Penyusunan Analisis Standar Belanja

KATA SAMBUTAN

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan KaruniaNya, sehingga Buku Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) yang telah disusun sejak tahun 2007 oleh Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PSEKP) UGM atas inisiatif APKASI dan didukung oleh GTZ ASSD ini, dapat tersusun dan diterbitkan. Perlu kami sampaikan, bahwa penerbitan buku ini pada prinsipnya hanya untuk membantu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) anggotaAPKASI, untuk dapat lebih memahami dan menerapkan ASB sebagai salah satu instrumen pokok penganggaran berbasis kinerja seperti yang disyaratkan oleh berbagai aturan perundangan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD), seperti PP No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertangungjawaban Keuangan Daerah, PP No. 58 Tahun 2005, Permendagri No 13 Tahun 2006 yang disempurnakan menjadi Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang PKD. Dalam kesempatan ini, perlu kami tegaskan bahwa APKASI tidak bermaksud menjadikan buku ini sebagai satu-satunya Panduan Teknis bagi Pemkab. Buku ini diterbitkan sebagai upaya untuk memberi gagasan awal, hingga terbitnya aturan yang dapat mewujudkan bentuk ASB secara riil. Buku ini menyajikan tools dasar bagi Pemkab untuk melakukan Pengangggaran dengan menggunakan komponen ASB yang riil berdasarkan contoh praktek terbaik yang telah dilakukan oleh beberapa Pemerintah Daerah. Akhirnya, kami berharap buku ASB ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun anggaran yang sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan, sehingga diharapkan tidak terjadi lagi Pengelolaan Keuangan Daerah yang kurang efektif dan efisien. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Direktur Eksekutif

H. Syarifuddin Lubis, S.H

SEKAPUR SIRIH

Teriring Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami menyambut baik atas terbitnya buku yang berjudul “Penyusunan Analisis Standar Belanja: Pengalaman Praktis di Pemerintah Daerah” yang merupakan hasil kerja bersama antara APKASI, GTZ ASSD dan PSEKP UGM. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam buku ini, ada sekitar sebelas aturan perundangan yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menggunakan instrumen Analisa Standar Belanja (ASB) dalam menyusun anggaran. Disebutkan, bahwa tujuan penggunaan ASB ini adalah untuk tersusunnya anggaran berdasarkan kinerja yang akan dicapai dan dapat dinilai kewajarannya secara ekonomi, efisien dan efektif. Bukan anggaran yang hanya berdasarkan perkiraan pengeluaran atau intuisi semata. Perintah aturan perundang-undangan tersebut, tentunya sangat baik dalam rangka menciptakan pengelolaan keuangan di daerah yang ideal. Namun masalahnya, tak satu pun aturan tersebut diikuti oleh sebuah petunjuk pelaksanaan ataupun petunjuk teknis yang secara rinci dapat menjelaskan bentuk riil dari ASB tersebut. Oleh karena itu, berangkat dari masalah tersebut di atas, sekali lagi kami menyambut baik kehadiran buku ini, dengan harapan kehadiran buku ini dapat membantu Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD yang lebih transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan perundangudangan. Demikian kami sampaikan, semoga Buku ini benar-benar bermanfaat bagi Pemerintah Daerah. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Ketua Umum

DR. MP. Tumanggor

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmatNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan buku ini. Seperti kita ketahui, Analisis Standar Belanja atau ASB sebagai salah satu instrumen anggaran berbasis kinerja ini telah diamanatkan sejak tahun 2000 dalam Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Dalam PP tersebut istilah yang digunakan adalah Standar Analisis Belanja (SAB). ASB atau Analisis Standar Belanja adalah salah satu instrumen anggaran kinerja untuk menilai kewajaran besaran anggaran suatu kegiatan dengan beban kerjanya. Sampai dengan saat buku ini disusun, sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia belum menerapkan ASB dalam penyusunan anggarannya. Berangkat dari kondisi di atas maka buku ini dibuat. Buku ini berisi pengalamanpengalaman pemerintah daerah di Indonesia yang telah menerapkan ASB dalam penyusunan anggarannya. Langkah-langkah yang ditempuh oleh pemda-pemda tersebut dalam menyusun dan menerapkan ASB dijelaskan secara detil dalam buku ini. Pengalaman-pengalaman tersebut tentunya perlu dibagi dan diketahui oleh pemerintah daerah lainnya agar terjadi proses pembelajaran di antara pemerintah daerah di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan akan terciptalah sebuah praktek terbaik dalam proses penganggaran di pemerintah daerah. Tak ada gading yang tak retak. Buku ini mungkin masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Untuk itu, kepada berbagai pihak diharapkan sumbang sarannya demi penyempurnaan buku ini. Kepada berbagai pihak terutama APKASI dan GTZ melalui proyek Advisory Services Support for Decentralization (ASSD) yang telah membantu selama proses penyusunan buku ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga buku ini bermanfaat bagi terciptanya pengelolaan keuangan yang baik di Indonesia.

Yogyakarta, 5 Januari 2009 Ketua Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (PSEKP UGM)

Wihana Kirana Jaya, Ph.D, M.Soc.Sc

DAFTAR ISI Kata Sambutan Sekapur Sirih Kata Pengantar

i ii iii

DAFTAR ISI

v

BAB 1

1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

1

2. Permasalahan

2

3. Tujuan

4

BAB 2 LANDASAN HUKUM DAN LANDASAN TEORI ASB

5

1. Anggaran Berbasis Kinerja

5

2. Definisi ASB

7

3. Dasar Hukum

7

4. Manfaat

10

5. Posisi ASB dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

10

6. Perilaku Belanja

11

7. Pola Perilaku dan Fungsi Belanja

14

BAB 3 FORMAT DAN CARA PENGGUNAAN ASB

21

1. Format ASB

21

2. Cara Penggunaan ASB

25

BAB 4 METODE PENGEMBANGAN ASB

29

1. Asumsi Dasar Penyusunan ASB

29

2. Tahapan Penyusunan ASB

29

v

BAB 5 STUDI KASUS PENYUSUNAN ASB

49

1. Pemerintah Kabupaten Sleman

49

2. Pemerintah Kabupaten Samosir

52

3. Pemerintah Kota Salatiga

57

4. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

61

BAB 6 KASUS KHUSUS PENGOLAHAN DATA

69

1. Ketika Data Cukup Tetapi Hasil Regresi Tidak Signifikan

69

2. Ketika Data Yang Di Miliki Terbatas

74

BAB 7 PENYESUAIAN ASB PADA TAHUN BERIKUTNYA

79

1. Penyesuaian Inflasi/Deflasi

79

2. Kebijakan Pimpinan Daerah

87

3. Penyesuaian Gabungan Antara Inflasi/Deflasi dan Kebijakan Pimpinan Daerah

91

BAB 8 CONTOH-CONTOH ASB DARI BEBERAPA PEMDA

96

1. Pemerintah Kabupaten Bogor

96

2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

98

3. Pemerintah Kabupaten Pati

99

4. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul

101

5. Pemerintah Kota Salatiga

103

6. Pemerintah Provinsi Gorontalo

106

BAB 9 PERTANYAAN-PERTANYAAN YANG SERING MUNCUL (PSM)

108

LAMPIRAN

vi

BAB 1 PENDAHULUAN 1.

LATAR BELAKANG

A

nalisis Standar Belanja (ASB) sudah diperkenalkan kepada Pemerintah Daerah dalam Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Istilah yang

digunakan dalam PP No. 105 tersebut adalah Standar Analisa Belanja atau SAB yang mempunyai makna penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan. Berdasarkan PP No. 105/2000 tersebut Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan pedoman operasional dalam bentuk Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

Daerah

.

Namun,

Kepmendagri

tersebut

belum

menunjukkan

wujud/bentuk Standar Analisa Belanja. Pada Tahun 2004 keluarlah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Dalam UU No. 32 tersebut dikenalkan istilah baru yaitu Analisis Standar Belanja (ASB) yang mempunyai maksud dan istilah yang sama dengan Standar Analisa Belanja (SAB) yaitu penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Selanjutnya, terbitlah PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. PP No. 58 tahun 2005 ini kemudian dijabarkan lagi dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Tahun 2007 terbitlah Permendagri No. 59 tahun 2007 sebagai penyempurnaan atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam regulasi-regulasi tersebut selalu disebutkan bahwa ASB

-1-

Bab 1

Pendahuluan

merupakan salah satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja. Walaupun regulasi-regulasi tersebut mengamanatkan ASB, tetapi ternyata regulasi-regulasi tersebut belum menunjukkan secara riil dan operasional tentang ASB. Akibatnya, ASB menjadi sesuatu yang abstrak bagi Pemerintah Daerah di Indonesia.

2.

PERMASALAHAN

Dasar hukum telah mensyaratkan perlunya ASB oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD. Namun, hal ini tidak diimbangi dengan bentuk perwujudan ASB secara riil yang diperkenalkan oleh peraturan-peraturan tersebut kepada Pemerintah Daerah. Akibat dari tidak adanya wujud ASB secara riil tersebut maka timbullah berbagai

macam

masalah

dalam

penyusunan

APBD.

Berikut

ini

akan

disampaikan masalah-masalah klasik dalam penyusunan APBD. a. Penentuan anggaran secara incremental; Anggaran bersifat incremental : yaitu anggaran yang hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang telah ada sebelumnya dengan menggunakan data dua tahun sebelumnya sebagai dasar dan tidak ada kajian yang mendalam terhadap data tersebut. Contoh: Tahun 2006 Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan Kegiatan Pengadaan CPNSD sebesar Rp. 150 juta rupiah dan di tahun 2007 melaksanakan Kegiatan Pengadaan CPNSD juga. Diperkirakan pada tahun 2007 diprediksikan terjadi kenaikan hanya sebesar 8 %, maka besarnya anggaran kegiatan tersebut pada tahun 2007 adalah sebesar 150 juta x 108% = 162 juta, sedangkan rincian belanjanya adalah sama seperti tahun lalu. b. Penentuan anggaran dipengaruhi oleh ‘NAMA’ Kegiatan; Seringkali besarnya anggaran dipengaruhi oleh nama. Ketika sebuah kegiatan menggunakan istilah ‘kebarat-baratan’ maka biasanya akan mendapatkan alokasi anggaran yang lebih besar dibandingkan kegiatan yang sejenis dengan menggunakan nama lokal.

Penyusunan ASB

2

Bab 1

Pendahuluan

Contoh : Dinas Pariwisata mengadakan kegiatan Pameran dengan jumlah stan sebanyak 100, sementara itu Dinas Perdagangan dan Koperasi juga mengadakan kegiatan yang sejenis dengan nama Expo dengan jumlah 100 stan pula. Ketika kegiatan tersebut diberi nama Pameran maka oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp. 150 juta dan ketika kegiatan tersebut diberi nama Expo maka akan mendapatkan anggaran sebesar Rp. 500 juta. c. Penentuan anggaran dipengaruhi oleh ‘SIAPA’ yang mengajukan anggaran; Penentuan besar-kecilnya anggaran acap kali dipengaruhi oleh ‘SIAPA’ yang mengajukan anggaran tersebut. Jika yang mengajukan tersebut adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ‘powerfull’ maka SKPD tersebut akan mendapatkan alokasi anggaran yang lebih tinggi dibandingkan SKPD ‘kecil’ meskipun jenis dan beban kerja kegiatan adalah sama. Contoh : Kegiatan Bimbingan Teknis dengan jumlah 30 peserta dan dilaksanakan selama 2 hari. Ketika SKPD Bappeda yang melaksanakan maka, misalnya akan dianggarkan sebesar Rp. 150 juta, sedangkan jika yang mengusulkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dianggarkan Rp. 50 juta. Hal ini dapat terjadi karena, Bappeda sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah lebih powerfull dibandingkan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bukan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Berdasarkan masalah klasik tersebut, maka masalah-masalah yang muncul ketika ASB tidak digunakan dalam penganggaran keuangan daerah adalah : •

Plafon anggaran kegiatan pada

PPAS ditetapkan menggunakan

“intuisi”. •

Sulit menilai kewajaran beban kerja dan biaya suatu kegiatan

•

Penyusunan dan penentuan anggaran menjadi subjektif

•

Dua atau lebih kegiatan yang sama mendapat alokasi yang berbeda

•

Tidak memiliki argumen yang kuat jika “dituduh” melakukan pemborosan.

Penyusunan ASB

3

Bab 1

Pendahuluan

•

3.

Penyusunan anggaran “MOLOR”

TUJUAN

Anggaran daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi menduduki posisi yang sangat penting. Namun saat ini kualitas perencanaan Anggaran Daerah yang digunakan masih relatif lemah. Proses perencanaan Anggaran Daerah dengan paradigma lama cenderung lebih dominan. Lemahnya perencanaan anggaran juga diikuti dengan ketidakmampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan Daerah secara berkesinambungan, sementara di pihak lain pengeluaran terus meningkat secara dinamis, tetapi tidak disertai dengan penentuan skala prioritas dan besarnya plafon anggaran. Keadaan tersebut pada akhirnya memunculkan kemungkinan underfinancing atau overfinancing, yang semuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas Unit-unit Kerja Pemerintah Daerah. Untuk menghindari permasalahan yang timbul di atas dan agar pengeluaran Anggaran Daerah berdasarkan pada kewajaran ekonomi, efisien, dan efektif, maka Anggaran Daerah harus disusun berdasarkan kinerja yang akan dicapai oleh Daerah. Dengan menggunakan Anggaran Kinerja tersebut, maka Anggaran Daerah akan lebih transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu instrumen yang diperlukan untuk menyusun Anggaran Daerah dengan pendekatan kinerja adalah ASB. Tujuan

penyusunan

pedoman

teknis

penyusunan

ASB

adalah

untuk

menjembatani kesenjangan antara praktek yang berlangsung dengan kondisi ideal yang diamanatkan oleh regulasi. Diharapkan pedoman teknis ini dapat ‘membumikan’ ASB sehingga dapat diwujudkan dan dilaksanakan secara riil oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Penyusunan ASB

4

BAB 2 LANDASAN HUKUM DAN LANDASAN TEORI ANALISIS STANDAR BELANJA 1.

ANGGARAN BERBASIS KINERJA

B

erdasarkan kamus besar bahasa indonesia, “kinerja” memiliki beberapa arti, seperti prestasi, tingkat capaian, realisasi dan pemenuhan. Kebanyakan terminologi mengacu pada dampak tujuan tindakan publik, tetapi beberapa berhubungan secara subyektif dengan tingkat kepuasan

yang dirasakan sebagai suatu hasil dari suatu tindakan. Perlu dipahami bahwa konsep kinerja harus dianggap sebagai sebuah alat/instrumen untuk mencapai tujuan dan bersifat relatif atau dapat diperbandingkan baik terhadap waktu, terhadap daerah atau SKPD lain. Anggaran dengan pendekatan prestasi kerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan hasil kerja dan output dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan. Setiap dana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan harus didasarkan atas hasil dan output yang jelas dan terukur. Ini merupakan pembeda utama antara anggaran kinerja dengan anggaran tradisional yang pernah diterapkan sebelumnya yang lebih mempertanggungjawabkan input yang direncanakan dengan input yang dialokasikan. Mengacu pada definisi di atas, penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja pada dasarnya sudah dilakukan sejak pemerintah daerah mengajukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) harus ditentukan secara tegas mengenai besaran hasil dan outputnya. Namun, penyusunan

anggaran

berdasarkan

prestasi

kerja

akan

terlihat

secara

operasional pada saat setiap SKPD mengajukan RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah). Dalam Pasal 39 ayat (1) sampai (3)

-5-

Bab 2

Landasan Hukum dan Landasan Teori ASB

Permendagri No. 13 tahun 2006 secara jelas menyatakan bahwa “Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.” Untuk mengimplementasikan anggaran berdasarkan prestasi kerja , pemerintah daerah perlu melengkapi diri dengan instrumen lain seperti capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Terdapat beberapa indikator yang secara umum dijadikan ukuran pencapaian kinerja dalam pengelolaan anggaran daerah. Dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, indikator kinerja diukur berdasarkan input, output, hasil, manfaat dan dampak. Namun berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, indikator kinerja dibatasi menjadi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome). Input adalah seluruh sumberdaya yang digunakan untuk menghasilkan output. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Indikator-indikator kinerja di atas, pada dasarnya tidak bisa memberikan penjelasan yang berarti tentang kinerja melainkan semata menjelaskan keterkaitan proses yang logis antara input, output dan outcome atau yang biasa disebut kerangka kerja logis. Indikator yang digunakan tidak mampu menjelaskan apakah kinerja kita sudah semakin baik ataukah semakin buruk? Indikator yang digunakan bahkan tidak akan mampu menjawab apakah program dan kegiatan tersebut menyentuh kepentingan publik/masyarakat atau tujuan jangka menengah dan jangka panjang lainnya. Indikator tersebut hanya mampu menjelaskan bahwa untuk setiap input yang digunakan adalah sejumlah output yang dihasilkan dan sejumlah outcome pada level program. Mengingat kinerja bersifat relatif, maka harus ada data pembanding (benchmark). Dengan adanya data pembanding, memungkinkan untuk menilai apakah program dan kegiatan yang direncanakan lebih efisien dan lebih efektif

Penyusunan ASB

6

Bab 2


dibandingkan dengan data pembanding tersebut atau program dan kegiatan yang sama di tahun sebelumnya. Suatu program atau kegiatan dikatakan semakin efisien jika untuk mencapai output tertentu diperlukan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan data dasar (benchmark) atau dengan biaya tertentu akan diperoleh output yang lebih besar dibandingkan data dasar dan sebaliknya. Efektivitas dapat dilihat dengan membandingkan rencana output terhadap rencana hasil, jika dengan rencana output tertentu akan mampu dicapai hasil yang lebih besar atau dengan target hasil tertentu akan dicapai dengan output yang lebih kecil dibandingkan dengan data dasar, maka program dan kegiatan tersebut dikatakan semakin efektif.

2.

DEFINISI ANALISIS STANDAR BELANJA

Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja. ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Satuan Kerja dalam satu tahun anggaran. Penerapan ASB pada dasarnya akan memberikan manfaat antara lain: (1) Dapat menentukan kewajaran belanja untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tupoksinya; (2) Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran; (3) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah; (4) Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan (5) Unit kerja mendapat keleluasaan yang lebih besar untuk menentukan anggarannya sendiri.

3.

DASAR HUKUM

A.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 167 ayat 3 “Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja; dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Penyusunan ASB

7

Bab 2

B.


Penjelasan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 167 ayat 3: -

Yang dimaksud dengan Analisa Standar Belanja (ASB) adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

C.

Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 20 ayat 2 “Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah, dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya”.

D.

Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pasal 20 ayat 2: -

Yang dimaksud dengan standar analisa belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan.

D.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 39 ayat 2, “Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal”.

E.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 41 ayat 3, “Pembahasan oleh tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal”.

F.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89 ayat 2 : “Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :

Penyusunan ASB

8

Bab 2


-

dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga”.

G.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 93 : (1) Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. (2) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

H.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 100 ayat 2 “Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA (Prioritas dan Plafon Anggaran), prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD”.

I.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 89 ayat 2 : “Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup : -

dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

J.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 100 ayat 2 : “Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menelaah:

Penyusunan ASB

9

Bab 2


-

kesesuaian rencana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga;

K.

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, (Romawi III) Teknis Penyusunan APBD No. 4 : ” Substansi Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan daerah (RKA-PPKD)

kepada Satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD)lebih disederhanakan, hanya memuat prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait, alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD, batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD dan dokumen sebagai lampiran Surat Edaran dimaksud meliputi KUA, PPAS, Analisis Standar Belanja, dan Standar Satuan Harga.

4.

MANFAAT

Manfaat yang dapat diperoleh dari Pemerintah Daerah ketika menggunakan Analisis Standar Belanja adalah sebagai berikut : a. Penetapan plafon anggaran pada saat Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menjadi obyektif tidak lagi berdasarkan “intuisi” b. Dapat menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan suatu kegiatan. c. Meminimalisir

terjadinya

pengeluaran

yang

kurang

jelas

yang

menyebabkan inefisiensi anggaran. d. Penentuan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas. e. Penentuan besaran alokasi setiap kegiatan menjadi objektif. f. Memiliki argumen yang kuat jika “dituduh” melakukan pemborosan. g. Penyusunan anggaran menjadi lebih tepat waktu.

5.

POSISI ASB DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ASB memiliki peran yang penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu : Penyusunan ASB

10

Bab 2


a. Tahap Perencanaan ASB dapat digunakan pada saat perencanaan keuangan daerah. ASB dapat dipergunakan pada saat musrenbang, rencana jangka panjang (renja), dan pada saat penentuan prioritas. Pada tahap-tahap tersebut ASB digunakan untuk menentukan pagu indikatif dari kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat. b. Tahap Penganggaran ASB digunakan pada saat proses perencanaan anggaran. ASB merupakan pendekatan yang digunakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi usulan program, kegiatan, dan anggaran setiap satuan kerja dengan cara menganalisis beban kerja dan biaya dari usulan program atau kegiatan yang bersangkutan. ASB digunakan pada saat mengkuantitatifkan program dan kegiatan setiap SKPD menjadi RKA-SKPD. RKA-SKPD berisi rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan beserta usulan anggaran yang akan digunakan. Untuk mengetahui beban kerja dan beban biaya yang optimal dari setiap usulan program atau kegiatan yang diusulkan, langkah yang dilakukan adalah dengan menggunakan formula perhitungan ASB yang terdapat pada masing-masing jenis ASB. c. Tahap Pengawasan/Pemeriksaan Pada

tahap

pengawasan/pemeriksaan,

pengawas/pemeriksa

dapat

menggunakan ASB untuk menentukan batasan mengenai pemborosan / kerugian negara. Apabila penganggaran belanja melebihi ASB maka disebut pemborosan.

6.

PERILAKU BELANJA

Sebagian besar keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah memerlukan informasi belanja yang didasarkan pada perilakunya. Oleh sebab itu perlu diketahui penggolongan belanja atas dasar perilakunya. Yang dimaksud dengan perilaku belanja adalah pola perubahan belanja dalam kaitannya dengan Penyusunan ASB

11

Bab 2


perubahan target kinerja atau aktivitas pemerintah daerah ( misalnya, jumlah peserta dan jumlah hari dalam kegiatan bimbingan teknis). Besar-kecilnya belanja dipengaruhi oleh besar-kecilnya target kinerja kegiatan/aktivitas pemerintah daerah. Belanja dapat digolongkan atas belanja variabel, belanja tetap dan belanja semi variabel dan atau belanja semi tetap. Berikut ini penjelasan masing-masing jenis belanja tersebut. a.

Belanja Variabel

Belanja variabel adalah belanja-belanja yang totalnya selalu berubah secara proporsional (sebanding) dengan perubahan target kinerja kegiatan pemerintah daerah. Besar-kecilnya total belanja variabel dipengaruhi oleh besar-kecilnya target kinerja. Contoh jenis belanja ini antara lain belanja sewa stand per meter persegi, belanja sewa gedung per hari, dan lain sebagainya. Contoh Untuk melatih peserta pelatihan teknis diperlukan belanja sebesar Rp 500,00 per orang/hari. Berdasarkan data tersebut belanja total untuk beberapa jumlah peserta adalah sebagai berikut: Jumlah Peserta

Belanja Per Peserta

Belanja Total

10

Rp 500,00

Rp 5.000,00

20

Rp 500,00

Rp 10.000,00

30

Rp 500,00

Rp 15.000,00

40

Rp 500,00

Rp 20.000,00

50

Rp 500,00

Rp 25.000,00

Hubungan antara peserta belanja total dengan jumlah peserta tersebut dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut :

Penyusunan ASB

12

Bab 2


Belanja Variabel Total Rp25.000,00 Rp20,000,00 Rp15.000,00 Rp10.000,00 Rp5.000,00 0

10

20

30

40

50

Jumlah Peserta

Pada grafik tersebut nampak hubungan antara belanja total dengan jumlah peserta. Pada saat jumlah peserta sama dengan nol, maka belanja total sama dengan nol. Jika jumlah peserta 10 orang, maka belanja total adalah Rp 5.000,00. Jika jumlah peserta bertambah menjadi 20 orang, maka belanja total menjadi Rp10.000,00. Demikian seterusnya belanja total akan selalu berubah secara sebanding dengan perubahan jumlah peserta (yaitu setiap perubahan satu orang jumlah peserta akan berpengaruh terhadap belanja sebesar Rp500,00). Dari contoh tersebut di atas belanja total selalu berubah sebanding dengan jumlah peserta, akan tetapi belanja total setiap peserta jumlahnya tetap (tidak berubah) pada setiap tingkat target kinerja. Dengan perkataan lain, belanja variabel total mempunyai perilaku selalu berubah sesuai dengan perubahan target kenrja, sedangkan belanja veriabel per unit mempunyai perilaku tetap, meskipun target kinerja berubah. b.

Belanja Tetap

Penyusunan ASB

13

Bab 2


Belanja tetap adalah belanja-belanja yang di dalam jarak kapasitas (range of capacity) tertentu totalnya tetap, meskipun target kinerja pemerintah daerah berubah-ubah. Sejauh tidak melampaui kapasitas, belanja tetap total tidak dipengaruhi oleh besar-kecilnya target kinerja pemerintah daerah. Contoh belanja tetap adalah belanja gaji pegawai pemerintah daerah. Besar kecilnya belanja pegawai tidak dipengaruhi oleh banyak sedikitnya kegiatan

yang

dilaksanakan oleh pemerintah daerah Jarak kapasitas adalah serangkaian tingkat target kinerja pemerintah daerah yang dapat dicapai tanpa menambah kapasitas. Misalnya, berdasarkan contoh di atas jarak kapasitas atau sering pula disebut jarak relevan adalah beban kerja melatih dengan jumlah peserta antara nol peserta sampai 50 peserta. Jika pemerintah daerah mengadakan bimbingan teknis dengan peserta sampai dengan 50 orang, maka belanja honor panitia adalah X rupiah. Berapapun jumlah peserta, selama berada pada rentang kapasitas antara 1 sampai 50 orang maka belanja honor panitia adalah X rupiah. Namun, jika peserta peserta melebihi rentang kapasitas, misalnya 60 orang, maka belanja honor panitia akan lebih dari X rupiah karena pemerintah daerah harus menambah jumlah panitia. c.

Belanja Semi Variabel

Belanja Semi Variabel adalah belanja-belanja yang totalnya selalu berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan target kinerja kegiatan pemerintah daerah. Berubahnya belanja ini tidak dalam tingkat perubahan yang konstan. Belanja ini dapat dikelompokkan pada yang tingkat perubahannya semakin tinggi dan tingkat perubahannya semakin rendah. Dalam belanja semi variabel ini terkandung unsur belanja tetap dan unsur belanja variabel.

6.

POLA PERILAKU DAN FUNGSI BELANJA

Perubahan belanja total sebagai akibat dari perubahan target kinerja pemerintah daerah ada 3 macam pola yaitu : a. Jumlah tetap, meskipun target kinerja kegiatan berubah (belanja tetap).

Penyusunan ASB

14

Bab 2


b. Jumlah berubah secara proporsional dengan perubahan target kinerja kegiatan (belanja variabel). c. Jumlah berubah tidak sebanding dengan perubahan target kinerja kegiatan (belanja semi variabel). Untuk keperluan perencanaan dan pengendalian belanja, pemerintah daerah harus mengetahui pola perilaku masing-masing belanja. Penentuan pola perilaku belanja berkaitan dengan pemisahan belanja ke dalam unsur belanja tetap dan belanja variabel. Dengan kata lain belanja yang dipisahkan tersebut merupakan belanja yang semi variabel dan atau belanja semi tetap. Untuk menggambarkan hubungan antara belanja total dengan target kinerja kegiatan pemerintah daerah, pada umumnya dinyatakan dengan fungsi belanja sebagai berikut: Belanja Total = Belanja Tetap Total + Belanja Variabel Total Belanja variabel total jumlahnya dipengaruhi oleh besar-kecilnya target kinerja kegiatan. Dengan perkataan lain belanja variabel total merupakan hasil perkalian antara belanja variabel per unit dengan target kinerja kegiatan. Dengan demikian fungsi belanja tersebut di atas dapat pula dinyatakan sebagai berikut :

Belanja Total

=

Belanja Tetap Total

+

Belanja Variabel per Unit x target kinerja kegiatan

Jika, Belanja Total

Dinyatakan dengan simbol Y

Target kinerja Kegiatan

Dinyatakan dengan simbol X

Belanja Tetap Total

Dinyatakan dengan simbol a

Belanja Variabel Per unit

Dinyatakan dengan simbol b

Maka fungsi belanja tersebut dapat diformulasikan sebagai Y = a + b.X

Penyusunan ASB

15

Bab 2

7.


METODE PENENTUAN POLA PERILAKU BELANJA

Untuk menentukan pola perilaku belanja sebagaimana dinyatakan dalam bentuk fungsi tersebut di atas ada berbagai metode/pendekatan. Dari metode yang sederhana sampai pada metode yang kompleks atau sulit. Dari perhitungan yang paling sederhana sampai penggunaan statistik matematika yang rumit dan bahkan dengan menggunakan komputer. Secara umum ada tiga pendekatan dalam menentukan pola perilaku belanja. Ketiga pendekatan itu adalah pendekatan intuisi, pendekatan analisis enjinering, dan pendekatan analisis data belanja masa. Pendekatan intuisi merupakan pendekatan yang didasarkan intuisis pembuat keputusan. Intuisi tersebut bisa didasari atas surat-surat keputusan, kontrakkontrak kerja dengan pihak lain dan sebagainya. Pendekatan Analisis Enjinering merupakan pendekatan yang didasarkan pada hubungan fisik yang jelas antara masukan (input) dengan keluaran (output). Misalnya, jika pemerintah daerah melakukan kegiatan bimbingan teknis maka diketahui bahwa akan memerlukan sebuah lima orang panitia, dua buah komputer, 10 rim kertas, dan lain sebagainya. Pendekatan ini memang teliti namun seringkali memerlukan waktu dan belanja yang relatif tinggi. Pendekatan Analisis Data Belanja Masa Lalu merupakan pendekatan yang didasarkan pada data belanja masa lalu. Pendekatan ini berasumsi bahwa belanja di masa akan datang sama perilakunya dengan belanja di masa yang lalu. Data belanja masa lalu dianalisis untuk mengetahui perilaku masingmasing belanja. Ada beberapa metode untuk menentukan pola perilaku belanja dangan analisis perilaku belanja masa lalu, antara lain : a. Metode Titik Tertinggi dan Titik Terendah (high-low method) b. Metode Kuadrat Terkecil (least square method)

Penyusunan ASB

16

Bab 2


Berikut akan dikemukakan masing-masing metode tersebut. a.

Metode Titik Tertinggi dan Titik Terendah (High and Low Point Method)

Cara menentukan pola perilaku belanja dengan metode ini adalah menganalisis belanja masa lalu pada target kinerja kegiatan yang tertinggi dan target kinerja kegiatan yang terendah. Contoh: Belanja reparasi dan pemeliharaan kendaraan roda dua adalah sebagai berikut :

Nama SKPD

Jumlah Kendaraan (unit)

SKPD A SKPD B SKPD C SKPD D SKPD E SKPD F SKPD G SKPD H SKPD I SKPD J SKPD K SKPD L

Belanja Reparasi & Pemeliharaan (000)

150 200 250 300 275 225 175 125 100 120 160 220

Rp 175.000,00 Rp 200.000,00 Rp 225.000,00 Rp 250.000,00 Rp 237.000,00 Rp 212.500,00 Rp 187.500,00 Rp 162.500,00 Rp 150.000,00 Rp 160.000,00 Rp 180.000,00 Rp 210.000,00

Berdasarkan data tersebut di atas, beban kinerja tertinggi adalah SKPD D yaitu 300 unit dengan belanja Rp250.000.000 sedangkan beban kinerja terendah adalah SKPD I yakni 100 unit dengan belanja Rp150.000.000. Selanjutnya beban kinerja dan belanja pada kedua titik tertinggi dan terendah dianalisis dengan cara menghitung selisih di antara keduanya. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

SKPD D

300 unit

Belanja Reparasi & Pemeliharaan Rp250.000.000

SKPD I

100 unit

Rp 150.000.000

Bulan

Beban Kerja

Keterangan Tertinggi Terendah

Penyusunan ASB

17

Bab 2


200 unit

Rp 100.000.000

Selisih

Selisih tersebut merupakan unsur variabel dari belanja yang bersangkutan. Selisih per unit yakni dengan membagi selisih belanja dengan selisih beban kerja merupakan belanja variabel per unit atau dalam fungsi belanja tersebut di atas dinyatakan dengan simbol b. Dengan demikian: b = Rp100.000.000

= Rp500.000

200 Untuk a (belanja tetap total) dihitung dengan cara menghitung selisih antara total belanja dengan belanja variabel. Sebagai contoh untuk belanja SKPD D maka akan dihitung sebagai berikut: Total Belanja (Y)

= Rp250.000.000

Total Belanja Variabel = Rp 500.000x 300 = Rp150.000.000 Total Belanja Tetap (a)

= Rp100.000,00

Dengan demikian fungsi belanja reparasi dan pemeliharaan dapat dinyatakan sebagai berikut: Y = 100.000 + 500.000 . x Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa dalam metode titik tertinggi dan titik terendah yang pertama kali ditentukan adalah belanja variabel. Setelah belanja variabel per unit dapat ditentukan baru ditentukan belanja tetapnya. b.

Metode Kuadrat Terkecil (Least-Square Method)

Penentuan pola perilaku belanja menurut metode ini adalah dengan menentukan total belanja tetap dan belanja variabel per unit dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Penyusunan ASB

18

Bab 2


n ∑xy - ∑x ∑y b= n∑ x2 –(∑x)2 ∑y – b ∑x a= n Dalam analisis yang lebih mendalam, sebelum sesuatu belanja ditentukan sebagai suatu fungsi dari hal tertentu, terlebih dulu dilakukan analisis regresi korelasi. Bahkan dalam analisis regresi ada kemungkinan menggunakan regresi berganda.

Penyusunan ASB

19

BAB 3 FORMAT DAN CARA PENGGUNAAAN ANALISIS STANDAR BELANJA 1.

FORMAT ANALISIS STANDAR BELANJA

B

erdasarkan definisi ASB yang terdapat dalam PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 39 ayat 2 menyebutkan bahwa “Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal”, maka format ASB yang dikembangkan adalah sebagai berikut ini :

- 21 -

Bab 3

Format dan Cara Penggunaan ASB

ASB–011 PENYELENGGARAAN PELATIHAN /BIMBINGAN TEKNIS Deskripsi: Penyelenggaraan Pelatihan Teknis/Bimbingan Teknis merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah dan kepada masyarakat untuk memperoleh keahlian tertentu. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Peserta dan jumlah hari pelatihan. Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp. 1.162.850,00 per Kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp. 355.600,00 per Jumlah peserta Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 1.162.850,00 + (Rp. 355.600,00 x Jumlah peserta x jumlah hari) Alokasi Obyek Belanja ASB 001 : No.

Keterangan

Batas Bawah

Rata- rata

Batas Atas

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Belanja Honorarium PNS Belanja Honorarium Non PNS Belanja bahan material Belanja bahan habis pakai Belanja Jasa kantor Belanja cetak & penggandaan Belanja sewa Belanja Makan & minum

0.00%

18.33%

41.51%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

9.71% 5.74% 9.87% 22.51% 12.13% 0.69% 12.32%

27.03% 27.93% 41.31% 70.77% 64.27% 2.54% 26.59%

9.

Belanja.Perjalanan dinas

0.00%

8.70%

22.68%

Penjelasan atas masing-masing komponen ASB adalah sebagai berikut : a.

Kode dan Nama Jenis ASB ; Kode dan Nama Jenis ASB adalah kode urutan dan nama jenis per ASB yang digunakan agar memudahkan dalam mencari jenis ASB yang sesuai dengan kegiatan yang akan disusun anggarannya. Kode urutan serta nama jenis ASB dapat disusun berdasarkan urutan abjad agar memudahkan dalam penggunaannya. Contoh : ASB–011 PENYELENGGARAAN PELATIHAN /BIMBINGAN TEKNIS

Penyusunan ASB

22

Bab 3


b.

Deskripsi ; Deskripsi adalah penjelasan detil operasional peruntukan dari ASB. Deskirpsi digunakan agar memudahkan dalam mengelompokkan kegiatan-kegiatan

yang

dilakukan

dan

juga

memberikan

kemudahan ketika menggunakan ASB dalam penyusunan anggaran. Deskripsi ASB merupakan penjelasan detil operasional dari nama ASB. Dengan memahami deskripsi maka pengguna ASB akan mendapatkan

keyakinan

memadai

mengenai

’ketepatan’

penggunaan ASB atas kegiatannya. Contoh : Deskripsi: Penyelenggaraan Pelatihan Teknis/Bimbingan Teknis merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah dan kepada masyarakat untuk memperoleh keahlian tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan keahlian untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama satuan kerja perangkat daerah serta masyarakat luas. c.

Pengendali Belanja (Cost Driver); Pengendali Belanja adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan. Faktor-faktor ini tentunya merupakan beban kerja riil dari kegiatan yang dimaksud. Contoh : Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Peserta dan jumlah hari pelatihan.

d.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (fixed cost): Satuan pengendali belanja tetap merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan. Belanja tetap ini tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.

Besarnya

nilai

satuan

pengendali

belanja

tetap

merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan dimana penyusun anggaran tidak boleh melebihi nilai tersebut, namun diperbolehkan apabila menentukan belanja tetap dibawah nilai yang ditetapkan.

Penyusunan ASB

23

Bab 3


Contoh : Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp. 1.162.850,00 per Kegiatan e.

Satuan Pengendali Belanja Variabel (variable cost): Menunjukkan besarnya perubahan belanja variabel untuk masingmasing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan. Contoh : Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp. 355.600,00 per Jumlah peserta

f.

Rumus Perhitungan Belanja Total: Merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan. Formula ini merupakan penjumlahan antara fixed cost dan variable cost. Contoh : Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 1.162.850,00 + (Rp. 355.600,00 x Jumlah peserta x jumlah hari)

g.

Alokasi Objek Belanja ; Berisikan macam-macam objek belanja, proporsi batas bawah, proporsi rata-rata dan proporsi batas atas dari total belanja. Objek belanja disini adalah objek belanja yang hanya diperbolehkan dipergunakan dalam ASB yang bersangkutan. Batas bawah adalah proporsi terendah dari objek belanja yang bersangkutan. Rata-rata adalah proporsi rata-rata dari objek belanja tersebut untuk seluruh SKPD di Pemerintah Daerah tersebut. Batas atas adalah proporsi tertinggi yang dapat dipergunakan dalam objek belanja. Maksud akan adanya batas atas dan batas bawah adalah untuk memberikan

keleluasaan

kepada

pengguna

anggaran

untuk

menentukan besaran dari masing-masing objek belanja. Hal ini Penyusunan ASB

24

Bab 3


untuk mengakomodasi sistem pengelolaan keuangan daerah yang telah didesentralisasikan ke SKPD. Dengan demikian ASB tersebut akan

mampu

mengendalikan

belanja

sekaligus

memberikan

keleluasaan kepada penggunanya. Berdasarkan format tersebut, maka format ASB tersebut di desain agar

dapat

mengendalikan

keleluasaan/fleksibilitas

belanja

kepada

sekaligus

penggunanya.

memberikan Pengendalian

belanja terlihat pada formula total belanja dan jumlah macam belanja yang diperkenankan, sedangkan keleluasaan tampak pada adanya batas atas dan batas bawah dalam penentuan besaran objek belanja.

2.

CARA PENGGUNAAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Berikut disampaikan cara penggunaan ASB di dalam penyusunan anggaran. Misalnya ASB yang akan dipakai sebagai contoh adalah ASB yang tercantum di depan. Langkah-langkah penggunaannya adalah sebagai berikut : 1. Pastikan bahwa kegiatan tersebut telah tercantum dalam Kebijakan Umum APBD atau Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. 2. Temukan ASB yang sesuai dengan rencana kegiatan yang akan di susun. Kesesuaian ASB dengan rencana kegiatan dapat dikatakan dari mempelajari deskripsi ASB. Misal, anda akan melakukan kegiatan pelatihan teknis untuk guru-guru ekonomi dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang selama 4 hari. Dari daftar ASB dapat diketahui bahwa kegiatan tersebut masuk dalam kelompok ASB-005 BIMBINGAN ATAU PELATIHAN TEKNIS. 3. Dari ASB yang anda temukan tersebut, maka anda dapat menentukan maksimum total biaya untuk kegiatan tersebut berdasarkan rumus yang ada. Misal, rumus total biaya = Rp. 1.162.850,00 + (Rp. 355.600,00 x Jumlah peserta x jumlah hari). Dari rumus tersebut dihitung total biaya sebagai beikut: Total Biaya = Rp. 1.162.850,00 + (Rp. 355.600,00 x 30 peserta x 4 hari) = Rp. 43.834.850,00. Penyusunan ASB

25

Bab 3


4. Alokasikan

Total

Belanja

tersebut

ke

komponen-komponen

belanjanya sesuai dengan prosentase yang telah ditentukan. Misalnya: No.

Keterangan

Prosentase

Jumlah (Rp)

1.

Belanja Honorarium PNS

18.33%

Rp 8.034.928

2.

Belanja Honorarium Non PNS

9.71%

Rp 4.256.364

3.

Belanja bahan material

5.74%

Rp 2.516.120

4.

Belanja bahan pakai habis

9.87%

Rp 4.326.500

5.

Belanja Jasa kantor

22.51%

Rp 9.867.225

6.

Belanja cetak & penggandaan

12.13%

Rp 5.317.167

7.

Belanja sewa

0.69%

Rp 302.460

8.

Belanja Makan & minum

12.32%

Rp 5.400.454

9.

Belanja Perjalanan dinas

8.70%

Rp 3.813.632

100%

Rp. 43.834.850

Jumlah

5. Pindahkan hasil no 3 di atas ke formulir S 3.B.1.1:

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir RKA - SKPD

Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2007

2.2.1

UrusanPemerintahan: 1.01. Urusan Wajib Pendidikan Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan Program : x. xx xx. xx. Kegiatan : x. xx. xx. xx. xx. Pelatihan guru-guru ekonomi Lokasi kegiatan Dinas Pendidikan Jumlah Tahun tidak dianggarkan 2006 Jumlah Tahun Rp 43.834.850,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) 2007 Jumlah Tahun tidak dianggarkan 2008 Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Capaian Program

Pelajaran ekonomi mudah dipahami siswa

Masukan

Dana yang tersedia

Keluaran

Jumlah guru yang dilatih, lama hari pelatihan

Hasil

tercapainya kompetensi mengajar pelajaran ekonomi

120 orang Rp43,834,850 30 orang, 4 hari 25%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Guru-Guru ekonomi

Penyusunan ASB

26

Bab 3


Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening

Uraian

1

Rincian Penghitungan Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5

2

5 2

Jumlah (Rp) 6=(3x5)

BELANJA LANGSUNG

5

2

1

5

2

1

01

5

2

1

01

43,834,850

BELANJA PEGAWAI

5

2

1

02

5

2

1

02

5

2

2

5 5

2 2

2 2

01

01

Honorarium PNS Honorarium panitia pelaksana kegiatan - Ketua ( 1 orang, 3 bulan) - Sekretaris (1 orang, 3 bulan) - Anggota (4 orang, 3 bulan) Honorarium Non PNS Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber

12,260,000 8,010,000 8,010,000 3

OB

750,000

2,250,000

3

OB

600,000

1,800,000

12

OB

330,000

3,960,000 4,250,000

5

org

850,000

4,250,000

BELANJA BARANG DAN JASA 01 01

5 5 5 5 5

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

02 02 03 03 03

5

2

2

06

5

2

2

06

5

2

2

10

5

2

2

10

5

2

2

11

01

01 01 07

02

Belanja bahan habis pakai Belanja Alat tulis Kantor - Kertas A4 - Kertas F4 - Pena - Pensil - Tinta Printer - Tas Peserta - Setip - Tip Ex - Buku Tulis Belanja Bahan dan Material Belanja bahan Belanja Jasa Kantor Belanja telepon Belanja paket/pengiriman Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Penggandaan

31,574,850 6,149,850 10 10 35 35 3 35 1 4 35

rim rim bh bh bh bh bh bh bh

30,000 32,000 12,500 9,700 900,000 50,000 350 10,000 7,500

30

bh

82,500

6 5

Unit Kali

300,000 320,000 437,500 339,500 2,700,000 1,750,000 350 40,000 262,500 2,475,000 2,475,000 3,400,000 2,400,000 1,000,000

400,000 200,000

10,006,000 50,030

lbr

200

10,006,000

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 03

Belanja Sewa proyektor

300,000 4

hr

75,000

300,000

Belanja Makanan dan Minuman

5,344,000

Penyusunan ASB

27

Bab 3


Rincian Penghitungan

Kode Rekening 5

2

5

2

2

2

11

11

5

2

2

15

5

2

2

15

Uraian 02

02

01

Belanja Makanan dan Minuman rapat - 5 org x 1 makan siang x 4 rapat - 5 org x 2 snack x 4 rapat Belanja Makanan dan Minuman kegiatan - 35 org x 1 makan siang x 4 hari - 35 org x 2 snack x 4 hari Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah Transport : 3 hr x 2 org

Volume

Satuan

Jumlah (Rp)

Harga satuan

668,000 20

bh

15,000

300,000

40

bh

9,200

368,000 4,676,000

140

bh

15,000

2,100,000

280

bh

9,200

2,576,000 3,900,000 3,900,000

6

OK

650,000

3,900,000

Jumlah

43,834,850

Tanggal 5 Agustus 2006 Kepala SKPD (tanda tangan) (nama lengkap) NIP. Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. Dst No

Tim Anggaran Pemerintah Daerah: Nama Nip

Jabatan

Tandatangan

1 2 dst

Penyusunan ASB

28

BAB 4 METODE PENGEMBANGAN ANALISIS STANDAR BELANJA 1.

ASUMSI DASAR PENYUSUNAN ASB

A

sumsi dasar yang harus disepakati dalam penyusunan ASB adalah sebagai berikut :

a. Besar kecilnya anggaran dipengaruhi oleh beban kerja. Asumsi ini menandaskan bahwa penyusunan Analisis Standar Belanja harus berprinsip pada anggaran berbasis kinerja, yaitu semakin besar kinerja yang dihasilkan maka semakin besar pula anggarannya. b. ‘Standar’

adalah

instrumen

yang

diciptakan

agar

terdapat

keseragaman praktek di masa yang akan datang. c. Pendekatan penyusunan ASB adalah dengan pendekatan demokrasi (bukan otoriter). Yang dimaksud dengan demokrasi adalah, semua aspirasi SKPD ‘didengar’ dan ‘dipertimbangkan’

dalam kapasitas

yang sama. d. Data DPA SKPD dianggap benar dan valid, karena (Dokumen Pengguna Anggaran) DPA merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Lebih jauh lagi DPA memiliki dasar hukum yang kuat yaitu berupa perda dan telah dimasukkan ke dalam lembar daerah.

2.

TAHAPAN PENYUSUNAN ASB

Penyusunan ASB mencakup beberapa tahapan sebagai berikut: a.

Tahap Pengumpulan Data Pada Tahap ini , kegiatan dari semua satuan kerja perangkat daerah dikumpulkan untuk memperoleh gambaran awal atas berbagai jenis kegiatan yang terjadi di Pemerintah Daerah. Dalam tahap pengumpulan data ini, semua data (populasi) SKPD harus dilibatkan semuanya

- 29 -

Bab 4

Metode Pengembangan ASB

sehingga

dapat

memenuhi

asumsi

dasar

penyusunan

ASB

yaitu

demokrasi. Sangat disarankan agar tidak menggunakan sampling karena sampling tidak memenuhi asumsi ‘demokrasi’. Jika disebuah pemda terdapat 1.000 kegiatan, maka data-base nya pun akan berisi 1.000 kegiatan. Tahap pengumpulan data ini dapat digambarkan sebagai berikut : SKPD A

SKPD B

DATA BASE SEMUA KEGIATAN

SKPD C

SKPD N

Gambar 4.1 : Proses Entry Data

Contoh hasil data-base semua kegiatan ditunjukkan pada tabel di bawah ini : No.

SKPD

Kegiatan

Keluaran

Total Anggaran

1

Dinas Perhubungan (DISHUB)

Kegiatan Pemilihan Dan Penghargaan Sopir / Juru Mudi Awak Kendaraan Umum Teladan

Pemilihan AKUT

2

Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi

Pemberian Penghargaan kepada PNS berprestasi 100 orang 100 org

3

Dinas Pariwisata Seni Budaya dan Olah Raga

Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olah Raga Yang Berdedikasi Dan Berprestasi

4

Sekretariat Daerah (SEKDA)

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lem baga Pemerintahan Non Departemen/Luar Negeri

10,000,000

100,000,000

50,000,000

12 bulan

300,000,000

Penyusunan ASB

30

Bab 4

No.


SKPD

Kegiatan

Keluaran

Total Anggaran

5

Dinas pertanian

Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan (DAK)

6

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaa n Masyarakat

Pendampingan Pemugaran Rumah

7


Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

100%

8

Kantor PDE,Perpusta kaan dan arsip daerah

Pelatihan SDM Di Bidang Komunikasi Dan Informasi

Terlatihnya SDM Kantor dalam bidang komunikasi sebanyak 25 orang hari

25,000,000

9

Badan Pengawas daerah(BAWA SDA)

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

Pengembangan tenaga pemeriksa sebanyak 20 orang hari

50,000,000

10

Kecamatan Sidorejo

Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

Aparatur pemerintah desa yang meningkat sebanyak 45 orang hari

39,991,500

11

Dinas pertanian

Pelatihan Petani Dan Pelaku Agribisnis

12,000,000

Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dalam Kesetaraan Gender (Peningkatan Ketrampilan Pengetahuan Perempuan)

20,000,000

Pelatihan Perempuan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif

20,000,000

12

13

14

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaa n Masyarakat Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaa n Masyarakat Dinas Pendidikan

15

Dinas Pendidikan

16

Kantor Kependuduka n dan catatan Sipil

Pengembangan Pendidikan Keaksaraan(Pemberantasa n Buta Aksara) Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Kependudukan (Pengadaan Blangko

1 kecamatan

1,734,550,000

116,168,000

Pengembangan pendidikan keaksaraan bagi penatar sebanyak 58 orang hari

49,447,500

Peningkatan mutu dan kualitas program bagi pendidik 32 orang hari

33,645,300

Terlatihnya kapasitas kelembagaan dan kependudukan sebanyak 200 orang

156,000,000

Penyusunan ASB

31

Bab 4

No.


SKPD

Kegiatan

Keluaran

Total Anggaran

Dokumen Kependudukan)

hari Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme PNS sebanyak 18 orang hari Monitoring IKM yg telah mempunyai ijin 50 IKM, Monitoring kpd penerima pinjaman dana bergulir 100 orang

17


Peningkatan Ketrampilan Dan Profesionalisme

18

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pembinaan IKM Dan Memperkuat Jaringan Kluster

19

Dinas Kesejahteraa an Sosial dan Keluarga Berencana

Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas Dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT Dan PMKS Lainnya.

20

Dinas Kesejahteraa an Sosial dan Keluarga Berencana

Peningkatan Peran Aktif Masyarakat Dan Dunia Usaha

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaa n Masyarakat

Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak(Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Agender(P2M-BG)

Terlaksananya Sosialisasi kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan anak

10,000,000

Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan

Terlaksanaya bangunan Praja lingkungan melalui : 1. Sosialisasi dan sarasehan kebersihan, 2, Lomba kebersihan, 3. Lomba Lukis, 4 Pengadaan alat telekomunikasi, 5. Sosialisasi kebersihan, terwujudnya Bangunan Praja

60,000,000

21 . . . . . . . . . . . N

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup(DPLH)

Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial sebanyak 176 orang hari

20,000,000

20,000,000

104,280,000

69,340,000

Tabel 4.1 : Contoh Data-Base Semua Kegiatan

Penyusunan ASB

32

Bab 4

b.


Tahap Penyetaraan Kegiatan Penyetaraan kegiatan dilakukan untuk menggolongkan daftar berbagai kegiatan yang diperoleh dari tahap pengumpulan data ke dalam jenis atau kategori kegiatan yang memiliki kemiripan pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan. Artinya, kegiatan yang bobot pekerjaannya sama maka akan dikelompokkan pada golongan/kelompok yang sama. Contohnya adalah kegiatan bimbingan teknis, pelatihan teknis, TOT (Training Of Trainer) adalah kelompok kegiatan yang mirip dan bobot pekerjaannya sama yaitu ‘Pelatihan/Bimbingan Teknis’. Contoh lain adalah pameran, expo, ekshibisi adalah kegiatan yang setara pula yaitu ‘Pameran’. Tahapan ini dilakukan untuk memenuhi asumsi dasar yang pertama, yaitu penyusunan ASB harus berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja. Tahapan penyetaraan kegiatan ini dapat digambarkan sebagai berikut : Jenis Kegiatan A

Data Base Semua Kegiatan

Jenis Kegiatan B

Jenis Kegiatan C

Jenis Kegiatan N Gambar 4.2 : Proses Penyetaraan Kegiatan

Berdasarkan contoh data-base pada langkah 1, maka kita dapat menyetarakan menjadi beberapa jenis kegiatan. Salah satunya adalah jenis kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis. Hasil penyetaraannya adalah sebagai berikut :

Penyusunan ASB

33

Bab 4


Jenis Kegiatan : Pelatihan/Bimbingan Teknis No.

SKPD

Kegiatan

1

Kantor PDE,Perpustakaan dan arsip daerah

Pelatihan SDM Di Bidang Komunikasi Dan Informasi

2

Badan Pengawas daerah(BAWASDA)

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

Kecamatan Sidorejo

Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

Dinas Pendidikan

Pengembangan Pendidikan Keaksaraan(Pemberantasa n Buta Aksara)

5

Dinas Pendidikan

Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

6

Kantor Kependudukan dan catatan Sipil

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Kependudukan

7


Peningkatan Ketrampilan Dan Profesionalisme

8

Dinas Kesejahteraaan Sosial dan Keluarga Berencana

Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas Dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT Dan PMKS Lainnya.

3

4

Keluaran Terlatihnya SDM Kantor dalam bidang komunikasi sebanyak 25 orang hari Pengembangan tenaga pemeriksa sebanyak 20 orang hari Aparatur pemerintah desa yang meningkat sebanyak 45 orang hari Pengembangan pendidikan keaksaraan bagi penatar sebanyak 58 orang hari Peningkatan mutu dan kualitas program bagi pendidik 32 orang hari Terlatihnya kapasitas kelembagaan dan kependudukan sebanyak 200 orang hari Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme PNS sebanyak 18 orang hari Peningkatan kemampuan petugas dan pendamping sosial sebanyak 176 orang hari

Total Anggaran

25,000,000

24,500,000

39,991,500

49,447,500

33,645,300

156,000,000

20,000,000

104,280,000

Tabel 4.2 : Data Penyetaraan Kegiatan

c.

Tahap Pembentukan Model Model dibentuk untuk memperoleh gambaran nilai belanja dan alokasinya yang terjadi di Pemerintah Daerah. Tahap ini mencakup tiga langkah utama yaitu:

Penyusunan ASB

34

Bab 4

1.


Pencarian Pengendali Belanja (cost driver) dari tiap-tiap jenis kegiatan.

Pengendali Belanja (Cost Driver) adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan. Cost Driver ada 2 macam yaitu : cost driver nyata (riil) dan cost driver semu (pseudo). Cost Driver semu adalah cost driver yang seolah-olah mempengaruhi besar kecilnya belanja, namun sesungguhnya tidak mempengaruhi karena hanya digunakan sebagai dasar ’pembenar’ untuk memperbesar anggaran. Contoh Cost Driver Semu pada Jenis Kegiatan Pelatihan atau Bimbingan Teknis adalah ’tempat pelaksanaan’, seringkali tempat pelaksanaan misalnya hotel bintang lima dijadikan alasan pembenar oleh pengusul anggaran. Contoh Cost Driver Riil pada Jenis Kegiatan Pelatihan atau Bimbingan Teknis, adalah ’jumlah peserta’ dan ’jumlah hari pelaksanaan’. Tentunya cost driver riil inilah yang akan dipilih dalam pembentukan model. Cost driver semu tetap akan diakomodasi dalam bentuk rentang batas atas dan batas bawah pada saat mendistribusikan belanja total. 2.

Pencarian Nilai Belanja Tetap (fixed cost) dan Belanja Variabel (variable cost) untuk setiap jenis kegiatan.

Nilai total belanja dari tiap jenis kegiatan dipisahkan dalam nilai belanja tetap dan nilai belanja variabel. Dengan demikian, setiap penambahan kuantitas target kinerja akan dapat dianalisis peningkatan belanja variabelnya. Teknik menentukan belanja tetap dan belanja variabel terdiri dari : (1)

Metode Scatterplot

Metode Scatterplot adalah suatu metode penentuan persamaan garis dengan memplot data dalam suatu grafik. Langkah pertama dalam menerapkan metode scatterplot adalah memplot titik-titik data sehingga hubungan antara belanja dan tingkat aktivitas kinerja dapat dilihat. Salah satu tujuan dari grafik scatter adalah untuk melihat apakah asumsi hubungan linier wajar atau tidak. Selain

Penyusunan ASB

35

Bab 4


itu, dengan mengamati grafik scatter mungkin terungkap beberapa titik yang tampak tidak cocok dalam pola umum perilaku belanja. Berdasarkan pemeriksaan ini, mungkin terungkap bahwa titik-titik ini (outliers) terjadi sebagai akibat kejadian yang tidak biasa. Pengetahuan ini dapat memberikan justifikasi untuk mengeliminasi dan mungkin menuntun pada perkiraan yang lebih baik mengenai fungsi belanja yang mendasarinya. Grafik Scatter dapat membantu memberikan pengetahuan tentang hubungan antara belanja dan penggunaan aktivitas (kinerja). Bahkan, grafik scatter memungkinkan seseorang untuk secara visual menyesuaikan suatu garis dengan titik-titik dalam grafik scatter. Dalam melakukan hal ini, garis yang dipilih seharusnya adalah garis yang paling sesuai dengan titik-titik tersebut. Keunggulan signifikan metode scatterplot adalah memungkinkan kita untuk melihat data secara visual. Kelemahan metode scatterplot adalah tidak adanya kinerja objektif untuk memilih garis terbaik. Kualitas rumus biaya bergantung pada kualitas penilaian subjektif analis. Berdasarkan hasil penyetaraan pada tahap sebelumnya (tabel 4.2) , maka kita dapat membuat tabel dari scatter plot sebagai berikut :

Pelatihan/Bintek 180000000 160000000 Total Anggaran

140000000 120000000 100000000

Series1

80000000 60000000 40000000 20000000 0 0

50

100

150

200

250

Cost Driver

Gambar 4.3 : Scatter Plot Jenis Kegiatan Pelatihan/Bintek

Penyusunan ASB

36

Bab 4

(2)


Metode High-Low

Metode High-Low adalah suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik (titik tertinggi dan terendah) yang akan digunakan untuk menghitung parameter pemintas dan kemiringan. Titik tertinggi didefinisikan sebagai titik dengan tingkat output atau aktivitas tertinggi. Titik terendah didefinisikan sebagai titik dengan tingkat output atau aktivitas terendah. Metode

High-Low

menggunakan

memiliki

metode

tinggi

keunggulan rendah

obyektivitas.

pada

suatu

Dua

data

orang

yang

tertentu

akan

menghasilkan jawaban yang sama. Metode High-Low biasanya tidak sebagus metode yang lain. Mengapa? Pertama, titik tinggi dan rendah mungkin merupakan outliers. Outliers menggambarkan hubungan belanja-aktivitas yang belum tentu benar. Jika hal itu terjadi, rumus belanja yang dihitung dengan menggunakan dua titik ini tidak akan mencerminkan apa yang biasa terjadi. Kedua, meskipun titik-titik tersebut bukan merupakan outliers, pasangan titik lainnya mungkin lebih dapat mewakili. Berdasarkan hasil penyetaraan pada tahap sebelumnya (tabel 2), maka kita dapat menentukan persamaan garis berdasarkan metode High-Low sebagai berikut : Jumlah Anggaran Pelatihan/Bintek

SKPD

Jumlah Peserta Per Hari (OH)

1


25

25,000,000

2


20

24,500,000

3

Kecamatan Sidorejo

45

39,991,500

4

Dinas Pendidikan

58

49,447,500

5

Dinas Pendidikan

32

33,645,300

6


200

156,000,000

No.

Penyusunan ASB

37

Bab 4


No.

SKPD


Jumlah Anggaran Pelatihan/Bintek

7


18

Rp 20,000,000

8

Dinas Kesejahteraaan Sosial dan Keluarga Berencana

176

Rp 104,280,000

Berdasar data di atas, beban kinerja tertinggi adalah No.6 yaitu 200 OH dengan belanja Rp156.000.000 sedangkan beban kinerja terendah adalah No.7 yakni 18 OH dengan belanja Rp 20.000.000. Selanjutnya beban kinerja dan belanja pada kedua titik tertinggi dan terendah dianalisis dengan cara menghitung selisih di antara keduanya. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

SKPD Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Badan Kepegawaian Daerah (BKD)


Jumlah Anggaran

Keterangan

200 OH

Rp 156,000,000

Tertinggi

18 OH

Rp 20,000,000

Terendah

182 unit

Rp 136.000.000

Selisih

Selisih tersebut merupakan unsur variabel dari belanja yang bersangkutan. Selisih per unit yakni dengan membagi selisih belanja dengan selisih beban kerja merupakan belanja variabel per unit atau dalam fungsi belanja tersebut di atas dinyatakan dengan simbol b. Dengan demikian: b = Rp 136.000.000

= Rp 747.253

182 Untuk a (belanja tetap total) dihitung dengan cara menghitung selisih antara total belanja dengan belanja variabel. Sebagai contoh untuk belanja pada No. 6 maka akan dihitung sebagai berikut: Total Belanja (Y)

= Rp156.000.000

Total Belanja Variabel = Rp 747.253x 200 = Rp 149.451.000 Total Belanja Tetap (a)

= Rp

6.549.000

Penyusunan ASB

38

Bab 4


Dengan demikian fungsi belanja reparasi dan pemeliharaan dapat dinyatakan sebagai berikut: Y = 6.549.000 + 747.253 . x Dari perhitungan di atas dapat diketahui bahwa dalam metode titik tertinggi dan titik terendah yang pertama kali ditentukan adalah belanja variabel. Setelah belanja variabel per unit dapat ditentukan baru ditentukan belanja tetapnya. (3)

Metode Least Square (kuadrat terendah)

Metode Least Square adalah metode yang menentukan prediksi persamaan garis terbaik berdasarkan jarak/perbedaan vertikal terkecil antara belanja aktual dengan belanja yang diprediksi oleh persamaan garis. Jarak vertikal mengukur kedekatan suatu titik ke garis. Metode kuadrat terkecil pertama-tama mengkuadratkan setiap deviasi dan kemudian menjumlahkan deviasi yang dikuadratkan tersebut sebagai ukuran kedekatan keseluruhan. Pengkuadratan deviasi ini menghindari masalah yang disebabkan oleh bauran angka positif dan negatif. Karena ukuran kedekatan adalah jumlah deviasi kuadrat titik-titik dari garis, maka semakin kecil ukurannya, semakin baik garisnya. Pada dasarnya, pembandingan ukuran kedekatan dapat menghasilkan suatu pemeringkatan semua garis dari yang terbaik sampai yang terburuk. Garis yang lebih mendekati titik dibandingkan garis lainnya disebut garis kesesuaian terbaik (best-fitting line), yaitu garis dengan jumlah kuadrat deviasi terkecil. Metode kuadrat terkecil mengidentifikasi garis yang paling sesuai. Berdasarkan hasil penyetaraan pada tahap sebelumnya (tabel 2), maka kita dapat menentukan persamaan garis berdasarkan metode least square sebagai berikut :

Penyusunan ASB

39

Bab 4


Model Regresi Model regresi yang merupakan model untuk menghitung plafon belanjanya ditentukan dengan langkah-langkah: 1. Menentukan cost driver. Dari data di atas dapat diketahui cost driver (variabel independen) dari ASB Pelatihan/Bimbingan Teknis adalah jumlah orang per hari. 2. Mengumpulkan data total belanja (variabel dependen) dari masingmasing kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis. 3. Jalankan sofware statistik (misal SPSS) untuk mengolah regresi dengan cara sebagai berikut: a.

Buka lembar kerja SPSS kemudian masukkan data total belanja dan data cost driver ke dalam lembar kerja SPSS.

Tabel 4.3 : Tampilan SPSS setelah data dimasukkan

Penyusunan ASB

40

Bab 4


b.

Pilih menu Anayze – Regression – Linear

Tabel 4.4 : Tampilan Olah Data SPSS

c.

Masukkan data total belanja sebagai variabel dependen dan data cost driver sebagai variabel independen seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.5 : Tampilan SPSS setelah data dimasukkan

Penyusunan ASB

41

Bab 4


d.

Klik OK maka akan tampak output SPSS sebagai berikut :

Tabel 4.6 : Tampilan Output SPSS

4. Dari hasil output SPSS dapat disusun model regresi (lihat output tabel Coeficents) untuk ASB Pelatihan/Bimbingan Teknis sebagai berikut (angka dibulatkan ke atas): Y

=a+bX

dimana : Y : Total Anggaran a : Belanja Tetap (Fixed Cost) b : Belanja Variabel (Variable Cost)

Penyusunan ASB

42

Bab 4


Maka didapat rumusan ASB Pelatihan/Bimbingan Teknis sebagai berikut : Y = Rp. 10.219.500 + Rp. 646.550 X atau Keterangan: Y: Total Belanja X: Jumlah Orang per Hari 3.

Penentuan Nilai Rata-rata (Mean), Batas Atas dan Batas Bawah untuk Masing-Masing Sebaran Belanja.

Nilai mean, batas atas dan batas bawah dicari untuk memperoleh gambaran awal atas rata-rata dari pengalokasian belanja setiap jenis kegiatan dan pengendali belanjanya. Cara menentukan nilai rata-rata, batas atas dan batas bawah adalah bermula sebagai berikut. Nilai Rata-rata

: Total Nilai/Jumlah Data

Nilai Batas Bawah

: (Nilai Rata-rata – Standar Deviasi)/Total Nilai Rata-rata

Nilai Batas Atas

: (Nilai Rata-rata + Standar Deviasi)/Total Nilai Rata-rata

Penghitungan nilai rata-rata, batas bawah dan batas atas menggunakan objek belanja yang tersebar di data-base. Pada tabel 2 di atas, jika diuraikan setiap objek belanjanya akan terlihat sebagai berikut :

Penyusunan ASB

43

Bab 4


Cost Driver

Check Total

B. Honorarium PNS

B. Honorarium Non PNS

B.bhn Pakai hbs

B.Jasa kantor

B.ctk &pengganda an

B.Mkn&mnm

B.Prjlan dns

25

25,000,000

5,000,000

-

1,722,400

100,000

4,718,600

1,544,000

11,915,000

20

24,500,000

1,266,000

16,260,000

826,900

150,000

927,100

4,340,000

730,000

45

39,991,500

6,120,000

5,380,000

1,896,500

80,000

700,000

7,680,000

18,135,000

58

49,447,500

9,480,000

33,575,000

6,392,500

-

-

-

-

Pengembangan Mutu dan Kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi Pendidik dan tenaga kependidikan

32

33,645,300

16,599,000

1,276,000

3,742,300

520,000

-

11,508,000

-

Peningkatan Kapasitas kelembagaan dan kependudukan (Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan)

200

156,000,000

1,565,000

-

205,000

900,000

153,182,000

148,000

-

Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme

18

20,000,000

4,315,000

-

1,781,000

8,000,0 00

214,000

800,000

4,890,000

Peningkatan Kemampuan (capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya.

176

104,280,000

6,935,000

2,000,000

93,065,000

-

-

2,280,000

-

Kegiatan Pelatihan SDM di Bidang Komunikasi dan Informasi Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan Aparatur pemerintahan desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa Pengembangan pendidikan Keaksaraan(pemberantasan buta aksara)

Tabel 4.7 : Data Sebaran Objek Belanja untuk Jenis Kegiatan Pelatihan/Bintek

Penyusunan ASB

44

Bab 4


Alokasi Objek Belanja Kemudian alokasi objek belanja dapat disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1.

Buka lembar kerja SPSS kemudian masukkan alokasi rincian objek belanja. Beri label setiap jenis alokasi belanja sesuai dengan datanya. Cara: klik variables view yang terletak di kiri

lembar

kerja kemudian pada kolom label ketik masing-masing nama objek belanjanya: Var00001: Belanja Honorarium PNS Var00002: Belanja Honorarium Non PNS Var00003: Belanja Bahan Pakai Habis Var00004: Belanja Jasa Kantor Var00005: Belanja Cetak dan Penggandaan Var00006: Belanja Makan dan Minum Var00007: Belanja Perjalanan Dinas

Tabel 4.8 : Lembar Kerja SPSS

Penyusunan ASB

45

Bab 4


2. Olah data dengan statistik deskriptif dengan cara klik Analyze – Desriptive Statistics – Descriptives.


3. Masukkan semua rincian alokasi belanja ke dalam kotak Variable(s) seperti terlihat dalam tabel berikut ini:


Penyusunan ASB

46

Bab 4


4. Kemudian klik OK maka akan tampak output sebagai berikut:

Tabel 4.11 : Tampilan Output SPSS

5. Dari hasil output ubahlah setiap objek belanja dalam bentuk prosentase dengan cara membagi setiap angka yang ada dengan jumlah mean-nya. Contoh : Nilai Rata-rata (mean) dijumlah akan didapat Rp 56.608.038, kemudian mencari nilai rata-rata pada variabel 0001 (objek belanja honorarium PNS) dengan membagi mean pada variabel 0001 dengan jumlah nilai mean, akan didapat nilai : 11,32%. Nilai Batas Bawah dengan rumus (Mean-Standar Deviasi)/Jumlah Mean, akan didapat 2,62% dan Niali Batas Atas dengan rumus (mean+Standar Deviasi)/Jumlah mean : 20,03 %. Berdasar hitungan diatas, jika seluruh variabel dihitung akan didapat data sebagai berikut: No.

Objek Belanja

Batas Bawah 2.62%

Rata-Rata

Batas Atas

11.32%

20.03%

1.


2.


0.00%

12.92%

34.02%

3.


0.00%

24.21%

80.96%

4.

Belanja Jasa kantor

0.00%

2.15%

7.02%

5.


0.00%

35.27%

100.00%

6.


0.00%

6.25%

13.51%

7.


0.00%

7.88%

20.12%

Tabel 4.12 : Alokasi Objek Belanja

Penyusunan ASB

47

Bab 4


Keterangan Mean

: : rata-rata

Minimum : Batas Bawah Maksimum : Batas Atas 6. Tahap Pendokumentasian/Perumusan ASB Tahap ini menerangkan semua tahap-tahap sebelumnya. Dari tahaptahap sebelumnya maka dapat dirumuskan ASB Pelatihan/Bimbingan Teknis sebagai berikut:

ASB–011 PENYELENGGARAAN PELATIHAN /BIMBINGAN TEKNIS Deskripsi: Penyelenggaraan Pelatihan Teknis/Bimbingan Teknis merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah untuk memperoleh keahlian tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan keahlian untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama satuan kerja perangkat daerah. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Peserta dan jumlah hari pelatihan. Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp. 10.219.500,00 per Kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp. 646.550,00 per Jumlah peserta Rumus Perhitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 10.219.500,00 + (Rp. 646.550,00 x Jumlah peserta x jumlah hari) Alokasi Obyek Belanja ASB 001 :

1.


Batas Bawah 2.62%

2.


0.00%

12.92%

34.02%

3.


0.00%

24.21%

80.96%

4.

0.00%

2.15%

7.02%

0.00%

35.27%

100.00%

6.

Belanja Jasa kantor Belanja cetak & penggandaan Belanja Makan & minum

0.00%

6.25%

13.51%

7.


0.00%

7.88%

20.12%

No.

5.

Objek Belanja

RataRata 11.32%

Batas Atas 20.03%

Penyusunan ASB

48

BAB 5 STUDI KASUS PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA

D

alam bab ini akan disajikan kasus-kasus riil yang terjadi pada pemdapemda yang telah berhasil mengembangkan ASB. Pemda-pemda tersebut antara lain adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah

Kabupaten Wonogiri, Pemerintah Kabupaten Pati, Pemerintah Kabupaten Samosir, Pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kota Magelang, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Kabupaten Pontianak, dll. 1.

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN ASB PAMERAN Deskripsi: Pameran merupakan kegiatan satu satuan kerja perangkat daerah untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi tetap sementara waktu sampai kegiatan tersebut berakhir. Kegiatan ini dimulai sejak persiapan kegiatan hingga selesainya pameran secara tuntas dan diterbitkan laporan hasil kegiatan.

ASB ini tidak termasuk belanja sewa stan. Belanja sewa stan ditentukan berdasarkan standar harga barang yang berlaku. Berdasar uraian deskripsi maka cost driver untuk ASB Pameran adalah jumlah hari pameran dan jumlah personil tim, karena faktor yang berpengaruh terhadap besar kecilnya belanja untuk jenis kegiatan ini adalah hari pelaksanaan pameran dan jumlah personil yang dilibatkan dalam pengurusan pameran.

- 49 -

Bab 5

Studi Kasus Penyusunan ASB

Pengembangan Model Berdasarkan deskripsi di atas, maka model ASB Pameran adalah : Y = a + b X + Belanja sewa stan Dimana: a : Belanja Tetap (Fixed Cost) b : Belanja Variabel (Variable Cost) X : Jumlah Hari dan Jumlah Personil Data Data yang digunakan untuk membuat ASB ini adalah : No

SKPD

1

P2KPM

2

P2KPM

3 4 5

P2KPM P2KPM P2KPM

Kegiatan Gelar Potensi Produk IKM - inacraft Gelar Potensi Produk IKM - PPI Pameran produk ekspor Pameran JIVEST 2007 Pameran PRJ jakarta

Total Belanja

Cost Driver (Hari dan Personil)

28046000

40 Hari/Personil

25375000

40 Hari/Personil

27325000 23500000 38500000

45 Hari/Personil 36 Hari/Personil 270 Hari/Personil

Tabel 5.1 : Data Jenis Kegiatan Pameran

Berdasar data di atas, maka didapat scatter plot dan hasil olahan regresi sebagai berikut :

60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000

Series2

0

2000

4000

Tabel 5.2 : Scatter Plot Jenis Kegiatan Pameran

Penyusunan ASB

50

Bab 5


Tabel 5.3 : Output Statistik Jenis Kegiatan Pameran

Dari output yang dihasilkan didapatkan rumusan ASB Pameran sebagai berikut : Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp 23.853.114,60 per kegiatan Satuan pengendali belanja (Variabel cost): = Rp 54.478,95 per hari pameran per personil tim Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 23.853.114,60 + (Rp 54.478,95 x Jumlah Hari Pameran x Personil Tim)

Penyusunan ASB

51

Bab 5


Data sebaran belanja untuk jenis kegiatan Pameran tersebut adalah : Total Belanja

Kegiatan Gelar Potensi Produk IKM inacraft Gelar Potensi Produk IKM PPI Pameran produk ekspor Pameran JIVEST 2007 Pameran PRJ jakarta

Belanja Honorariu m PNS

Belanja Bahan Pakai Habis

Belanja Makan dan Minum

Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Perjalana n Dinas

28046000

1450000

0

3061000

300000

23235000

25375000

1450000

0

3270000

240000

20415000

27325000

2600000

353200

3411800

100000

20860000

23500000

7650000

450000

500000

780000

14120000

38500000

15750000

180000

100000

100000

22370000

Tabel 5.4 : Data Sebaran Belanja Jenis Kegiatan Pameran

Berdasar data pada sebaran belanja di atas, maka penentuan nilai batas bawah, rata-rata dan nilai batas atas adalah sebagai berikut :

No 1 2 3 4 5

2.

Keterangan Honorarium PNS Bahan Habis Pakai Cetak Penggandaan Makan minum Perjalanan Dinas

Batas Bawah 0.00% 0.00% 1.55% 0.08% 58.20%

Rata-Rata 20.25% 0.69% 7.25% 1.06% 70.76%

Batas Atas 41.73% 1.40% 12.94% 2.05% 83.31%

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR ASB PENGADAAN BAHAN MATERIAL Diskripsi Pengadaan bahan material merupakan kegiatan untuk memperoleh bahan material yang digunakan untuk kegiatan utama SKPD ataupun kegiatan pendukung lainnya. Pengadaan material merupakan kegiatan yang diadakan khusus untuk menghadirkan material karena adanya kebutuhan tertentu untuk mendukung aktivitas satuan kerja perangkat daerah secara berkelanjutan dan bukan hanya untuk mendukung kegiatan sekali waktu.

Penyusunan ASB

52

Bab 5


Dari uraian diskripsi tersebut di atas maka cost driver (pengendali belanja) untuk ASB ini adalah Nilai Bahan Material yang diadakan, karena

besarnya

anggaran

belanja

pengadaan

bahan

material

dipengaruhi oleh nilai belanja bahan material. Nilai Belanja Material merupakan hasil perkalian antara Volume x Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ). ASB ini ditujukan untuk mengendalikan besaran belanja untuk administrasi panitia pelaksana kegiatan pengadaan bahan material. Pengembangan Model Berdasarkan deskripsi di atas, maka model ASB Pengadaan Bahan Material adalah : Y=a+bX dimana: a : Belanja Tetap (Fixed Cost) b : Belanja Variabel (Variable Cost) X : Nilai Belanja Bahan Material Nilai b harus lebih besar dari pada 1 Data Data yang digunakan untuk membuat ASB ini adalah: No 1 2 3 4 5 6

SKPD

Kegiatan

Total Belanja

Cost Driver (Nilai Belanja Bahan Material)

Dinas Pertanian,Perikanan, dan Peternakan Dinas Pertanian,Perikanan, dan Peternakan

Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak

134,850,000

Rp 120,825,000

Pembibitan dan perawatan ternak

52,236,000

Rp 32,186,000

28,062,500

Rp 12,600,000

54,450,000

Rp 48,855,500

198,950,000

Rp 183,880,000

200,000,000

Rp 156,400,000

Dinas Kesehatan Kantor Keluarga Berencana Dinas Pertanian,Perikanan, dan Peternakan Dinas Pertanian,Perikanan, dan Peternakan

Pengadaan alat fogging dan bahanbahan fogging Pengadaan Alat Kontrasepsi Pengadaan Bibit Ternak Babi di Lokalitas Agropolitan Pengadaan Bibit Unggul Bawang Merah

Penyusunan ASB

53

Bab 5


No

SKPD

7

Dinas Kesehatan

8

Rumah Sakit Umum Daerah

9

Dinas Kesehatan

10

Dinas Kesehatan

Kegiatan

Total Belanja

Cost Driver (Nilai Belanja Bahan Material)

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

402,740,000

Rp 350,000,000

400,000,000

Rp 300,000,000

13,500,000

Rp 13,500,000

71,571,600

Rp 46,760,000

Pengadaan Obat-obat rumah sakit Pengadaan vaksin penyakit menular Peningkatan Imunisasi

Tabel 5.5 : Data Jenis Kegiatan Pengadaan Bahan Material

400000000 350000000 300000000 250000000 Series1

200000000 150000000 100000000 50000000 0 0

5E+07 1E+08 2E+08 2E+08 3E+08 3E+08 4E+08 4E+08 5E+08

Tabel 5.6 : Scatter Plot Jenis Kegiatan Pengadaan Bahan Material

Penyusunan ASB

54

Bab 5


Tabel 5.7 : Output Statistik Jenis Kegiatan Pengadaan Bahan Material

Dari output yang dihasilkan mendapatkan rumusan ASB Pengadaan Bahan Material sebagai berikut : Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): =Rp. 4.893.700 per kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): =(0,192 x Nilai Belanja Materialnya) Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 4.893.700 + 1,192 x Nilai Belanja Materialnya = Rp. 4.893.700 + (0,192 x Nilai Belanja Materialnya) + Nilai Belanja Materialnya. Keterangan : Penghitungan belanja total ASB tersebut diatas sudah termasuk nilai belanja materialnya. Sehingga dalam mendistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja adalah jumlah belanja total dikurangi nilai belanja materialnya. Penyusunan ASB

55

Data sebaran belanja untuk jenis kegiatan pengadaan bahan material adalah :

Kegiatan Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak Pembibitan dan perawatan ternak Pengadaan alat fogging dan bahanbahan fogging Pengadaan Alat Kontrasepsi Pengadaan Bibit Ternak Babi di Lokalitas Agropolitan Pengadaan Bibit Unggul Bawang Merah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat-obat rumah sakit Pengadaan vaksin penyakit menular Peningkatan Imunisasi

Total Belanja




Belanja Jasa kantor

Belanja cetak &pengganda an

Belanja sewa

Belanja Perjalana n dinas

134850000

1275000

0

0

0

2250000

1500000

9000000

52236000

0

10800000

0

0

0

0

9250000

28062500

0

0

12685000

0

0

0

0

54450000

2250000

0

844500

0

0

2500000

0

198950000

3575000

0

0

0

395000

0

11100000

200000000

5088000

0

1729500

0

857500

0

35925000

402740000

3300000

0

0

3000000

440000

0

0

400000000

0

0

100000000

0

0

0

0

13500000

0

0

0

0

0

0

0

71571600

0

13500000

9580000

0

1731600

0

0

Tabel 5.8 : Data Sebaran Objek Belanja Jenis Kegiatan Pengadaan Bahan Material

- 56 -


No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

3.

Keterangan Belanja Honorarium PNS Belanja Honorarium NON PNS Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Jasa Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Sewa Belanja Perjalanan Dinas

Batas Bawah

Ratarata

Batas Atas

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6,38% 10,02% 51,46% 1,24% 2,34% 1,65% 26,91%

14,19% 31,30% 100,00% 5,15% 5,68% 5,26% 73,60%

PEMERINTAH KOTA SALATIGA ASB MONITORING/PENGAWASAN/PENGAMATAN Diskripsi Monitoring/pengawasan/pengamatan adalah kegiatan untuk mengawasi obyek atau titik amatan atau obyek amatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Obyek bisa berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, ataupun berwujud fisik. Cost driver untuk ASB ini adalah jumlah obyek yang diawasi/diperiksa, titik pemeriksaan /pengawasan / pemeriksaan, jumlah pengamatan. Pengembangan Model Berdasarkan

deskripsi

di

atas,

Pengawasan/Pengamatan adalah : Y=a+bX dimana: a : Belanja Tetap (Fixed Cost) b : Belanja Variabel (Variable Cost) X : Jumlah objek yang diawasi

- 57 -

maka

model

ASB

Monitoring/

Bab 5


Data Data yang digunakan untuk membuat ASB ini adalah: No.

1 2 3 4

SKPD

Total Anggaran

Cost Driver (Jumlah Objek Amatan)

15,000,000

43 Objek

8,411,000

64 Objek

44,658,000

500 Objek

5,000,000

120 Objek

5,000,000

8 Objek

10,000,000

8 Objek

5,000,000

20 Objek

11,275,000

9 Objek

Kegiatan

Sekretariat Daerah (SEKDA) Sekretariat Daerah (SEKDA) Sekretariat Daerah (SEKDA) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

5

Kantor Kesbang Linmas

6


7

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

8

DISNAKER TRANS dan PERMAS

Revaluasi/appraisal aset/barang daerah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Monitoring Pinjaman Modal bergulir Monitoring Evaluasi dan pelaporan Survey KHL

Tabel 5.9 : Data Jenis Kegiatan Monitoring/Pengawasan/Pengamatan

50000000 45000000 40000000 35000000 30000000 25000000

Series1

20000000 15000000 10000000 5000000 0 0

100

200

300

400

500

600

Tabel 5.10 : Scatter Plot Jenis Kegiatan Monitoring/Pengawasan/Pengamatan

Penyusunan ASB

58

Bab 5


Tabel 5.11 : Output Statistik Jenis Kegiatan Monitoring/Pengawasan/Pengamatan

Dari output yang dihasilkan mendapatkan rumusan ASB Monitoring/Pengawasan /Pengamatan sebagai berikut : Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp.5.064.250,00 per kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp.74.780,00 per obyek yang dimonitor/diawasi/diperiksa Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp.5.064.250,00 + (Rp. 74.780,00 x obyek yang dimonitor/ diawasi/diperiksa)

Penyusunan ASB

59

Data sebaran belanja untuk jenis kegiatan monitoring/pengawasan/pengamatan adalah :

Kegiatan

Revaluasi/appraisal aset/barang daerah

Total Anggaran


Belanja Bahan Habis Pakai

Belanja Cetak &Penggandaan

Belanja Makan&Minum

Belanja Perjalanan Dinas

8,900,000

6,045,000

146,700

2,276,300

432,000

-

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

8,411,000

4,664,000

263,900

503,100

2,240,000

740,000


44,658,000

16,655,000

2,921,000

3,554,000

8,088,000

13,440,000


5,000,000

1,320,000

68,000

612,000

2,000,000

1,000,000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5,000,000

3,980,000

67,000

173,000

480,000

300,000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Monitoring Pinjaman Modal bergulir Monitoring Evaluasi dan pelaporan Survey KHL

10,000,000

5,720,000

1,034,500

160,500

1,440,000

1,645,000

5,000,000

3,330,000

420,000

250,000

1,000,000

-

11,275,000

3,875,000

3,205,000

220,000

2,400,000

1,575,000

Tabel 5.12 : Data Sebaran Objek Belanja Jenis Kegiatan Monitoring/Pengawasan/Pengamatan

- 60 -


No.

Keterangan

Batas Bawah

Rata-rata

Batas Atas

31,97%

72,77%

1.


0,00%

2.


0,00%

4,72%

20,59%

3.


0,00%

11,74%

32,20%

4.

Belanja Jasa kantor

0,00%

4,00%

20,71%

5.


0,00%

4,89%

11,33%

6.


0,65%

8,58%

16,51%

7.


0,00%

34,09%

91,06%

4.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA ASB PENDIRIAN PRASARANA Diskripsi Pendirian prasarana merupakan kegiatan untuk menghadirkan prasarana yang dibutuhkan oleh satuan kerja perangkat daerah ataupun masyarakat umum yang mencakup bangunan dan jalan dan komponen lain yang berhubungan langsung dengannya agar prasarana tersebut dapat berfungsi termasuk instalasi listriknya. Dari uraian diskripsi tersebut diatas maka cost driver (pengendali belanja) untuk ASB ini adalah Nilai Fisik atau Konstruksi yang diadakan, karena besarnya anggaran belanja pendirian prasarana dipengaruhi oleh nilai belanja modal untuk pengadaan prasarana tersebut. Nilai Belanja Modal konstruksi merupakan hasil perkalian antara standar satuan harga dengan volume. ASB ini lebih ditujukan untuk mengendalikan besaran belanja administrasi panitia pelaksana kegiatan pendirian prasarana. Pengembangan Model Berdasarkan deskripsi diatas, maka model ASB Pendirian Prasarana adalah : Y=a+bX Dimana:

- 61 -

Bab 5


a : Belanja Tetap (Fixed Cost) b : Belanja Variabel (Variable Cost) X : Nilai Belanja Modal Konstruksi Nilai b harus lebih besar dari pada 1 Data Data yang digunakan untuk membuat ASB ini adalah: No

SKPD

1

Dinas Pekerjaan Umum

2


3


4


5


6


7


8


9


10 11 12 13 14 15

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

Kegiatan Pembangunan Masjid Jabal Nur Desa Tanjung Limau,Muara Badak Pembangunan Masjid Jami (Pasundan) Loa Kulu Pembangunan Masjid Besar Al-Mizan Loa Kulu Pembangunan Masjid Nurul Huda Desa Teratak Pembangunan Masjid Baitul Rahman Loa Tebu Pembangunan Pagar Masjid Al-Banhaq Desa Sidomulyo,Tabang Pembangunan Masjid Al-Ansor, Tenggarong Penambahan Ruang Sekretariat masjid Muhammad Sayyid Penurapan Pembangunan Kantor Kepala Desa dan BPU Desa Jembayan Dalam Pembangunan Balai Desa Lamin Bioq Pembangunan SD Filial Desa Badak Mekar Pembangunan Madrasah Diniyah Samboja Pembangunan SDN 009 Tenggarong Pembangunan Gedung SDN 018 Tenggarong Pembangunan SMP 3 Samboja

Total Belanja

Cost Driver

538864000

494595250

350000000

283252500

727735000

631000000

1480000000

1307545100

979000000

907300500

100000000

73634200

985000000

848300000

259000000

198316250

398840000

321880000

95909250

85409250

308033112

253533112

85000000

72000000

871500000

786500000

347055900

299555900

88365000

88365000

Penyusunan ASB

62

Bab 5


No

SKPD

Total Belanja

Kegiatan

16


17


Pembangunan SMPN I Tenggarong Pembangunan SD Muhammadiyah Tenggarong

Cost Driver

1021800000

904545452

722606900

646106900

Tabel 5.13 : Data Jenis Kegiatan Pendirian Prasarana

1600000000 1400000000 1200000000 1000000000 Series1

800000000 600000000 400000000 200000000 0 0

2E+08

4E+08

6E+08

8E+08

1E+09

1.2E+09 1.4E+09

Tabel 5.14 : Scatter Plot Jenis Kegiatan Pendirian Prasarana

Penyusunan ASB

63

Bab 5


Tabel 5.15 : Output Statistik Jenis Kegiatan Pendirian Prasarana

Dari output yang dihasilkan didapatkan rumusan ASB Pendirian Prasarana sebagai berikut : Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp. 15,049,068 per kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): =(1,11 x Nilai Belanja Modal) Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 15,049,068 + 1,11 x Nilai Belanja Modal = Rp. 15,049,068 + (0,11 x Nilai Belanja Modal) + Nilai Belanja Modal

Penyusunan ASB

64

Bab 5


Keterangan : Penghitungan belanja total ASB tersebut diatas sudah termasuk nilai belanja modalnya. Sehingga dalam mendistribusikan ke dalam alokasi obyek belanja adalah jumlah belanja total dikurangi nilai belanja modal.

Penyusunan ASB

65

Data sebaran belanja untuk jenis kegiatan pendirian prasarana adalah :

Kegiatan Pembangunan Masjid Jabal Nur Desa Tanjung Limau,Muara Badak Pembangunan Masjid Jami (Pasundan) Loa Kulu Pembangunan Masjid Besar Al-Mizan Loa Kulu Pembangunan Masjid Nurul Huda Desa Teratak Pembangunan Masjid Baitul Rahman Loa Tebu Pembangunan Pagar Masjid Al-Banhaq Desa Sidomulyo,Tabang Pembangunan Masjid AlAnsor, Tenggarong Penambahan Ruang Sekretariat masjid Muhammad Sayyid Penurapan Pembangunan Kantor Kepala Desa dan BPU Desa Jembayan Dalam Pembangunan Balai Desa Lamin Bioq Pembangunan SD Filial Desa Badak Mekar

Total Belanja

Honorariu m PNS

Honorari um non PNS


Belanja Jasa kantor

Belanja cetak &penggand aan



538864000

21165000

10640000

763750

7800000

2900000

1000000

0

350000000

15995000

6400000

632500

38750000

180000

750000

4040000

727735000

22935000

7200000

2260000

60500000

535000

505000

2800000

1480000000

18660000

7200000

1133700

128500000

361200

1000000

15600000

979000000

24510000

5400000

755700

33700000

283800

750000

6300000

100000000

6930000

1800000

195800

17080000

360000

0

0

985000000

19275000

15750000

1110000

93700000

290000

3375000

3200000

259000000

14875000

7000000

408750

36650000

1250000

500000

0

398840000

16065000

6000000

4325000

40660000

2830000

480000

6600000

95909250

0

0

0

10500000

0

0

0

308033112

10062500

0

2227500

34500000

360000

0

7350000

- 66 -

Bab 5


Kegiatan Pembangunan Madrasah Diniyah Samboja Pembangunan SDN 009 Tenggarong Pembangunan Gedung SDN 018 Tenggarong Pembangunan SMP 3 Samboja Pembangunan SMPN I Tenggarong Pembangunan SD Muhammadiyah Tenggarong

Honorariu m PNS

Honorari um non PNS


Belanja Jasa kantor

Belanja cetak &penggand aan



85000000

0

0

0

13000000

0

0

0

871500000

24760000

7200000

10040000

42000000

1000000

0

0

347055900

0

0

0

47500000

0

0

0

88365000

0

0

0

0

0

0

1021800000

0

0

0

117254548

0

0

0

722606900

0

0

0

76500000

0

0

0

Total Belanja

Tabel 5.14 : Data Sebaran Objek Belanja Jenis Kegiatan Pendirian Prasarana

Penyusunan ASB

67

Berdasar data pada sebaran belanja di atas, maka penentuan nilai batas bawah, rata-rata dan nilai batas atas adalah sebagai berikut : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Keterangan

Batas Bawah

Belanja Honorarium PNS Belanja Honorarium Non PNS Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Jasa Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makan dan Minum Belanja Perjalanan Dinas

- 68 -

2.41% 0.00% 0.00% 13.87% 0.00% 0.00% 0.00%

Ratarata 16.83% 6.43% 2.06% 68.86% 0.89% 0.72% 4.20%

Batas Atas 31.26% 13.27% 5.73% 100.00% 2.24% 1.94% 10.58%

BAB 6 KASUS KHUSUS DALAM PENGOLAHAN DATA

B 1.

ab ini akan membahas bagaimana mengolah data ekstrim serta data yang terbatas sehingga mendapatkan hasil yang optimal serta dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan maupun secara praktis di Pemerintah Daerah.

KETIKA DATA CUKUP TETAPI HASIL REGRESI TIDAK SIGNIFIKAN

Seringkali kita akan menjumpai data yang tidak lengkap dan sangat terbatas jumlahnya. Tentunya ini akan menjadi permasalahan tersendiri dalam pengolahan data. Contoh : ASB Sosialisasi/Penyuluhan Deskripsi: Sosialisasi/Penyuluhan bertujuan agar masyarakat dapat secara langsung berkomunikasi tentang program atau misi yang sedang dibawakan oleh SKPD. Kegiatan ini dipersyaratkan menghadiri secara fisik dan berkomunikasi secara interaktif dengan masyarakat yang ingin disosialisasi. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Peserta dan Jumlah Hari Data : No

SKPD

Kegiatan

1

Sekretariat Daerah

Koordinasi kerjasama permaslahan peraturan perundang-undangan

2

Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya

Partisipasi pada pesta rakyat danau toba 2008

3

Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya

Pelaksanaan Promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

- 69 -

Cost Driver

Bab 6

No

4

5

Kasus Khusus Dalam Pengolahan Data

SKPD Kantor Kesatuan Bangsa,Politik dan Perlindungan Masyarakat Dinas Sosial , Tenaga Kerja , Pemuda dan Olah Raga

Cost Driver

Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

500 org, 1 hari

Pemberdayaan Dewan Pengupahan Daerah (Depeda)

6

Dinas Kesehatan

Pemberdayaan nasyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

900 orang, 1 hari

7

Dinas Pertanian,Perikanan, dan Peternakan

Pemberdayaan Pengolahan Pupuk Organik

30 hari, 1 org

8

Sekretriat Daerah

Pemberdayaan penyediaan dan pengguna jasa konstruksi

9

10

Dinas Sosial , Tenaga Kerja , Pemuda dan Olah Raga Dinas Pertanian,Perikanan, dan Peternakan

11

Dinas Pendidikan

12

Dinas Pendidikan

13

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

14

15 16

Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kantor Kesatuan Bangsa,Politik dan Perlindungan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pemberdayaan tenaga kerja padat karya produktif Pembibitan dan perawatan ternak Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

53 org, 5 hari 20 org, 3 hari

Peningkatan Pemanfaatan teknologi Informasi dalam pemasaeran pariwisata Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

120 org, 1 hari

Penyebaran Data dan Informasi

17

Sekretriat Daerah

Penyebarkuasan informasi pembanguan Daerah

18

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis

19

Sekretriat Daerah

Penyuluhan Hukum Terhadap PNS dan Masyarakat

20

Kantor Kesatuan Bangsa,Politik dan Perlindungan Masyarakat

Penyuluhan kepada Masyarakat

21

Dinas Kesehatan

penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

100 org, 2 hari

Penyusunan ASB

70

Bab 6


Cost Driver

No

SKPD

Kegiatan

22

Dinas Pertanian,Perikanan, dan Peternakan

Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan kepada Masyarakat

23

Dinas Sosial , Tenaga Kerja , Pemuda dan Olah Raga

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

24

Sekretriat Daerah

Sosialisasi dan dimensi peraturan perundang-undangan jasa kontruksi dan peraturan lainnya yang terkait

25

Dinas Kesehatan

Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

26 27 28 29

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Koperasi, Perindustrian,dan Perdagangan Kecamatan Nainggolan Dinas Tata Ruang, Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan

200 org, 1 hari

Sosialisasi kebijkan kependudukan Sosialisasi Penggunaan dan Pemanfaatan PLTS Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Rencana Tata Ruang

Tabel 6.1 : Data Jenis Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan

Berdasar data di atas dari 29 data hanya terdapat 8 data yang lengkap. Keterangan (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H)

Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam Pemberdayaan nasyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi Pemberdayaan Pengolahan Pupuk Organik Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama Penyuluhan Hukum Terhadap PNS dan Masyarakat Sosialisasi dan dimensi peraturan perundang-undangan jasa kontruksi dan peraturan lainnya yang terkait

Total Anggaran

cost driver

23416400

500

275967000

900

30000000

30

94581000

265

48537500

60

40801029

120

149206000

200

172666000

200

Penyusunan ASB

71

Bab 6


300000000 B 250000000 200000000 H G

150000000 100000000

D

50000000 C

E

F

A

0 0

100

200

300 A

400 B

C

500 D

600 E

F

700 G

800

900

1000

H

Tabel 6.2 : Scatter Plot Jenis Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan

Tabel 6.3 : Output Statistik Jenis Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan

Penyusunan ASB

72

Bab 6


Dari hasil output nilai R Square = 45,1 %, Sig = 6,8 % ; nilai tersebut secara statistik belum memadai karena nilai signifikansi di atas 5%. Data masih dapat diolah sehingga mampu mendapatkan nilai R Square dan nilai Sig yang bagus. Cara mendapatkan data yang lebih memuaskan dengan menghilangkan data yang ekstrim (outlier). Adapun data yang dihilangkan (merupakan data ekstrim) adalah titik A, G dan H. Titik tersebut mempunyai kecenderungan total anggaran yang dikeluarkan besar dan cost driver yang dihasilkan kecil atau total anggaran terlalu kecil dibandingkan dengan cost driver yang dihasilkan. Titik G dan H adalah contoh data yang mempunyai kecenderungan anggaran lebih besar dari cost driver, sebaliknya dengan titik A yang anggarannya terlalu kecil. Berdasar uraian tersebut seperti terlihat pada gambar dibawah ini : (warna gelap merupakan data ekstrim), dan data tersebut dihilangkan. Keterangan A B C D E F G H

Total Anggaran 23416400 275967000 30000000 94581000 48537500 40801029 149206000 172666000

cost driver 500 900 30 265 60 120 200 200

Dari kedua data tersebut kita akan melihat sebaran titik-titik dalam sumbu Y (Total Belanja) dan sumbu X (Cost Driver), akan terlihat sebagai berikut dibawah ini : 300000000 B 250000000 200000000 150000000 100000000

D

50000000 C

E

F

0 0

100

200

300

400 B

500 C

D

600 E

700

800

900

1000

F

Penyusunan ASB

73

Bab 6


Apabila kedua data tersebut kita analisis dengan statistik (SPSS), akan terlihat outputnya sebagai berikut dibawah ini :

Hasil yang kedua ini dapat terlihat R square = 99,3 % dan Sig = 0 %; secara statistik angka ini menunjukkan hasil yang sangat baik serta sangat signifikan. Sehingga jika dipindahkan dalam rumus didapatkan Y = Rp. 20.162.500 + Rp. 283.963 X. 2.

KETIKA DATA YANG DI MILIKI TERBATAS

Yang dimaksud data terbatas adalah data yang dapat diolah sangat terbatas, sehingga dalam analisisnya menggunakan metode high-low. Contoh : ASB Kajian bersama/diskusi/sarasehan

Penyusunan ASB

74

Bab 6


Deskripsi: Kajian bersama/diskusi/sarasehan merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk membahas masalah atau topik untuk memperoleh masukan dengan melibatkan orang/pihak lain yang dipandang memiliki kemampuan untuk ikut memecahkan masalah atau meningkatkan kualitas topik yang dibahas. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah lembaga peserta, Jumlah hari Data Yang Dimiliki: No.

SKPD

Cost Driver

Kegiatan

1


Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan yang baru, lebih tinggi& keserasian antar peraturan perundangundangan daerah

40 peserta, 1 hari

2

Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup(DPLH)

Fasilitasi peningkatan peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan ruang

40 peserta, 1 hari

3


Peningkatan kesadaran masy.akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

100 peserta, 1 hari

4

5

6

Badan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah Badan Penanaman Modal dan Pengembangan Usaha Daerah Kantor Kesbang Linmas

kajian Potensi Sumber daya yang terkait dengan Investasi (Penyusunan provil Usaha daerah)

kajian Potensi Sumber daya yang terkait dengan Investasi (Penyusunan provil Usaha daerah) Peningkatan kesadaran masy.akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

100 peserta, 1 hari

Tabel 6.4 : Data Jenis Kegiatan Kajian Bersama/Diskusi/Sarasehan

Jika data yang memiliki cost driver disejajarkan dengan Total Anggaran akan didapat data sebagai berikut di bawah ini : No.

Total Anggaran

Cost Driver

1

53018000

40

2

32025000

40

3

15000000

100

4

15000000

100

Penyusunan ASB

75

Bab 6


Dari kedua data tersebut hanya terdapat 4 kegiatan yang memiliki cost driver, jadi hanya 4 kegiatan tersebut yang dapat dianalisis. Sebelumnya kita akan melihat sebaran titik-titik dalam sumbu Y (Total Belanja) dan sumbu X (Cost Driver), akan terlihat sebagai berikut dibawah ini : 60000000 A

50000000 40000000

B

30000000 20000000

D C 10000000 0 0

20

40

60 A

B

80 C

100

120

D

Tabel 6.5 : Scatter Plot Jenis Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan

Tabel diatas menunjukkan adanya data yang garis lurus artinya bahwa dengan kinerja yang sama mempunyai beban anggaran yang berbeda dan ada juga data yang memiliki anggaran serta kinerja yang sama. Apabila kedua data tersebut kita analisis dengan statistik (SPSS), akan terlihat sebagai berikut dibawah ini :

Penyusunan ASB

76

Bab 6


Tabel 6.6 : Output Statistik Jenis Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan

Dari hasil output nilai R Square = 77,5 %, Sig = 12,0 % ; nilai tersebut secara statistik masih belum memadai di mana nilai Sig diatas 5%. Juga menghasilkan nilai pada b negative, yang tidak mungkin terjadi karena berarti semakin besar kinerja maka anggaran semakin kecil anggarannya. Setelah melihat hasil output tersebut, dan minimnya data, maka disini akan digunakan rumusan dengan metode High-Low yaitu hanya mencari nilai b dengan nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, karenanya dalam metode ini rumusannya menjadi Y=bX.

Penyusunan ASB

77

Bab 6


Jika kita lihat data tersebut kita akan menghasilkan b sebagai berikut dibawah ini :

No.

b1

Total Anggaran

Cost Driver

1

53.018.000

40

2

32.025.000

40

3

15.000.000

100

4

15.000.000

100

= Total anggaran no.1 dibagi dengan cost driver no.1 (Rp. 53.018.000 : 40) = 1,325,450

b2

= Total anggaran no.4 dibagi dengan cost driver no.4 (Rp. 15.000.000 : 100) = 150,000 Nilai b = b1 + b2 = 737.725 2

Penyusunan ASB

78

Bab 7

Penyesuaian ASB Pada Tahun Berikutnya

BAB 7 PENYESUAIAN ANALISIS STANDAR BELANJA PADA TAHUN BERIKUTNYA

B

ab ini akan menjelaskan cara penyesuaian ASB untuk tahun-tahun selanjutnya. Terdapat beberapa kondisi di Pemerintah Daerah yang menyebabkan untuk dilakukannya pemutakhiran (update) ASB yang

sudah ada. Kondisi tersebut antara lain adalah inflasi/deflasi, kebijakan pemerintah atau kebijakan pemerintah daerah, maupun gabungan antara keduanya.

1.

Penyesuaian Inflasi/Deflasi Inflasi/deflasi menyebabkan perubahan pada harga barang dan jasa yang berlaku di pasar secara bersama-sama. Inflasi mengakibatkan harga barang

dan

jasa

naik

secara

bersama-sama,

sedangkan

deflasi

mengakibatkan harga barang dan jasa turun secara bersama-sama. Tentunya dengan adanya inflasi/deflasi akan mengakibatkan ASB yang sudah disusun sebelumnya menjadi tidak relevan lagi. Berikut di contohkan penyesuaian ASB jika terjadi inflasi sebesar 10%. Sebelum terjadinya kenaikan harga karena inflasi, data yang digunakan untuk menyusun ASB Bimbingan/Pelatihan Teknis oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- 79 -

Bab 7

No.


SKPD

Kegiatan

Cost Driver

Total Anggaran

1


Pelatihan SDM di Bidang Komunikasi dan Informasi

320

3,750,000

2


Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

20

24,500,000

3

Kecamatan Sidorejo

Pelatihan Aparatur pemerintahan desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

120

39,991,500

4

Dinas pertanian

pelatihan petani dan pelaku agribisnis

60

12,300,000

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dalam kesetaraan gender (Peningkatan Ketrampilan Pengetahuan Perempuan)

160

20,000,000

Pelatihan perempuan dalam bidang Usaha Ekonomi Produktif

600

20,000,000

5

6

7

Dinas Pendidikan

Pengembangan pendidikan Keaksaraan(pemberantasan buta aksara)

330

49,447,500

8


Peningkatan Kapasitas kelembagaan dan kependudukan (Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan)

12

156,000,000


80

20,000,000

Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

112

52,440,000

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak(Program Pemberdayaan Masyarakat berbassis agender(P2M-BG)

60

10,000,000

9 10

11

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Dinas Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat

12

Dinas Pendidikan

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (Penataran kurikulum 2006 SD, SMP)

75

25,000,000

13

Kantor SATPOL PP

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan

40

7,000,000

14


333

118,700,000

15


100

40,000,000

16

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD)

150

100,000,000

17

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD)

Bimbingan Teknis Pengoperasian program Sistem Informasi Pengeluaran Keuangan Daerah

80

100,000,000

18

Dinas Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Berencana

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan penghuni panti Asuhan/Panti Jompo

8

18,034,000

19

Kecamatan Sidorejo


280

45,020,000

20

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Penyiapan Tenaga kerja siap Pakai Pelatihan, Perbengkelan, High Speed

424

155,200,000

Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah(Pengembangan Profesi Jabatan Fungsional Guru) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan ASB

80

Bab 7

No.


Kegiatan

Total Anggaran

B. Honorariu m PNS


B.bhn material

B.bhn hbs pakai

B.Jasa kantor

B.ctk &pengganda an

B.sewa

B.Mkn&mn m

B.Prjlan dns

1

Pelatihan SDM di Bidang Komunikasi dan Informasi

3,750,000

5,000,000

0

0

1,722,400

100,000

4,718,600

0

1,544,000

665,000

2


24,500,000

1,266,000

16,260,000

0

826,900

150,000

927,100

0

4,340,000

730,000

3


39,991,500

6,120,000

5,380,000

0

1,896,500

0

700,000

80,000

7,680,000

18,135,000

4


12,300,000

3,936,000

400,000

0

846,600

150,000

410,200

3,637,200

2,460,000

460,000

5

Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dalam kesetaraan gender (Peningkatan Ketrampilan Pengetahuan Perempuan)

20,000,000

3,450,000

1,650,000

2,550,000

3,003,400

250,000

1,246,600

190,000

5,940,000

1,720,000

6

Pelatihan perempuan dalam bidang Usaha Ekonomi Produktif

20,000,000

2,745,000

4,500,000

6,330,000

2,689,100

225,000

775,900

0

2,735,000

0

49,447,500

9,480,000

33,575,000

0

6,392,500

0

0

0

0

0

156,000,000

1,565,000

0

0

205,000

900,000

153,182,000

0

148,000

0

7

8

Pengembangan pendidikan Keaksaraan(pemberantasa n buta aksara) Peningkatan Kapasitas kelembagaan dan kependudukan (Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan)

9


20,000,000

4,315,000

0

0

1,781,000

8,000,000

214,000

0

800,000

4,890,000

10

Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

52,440,000

6,433,500

12,730,000

0

1,567,500

23,650,000

1,179,000

0

6,880,000

0

11

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak(Program Pemberdayaan Masyarakat berbassis agender(P2M-BG)

10,000,000

3,375,000

625,000

0

1,781,200

75,000

1,118,800

0

1,960,000

1,065,000

Penyusunan ASB

81

Kegiatan

Total Anggaran

B. Honorariu m PNS


B.bhn material

B.bhn hbs pakai

B.Jasa kantor

B.ctk &pengganda an

B.sewa

B.Mkn&mn m

B.Prjlan dns

12


25,000,000

4,519,000

0

0

1,703,000

0

3,363,000

0

8,960,000

6,455,000

13


7,000,000

4,276,000

0

0

391,000

0

573,000

0

1,760,000

0

14

Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

118,700,000

50,585,000

2,800,000

0

5,367,500

225,000

638,500

3,940,000

33,194,000

21,950,000

15

Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah(Pengembangan Profesi Jabatan Fungsional Guru)

40,000,000

29,800,000

0

0

2,577,000

0

873,000

0

3,780,000

2,970,000

16

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

100,000,000

43,225,000

0

0

1,706,000

35,975,000

4,394,000

820,000

11,000,000

2,880,000

17

Bimbingan Teknis Pengoperasian program Sistem Informasi Pengeluaran Keuangan Daerah

100,000,000

5,475,000

0

0

1,590,000

82,500,000

1,060,000

0

9,375,000

0

18


18,034,000

2,068,000

1,920,000

0

11,012,000

70,000

184,000

500,000

2,280,000

0

19


45,020,000

5,890,000

9,540,000

0

2,101,000

300,000

1,369,000

80,000

7,680,000

18,060,000

20


155,200,000

25,120,000

34,740,000

63,030,300

3,412,300

335,000

1,242,400

0

27,320,000

0

No.

82

Bab 7


Berdasar data tersebut ASB Pelatihan/Bimbingan Teknis yang diperoleh adalah : ASB–003 PELATIHAN /BIMBINGAN TEKNIS Deskripsi: Pelatihan/Bimbingan Teknis adalah merupakan kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada pegawai atau masyarakat secara teknis. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah peserta per hari. Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp. 1.162.850,00 per Kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp.355.600,00 per Jumlah peserta Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 1.162.850,00 + (Rp.355.600,00 x Jumlah peserta x jumlah hari) Alokasi Belanja ASB 003 :

1.


Batas Bawah 0,00%

2.


0,00%

9,71%

27,03%

3.

Belanja bahan material

0,00%

5,74%

27,93%

4.


0,00%

9,87%

41,31%

5.

Belanja Jasa kantor

0,00%

22,51%

70,77%

6.


0,00%

12,13%

64,27%

7.

Belanja sewa

0,00%

0,69%

2,54%

8.


0,00%

12,32%

26,59%

9.


0,00%

8,70%

22,68%

No.

Keterangan

Rata-rata

Batas Atas

18,33%

41,51%

Data tersebut berasal dari DPA SKPD Tahun Anggaran 2007, dan pada tahun 2008 terjadi kenaikan inflasi sebesar 10%, sehingga terjadi perubahan pada seluruh standar harga yang berlaku. Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Daerah mengeluarkan Surat Edaran tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2008 dengan menyesuaikan seluruh harga dengan kenaikan/penyesuaian 10%, maka akibat perubahan tersebut adalah sebagai berikut dibawah ini:

Penyusunan ASB

83

Bab 7


B. Honorarium PNS


26,950,000

1,392,600

17,886,000

-

909,590

2


43,990,650

6,732,000

5,918,000

-

2,086,150

3


13,530,000

4,329,600

440,000

-

931,260

22,000,000

4,746,500

-

-

57,684,000

7,076,850

14,003,000

11,000,000

3,712,500

7


27,500,000

8


9


Kegiatan

Total Anggaran

1


No.

4

5

6

Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak(Program Pemberdayaan Masyarakat berbassis agender(P2M-BG)

B.bhn material

B.bhn hbs pakai

B.Jasa kantor

B.ctk &pengganda an

165,000

1,019,810

-

770,000

165,000

451,220

1,959,100

8,800,000

235,400

-

1,724,250

26,015,000

1,296,900

687,500

-

1,959,320

82,500

1,230,680

4,970,900

-

-

1,873,300

-

3,699,300

7,700,000

4,703,600

-

-

430,100

-

630,300

130,570,000

55,643,500

3,080,000

-

5,904,250

247,500

702,350

Penyusunan ASB

84

B.Mkn&mn m

B.sewa

-

88,000

4,000,920

-

-

-

-

-

4,334,000

B.Prjlan dns

4,774,000

803,000

8,448,000

19,948,500

2,706,000

506,000

880,000

5,379,000

7,568,000

-

2,156,000

1,171,500

9,856,000

7,100,500

1,936,000

-

36,513,400

24,145,000

No.

Kegiatan

Total Anggaran

B. Honorarium PNS


B.bhn material

B.bhn hbs pakai

B.Jasa kantor

B.ctk &pengganda an

10


44,000,000

32,780,000

-

-

2,834,700

-

960,300

11


19,837,400

2,274,800

2,112,000

-

12,113,200

77,000

202,400

12


170,720,000

27,632,000

38,214,000

69,333,330

3,753,530

368,500

1,366,640

Panduan Teknis Penyusunan ASB

85

B.Mkn&mn m

B.sewa

-

550,000

-

B.Prjlan dns

4,158,000

3,267,000

2,508,000

-

30,052,000

-

Bab 7


Data tersebut kemudian diolah seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dan hasil olahan statistik adalah sebagai berikut:

Hasil dari output menghasilkan rumusan ASB sebagai berikut : Y = 1.279.115 + 391.154 X , dengan R Square 95,5% dan Signifikansi 0%. Dari output yang dihasilkan mendapatkan rumusan ASB Pelatihan/Bimbingan Teknis sebagai berikut : Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp 1.279.115 per kegiatan Satuan pengendali belanja (Variabel cost): = Rp 391.154 peserta per hari Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 1.279.115 + (Rp 391.154 x Jumlah peserta x Jumlah hari) Perbandingan rumusan ASB sebelum dan setelah penyesuaian adalah sebagai berikut : Rumusan ASB Sebelum Penyesuaian

Rumusan ASB Setelah Penyesuaian

Rp. 1.162.850,00 + (Rp.355.600,00 x Jumlah peserta x jumlah hari)

Rp 1.279.115,00 + (Rp 391.154,00 x Jumlah peserta x Jumlah hari) Penyusunan ASB

86

Setelah itu, maka dapat ditentukan nilai sebaran objek belanja. Perbandingan nilai sebaran objek belanja sebelum dan setelah penyesuaian adalah sebagai berikut:

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2.

Keterangan Belanja Honorarium PNS Belanja Honorarium NON PNS Belanja Bahan Material Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Jasa Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Sewa Belanja Makanan dan Minuman Belanja Perjalanan Dinas

Batas Bawah

Rata- Rata

Batas Atas

Sebelum

Setelah

Sebelum

Setelah

Sebelum

Setelah

0,00%

0.00%

18,33%

27.11%

41,51%

62.17%

0,00%

0.00%

9,71%

14.31%

27,03%

38.34%

0,00%

0.00%

5,74%

12.05%

27,93%

53.78%

0,00%

0.00%

9,87%

6.34%

41,31%

13.03%

0,00%

0.00%

22,51%

6.24%

70,77%

22.23%

0,00%

0.26%

12,13%

2.18%

64,27%

4.10%

0,00%

0.00%

0,69%

1.56%

2,54%

4.91%

0,00%

0.00%

12,32%

19.38%

26,59%

43.64%

0,00%

0.00%

8,70%

10.83%

22,68%

28.04%

Kebijakan Pimpinan Daerah Seringkali Kepala Daerah dan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menetapkan kebijakan yang mengakibatkan terjadinya penyesuaian tarif belanja. Misalnya kebijakan menaikkan standar honor, standar perjalanan dinas, dan lain sebagainya. Kebijakan-kebijakan tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap ASB. ASB yang lama tentunya perlu untuk disesuaikan.Contoh lain kebijakan KDH adalah ketika KDH meyakini bahwa telah terjadi pemborosan pada tahun-tahun lalu. Akibatnya, ASB perlu untuk disesuaikan. Contoh : Penyesuaian ASB karena Penyesuaian Tarif Kepala Daerah memandang perlunya untuk memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai pemda yaitu memberikan tambahan honor serta menaikkan tarif perjalanan dinas. Kepala Daerah mengeluarkan keputusan menaikkan standar honor dan standar perjalanan dinas sebesar 15 % dari tahun sebelumnya. Berdasar data tahun sebelumnya, Honorarium PNS, Honorarium Non PNS dan Perjalanan Dinas disesuaikan dengan cara dikalikan dengan 115 % , sehingga akan di dapat data sebagai berikut:


87

Bab 7


Kegiatan

Total Anggaran

B. Honorarium PNS


B.bhn material

B.bhn hbs pakai

B.Jasa kantor

B.ctk &pengganda an

B.sewa

B.Mkn&mn m

B.Prjlan dns

1


25047680

1,303,980

16,747,800

-

826,900

150,000

927,100

-

4,340,000

751,900

2


40880550

6,303,600

5,541,400

-

1,896,500

-

700,000

80,000

7,680,000

18,679,050

3


12443880

4,054,080

412,000

-

846,600

150,000

410,200

3,637,200

2,460,000

473,800

4


20276150

4,444,450

-

-

1,781,000

8,000,000

214,000

-

800,000

5,036,700

53014905

6,626,505

13,111,900

-

1,567,500

23,650,000

1,179,000

-

6,880,000

-

10151950

3,476,250

643,750

-

1,781,200

75,000

1,118,800

-

1,960,000

1,096,950

7


25329220

4,654,570

-

1,703,000

-

3,363,000

-

8,960,000

6,648,650

8


7128280

4,404,280

-

391,000

-

573,000

-

1,760,000

-

No.

5

6

Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak(Program Pemberdayaan Masyarakat berbassis agender(P2M-BG)

-

Penyusunan ASB

88

No.

Kegiatan

Total Anggaran

B. Honorarium PNS


B.bhn material

B.bhn hbs pakai

B.Jasa kantor

B.ctk &pengganda an

B.sewa

B.Mkn&mn m

B.Prjlan dns

9


120960050

52,102,550

2,884,000

-

5,367,500

225,000

638,500

3,940,000

33,194,000

22,608,500

10


40983100

30,694,000

-

-

2,577,000

-

873,000

-

3,780,000

3,059,100

11


18153640

2,130,040

1,977,600

-

11,012,000

70,000

184,000

500,000

2,280,000

-

12


156995800

25,873,600

35,782,200

63,030,300

3,412,300

335,000

1,242,400

-

27,320,000

-


89

Bab 7


Data-data setelah penyesuaian tersebut kemudian diolah seperti pada langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka akan didapatkan hasil olahan statistik sebagai berikut :

Hasil dari output tersebut menghasilkan rumusan sebagai berikut : Y =

1.608.059 +

380.494 X , dengan R Square 95,5 % dan Signifikansi sebesar 0 %. Dari output yang dihasilkan mendapatkan rumusan ASB Pelatihan/Bimbingan Teknis sebagai berikut : Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp 1.608.059, 00 per kegiatan Satuan pengendali belanja (Variabel cost): = Rp 380.494,00 peserta per hari Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 1.608.059,00 + (Rp 380.494,00 x Jumlah peserta x Jumlah hari) Perbandingan ASB sebelum dan sesudah penyesuaian adalah sebagai berikut : Rumusan ASB Sebelum Penyesuaian



Rp 1.608.059,00 + (Rp 380.494,00 x Jumlah peserta x Jumlah hari) Penyusunan ASB

90

Selanjutnya, dapat ditentukan nilai sebaran objek belanja, perbandingan nilai sebaran objek belanja sebelum dan setelah penyesuaian adalah sebagai berikut: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

3.


Batas Bawah

Rata- rata

Batas Atas

Sebelum

Setelah

Sebelum

Setelah

Sebelum

Setelah

0.00%

0.00%

18,33%

28.91%

41,51%

66.30%

0.00%

0.00%

9,71%

15.26%

27,03%

40.89%

0.00%

0.00%

5,74%

11.17%

27,93%

49.87%

0.00%

0.00%

9,87%

5.88%

41,31%

12.08%

0.00%

0.00%

22,51%

5.79%

70,77%

20.62%

0.24%

0.24%

12,13%

2.02%

64,27%

3.81%

0.00%

0.00%

0,69%

1.45%

2,54%

4.55%

0.00%

0.00%

12,32%

17.98%

26,59%

40.47%

0.00%

0.00%

8,70%

11.55%

22,68%

29.91%

Penyesuaian Gabungan Antara Inflasi/Deflasi dan Kebijakan Pimpinan Daerah Penyesuaian ASB juga dapat diakibatkan karena gabungan antara kebijakan KDH dan inflasi/deflasi . Misalnya inflasi yang terjadi adalah sebesar 15 % dan kebijakan Kepala Daerah menaikkan standar harga honor dan standar harga perjalanan dinas sebesar 10 %. Maka, langkah-langkah penyesuaian adalah : a. Penyesuaian

terhadap

inflasi,

deflasi/pemborosan

terlebih

dahulu,

kemudian; b. Hasil dari tahap a disesuaikan dengan perubahan kebijakan; Berdasarkan data pada tabel 7.1 disesuaikan seperti langkah diatas maka data akan disesuaikan seperti langkah diatas dan akan menghasilkan data penyesuaian sebagai berikut :


91

Bab 7


Kegiatan

Total Anggaran

B. Honorarium PNS


B.bhn material

B.bhn hbs pakai

B.Jasa kantor

B.ctk &pengganda an

B.sewa

B.Mkn&mn m

B.Prjlan dns

1


30,274,440

1,601,490

20,568,900

-

950,935

172,500

1,066,165

-

4,991,000

923,450

2


49,398,250

7,741,800

6,805,700

-

2,180,975

-

805,000

92,000

8,832,000

22,940,775

3


14,696,540

4,979,040

506,000

-

973,590

172,500

471,730

4,182,780

2,829,000

581,900

24,058,575

5,458,475

-

-

2,048,150

9,200,000

246,100

-

920,000

6,185,850

62,509,803

8,138,378

16,103,450

-

1,802,625

27,197,500

1,355,850

-

7,912,000

-

12,082,475

4,269,375

790,625

-

2,048,380

86,250

1,286,620

-

2,254,000

1,347,225

7


30,012,010

5,716,535

-

-

1,958,450

-

3,867,450

-

10,304,000

8,165,575

8


8,541,740

5,409,140

-

-

449,650

-

658,950

-

2,024,000

-

9


145,168,525

63,990,025

3,542,000

-

6,172,625

258,750

734,275

4,531,000

38,173,100

27,766,750

No.

4

5

6

Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak(Program Pemberdayaan Masyarakat berbassis agender(P2M-BG)

Penyusunan ASB

92

Total Anggaran

B. Honorarium PNS


B.bhn material

B.bhn hbs pakai

B.Jasa kantor

B.ctk &pengganda an

B.sewa

B.Mkn&mn m

B.Prjlan dns

10


49,768,550

37,697,000

-

-

2,963,550

-

1,003,950

-

4,347,000

3,757,050

11


21,197,720

2,616,020

2,428,800

-

12,663,800

80,500

211,600

575,000

2,622,000

-

12


185,363,900

31,776,800

43,946,100

72,484,845

3,924,145

385,250

1,428,760

-

31,418,000

-

No.

Kegiatan


93

Bab 7


Data-data setelah penyesuaian tersebut kemudian diolah seperti pada langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka akan didapatkan hasil olahan statistik sebagai berikut :

Hasil dari output tersebut menghasilkan rumusan sebagai berikut : Y = 1.678.597,00 + 428.023,00 X , dengan R Square 95,5 % dan Signifikansi sebesar 0 %. Dari output yang dihasilkan mendapatkan rumusan ASB Pelatihan/Bimbingan Teknis sebagai berikut : Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp 1.678.597,00 per kegiatan Satuan pengendali belanja (Variabel cost): = Rp 428.023,00 peserta per hari Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp 1.678.597,00 + (Rp 428.023,00 x Jumlah peserta x Jumlah hari) Perbandingan ASB sebelum dan sesudah penyesuaian adalah sebagai berikut : Rumusan ASB Sebelum Penyesuaian



Rp 1.678.597,00 + (Rp 428.023,00 x Jumlah peserta x Jumlah hari)

Penyusunan ASB

94

Selanjutnya, dapat ditentukan nilai sebaran objek belanja, perbandingan nilai sebaran objek belanja sebelum dan setelah penyesuaian adalah sebagai berikut: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


Batas Bawah

Rata- rata

Batas Atas

Sebelum

Setelah

Sebelum

Setelah

Sebelum

Setelah

0.00%

0.00%

18,33%

28.34%

41,51%

64.99%

0.00%

0.00%

9,71%

14.96%

27,03%

40.08%

0.00%

0.00%

5,74%

11.45%

27,93%

51.11%

0.00%

0.00%

9,87%

6.02%

41,31%

12.38%

0.00%

0.00%

22,51%

5.93%

70,77%

21.13%

0.25%

0.25%

12,13%

2.08%

64,27%

3.90%

0.00%

0.00%

0,69%

1.48%

2,54%

4.67%

0.00%

0.00%

12,32%

18.42%

26,59%

41.47%

0.00%

0.00%

8,70%

11.32%

22,68%

29.32%

Hasil dari ketiga penyesuaian tersebut diatas, jika kita perbandingkan akan terlihat sebagai berikut : Keterangan

Rumusan ASB Sebelum Penyesuaian

Rumusan ASB Penyesuaian Inflasi

Rumusan ASB Penyesuaian Kebijakan KDH dan atau DPRD

Rumusan ASB Penyesuaian Gabungan

Belanja Tetap (Fixed Cost)

Rp. 1.162.850,00

Rp 1.279.115,00

Rp 1.608.059,00

Rp 1.678.597,00

Belanja Variabel (Variable Cost)

Rp.355.600,00

Rp 391.154,00

Rp 380.494,00

Rp 428.023,00


95

BAB 8 CONTOH-CONTOH ASB DARI BEBERAPA PEMDA 1.

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

A.

ASB -01 AKREDITASI LEMBAGA

Deskripsi: Akreditasi lembaga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga/satuan kerja perangkat daerah untuk memperoleh status akreditasi dari pihak luar. Akreditasi merupakan pengakuan resmi dari pihak lembaga luar terhadap suatu lembaga yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Setelah kegiatan ini dilaksanakan maka lembaga yang bersangkutan harus sudah mampu memperoleh status akreditasi sesuai dengan yang telah direncanakan. Kegiatan ini dimulai dari direncanakannya kegiatan sampai dengan diselesaikannya kegiatan, diperolehnya status akreditasi serta dipertanggungjawabkannya kegiatan oleh satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Parameter yang diakreditasi. Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp. 2.804.800,00 per kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp 20.420.200,00 per Parameter yang diakreditasi Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 2.804.800,00 + (Rp 20.420. 200,00 diakreditasi)

x Jumlah Parameter yang

Alokasi Obyek Belanja ASB 01 No 1 2 3 4 5

Obyek Belanja Belanja Honorarium Uang Lembur Belanja Bahan Material Belanja Jasa Kantor Belanja Sewa

Batas Bawah (%) 29,68 0,73 0,1 4,4 1,65

- 96 -

Rata-rata (%) 54,48 8,56 3,15 20,98 12,83

Batas Atas (%) 79,28 16,39 6,19 37,55 24,01

Bab 8

B.

Contoh-Contoh ASB dari Beberapa Pemda

ASB –03 ASISTENSI ATAU BIMBINGAN DENGAN PENDAMPINGAN

Deskripsi: Asistensi atau bimbingan dengan pendampingan merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan atau pendampingan kepada pegawai atau subyek pelaksana harian atas mekanisme kerja tertentu yang melibatkan pihak luar dalam rangka memberikan panduan tersebut. Kegiatan ini melibatkan subyek pelaksana harian sebagai pelaksana utama dan pihak luar sebagai pemandu untuk menunjukkan cara atau mekanisme yang benar dan efisien. Setelah kegiatan ini selesai maka pelaksana utama harus sudah mampu melaksanakan kegiatan yang menjadi motif dilaksanakannya kegiatan ini tanpa panduan dari pihak luar lagi. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah lembaga yang didampingi dan Durasi Pendampingan Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp. 2.411.700,00 per kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp. 1.542.900,00 per Lembaga per bulan Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 2.411.700,00 + (Rp. 1.542.900,00 x Jumlah Lembaga x jumlah bulan) Alokasi Obyek Belanja ASB 03: No

Obyek Belanja

1 2 3 4 5 6 7

Belanja Honorarium Belanja Bahan Material Belanja Jasa Pihak Ketiga Belanja Cetak & Penggandaan Belanja Sewa Belanja Makanan & Minuman Belanja Perjalanan Dinas

Batas Bawah (%) 25,49 0,17 0,47 0,67 0,37 5,37 0,01

Rata-rata (%) 50,48 4,12 6,84 8,19 6,05 23,18 1,14

Batas Atas (%) 75,48 8,07 13,21 15,71 11,74 40,98 2,26

Penyusunan ASB

97

Bab 8


2.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

A.

ASB -05 KAJIAN BERSAMA/DISKUSI/SARASEHAN

Deskripsi: Kajian bersama/diskusi/sarasehan merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk membahas masalah atau topik memperoleh masukan dengan melibatkan orang/pihak lain yang dipandang memiliki kemampuan untuk ikut memecahkan masalah atau meningkatkan kualitas topik yang dibahas. Pemilihan peserta harus mempertimbangkan relevansi (kesesuaian) dan kapabilitas (kemampuan) peserta dengan masalah atau topik tersebut dan bukan asal menghadirkan orang agar hasil kajian yang diperoleh memiliki kualitas yang cukup baik. Satuan kerja perangkat daerah harus mendeskripsikan secara singkat setiap peserta sesuai dengan relevansi dan kapabilitasnya. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah lembaga/peserta yang terlibat Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost) = Rp 5.400.000,00 per kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp. 700.000,00 per Jumlah Lembaga/Peserta Rumus Penghitungan Belanja Total: Tarif Belanja Variabel x Jumlah Lembaga Peserta = Rp. 5.400.000,00 + (700.000,00 x Jumlah Lembaga Peserta)i. Alokasi Obyek Belanja ASB 05 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Obyek Belanja Belanja Honorarium Belanja Bahan Material Belanja Honorarium Non PNS Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Sewa Belanja Makan dan Minum Belanja Perjalanan Dinas

Batas Bawah (%) 3,79% 0,22% 2,06% 0,39% 2,82% 0,98% 2,47%

Rata-rata (%) 12,29% 1,43% 69,56% 1,59% 2,82% 3,10% 9,20%

Batas Atas (%) 17,76% 4,02% 100,00% 3,92% 2,82% 6,56% 15,08%

Penyusunan ASB

98

Bab 8


3.

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

A.

ASB – 02 PENANGANAN KASUS

Deskripsi: Penanganan kasus merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang berwenang untuk melaksanakan/menyelesaikan kasuskasus hukum/pengaduan yang terjadi. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah kasus yang ditangani. Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp. 837.400,00 Per kegiatan. Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp. 2.715.200,00 per Jumlah kasus yang ditangani Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 837.400,00 + (Rp. 2.715.200,00 x kasus yang ditangani). Alokasi Obyek Belanja ASB-02: No 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Obyek Belanja Honorarium Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Sewa Belanja Makan Minum Belanja Perjalanan Dinas

Batas Bawah (%) 8,82% 0,89%

Rata-rata (%) 22,55% 2,77%

Batas Atas (%) 42,77% 6,11%

0,30%

1,43%

4,19%

5,23% 1,15% 5,63%

32,53% 7,16% 33,55%

59,82% 26,92% 129,22%

Penyusunan ASB

99

Bab 8

B.


ASB – 03 OPERASI PENEGAKAN HUKUM/PERATURAN

Deskripsi: Operasi penegakan peraturan daerah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang berwenang untuk melaksanakan penegakan hukum/peraturan. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah personal penegak hukum dan durasi dalam bulan Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp. 7.043.000,00 Per kegiatan. Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp. 466.600,00 per Jumlah personal penegak hukum Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 7.043.000,00 + (Rp. 466.600,00 x jumlah personal penegak hokum x durasi dalam bulan). Alokasi Obyek Belanja ASB - 03: No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Obyek Belanja Honorarium Belanja Bahan Material Belanja Jasa Kantor Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Sewa Belanja Makan dan Minum

Batas Bawah (%) 45,11% 3,58% 11,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Rata-rata (%) 53,11% 3,76% 15,29% 10,36% 1,87% 0,99% 14,62%

Batas Atas (%) 63,11% 3,95% 19,04% 20,36% 3,67% 2,89% 28,62%

Penyusunan ASB

100

Bab 8


4.

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL

A.

ASB–10 PEMBENTUKAN BADAN ATAU ORGANISASI

Deskripsi: Pembentukan badan atau organisasi merupakan kegiatan untuk menghadirkan badan atau organisasi baru baik di dalam satuan kerja perangkat daerah perangkat daerah ataupun di luar satuan kerja perangkat daerah. Organisasi bisa berupa organisasi di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan. Kegiatan ini akan menghasilkan badan atau organisasi baru sebagai pertanggungjawaban satuan kerja perangkat daerah pelaksana kegiatan yang bersangkutan. Organisasi yang dibentuk memiliki status yang sah baik secara legal (hukum) maupun formal. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Lembaga atau Badan atau Unit Organisasi Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp3.127.900, 00 per Kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp12.490.700, 00 per Jumlah Lembaga/Badan/Organisasi Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp3.127.900, 00 + (Rp12.490.700, 00 x Jumlah Lembaga/Badan/ Organisasi) Alokasi Obyek Belanja ASB-10: No

Obyek Belanja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Belanja Honorarium PNS Belanja Honorarium Non PNS Belanja Bahan Material Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Sewa Belanja Makan dan Minum Belanja Pakaian Kerja Belanja Perjalanan Dinas

Batas Bawah (%) 4,82% 2,11% 0,30% 0,18% 1,04% 1,99% 0,65% 36,05% 0,25%

Rata-rata (%) 15,57% 2,68% 6,60% 1,12% 1,11% 6,50% 15,33% 46,05% 5,04%

Batas Atas (%) 36,51% 3,25% 11,92% 2,38% 1,20% 11,02% 49,55% 56,05% 13,70%

Penyusunan ASB

101

Bab 8

B.


ASB–12 PENANGANAN MASALAH KESEHATAN

Deskripsi: Penanganan masalah kesehatan adalah kegiatan untuk menangani berbagai masalah kesehatan baik bayi, ibu hamil, keluarga ataupun masyarakat. Aktivitas ini bukanlah bertujuan untuk menangani atau mengobati penyakit tertentu yang diderita oleh orang-orang namun hanya untuk memberikan bantuan jasa/pelayanan secara kewenangan satuan kerja perangkat daerah tersebut dan menangani masalah ringan yang bisa di atasi atau ditangani oleh SDM yang dimiliki dengan penanganan yang sesuai dengan keahlian SDM. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah objek yang ditangani (objek yang ditangani bisa balita, orang dewasa atau keluarga). Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp245.800, 00 per kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp391.800, 00 per Jumlah objek yang ditangani Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp245.800, 00 + (Rp391.800, 00 x Jumlah objek yang ditangani). Alokasi Obyek Belanja ASB 12: No

Obyek Belanja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Belanja Honorarium PNS Belanja Honorarium Non PNS Uang Lembur Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Jasa Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Sewa Belanja Makan dan Minum Belanja Pakaian Kerja Belanja Perjalanan Dinas

Batas Bawah (%) 11,97% 0,81% 1,27% 1,31% 0,57% 4,31% 1,03% 2,50% 2,10% 11,94%

Rata-rata (%) 26,91% 6,63% 1,91% 5,41% 5,27% 16,23% 1,11% 20,76% 2,10% 13,67%

Batas Atas (%) 40,74% 12,46% 2,55% 11,43% 9,98% 38,27% 1,19% 44,57% 2,10% 15,39%

Nilai di atas belum mencantumkan belanja material karena belanja tersebut bervariasi sesuai dengan jenis kegiatan atau masalah kesehatan yang dihadapi. Nilai tersebut setelah dihitung ditambahkan ke dalam belanja di atas sebagai keseluruhan belanja total final.

Penyusunan ASB

102

Bab 8


5.

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

A.

ASB–013 PENELITIAN DAN ANALISIS

Deskripsi: Analisis merupakan kegiatan untuk menguraikan suatu permasalahan ke dalam komponen-komponen penyusunnya agar dapat dikaji secara mendalam. Kegiatan ini akan menggambarkan apa yang ada di dalam topik permasalahan tersebut dan apa yang seharusnya dihadirkan dalam struktur atau format yang akan datang serta rekomendasi perbaikannya. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah Topik Pengamatan Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp. 0,00 per Kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp. 214.300,00 x Jumlah Topik Pengamatan Rumus Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 0,00 + (Rp. 214.300,00 x Jumlah Topik Pengamatan) Alokasi Belanja ASB-013 : No

Obyek Belanja

Batas Bawah (%) 0,00%

Rata-rata (%) 44,48%

Batas Atas (%) 100,00%

3,93%

12,79%

1.


2.


0,00%

3.


0,00%

8,55%

17,59%

4.

Belanja Jasa kantor

0,00%

18,23%

59,75%

5.


2,18%

16,47%

30,75%

6.


0,43%

4,51%

8,60%

7.


0,25%

3,83%

7,42%

Penyusunan ASB

103

Bab 8

B.


ASB–014 PENGADAAN BAHAN MATERIAL

Deskripsi: Pengadaan bahan material merupakan kegiatan untuk memperoleh bahan material yang digunakan untuk kegiatan utama SKPD ataupun kegiatan pendukung lainnya. Pengadaan material merupakan kegiatan yang diadakan khusus untuk menghadirkan material karena adanya kebutuhan tertentu dalam mendukung aktivitas satuan kerja secara berkelanjutan dan bukan hanya untuk mendukung kegiatan sekali waktu. Pengendali belanja (cost driver): Nilai Bahan Material yang diadakan. Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp. 24.014.100,00 per kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = ( 1,02 x Nilai Belanja Materialnya) Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 24.014.100,00 + (1,02 x Nilai Belanja Materialnya) = (Rp. 24.014.100,00 +(0,02 x Nilai Belanja Material))+Nilai Belanja Material Nilai keseluruhan tersebut selain nilai belanja materialnya harus di distribusikan dalam alokasi belanja sebagaimana diatur dalam tabel Alokasi Belanja ASB 014. Alokasi Belanja ASB-014 : No

Obyek Belanja




1.


2.


0,00%

2,38%

6,25%

3.

Belanja Jasa kantor

0,00%

4,51%

14,07%

4.


0,00%

7,57%

25,65%

5.


0,00%

2,42%

7,43%

6.


0,00%

68,15%

100,00%

Penyusunan ASB

104

Bab 8

C.


ASB–015 PENGADAAN NON KONSTRUKSI (BELANJA MODAL)

Deskripsi: Pengadaan non konstruksi merupakan kegiatan untuk memperoleh berbagai alat sebagai sarana fisik yang digunakan untuk kegiatan utama SKPD ataupun kegiatan pendukung lainnya. Pengadaan non konstruksi merupakan kegiatan yang diadakan khusus untuk menghadirkan sarana tersebut karena adanya kebutuhan tertentu dalam mendukung aktivitas satuan kerja secara berkelanjutan dan bukan hanya untuk mendukung kegiatan sekali waktu. Pengendali belanja (cost driver): Nilai Sarana Fisik Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp. 13.933.600,00 per Kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = (1,003 x Nilai Sarana Fisiknya) Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 13.933.600,00 + (1,003 x Nilai Sarana Fisiknya) = (Rp. 13.933.600,00 + (0,003 x Nilai Sarana Fisik))+Nilai Sarana Fisik Nilai keseluruhan tersebut selain nilai sarana fisiknya harus di distribusikan dalam alokasi belanja sebagaimana diatur dalam tabel Alokasi Belanja ASB 015. Alokasi Objek Belanja ASB-015 : No

Obyek Belanja




1.


2.


0,00%

26,78%

100,00%

3.

Belanja Jasa kantor

0,00%

43,75%

100,00%

4.


0,00%

3,06%

8,58%

5.


0,00%

1,53%

3,75%

6.


0,00%

0,76%

3,47%

Penyusunan ASB

105

Bab 8


6.

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

A.

ASB–47 PERINGATAN HARI BESAR AGAMA DAN NASIONAL

Deskripsi: Analisa Standar Belanja Peringantan Hari Besar Agama dan Nasional adalah standar belanja yang digunakan untuk melaksanakan peringatan hari besar keagamaan dan hari besar nasional. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah peringatan hari besar Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp. 8.524.700,00 per Kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp 41.641.000,00 per peringatan hari besar Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 8.524.700,00 + (Rp 41.641.000,00 per peringatan hari besar) Alokasi Obyek Belanja ASB-047 : No

Obyek Belanja

1.

Belanja Jasa Pihak Ke-3

2.


Batas Bawah (%)

Rata-rata (%)

Batas Atas (%)

0,1%

1,10%

6,20%

0,00%

0,33%

5,33%

3.

Belanja Sewa

38,81%

43,81%

48,81%

4.

Belanja Makan & Minum

49,76%

54,76%

59,76%

Penyusunan ASB

106

Bab 8

B.


ASB–48 PERINGATAN EVEN NASIONAL SEDUNIA

Deskripsi: Analisa Standar Belanja Peringantan Even Nasional Sedunia adalah standar belanja yang digunakan untuk melaksanakan peringatan hari besar/even nasional yang juga diperingati secara serentak di seluruh dunia. Pengendali belanja (cost driver): Jumlah even yang diperingatan Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost): = Rp. 1.020.000,00 per Kegiatan Satuan pengendali belanja variabel (variable cost): = Rp 83.650.000,00 per peringatan Rumus Penghitungan Belanja Total: Belanja Tetap + Belanja Variabel = Rp. 1.020.000,00 + (Rp 83.650.000,00 x jumlah even yang diperingati) Alokasi Obyek Belanja ASB-048 : No

Obyek Belanja




1.

Belanja Jasa Pihak Ke-3

2.


0,34%

2,34%

7,34%

3.


2,10%

7,10%

12,10%

4.

Belanja Sewa

1,02%

6,02%

11,02%

5.

Belanja Makan & Minum

0,71%

9,71%

9,71%

6.

Belanja Perjalanan Dinas

25,52%

30,52%

35,52%

7.

Belanja Modal

5,69%

11,69%

16,69%

Penyusunan ASB

107

BAB 9 PERTANYAAN YANG SERING MUNCUL (PSM)

B 1.

ab ini menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi ketika Analisis Standar Belanja disosialisasikan kepada para pengguna. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Apakah ASB ini telah berbasis pada kinerja? ASB ini tidak hanya berbasis kinerja namun telah lebih jauh sampai pada berorientasi kinerja.

Unsur-unsur 3 E telah dicakup di sana

sebatas kewenangan dan kemampuan ASB. Efisiensi diatur dalam ASB dalam ketentuan rentang produktivitas, rentang optimalitas, ataupun rentang obyek yang dipersyaratkan. Ekonomis diatur dalam ASB pada ketentuan tentang rumus nilai belanja total yang merupakan batas maksimal belanja untuk kegiatan dengan beban kerja tertentu. Efektivitas

proses

kegiatan

yang

bersangkutan

didekati

dengan

pengaturan distribusi belanja total pada aturan alokasi proporsi obyek belanja. Distribusi alokasi proporsi belanja bukanlah tanpa maksud kinerja. Distribusi proporsi dimaksudkan sebagai kontrol atau pengendali belanja atas kegiatan yang bersangkutan agar kegiatan tersebut lebih terarah sehingga efektivitas juga lebih bisa dikendalikan. Bayangkan jika tidak diberikan ketentuan distribusi maka suatu kegiatan forum komunikasi hanya akan melakukan kegiatan surat-menyurat atau bermain telepon hanya untuk disebut forum komunikasi dan koordinasi. Sementara itu pula bisa jadi alokasi belanja untuk obyek belanja yang lain jadi berkurang yang juga bisa mengakibatkan inektivitas. Dengan pendistribusian pada obyek belanja semacam perjalanan dinas maka mau tidak mau SKPD yang bersangkutan harus melakukan perjalanan

- 108 -

Bab 9

Pertanyaan-Pertanyaan Yang Sering Muncul (PSM)

dinas untuk bertemu langsung. Pertemuan langsung akan meningkatkan efektivitas kegiatan tersebut.

Begitu juga alokasi yang lainnya, dan

begitu juga dengan jenis kegiatan lainnya.

2.

Apakah perbedaan antara pelatihan teknis dan pelatihan pegawai? Pelatihan teknis lebih menandakan adanya kebutuhan teknis bagi para peserta pelatihannya. Kegiatan ini juga berlaku baik bagi para pegawai ataupun masyarakat umum.

Adapun kegiatan pelatihan pegawai

disamping hanya berlaku untuk pegawai juga tidak mengisyaratkan adanya kebutuhan teknis tertentu tapi lebih pada pemahaman dan pemenuhan atas posisi/peran tertentu. Jika suatu SKPD ingin melakukan diklat yang bersifat teknis untuk memenuhi kompetensi teknis tertentu maka lebih diarahkan untuk menggunakan ASB pendidikan dan pelatihan teknis.

3.

Bagaimana bila terjadi kegiatan yang bersifat pelatihan teknis untuk pegawai? Sebagaimana dijelaskan di atas maka kegiatan tersebut sebaiknya digolongkan dalam pelatihan teknis.

4.

Bagaimana caranya agar suatu kegiatan dapat digolongkan dalam suatu ASB secara tepat? Jenis ASB bukanlah suatu hal yang murni saling meniadakan (mutually exclusive).

Kenyataan dunia selalu menunjukkan bahwa suatu obyek

jika dipandang dari sisi yang lain akan tampak bisa digolongkan dalam golongan yang lain (multiple inheritance). Sebagai contoh kegiatan ceramah pada satu sisi dapat dipandang sebagai sarasehan namun pada satu sisi lain dapat dipandang sebagai forum komunikasi atau pelatihan. Begitu pula dengan asas hukum “Lex Specialis Derogat Lex Generalis” yang bermakna sesuatu yang berkonotasi khusus akan lebih diutamakan daripada

sesuatu

yang

berkonotasi

umum.

SKPD

selayaknya

Penyusunan ASB

109

Bab 9


mengutamakan jenis ASB yang lebih sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukannya. Berbagai usaha agar pemahaman tidak menimbulkan makna ganda telah dilakukan, namun harus disadari bahwa kita juga berhadapan dengan interpretasi berbagai fihak yang beragam. Untuk mengatasi hal tersebut sebenarnya bukanlah suatu yang sulit. Carilah jenis ASB yang paling mendekati kemiripan kegiatan yang akan dilakukan dari sudut logika dan kesesuaian dengan permasalahan.

5.

Apakah daftar ASB sudah mewakili semua kegiatan? Daftar ASB sebenarnya dimaksudkan hanya sebagai rujukan bagi SKPD yang ingin melakukan kegiatan serupa dengan kategori atau golongan tertentu.

Pencantuman ini juga sekaligus sebagai pembuktian bahwa

ASB disusun tidak dengan mengangan-angan tanpa melihat lapangan. ASB justru disusun dengan terlebih dahulu melihat fakta lapangan yang benar benar terjadi. Daftar tersebut merupakan rincian kegiatan yang benar-benar dilakukan oleh SKPD di lapangan yang digunakan sebagai landasan penyusunan ASB. Daftar ASB tidaklah dimaksudkan untuk membatasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh SKPD agar sama persis dengan yang ditampilkan dalam daftar ASB.

Dalam pengembangan ASB, daftar ini sebenarnya

seluruhnya selalu dirumuskan dari kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan oleh satuan-SKPD.

Nama lembaga tidak dicantumkan agar

dapat diperbandingkan dan dapat digunakan oleh SKPD lainnya yang juga merasakan kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Titik beratnya sebenarnya pada pemahaman dari jenis ASB itu sendiri. SKPD perangkat daerah bebas memberi nama untuk kegiatannya untuk kategori ASB tertentu (tentunya nama yang masih mengindikasikan kesesuaian dengan kegiatannya itu sendiri).

Penyusunan ASB

110

Bab 9

6.


Apakah persentase alokasi rata-rata obyek belanja bersifat kaku? Prosentase alokasi proporsi baik rata-rata, batas atas, atau batas bawah bukanlah harga mati di angka itu. Harga matinya terletak di nilai di antara batas bawah dan batas atasnya. SKPD bebas bergerak di angka tersebut. Penggunaan rata-rata hanyalah kemudahan pemahaman bagi para pengguna di tahap awal. Pada tahap selanjutnya seiring dengan pemahaman dan kebiasaan diyakini bahwa SKPD jauh lebih mengetahui berapa nilai yang sepantasnya untuk alokasi proporsi obyek belanja tersebut. Tugas ASB hanyalah membatasi bahwa alokasi tersebut masih dalam batas-batas yang wajar.

ASB bergerak di tingkatan strategis

sehingga sangat tidak etis untuk ikut mengurusi segala urusan yang menjadi wewenang SKPD yang bersangkutan.

7.

Mengapa ASB ini tidak merinci belanja tetap dan belanja variabel namun hanya memberi angka nominalnya saja? Tugas ASB hanyalah membatasi bahwa alokasi tersebut masih dalam batas-batas yang wajar. ASB bergerak di tingkatan strategis sehingga sangat tidak etis untuk ikut mengurusi segala urusan yang menjadi wewenang SKPD yang bersangkutan. Pada tahapan rincian obyek yang bersifat operasional SKPD bebas bergerak untuk mengalokasikan dana belanja yang diterima untuk halhal yang sesuai dengan kondisi lapangan yang berbeda-beda. Bisa jadi suatu SKPD membutuhkan belanja tetap atau variable tertentu untuk suatu kegiatan yang sesuai dengan situasi yang dihadapi, namun kondisi serupa tidaklah dapat diasumsikan juga muncul di SKPD lain pada situasi yang berbeda.

Pemberlakukan seperti itu dapat diibaratkan seakan-

akan menciptakan dunia tanpa warna karena segala sesuatunya ditentukan dari atas dengan unsur yang sama dan seragam. Anekdot lebih jauh malah mungkin bisa muncul kenapa merek obyek belanjanya tidak diseragamkan saja sekalian. Siapapun dia yang paling dekat dengan masalahnya akan lebih tahu tentang detilnya.

ASB dirancang

Penyusunan ASB

111

Bab 9


untuk memberikan keleluasaan untuk pengalokasian belanja sesuai dengan

pemahaman

lapangan

SKPD

penyelenggara

sebatas

kewenangannya.

8.

Apakah ASB di dinas Kimpraswil atau beberapa dinas yang lain merupakan ASB khusus? Sebagian memang benar, namun sebagian tidak.

Pada intinya ASB

khusus adalah ASB yang hanya terjadi sekali waktu atau terjadi pada suatu dinas tertentu. Pembuatan ASB selalu diarahkan agar ASB apapun bentuknya bisa bersifat umum.

SKPD yang lain juga berhak untuk

menggunakannya jika memang mampu dan kegiatannya sesuai dengan tujuan pokok dan fungsi dari SKPD tersebut.

Dengan demikian

pemahaman khusus atau umum hanyalah berlaku pada tingkatan konsepsional. Pada tingkatan praktis tidak perlu mempermasalahkan apakah suatu ASB masuk kategori khusus atau umum karena hal tersebut justru malah akan menimbulkan perdebatan karena interpretasi/penerjemahan yang berbeda-beda tanpa memberikan manfaat ekonomis ataupun kinerja yang lebih baik. Contoh perdebatan yang bisa muncul (yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan) adalah ASB Operasi Penegakan Perda. ASB ini bisa digolongkan khusus jika dipandang bahwa tidak setiap SKPD mampu menjalankannya karena hanya bisa dijalankan oleh SKPD yang memiliki perda. Bagi yang menganggapnya sebagai ASB umum maka ASB jenis tersebut bisa digolongkan dalam kategori umum karena bisa dijalankan oleh beberapa SKPD. Perdebatan tersebut sama sekali tidak memberikan kemanfaatan ekonomis karena memang tidak ada keuntungannya dari sisi belanja yang dikeluarkan. Pada saat ini suatu ASB mungkin hanya bisa digunakan oleh suatu SKPD tertentu, namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa ASB tersebut akan dapat digunakan oleh SKPD yang lain di masa yang akan datang. Disain ASB sendiri memang

Penyusunan ASB

112

Bab 9


disusun dengan cukup luwes (fleksibel) agar ASB tersebut bisa berlaku umum sebagaimana semangat keadilan dan kriteria strategis dari ASB itu sendiri.

9.

Bagaimana aturan yang jelas untuk ASB yang bersifat khusus? Jika suatu kegiatan merupakan kegiatan yang tidak ada kemiripannya dengan kegiatan lain maka dia bisa dikategorikan dalam ASB khusus. Namun demikian, jika dikemudian hari kegiatan tersebut telah terjadi kembali dan atau mampu dilakukan atau dibutuhkan oleh SKPD yang lain maka statusnya secara langsung akan berubah menjadi ASB umum. Disain ASB selalu diarahkan untuk menghadirkan ASB yang bisa berlaku umum. Dengan demikian, tidak ada keuntungan suatu SKPD berharap atau berinisiatif agar kegiatannya bisa masuk dalam kategori khusus hanya agar belanjanya menjadi besar, karena jika suatu saat SKPD yang lain mampu melakukannya akan dapat diketahui baik buruk kinerjanya. Suatu usaha yang hanya akan merugikan dirinya sendiri.

Format

penyajian ASB secara formal tidak membedakan antara ASB umum atau khusus karena berbagai tujuan yang telah disebutkan di atas.

10.

Bagaimana

bila

SKPD

ingin

mengadakan

kegiatan

yang

merupakan gabungan atau rangkaian kegiatan yang terdiri dari kegiatan-kegiatan dengan jenis ASB-ASB yang berbeda? Secara singkat dapat dijelaskan bahwa beberapa jenis kegiatan memang dapat

digabungkan.

Penggabungan

seharusnya

mengungkapkan

penghematan belanja. Belanja total dapat dihemat dengan cara menambahkan belanja total kedua kegiatan tersebut dan menghilangkan belanja tetap yang terkecil. Jika tiga jenis kegiatan digabungkan dalam satu kegiatan, maka belanja total merupakan belanja total ketiga jenis kegiatan tersebut dikurangi dengan dua belanja tetap yang terkecil. Jumlah kegiatan yang lebih besar bisa diteruskan dengan logika yang

Penyusunan ASB

113

Bab 9


sama.

SKPD yang mampu melakukan kegiatan tersebut memang

selayaknya dinilai memiliki kinerja yang lebih baik, paling tidak dari sisi kinerja ekonomisnya.

11.

Apakah hubungan antara ASB dengan Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ)? ASB mengatur tentang kebijakan anggaran di tingkat atas (strategis) dan yang diatur adalah anggaran dalam bentuk nilai keseluruhan sesuai dengan kinerja dan bobot kerja agar berorientasi pada kinerja sedangkan

SHBJ

mengatur

kebijakan

harga

komponen atau rincian obyek belanja.

dari

masing-masing

Sebagai contoh ASB tidak

mengatur berapa harga untuk satu rim kertas atau berapa harga/honor untuk satu jam mengajar namun mengatur di tingkat yang lebih atas semacam berapa harga untuk kegiatan pencetakan buku atau harga suatu kegiatan pelatihan. Setelah harga dari suatu kegiatan ditentukan dan ketetapan lain dalam ASB dipenuhi maka nilai tersebut dirinci dalam rincian obyek belanja. Harga dari masing-masing obyek belanja diatur dalam SHBJ.

12.

Apakah alokasi proporsi belanja dalam ASB tersebut cukup akurat? Pertanyaan ini memang menjurus ke metode perumusan ASB itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa perumusan ASB dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan data lapangan untuk dilihat perilakunya. Setelah

data

awal

keseluruhannya

dikumpulkan,

data

digunakan untuk merumuskan model ASB yang diperlukan.

tersebut Model ini

kemudian disesuaikan dengan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan dalam SHBJ (termasuk penyesuaian kenaikan harga) untuk memperoleh ASB yang dapat diterapkan pada tahun yang bersangkutan karena telah disesuaikan harganya.

Penyusunan ASB

114

Bab 9


Penyesuaian harga dilakukan dengan sampel yang cukup mewakili, lagipula penggunaan rentang distribusi alokasi obyek belanja memang didisain salah satunya untuk memberikan keleluasaan bergerak bagi SKPD dalam pengalokasian belanjanya agar tetap sesuai dengan harga yang ditetapkan dalam SHBJ.

Tujuan yang lain alokasi adalah

mengarahkan pada kinerja efektivitas dengan pemberlakuan ketentuan distribusi obyek belanja agar belanja tidak didistribusikan pada alokasialokasi yang tidak sesuai atau melenceng jauh.

13.

Apakah persentase untuk obyek belanja

ASB merupakan hal

yang mutlak untuk dipenuhi? Ya,

prosentase

tersebut harus dipenuhi. Namun penyusun anggaran

bisa menggunakan area di antara batas atas dan batas bawah sehingga bisa disesuaikan. Namun hal ini mempunyai konsekuensi jika salah satu obyek belanja dinaikkan melebihi rata-rata berarti item obyek belanja lainnya harus ada yang dibawah rata-rata.

14.

Apakah obyek belanja di ASB harus dianggarkan semua? Apakah diperbolehkan

menghilangkan

obyek

belanja

jika

tidak

diperlukan? Tidak, karena kegiatan tersebut akan berjalan dengan baik jika obyek belanja di asb dianggarkan semua.

15.

Bagaimanakan jika ada kegiatan yang belum ada ASB-nya? Silakan untuk dibuat anggaran tanpa menggunakan ASB, untuk tahun berikutnya direkomendasikan untuk segera dibuatkan ASBnnya

Penyusunan ASB

115

Lampiran

LAMPIRAN : KONDISI IDEAL KEBERTERAPAN BUKU INI I. Kondisi ideal agar tujuan Buku Penyusunan ASB ini dapat tercapai adalah: a. Tersedianya perangkat komputer yang memadai. Spesifikasi perangkat komputer yang dibutuhkan minimal adalah: 1. Processor pentium 4 2. RAM 132 Mb b. Tersedianya software excel dan SPSS atau software statistik yang setara. c. Tersedianya sumber daya manusia yang memahami proses perencanaan dan penganggaran keuangan daerah. d. Tersedianya sumber daya manusia yang memahami kemampuan dasar statistik. e. Tersedianya sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan software excel dan SPSS atau software statistik II. Apabila di dalam buku ini akan digunakan untuk pelatihan teknis penyusunan analisis standar belanja, maka rencana sesi yang disarankan adalah sebagai berikut: Referensi

Hari Pertama

Materi

08.00 - 09.00

Latar Belakang, Dasar Hukum, dan Tujuan ASB

Bab 1

09.00 - 10.00

Anggaran Berbasis Kinerja dan Definisi ASB

Bab 2

10.00 - 10.30

ISTIRAHAT (Coffee Break)

10.30 - 11.30

Manfaat ASB dan Posisi ASB dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Bab 2

11.30 - 12.30

Perilaku Belanja, Pola Perilaku, dan Fungsi Belanja

Bab 2

12.30 - 13.30

ISTIRAHAT, SHOLAT DAN MAKAN SIANG

13.30 – 14.30

Metode Penentuan Pola Perilaku Belanja

Bab 2

14.30 – 15.30

Format ASB dan Cara Penggunaan ASB

Bab 3

15.30 – 16.00

ISTIRAHAT(Coffee Break)

Hari Kedua

Materi

08.00 - 09.00

Asumsi Dasar Penyusunan ASB dan Tahapan Penyusunan ASB

Bab 4

09.00 - 10.00

Asumsi Dasar Penyusunan ASB dan Tahapan Penyusunan ASB

Bab 4

10.00 - 10.30

ISTIRAHAT (Coffe Break)

10.30 - 11.30


Bab 5

11.30 - 12.30


Bab 5

12.30 - 13.30

ISTIRAHAT, SHOLAT DAN MAKAN SIANG

13.30 – 14.30

Kasus Khusus Pengolahan Data ASB

Bab 6

14.30 – 15.30

Penyesuaian ASB untuk Tahun Berikutnya

Bab 7

15.30 – 16.00

ISTIRAHAT(Coffee Break)

Referensi

Penyusunan Analisis Standar Belanja

Recommend Documents