BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sesuai dengan judul yang tertulis di dalam judul makalah “Konteks Normatif Administrasi Publik”, maka disini kami membahas mengenai norma – norma yang berlaku di dalam administrasi publik. Norma menurut KBBI adalah nilai-nilai yang mengatur bagaimana seseorang berperilaku di dalam masyarakat. Sedangkan di dalam makalah ini membatasi pada nilai – nilai – nilai nilai yang berlaku di dalam administrasi publik seperti halnya instansi – instansi – instansi instansi pemerintahan. Seperti anggota setiap profesi lainnya, tindakan administrator publik dibatasi oleh hukum dan adat kebiasaan. Pada saat yang sama, kondisi-kondisi khusus bekerja untuk menggambarkan tujuan-tujuan dan cita-cita yang dituju tindakan administratif. Normanorma dan nilai-nilai dapat dikelompokkan ke dalam 3 arena umum, atau vektor normatif: 1. Perhatian kepada efisiensi dan efektivitas, yang terutama berfokus pada cara kerja pemerintah itu sendiri dan cara barang-barang dan jasa-jasanya disalurkan dan diberikan; 2. Perhatian kepada hak-hak dan kecukupan proses-proses pemerintah, yang mengarahkan penelitian cermat kepada hubungan pemerintah (dan orang-orang yang bertindak atas namanya) dengan warga negaranya; dan 3. Perhatian kepada representasi dan pelaksanaan kebijakan, yang mengarahkan perhatian kepada kendali yang yang dipunyai dipunyai rakyat atas cara kerja pemerintah dana genagennya. Dalam Matematika, vektor adalah kuantitas, seperti kecepatan, yang mempunyai arah dan besaran. Gambaran vektor ini bermanfaat karena kelompok – kelompok nilai ini, pada hakikatnya, memiliki baik arah maupun besaran. Kualitas-kualitas ini ditentukan oleh kombinasi aneh politik, kebudayaan, dan kondisi-kondisi ekonomi di masyarakat pada waktu historis tertentu.
B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana pengertian dari norma? 2. Apa saja norma yang berlaku dalam administrasi publik?
C. Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui definisi dari norma 2. Untuk mengetahui jenis-jenis norma yang berlaku di administrasi
BAB II PEMBAHASAN
A. Definisi Konteks Normatif Administrasi Publik Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kata konteks memiliki arti bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna. Sedangkan kata normatif berasal dari kata dasar norma yang memiliki arti aturan-aturan dan harapanharapan masyarakat yang memandu perilaku anggota-anggotanya (John J. Macionis, 1997). adalah aturan atau pedoman yang menyatakan tentang bagaimana seseorang seharusnya bertindak dalam situasi tertentu (Craig Calhoun, 1997). Dapat disimpulkan bahwa norma sendiri adalah nilai-nilai yang mengatur bagaimana seseorang berperilaku di dalam masyarakat. Sedangkan dalam KBBI kata normatif memiliki arti berpegang teguh pada norma; menurut norma atau kaidah yang berlaku. Untuk pendefinisian administrasi publik, Shafritz dan Russel (1997: 5-41) berpendapat bahwa sulit memberikan satu definisi administrasi publik yang dapat diterima semua pihak. Karena itu, Shafritz dan Russel memberikan definisi administrasi publik berdasarkan 4 kategori, yaitu: 1. Definisi berdasarkan kategori politik Administrasi publik sebagai “what government does”
(apa yang dikerjakan
pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung, sebagai suatu tahapan siklus pembuatan kebijakan publik, dan sebagai kegiatan yang dilakukan secara kolektif karena tidak dapat dikerjakan secara individu. 2. Definisi berdasarkan kategori legal / hukum Melihat administrasi publik sebagai penerapan hukum (low in action), sebagai regulasi, sebagai kegiatan pemberian sesuatu dari penguasa “raja” kepada rakyatnya dan sebagai bentuk “pengambilan paksa” terhadap pihak -pihak yang kaya untuk dibagikan ke kalangan miskin, dimana pihak-pihak kaya merasa dirugikan harus tunduk dan menaatinya. 3. Dari segi kategori manajerial Administrasi publik dipandang sebagai fungsi eksekutif dalam pemerintahan, sebagai bentuk spesialisasi dalam manajemen (bagaimana mencapai hasil melalui orang lain),
sebagai mickey mouse yang dalam prakteknya merupakan bentuk “akal -akalan” untuk menghasilkan sesuatu dengan anggaran yang besar tetapi dengan hasil yang kecil, dan sebagai suatu seni dan bukan ilmu. 4. Dari kategori mata pencaharian Administrasi publik merupakan suatu bentuk profesi mulai dari tukang sapu sampai dokter ahli operasi otak di sektor publik dimana semua mereka tidak sadar bahwa mereka adalah administrator public. Dapat kami simpulkan bahwa administrasi publik adalah semua bidang dan aktifitas yang menjadi sasaran kebijaksanaan pemerintah dan juga memberikan pelayanan publik. Sedangkan yang dimaksud konteks normatif administrasi publik adalah penjabaran mengenai norma – norma yang berlaku dalam administrasi publik.
B. Basis Normatif Pembuatan Keputusan Pembuatan keputusan berarti membuat pilihan-pilihan: Menyeleksi di antara alternatifalternatif yang nyata atau dibayangkan, mengambil hal yang satu atau yang lainnya, orang yang satu atau yang lainnya, tindakan yang satu atau yang lainnya. Beberapa aspek pembuatan keputusan berurusan dengan otoritas (Siapa yang berhak secara sah untuk membuat keputusan), sementara aspek-aspek lainnya membicarakan kekuasaan (siapa yang mempunyai alat yang diperlukan untuk memaksakan keputusan ). Aspek-aspek lainnya lagi berkenaan dengan kualitas keputusan (apakah keputusan itu yang terbaik dalam kondisi tersebut). Pilihan-pilihan, setidaknya pilihan-pilihan yang dibuat pada level kesadaran yang sadar, memerlukan pertimbangan yang mengacu kepada suatu standar. “Setiap penerapan khusus dari hukum yang umum adalah suatu tindakan administrasi.” Menerjemahkan pernyataan Wilson ke dalam istilah yang sedang kita gunakan disini : ”Setiap penerapan khusus suatu standar (yang terkandung di dalam hukum, regulasi, atau norma budaya) adalah tindakan menilai.” Meneliti dengan seksama standar -standar yang digunakan administrator publik untuk membuat pertimbangan adalah meneliti dengan seksama nilai nilai yang melekat dalam administrasi public. Baik dalam mendefinisikan pran mereka secara umum maupun dalam membuat keputusan yang spesifik, administrator mau tak mau membuat pilihan tentang nilai-nilai dalam dua pengertian. Yang pertama ialah memasukkan definisi peran dan tindakan mereka, pada suatu level yang tersirat dan bahkan tak sadar, Bersama asumsi dan kepercayaan tentang apa yang bijaksana, praktis, dan diinginkan. Pada level ini, peran dan
tindakan mungkin tidak dipikirkan secara sadar sebagai hal yang mempunyai muatan moral atau etis. Pengaruh kedua nilai-nilai pada peran dan tindakan administratif adalah pada suatu level kesadaran diri. Disini para administrator menimbang dengan sadar nilai-nilai yang berlawanan, pada tingkat tertentu secara abstrak, tetapi biasanya dari segi kecocokannya yang nyata atau relevansinya dengan konteks khusus. Dalam literatur administrasi publik, kedua istilah itu berpengaruh secara historis dalam membingkai pertanyaan – pertanyaan nilai ( atau normatif): kepentingan publik dan tanggung jawab administratif. Seperti anggota setiap profesi lainnya, tindakan administrator publik dibatasi oleh hukum dan adat kebiasaan. Pada saat yang sama, kondisi-kondisi khusus bekerja untuk menggambarkan tujuan-tujuan dan cita-cita yang dituju tindakan administratif. Normanorma dan nilai-nilai dapat dikelompokkan ke dalam 3 arena umum, atau vektor normatif 1: 1. Perhatian kepada efisiensi dan efektivitas, yang terutama berfokus pada cara kerja pemerintah itu sendiri dan cara barang-barang dan jasa-jasanya disalurkan dan diberikan; 2. Perhatian kepada hak-hak dan kecukupan proses-proses pemerintah, yang mengarahkan penelitian cermat kepada hubungan pemerintah (dan orang-orang yang bertindak atas namanya) dengan warga negaranya; dan 3. Perhatian kepada representasi dan pelaksanaan kebijakan, yang mengarahkan
perhatian kepada kendali yang dipunyai rakyat atas cara kerja pemerintah dana genagennya.
C. Efisiensi dan Efektivitas Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Kata efektif berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); manjur atau mujarab (tt obat); dapat membawa hasil; berhasil guna (tt usaha, tindakan); mulai berlaku (tt undang-undang, peraturan). Kata efektif dapat diartikan suatu pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Arti kata efisien menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga,
1
Harmon M. Michael, Teori Organisasi Untuk Administrasi Publik, Kreasi Wacana, Bantul 2014, hlm. 49
biaya), mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, berdaya guna, bertepat guna. Efisiensi dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Sebuah nilai sosial penting yang mendasari vektor ini ialah sikap historis yang menganggap uang publik adalah kepercayaan public yang dipergunakan dengan peringatan yang bahkan belum pernah diusulkan di wilayah kehidupan lainnya. Hal ini mewajibkan, misalnya, untuk menilai suatu tindakan seorang pejabat public sebagai seorang pelanggaran criminal, sementara tindakan itu akan dimaafkan sebagai praktik bisnis yang masuk akal (atau setidaknya diperlukan), jika dilakukan oleh seseorang yang bukan pejabat publik. Para administrator publik dalam hal ini selalu dinilai dengan suatu standar yang berbeda secara signifikan dari standar yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk menilai dirinya sendiri. Perhatian historis pemerintah tentang efisiensi dan efektivitas didasarkan pada kepercayaan bahwa uang public harus dikeluarkan dengan ketelitian dan p ertimbangan yang sebaik mungkin, bahwa ia harus digunakan dengan tepat, dan bahwa efek-efek penggunaannya harus sejelas mungkin, bahw ia harus digunakan dengan tepat, dan bahwa efek-efek penggunaannya harus sejelas mungkin. Dalam literatur teori organisasi “nilai-niali manajemen” efisiensi, efektivitas dan yang paling mutakhir, produktivitas, menemukan acuan terdekatnya dalam perlakuan Max Webber kepada ide otoritas legal-rasional (instrumental). Uraian Weber dalam manifestasi organisasional bentuk otoritas ini, kini akrab bagi mahasiswa administrasi public pemula.Unsur-unsurnya yang utama meliputi : Hierarki Otoritas, organisasi yang dibatasi aturan – aturan, lingkungan kompetensi yang terperinci untuk para pemegang jabatan, tindakan-tindakan administrative yang direkam dalam tulisan dan pemisahan staf administrative dari kepemilikan alat-alat produksi. Nilai-nilai efisiensi, efektivitas dam produktivitas tentunya mengasumsikan, dalam terminology Rittel dan Webber, keberadaan masalah yang jinak ketimbang masalah yang ganas. Keterbatasan nilai-nilai itu paling nyata ketika organisasi-organisasi, khususnya yang publik berhadapan dengan masalah yang memperlihatkan karakteristik keganasan. Masalah
yang ganas menghendaki orientasi nilai yang berbeda, atau setidaknya orientasi tambahan, agar orang dapat mengatasinya dengan secara bijaksana. 2
D. Hak dan Proses yang Memadai Kemerdekaan individu and kumpulan hak-hak yang sejalan yang telah berkembang untuk melindunginya begitu mendasar bagi kebudayaan Amerika sehingga setiap komentar tentang kaedahnya mungkin terdengan basi dan hampa. Namun para administrator public adalah actor utama dalam drama yang telah melaksanakan evolusi ini. Peran administrator, dari perspektif individu yang hak-haknya butuh dilindungi paling banter bersifat anomali. Sebagai agen pemerintah, para administrator bertugas membuat sifat umum hukum menjadi khusus dengan menciptakan prosedur-prosedur penerapannya kepada kasus-kasus individual. Unsur penting dalam hubungan kekuasaan antara para administrator dank lien ini diperkuat melalui struktur-struktur hierarkiyang digunakan untuk mengoranisasikan tindakan administrative. Pengertian keadilan yaitu bahwa tiap orang harus diperlakukan menurut situasinya, tertanam dalam ide kemerdekaan individu. Hal ini menjadi berlaku dalam suatu gagasan mengenai kewajaran dan mengenai salah satu fondasi, misalnya, alat penguji dalam program pemeliharaan penghasilan, dengan suatu kesimpulan bahwa orang yang hanya boleh mendapat apa yang pantas ia dapatkan. Hasilnya ialah suatu usaha dalam banyak kasus mengkhususkan tindakan pemerintah dengan memberikan layanan yang disesuaikan dengan dengan situausi individual. Individualisasi ini, yang secara umum disokong oleh sumber daya yang tidak memadai untuk memenuhi semua kebutuhan yang diakui, kemudian dikritik karena kurangnya keadilan horizontal. Situasi “terkutuk jika anda melakukannya, terkutuk jika anda tidak melakukannya” ini bahkan lebih rumit lagi bagi administrator yang menerapkan peraturan dan prosedur dari segi nilai professional dan norma politis lokal. Administrasi kesejahteraan memberikan contoh yang jelas mengenai semua kesulitan ini. Selain perlindungan hak-hak individu, praktik administrasi publik juga bergerak kearah pembukaan proses pembuatan keputusan dengan memasukkan bukan hanya para individu dan kelompok yang berpengaruh, tetapi juga para warga negara secara umum. Fenomena ini didiskusikan dalam seksi berkut dari segi ketanggapan; relevansinya disini ialah bahwa
2
Ibid., hlm. 55
partisipasi publik sering diusahakan bukan hanya sebagai pengawasan terhadap pemerintah, tetapi juga ditekankan sebagai (1) suatu hak warga negara atas pengetahuan tentang pemerintah mereka (yang dibuktikan dengan bagian dari Pasal Kebebasan Informasi dan undang-undang “pemberian akses dari publik” baik pada level nasional maupun level negara), dan juga sebagai (2) pertimbangan penting untuk pengembangan kewarganegaraan yang bersungguh-sungguh (yakni, orang yang mampu menjalankan hakhaknya yang cerdas).
E.Perwakilan dan Kontrol Kebijaksanaan Pemerintahan representative, menurut definisi, adalah para individu (dan kelompokkelompok) yang bertindak atas nama para individu (dan kelompok-kelompok). Maka, keterwakilan (representativeness), adalah kriteria mengenai seberapa baik tindakan demikian dilaksanakan dan dengan otoritas apa. Aspek-aspek perhatian ini dapat dibedakan: akuntabilitas, tanggung jawab, dan ketanggapan (responsiveness). Ide akuntabilitas menetakan bahwa standar-standar eksternal tindakan yang tepat, entah ditetapkan secara legal atau birokratis, menentukan ketepatan dan memberikan motif untuk tindakan administratif. Akuntabilitas, yang kadang-kadang disebut “tanggung jawab objektif” mengandaikan secara khas bahwa tindakan administratif dipandang dengan paling tepat sebagai hal rasional secara instrumental, dengan tujuan yang dianggap telah didefinisikan sebelum mengambil tindakan. Kepercayaan bahwa akuntabilitas itu sendiri dapat memastikan keterwakilan semakin kurang bisa dipertahankan ketika batas-batas model tindakan rasional/instrumental yang jelas. Suatu pengertian tanggung jawab administrtif menyatakan bahwaindividu harus berpegang eratkepada standar kompetensi professional dan teknis. Ketika pekerjaan administrator ini menjadi semakin rumitsecara teknis, pengertian khusus tanggung jawab administratif ini berfungsi untuk memisahkan ranah kegiatan yang kebal dari campur tangan politik. Pengertian umum tanggung jawab administratif individul lainnya bertahan bahwa para administrator harus bertindak sesuai dengan rasa kewajiban moralnya. Hal ini dapat didefinisikan dalam istilah umum gagasan dasar akan kewajaran (fairness), keadilan (justice), dan kesetaraan (equity) atau dalam istilah-istilah yang lebih spesifik, seperti yang digunakan dalam kode etik atau prinsip-prinsip professional.
Gagasan akhir yang menyepurnakan makna menyeluruh keterwakilan ialah ketaggapan. Meskipun dalam pengertian tertentu kedua istilah itu mungkin berlebihan, penekanannya disini tentunya dari perspektif orang-orang yang dilayani. Contohnya, seberapa baik kebutuhan dan tuntutan public dipenuhi oleh pemerintah, tanpa tergantung pada seberapa mahir dan sberapa teliti administrator melaksanakan program-program, menerapkan keahlian professional, dan mengikuti peraturan dan prosedur yang diamanatkan secara sah? Tamggapan secara khusus problematik dalam arena antatar-organisasional dan organisasidengan-individu yang didiskusikan di depan. Secara Bersama-sama, ketiga aspek ini-akuntabilitas, pertanggung jawaban, dan tanggapan- embantu kita memahami cara-cara dimana representasi dapat digunakam dalam kegiatan administrasi publik. Selanjutnya, ketiganya memunculkan sisi sebaliknya, pelaksanaan kebijaksanaan, dengan membahas pertanyaan mengenai bagaimana ia digunakan, dipantau, dan dibenarkan
.
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan tindakan administrator publik dibatasi oleh hukum dan adat kebiasaan. Pada saat yang sama, kondisi-kondisi khusus bekerja untuk menggambarkan tujuan-tujuan dan cita-cita yang dituju tindakan administratif. Norma-norma dan nilai-nilai dapat dikelompokkan ke dalam 3 arena umum, atau vektor normatif: 1. Perhatian kepada efisiensi dan efektivitas, 2. Perhatian kepada hak-hak dan kecukupan proses-proses pemerintah, 3.
Perhatian kepada representasi dan pelaksanaan kebijakan,
B. Kritik dan Saran Dalam penyusunan makalah ini kami sadar bahwa masih terdapat ban yak kekurangan di dalamnya. Seperti halnya kekurangan kami akan literatur dasar untuk penyusunan makalah ini. Oleh karena itu kami mohon pembaca dapat mema'afkan dan memakluminya, karena kami adalah hamba Allah yang tak luput dari salah khilaf, Alfa dan lupa.
Daftar Pustaka Harmon, M. M., & Mayer, T. R. (2014). Teori Organisasi Untuk Administrasi Publik. Bantul: Kreasi Wacana. Khaerani, T. (2011, Desember 14). Definisi Administrasi dan Administrasi Publik . Dipetik September 23, 2017, dari thalitakhaerani: https://thalitakhaerani.wordpress.com/2011/12/14/definisi-administrasi-danadministrasi-publik/ Pusat Bahasa Depdiknas. (2002). Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga). Jakarta: Balai Pustaka.
