KONSEP PENYUSUNAN ASB
Untuk Memenuhi Tugas Mata kuliah Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sektor Publik yang dibina oleh Bapak Nurkholis, SE, MBus, Ph!, "k
!isusun #leh $ %a&id "li&i ' Siti /atimah 1ima "y "yu "j "ji Pr Prati2i
()*++)+((((+-. ()*++)+((((+0()*++)+3(((+4
JURUSAN AKUNTANSI FAKULT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2015
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Latar Bea!a" Bea!a"# #
Pada era re&ormasi birokrasi, pemerintahan ini telah melakukan perubahan penting dan mendasar yang dimaksudkan untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada, ada, serta serta upaya upaya untuk untuk memper memperbai baiki ki berbag berbagai ai tuntut tuntutan an dan aspira aspirasi si yang yang berkem berkemban bang g di daerah dan masyarakat Salah satunya adalah menyangkut tentang anggaran, yang mana
anggaran dalam konteks otonomi dan desentralisasi menduduki peranan penting Saat ini kualitas peren5anaan anggaran yang digunakan masih relati& lemah, diikuti dengan ketidakmampuan
pemerintah
dalam
meningkatkan
penerimaan
daerah
se5ara
berkesinambungan, sementara pengeluaran se5ara dinamis terus meningkat, tetapi tidak disertai penentuan skala prioritas dan besarnya pla&on anggaran Sebelum tahun ++), penentuan besar alokasi dana menggunakan incrementalism dan line item. Konsekuensi yang harus diterima saat itu adalah terjadinya overfinancing atau underfinancing pada suatu unit kerja, yang pada akhirnya tidak men5erminkan pada pelayanan publik yang sesungguhnya dan 5enderung terjadi pemborosan Menyadari kelemahan tersebut dan agar pengeluaran anggaran daerah memiliki prinsip value for money ( ekonomi e&isien dan e&ekti& ) maka Pemerintah berusaha menerapkan sistem penganggaran yang disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja 6 performance budget 7, standar pelayanan dan berorientasi pada output–outcome Untuk menghindarkan terjadinya tumpang tindih (overlapping) alokasi belanja, maka penyusunan anggaran harus berdasarkan kinerja yang jelas dan terukur menjadi penting Untuk men5apai hal tersebut, ada beberapa hal yang perlu dikembangkan antara lain$ ( "nalisa Standar Belanja, Tolok Ukur Kinerja dan ) Standar Biaya Salah satu yang akan dibahas yaitu mengenai instrument penyusunan anggaran adalah "nalisis Standar Belanja 6"SB7 "nalisis Standar Belanja 6"SB7 sudah
diperkenalkan
kepada Pemerintah !aerah dalam Peraturan Pemerintah No (+* Tahun +++ tentang Pengelolaan dan Pertanggungja2aban Keuangan !aerah 8stilah yang digunakan dalam PP No (+* tersebut adalah Standar "nalisa Belanja atau S"B yang mempunyai makna penilaian ke2ajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan Berdasarkan PP No (+*9+++ tersebut !epartemen !alam Negeri 1epublik 8ndonesia menerbitkan pedoman operasional dalam
bentuk Kepmendagri
No
. Tahun
++ tentang
Pedoman
Pengurusan,
Pertanggungja2aban !an Penga2asan Keuangan !aerah Serta Tata :ara Penyusunan "nggaran Pendapatan !an Belanja !aerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan !aerah !an Penyusunan Perhitungan "nggaran Pendapatan !an Belanja !aerah Namun, Kepmendagri tersebut belum menunjukkan 2ujud9bentuk Standar "nalisa Belanja Pada Tahun ++- keluarlah Undang;Undang No ) Tahun ++- tentang Pemerintahan !aerah yang merupakan pengganti dari Undang;Undang No Tahun (... !alam UU No ) tersebut dikenalkan istilah baru yaitu "nalisis Standar Belanja 6"SB7 yang mempunyai maksud dan istilah yang sama dengan Standar "nalisa Belanja 6S"B7 yaitu penilaian ke2ajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu
kegiatan Selanjutnya, terbitlah PP No *4 tahun ++* tentang Pengelolaan Keuangan !aerah PP No *4 tahun ++* ini kemudian dijabarkan lagi dalam Permendagri No () tahun ++0 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan !aerah Pada Tahun ++3 terbitlah Permendagri No *. tahun ++3 sebagai penyempurnaan atas Permendagri No () tahun ++0 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan !aerah !alam regulasi;regulasi tersebut selalu disebutkan bah2a "SB merupakan salah satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis kinerja Berdasarkan uraian di atas maka makalah ini dengan segala kekurangannya men5oba menguraikan penjelasan menjelaskan bagaimana tentang konsep penyusunan "nalisis Standar Belanja 6"SB7 1.2 R$%$&a" Ma&aa'
"dapun rumusan masalah yang kami tulis adalah $ ( "pa dasar hukum Penyusunan "SB < Bagaimana prinsip penyusunan "SB < ) Bagaimana konsep penyusunan "nalisis Standar Belanja < - Bagaimana /ormat Penyusunan "SB < * Bagamana Tahap Penyusunan "SB < 0 Bagaimana penyesuaian "nalisis Standar Belanja diterapkan < 1.( T$)$a" Pe"$*&a" Untuk mengetahui dasar hukum, Prinsip penyusunan, konsep penyusunan, &ormat
penyusunan, tahap penyusunan, dan penyesuaian "nalisis Standar Belanja
BAB II PEMBAHASAN 2.1 Da&ar H$!$% Pe"+$&$"a" ASB 1. UU no ) tahun ++- tentang pemerintah daerah pasal (03 ayat ) Belanja daerah mempertimbangkan beberapa instrument pendukung, diantaranya $
analisis standard belanja 2. Peraturan Pemerintah nomor *4 tahun ++* pasal ). ayat Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan 5apaian kinerja, indi5ator kinerja, analisis standard belanja, standard harga satuan, dan standard pelayanan minimal (. Permendagri no () tahun ++0 pasal .) ayat ( - UU No ) Tahun +(- Pasal .4 ayat ) Belanja !aerah untuk pendanaan Urusan Pemerintah yang jadi ke2enangan !aerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat ( berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang; undangan * Permendagri no () tahun ++0 Psl 4. 67 %uru& e !okumen sebagai lampiran 6meliputi KU", PP", kode rekening "PB!, &ormat 1K"; SKP!, analisis standar belanja, dan standar satuan harga 0 Peraturan Menteri !alam Negeri No *. Tahun ++3 Tentang Perubahan "tas Peraturan Menteri !alam Negeri No () Tahun ++0 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan !aerah Pasal 4. ayat 1an5angan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan 1K";SKP! sebagaimana dimaksud pada ayat 6(7 men5akup $ dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KU", PP"S, analisis standar belanja dan standar satuan harga 3 Penjelasan Undang;Undang No ) Tahun ++- Tentang Pemerintahan !aerah, Pasal (03 ayat ) =ang dimaksud dengan Analisa Standar Belanja (ASB) adalah penilaian ke2ajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan 4 Peraturan Pemerintah No (+* Tahun +++ Tentang Pengelolaan
dan
Pertanggungja2aban Keuangan !aerah, Pasal + ayat Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah !aerah, dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya . Peraturan Menteri !alam Negeri No *. Tahun ++3 Tentang Perubahan "tas Peraturan Menteri !alam Negeri No () Tahun ++0 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan !aerah Pasal (++ ayat Pembahasan oleh T"P! sebagaimana dimaksud pada ayat 6(7 dilakukan untuk Menelaah kesesuaian ren5ana anggaran dengan standar analisis belanja, standar satuan harga
(+ >ampiran Peraturan Menteri !alam Negeri No ) Tahun ++4 Tentang Pedoman Penyusunan "nggaran Pendapatan dan Belanja !aerah Tahun "nggaran ++., 61oma2i 8887 Teknis Penyusunan "PB! No Substansi Surat Edaran Kepala !aerah tentang Pedoman Penyusunan 1K";SKP! kepada seluruh SKP! dan 1en5ana Kerja dan "nggaran Pejabat Pengelola Keuangan daerah 61K";PPK!7 kepada Satuan kerja pengelola keuangan daerah 6SKPK!7 lebih disederhanakan, hanya memuat prioritas pembangunan daerah dan program9kegiatan yang terkait, alokasi pla&on anggaran sementara untuk setiap program9kegiatan SKP!, batas 2aktu penyampaian 1K";SKP! kepada PPK! dan dokumen sebagai lampiran Surat Edaran dimaksud meliputi KU", PP"S, Analisis Standar Belanja, dan Standar Satuan %arga
2.2 Pr*"&*, -a&ar ,e"+$&$"a" A"a*&*& Sta"-ar Bea")a ASB/
!alam penyusunan "SB, ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan pemerintah daerah yaitu $ ( Penyederhanaan 6modeling7 Penyusunan "SB bertujuan membuat model belanja untuk objek;objek kegiatan yang menghasilkan output yang sama Mudah diaplikasikan Model yang dibuat mudah diaplikasikan, atau tidak membuat susah yang menggunakan model tersebut ) Mudah diup;date Model yang dibuat mudah untuk diperbaharui, dalam arti jika ditambahkan data; data baru tidak merubah &ormula model tersebut se5ara keseluruhan - /leksibel Model yang dibuat menggunakan konsep belanja rata;rata dan memiliki batas minimum belanja dan batas maksimum belanja
2.( K"&e, Pe"+$&$"a" A"a*&*& Sta"-ar Bea")a ASB/
!alam rangka untuk meningkatkan e&ekti&itas standar pelayanan minimal, maka pemerintah daerah hendaknya mampu menetapkan analisis standar belanja yang akurat %al tersebut dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja anggaran yang baik Selama ini sering terjadi overfinancing dan underfinancing dengan kata lain terjadi ketidakakuratan dan ketidak2ajaran dalam menetapkan biaya dalam anggaran Sekarang ini, banyak pemerintah daerah yang men5oba men5ari &ormula untuk menetapkan standar biaya dalam anggaran Salah satu pendekatan yang dikembangkan sebagai dasar untuk menetapkan standar biaya
yaitu pendekatan berbasis aktivitas 6activity based costing 7 Activity based costing merupakan penetapan harga pokok atau biaya anggaran yang didasarkan aktivitas "rtinya aktivitas menjadi pemi5u biaya 6cost driver 7 dalam pendekatan activity based costing 6"B:7 Pendekatan Activity Based Costing 6"B:7 merupakan suatu teknik untuk mengukur se5ara kuantitati& biaya dan kinerja suatu kegiatan 6 the cost and performance of activities7 serta alokasi penggunaan sumber daya dan biaya, baik by operasional maupun by administratif Pendekatan Activity Based Costing bertujuan untuk meningkatan akurasi biaya penyediaan barang dan jasa yang dihasilkan dengan menghitung biaya tetap 6 fixed cost) dan biaya variabel 6variabel cost 7 Sehingga dapat dikatakan bah2a $ Tta B*a+a B*a+a Teta, B*a+a Var*a3e
Proses evaluasi dan penilaian didasarkan atas biaya;biaya per kegiatan dan bukan didasarkan atas alokasi bruto 6 gross allocations7 pada suatu organisasi atau unit kerja Memasukkan biaya overhead 6overhead cost 7 ke dalam kegiatan yang se5ara aktual digunakan untuk menghasilkan output
Terdapat beberapa alasan kenapa pendekatan activity based costing digunakan dalam penetapan biaya anggaran yaitu $ ( Tuntutan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah yang semakin ekonomis e&isien e&ekti& akuntabel dan transparan "danya ketidakadilan dan ketidak2ajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis, antar program dan antar SKP! yg disebabkan oleh$ •
Tidak jelasnya de&inisi suatu kegiatan
•
Perbedaan output kegiatan
•
Perbedaan lama 2aktu pelaksanaan
•
Perbedaan target group
•
Perbedaan kebutuhan sumberdaya
•
Beragamnya perlakuan objek9rin5ian objek9item belanja
•
Terjadinya pemborosan anggaran
"nalisis Standar Belanja merupakan ke2enangan pemerintah daerah masing;masing Karena untuk menetapkan standar belanja antara masing;masing pemerintah daerah memiliki dasar penetapan yang berbeda;beda tergantung pada kondisi ekonomi masing;masing daerah
Untuk itu dasar legal dari pendekatan activity based costing juga didasarkan pada kepentingan pemerintah daerah masing;masing
Berdasarkan ketentuan tersebut yang berkaitan dengan penggunaan pendekatan dalam penentuan analisis standar belanja, maka pemerintah men5iptakan dan menyusun berbagai ma5am pendekatan yang lebih e&isien dan e&ekti& Metode;metode yang bisa digunakan dalam pendekatan "SB yaitu$ a Metode regresi sederhana 9 #rdinary >east S?uare 6#>S7 Metode 1egresi Sederhana adalah suatu teknik atau analisis yang digunakan untuk menyusun suatu persamaan belanja yang menghubungkan antara variabel tidak bebas 6=7 dengan variabel bebas 6@7 sekaligus untuk menentukan nilai ramalan atau dugaannya !alam regresi sederhana ini, variabel tidak bebas merupakan total biaya dari suatu kegiatan, sedangkan variabel bebas merupakan 5ost driver dari kegiatan tersebut Penggunaan regresi sederhana dalam menyusun "SB berguna untuk membuat model 6persamaan7 regresi untuk peramalan belanja dari suatu kegiatan Peramalan belanja menghitung belanja
dengan model regresi ini dengan 5ara
rata;rata, menghitung batas minimum belanja, dan batas
maksimum belanja, serta menghitung prosentase alokasi kepada masing;masing objek belanja Persamaan 1egresi Sederhana $ = A a D b@ !imana $ = A Total Belanja a A Belanja Tetap b A Belanja variable9unit @ A Target Kinerja kegiatan b "nalisis Statistik Kemudian dilakukan analisis statisti5 untuk mengetahui $ ( Nilai 1ata;rata Nilai batas ba2ah dan batas atas, dan ) Pesentase alokasi jenis belanja masing masing "nalisis statisti5 dapat dilakukan dengan mudah menggunakan so&t2are statisti5 seperti SPSS 5 Metode !iskusi ocussed !roup "isscussion 6/C!7
Metode diskusi dalam penyusunan "SB digunakan untuk memperoleh masukan dari
SKP!
tentang
masukan;masukan
aktivitas dan output dari suatu kegiatan, dan juga
tentang
5ost
driver
dari
suatu
kegiatan
%asil yang
diharapkan dari pendekatan metode diskusi ini adalah kesepahaman tentang aktivitas, output dan 5ost driver dari suatu kegiatan antara penyusun dan SKP! dalam penyusunan "SB Ketiga metode di atas tidak dilakukan se5ara terpisah tetapi menjadi serangkaian metode dalam penentuan "nalisis Standar Belanja 6"SB7 dengan pendekatan activity based costing 6"B:7
2.4 Fr%at A"a*&*& Sta"-ar Bea")a ASB/
Berdasarkan de&inisi "SB yang terdapat dalam PP No *4 tahun ++* tentang Pengelolaan Keuangan !aerah dalam pasal ). ayat B menyebutkan bah2a Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 6(7 dilakukan berdasarkan 5apaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimalF, maka &ormat "SB yang dikembangkan adalah sebagai berikut ini $
Penjelasan atas masing;masing komponen dalam &ormat "SB adalah sebagai berikut $ a Kode dan Nama Genis "SB Kode dan Nama Genis "SB adalah kode urutan dan nama jenis per "SB yang digunakan agar memudahkan dalam men5ari jenis "SB yang sesuai dengan kegiatan yang akan disusun anggarannya Kode urutan serta nama jenis "SB dapat disusun berdasarkan urutan abjad agar memudahkan dalam penggunaannya b !eskripsi !eskripsi adalah penjelasan detil operasional peruntukan dari "SB !eskripsi digunakan agar memudahkan dalam mengelompokkan kegiatan;kegiatan yang dilakukan dan juga memberikan kemudahan ketika menggunakan "SB dalam penyusunan anggaran !eskripsi "SB merupakan penjelasan detil operasional dari nama "SB !engan demikian, deskripsi akan mempermudah pengguna untuk mengetahui jenis "SB apa yang seharusnya digunakan untuk suatu jenis program9kegiatan tertentu 5 Pengendali Belanja 6:ost !river7
Pengendali Belanja adalah &aktor;&aktor yang mempengaruhi besar ke5ilnya belanja dari suatu kegiatan /aktor;&aktor ini tentunya merupakan beban kerja riil dari kegiatan yang dimaksud d Satuan Pengendali Belanja Tetap 6&iHed 5ost7 Satuan pengendali belanja tetap merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan Belanja tetap ini tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume9target kinerja suatu kegiatan Besarnya nilai satuan pengendali belanja tetap merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan dimana penyusun anggaran tidak boleh melebihi nilai tersebut, namun diperbolehkan apabila menentukan belanja tetap diba2ah nilai yang ditetapkan e Satuan Pengendali Belanja Iariabel 6variable 5ost7 Satuan pengendali belanja variabel menunjukkan besarnya perubahan belanja variabel untuk masing;masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan9penambahan volume kegiatan Semakin tinggi target yang ditetapkan oleh satuan kerja 6semakin optimis7 maka semakin besar belanja variabel yang dibutuhkan !emikian pula sebaliknya semakin rendah 6pesimis7 target kinerja yang ditetapkan maka makin ke5il pula belanja variabel & 1umus Perhitungan Belanja Total Merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan /ormula ini merupakan penjumlahan antara &iHed 5ost dan variable 5ost g "lokasi #bjek Belanja Berisikan ma5am;ma5am objek belanja, proporsi batas ba2ah, proporsi rata;rata dan proporsi batas atas dari total belanja #bjek belanja disini adalah objek belanja yang hanya diperbolehkan dipergunakan dalam "SB yang bersangkutan Batas ba2ah adalah proporsi terendah dari objek belanja yang bersangkutan 1ata;rata adalah proporsi rata; rata dari objek belanja tersebut untuk seluruh SKP! di Pemerintah !aerah tersebut Batas atas adalah proporsi tertinggi yang dapat dipergunakan dalam objek belanja Maksud akan adanya batas atas dan batas ba2ah adalah untuk memberikan keleluasaan kepada pengguna anggaran untuk menentukan besaran dari masing;masing objek belanja %al ini untuk mengakomodasi sistem pengelolaan keuangan daerah yang telah didesentralisasikan
ke SKP!
!engan demikian "SB tersebut akan mampu
mengendalikan belanja sekaligus memberikan keleluasaan kepada penggunanya /ormat "SB di desain agar dapat mengendalikan belanja sekaligus memberikan keleluasaan9&leksibilitas kepada penggunanya Pengendalian belanja terlihat pada &ormula total belanja dan jumlah ma5am belanja yang diperkenankan, sedangkan keleluasaan tampak pada adanya batas atas dan batas ba2ah dalam penentuan besaran objek belanja
2.5 Ta'a, ,e"+$&$"a" A"a*&*& Sta"-ar Bea")a ASB/
Penyusunan "SB men5akup beberapa tahapan sebagai berikut$ a Tahap Pengumpulan !ata Pada Tahap ini, kegiatan dari semua satuan kerja perangkat daerah dikumpulkan untuk memperoleh gambaran a2al atas berbagai jenis kegiatan yang terjadi di Pemerintah !aerah !alam tahap pengumpulan data ini, semua data 6populasi7 SKP! harus dilibatkan semuanya sehingga dapat memenuhi asumsi dasar penyusunan "SB yaitu demokrasi Sangat disarankan agar tidak menggunakan sampling karena sampling tidak memenuhi asumsi Jdemokrasi
b Tahap Penyetaraan Kegiatan Penyetaraan kegiatan dilakukan untuk menggolongkan da&tar berbagai kegiatan yang diperoleh dari tahap pengumpulan data ke dalam jenis atau kategori kegiatan yang memiliki kemiripan pola kegiatan dan bobot kerja yang sepadan "rtinya, kegiatan yang bobot pekerjaannya sama maka akan dikelompokkan pada golongan9kelompok yang sama Tahapan ini dilakukan untuk memenuhi asumsi dasar yang pertama, yaitu penyusunan "SB harus berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja
5 Tahap Pembentukan Model Model dibentuk untuk memperoleh gambaran nilai belanja dan alokasinya yang terjadi di Pemerintah !aerah Tahap ini men5akup tiga langkah utama yaitu$ ( Pen5arian Pengendali Belanja 65ost driver7 dari tiap;tiap jenis kegiatan Pengendali Belanja 6:ost !river7 adalah &aktor;&aktor yang mempengaruhi besar ke5ilnya belanja dari suatu kegiatan :ost !river ada ma5am yaitu $ 5ost driver nyata 6riil7 dan 5ost driver semu :ost !river semu adalah 5ost driver yang seolah;olah mempengaruhi besar ke5ilnya belanja, namun sesungguhnya tidak mempengaruhi karena hanya digunakan sebagai dasar pembenar untuk memperbesar anggara Pen5arian Nilai Belanja Tetap 6&iHed 5ost7 dan Belanja Iariabel 6variable 5ost7 untuk setiap jenis kegiatan
Setiap penambahan kuantitas target kinerja akan dapat
dianalisis peningkatan belanja variabelnya ) Menghitung besarnya total belanja untuk kegiatan dengan menggunakan &ormula yaitu penjumlahan belanja tetap dan belanja variabel
- Setelah diperoleh besarnya total belanja untuk suatu kegiatan,selanjutnya total belanja dialokasikan menurut proporsi belanja yang telah ditentukan pada masing; masing "SB Perhitungan alokasi proporsi belanja dapat menggunakan proporsi rata; rata atau angka di antara batas ba2ah dan batas atas 2. 6atata" Pe"t*"# 7 Pe"8er%ata" -aa% Per$%$&a" ASB
Perubahan Peraturan Perundang;undangan
Penggabungan Beberapa Kegiatan !alam Satu 1"SK91K";SKP!
Penggunaan item belanja yang tidak sesuai dengan kegiatan
Kelengkapan 8tem Standar %arga
Kepatuhan Penggunaan Standar %arga
Belanja Perjalanan !inas
2.9 Pe"##$"aa" ASB e' SKPD -aa% Pe%3$ata" A"##ara"
( Mendapatkan ke2ajaran beban kerja dan belanja aktivitas kegiatan Menuju kinerja pengelolaan keuangan daerah yang semakin ekonomis, e&isien, e&ekti&, akuntabel, dan transparan ) "danya ketidakadilan dan ketidak2ajaran anggaran belanja untuk program dan kegiatan sejenis antar SKP! - Mendorong penetapan biaya dan pengalokasian anggaran kepada setiap aktivitas unit kerja menjadi lebih logis * Mendorong di5apainya e&isiensi se5ara terus;menerus karena adanya pembandingan 6benchmar#ing 7
2.: Ke-$-$!a" ASB -aa% Pe"#a"##ara"
( Menjamin ke2ajaran dan keadilan anggaran belanja antar SKP!, antar program dan antar jenis kegiatan Menghindari terjadinya pemborosan anggaran ) Mendorong ter5iptanya anggaran daerah yang semakin e&isien dan e&ekti& - Memudahkan T8M T"P! dalam veri&ikasi anggaran 61K";SKP!7 untuk setiap kegiatan * Memudahkan SKP! dalam menghitung besarnya anggaran global untuk setiap jenis kegiatan berdasarkan target output yang ditetapkan
2.; Bata&a" ASB ter'a-a, Bea")a
( Belanja tidak langsung Belanja langsung program administrasi perkantoran ) Belanja Modal 6Belanja investasi7 yaitu sangat tergantung kepada variabelitas harga unit barang modal - Belanja modal barang investasi sudah terstandarkan se5ara baku dalam peraturan kepala daerah berupa satuan standar harga
2.10 S+arat ASB E
Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sehingga "SB dapat dikatakan e&ekti& $ (7 "danya komitmen stakeholder terhadap prinsip;prinsip pengelolaan anggaran 7 "danya Standar Kebijakan "nggaran yang jelas )7 "danya tolok ukur kinerja output yang spesi&ik dan terukur untuk setiap kegiatan -7 "danya standar harga terkini
2.11 Pe"+e&$a*a" A"a*&*& Sta"-ar Bea")a ASB/
Terdapat beberapa kondisi di Pemerintah !aerah yang menyebabkan untuk dilakukannya pemutakhiran 6update7 "SB yang sudah ada Kondisi tersebut antara lain adalah in&lasi9de&lasi, kebijakan pemerintah atau kebijakan pemerintah daerah, maupun gabungan antara keduanya ( Penyesuaian 8n&lasi9!e&lasi 8n&lasi9de&lasi menyebabkan perubahan pada harga barang dan jasa yang berlaku di pasar se5ara bersama;sama 8n&lasi mengakibatkan harga barang dan jasa naik se5ara bersama;sama, sedangkan de&lasi mengakibatkan harga barang dan jasa turun se5ara bersama;sama Tentunya dengan adanya in&lasi9de&lasi akan mengakibatkan "SB yang sudah disusun sebelumnya menjadi tidak relevan lagi Kebijakan Pimpinan !aerah Seringkali Kepala !aerah dan atau !e2an Per2akilan 1akyat !aerah 6!P1!7 menetapkan kebijakan yang mengakibatkan terjadinya penyesuaian tari& belanja Misalnya kebijakan menaikkan standar honor, standar perjalanan dinas, dan lain
sebagainya Kebijakan;kebijakan tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap "SB "SB yang lama tentunya perlu untuk disesuaikan :ontoh lain kebijakan Kepala !aerah adalah ketika Kepala !aerah meyakini bah2a telah terjadi pemborosan pada tahun;tahun lalu "kibatnya, "SB perlu untuk disesuaikan ) Penyesuaian Cabungan "ntara 8n&lasi9!e&lasi dan Kebijakan Pimpinan !aerah Penyesuaian "SB juga dapat diakibatkan karena gabungan antara kebijakan Kepala daerah dan in&lasi9de&lasi Misalnya in&lasi yang terjadi adalah sebesar (* L dan kebijakan Kepala !aerah menaikkan standar harga honor dan standar harga perjalanan dinas sebesar (+ L Maka, langkah;langkah penyesuaian adalah melakukan penyesuaian terhadap in&lasi, de&lasi9pemborosan terlebih dahulu, kemudian hasilnya disesuaikan dengan perubahan kebijakan
BAB III PENUTUP
!engan adanya "SB maka pemerintah dapat mere&ormasi untuk masalah anggaran Seringkali anggaran disalahgunakan sehingga menyebabkan pengeluaran yang kurang jelas dan mengakibatkan ine&iesiensi anggaran, anggaran yang tumpang tindih 6overlapping7 Terkadang juga anggaran yang dibuat tidak sesuai dengan realisasinya, biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan keluaran dan kinerja yang jelas Maka dari itu "SB sebagai salah satu implementasi yang dapat mere&ormasi anggaran agar menjadi lebih baik Karena dengan "SB pemerintah dapat menentukan ke2ajaran belanja dan kinerja pemerintah jelas serta terukur
DAFTAR PUSTAKA
( Sri &adilah, ++. Activity Based Costing (ABC) Sebagai $ende#atan Baru %ntu# &enghitung Analisis Standar Belanja (ASB) "alam $enyusunan Anggaran $endapatan Belanja "aerah (A$B")Makalah dalam Gurnal
telaah dan riset
akuntansiF Iol no ( Ganuari ++. Universitas 8slam Bandung Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik ++. $enyusunan Analisis Standar Belanja =ogyakarta ) 'ihana, Kirana Gaya, ++. $enyusunan analisis belanja =ogyakarta - =unita %endra, +(+ Anggaran Berbasis 'inerja UPP ST8M =KPN, =ogyakarta, +(+
