Makalah Ilmu Administrasi Publik BAB I PENDAHULUAN A
LATAR BELAKANG Tuntutan akan pemenuhan kebutuhan manusia yang semakin meningkat dan kompleks serta sulit dipenuhi secara individual dan keterbatasan sumber daya mewarnai perkembangan kehidupan manusia dewasa ini. Hal ini mendorong manusia melakukan kerjasama, baik secara individual maupun secara organisasi. Itu sebabnya dikatakan bahwa dunia modern adalah dunianya kerjasama sebab tanpa melakukan kerjasama setiap individu, organisasi bahkan negara dan pemerintahan tidak akan dapat mempertahankan negara ini. Meskipun aktivitas kerjasama sudah ada sejak adanya peradapan manusia namun, pada zaman sekarang ini bentuk kerjasama tersebut semakin menunjukan kompleksivitas dan menyangkut hampir semua aspek kehidupan dan memerlukan sistem administrasian yang kompleks pula. Ada kecenderungan dalam masyarakat luas di Indonesia, bahwa administrasi dipersepsikan dalam pengertian yang sempit sebagai aktivitasaktivitas kantor, urusan surat-menyurat yang sering juga di sebut dengan tata usaha. Tetapi pada kajian ilmiah menunjukkan bahwa administrasi memiliki cakupan arti yang luas, yaitu sebagai proses, sebagai fungsi dan sebagai institusi dari tiap kegiatan kerjasama. Secara definitif juga dengan tegas dinyatakan bahwa administrasi adalah organisasi dan manajemen dari setiap kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Demikian
pula
dalam
penyelenggaran
suatu
negara
dan
pemerintahan tentu saja diperlukan suatu sistem administrasi yang sangat kompleks yang sering disebut dengan Administrasi Negara. Sejalan dengan perkembangannya istilah “Negara” digantikan dengan “Publik” untuk
menekankan bahwa administrasi tersebut bertujuan untuk pelayanan publik. Untuk itu komunikasi antara pemerintah negara dengan masyarakat harus terjalin dengan baik agar nantinya bisa membangun negara ini untuk lebih baik ke depanya. B
MASALAH Ada beberapa maslah yang akan di jabarkan dalam makalah ini antara lain sebagai berikut : 1
Bagaimana sejarah perkembangan administrasi publik di Indonesia ?
2
Mengapa administrasi negara berubah menjadi administrasi publik ?
3
Bagaimana pelayanan publik yang ada di Indonesia ini ?
4
Apa usaha yang harus di lakukan agar hubungan administrasi dapat berjalan dengan lancar ?
C
MANFAAT Sebagaimana telah kita ketahui bahwa administrasi sangat kita butuhkan dalam kelancaran hubungan ketatanegaraan. Melihat masalahmasalah dari administrasi publik itu maka dapa di ambil beberapa manfaat antara lain sebagai berikut : 1
Mengetahui seperti apa administrasi itu berkembang di negara kita ini.
2
Melihat perbedaan antara administrasi negara dan administrasi publik.
3
Membandingkan bagaimana pelayanan publik yang di rasakan oleh masyarakat.
4
Supaya kita lebih berfikir kritis dalam memahami administrasi di negara ini.
D
TUJUAN Selain adanya manfaat yang kita peroleh, ada juga beberapa tujuan yang menyertai manfaat tersebuat antara lain sebagai berikut : 1
Mengingatkan kita kapan administrasi itu berlangsung dan mengapa masih tetap berlangsung sampai sekarang.
2
Mengetahui mengapa administrasi negara itu bisa berubah menjadi administrasi publik.
3
Agar kitamerasakan sendiri bagaiman pelayan publik itu berlangsung.
4
Agar kita semua dapat membantu mencari cara penyelesai dari masalah-masalah administrasi yang ada.
BAB II PEMBAHASAN 1
SEJARAH PERKEMBANGAN ADMINISTRASI Sistem pemerintahan
politik
yang
yang
sangat
demokratis
sering
dan
menghasilkan
dalam
perubahan
administrasi
terjadi
penyalahgunaan wewenang. Ini disadari oleh politisi manapun karena itu, melawan praktik mereka sendiri. Berbagai pemerintahan dari partai manapun berusaha melakukan perbaikan sistem adminstrasi dari tahun ke tahun yang salah satu bernilai rasional. Penyimpangan praktik administrasi ditandai dengan menurunnya kedisiplinan, ketekunan, ketelitian, kecermatan dan semangat kerja yang dengan mudah tertumpangi oleh korupsi disebabkan oleh beberapa sebab. Pertama, situasi transisi menciptakan ketidaknyamanan dan ketidakamanan kerja, sehingga kebanyakan pegawai menyelamatkan diri sendiri. kedua, pejabat yang duduk di dalam birokrasi kebanyakan adalah pejabat lama yang sebelumnya merupakan pegawai Hindia Belanda, yang berorientasi bukan kepada prestasi melainkan askripsi. Dan ketiga, masih sangat sedikitnya jumlah profesional modern yang dapat ditarik ke dalam birokrasi. Memang praktik administrasi kolonial Belanda sejak Daendels (sekitar 1810) telah dapat disebut sebagai administrasi negara modern.Tetapi tidak banyak orang Indonesia yang bekerja di dalamnya apalagi memegang jabatan pimpinan dan lebih dari itu mereka cenderung mempertahankan gaya patrimonial yang askriptif. Sementara itu organisasi pergerakan nasional yang pertama pada awal abad ke-20 seperti Boedi Oetomo dan Muhammadiyah serta organisasi pergerakan berikutnya seperti Syarekat Dagang Islam dan Partai Komunis Indonesia tentunya juga sudah mengenal adminstrasi modern itu, tetapi ketika negara Indonesia terbentuk tidak dijumpai tenaga terdidik dalam jumlah yang memadai di bidang ini. Hal itu disadari sepenuhnya oleh pemerintah sehingga setelah RI dalam
kondisi
relatif
normal
sukses
memenankan
pengakuan
internasional.Pemerintah mulai berusaha memecahkan penyebab yang ketiga, yakni kelangkaan tenaga profesional di bidang administrasi negara. Sejak 1951 hingga 1955 diperkenalkanlah ilmu administrasi negara modern jauh lebih belakangan dibanding pengenalan ilmu hukum dan ekonomi serta teknik dan kedokteran yang telah dimulai sejak 1900. Ilmu administrasi yang diintrodusir pada paruh pertama tahun 1950 ini berorientasi ke Amerika Serikat, yang dipandang lebih praktis dan pragmatis dibanding sistem administrasi kolonial Belanda yang bersifat legalistik. Pengenalan di bidang akademik itu berlangsung berbarengan dengan usaha rasionalisasi organisasi pemerintah Pusat oleh Kabinet Wilopo yang berumur sekitar 15 bulan. Kabinet berikutnya yang dipimpin Ali Sastroamidjojo (berumur dua tahun, 1 Agustus 1953 hingga 12 Agustus 1955) mempunyai program yang antara lain menyusun aparatur pemerintah yang efisien serta pembagian tenaga yang rasional dengan mengusahakan perbaikan taraf kehidupan pegawai dan memberantas korupsi dan birokrasi. Terlihat dari visi kedua kabinet di awal RI yang baru ini, bahwa sistem administrasi hendaklah disusun secara rasional,sederhana,mudah dan tidak birokratis.Dimana para pegawainya yang sejahtera dapat bekerja secara efisien dan tidak memungkinkan terjadinya korupsi. Visi seperti ini terus dibawa pada masamasa berikutnya, ditambah dengan peningkatan kemampuan pegawai. Instabilitas politik dan ketidaknetralan birokrasi merupakan dua isu penting yang hendak dikoreksi oleh Presiden RI ke-dua, Soeharto, yang memerintah sejak Juli 1966 dan resmi mulai Maret 1968. Sekalipun sesungguhnya Indonesia di era Soekarno telah mencoba mempraktikkan dua sistem ekonomi politik yang saling bertolak-belakang dengan liberal pada awalnya dan etatis pada akhirnya. pemerintahan Soeharto dalam diskurs publiknya selalu menonjolkan buruknya liberalisme era Soekarno tentu saja untuk melegitimasi etatisme dalam modelnya. Pada tahun 1967 dibentuklah secara berturut-turut tiga buah tim yaitu tim penyusun daftar susunan pegawai dan peralatan, tim pembantu Ketua Presidium Kabinet Ampera dan tim Penertiban
Aparatur
Administrasi
Pemerintah
(Tim
PAAP).
Menyederhanakan prosedur administrasi dengan menggolongkan perusahaan negara ke dalam tiga bentuk sesuai dengan besarnya kapitalpemerintah di dalamnya
dan
mengurangi
kontrol
negara
terhadap
perusahaan
negara.Selanjutnya, dibentuk pula Tim Pemberantasan Korupsi. Terlihat pada visi administrasi baik pemerintahan Soekarno-Hatta maupun Soeharto di atas bahwa pemerintah Indonesia sejak awal telah meyakini ide-ide administrasi yang rasional, tidak nepotis, tidak berbelit-belit dan tidak korup. Namun berbeda dengan visi fase bernegara yang masih sangat muda pada era Soekarno terbukti tidak mampu menahan nepotisme yang berakibat pada korupsi. Bahkan usaha rasionalisasi militer yang dirancang oleh AH Nasution dan Hatta menghasilkan resistensi yang meletus sebagai pemberontakan di beberapa daerah. Pada era Soeharto selama 32 tahun pemerintahannya penyempurnaan administrasi sesungguhnya menjadi salah satu program yang dipertahankannya. Tetapi stabilitas politik yang cenderung monolitik memungkinkan berlangsungnya pemekaran birokrasi yang hampir tak terkontrol. Akibatnya sama saja dengan era sebelumnya terjadilah korupsi. Pada
tahun
ketiga
pemerintahan-transisionalnya
Soeharto
mengangkat seorang menteri negara untuk penyempurnaan dan pembersihan aparatur negara (MENPAN) yang sekaligus menjadi ketua dari Proyek Efisiensi Aparatur Ekonomi Negara dan Aparatur Pemerintahan. Proyek ini, yang dikenal dengan nama “Proyek 13″.Pada 1969 diganti menjadi “Sektor Aparatur Pemerintah (Sektor P)” yang bertugas menyempurnakan aparatur pemerintah agar mampu melaksanakan rencana pembangunan lima tahun (Repelita) dengan baik suatu sistem perencanaan negara yang diterapkan sejak 1969 hingga setidaknya 1999. Melihat program-programnya, visi dari MENPAN sangat menyeluruh.Mencakup dua program besar yakni organisasi dan personalia dengan sasaran baik pemerintah Pusat, pemerintah Daerah, perusahaan negara maupun perwakilan RI di luar negeri. Kemudian pada lima tahun berikutnya, tepatnya sejak 1977 diberlakukan apa yang operasi tertib” untuk menindak mereka yang
melakukan korupsi khususnya pemerasan dan pungutan liar. Sama dengan sebelumnya, kebijakan Menpan diarahkan pada semua aspek administrasi baik kelembagaan, kepegawaian,ketatalaksanaan dan pengawasan.Reformasi administrasi dapat terwujud dalam lima bentuk yaitu munculnya inisiatif, proses
administrasi
yang
menjadi
sederhana,
berkurangnya
pengaturan,berkurangnya prosedur yang berlebihan, dan hubungan birokrasi kepada publik sebagai pelayan dan bukan sebaliknya. Dari sudut pandang lain istilah “reformasi administrasi” menunjuk pada peristiwa perubahan struktur dan prosedur dan akibatnya teknik dan budaya administrasi guna menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungannya. Perubahan administrasi yang dipilih pemerintah-pemerintah di nusantara
merespon
perkembangan
lingkungan
sosial,
politik
dan
ekonominya. Perubahan administrasi dapat dikatakan dimulai pada awal abad ke-19,
ketika
pemerintahan
Raffles
berusaha
memodernisasikan
administrasinya sesuai dengan zaman.Munculnya negara bangsa dan terjadinya revoluasi industri di Eropa dengan segenap nilainya rasional, analitik, serba tertulis dan efisien. Ketika kemerdekaan melepaskan keterkekangan yang lama, mekarlah demokrasi politik yang ironisnya melahirkan nepotisme lalu direspons dengan rasionalisasi administrasi. Ketika kemudian pemerintah berhasil menguasai sistem politik, mereka mengundang masuknya modal asing dan melancarkan program pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Untuk itu digunakanlah model administrasi pembangunan. Namun ketika dana pemerintah berkurang, mereka mengurangi perannya melalui proses deregulasi dan debirokratisasi. Ini berlanjut terus hingga ketika dirasakan perlunya mempersiapkan diri menghadapi globalisasi perdagangan dan melesatnya teknologi informasi dirasakan perlunya mempertegas modernisasi administrasi lagi. Terakhir, ketika demokrasi “terbatas” selama pemerintahan pembangunan mulai dirasakan terlalu pengap, diusulkanlah perubahan administrasi dalam bentuknya reformasi administrasi.
2
ADMINISTRASI NEGARA MENJADI ADMINISTRASI PUBLIK Sejarah tentang perubahan Ilmu Administrasi Negara masih terus berulang. Upaya mendefinisikan diri Ilmu Administrasi Negara sebagai ilmu administrasi pemerintahan ternyata tidak berlangsung lama. Dinamika lingkungan administrasi negara yang sangat tinggi kemudian menimbulkan banyak pertanyaan tentang relevansi keberadaan Ilmu Administrasi Negara sebagai administrasi pemerintahan. Gugatan tersebut terutama ditujukan pada lokus Ilmu Administrasi Negara yang dirasa tidak memadai lagi. Menurut Dwiyanto (2007) lembaga pemerintah dirasa terlalu sempit untuk menjadi lokus Ilmu Administrasi Negara. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa lembaga pemerintahan tidak lagi memonopoli peran yang selama ini secara tradisional menjadi otoritas pemerintah. Saat ini semakin mudah ditemui berbagai lembaga non-pemerintah yang menjalankan misi dan fungsi yang dulu menjadi monopoli pemerintah saja. Di sisi yang lain, organisasi birokrasi juga tidak semata-mata memproduksi barang dan jasa publik, tetapi juga barang dan jasa privat. Pratikno (2007) juga memberikan konstatasi yang sama. Saat ini negara banyak menghadapi pesaing-pesaing baru yang siap menjalankan fungsi negara, terutama pelayanan publik, secara lebih efektif. Selain pelayanan publik, dalam bidang pembangunan ekonomi dan sosial, negara juga harus menegosiasikan kepentingannya dengan aktor-aktor yang lain, yaitu pelaku bisnis dan kalangan civil society (masyarakat sipil). Secara lebih tegas di katakana bahwa telah terjadi perubahan paradigma “ dari orientasi manajemen pemerintahan yang serba negara menjadi berorientasi ke pasar (market). Menurut Thoha, pasar di sini secara politik bisa dimaknai sebagai rakyat atau masyarakat (public). Fenomena menurunnya peran negara ini merupakan arus balik dari apa yang disebut Grindle sebagai too much state, di mana negara pada pertengahan 1980-an terlalu banyak melakukan intervensi yang berujung pada jeratan hutang luar negeri, krisis fiskal, dan pemerintah yang terlalu sentralistis dan otoriter.
Dwiyanto (2007) menyebut setidaknya ada empat faktor yang menjadi sebab semakin menurunnya dominasi peran negara, yaitu: 1
Dinamika ekonomi, politik dan budaya yang membuat kemampuan pemerintah semakin terbatas untuk dapat memenuhi semua tuntutan masyarakat.
2
Globalisasi yang membutuhkan daya saing yang tinggi di berbagai sektor menuntut makin dikuranginya peran negara melalui debirokratisasi dan deregulasi.
3
Tuntutan demokratis mendorong semakin banyak munculnya organisasi kemasyarakatan yang menuntut untuk dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan dan implementasinya.
4
Munculnya fenomena hybrid organization yang merupakan perpaduan antara pemerintah dan bisnis. Berbagai fenomena tersebut menimbulkan gugatan di antara para
mahasiswa maupun ilmuwan Ilmu Administrasi Negara. Pemaparan di atas menunjukkan bahwa kata “negara‟ dalam Ilmu Administrasi Negara menjadi terlalu sempit dan kurang relevan lagi untuk mewadahi dinamika Ilmu Administrasi Negara di awal abad ke-21 yang semakin kompleks dan dinamis. Utomo menyebutkan bahwa dalam perkembangan konsep Ilmu Administrasi Negara telah terjadi pergeseran titik tekan dari negara yang semula diposisikan sebagai agen tunggal yang memiliki otoritas untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan publik menjadi hanya sebagai fasilitator bagi masyarakat. Dengan demikian istilah public administration tidak tepat lagi untuk diterjemahkan sebagai administrasi negara, melainkan lebih tepat jika diterjemahkan menjadi administrasi publik. Sebab makna kata ‟publik‟ di sini jauh lebih luas daripada kata ‟negara‟. Publik di sini menunjukkan keterlibatan institusiinstitusi non-negara baik di sektor bisnis maupun civil society di dalam pengadministrasian pemerintahan. Konsekuensi dari perubahan makna public administration sebagai administrasi publik di sini adalah terjadinya pergeseran lokus Ilmu
Administrasi Negara dari yang sebelumnya berlokus pada birokrasi pemerintah menjadi berlokus pada organisasi publik, yaitu birokrasi pemerintah dan juga organisasi-organisasi non-pemerintah yang terlibat menjalankan fungsi pemerintahan, baik dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik maupun pembangunan ekomomi sosial maupun bidang-bidang pembangunan yang lain. 3
PELAYANAN PUBLIK Pelayanan publik yang berkualitas dan pantas, telah menjadi tuntutan masyarakat seiring dengan berkembangnya kesadaran masyarakat yang lebih demokratis. Peran pemerintah sebagai governor dan regulator harus
memberikan
peluang
kepada
warga
masyarakat
untuk
ikut
berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Regulasi pelayanan publik yang masih tersebar dalam banyak peraturan yang sifatnya sektoral, menjadikan pelayanan publik di Indonesia berada pada kondisi yang belum managable. Kondisi ini menggugah kita untuk mengkaji lebih dalam dengan tujuan membentuk suatu hukum regulasi yang lebih memenuhi harapan, yang lebih responsif dan partisipatif. Standar Pelayanan Publik yang bervariasi sehubungan dengan kondisi sosial, budaya dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah penelitian yang berbeda.Hukum administrasi negara bidang pelayanan publik diselenggarakan berdasar komitmenbersama penyelenggara dan masyarakat dalam model partisipasi. Hukum administrasinegara bidang pelayanan publik dikonstruksi oleh masyarakat dan penyelenggarapelayanan publik dalam forum partisipasi dan pelibatan para pihak.Berdasarkan pada analisa diatas, disertasi ini menyarankan perlunya mengatur pelayanan publik dengan suatu regulasi yang tanggap pada tuntutan masyarakat daerah. Konstruksi hukum dan standar pelayanan yang disusun secara konstruktif dan lebihresponsif, dengan mengundang partisipasi masyarakat, dipandang perlu untuk diproseslebih lanjut, sehingga tidak lagi berwujud penetapan normatif yang sentral, melainkansudah berupa kontrak pelayanan
antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat.Kontrak Pelayanan untuk kepentingan publik seperti itu amat mendesak untuk segeradiwacanakan, dan disimpulkan, sehingga dapat dipakai sebagai sumber hukum yang materiil dalam mengkonstruksi hukum untuk pelayanan publik.Model kontrak pelayanan secara teoretik dan konseptual mencerminkan adanya hukumyang tidak hanya responsif akan tetapi juga progresif dan demokratik. Menurut undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan
yang
pemerintahan
itu
baik sendiri.
yang
merupakan
Perlayanan
publik
efektifitas yang
fungsi-fungsi
dilakukan
oleh
pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan
sumber
daya
alam,
memperdalam
kepercayaan
pada
pemerintahan dan administrasi publik. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta
terwujudnya
tanggung
jawab
negara
dan
korporasi
dalam
penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Dalam Undang-Undang Pelayanan Publik terdapat pengertian pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.Penyelenggara pelayanan publik atau Penyelenggara merupakan setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.Atasan satuan kerja Penyelenggara merupakan pimpinan satuan kerja yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan pelayanan publik. Masyarakat merupakan seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik baik secara langsung maupun tidak langsung. Standar pelayanan merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Maklumat pelayanan merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan. Sistem informasi pelayanan publik atau sistem informasi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi. Di lanjutkan dengan mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar, dan bahasa lokal serta disajikan secara
manual
ataupun
elektronik.
Mediasi
merupakan
penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpara pihak melalui bantuan, baik oleh ombudsman sendiri maupun melalui mediator yang dibentuk oleh
ombudsman. Ajudikasi merupakan proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpara pihak yang diputus oleh ombudsman. Menteri merupakan menteri dimana kementerian berada yang bertanggung jawab pada bidang pendayagunaan aparatur negara. Ombudsman merupakan sebuah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja 4
USAHA DALAM HUBUNGAN ADMINISTRASI Kondisi administrasi negara Indonesia saat ini, belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan publik. Hal ini dapat kita nilai dari banyaknya kritik yang dialamatkan pada instansi pemerintah, entah itu mengenai manajemennya, pelayanannya, ataupun organisasinya. Semua kritik dan keluhan yang disampaikan kebanyakan bermuara pada aparatur yang bertugas, mulai dari tingkat atas sampai bawah. Di tengah era keterbukaan, arus informasi yang beredar dan masuk dalam arena publik, akan begitu cepat mendapat respon dari masyarakat, baik positif atau pun negatif. Respon positif, merupakan ukuran keberhasilan administrasi
publik
dalam
menjalankan
kinerjanya,
respon
negatif
melambangkan ketidakberhasilan administrasi publik dalam menjalankan amanat yang diembannya. Respon-respon yang disampaikan oleh publik, dalam sekejap dapat beredar di mana-mana, entah di surat kabar, televisi, radio, atau pun alat komunikasi lain seperti handphone misalnya. Sehingga kesalahan ataupun ketidaknyamanan yang dirasakan rakyat akibat kinerja yang buruk dari intansi pemerintah.
Selanjutnya Arie Soelendro mengatakan, ada dua faktor penting yang terkait dengan kondisi administrasi negara saat ini. Pertama, faktor sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan menyangkut tatanan, elemenelemen dari system administrasi, prosedur atau mekanisme kerja peralatan, sarana dan prasarana pelayanan publik. Pengembangan sistem administrasi perlu mendapat perhatian yang besar. Hal ini disebabkan begitu pentingnya pembangunan dan pengembangan sistem, baik dari segi kelembagaannya, prosedur, mekanisme koordinasi dan sinkronisasi, yang harus ditujukan pada pembangunan tata kepemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pembangunan sistem administrasi baik dalam skala mikro maupun makro perlu diarahkan pada terciptanya good governance. Sejalan dengan itu, perbaikan administrasi negara tidak lepas dari perbaikan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Semua prasyarat yang harus dipenuhi untuk menciptakan kepemerintahan yang baik harus diwujudkan. Prasyarat itu antara lain, penciptaan iklim yang memprioritaskan mekanisme pasar yang berkeadilan, kepastian hukum, pemakaian praktek-praktek yang terbaik di bidang administrasi, menyediakan sistem insentif yang sepadan agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan sehat, serta membuka partisipasi publik dalam merumuskan kebijakan publik. Kedua, faktor manusianya sebagai pelaku yang menjalankan sistem administrasi tersebut. Bertahun-tahun lamanya pendekatan yang dipakai dalam sistem administrasi pemerintahan adalah command and control, perencanaan terpusat, kewenangan dan pembagian kekuasaan yang juga terpusat, serta budaya pelaku pejabat pemerintah yang lebih superior terhadap masyarakat yang dilayani. Walaupun sudah banyak anjuran dan himbauan dari ara pejabat tinggi pemerintahan bahwa pejabat pemerintah dan pegawai negeri adalah abdi negara, namun demikian ternyata tidak mudah untuk mengubah dengan cepat pejabat pemerintah dan pegawai negeri untuk supaya benar-benar berorientasi melayani masyarakat. Jika mungkin bahkan lebih jauh lagi instansi pemerintah bukan hanya melayani saja tetapi lebih memberi
kewenangan kepada masyarakat untuk mengatur dan menolong dirinya sendiri. Usaha-usaha dalam menciptakan salah satu fungsi administrasi publik sebagai suatu jenis jasa pelayanan yang berorientasikan kepada pasar perlu diperkenalkan. Iklim yang memungkinkan pelayanan yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah bersaing dengan pelayanan yang dilakukan swasta juga perlu diciptakan. Usaha-usaha ini memang masih dianggap sebagai ancaman bagi para pegawai negeri dan pejabat pemerintahan, dari pada sebagai peluang perbaikan kondisi administrasi pemerintahan saat ini. Kebijakan yang telah digariskan oleh Presiden dalam berbagai kesempatan bahwa diperlukan peran masyarakat yang lebih besar dalam melakukan pembangunan perlu didukung oleh semua pihak. Kebijakan realokasi sumber daya manusia dan sumber daya lainnnya untuk menciptakan kondisi pasar yang sehat agaknya perlu mendapat dukungan dari semua pihak.
BAB III PENUTUP
A
KESIMPULAN Administrasi
publik
merupakan
pertanggungjawaban
suatu
kebijakan dan program pemerintahan kepada masyarakat. Pembina dalam penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya terhadap pimpinan lembaga negara dan pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi yang tinggi, segala kegiatan dan tindakan harus dilaksanakan dengan pertimbangan dan perhitungan yang rasional. Administrator publik memainkan peranan yang terbatas dalam perumusan kebijakan publik dan pemerintahan mereka hanya bertanggung-jawab mengimplementasikan kebijakan publik.
DAFTAR PUSTAKA
Pamudji, S., Tanpa Tahun, Ekologi Administrasi Negara, MPA Bumi Aksara. Thoha, Miftah, 2008, Ilmu Administrasi Publik Kontenporer, Kencana. Henry, Nicholas, Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1995. Utomo, Warsito, Yogyakarta,2003
Dinamika
Administrasi
Publik,
Pustaka
Pelajar:
http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2178743-fungsi-fungsiadministrasi
KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kehendak-Nyalah sehingga saya dapat menyelesaikan tugas berupa makalah dari mata kuliah Pengantar Ilmu Administrasi Publik dengan judul “Peran Administrasi Dalam Melayani Publik”. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Dr. Yulius Yohanes, M.Si selaku dosen mata kuliah pengantar Ilmu Aministrasi Publik serta kerabatkerabat yang telah membantu memberikan saran dan motivasi saya dalam menyelesaikan makalah ini. Semoga dengan adanya makalah ini saya dapat membagikan pengetahuan serta memberikan suatu pemikiran yang baru dalam administrasi yang dijabarkan dalam suatu sistem perwakilan. Bilamana dalam makalah ini ada terdapat kekurangan, sekiranya dapat menjadi bahan koreksi yang dapat membantu mahasiswa maupun mahasiswi untuk lebih mempelajari tentang administrasi. (Kolomilmu.com)
