PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
DISUSUN OLEH SYARIFAH FATIMA YASMIN E21 111 309 ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2011
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya lah sehingga tugas makalah “Pengantar Ilmu Administrasi Publik” ini dapat terselesaikan dengan baik. Tugas ini selain bertujuan untuk memenuhi tugas final yang menjadi kewajiban kami selaku mahasiswa, namun juga dapat diharapkan agar mahasiswa dan para pembaca dapat menjadikan isi materi makalah ini sebagai pedoman pembelajaran. Makalah mengenai Ilmu Administrasi Publik ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan guna menyempurnakan menyempurnakan tugas ini. Semoga makalah ini dapat diterima dan di ambil manfaatnya. Terima Kasih
Makassar, Mei 2012
Penulis
PENDAHULUAN
Administrasi merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan melalui usaha kelompok. Administrasi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam setiap usaha kelompok. Sekalipun administrasi itu berbeda bentuknya, sesuai dengan sifat usahanya (privat atau publik), namun secara substansial ia adalah sama. Unsur-unsur administrasi pasti ada baik dalam masyarakat primitif sampai masyarakat modern sekarang ini, ia bertambah canggih bersamaan dengan bertambah maju dan kompleksnya masyarakat. Kegiatan dan dimanika kerjasama manusia merupakan gejala yang sifatnya universal. Dengan mudah gejala administarasi dapat dikemukakan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya maupun pemerintahan. Ilmu yang mempelajari proses atau kegiatan dan dinamika kerjasama kelompok manusia disebut ilmu administrasi. Ilmu administrasi publik adalah merupakan cabang dari ilmu administrasi, yang memusatkan perhatiannya pada bidang bersifat publik. Begitu luasnya bidang yang dicakup oleh administrasi publik bukan hanya aktivitas lembaga eksekutif saja, tetapi meliputi aktivitas yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat publik yang diselenggarakan baik oleh lembaga eksekutif maupun yudikatif.
PEMBAHASAN
1. Istilah Administrasi Publik
Istilah administrasi publik berasal dari dua suku kata yaitu administrasi dan publik. Administrasi dalam bahasa Belanda disebut administratie yang berarti tata usaha atau urusan pencatatan. Dalam bahasa Inggris administrasi berasal dari kata ad yang berarti intensif dan ministrate yang berarti to serve atau melayani. Jadi administrasi adalah pemberian pelayanan secara intensif. Sedangkan public berasal dari bahasa yunani yaitu pubes yang berarti matang atau dewasa dan koinon yang berarti bersama. Public juga diartikan sebagai praja atau rakyat, pamong praja berarti pelayan rakyat. Public diartikan juga sebagai polis atau politic yang berarti politik, negara, dan pemerintah. Public dalam hal ini diartikan sebagai sekelompok individu dalam jumlah besar yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Jadi administrasi public berdasarkan istilah tersebut diatas adalah pemberian pelayanan dalam bentuk kerjasama kepada sekelompok individu dalam jumlah yang besar. Administrasi berdasarkan istilahnya dibagi menjadi 3 definisi, yaitu:
Administration of public (administrasi dari publik) dimana administrasi bertindak sebagai agen tunggal yang berkuasa, regulator,selalu aktif dan berinisiatif.
Administration for public (administrasi untuk publik) dimana pemerintah berperan dalam misi pelayanan, pelayanan yang diberikan sudah responsif dan tanggap.
Administration by public (administrasi oleh publik) dimana administrasi berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, mengutamakan kemandirian dan kemampuan masyarakat.
Jika administrasi publik dimaknai sebagai segala hal yang terkait dengan fungsifungsi publik, maka publik disini mencakup pemerintah; nilai nilai kelompok dan organisasi dan bagaimana nilai-nilai tersebut diekspresikan; bagaimana fungsi organisasi sukarela, NGO, bisnis dan pemerintah; dan bagaimana organisasi pemerintah, non pemerintah ataupun bisnis saling berinteraksi.
2. Definisi Administrasi Publik
Berikut adalah beberapa definisi administrasi publik menurut para ahli :
Nigro dan Nigro : Public administrastion is what the government do, artinya administrasi publik itu adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh pemeritah (terutama lembaga Eksekutif) dalam sarana birokrasi untuk memecahkan masalah kemasyarakatan atau publik. Felix A. Nigro membagi definisi administrasi publik ke dalam empat pengertian, yaitu : (1) Suatu usaha kelompok yang bersifat kooperative dalam lingkungan pemerintah; (2) Meliputi seluruh ketiga cabang pemerintah, eksekutif, yudikatif dan legislatif serta pertalian diantara ketiganya; (3) Mempunyai peranan penting dalam formulasi kebijaksanaan publik dan merupakan bagian proses politik; (4) Amat berbeda dengan administrasi privat; (5) Berhubungan erat dengan berbagai macam kelompok. Kelompok privat dan individual dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Harmon dan Meyer : Public Administration is what civil official do , artinya administrasi publik adalah apa yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam hal ini adalah administrator, birokrat, atau pegawai negeri sipil yang dibebani tugas pemerintahan dalam kehidupan sehari-hari.
Gerald Caiden : Administrasi Publik adalah segala kerjasama yang dilakukan untuk urusan atau kepentingan orang banyak.
Leonard D. White : Administrasi publik adalah semua kegiatan dan usaha untuk mencapai tujuan dengan mendasarkan pada kebijakan negara.
John M. Pfiffner : Public Administration involvesthe implementation of public policy which has been outline by political body, yang artinya administrasi publik meliputi pelaksanaan kebijakan negara yang telah ditetapkan oleh badan perwakilan politik.
E.H. Lichfield : Administrasi Negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintah diorganisir, dilengkapi tenaga, tenaganya dibiayai, digerakkan dan dipimpin.
Chander dan Plano : administrasi publik adalah proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.
Arifin : Administrasi Publik adalah ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik negara.
Edward : Administrasi publik adalah studi mengenai bagaimana bermacammacam badan pemerintahan diorganisir, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin.
Barton dan Chapel : Administrasi Publik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah.
Nicholas Henry : Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan mjuga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.
Prayudi : Administrasi publik adalah administrasi daripada negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan yang bersifat kenegaraan.
David Rosenbloom : Administrasi publik adalah merupakan pemanfaatan teoriteori dan proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Wikipedia : administrasi publik terkait dengan upaya perbaikan atau peningkatan taraf hidup masyarakat sipil dan keadilan sosial.
3. Ruang Lingkup Administrasi Publik
Ruang lingkup atau cakupan administrasi publik sangat kompleks tergantung perkembangan kebutuhan dan dinamika masalah yang dihadapi masyarakat. Dikatakan Chandler dan Plano (1988:3) bahwa kehidupan manusia menjadi semakin kompleks maka apa yang akan dikerjakan oleh pemerintahan atau administrasi publik juga semakin kompleks. Berikut beberapa pendapat para ahli mengenai ruang lingkup administrasi publik. a. Ruang lingkup administrasi Publik menurut Nicholas Henry :
Organisasi publik, berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi.
Manajemen Publik, berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik dan manajemen SDM.
Implementasi, menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan dan etika birokrasi.
b. Ruang lingkup administrasi Publik menurut Dimock dan Dimock :
Apa
yang
dilakukan
pemerintah,
menyangkut
pengaruh
kebijakan,
wewenang, lingkungan kerja pemerintah, penentuan tujuan-tujuan, dsb.
Bagaimana pemerintah mengatur organisasi, personalia, pembiayaan, dsb.
Bagaimana
para
administrator
mewujudkan
kerjasama,
menyangkut
koordinasi, hubungan pusat dengan bagian-bagian, dsb.
Bagaimana pemerintah bertanggung jawab, seperti melakukan pengawasan.
c. Ruang lingkup administrasi publik menurut Yeremias T. Keban :
Dimensi Kebijakan, berkenaan dengan keputusan tentang apa yang harus
dikerjakan. Dimensi kebijakan ini sangat penting mengingat kedudukannya sebagai penentu tentang apa yang hendak dikerjakan. Menurut Chander dan Plano “kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintahan, selain itu kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang kontinyu oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pertahanan”.
Dimensi Manajemen, berkenanan dengan bagaimana menerapkan prinsip-
prinsip manajemen untuk mengimplementasikan kebijakan publik. Dimensi ini memusatkan perhatian pada bagaimana melaksanakan apa yang telah diputuskan melalui prinsip-prinsip tertentu yaitu prinsip manajemen. Penekanan pada aspek pelaksanaan ini tercermin dari definisi manajemen yang disampaikan oleh Mary Parker yaitu manajemen sebagau suatu “ proses pencapaian hasil melalui orang lain” definisi tersebut mengandung beberapa elemen penting yaitu : a)
manajemen adalah suatu proses kerjasama yang mengandalkan sinergisme.
b) proses tersebut dilakukan antara orang-orang, yang dipimpin oleh
seorang yang berfugsi sebagai manajer atau pimpinan
c)
kerjasama tersebut dituntun oleh prinsip-prinsip tertentu yang telah teruji keterandalannya.
Dimensi Organisasi, berkenaan dengan siapa atau kelompok mana yang
harus mengimplementasikan atau mengerjakan apa yang telah diputuskan. Aspek pertama yang ditekakankan adalah pembagian tugas, fungsi dan tanggung jawab dalam bekerja baik secara vertikal (mulai dari jabatan paling atas sampai paling bawah) maupun secara horisontal (berbagai unit-unit atau bidang-bidang yang dibentuk). Aspek kedua yang tidak kalah pentingnya adalah apakah pihak yang mengerjakan pekerjaan tersebut mampu atau memiliki kompensasi yang memadai dalam mengerjakannya. Dan aspek yang ketiga adalah apakah ada keseimbangan antara otoritas dalam mengerjakan suatu tugas, dengan kemampuan dalam mengerjakan tugas tersebut. Dalam kenyataan, keseimbangan antara otoritas dan kemampuan cenderung tidak terjadi sehingga menimbulkan masalah. Dwight Waldo yang tertarik dengan struktur mendefinisikan organisasi sebagai struktur otoritas dan hubungan personal dalam suatu sistem administrasi, sementara Chester Barnard
yang
cenderung
melihat
organisasi
sebagai
suatu
sistem,
mendefinisikannya sebagai suatu sistem aktivitas yang terkoordinasikan secara sadar, atau sistem kekuatan dua orang atau lebih.
Dimensi Etika, dianalogikan dengan sensor di dalam administrasi publik.
Dimensi ini dapat berpengaruh pada dimensi-dimensi lain dan sangat mempengaruhi tercapai-tidaknya tujuan administrasi publik pada umumnya dan organisasi publik pada khususnya. Aplikasi moral dan etika dalam praktek dapat dilihat dati Kode Etik yang dimiliki administrator publik. Kode etik di Indonesia masih terbatas pada beberapa kalangan seperti ahli hukum dan kedokteran. Kode etik bagi kalangan profesi yang lain masih belum ada, meskipun banyak yang berpendapat bahwa nilai-nilai agama dan etika moral Pancasila sebenarnya sudah cukup untuk menjadi pegangan bekerja atau bertingkah laku, dan yang menjadi masalah sebenarnya adalah bagaimana implementasi dari nilai-nilai tersebut.
Dimensi
Lingkungan,
Dinamika
atau
perubahan
dimensi
internal
administrasi publik seperti kebijakan, manajemen, organisasi, moral atau etika dan kinerja dalam administrasi publik sangat dipengaruhi oleh dimensi
eksternal administrasi publik yaitu lingkungan.
Pentingnya pengaruh
lingkungan tersebut disadari sejak munculnya konsep dan teori tentang ekologi administrasi atau ekologi organisasi atau sejak teridentifiklasinya konsep “sistem terbuka” oleh F.E. Emery yang mengakui adanya interaksi antara organisasi dengan lingkungan. Lingkungan diartikan sebagai semua faktor yang berada diluar organiasasi atau semua yang berada diluar batas organisasi.
Lingkungan
ini
mencakup
lingkungan
umum
(general
environment) yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung, atau kurang begitu dirasakan secara langsung seperti kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum dan lingkungan khusus (specific environment) yang memiliki pengaruh yang terasa secara langsung seperti pelanggan, pemasok, pesaing, serikat kerja, asosiasi perdagangan dan kelompok penekan. Ada dua karakter penting dari lingkungan yaitu turbulence dan munificience. Turbulence berkenaan dengan sifat lingkungan mengalami perubahan yang kacau balau atau tetap stabil, sedangkan menificient berkenaan dengan sifat lingkungan yang mengalami tingkat kelangkaan atau kelimpahan sumber daya yang penting. Suatu organisasi apabila hendak bertahan hidup atau berkembang harus memperhatikan kedua sisi penting dari lingkungan ini. Organisasai tersebut harus mengamati apakah lingkungan cenderung stabil atau labil agar dapat mengambil tindakan atau keputusan yang sesuai dengan karakteristik lingkungan tersebut.
Dimensi Kinerja, pengukuran kinerja instansi pemerintah jarang dilakukan,
sementara pengukuran kinerja pegawai masih didasarkan pada standar evaluasi yang lama dan sering menimbulkan masalah, yaitu melalui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). Standar tersebut telah digunakan dan telah bertahan lama, jarang dievaluasi dan direvisi untuk disesuaikan dengan perubahan paradigma dan tuntutan publik. Standar penilaian yang digunakan masih bersifat seragam, dan sering dinilai kurang mengakomodasi variasivariasi bidang tugas pokok dan fungsi pegawai, misi institusi dan ke khasan dari tingkatan hirarki. Ada beberapa isu penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses penilaian kinerja pegawai. Pertama adalah isu menyangkut kemampuan penilaian dalam mengkaitkan kinerja seseorang dengan tujuan, misi, dan visi
organisasi, kedua isu tentang kemampuan dan indepedensi dalam memberi penilaian, ketiga berkenaan dengan kontrol kualitas pengukuran kinerja, keempat adalah tingkat penerimaan penilai dan pihak yang dinilai terhadap alat ukur dan isinya dan kelima adalah spesifikasi tentang apa yang diharapkan dari penilai.
d. Ruang lingkup administrasi publik menurut James L. Perry :
Berbagai tantangan bagi administrasi publik dan bagaiman administrasi publik seharusnya menyesuaikan diri.
Sitem administrasi dan organisasi yang efektif.
Usaha memperkuat hubungan dengan badan legislatif, badan-badan yang diangkat atau dipilih oleh masyarakat.
Bagaiman menyusun kebijakan dan program secara sukses.
Administrasi perpajakan dan anggaran yang efektif.
Manajemen sumber daya manusia.
Bagaiman memperbaiki operasi dan pelayanan publik.
Bagaiman praktek administrasi yang profesional dan etis.
e. Ruang lingkup administrasi publik menurut Inu Kencana :
Dilihat dari peristiwa dan Gejala Pemerintah : Administrasi Pemerintahan Pusat, Administrasi Pemerintahan Daerah, Administrasi Pemerintahan Kecamatan, Administrasi Desa, Administrasi Departemen dan Non Departemen.
Dibidang Kekuasaan: Administrais Politik Luar Negeri, Administrasi Politik Dalam Negri, Administrasi Partai Politik, Administrasi Kebijaksanaan Pemerintah.
Dibidang Ketatalaksanaan: Administrasi Pembangunan, Administrasi Perkantoran, Administrasi Kepegawaian, Kemiliteran, Kepolisian, Perpajakan, Pengadilan, Kepenjaraan.
Dibidang Kenegaraan: Tugas & Kewajiban Negara, Hak & Kewenangan Negara, Tipe dan Bentuk Negara, Tujuan Negara dsb.
Dalam
Bidang
Peraturan
Perundang-Undangan:
Landasan
idil,
landasan
konstitusional dan landasan operasional.
Manajemen factor eksternal dan internal
Pengaturan struktur organisasi agar kewenangan dan tanggung jawab sesuai kondisi dan tuntutan lingkungan.
Respon secara benar terhadap kebutuhan, kepentingan dan aspirasi masyarakat.
Pengaturan moral dan etika melalui kode etik agar kemampuan dan kompetensi tidak disalahgunakan diluar kepentingan public.
Pengenalan karakteristik lingkungan dimana administrasi public itu beroperasi (Negara, swasta, masyarakat, dan lingkungan lain).
Akuntabilitasi kinerja melalui berbagai kegiatan pelayanan atau pemberian barangbarang public.
4. Hakikat Administrasi Publik
Administrasi publik dalam perkembangannya dianggap Sebagai ilmu dan seni. Dwight Waldo menyatakan : Public Administration sebagai ilmu jika diingat akan fungsinya yang nampak sebagai suatu studi yang sistematis dan sebagai seni jika diingat akan fungsi praktisnya. Selanjutnya ia dapat berarti (1) lapangan penyelidikan ilmu, suatu disiplin ilmu atau studi; (2) suatu proses atau kegiatan mengenai urusanurusan publik. Presthus dengan terang-terangan mengakui pandangan bahwa administrasi publik adalah sebagai ilmu dan seni dalam merancang dan melaksanakan kebijaksanaan publik.
Administrasi publik dipandang sebagai ilmu sebab ia mempunyai sesosok subject matter yang tersusun rapi dan terorganisir dengan baik dan kita cerna sebagai satu bidang studi untuk lapangan penyelidikan ilmuah. Administrasi publik dipandang sebagai seni sebab ia menggunakan skill atau kecakapan di dalam mengetrapkan pengetahuan administrasi dalam prakteknya.
Jadi administrasi publik yang dipandang sebagai ilmu juga sebagai seni sebab ia memenuhi persyaratan yang ditunjukkan baik untuk ilmu maupun untuk seni. Nampak cukup banyak yang memahami pandangan tersebut, dengan mengikuti definisi Dwight Waldo antara lain : 1. Administrasi publik adalah organisasi manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan pemerintah. 2. Administrasi publik adalah suatu seni dan ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara.
5. Keunikan Ciri Administrasi Publik
Ilmu administrasi publik disamping bidang studi yang amat penting juga merupakan bidang kajian yang khas yang mempunyai ciri khusus diungkapkan oleh caiden (1971, 1982) bahwa administrasi publik mempunyai 7 (tujuh) kekhususan yang meliputi : a. Kehadirannya tidak bisa dihindari Selama suatu negara itu eksis, keberadaan administrasi publik tidak bisa dihindari. Bahkan ketika negara-negara dianak Benua Asia dan Afrika terlepas dari kungkungan penjajah, keberadaan Administrasi Publik tidak ikut terpengaruh. Apapun yang terjadi administrasi publik harus tetap ada, karena keberadaan administrasi publik melekat dengan keberadaan negara dan masyarakat. Titik tekannya yang mendasar adalah dalam hubungannya antara negara dan masyarakat bersifat pasti, lain halnya dengan hubungan masyarakat dengan institusi Privat (swasta) yang bersifat temporary (sewaktu-waktu) b. Mengharapkan Kepatuhan Sebagai konsekuensi dari tugas administrasi publik sebagai pelayanan masyarakat, maka ia menghendak kepatuhan. Bayangkan, seandainya tidak ada kepatuhan, niscaya kondisi jalan-jalan akan macet, karena setiap orang akan berjalan sekehendak hatinya. c. Mempunyai Prioritas Administrasi
negara
mengandung
tanggung
jawab
moral
untuk
mensejahterakan masyarakat, karena itu administrasi negara mempunyai prioritas dalam memberikan arahan ataupun pelayanannya karena administrasi memiliki hak memaksa. Administrasi publik, jika dibandingkan dengan organisasi lain, lebih mempunyai hak pemaksa, karena pada hakikatnya ia “ pemonopoli” kekuasaan. Bahkan organisasi lain, harus melalui administrasi publik apabila menginginkan kehendaknya dipaksakan secara absah. d. Mempunyai ukuran yang tidak terbatas Dimana terdapat lingkupan masyarakat dalam negara yang meliputi batasan teritorial suatu negara, disitu akan terdapat administrasi negara. e. Manajemen puncaknya adalah politik Birokrasi merupakan suatu organisasi publik yang dipimpin oleh pejabat Pilihan publik dan bersifat Non karier, mereka dipilih berdasarkan periode waktu tertentu. Hal ini dipahami merupakan pembedaan yang sangat mendasar dari organisasi publik dan Privat.
f.
Kinerjanya sulit diukur Administrasi negara merupakan institusi publik yang bertujuan melayani masyarakat maka tujuan-tujuan administrasi negara dapat dipahami
yaitu
untuk mencapai perdamain dan peningkatan kualitas kehidupan pada semua tatanan negara, karena tingkat kompleksitas yang tinggi dan tujuan-tujuan tersebut juga bersifat politis dan multitafsir maka AN menjadi relatif sulit untuk diukur g. Lebih banyak harapan diletakkan di atas pundak administrasi publik.
6. Hubungan Administrasi Publik dengan Administrasi Non Publik
Administrasi publik singkatnya diartikan sebagai pengelolaan bersama atas kepentingan publik. Kebalikan dari publik sendiri adalah swasta atau privat (partikelir). Swasta sendiri merujuk kepada kepemilikan secara perseorangan atau kelompok dari masyarakat. Namun demikian, swasta merupakan bagian dari publik karena swasta bergerak dalam lingkup publik. Pada konteks masyarakat Indonesia, sektor swasta diberi kewenangan untuk memberikan penyedian layanan barang dan jasa yang disediakan oleh publik. Contohnya layanan telekomunikasi, walaupun pemerintah Indonesia memiliki perusahaan telekomunikasi publik namun telekomunikasi ini merupakan hal yang bisa dilakukan oleh privat dengan adanya pelayanan yang bersifat kompetitif. Batasan antara publik dan privat di era modernisasi ini memang sangatlah tipis, namun kita dapat melihat bahwa gagasan publik ini dipertemukan dengan privat pada “gagasan pasar” yang dikemukakan oleh Wayne Parsons. Pasar dapat mempertemukan publik dan privat dan menghindari konflik kepentingan. Dimana kepentingan individu dan kepentingan publik dapat dapat mengurangi disparitas diantara keduanya dalam istilah yang mudah yakni dapat saling menguntungkan. Dimana jika barang publik tidak dapata disediakan oleh privat maka dapat disediakan oleh publik, dan begitupun sebaliknya. Sebagai contoh adalah layanan mengenai angkatan perang, pada konsepsi publik ini tidak dapat disediakan persendirian oleh privat namun harus publik yang menyelenggarakan pelayanan ini. Menurut Wayne Parsons, ada 10 perbedaan yang membedakan antara publik dan privat, yaitu : a. Sektor publik lebih publik lebih kompleks dan mengemban tugas-tugas yang lebih ambigu atau mendua.
b. Sektor publik menghadapilebih banyak masalah dalam mengimplementasikan keputusan-keputusannya. c. Sektor publik memanfaatkan lebih banyak orang yang memiliki motivasi yang sangat beragam. d. Sektor publik lebih banyak memperhatikan usaha mempertahankan peluang dan kapasitas. e. Sektor publik lebih memperhaatikan kompensasi atas kegagalan pasar. f.
Sektor publik melakuka aktivitas yang lebih banyak mengandung signifikansi simbolik.
g. Sektor publik lebih ketat dalam menjaga standar komitmen dan legalitas. h. Sektor publik mempunyai peluang yang lebih besar untuk merespons isu-isu keadilan dan kejujuran (fairness). i.
Sektor publik harus beroperasi demi kepentingan publik.
j.
Sektor publik harus mempertahankan tingkatan dukungan publik minimal di atas tingkat yang dibutuhkan dalam industri swasta. Sehingga dalam publik bukan tidak mmungkin mencari keuntungan dan bukan
hanya mencari manfaat. Namun dalam dunia publik semua akan berujung kepada manfaat yang didapatkan oleh masyarakat. Sedangkan dalam sektor privat mencari keuntungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sektor publik :
Tidak mengejar keuntungan.
Cenderung menjadi organisasi pelayanan.
Ada batasan yang lebih besar dalam tujuan dan strategi yang mereka susun.
Sektor ini lebih bergantung kepada klien untuk mendapatkan sumber daya keuangannya.
Sektor ini juga lebih banyak didominasi oleh profesional.
Akuntabilitasnya berbeda dengan akuntabilitas organisasi privat/organisasi ptofit.
Manajemen puncak tidak punya tanggung jawab atau imblan financial yang sama.
Organisasi sektor publik bertanggung jawab kepada elektorat dan proses politik.
Tradisi kontrol manjemen kontrolnya kurang.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa publik merujuk kepada layanan yang mencari manfaat sebesar-besarnya, yang mau tidak mau harus tunduk kepada kepentingan politik mayoritas. 7. Perkembangan Paradigma Administrasi Publik
Robert T. Golimbiewski menyatakan perkembangan paradigma administrasi publik akan dapat dimengerti dalam hubungannya dengan istilah Locus dan Focus. Locus adalah institusi atau kelembagaan tempat administrasi berada, sedangkan fokus adalah sasaran spesialisasi dari bidang studi. Dalam jurnal Public administration Review, Nicholas Henry menuliskan perkembangan administrasi publik sebagai berikut : a. Paradigma I : Dikotomi Politik – Administrasi
Tokoh yang berperan dalam paradigma ini : Frank J. Goodnow, Leonard D. White, Woodrow Wilson. Lahirnya paradigma ini sebenarnya merupakan reaksi ketidakpuasan terhadap trikonomi kekuasaan ala Trias Politica. Ketidakpuasan tersebut akhirnya mengejawantah ke dalam karya Goodnow “Politics and Administration” yang menyerang habis-habisan trias politica dan menggantinya dengan dua fungsi yaitu politik dan administrasi. Fungsi politik yang melahirkan keinginan
atau
kebijakan
negara,
sedangkan
fungsi
administrasi
yang
berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan negara. Politik dideterminasikan sebagai tujuan dan kebijakan dalam pemerintahan. Dan administrasi bertugas untuk mencapai tujuan dan kebijakan dari politik tersebut. Sehingga biasa dikenal dengal prinsip “When Politics Ends, Administration Begins”. Penekanan dalam paradigma ini terletak pada lokusnya yaitu birokrasi pemerintahan, sedangkan fokusnya masih belum jelas. b. Paradigma II : Prinsip – Prinsip Administrasi
Tokoh yanng berperan
dalam paradigma ini adalah W.F Willoughby, Henry
Fayol, F.W. Taylor, Gullick dan Urwick. Willoughtby megemukakan bahwa admministrasi adalah suatu prinsip yang tidak dapat dicampur adukkan dengan bentuk lain. Paradigma ini sangat dipengaruhi oleh teori manajemen klasik yang dikemukakan oleh F.W.Taylor, yaitu: (1) Pengembangan metode kerja yang terbaik; (2) Pemilihan serta pengembangan para pekerja; (3) Menyatukan metode kerja yang terbaik dengan para pekerja yang telah terpilih dan terlatih; (4) Kerjasama yang harmonis antara manajer dan pekerja. Paradigma ini juga
dipengaruhi oleh prinsip prinsip administrasi yang dikemukan oleh Henry Fayol, yaitu : Division Work, Authority And Responsibility, Discipline, Unity Of Command, Unity Of Direction, Subordination Of Individual Interest Into General Interest, Remuneration Of Personal, Centralization, Scalar Of Chain, Order, Equity, Initiative, Esprit De Corps, Dan Stability Of Turn Over Of Personnel.
Untuk memahami fungsi-fungsi manajemen yang sebelumnya dikemukakan oleh Henry Fayol dan F.W. Taylor, maka Gullick dan Urwick mengemukakan fungsi manajemen yang dikenal dengan POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Controlling, Reporting, Budgeting ). Paradigma ini memfokuskan pada
prinsip-prinsip administrasi namun locus nya menjadi tidak jelas. c. Paradigma III : Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik
Tokoh yang berperan dalam paradigma ini adalah Herbert Simon, Morstein Mark, John Gaus. Paradigma ini lahir karena adanya kritikan yanng mempertanyakan bahwa pemisahan administrasi dan politik sebagai hal yang tidak realistik dan tidak mungkin, karena teori administrasi publik juga sebagai teori politik. Locus dari paradigma ini adalah birokrasi pemerintahan, namun fokusnya masih belum jelas. d. Paradigma IV : Administrasi Publik sebagai Manajemen
Tokoh dalam paradigma ini dalah James G. March dan Herbert Simon. Pada paradigma ini administrasi publik mendapat bantuan kembali dari ilmu manajemen
dengan
ditemukannya
suatu
konsep
lama
seperti
konsep
pengembangan/pembinaan organisasi dan prilaku. Berbagai ilmu manajemen mulai ditawarkan dalam ilmu administrasi publik seperti teknik manajemen kepemimpinan, motivasi, komunikasi, MIS, penganggaran, auditing, pemasaran dan sebagainya, yang dalam ilmu politik dan administrasi ini merupakan sesuatu hal yang sangat baru. Perkemangan ilmu administrasi murni yan didukung oleh psikologi sosial dan perkembangan kebijakan publik. Dalam paradigma ini, ilmu administrasi lebih ditekankan pada fokusnya yaitu teori organisasi dan manajemen namn tidak pada locusnya. e. Paradigma V : Administrasi Publik Sebagai Administrasi Publik
Tokoh yang berperan dalam paradigma ini adalah Felix A. Nigro dan Llyod G. Nigro. Dalam paradigma ini, ilmu administrasi publik sebagai administrasi publik dimana berbagai konsep masuk ke dalam ilmu ini. Nigro dan Nigro kemudian mengembankan perspektif “Modern Public Administration” yang menuliskan
bahwa : (1) Usaha kelompok-kelompok yang kooperatif di dalam penataan publik; (2) Terdiri dari 3 cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan hubungan antar ketiganya dalam nuansa kerja sama (tidak ada pemisahan); (3) Memainkan peranan penting dalam perumusan kebijakan, oleh karena itu administrasi publik adalah bagian dari proses politik; (4) Administrasi publik dibedakan dari organisasi privat, dimana organisasi privat lebih berorientasi pada profit; (5) Administrasi memberikan pelayanan bagi publik sehingga administrasi publik modern selalu berhubungan dengan adanya kerjasama antara ketiga cabang pemerintah, perumusan kebijakan, proses politik, dan pelayanan publik. Selain penjelasan dari Henry diatas, banyak juga tokoh-tokoh lain yang memiliki sudut pandang berbeda dalam menjelaskan perkembangan administrasi publik. Gerald E. Caiden membagi Administrasi Publik dalam beberapa aliran :
Aliran Proses POSDCORB sebagai proses Administrasi publik
Aliran Empiris Kasus dan studi parktek
Aliran perilaku Komunikasi, motivasi, Kepemimpinan, interaksi, Konflik
Alliran analisis birokrasi _ peraturan / aturan yang rasional ( weber )
Aliran Sistem sosial sistem organisasi
Aliran Pengambilan keputusan
Aliran matematik
Aliran pendekatan holistik Barzelay dan Armajani juga mengemukan bahwa administrasi publik
mengalami pergeseran dari paradigma birokratik ke paradigma Post Birokratik. Paradigma Birokratik :
Menekankan kepentingan publik, efisiensi, administrasim dan kontrol
Mengutamakan fungsi, otoritas, dam struktur
Ketaatan aturan dan prosedur
Beroperasinya sistem-sistem.
Paradigma Post Birokratik :
Menekankan hasil yang berguina bagi nasyrakat, kualitas dan nilai produksi, keterikatan pada norma.
Mengutamakan pemberian penilaian masyrakat, akuntabilitas dan hubungan kerja.
Penerapan pemahaman, identifikasi masalah.
Pengukuran hasil, memperluas pilihan pelanggan.
8. Nilai Nilai Administrasi Publik
Berikut adalah nilai-nilai yang harus ada dalam administrasi publik, yaitu : a. Nilai Efektivitas dan Efisiensi
Administrasi negara dalam pelaksanaan kegiatannya bermotifkan pemberian pelayanan (service) yang seefisien, seekonomis , dan seefektif mungkin kepada setiap warga negara yang harus dilayani. Pemberian pelayanan yang efisien, ekonomis, dan efektif itu merupakan conditio sine quanon administrasi, karena seperti yag telah diketahui bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh negara tidak terbatas, sedangkan alat-alat pemuasannya selalu terbatas. Oleh karena itu, input (sumber-sumber yang dipergunakan harus diupayakan supaya sesedikit mungkin dengan menghasilkan output (hasil) yang sebesar mungkin. b. Nilai Keadilan
Administrasi negara dalam menjalankan pelayanan bertindak sebagai aparatur pemerintah yang
berkewajiban memberikan pelayanan kepada semua warga
negara dengan perlakuan yang sama karena warga negara itu dimata hukum memiliki kedudukan yang sama, oleh karenanya harus diberikan pelayanan yang sama. Nilai keadilan ini sangat penting karena dalam abad modern sekarang ini pemerintah beserta seluruh personalia apararturnya adalah abdi seluruh rakyat. Dan sebagai abdi dari seeluruh rakyat, seluruh parat dan personalia pelaksana pelayanan publik harus berorientasi politik netral. Artinya sebagai alat pelaksana kebijakansanaan demi kepentingan rakyat ia tidak memihak tetapi berdiri di atas semua golongan, aliran, dan lapisan (stratification ) yang ada di dalam masyarakat c. Nilai Rasionalitas
Administrasi negara mempunyai wilayah kekuasaan yang sama luasnya dengan dengan wilayah kekuasaan negara. Kekuasaan teersebut diperoleh dari rakyat
melalui lembaga perwakilan karena dalam suatu negara yang demokratis rakyatlah yang merupakan sumber dari semua kekuasaan.
9. Model – Model Administrasi Publik
a. Birokrasi Klasik. Fokus pengamatan paradigma ini adalah struktur (desain) organisasi dan fungsi atau prinsip-prinsip manajemen, sedangkan yang merupakan lokusnya adalah berbagai jenis organisasi baik pemerintahan maupun bisnis. Nilai pokok yang ingin diwujudkan adalah efisiensi, efektivitas, ekonomi, dan rasionalitas. Tokoh utama paradigma ini antara lain adalah Weber ( Bureaucracy, 1922) Wilson (The Study Of Public Administration , 1887), Taylor (Scientific Management , 1912), serta Gulick dan Urwick ( Papers on the Science of Administration , 1937).
b. Birokrasi Neo-Klasik. Nilai yang dianut dan ingin dicapai paradigma ini adalah serupa dengan paradigma pertama; tetapi yang merupakan lokus dan fokusnya berbeda. Lokus dari paradigma 2 ini adalah “keputusan” yang dihasilkan oleh birokrasi pemerintahan, sedangkan fokusnya adalah proses pengambilan keputusan
dengan perhatian khusus kepada penerapan ilmu perilaku, ilmu
manajemen, analisa sistem, dan penelitian operasi. Tokoh teoritisi pendukung paradigma ini antara lain adalah Simon ( Administrative Behavior , 1948), dan Cyert dan March ( A Behavioral Theory of the Firm, 1963). c. Kelembagaan / Institusi . Fokus perhatian paradigma ini terletak pada pemahaman mengenai perilaku birokrasi yang dipandang juga sebagai suatu organisasi
yang
kompleks.
Masalah-masalah
efisiensi,
efektivitas,
dan
produktivitas organisasi kurang mendapatkan perhatian. „The scholars are generally “positivist” in their perspective, searching for order in complex organization or for discernible patterns of bureaucratic be havior” (Fredericson,
1976 : 160). Salah satu perilaku birokrasi yang diungkapkan oleh paradigma ini adalah perilaku pengambilan keputusan yang bersifat gradual dan The modern version of political economics is now customarily referred to as either
„nonmark et economics incremental, yang oleh Linblom dipandang sebagai satusatunya cara untuk memadukan kemampuan dan keahlian birokrasi dengan preferensi kebijaksanaan dan berbagai kemungkinan bias dari bejabat-pejabat politis (Charles Lindblom, 1965). Tokoh-tokoh lain dari paradigma ini adalah Thompson (organization in Action : The Social Science Bases of Administrative
theory , 1967, Mosher ( Democracy and the Public Service, 1968), dan Etzioni ( A Comparative Analysis of Complex Organizations , 1961).
d. Hubungan Kemanusiaan. Nilai yang mendasari paradigma ini adalah keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, minimasi perbedaan dalam status dan hubungan antar pribadi, keterbukaan, aktualisasi diri, dan optimasi tingkat kepuasan. Fokus dari paradigma ini adalah dimens-dimensi kemanusiaan dan aspek sosial-psikologi dalam tiap jenis organisasi ataupun birokrasi. Di antara para teoritisi yang cukup berpengaruh dalam paradigma ini adalah Rennis Likert (The Human Organization: Its management and value , 1967), dan Daniel Katz dan
Robert
Kahn
Pengembangannya
( The meliputi
Social
Psychology
sensitivity
of
training,
organizations,
group
dynamics,
1966). dan
organization development. e. Pilihan Publik. Fokus dari administrasi negara menurut paradigma ini tak lepas dari politik, sedangkan lokusnya adalah pilihan-pilihan untuk melayani kepentingan publik akan barang dan jasa yang harus diberikan oleh sejumlah organisasi yang kompleks. Menurut Frederickson, “” or the “ public choice” approach (Frederickson, 1967 : 164). Perkembangan ini mendorong Ostrom, menarik kesimpulan bahwa “ A variety of different organizational arrengements can be used to provide different public goods and services ” (Ostrom, 1973: 111).
Selain Ostrom, tokoh lain dari paradigma ini adalah Buchanan dan Tullock (1962, 1968).
10. Pengaruh Ilmu Lain terhadap ilmu Administrasi Publik a. Pengaruh Ilmu Manajemen Klasik ( Orthodoxy)
Ide dasar manajemen klasik berkembang dari zaman revolusi industri-abad 19. Tokoh-tokohnya antara lain: Robert Owen (1771-1859), Frederick W. Taylor (1856-1915), dan Henry Fayol (1841-1925). Ide pokok Robert Owen adalah Reformasi yakni perbaikan kondisi kerja, pengurangan jam kerja, perbaikan kesejahteraan para buruh, dan larangan memperkerjakan buruh anak-anak. Dengan memperbaiki pemenuhan kebutuhan dari para pekerja maka semangat kerja mereka akan menjadi tinggi dan dengan demikian akan meningkatkan produktivitas kerja. Ide Pokok Taylor adalah mengembangkan metode kerja tertentu untuk mempertinggi tingkat produksi dengan menggunakan cara-cara kerja paling
efisien. Ide dari Taylor yang paling terkenal adalah time and motion studies. Dimana setiap setiap jenis pekerjaan di pilah-pilah dalam komponen-komponen tertentu dan berdasarkan komponen tersebut didesain metode kerja yang paling cepat dan tepat, dan juga Differential rate system dimana para buruh yang bekerja berdasarkan standar kerja tersebut akan diberikan imbalan lebih. Ide Pokok dari Henry Fayol adalah prinsip – pronsip manajemen yaitu: Pembagian kerja (division of work, Hak untuk memberi perintah ( authority ), Aturan-aturan yang dipatuhi (discipline ), Kesatuan perintah ( unity
of
command),
Kesatuan
arah/Pimpinan (unity of direction ), Kepentingan organisasi lebih diutamakan dari kepentingan pribadi ( subordination of individual interest to the general interest ), Adanya sistem kompensasi yang adil ( remuneration ), Sistem sentralisasi (centralization ), Garis kewenangan ( scalar chain ), Penempatan pada posisi dan waktu yang tepat ( order ), Perlakuan yang ramah dan adil terhadap bawahan (equity), Kestabilan dari para staff (stability of tenure of personel ), Bawahan diberi kebebasan berinisiatif (initiative), Dorongan semangat kerja tim (esprit de coprs). b. Pengaruh Ilmu lain (Heterodoxy)
Pengaruh Administrative Science Perkembangan
lanjutan
“administrative
science”
dari di
manajemen tahun
klasik
1960an.
dikenal
dengan
Pengaruhnya
seperti
pengembangan metode pengambilan keputusan dengan memanfaatkan teknologi komputer. Pengembangan teknik bisnis modern seperti riset operasi, pengembangan manajemen dan organisasi, perilaku organisasi, dsb.
Pengaruh Ilmu Politik Telah di jelaskan sebelumnya bahwa Administrasi Publik merupakan proses politik, artinya dalam pelaksanaan administrasi publik tidak dapat dipisahkan dengan unsur politik terutama kekuasaan. Pakar Aaron Wildavsky, Yehezkel Dror, Graham Allison, Amitai Etzioni dan Harold Laswell melihat administrasi publik sebagai suatu medan politik dimana berbagai interest group terlibat dalam pemilihan terhadap berbagai alternatif kebijakan.
Pengaruh Ilmu Sosiologi Pengaruh ini dapat dilihat dari masuknya berbagai teori tentang birokrasi, sistem, perubahan sosial, kelas, kekuasaan, peranan, kasta, mata pencaharian,
dan masyarakat ke dalam administrasi negara. Teori yang paling populer yaitu teori birokrasi (Max Weber) dan teori sistem (Philip Selznick).
Pengaruh Ilmu Ekonomi Ilmu ekonomi penting ketika pemerintah sadar bahwa akan keuangan negara, anggaran, dan perpajakan merupakan aspek yang elementer dalam administrasi publik. Peranan ilmu ekonomi dapat dilihat dari pemikiranpemikiran tentang bagaimana menata perpajakan yg adil, efisien dan sepadan, bagaimana mengatur anggaran agar dpt mengelola, mengarahkan, dan mengontrol organisasi publik, bagaimana menggunakan sumber daya yg langka secara bijaksana, bagaimana menentukan metode yg cocok untuk melakukan forcasting APBN, bagaimana menentukan alternatif untuk meningkatkan anggaran dan mengurangi biaya dalam kegiatan-kegiatan sektor publik.
11. Pendekatan Administrasi Public a. Pendekatan Old Public Administration (OPA)
Tokoh-tokoh yang berperan dalam paradigma ini adalah Woodrow Wilson, Frederick Taylor, Luther Gullick. Ide pokok dari paradigma ini adalah dikotomi politik-administrasi dan prinsip-prinsip manajemen yang dikemukakan oleh Gullick dan Urwick. Prinsip dari paradigma ini adalah “when politics end, administrations begin”.Secara ringkas, Denhardt dan Denhardt menguraikan karakteristik OPA sebagai berikut:
Fokus utama adalah penyediaan pelayanan publik melalui organisasi atau badan resmi pemerintah.
Kebijakan publik dan administrasi negara dipahami sebagai penataan dan implementasi kebijakan yang berfokus pada satu cara terbaik ( on a single), kebijakan publik dan administrasi negara sebagai tujuan yang bersifat politik.
Administrator publik memainkan peranan yang terbatas dalam perumusan kebijakan publik dan pemerintahan; mereka hanya bertanggung-jawab mengimplementasikan kebijakan publik.
Pelayanan publik harus diselenggarakan oleh administrator yang bertanggung-jawab kepada pejabat politik ( elected officials ) dan dengan diskresi terbatas.
Administrator bertanggung-jawab kepada pimpinan pejabat politik ( elected political leaders ) yang teleh terpilih secara demokratis.
Program-program publik dilaksanakan melalui organisasi yang hierarkis dengan kontrol yang ketat oleh pimpinan organisasi.
Nilai pokok yang dikejar oleh organisasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas.
Oranisasi publik melaksanakan sistem tertutup sehingga keterlibatan warga negara dibatasi.
Peranan administrator publik adalah melaksanakan prinsip-prinsip
Planning,
Organizing , Staffing , Directing, Coordinating , Reporting dan Budgetting.
Tugas kunci dari pemerintah adalah menyampaikan sejumlah pelayanan publik seperti membangun dengan lebih baik sekolah, rumah, saluran pembuangan serta menyediakan kesejahteraan yang dapat diserahkan kepada aparat pemerintah dan politisi. Dalam menyediakan pelayanan, administrasi publik menunjukkan dominasinya sebagai pemain utama dan membiayainya dengan hasil pemungutan pajak dan dana-danan pemerintah lainnya. Dominasi yang demikian dapat membuat penyediaan pelayanan tidak efisien khususnya apabila terjadi kesenjangan sumber daya dan kapasitas dari administrasi publik yang menyebabkan institusi Administrasi publik Menjadi tidak efektif. Juga dikaitkan dengan karakteristik dari Administrasi publik yang dianggap inter alia (kaku), red tape (berbelit-belit, lamban, tidak sensitif terhadap kebutuhan masyarakat, penggunaan sumber daya publik yang sia-sia akibat hanya berfokus pada proses dan prosedural dibandingkan kepada hasil. Seiring dengan adanya sejumlah kritikan membuat paradigma administrasi Publik klasik ini semakin melemah pada akhir tahun 1970-an dan memberikan jalan untuk perkembangan konsep New Public Management (NPM). b. Pendekatan New Public Management (NPM)
Paradigma New Public Service ini adalah sebuah gerakan yang mencoba menginjeksikan prinsip-prinsip organisasi sector privat ke dalam organisasi sector public atau organisasi pemerintah. Pemerintahan yang kaku dan sentralistik sebagaimana yang dianut oleh OPA harus diganti dengan pemerintahan yang berjiwa wirausaha dan profitable . Pada paradigma ini, fungsi-fungsi pemerintah dilepaskan kepada privat atau swasta. Prinsip pada paradigma ini adalah ”run government like a business, Market as solution to the ills in public sector ”.
Berikut inti dari paradigma New Public Management :
Pemerintah diajak untuk meninggalkan paradigma administrasi tradisional dan menggantikannya dengan perhatian terhadap kinerja atau hasil kerja.
Pemerintah sebaiknya melepaskan diri dari birokrasi klasik dan membuat situasi dan kondisi organisasi, pegawai dan para pekerja lebih fleksibel.
Menetapkan tujuan dan target organisasi dan personel lebih jelas sehingga memungkinkan pengukuran hasil melalui indikator yang jelas.
Pemerintahan yang lebih berorientasi pada hasil, pemerintahan yang membiayai hasil bukan input.
Pemerintahan wirausaha; pemerintahan yang menghasilkan profit bukan menghabiskan.
Lebih bersifat mengarahkan (steering) dan menfasilitasi daripada menjalankan atau melaksanakan pelayanan publik secara langsung (rowing).
Fungsi pemerintah adalah memperhatikan pasar, kontrak kerja keluar, yang berarti pemberian pelayanan tidak selamanya melalui birokrasi, melainkan bisa d iberikan oleh sektor swasta.
Fungsi pemerintah dikurangi melalui privatisasi.
Konsep ini memandang masyarakat sebagai pelanggan yang harus dilayani dilayani sebagaimana semestinya dengan menerapkan sistem manajemen atau kewirausahaan. Inti positiv dari konsep ini adalah keinginan untuk menghilangkan monopoli yang tidak efektif dan efisien. Enam dimensi utama dalam konsep New Public Management ini yaitu :
Produktivitaas, yaitu menghasilkan hasil dengan biaya sekecil-kecilnya atau seminim mungkin.
Marketization, menerapkan sistem pasar dalam pemberian pelayanan.
Service Orientation, memberikan pelayanan yang utama dengan melihat masyarakat sebagai pelanggan.
Decentralization, Pendelegasian wewenang ke unit-unit kecil.
Policy, memperbaharui kualitas dan kapasitas kebijakan.
Performance Accountability, Memenuhi program-program pemerintahan.
Dalam perkembangannya, Konsep ini mendapat kritikan atas klaim nya yang mengatakan bahwa manajemen sektor privat dianggap ideal untuk sektor publik.
Namun ternyata terdapat pertentangan antara klaim NPM terhadap kondisi yang ada di sektor publik. Model Kewirausahawaan seringkali dapat mengurangi esensi dari nilai-nilai demokratis seperti keadilan, peradilan, keterwakilan dan partisipasi karena menganggap masyarakat hanya sebagai konsumen semata sehingga mengakibatkan masyarakat seolah dijauhkan dari haknya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan digantikan dengan nilai-nilai pasar seperti efisiensi, produktivitas, biaya yang efektif, dan pencarian keuntungan. Public juga menjadi sangat didominasi oleh kepentingan pribadi sehingga prinsip seperti Public spirit, public service menjadi terabaikan. c. Pendekatan New Public Service (NPS)
Paradigma ini menekankan pada teori tentang demokrasi kewarganegaraan yang menganggap perlu adanya partisipasi warga Negara dalam pengambilan kebijakan, memandang public sebagai warga Negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama; mengutamakan ketaatan pada konstitusi hukum, nilai masyarakat, nilai politik, standard profesional, dan kepentingan warga Negara. Prinsip pada paradigma ini adalah “government shouldn‟t be run like a business, it should be run like like a democracy”. Berikut adalah prinsip-prinsip dari New Public Service yang dirumuskan oleh Denhardt dan Denhardt yang memiliki diferensiasi dengan OPA dan NPM :
Melayani masyarakat sebagai warga negara, bukan pelanggan; melalui pajak yang mereka bayarkan maka warga negara adalah pemilik sah ( legitimate ) negara bukan pelanggan.
Memenuhi kepentingan publik; kepentingan publik seringkali berbeda dan kompleks, tetapi negara berkewajiban untuk memenuhinya. Negara tidak boleh melempar tanggung-jawabnya kepada pihak lain dalam memenuhi kepentingan publik.
Mengutamakan warganegara di atas kewirausahaan; kewirausahaan itu penting, tetapi warga negara berada di atas segala-galanya.
Berpikir strategis dan bertindak demokratis; pemerintah harus mampu bertindak cepat dan menggunakan pendekatan dialog dalam menyelesaikan persoalan publik.
Menyadari komplekstitas akuntabilitas; pertanggungjawaban merupakan proses yang sulit dan terukur sehingga harus dilakukan dengan metode yang tepat.
Melayani bukan mengarahkan; fungsi utama pemerintah adalah melayani warga negara bukan mengarahkan.
Mengutamakan kepentingan masyarakat bukan produktivitas; kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas meskipun bertentangan dengan nilai-nilai produktivitas.
10. Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI)
Sistem administrasi negara kesatuan republik indonesia membahas mengenai administrasi
negara
sebagai
sebuah
sistem,
yakni
sistem
penyelenggaraan
pemerintahan negara. Sistem didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang kompleks dibentuk oleh bagian-bagian yang berbeda (diverse), yang masing-masing terikat pada rencana yang sama atau konstribusi untuk mencapai tujuan yang sama. Definis Administrasi dibedakan menjadi dua yaitu administrasi secara luas dan administrasi secara sempit. Administrasi negara dalam arti sempit diartikan sebagai keseluruhan kegiatan lembaga negara dalam rangka mewujudkan tujuan atau kebijakan negara atau pemerintah. Sedangkan administrasi dalam arti luas yaitu keseluruhan kegiatan lembaga eksekutif dalam rangka mewujudkan tujuan atau kebijakan negara atau pemerintah. Unsur unsur dalam administrasi negara :
Manusia, Pejabat kenegaraan atau pemerintahan masyarakat yang dilibatkan.
Tujuan, Wujudkan kebijakan negara; pecahkan permasalahan; penuhi kebutuhan masyarakat; melayani masyarakat.
Tugas, yaitu kegiatan yang mencakup semua sektor atau bidang.
Kerjasama, berbagai mekanisme dan cara (rencana, program, prosedur, briefing, rapat, dsb).
Sarana, berupa dana, gedung kantor, perabotan, peralatan, kendaraan, dsb. Kesatuan
Republik
Indonesia
dibedakan
menjadi
dua
yaitu
sistem
penyelenggaraan negara (SPN) dan Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara (SPPN). Sistem penyelenggaraan negara (SPN) adalah sistem penyelenggaraan kehidupan negara bangsa dalam segala aspeknya yang dilaksanakan oleh aparatur negara dan seluruh rakyatnya. Sedangkan Sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara (SPPN) adalah kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan (executive
power) dengan asas pokok SPPN yang dilaksanakan oleh pemerintah dan segenap aparatur pemerintahan. Berikut perbedaan kesisteman antara SPN dan SPPN. No
Subsistem
SPN
SPPN
1
Manusia
Aparatur negara dari seluruh Pejabat rakyat
2
3
Tujuan
Tugas
lembaga
pemerintahan/Eksekutif.
Melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia.
Memajukan Kesejahteraan Umum.
Cerdaskan kehidupan bangsa.
Ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Penyelenggaraan negara
dan
kehidupan
bangsa
dalam
Penyelenggaraan
keseluruhan
kekuasaan pemerintahan.
segala aspeknya. 4
5
Kerjasama (antar)
Sarana
Aparatur secara horizontal dan vertikal.
Komponen dalam masyarakat.
Komponen aparatur negara dengan masyarakat.
Sektor pemerintahan/negara dengan masyarakat.
Semua dana dan daya yang tersedia secara nasional (baik milik pemerintah maupun milik masyarakat).
Landasan Sistem Administrasi Negara Indonesia 1. Idiil Pancasila :
Sebagai dasar negara.
Sumber hukum dasar negara (Tap. MPR. No. III/MPR/2000)
2. Konstitusional :
Amandemen : 1999, 2000, 2001, 2002.
Landasan konstitusi bagi SANKRI.
Landasan bagi penyelenggaraan administrasi negara Indonesia.
3. Operasional :
UU
25/2004
mengenai
SISRENBANGNAS
Pembangunan Nasional).
Perpres 7/2005 (RPJM Nasional).
4. Kebijakan-kebijakan tertulis dan tidak tertulis :
(Sistem
Perencanaan
Peraturan
perundang-undangan
“kepastian
hukum”,
lindungi
aparatur
negara/masyarakat.
Bukan
peraturan
perundang-undangan;
pidato
kenegaraan,
program
pemerintah daerah dan provinsi, dll. Dalam rangka pelaksanaan tujuan atau tugas negara yaitu:
Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,
Memajukan kesejahteraan umum.
Mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Maka terdapat pembagian fungsi diantara alat kelembagaan negara. Pembagian tersebut yaitu sebagai berikut : a. Kekuasaan Konstitutif, yaitu kekuasaan untuk membuat, menetapkan, dan mengubah Undang Undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) b. Kekuasaan Yudikatif, kekuasaan untuk mengawasi, mengadili, dan menguji undangundang terhadap undang-undang dasar. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY). c. Kekuasaan Legislatif di pegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). d. Kekuasaan Eksekutif dipegang oleh Presiden. Setiap pembagian fungsi tersebut diatas akan bekerja sama dengan masyarakat untuk melayani masyarakat, mengayomi masyarakat, dan memberdayakan masyarakat dalam rangka tercapainya cita-cita nasional yaitu Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, adil dan makmur.
