existing Jalur KA Rencana Jalur KA-Khusus (Rencana) Rencana Jalur KA Cepat (High Speed Train)
Beroperasinya Argo Cahaya (High Speed Train/ HST) di Pulau Jawa Kereta Api Sebagai Tulang Punggung Transportasi Angkutan Barang di Kalimantan, Sulawesi dan Papua Terintegrasi, Aman, Selamat, Nyaman, Pelayanan Yang Handal dan Terjangkau
Sumber : Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) 2010-2030
Makassar, 25 September 2013
6
TATANAN PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN
7
1.
Azas dan Tujuan Penyelenggaraan Perkeretaapian Azas Penyelenggaraan (UU 23/2007 , Pasal 2) : “Diselenggarakan berdasarkan azas manfaat, keadilan, keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan, kemandirian transparansi, akuntabilitas, dan berkelanjutan “
*) •
Azas keadilan adalah bahwa perkeretaapian harus dapat memberi pelayanan kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau serta memberi kesempatan berusaha dan perlindungan yang sama kepada semua pihak yang terlibat dalam perkeretaapian; • Azas kepentingan umum adalah bahwa perkeretaapian harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas dari pada kepentingan perseorangan atau kelompok dengan memperhatikan keselamatan, keamanan, kenyamanan dan ketertiban; • Azas berkelanjutan adalah bahwa penyelenggaraan perkeretaapian harus dilakukan secara berkesinambungan, berkembang, dan meningkat dengan mengikuti kemajuan teknologi dan menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
Tujuan Penyelenggaraan (UU 23/2007 , Pasal 3) : “Diselenggarakan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong dan penggerak pembangunan nasional.” *) Efisien adalah penyelenggaraan perkeretaapian yang mampu memberikan manfaat yang maksimal
Penyelenggaraan Perkeretaapian (UU 23/2007 , Pasal 18 & Pasal 25 ) : “Penyelenggaraan Prasarana / Sarana Perkeretaapian Umum meliputi kegiatan: (a) Pembangunan/Pengadaan; (b) Pengoperasian; (c) Perawatan; dan (d) Pengusahaan.” Makassar, 25 September 2013
8
2.
Tatanan Penyelenggaraan Perkeretaapian
TATANAN PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN, Terdiri dari:
PERKERETAAPIAN NASIONAL
PERKERETAAPIAN PROVINSI
PERKERETAAPIAN KABUPATEN/KOTA
Rencana Induk Perkeretaapian Nasional
Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi
Rencana Induk Perkeretaapian Kabupaten/Kota
Pemerintah
Pemerintah Provinsi
Pemerintah Kabupaten/Kota
Makassar, 25 September 2013
9
3.
Penyelenggaraan Perkeretaapian PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN, Terdiri dari: PERKERETAAPIAN UMUM
PERKERETAAPIAN KHUSUS
Definisi:
Definisi:
“Perkeretaapian Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Orang dan/atau Barang Dengan Dipungut Bayaran”
“Perkeretaapian Yang Hanya Digunakan Untuk Menunjang Kegiatan Pokok Badan Usaha Tertentu dan Tidak Digunakan Untuk Melayani Masyarakat Umum”
Prasarana Perkeretaapian
Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Sarana Perkeretaapian
Prasarana dan Sarana Perkeretaapian
Jaringan Pelayanan : 1. Perkeretaapian Perkotaan 2. Perkeretaapian Antar Kota
Makassar, 25 September 2013
10
4.
Konsep Penyelenggaraan Perkeretaapian keterlibatan terlaksana secara
Pemerintah dan Pemerintah Daerah
perubahan • Teknologi • Lingkungan Strategis kompetitif
titik berat penyelenggaraan • keadilan • keterbukaan • tidak diskriminatif
• Pembinaan:
efisien
Pengaturan Pengendalian Pengawasan
• Penentuan kebijakan
a. Pembangunan/ Pengadaan b. Pengoperasian; c. Perawatan; d. dan/atau Pengusahaan.
Masyarakat • Pengawasan
Mendorong peningkatan INVESTASI, melalui: • Pola Kerjasama yang saling menguntungkan • Tidak ada monopoli • Pengelolaan Resiko dalam investasi
Pemerintah atau Pemda
Tidak
Penugasan PSO / Subsidi
Penyelenggaraan Perkeretaapian
efektif transparan akuntabel
Menguntungkan / Ada Badan Usaha Ya
Badan Usaha • BUMN • BUMD • Badan Hukum Indonesia (SWASTA) Pelaksana Makassar, 25 September 2013
11
PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN
12
1.
Jenis Prasarana & Kegiatan Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian A. Jenis Prasarana Perkeretaapian PRASARANA PERKERETAAPIAN, meli puti:
Psl 35 – 64 UU 23/2007 Psl 42 - 113 PP 56/2009
A.
B.
C.
JALUR KERETA API
STASIUN KERETA API
FASILITAS OPERASI
B. Lingkup Kegiatan Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian
Penyelenggaraan Prasarana, meliputi kegiatan : PEMBANGUNAN
PENGOPERASIAN
PERAWATAN
PENGUSAHAAN
Prasarana
Prasarana
Prasarana
Prasarana
(Psl 17 – 24 UU 23/2007 & Psl 40 - 41 PP 56/2009) Makassar, 25 September 2013
13
2.
Penetapan Trase Jalur Kereta Api
Sebelum dilakukan pembangunan prasarana perkeretaapian umum, harus terlebih dahulu ditetapkan TRASE JALUR KA oleh:
1. Menteri 2. Gubernur 3. Bupati/walikota Sesuai kewenangannya dan berdasarkan RIP
Gubernur atau bupati/walikota dalam menetapkan trase jalur kereta api harus mendapat persetujuan Menteri Trase jalur KA paling sedikit memuat: 1. Titik koordinat 2. Lokasi stasiun 3. Rencana kebutuhan lahan 4. Skala gambar Makassar, 25 September 2013
14
3.
Proses Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Prasarana Perkeretaapian yang akan dibangun telah ditetapkan TRASE-nya
• Lelang Mencari BU • Menetapkan BU sbg Penyelenggara • Hak Penyelenggaraan • Perjanjian Izin Usaha (Menhub) Berlaku ≤ 30 tahun Dapat diperpanjang, setiap kali perpanjangan ≤20 tahun
Izin Pembangunan (Menhub/Gubernur/BupatiWalikota) diberikan untuk pembangunan prasarana (Berlaku 5 tahun)
Pembangunan Izin Operasi (Menhub/Gubernur/BupatiWalikota)
Pengoperasian Perawatan Pengusahaan
Makassar, 25 September 2013
15
4.
Proses Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Khusus Badan Usaha
Persetujuan Prinsip (Menhub/Gubernur/BupatiWalikota)
Izin Pembangunan (Menhub/Gubernur/BupatiWalikota)
Pembangunan Izin Operasi (Menhub/Gubernur/BupatiWalikota)
diberikan jika prasarana laik untuk dioperasikan, setelah melalui pengujian dan dinyatakan lulus uji dengan dibuktikan sertifikat lulus uji
Pengoperasian
Perawatan Pengusahaan
Makassar, 25 September 2013
16
PENYELENGGARAAN SARANA PERKERETAAPIAN
17
1.
Jenis Sarana & Kegiatan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian A. Jenis Sarana Perkeretaapian Psl 96 UU 23/2007 Psl 178 PP 56/2009
JENIS SARANA PERKERETAAPIAN, meliputi:
A.
B.
C.
LOKOMOTIF
KERETA
GERBONG
D. PERALATAN KHUSUS
B. Lingkup Kegiatan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian
Penyelenggaraan Sarana, meliputi kegiatan : PENGADAAN
PENGOPERASIAN
PERAWATAN
PENGUSAHAAN
Sarana
Sarana
Sarana
Sarana
(Psl 96 UU 23/2007 & Psl 178 PP 56/2009) Makassar, 25 September 2013
18
2.
Proses Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian
Syarat Izin Usaha (Pasal 339 PP 56/2009): • Akte Pendirian • NPWP • Domisili • Surat pernyataan kesanggupan memiliki ≤ 2 rangkaian KA • Rencana Kerja • Memiliki perjanjian dengan penyelenggara prasarana perkeretaapian. Syarat Izin Operasi (Pasal 342 PP 56/2009): 1. Izin Usaha. 2. Telah melaksanakan kegiatan: a. penyiapan spektek sarana. 1) BU membuat spektek 2) spektek sesuai standar Menteri. 3) spektek disetujui Menteri. b. studi kelayakan, yang memuat analisis: 1) sosial ekonomi masyarakat 2) angkutan. 3) perkiraan biaya pengadaan sarana 4) kelayakan teknis, ekonomi, dan fnansial. c. telah mengadakan sarana dan telah lulus uji d. tersedia awak sarana, tenaga perawatan, tenaga pemeriksa yang memiliki kecakapan. e. memiliki SOP pengoperasian, perawatan. f. menguasai fasilitas perawatan.
IZIN USAHA (Menhub) Berlaku selama tetap menjalankan usaha.
IZIN OPERASI (Menhub/Gubernur/BupatiWalikota)
Yang harus dilakukan oleh BU setelah memperoleh Izin Usaha (Pasal 341 PP 56/2009): • Memenuhi kewajiban dalam Izin usaha. • Paling lama 2 tahun sudah harus memiliki Izin Operasi. • Melaporkan segala perubahan jika terjadi (pemilikan saham, domisili, dll) • Setiap tahun melaporkan kegiatan kepada pemberi Izin.
Berlaku selama 5 Tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali perpanjangan 5 tahun
PENGOPERASIAN
PERAWATAN
PENGUSAHAAN Makassar, 25 September 2013
19
PERAWATAN SARANA/PRASARANA PERKERETAAPIAN
Aktivitas Perawatan Prasarana maupun Perawatan Sarana dilakukan oleh Badan Usaha Penyelenggara
20
PENGUSAHAAN SARANA/PRASARANA PERKERETAAPIAN
21
Pengusahaan Sarana/Prasarana Dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian “ Pengusahaan Sarana/Prasarana Perkeretaapian Umum Wajib Dilakukan Berdasarkan Norma, Standar dan Kriteria Perkeretaapian” (UU 23/2007 Pasal 30 (Sarana), Pasal 22 (Prasarana) )
Bentuk Pengusahaan Sarana/Prasarana Sebagai Kegiatan Usaha Penunjang Yang Dapat Dilakukan Oleh Badan Usaha Penyelenggaran Sarana/Prasarana Perkeretaapian, a.l: • Penyewaan Aset Kepada Pihak Ke-3 (Tanah, Gedung/Bangunan/Gudang, Reklame/Papan Iklan, Kereta-Makan) • Kerjasama Angkutan dengan Penyelenggara Sarana
Reklame
Pelayanan KA Bagasi
Pelayanan Restorasi KA
Makassar, 25 September 2013
22
KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA
23
DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
Perpres 67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, beserta perubahannya (Perpres 13/2010 dan Perpres 56/2011); Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha. Permenhub no.83/2010 tentang Panduan Kerjasama Pemerintah Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi; Permen Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional no.3/2012 tentang, Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; Peraturan Perundang-Undangan terkait lainnya. Makassar, 25 September 2013
24
PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN UMUM DENGAN SKEMA KPS Tahapan Investasi Perkeretaapian Umum
25
PERKERETAAPIAN BANDARA SOEKARNO HATTA Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) Kementerian Perhubungan (Perkeretaapian Nasional)
Deskripsi Proyek: 1.
2. 3. 4.
Jalur: Bandara Soetta-Pluit-Tanah Abang-Dukuh Atas-Manggarai-Cawang-Halim Perdanakusumah; Panjang jalur: ± 34 Km (elevated track) Lebar sepur: 1435 mm; Headway: ± 10 menit;
Posisi saat ini: 1.
2. 3. 4.
5.
Perjanjian kerjasama antara Direktur Jenderal Perkeretaapian dengan Direktur Utama PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Nomor: HK.201/A.267/DJKA/11/11; PERJ-3/SMI/1111 tanggal 10 November 2011, dan Amandemennya Nomor: HK.201/A.110/DJKA/5/13; PERJ3/SMI/0513 tanggal 2 Mei 2013; PT. SMI (Persero) menyelesaikan Pre Feasibility pada Agustus 2013; Dalam proses penetapan trase oleh Menteri Perhubungan; Dalam proses pengajuan Dukungan Pemerintah untuk Pembebasan tanah dan Jaminan Pemerintah sebelum proses pelelangan; Proses pelelangan/ pengadaan badan usaha direncanakan pada awal tahun 2014.
26
PERKERETAAPIAN BATU BARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Lakutan Stasiun Loading
Puruk Cahu
Tujuan : Mengembangkan perkeretaapian umum di Provinsi Kalimantan Tengah berupa pengangkutan batubara yang menghubungkan Puruk Cahu ke Mangkatib/Batanjung
Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) : Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Depo Buntok
Unloading Batanjung
Deskripsi Proyek: 1. Dikategorikan sebagai perkeretaapian provinsi; 2. Proses pelelangan mengacu kepada peraturan KPS (PPres no. 67/2005 beserta perubahannya); 3. Panjang track sekitar ± 422 Km; 4. Lebar spur 1.435 mm; 5. Mengangkut batu bara dengan kapasitas + 50 juta ton/tahun. Tahapan saat ini : 1. Empat investor dinyatakan lolos PQ 2. Trase sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan (KP 297 Tahun 2013 tentang Persetujuan Penetapan Trase Jalur Kereta Api Umum dari Puruk Cahu Ke Batanjung Melalui Bangkuang) 3. Penyiapan dokumen RFP 4. Proses perizinan di pelabuhan Batanjung 27
PERKERETAAPIAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Penanggung Jawab Proyek Kerjasama : Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Perkeretaapian Provinsi) Deskripsi Proyek : 1. Lebar Sepur Normal 1435mm, tipe rel R60; 2. Kecepatan rencana 120 km/jam; 3. Panjang jalur jalan kereta api 145,292 km pada lintas utama dan 5,18 km pada lintas cabang ke Pelabuhan Garongkong; 4. Terdapat 23 buah stasiun, 31 buah perlintasan jalan dan 26 buah jembatan; 5. Rencana trase KA Makasar-Parepare yang diapit oleh kawasan perbukitan dan tambak milik warga setempat dan berada pada sisi kanan ruas jalan arteri Pangkajene (Maros) – Parepare; 6. Jumlah biaya pelaksanaan pekerjaan sebesar ± Rp. 7 Triliun;
Keterangan : Rencana Trase Jalan KA
Posisi saat ini: 1. Proses penyiapan dokumen pelelangan, termasuk Amdal; 2. Penyiapan proses pembebasan lahan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 28
SIMPULAN
29
SIMPULAN 1. Prinsip-prinsip dalam UU No.23 Tahun 2007, yaitu: multi operator, partisipasi swasta, dan desentralisasi. 2. Menurut fungsinya, perkeretaapian di Indonesia terdiri dari Perkeretaapian umum dan perkeretaapian khusus. 3. Indonesia sangat potensial untuk pengembangan angkutan penumpang maupun angkutan barang dalam kapasitas besar dengan menggunakan kereta api, termasuk Provinsi Sulawesi Selatan. 4. Sumber pembiayaan pemerintah dan pemerintah daerah untuk pembangunan prasarana terbatas, sehingga diperlukan sumber daya dari swasta. 5. Kementerian Perhubungan, (Direktorat Jenderal Perkeretaapian) sangat mendukung investasi perkeretaapian (umum maupun khusus), sehingga diharapkan perkeretaapian di Indonesia dapat berkembang dengan cepat. 30
DITJEN PERKERETAAPIAN - KEMENHUB
TERIMA KASIH
Direktorat Jenderal Perkeretaapian - Kemenhub Jl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta-Pusat http://perkeretaapian.dephub.go.id
Direktorat Jenderal Perkeretaapian
