Pengertian Administrasi Publik.
Dari pengertian atau definisi administrasi dan publik tersebut di atas maka dapat ditarik pengertian tentang administrsi administrsi publik yang yang pada intinya intinya melaksanak melaksanakan an pembangunan pembangunan dan mengurusi mengurusi atau atau memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat. Banyak para ahli yang memberikan definisi pada administrasi publik, diantaranya sebagai berikut: Menurut John M. Pfiffner dan Robert V. Presthus adalah sebagai berikut: Administrasi publik meliputi implementasi kebijaksanaan Pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan badan-badan perwakilan perwakilan politik. Administrasi Administrasi publik dapat dapat didefinisikan didefinisikan koordinasi koordinasi usaha-usaha usaha-usaha perorangan dan dan kelompok kelompok untuk melaksanak melaksanakan an kebijaksanaan kebijaksanaan pemerintah pemerintah.. Secara Secara global, administrasi administrasi publik adalah adalah suatu proses proses yang bersangkutan dengan pelaksana pelaksanaan an kebijaksanaan-ke kebijaksanaan-kebijaksanaa bijaksanaan n pemerintah, pemerintah, pengarah pengarah kacakapan, kacakapan, dan teknik-teknik teknik-teknik yang tidak terhingga terhingga jumlahnya, jumlahnya, memberikan memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang. Menurut Prajudi Atmosudirdjo: Administrasi publik adalah administrasi dari negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Dan Menurut Dwigt Waldo: Administrasi publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralat1.
Pengertian Kebijakan Publik.
a.
Thomas R. Dye
Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai berikut: "Public Policy is whatever the government choose to do or not to do". (Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka tentunya ada tujuannya, karena kebijakan publik merupakan "tindakan" pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, inipun merupakan kebijakan publik, yang tentunya ada tujuannya.
Sebagai contoh: becak dilarang beroperasi di wilayah DKI Jakarta, bertujuan untuk kelancaran lalu-lintas, karena becak dianggap mengganggu kelancaran lalu-lintas, di samping dianggap kurang manusiavvi. Akan tetapi, dengan dihapuskannya becak, kemudian muncul "ojek sepeda motor". Meskipun "ojek sepeda motor" ini bukan termasuk kendaraan angkutan umum, tetapi Pemerintah DKI Jakarta tidak meiakukan tindakan untuk melarangnya. Tidakadanya tindakan untuk melarang "oj ek" ini, dapat dikatakan kebijakan publik, yang dapat dikategorikan sebagai "tidak meiakukan sesuatu".
b.
James E. Anderson
Anderson mengatakan: "Public Policies are those policies developed by governmen¬tal bodies and officials". (Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah). c.
David Easton
David Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai berikut: "Public policy is the authoritative allocation of values for the whole so ciety".(Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara syah kepada seluruh anggota masyarakat).
2.
Jenis-jenis Kebijakan Publik.
James E. Anderson (1970) mengelompokkan jenis-jenis kebijakan publik sebagai berikut:
a.
Substantive and Procedural Policies.
Substantive Policy. Suatu kebijakan dilihatdari substansi masalahyangdihadapi oleh pemerintah. Misalnya: kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi, dan Iain-lain. Procedural Policy. Suatu kebijakan dilihatdari pihak-pihak yang terlibatdalam perumusannya (Policy Stakeholders).
Sebagai contoh: dalam pembuatan suatu kebijakan publik, meskipun ada Instansi/Organisasi Pemerintah yang secara fungsional berwenang membuatnya, misalnya Undang-undang tentang Pendidikan, yang berwenang membuat adalah Departemen Pendidikan Nasional, tetapi dalam pelaksanaan pembuatannya, banyak instansi/organisasi lain yang terlibat, baik instansi/organisasi pemerintah maupun organisasi bukan pemerintah, yaitu antara lain DPR, Departemen Kehakiman, Departemen Tenaga Kerja, Pecsatuan Guru Indonesia (PGRI ), dan Presiden yang mengesyahkan Undang-undang tersebut. Instansi-instansi/ organisasi-organisasi yang terlibat tersebut disebut policy stakeholders.
b.
Distributive, Redistributive, and Regulatory Policies.
Distributive Policy. Suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok, atau perusahaan-perusahaan.
Contoh: kebijakan tentang "Tax Holiday"
Redistributive Policy Suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan, atau hak-hak.
Contoh: kebijakan tentang pembebasan tanah untuk kepentingan umum.
Regulatory Policy. Suatu kebijakan yang memgatur tentang pembatasan/ pelarangan terhadap perbuatan/tindakan.
Contoh: kebijakan tentang larangan memiliki dan menggunakan senjata api.
c.
Material Policy.
Suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/ penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya.
Contoh: kebijakan pembuatan rumah seder hana.
d.
Public Goods and Private Goods Policies.
Public Goods Policy. Suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan-pelayanan oleh pemerintah, untuk kepentingan orang banyak Contoh: kebijakan tentang perlindungan keamanan, penyediaan jalan umum. Private Goods Policy. Suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan oleh pihak swasta, untuk kepentingan individu-individu (perorangan) di pasar bebas, dengan imbalan biaya ter tentu. Contoh: kebijakan pengadaan barang-barang/pelayanan untuk keperluan per orangan, misalnya tempat hiburan, ho¬tel, dan Iain-lain.
3.
Tingkat-tingkat Kebijakan Publik.
Mengenai tingkat-tingkat kebijakan publik ini, Lembaga Administrasi Negara (1997), mengemukakan sebagai berikut:
a. LingkupNasional
1) KebijakanNasional Kebijakan Nasional adalah adalah kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam pencapaian tujuan nasional/negara sebagaimana tertera dalam Pembukaan UUD 1945. Yang berwenang menetapkan kebijakan nasional adalah MPR, Presiden, dan DPR. Kebijakan nasional yang dituangkan dalam peraturan per undang-undangan dapat berbentuk: UUD, Ketetapan MPR, Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU). 2)
Kebijakan Umum
Kebijakan umum adalah kebijakan Presiden sebagai pelaksanaan UUD, TAP MPR, UU,-untuk menc apai tujuan nasional. Yang berwenang menetapkan kebijakan umum adalah Presiden. Kebijakan umum yang tertulis dapat berbentuk: Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (KEPPRES), Instruksi Presiden (INPRES). 3)
Kebijakan Pelaksanaan.
Kebijaksanaan pelaksanaan adalah merupakan penjabaran dari k ebijakan umumsebagai strategi pelaksanaan tugas di bidang tertentu. Yang berwenang menetapkan kebijakan pelaksanaan adalah menteri/pejabat setingkat menteri dan pimpinan LPND. Kebijakan pelaksanaan yang tertulis dapat berbentuk Peraturan, Keputusan, Instruksi pejabat tersebut di atas.
b.
Lingkup Wilayah Daerah.
1)
Kebijakan Umum.
Kebijakan umum pada lingkup Daerah adalah kebijakan pemerintah daerah sebagai pelaksanaan azas desentralisasi dalam rangka mengatur urusan Rumah Tangga Daerah.
Yang berwenang menetapkan kebijakan umum di Daerah Provinsi adalah Gubernur dan DPRD Provinsi. Pada Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh BupatiAValikota dan DPRD Kabupaten/Kota.
Kebijakan umum pada tingkat Daerah dapat berbentuk Peraturan Daer ah (PERDA) Provinsi dan PERDA Kabupaten/Kota.
2)
Kebijakan Pelaksanaan
Kebijakan pelaksanaan pada lingkup Wilayah/Daerah ada tiga macam:
-
Kebijakan pelaksanaan dalam rangka desentralisasi merupakan realisasi pelaksanaan PERDA;
-
Kebijakan pelaksanaan dalam rangka dekonsentrasi merupakan pelaksanaan kebijakan nasional di
Daerah; -
Kebijakan pelaksanaan dalam rangka tugas pembantuan (medebewind) merupakan pelaksanaan
tugas Pemerintah Pusat di Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daer ah. Yang berwenang menetapkan kebijakan pelaksanaan adalah: -
Dalam rangka desentralisasi adaiah Gubernur/ Bupati/Walikota;
-
Dalam rangka dekonsentrasi adalah Gubernur/ Bupati/Walikota;
-
Dalam rangka tugas pembantuan adalah Gubernur/ Bupati/Walikota.
Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan t ugas pembantuan berupa Keputusan-keputusan dan Instruksi Gubernur/Bupati/Walikota.
Dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi be rbentuk Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.
B. Latihan Untuk lebih memantapkan pengertian Anda mengenai Pengertian, Jenis, dan Tingkat-tingkat Kebijakan Publik, cobalah latihan di bawali ini. 1.
Menurut Thomas R. Dye, tidak melakukan sesuatu merupakan
kebijakan publik. Coba jelaskan dan berikan contohnya ! 2.
Jelaskan tentang Substantive and Procedural Policies dan berikan
masing-masing contohnya! 3.
Jelaskan tentang Distributive, Redistributive and Regulatory
Policies dan berikan masing-masing contohnya ! 4.
Jelaskan tentang Public Goods and Private Goods Policies dan
berikan masing-masing contohnya ! 5.
Jelaskan tentang kebijakan publik lingkup Nasional !
6.
Jelaskan tentang kebijakan publik lingkup Wilayah/Daerah !
ApabilaAndabelum mampu menjawab latihan tersebutdi atas, maka pelajari kembali kegiatan pembelajaran tentang Pengertian, Jenis-jenis, dan Tingkat-tingkat Kebijakan Publik, terutama yang belum Anda pahami.
C. Rangkuman Kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah/negara yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masaiah yang ada di dalam masyarakat. '
. •■•
Ada beberapa jenis kebijakan publik, yaitu Substantive and Procedural Policies, Distributive, Redistributive and Regulatory Policies, Material Policies, Public Goods and Private Goods Policies. Di Indonesia dikenal adanya tingkatan-tingkatan kebijakan publik, yaitu kebijakan publik lingkup Nasional, yang meliputi Kebijakan Nasional, Kebijakan Um um, dan Kebijakan Pelaksanaan. Di samping itu, ada kebijakan publik lingkup Wilayah/Daerah, yang meliputi Kebijakan Umum dan Kebijakan Pelaksanaan.
Kesimpulan: a.
Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah.
b.
Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak meiakukan sesuatu itu mempunyai tujuan
tertentu. c.
Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.
Fungsi-Fungsi Administrasi dan Manajemen FUNGSI-FUNGSI DAN ADMINISTRASI MANAJEMEN
Pada dasarnya administrasi berfungsi untuk menentukan tujuan organisasi dan merumuskan kebijakan umum, sedangkan manajemen berfungsi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijakan umum yang telah dirumuskan. Hal ini berarti bahwa administrasi dan manajemen tidak menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional, karena kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional itu dilaksanakan oleh kelompok pelaksana. Dalam proses pelaksanaannya, administrasi dan manajemen mempun yai tugas-tugas tertentu yang harus dilaksanakan sendiri. Tugas-tugas itulah yang biasa disebut sebagai fungsi-fungsi administrasi dan manajemen. Ada empat faktor yang menyebabkan timbulnya perbedaan-perbedaan yang tidak fundamental. Faktor-faktor tersebut ialah : 1. 2. 3. 4.
Kondisi masyarakat serta taraf kemajuannya dalam suasana para sa rjana tertentu menulis; Filsafat hidup yang dianut oleh sarjana yang bersangkutan; Latar belakang pendidikannya; Perkembangan ilmu itu sendiri.
Karena adanya pengertian-pengertian pendapat itu tidak perlu diinterpretasikan sebagai tidak adanya kesatuan pola pikir. Tidak pula dapat diinterpretasikan sebagai faktor penghalang kea rah perkembangan yang lebih pesat dari ilmu pengetahuan. A. KLASIFIKASI POKOK FUNGSI-FUNGSI ADMINISTRASI dan MANAJEMEN
Pada dasarnya keseluruhan fungsi-fungsi administrasi dan manajemen d apat dibagi menjadi dua klasifikasi utama, yaitu : 1. Fungsi Organik
Yang dimaksud fungsi organik adalah semua fungsi yang mutlak harus dijalankan oleh administrasi dan manajemen. Ketidakmampuan untuk menjalankan untuk menjalankan fungsifungsi itu akan mengakibatkan lambat atau cepat matinya organisasi. 2. Fungsi Pelengkap
Yang dimaksud dengan fungsi pelengkap yaitu semua fungsi yang meskipun tidak mutlak dijalankan oleh organisasi, sebaiknya dilaksanakan juga dengan baik karena pelaksanaan fungsifungsi itu akan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, memperlancar usaha pencapaian tujuan dengan efisiensi, ekonomis, dan efektif. B. Beberapa Contoh Teori Fungsi-Fungsi Administrasi dan Manajemen
Di bawah ini diberikan beberapa contoh dari berbagai teori yang telah dikemukakan. 1. Henry Fayol, merupakan seorang ahli yang pertama kali menulis tentang teori administrasi dan manajemen dalam bukunya yang berjudul General and Industrial Management . Fayol mengatakan bahwa fungsi administrasi dan manajemen itu ialah: 1. planning (perencanaan), 2. organizing (pengorganisasian), 3. commanding (pemberian komando), 4. coordinating (pengkoordinasian), dan 5. controlling (pengawasan). Fungsi terpenting dari rangkaian fungsi-fungsi administrasi dan manajemen di atas adalah fungsi commanding . Istilah commanding dapat dipahami dan dibenarkan pada saat itu karena kondisi masyarakat Perancis yang pada waktu itu memang militeristik, serta ilmu administrasi dan manajemen pada waktu itu masih bersifat embrional. 1. Luther M. Gullick, sarjana yang dalam karyan ya Papers on the Science of Administration, mengatakan bahwa fungsi-fungsi organik administrasi dan man ajemen adalah: 1. planning (perencanaan), 2. organizing (pengorganisasian), 3. staffing (pengadaan tenaga kerja), 4. directing (pemberian bimbingan), 5. coordinating (pengkoordinasian), 6. reporting (pelaporan), dan 7. budgeting (penganggaran). Lebih dikenal dengan akronim “POSDCORB”. Rangkaian fungsi yang terpenting ialah fungsi directing sebagai konsep yang lebih “lunak” dari commanding . Jika dihubungkan dengan kondisi masyarakat di Amerika dan perkembangan ilmu administrasi yang telah semakin berkembang, dengan mudah dapat dipahami penggunaan istilah yang lebih lunak itu. Gullick menulis karyanya pada tahun 1930 pada waktu pengetahuan orang tentang administrasi telah lebih meningkat. 1. John D. Miller, dalam bukunya yang berjudul Management in the Public Service mengklasifikasikan fungsi organic administrasi dan manajemen hanya dua golongan, yaitu directing dan facilitating . Karya Millet sesuai dengan filsafat hidup yang dianutn ya, ia memandang pemberian bimbingan kepada bawahan sebagai fungsi mahapenting bagi seorang pejabat pimpinan. 2. Harold Koonts dan Cyrill O’Donnel dalam buku mereka yang berjudul Principles of Management , penekanan analisis dalam buku tersebut adalah manajemen merupakan proses. Mereka juga berpendapat bahwa dengan approachitu, klasifikasi yang mereka buat itulah bagi mereka yang paling tepat. Klasifikasi fungsi-fungsi manajemen yang mereka berikan ialah: 1. planning (perencanaan), 2. organizing (pengorganisasian),
3. staffing (pengadaan tenaga kerja), 4. directing (pemberian bimbingan), dan 5. controlling (pengawasan). Fungsi terpenting dalam penggerakan bawahan adalah directing . 1. George R. Terry dalam bukunya yang berjudul Principles of Management , Terry mengklasifikaasikan fungsi-fungsi manajemen itu sebagai berikut: 1. planning (perencanaan), 2. organizing (pengorganisasian), 3. actuating (penggerakan), dan 4. controlling (pengawasan). Rangkaian fungsi-fungsi tersebut dikenal dengan akronim “POAC”. Terry mempergunakan istilah actuating sebagai fungsi yang menunjukkan proses penggerakan bawahan. Actuating berarti usaha mendapatkan hasil dengan penggerakan orang lain. Istilah ini jauh lebih “lunak” lagi jiak dibandingkan dengan istilah commanding atau directing . “Kelunakan” ini menurut pendapat penulis sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat Amerika yang semakin demokratis serta pengertian para ilmuan yang jauh lebih mendalam lagi tentang pentingnya peranan manusia dalam proses administrasi dan manajemen. 1. John F. Mee atau Profesor Mee adalah seorang guru besar dalam ilmu manajemen (dalam mata kuliah filsafat manajemen) di Universitas Indiana. Mee mengatakan b ahwa fungsi organisasi dan manajemen adalah 1. planning (perencanaan), 2. organizing (pengorganisasian), 3. motivating (pemberian motivasi), dan 4. controlling (pengawasan). Inti seluruh teori Mee ialah bahwa seorang manus ia yang bekerja pada suatu organisasi melakukan kegiatan-kegiatannya tidak terlepas dari perhitungan-perhitungan pribadi yang akan diperolehnya. Karena itu ia mengatakan bahwa teknik penggerakan bawahan yang paling tepat ialah dengan jalan pelaksanaan dengan baik fungsi motivating yang berarti bahwa pimpinan harus dapat memeberikan motivasi dalam bentuk perangsang kepada bawahan agar bawahan itu mau memberikan yang terbaik pada dirinya -waktunya, bakatnya, keahliannya dan tenaganyadalam usaha mencapai tujuan organisasi. Setelah menganalisis berbagai teori mengenai fungsi organik administrasi dan manajemen, kesimpulan pembahasan di atas adalah: 1. Pada hakikatnya terdapat keseragaman, cara berpikir di kalangan para ahli administrasi dan manajemen. Hal ini terutama terbukti dari ada nya tiga fungsi yang disebut oleh semua sarjana yang dijadikan contoh di atas. Fungsi-fungsi itu ialah perencanaan (yang merupakan pengarahan kegiatan-kegiatan organisasi), pengorganisasian (sebagai usaha menciptakan wadah yang sesuai dengan kebutuhan), dan pengawasaan (sebagai usaha mengamati pelaksanaan rencana yang telah dibuat).
2. Dalam berbagai klasifikasi yang dibuat tidak terdapat perbedaan yang fundamental, hanya perbedaan yang bersifat situasional dan terminologis yang ada. 3. Ada trends of thought yang seirama di kalangan para ahli tersebut. 4. Masih ada satu fungsi yang kurang mendapat perhatian para ahli. Fungsi yang terlupakan atau paling sedikit mendapat sorotan itu adalah fungsi organik, karena apabila administrator dan manajer tidak menjalankan fungsi itu akan mengakibatkan matinya organisasi. Fungsi-fungsi organik administrasi dan manajemen adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5.
Perencanaan ( planning ), Pengorganisasian (organizing ), Pemberian motivasi (motivating ), Pengawasan (controlling ), dan Penilaian (evaluating ).
sumber: Siagian, P. Sondang.2008. Filsafat Administrasi Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara Perencanaan tidak lain merupakan kegiatan untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai beserta cara-cara untuk Planning / perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan.
Pengertian Organizing dalam Manajemen Organizing yaitu mengelompokan kegiatan yang diperlukan, yakni menetapkan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada dalam oraganisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan antara masing-masing unit tersebut. Pengorganisasian (organizing) adalah tindakan menata ulang elemen berikut satu atau lebih aturan .
Organisasi adalah kelompok masyarakat sering mencoba untuk mengatur beberapa subjek tertentu, seperti isu politik. Jadi, bahkan ketika mengorganisir dapat dipand ang sebagai definisi sederhana, bisa mendapatkan serumit mengorganisir informasi dunia.
George R. Terry Pengawasan adalah untuk menentukan apa yang te lah dicapai, mengadakan evaluasi atasannya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif, bila diperlukan, untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana. b. Newman Pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan sesuai dengan rencana. c. Henry Fayol
Pengertian Directing dalam Manajemen Directing / commanding adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju yang telah ditetapkan semula. Directing / commanding bukan saja agar pegawai melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu kegiatan, tetapi dapat pula berfungsi mengkoordinasi kegiatan berbagai unsur organisasi agar efektif tertuju kepada realisasi tujuan yang ditetapkan sebelumn ya. a.
Pengawasan terdiri dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali. Pengarahan (directing) adalah suatu tindakan untuk me ngusahakan agar semua
anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha stilah Staffing - Staffing merupakan salah satu fungsi manajeme n berupa penyusunan
personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerj a, pengembangannya sampai dengan Staffing atau pengelolaan SDM organisasi dapat didefinisikan sebagai rangkaian proses dan upaya untuk memperoleh, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan SDM yang diperlukan dalam or ganisasi dalam mencapai tujuannya. usaha agar setiap tenaga petugas memberi daya guna maksimal kepada organisasi. Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerj a, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga memberi daya guna maksimal kepada organisasi. Coordinating / koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, pe rcekcokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan me nyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerja sama yang ter arah dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Koordinasi adalah penyatuan, integrasi, sinkronisasi upaya anggota k elompok sehingga memberikan kesatuan tindakan dalam mengejar tujuan bersama.
Sedangkan koordinasi (coordination) mengandung makna menjaga agar tugastugas yang telah dibagi, tidak dikerjakan menurut kehendak yang mengerjakan saja, tetapi menurut aturan sehingga menyumbang penyampaian tujuan. Motivating atau pemotivasian merupakan salah satu fungsi manajemen berupa pemberian intruksi, semangat dan dorongan kepada bawahan, agar bawahan melakukan kegiatan secara suka rela apa yang dikehendaki oleh atasan, pemberian inspirasi, semangat dan dorongan oleh atasan kepada bawahan ditujukan agar bawahan bertambah kegiatannya, atau mereka lebih bersemangat melaksanakan tugas-tugas sehingga mereka lebih berdaya guna dan berhasil guna.
ACTUATING Actuating adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manejerial dan usaha-usaha organisasi
Dalam hal ini, George R. Terry (1986) mengemukakan bahwa actuating merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut. Menurut Keith Davis, actuating adalah kemampuan membujukorang-orang mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan penuhsemangat. Budget (Anggaran) adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.
diketahui bahwa Budget merupakan hasil kerja (out-put) yang terutama berupa tafsira-tafsiran yang akan dilaksanakan diwaktu yang akan datang. Karena suatu Budget merupakan hasil kerja (out-put), Reporting dalam manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi, baik secara lisan maupun tulisan sehingga dalam menerima laporan dapat memperoleh gambaran tentang pelaksanaan tugas orang yang memberi laporan.
