PENGELOLAAN PARIWISATA BERKELANJUTAN Latar Belakang Pembangunan pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan perlu memperhatikan dampak serta aspiratif dengan adat istiadat masyarakat di sekitar daerah tujuan wisata. Seluruh stake holders yang berhubungan langsung dengan dunia pariwisata terlibat dalam perencanaan pembangunan suatu obyek daerah tujuan wisata. Masyarakat setempat, wisatawan, pengusaha (investor), biro perjalanan serta Pemerintah Daerah harus saling terpadu untuk berupaya secara maksimal mengembangkan potensi wisata yang memperhitungkan keuntungan dan manfaat rakyat banyak. Industri pariwisata yang berkembang dengan baik akan membuka kesempatan terciptanya peluang usaha, kesempatan berwiraswasta, serta terbukanya lapangan kerja yang cukup luas bagi penduduk setempat, bahkan masyarakat dari luar daerah. Secara langsung dengan dibangunnya sarana dan prasarana kepariwisataan di daerah tujuan wisata tersebut maka akan banyak tenaga kerja yang diperlukan oleh proyek-proyek, seperti pembuatan jalan-jalan ke obyek-obyek pariwisata, jembatan, usaha kelistrikan, penyediaan sarana air bersih, pembangunan lokasi rekreasi, angkutan wisata, terminal, lapangan udara, perhotelan, restoran, biro perjalanan, pusat perbelanjaan, sanggar-sanggar kesenian dan tempat-tempat hiburan lainnya. Perputaran uang akan meningkat dengan adanya kunjungan para wisatawan baik domestik maupun non domestik, hal ini tentu akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap peningkatan penerimaan devisa negara, pendapatan nasional serta pendapatan daerah. Walaupun demikian ada beberapa alasan di luar faktor ekonomis yaitu yang bersifat non ekonomis dalam pengembangan pariwisata. Salah satu contoh adalah dalam rangka mempertahankan kelestarian kebudayaan masyarakat setempat, keindahan alam serta menyamakan persepsi seluruh komponen masyarakat akan ke arah mana pariwisata dikembangan. Pembangunan pariwisata perlu direncanakan secara matang dan terpadu dengan memperhatikan segala sudut pandang serta persepsi yang saling mempengaruhi. Para pengambil kebijakan hati-hati dalam implementasinya, akan sangat bagus apabila sebelum kebijakan dijalankan dilakukan terlebih dahulu penelitian dan pengkajian yang mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan dunia pariwisata. Mulai dari potensi yang dimiliki daerah setempat, adat istiadat kebiasaan hidup masyarakat sekitar lokasi pariwisata, kepercayaan yang dianutnya, sampai kepada kebiasaan dan tingkah laku wisatawan yang direncanakan akan tertarik untuk berkunjung ke daerah tujuan wisata yang siap dikembangkan. Dengan kebijakan yang memperhatikan kompleksitas permasalahan tersebut diharapkan akan tercipta suasana lokasi daerah tujuan wisata yang harmonis, aman, nyaman, bersih, bebas polusi dan memiliki lingkungan yang terpelihara, sehingga menyenangkan semua pihak khususnya para wisatawan. Konsep dan Pengertian Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat adalah tujuan utama pembangunan. Kebutuhan dasar sebagian besar penduduk di bumi ini seperti pangan, sandang, papan, pekerjaan perlu terpenuhi, disamping mempunyai cita-cita akan kehidupan yang lebih baik. Konsep pembangunan berkelanjutan mengimplikasikan batas bukan absolut akan tetapi batas yang ditentukan oleh teknologi dan organisasi masyarakat serta oleh kemampuan kehidupan bumi menyerap dampak kegiatan manusia. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Prinsip-
prinsip pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut (Djajadiningrat, 2001): 1.Menjamin pemerataan dan keadilan sosial 2.Menghargai keanekaragaman (diversity) 3.Menggunakan pendekatan integratif 4.Meminta perspektif jangka panjang Di dalam pembangunan berkelanjutan terkandung dua gagasa penting, yaitu gagasan kebutuhan yaitu kebutuhan esensial untuk memberlanjutkan kehidupan manusia serta gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan. Sehingga untuk memenuhi dua gagasan tersebut diperlukan syarat-syarat untuk pembangunan berkelanjutan (Djajadiningrat, 2001), sebagai berikut 1.Keberlanjutan Ekologis 2.Keberlanjutan Ekonomi 3.Keberlanjutan Sosial dan Budaya 4.Keberlanjutan Politik 5.Keberlanjutan Pertahanan dan Keamanan Dalam kaitannya dengan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang perlu mendapatkan perhatian adalah bagaimana agar supaya obyek daerah tujuan wisata dapat dikembangkan dengan tidak mengganggu ekosistem lingkungan yang ada, serta masyarakat setempat tidak terpinggirkan kepentingannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih baik. Kendala dalam Pengembangan Pariwisata Sejak diundangkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka berbagai upaya pengembangan potensi daerah menjadi menarik dan bahkan banyak dibicarakan serta diupayakan oleh berbagai pihak untuk didayagunakan semaksimal mungkin. Semua sektor dicari kemungkinan untuk dapat dikembangkan sedemikian rupa sehingga memberikan kontribusi terhadap suksesnya implementasi roda pemerintahan. Hal ini juga terjadi pada dunia pariwisata. Dalam banyak hal pariwisata memang menjadi potensi fokus orientasi kebijakan guna mendongkrak sumbangan pendapatan daerah. Sejalan dengan pemikiran itu agaknya dapat difahami manakala terjadi eksploitasi secara berlebihan terhadap aset wisata yang dimiliki daerah-daerah tertentu. Inipun juga sejalan dengan semangat ditetapkanya Otonomi Daerah, dimana dengan dilaksanakan otonomi daerah diharapkan terjadi revitalisasi dan pemberdayaan daerah yang lebih tepat dan sesuai dengan kehendak masyarakat secara proporsional. Pemerintah Propinsi, Kabupaten/ Kota diharapkan mampu mengartikulasikan kepentingan dan merumuskan kebijakan serta mengambil kebijakan secara tepat, cepat dan sesuai dengan kebutuhan, sehingga pengembangan terhadap potensi yang ada dapat dilaksanakan dengan lebih optimal dan pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tetap dalam bingkai implementasi otonomi daerah, pendelegasian berbagai kewenangan kepada pemerintah daerah termasuk urusan kepariwisataan sudah semestinya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam artian haruslah dikelola secara efektif dan sistematik baik dijajaran pemerintahan maupun masyarakat pengelola aset pariwisata. Potensi pariwisata jika dicermati dengan seksama dapat didekati dari berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, sosial budaya, aspek fisik, aspek politik, sumberdaya alam dan manusia serta lainnya. Oleh karena itu, dalam kaitan dengan bidang pariwisata, berbagai potensi tadi merupakan aset jika dimanfaatkan dengan baik akan mampu meningkatkan performance pengelolaan kepariwsataan secara holistik dengan pendekatan multidisilpliner, lintas sektoraldan lintas regional (meski tanpa mengesampingkan lokalitas yang ada). Menyimak pengalaman pengelolaan bahkan pengembangan pariwisata yang ada, betapapun masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan pengelolaan tidak optimal. Beberapa
kendala tersebut antara lain: 1.Nilai tambah rendah. Hal ini berkait dengan kreativitas, inovasi dan kurangnya kemampuan interpretasi peluang. Dalam banyak pertimbangan pengembangan pariwisata, terkadang tidak disadari bahwa sebenarnya ada aset wisata yang jika dikelola dengan baik akan memiliki nilai tambah yang menggiurkan. Namun kenyataannya masih ada beberapa aset atau obyek yang saat ini kondisi nilai tambahnya masih rendah sehingga kurang mendapat perhatian. Hal ini tentunya tidak luput dari kurangnya kreatifitas, inovasi, serta interpretasi yang dimiliki baik oleh pemerintah, pelaku maupun masyarakat sendiri. 2.Keterlibatan rendah dalam arti ketidaksiapan masyarakat dan kurangnya fasilitasi dari pihak terkait. Potensial tidaknya suatu dijadikan obyek wisata, selalu erat hubungannya dengan kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan positif dalam pengembangan, pengelolaan serta pemeliharaannya. Jika ada salah satu dari unsur ini tidak terpenuhi, bisa jadi menyebabkan perkembangan pariwisata tidak menguntungkan. Oleh karena itu, masyarakat setempat haruslah diberi akses atau fasilitasi untuk siap dilibatkan atau terlibat dalam pengembangan, pengelolaan, serta pemanfaatan obyek yang ada sebagai partisipan aktif bukan sebagai penonton pasif. Tentu banyak hal yang menguntungkan pengembangan kedepan jika peran serta masyarakat ditetapkan menjadi pertimbangan. 3.Orientasi fisik, terlena karena kekayaan alam dan budaya sebagai daya dianggap “given”. Ini bisa saja menyebabkan para pihak berkompeten dengan kepariwisataan menganggap bahwa aset yang dimiliki merupakan temuan belaka, sehingga menerapkan kebijakan bahwa temuan tersebut perlu dikomersialkan hanya dengan bermodalkan keindahan yang melingkupi obyek tersebut sebagai satu-satunya kriteria untuk menentukan prospek pengembangan dan pemasarannya. Berhasil tidaknya suatu potensi wisata untuk dijadikan obyek wisata dan dikomersialkan, sebenarnya memberlukan banyak persyaratan baik aspek teknis, administratif maupun nilai setempat. Contoh ada panorama gunung yang indah, tetapi jika di sekitar kawasan tersebut ada gas beracun, maka kurang tepat jika aset itu dijadikan obyek wisata umum. 4.Pemahaman yang kurang dari berbagai stakeholders. Seiring dengan berbagai perubahan yang ada, termasuk didalamnya perubahan kelembagaan pemerintahan dan kebijakan sebagai dampak dilaksanakannya otonomi daerah, maka terjadi semacam “culture shock” di berbagai level. Jika hal semacam itu terjadi secara berkelanjutan maka bukannya tidak mungkin pengembangan kepariwisataan daerah menghadapi dilema yang kurang menguntungkan. Untuk mengeliminir terjadi trend itu, maka perlu kiranya bagi stakeholders yang ada menyatukan atau setidaknya menyamakan persepsi dalam pengembangan pariwisata sehingga idiom “Itik bertelor Emas” tidak terjadi. 5.Orientasi jangka pendek untuk mengeruk keuntungan. Kesinambungan pemikiran jangka panjang memang perlu ditumbuh kembangkan dalam menyikapi pengembangan wisata utamaya bagi obyek wisata yang tidak terbarukan. Memang kadangkala kepentingan jangka pendek seolah lebih menjanjikan, namun hal ini tentunya harus dipertimbangan arti segi kemanfaatan jangka panjangnya. Jika hal ini kurang mendapat porsi yang memadai, kemungkinan akan terjadi kerugian di kemudian haru (jangka panjang). 6.Kurangnya kebersamaan antar pelaku pariwisata dengan sektor lain. Kita dapat melihat, pengalaman: dimana ada gula disitu ada semut. Tidak seekstrim ungkapan tadi, namun kenyataannya jika ada ODTW (Obyek Daerah Tujuan Wisata) baru, berbagai pihak datang untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif dari aset yang ada. Agaknya perlu dipertimbangkan bahwa keunggulan komplementatif sebuah aset wisata juga perlu menjadi pertimbangan para pengembang kepariwisataan. Para pengembang kepariwisataan bisa saja berasal dari berbagai kalangan misalnya pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, biro perjalanan, pemandu wisata dan lainnya. Untuk mengembangkan pariwisata dengan lebih baik, agaknya diperlukan penyamaan langkah garapan sesuai dengan kompetensi
masing-masing sehingga tidak terjadi "saling tubrukan" ”alam memanfaatan aset wisata yang ada. Bisa dibayangkan jika tidak terjadi kebersamaan dalam pengembangan kepariwisataan maka hasil yang dicapai hampir pasti kurang menggembirakan. Mekanisme Penyelenggaraan Kepariwisataan Setelah diketahui secara jelas kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah khususnya di Bidang Pariwisata, maka Pemerintah Daerah perlu mendukung dan memacu keberhasilan otonomi daerah, dengan cara meningkatkan mekanisme penyelenggaraan kepariwisataan utamanya dalam hal kualitas pelayanan publik, yaitu kemampuan mengembangkan pelayanan secara lebih baik, lebih cepat dan lebih mudah. Dalam penyelenggaraan kepariwisataan, dari sisi administrasi pembangunan kepariwisataan, pemerintah disini hanya berperan sebagai regulator/ fasilitator sekaligus pendorong. Pemerintah hanya menjalankan fungsi pembinaan teknis, sedangkan pihak swasta diberikan keleluasaan gerak serta dukungan yang seluas-luasnya. Mekanisme yang diharapkan terjadi adalah pihak swasta mampu berada di garis depan serta mendominir dalam pengembangan kepariwisataan. Dalam penyelenggaraan kepariwisataan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memahami isu-isu yang akan menjadi dasar di dalam pengembangan pariwisata selanjutnya. Isu-isu tersebut dapat berupa permasalahan-permasalahan, dampak-positif, dampak negatif, keinginan sekelompok masyarakat/ pengusaha, rencana pengembangan dan sebagainya yang merupakan potensi dan hambatan dalam pengembangan kepariwisataan. Kemudian isu-isu tersebut diinventarisir dan semua pihak yang terkait dengan kepariwisataan harus sepaham dan dapat menjawab secara sepakat isu-isu tersebut dengan obyektif dan logis. Identifikasi potensi dan hambatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mengumpulkan data serta informasi tentang potensi dan hambatan serta keadaan umum kawasan yang akan dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata. Kegiatan identifikasi potensi dan hambatan tersebut meliputi aspek-aspek daya tarik dan keunikan alam, kondisi ekologis/ lingkungan, kondisi sosial, budaya dan ekonomi, peruntukan kawasan, sarana dan prasarana, potensi pangsa pasar ekowisata serta pendanaan. Dari hasil identifikasi potensi dan hambatan tersebut selanjutnya dilakukan analisis potensi dan hambatan, meliputi hal-hal sebagai berikut: aspek legalitas dan dasar-dasar hukum, potensi sumberdaya dan keunikan alam, analisis usaha, analisis dampak lingkungan, analisis ekonomi (cost and benefit analysis), analisis sosial (partisipasi masyarakat) serta analisis tata ruang. Dari identifikasi dan analisis potensi dan hambatan tersebut, hasil yang diharapkan dapat menjawab komponen-komponen yang terdapat dalam analisa menurut sistem 5 W + 1 H (Robby, 2001), yaitu: 1.Apa (What) yang akan dikembangkan. Obyek wisata alam untuk umum, yaitu wisatawan masal, atau wisata minat khusus untuk kelompok wisatawan selektif, wisata budaya, wisata agro, atau wisata bahari. 2.Mengapa (Why) ada rencana pengembangan. -Karena banyak peminatnya? -Usaha wisata daerah tersebut prospektif? -Karena ada obyek wisata lain jenis yang dapat dipaketkan bersama obyek wisata yang akan dikembangkan? -Hanya untuk menaikkan PAD? 3.Bagaimana (How) mengembangkannya? -Dana? -Dari pemerintah Pusat atau Daerah? -Dari sektor mana?
-Apakah dari pihak swasta? -Dari segi teknis bagaimana perencanaannya?, Zonasinya?, Daya dukungnya?, Sirkulasi pengunjungnya? -Apakah akan ditangani sendiri oleh Pemda atau diserahkan ke swasta?, bagaimana bentuk kerjasamanya? 3.Siapa (Who) yang akan mengembangkannya. Pihak swasta? Pemda? Perum Perhutani ? Departemen Kehutanan? Pemerintah Pusat? Direksi Perkebunan Swasta? Warga Setempat? Siapa konsultannya? 4.Kapan (When) akan dikembangkan? Sesudah mendapatkan semua izin atau sebelumnya? Setelah dana terkumpul atau membangun sambil mencari dana? Segera dikembangkan atau menunggu hasil konsultasi oleh tim pakar? 5.Dimana (Where) rencana lokasi pengembangan akan dibangun? -Pertimbangan tidak sebatas zona inti kunjungan, tetapi meliputi seluruh wilayah pengelolaannya, -Adakah kemungkinan tergusurnya lahan-lahan garapan atau tanah hak milik penduduk setempat, -Berapa jauh dari Sumber air? Pemukiman? Dari sarana prasarana yang sudah ada? -Sudahkah terdapat peta berskala 1: 5.000? Dari hasil identifikasi dan analisis potensi dan hambatan tersebut di atas, kemudian baru disusun perencanaan atau rancang tindak pengembangan kepariwisataan. Sehingga usahausaha pengembangan yang akan dilakukan akan membawa manfaat yang maksimal bagi wilayah dan masyarakat, serta meminimalkan biaya dan dampak yang mungkin terjadi bila pengembangan kepariwisataan dilakukan. Pada akhirnya kebijakan serta arah pembangunan kepariwisataan ditentukan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam kepariwisataan. Konsep perencanaan pariwisata yang baik hendaknya dilakukan dengan melalui pendekatan berkelanjutan, ikremental, berorientasi sistem, komprehensif, terintegrasi dan memperhatikan lingkungan, dengan fokus untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat. Konsep perencanaan ini tertuang dalam RIPPDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah), dimana dalam penyusunan RIPPDA Kabupaten/ Kota secara hirarki harus mengacu yang lebih tinggi yaitu RIPPDA Propinsi serta Rencana Tata Ruang Wilayah, sehingga dengan memperhatikan hirarki tersebut pengembangan dapat terintegrasi secara baik. Dalam penyelenggaraan kepariwisataan, tahapan serta tata caranya dibuat secara berkesinambungan, artinya tahapan dalam pelaksanaan sudah dipikirkan dengan matang pada tahapan perencanaan. Hal-hal apa yang perlu dikembangkan dalam tahapan pelaksanaan sudah menjadi bahan pertimbangan serta masukan dalam tahapan perencanaan, misalnya aspek pengembangan masyarakat; pengembangan produk yang mencakup aspek tata ruang, sarana dan prasarana, atraksi dan kegiatan, pendidikan dan sistem penghargaan; pengembangan usaha; pengembangan pemasaran dan akhirnya pada tahapan pemantauan dan evaluasi. Aspek lain selain yang telah diuraikan tersebut di atas dalam mekanisme penyelenggaraan kepariwisataan perlu diperhatikan bagaimana bentuk kelembagaan yang berfungsi melakukan pengelolaan kepariwisataan, yang berkewajiban dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Selain keberadaan dinas atau instansi khusus yang menangani kepariwisataan, pembentukan Tim Koordinasi yang terdiri atas Tim Teknis, Tim Pembina dan Sekretariat yang tergabung dari instansi-instansi terkait diperlukan, agar dalam pengelolaan kepariwisataan dapat terpadu, berdayaguna dan berhasilguna. Pada akhirnya dalam setiap mekanisme penyelenggaraan kepariwisataan khususnya dalam hal pengembangannya memang harus terpadu dan melibatkan seluruh stake holders. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten/ Kota dalam perencanaan
pengembangan potensi wisata di daerahnya diharapkan mempunyai keterkaitan program, hal tersebut menjadi tugas bersama dalam rangka pengembangan bidang kepariwisataan yang terpadu dan berkelanjutan, sehingga masing-masing daerah dapat merasakan manfaatnya secara bersama-sama dengan mengedepankan kepentingan nasional. Penutup Pembangunan pariwisata berkelanjutan mempunyai arti pembangunan dalam sektor pariwisata dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk berekreasi pada saat ini dengan tanpa mengurangi kemampuan atau kebutuhan generasi mendatang. Perencanaan menjadi titik awal dalam proses pembangunan pariwisata, sehingga keterlibatan seluruh stake holders sangat diperlukan dalam langkah awal yang sangat menentukan tersebut. Akan dikembangkan menjadi daerah pariwisata seperti apa suatu wilayah, tentunya memerlukan kajian yang sangat mendalam agar supaya prinsip berkelanjutan dapat terpenuhi. Mekanisme dalam penyelenggaraan kepariwisataan akan baik apabila sesuai dengan alur proses manajemen, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi. Di dalam tahapan perencanaan harus sudah mulai dipikirkan kemungkinan tercapainyanya dalam tahapan pelaksanaan, artinya rencana kegiatan akan diupayakan secara maksimal dalam pelaksanaannya. Aspek-aspek apa yang perlu direncanakan untuk dilaksanakan sebagai contoh adalah bagaimana aspek pengembangan masyarakat; pengembangan produk yang mencakup aspek tata ruang, sarana dan prasarana, atraksi dan kegiatan, pendidikan dan sistem penghargaan; pengembangan usaha; pengembangan pemasaran. Akhirnya untuk menilai keberhasilan proses perencanaan dan pelaksanaan tersebut diperlukan mekanisme tahapan pemantauan dan evaluasi yang dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Walaupun demikian tidak bisa dipungkiri bahwa masih dijumpainya kendala-kendala penyelenggaraan kepariwisataan dalam upaya pembangunan pariwisata berkelanjutan. Misalnya dalam hal strategi pembinaan, kerangka penataan termasuk di dalamnya pembentukan perangkat organisasi yang sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah yang masih memerlukan beberapa peraturan daerah serta koordinasi dengan sektor terkait secara terpadu dan mempunyai komitmen bersama untuk kepentingan pemenuhan hajat hidup masyarakat saat ini dan berkelanjutan sampai pada generasi masa depan. Referensi Kusudianto Hadinoto, Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata, UI-Press, Jakarta, 1996. Fathul Bahri, Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Kepariwisataan Daerah, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Deputi Bidang Pengembangan Pariwisata, 2002. Oka A. Yoeti, H., Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997. Robby K.T. Ko, Obyek Wisata Alam, Pedoman Identifikasi, Pengembangan, Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pemasaran Obyek Wisata Alam, Yayasan Buena Vista, Bogor, 2001. Surna Tjahja Djajadiningrat, Pemikiran, Tantangan dan Permasalahan Lingkungan, Aksara Buana, Bandung 2001.
Prinsip Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan шаблоны Shape5 шаблоны онлайн магазинов joomla Oleh I Nengah Subadra*
Pembangunan pariwisata berkelanjutan, seperti disebutkan dalam Piagam Pariwisata Berkelanjutan, adalah pembangunan yang dapat didukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan. Hal tersebut hanya dapat terlaksana dengan sistem penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (good governance) yang melibatkan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak saja terkait dengan isu-isu lingkungan, tetapi juga isu demokrasi, hak asasi manusia, dan isu lain yang lebih luas. Tak dapat dipungkiri, hingga saat ini konsep pembangunan berkelanjutan tersebut dianggap sebagai “resep” pembangunan terbaik, termasuk pembangunan pariwisata. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dapat dikenali melalui prinsip-prinsipnya yang dielaborasi berikut ini. Prinsip-prinsip tersebut, antara lain partisipasi, keikutsertaan para pelaku (stakeholders), kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, mewadahi tujuan-tujuan masyarakat, perhatian terhadap daya dukung, monitor dan evaluasi, akuntabilitas, pelatihan serta promosi. Partisipasi Masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan pariwisata dengan ikut terlibat dalam menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dipelihara dan ditingkatkan, serta mengembangkan tujuan-tujuan dan strategi-strategi untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi-strategi yang telah disusun sebelumnya. Keikutsertaan Para Pelaku/Stakeholders Involvement Para pelaku yang ikut serta dalam pembangunan pariwisata meliputi kelompok dan institusi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), kelompok sukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi wisata, asosiasi bisnis, dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima dampak dari kegiatan pariwisata. Kepemilikan Lokal Pembangunan pariwisata harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Fasilitas penunjang kepariwisataan, seperti hotel, restoran, dan sebagainya. seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat serta kemudahan akses untuk para pelaku bisnis/wirausahawan setempat benarbenar dibutuhkan dalam mewujudkan kepemilikan lokal. Lebih lanjut, keterkaitan (linkages)
antara pelaku-pelaku bisnis dan masyarakat lokal harus diupayakan dalam menunjang kepemilikan lokal tersebut. Penggunaan Sumber Daya yang Berkelanjutan Pembangunan pariwisata harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (irreversible) secara berlebihan. Hal ini juga didukung dengan keterkaitan lokal dalam tahap perencanaan, pembangunan, dan pelaksanaan, sehingga pembagian keuntungan yang adil dapat diwujudkan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pariwisata harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar internasional. Mewadahi Tujuan-tujuan Masyarakat Tujuan-tujuan masyarakat hendaknya dapat diwadahi dalam kegiatan pariwisata agar kondisi yang harmonis antara pengunjung/wisatawan, tempat, dan masyarakat setempat dapat terwujud. Misalnya, kerja sama dalam wisata budaya atau cultural tourism partnership dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, manajemen, sampai pada pemasaran. Daya Dukung Daya dukung atau kapasitas lahan yang harus dipertimbangkan, meliputi daya dukung fisik, alami, sosial, dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas lokal dan lingkungan. Rencana dan pengoperasiannya seharusnya dievaluasi secara reguler sehingga dapat ditentukan penyesuaian/perbaikan yang dibutuhkan. Skala dan tipe fasilitas wisata harus mencerminkan batas penggunaan yang dapat ditoleransi (limits of acceptable use). Monitor dan Evaluasi Kegiatan monitor dan evaluasi pembangunan pariwisata berkelanjutan mencakup penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata. Pedoman atau alat-alat bantu yang dikembangkan tersebut harus mecakup skala nasional, regional, dan lokal. Akuntabilitas Perencanaan pariwisata harus memberi perhatian yang besar pada kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendapatan, dan perbaikan kesehatan masyarakat lokal yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan pembangunan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara harus menjamin akuntabilitas serta memastikan bahwa sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan. Pelatihan Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan bisnis, vocational, dan profesional. Pelatihan sebaiknya meliputi topik tentang pariwisata berkelanjutan, manajemen perhotelan, serta topik-topik lain yang relevan.
Promosi Pembangunan pariwisata berkelanjutan juga meliputi promosi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter lansekap, sense of place, dan identitas masyarakat setempat. Kegiatan-kegiatan dan penggunaan lahan tersebut seharusnya bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan kepuasan bagi pengunjung. *Penulis adalah dosen Pariwisata dan Bahasa Inggris di STP Triatma Jaya dan STIE Triatma Mulya, Bali. Saat ini sedang menempuh pendidikan di University of Lincoln, Inggris dalam bidang Cultural Tourism Studies.
PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA BERKELANJUTAN Oct 15, '09 2:06 PM for everyone
PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA BERKELANJUTAN Bila pengembangan dan implementasi yang konsisten tidak dilakukan, besar kemungkinannya perkembangan wisata akan ‘menghancurkan’ sumber daya tariknya dan menjadi tidak berkelanjutan.“Kunci untuk memecahkan masalah wisata adalah dengan membuat industri wisata sadar akan pentingnya menyatukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada perencanaan pengembangan dan operasi”.“bertambahnya kunjungan yang terus menerus seharusnya tidak lagi menjadi kriteria utama untuk pengembangan wisata. Yang diperlukan adalah pendekatan pengembangan wisata yang integratif yang bertujuan memproteksi lingkungan, menjamin bahwa wisata menguntungkan penduduk lokal dan membantu pelestrian warisan budaya di negara tujuan wisata.” PRINSIP-PRINSIP PARIWISATA BERKELANJUTAN 1. Partisipasi 2. Keikutsertaan Para Pelaku/Stakeholder Involvement 3. Kepemilikan Lokal 4. Penggunaan Sumber daya yang berkelanjutan 5. Mewadahi Tujuan-Tujuan Masyarakat 6. Daya Dukung 7. Monitor dan Evaluasi 8. Akuntabilitas 9. Pelatihan 10. Promosi Pariwisata berkelanjutan adalah sebuah proses dan sistem pembangunan pariwisata yang dapat menjamin keberlangsungan atau keberadaan sumber daya alam, kehidupan sosial-budaya dan ekonomi hingga generasi yang akan datang. Intinya, pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang dapat memberikan manfaat jangka panjang kepada perekonomian lokal tanpa merusak lingkungan Dalam Konferensi Dunia tentang Pariwisata Berkelanjutan pada tahun 1995 dirumuskan Piagam Pariwisata Berkelanjutan yang isinya sebagai berikut: • Pembangunan pariwisata harus berdasarkan kriteria keberlanjutan -dapat didukung secara ekologis dalam waktu yang lama, layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial bagi masyarakat setempat. • Pariwisata harus berkontribusi kepada pembangunan berkelanjutan dan diintegrasikan dengan lingkungan alam, budaya dan manusia. • Pemerintah dan otoritas yang kompeten, dengan partisipasi lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat setempat harus mengambil tindakan untuk mengintegrasikan perencanaan pariwisata sebagai kontribusi kepada pembangunan berkelanjutan. • Pemerintah dan organisasi multilateral harus memprioritaskan dan memperkuat bantuan, langsung atau tidak langsung, kepada projekprojek pariwisata yang berkontribusi kepada perbaikan kualitas lingkungan. • Ruang-ruang dengan
lingkungan dan budaya yang rentan saat ini maupun di masa depan harus diberi prioritas khusus dalam hal kerja sama teknis dan bantuan keuangan untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan. • Promosi/dukungan terhadap berbagai bentuk alternatif pariwisata yang sesuai dengan prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan • Pemerintah harus mendukung dan berpartisipasi dalam penciptaan jaringan untuk penelitian, diseminasi informasi dan transfer pengetahuan tentang pariwisata dan teknologi pariwisata berkelanjutan. • Penetapan kebijakan pariwisata berkelanjutan memerlukan dukungan dan sistem pengelolaan pariwisata yang ramah lingkungan, studi kelayakan untuk transformasi sektor, dan pelaksanaan berbagai proyek percontohan dan pengembangan program kerjasama internasional.
Permasalahan 1. Masih kurangnya kesadaran pelestarian semua pihak dalam lingkungan kepariwisataan2. Daya saing yang kurang3. Kurang menyadari prinsip-prinsip pembangunan/pengembangan pariwisata berkelanjutan4. Kurang koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam pengembangannyaGuna tercapainya pembangunan pariwisata berkelanjutan, setidak-tidaknya perlu dijalankan lima program sebagai berikut : 1. Kesadaran tentang tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan dari semua stakeholder kepariwisataan 2. Pergeseran peranan pemerintah pusat dalam pembangunan pariwisata 3. Peningkatan peranan pemerintah daerah dalam pembangunan pariwisata nasional 4. Kemantapan industri pariwisata yang berisi tindakan-tindakan yang perlu dilakukan usaha pariwisata dalam meningkatkan daya saingnya 5. Kemitraan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata Kesadaran terhadap persoalan-persoalan lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi yang ditimbulkan oleh model pembangunan dan praktek kegiatan wisata yang biasa/massal mendorong beberapa pelaku pariwisata untuk membuat produk-produk yang lebih ramah lingkungan, sosial dan budaya, sehingga muncullah berbagai produk pariwisata bentuk baru seperti -ecotourism, alternative tourism, appropriate tourism, culture tourism, adventure tourism, green tourism, soft tourism, wildlife tourism, communitiy-based tourism, dan lain sebagainya- sebagai jawaban atas praktek pariwisata massal. Indikator yang dapat dipakai untuk mengukur tingkat keberlanjutan suatu destinasi wisata adalah : • Kesejahteraan (well being) masyarakat tuan rumah • Terlindunginya aset-aset budaya • Partisipasi masyarakat • Kepuasan wisatawan • Jaminan kesehatan dan keselamatan • Manfaat ekonomik • Perlindungan terhadap aset alami • Pengelolaan sumber daya alam yang langka, • Pembatasan dampak dan • Perencanaan dan pengendalian pembangunan Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Di Desa Wisata Jatiluwih, bali Untuk menjaga keberlanjutan pariwisata di Bali, Pembangunan pariwisata di Bali selalu berdasarkan pada penerapan konsep “Tri Hita Karana”. Konsep ini bertujuan untuk menyeimbangkan hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Diharapkan dengan keharmonisan ini, manusia (orang yang tinggal di Bali) dapat memperoleh manfaat dalam bentuk kesejastraan, kemakmuran, kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupnya (Darmayuda, dkk. 1991 : 68). Dengan pola pembangunan berkelanjutan, generasi sekarang dan generasi yang akan datang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menikmati alam beserta isinya ini. Pembangunan pariwisata berkelanjutan bertitik tolak pada keberlanjutan tiga hal >>> ekonomi, sosial- budaya, dan lingkungan. Pembangunan Desa Wisata Jatiluwih yang berpedoman pada ketiga hal tersebut dilakukan baik oleh anggota desa dan perangkat Desa Dinas maupun Desa Adat. Usaha-usaha
pengembangan Desa Wisata Jatiluwih masih terus diupayakan agar bisa terwujudnya pariwisata berkelanjutan oleh Desa Dinas misalnya dengan penataan kawasan objek wisata. Desa Adat juga berperan aktif dalam pembangunan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih. Dalam kegiatanya, Desa Adat selalu berpegang pada konsep Tri Hita Karana. Dalam kaitanya dengan keagamaan atau ketuhanan (parahyangan), Desa Adat membangun dan memperbaiki pura-pura yang ada di kawasan Desa Wisata Jatiluwih dan mengadakan upacara keagamaan yang berupa; piodalan, pecaruan, ngenteg linggih dan sebagainya secara berkala sesuai dengan hari baik (auspicious day). Dalam kaitanya dengan kemanusiaan (pawongan), Desa Adat merevisi peraturan-peraturan desa atau awigawig agar sesuai dengan perkembangan jaman sehingga anggota masyarakat sama sekali tidak terbebani dengan peraturan-peraturan yang bersifat konservatif. Dalam kaitannya dengan lingkungan (palemahan), Desa Adat telah mensertifikasikan tanah-tanah Desa Adat yang selama ini belum bersertifikat sehingga kepemilikan tanah tersebut menjadi legal, jelas, dan tidak menimbulkan konflik di masa yang akan datang. ASPEK EKONOMI Pembangunan pariwisata berkelanjutan di Desa Wisata Jatiluwih belum memberikan manfaat ekonomi secara langsung dan adil kepada masyarakat lokal (host community) karena hanya sebagian kecil masyarakat lokal bekerja di sektor pariwisata seperti; akomodasi, café dan restoran. Tetapi secara tidak langsung masyarakat lokal telah mendapatkan manfaat ekonomi, manfaat ini diperoleh melalui Desa Dinas atau Desa Adat dimana mereka berada. ASPEK SOSIAL BUDAYA Kehidupan sosial-budaya masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih masih sangat kental, ini dibuktikan masih antusiasnya masyarakat lokal untuk melakukan berbagai macam upacara keagamaan seperti; piodalan, pecaruan, pamungkahan dan lain-lain. Dalam hal upacara keagamaan di pura, pelaksanaannya sepenuhnya dilakukan oleh anggota (krama) desa adat dan biayanya diperoleh dari desa adat setempat, sumbangan dari pengusaha jasa pariwisata yang beroperasi di kawasan Desa Wisata Jatiluwih, dan pemerintah daerah Kabupaten Tabanan. ASPEK LINGKUNGAN Pembangunan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih tidak mengakibatkan dampak-dampak negatif terhadap lingkungan dan penurunan kualitas tanah atau lahan pertaninan baik lahan perladangan maupun persawahan. Kelestarian hutannya masih tetap terjaga dengan baik. Masyarakat secara bersama-sama dan sepakat untuk melestarikan hutannnya dan tanpa harus ketergantungan terhadap hutan tersebut. Pada dasarnya masyarakat lokal telah sadar terhadap perlunya pelestarian hutan, karena kawasan hutan yang dimaksud merupakan daerah resapan air yang bisa dipergunakan untuk kepentingan hidupnya maupun mahluk hidup yang lainnya serta untuk keperluan persawahan.
http://rikania09.multiply.com/journal/item/88/PENGEMBANGAN_KAWASAN_WISATA_BERKELANJU TAN
Dalam catatan ini: Apotek Rahayutama, Warung Makan Ranggon Sunset, Penari Bali Jatiluwih, Awet MUDA Sehat, Otak Sehat OTAK Pintar, Pelangsing Alami dan Diet Sehat, Stokist Oxy Cjdw, Terapi Air Aktif membantu Proses Penyembuhan segala Penyakit, I Wayan Subagia Arimbawa,A.Md.Kom (Anak Jatiluwih Mohon Dukungan), Solusi TOP G2 Multifungsi, Arixs Liani Web Seo, Caleg Calon Legislatif dan Jasa web site, domain, hosting dan seo Indonesia
Konsep pengembangan atraksi wisata berkelanjutan di kawasan pariwisata kepulauan Seribu Yakub . Bobo
Abstract
Tesis ini membahas Konsep Pengembangan Atraksi Wisata Berkelanjutan di Kawasan Pariwisata Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu merupakan Kabupaten Administratif di Provinsi DKI Jakarta. Kabupaten ini memiliki 110 pulau dengan luas daratan + 869.61 ha dan lautan luas 110.000 ha.
Sedangkan lokasi penelitian berada di luar taman nasional laut Kepualauan Seribu yaitu Pulau Tidung, Pulau Untung Jawa, Pulau Ayer dan Pulau Bidadari. Prinsip dasar atraksi wisata berkelanjutan berdasarkan prinsip kelanjutan ekologi, kelanjutan ekonomi, kelanjutan sosial dan budaya yang kemudian menjadi absolut value. Sebagai absolut value maka ketiga prinsip dasar ini menjadi tolok ukur dalam pengembangan atraksi wisata berkelanjutan. Prinsip ini kemudian ”membumi” dalam kajian pengembangan pariwisata yang mencakup aspek atraksi, infrastrukturm aktifitas, fasilitas, dan jasa wisata, pasar wisatawan, pengelolaan aspek peraturan dan kebijakan, dan pihak yang terlibat (stakeholder). Dalam penelitian ini pokok permasalahan penelitian adalah apa potensi-potensi atraksi di Kepulauan Seribu yang bisa dikembangkan menjadi obyek wisata, dan bagaimana konsep pengembangan atraksi wisata berkelanjutan di kawasan pariwisata Kepulauan Seribu. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah berupa konsep dan Program Pengembangan Atraksi Wisata Berkelanjutan di Kawasan Pariwisata Kepulauan Seribu.
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA “NEGERI KHAYAL” Posted on May 17, 2012 by sukmawinarya
BAB I PENDAHULUAN Perencanaan merupakan sebuah proses pengembangan dan pengkoordinasian secara menyeluruh dari apa yang sudah ada sekarang untuk menjadi lebih baik agar dapat mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal perencanaan pembangunan kawawasan pariwisata, proses pengembangan dan pengkoordinasian tersebut menyangkut masa depan dari suatu destinasi pariwisata. Proses perencanaan menggambarkan lingkungan yang meliputi elemen-elemen : politik, fisik, sosial, budaya dan ekonomi, sebagai komponen atau elemen yang saling berhubungan dan saling tergantung, yang memerlukan berbagai pertimbangan (Paturusi, 2001) dalam http://freebahankulaih.blogspot.com/2010_08_01_archive.html. Dalam proses sebuah perencanaan kawasan pariwisata, elemen-elemen yang disebut diatas merupakan hal penting yang harus dipertimbangkan agar mewujudkan pembangunan kawasan pariwisata yang berkelanjutan dan mencapai sasaran kesejahtraan masyarakat sebagai tujuan dari sebuah pembangunan. Untuk menyikapi fenomena yang terjadi pada “Negeri khayal” sebagai sebuah destinasi baru dimana arah kebijakan pengembangannya hanya semata-mata mengejar pertumbuhan pendapatan (ekonomi makro). Pada proses awal perencanaan sebuah kawasan pariwisata baru seperti “Negeri khayal” pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung seperti infrastruktur dan amenity core merupakan sebuah hal yang mutlak untuk dilakukan, terlebih dengan potensi alam dan kebudayaan yang menjadi daya tarik kawasan pariwisata “Negeri khayal” yang secara signifikan akan
merangsang minat wisatawan untuk berkunjung. Namun disisi lain, elemen lain yang tidak dapat dikesampingkan adalah keterlibatan masyarakat yang merupakan bagian dari stakeholder dan juga sebagi pihak yang akan merasakan dampak langsung pengembangan kawasan tersebut baik dampak postitf maupun negative yang akan ditimbulkan. Pada BAB berikutnya, akan dipaparkan beberapa teori perencanaan pengembangan kawasan pariwisata dari beberapa ahli yang diharapkan dapat menjadi acuan arah pengembangan kawasan pariwisata yang seharusnya diterapkan di “Negeri khayal”
BAB II PEMBAHASAN 1.
Perencanaan Pariwisata oleh Inskeep & Gunn
Sebelum memulai pelaksanaan pengembangan kawasan “Negeri Khayal” sebagai sebuah kawasan pariwisata baru, sangat penting diawal untuk semua stakeholder yang terkait memahami pengertian, maksud dan tujuan perencanaan pariwisata itu sendiri agar arah pengembangannya nanti dapat terkontrol dan sesuai dengan tujuan bersama yaitu Pro Growth, Pro Poor dan Pro Job. Dibawah ini adalah definisi perencanaan pariwisata oleh Inskeep & Gunn. Inskeep mendefinisikan perencanaan sebagai “mengorganisasikan masa depan untuk meraih tujuan tertentu.” (hal. 26) Pendekatan yang komprehensif dan menyeluruh dibutuhkan bukan saja karena keseluruhan aspek (dalam perencanaan pariwisata) saling terkait, melainkan pula terhubung dengan lingkungan alamiah dan area sosial. Dengan segera, pemikiran Inskeep merubah kecenderungan para perencana pariwisata dalam memandang alam dan komunitas. Kedua hal itu kini dipandang sebagai subjek, bukan objek yang bisa dieksplorasi maupun dieksploitasi. Ide inilah yang kemudian diresapi oleh Inskeep dalam berbagai penjelasan selanjutnya terhadap cara serta proses bagaimana melakukan perencanaan pariwisata dalam lingkup nasional dan regional, serta dalam menganalisis perencanaan, memformulasikan kebijakan, mendesain pembangunan, mempertimbangkan dampak, maupun menstrategikan dan mengimplementasikan tourism plan. Inskeep & Gunn (1994), mengemukakan bahwa suatu kawasan wisata yang baik dan berhasil bila secara optimal didasarkan kepada empat aspek yaitu : 1) Mempertahankan kelestarian lingkungannya 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut 3) Menjamin kepuasan pengunjung 4) Meningkatkan keterpaduan dan unity pembangunan masyarakat di sekitar kawasan dan zone pengembangannya. Sehingga melalui konsep perencanaan pariwisata yang dijelaskan oleh Gunn dan Inskeeps dapat di terik kesimpulan bahwa dalam melakukan sebuah perencanaan suatu objek wisata,
diperlukan adanya fokus yang lebih menyeluruh pada aspek lain selain sumber daya (atraksi) yang ada daerah sehingga pembangunan dan pengembangan objek pariwisata di suatu daerah selain untuk menggerakan roda ekonomi, diharapkan dapat berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan kesejahtraan masyarakat disekitarnya melalui keterlibatan secara langsung dalam sebuah pembangunan dan pengembangan pariwisata tersebut (Community Involvement). 2.
Konsep “Tourism Area Life Cycle of Evolution” oleh Butler
Seperti halnya diawal, setelah memahami latar belakang sebuah perencanaan kawasan pariwisata “Negeri Khayal”, stakeholder termasuk pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu untuk memahami konsep dari Tourism Area Life Cycle of Evolution dimana konsep ini sangat penting untuk mengantisipasi penurunan kualitas kawasan karena eksploitasi yang berlebihan yang dilakukan. Berikut adalah penjelasannya; Seperti yang dikatakan oleh Butler 1980 dalam http://tourismbali.wordpress.com/, bahwa terdapat enam tingkatan atau tahapan dalam pembangunan pariwisata. Ke enam tahapan tersebut adalah : A. Tahap Penemuan (Exploration) Potensi pariwisata berada pada tahapan identifikasi dan menunjukkan destinasi memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi daya tarik atau destinasi wisata karena didukung oleh keindahan alam yang masih alami, daya tarik wisata alamiah masih sangat asli, pada sisi lainnya telah ada kunjungan wisatawan dalam jumlah kecil dan mereka masih leluasa dapat bertemu dan berkomunikasi serta berinteraksi dengan penduduk local. Karakteristik ini cukup untuk dijadikan alasan pengembangan sebuah kawasan menjadi sebuah destinasi atau daya tarik wisata. B. Tahap Pelibatan (Involvement) Pada tahap pelibatan, masyarakat local mengambil inisiatif dengan menyediakan berbagai pelayanan jasa untuk para wisatawan yang mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan dalam beberapa periode,. Masyarakat dan pemerintah local sudah mulai melakukan sosialiasi atau periklanan dalam skala terbatas, pada musim atau bulan atau hari-hari tertentu misalnya pada liburan sekolah terjadi kunjungan wisatawan dalam jumlah besar, dalam kondisi ini pemerintah local mengambil inisiatif untuk membangun infrastruktur pariwisata namun masih dalam skala dan jumlah yang terbatas. C. Tahap Pengembangan (Development) Pada tahapan ini, telah terjadi kunjungan wisatawan dalam jumlah besar dan pemerintah sudah berani mengundang investor nasional atau internatsional untuk menanamkan modal di kawasan wisataw yang akan dikembangkan. Perusahaan asing (MNC) Multinational companytelah beroperasi dan cenderung mengantikan perusahan local yang telah ada, artinya usaha kecil yang dikelola oleh penduduk local mulai tersisih hal ini terjadi karena adanya tuntutan wisatawan global yang mengharapkan standar mutu yang lebih baik. Organisasi pariwisata mulai terbentuk dan menjalankan fungsinya khususnya fungsi promotif yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah sehingga investor asing mulai tertarik dan memilih destinasi yang ada sebagai tujuan investasinya.
D. Tahap Konsolidasi (Consolidation) Pada tahap ini, sector pariwisata menunjukkan dominasi dalam struktur ekonomi pada suatu kawasan dan ada kecenderungan dominasi jaringan international semakin kuat memegang peranannya pada kawasan wisata atau destinasi tersebut. Kunjungan wisatawan masih menunjukkan peningkatan yang cukup positif namun telah terjadi persaingan harga diantara perusahaan sejenis pada industri pariwisata pada kawasan tersebut. Peranan pemerintah local mulai semakin berkurang sehingga diperlukan konsolidasi untuk melakukan re-organisasional, dan balancing peran dan tugas antara sector pemerintah dan swasta. Hubungan antara swasta (MNC dan Nasional) dan pemerintah daerah semakin meningkat baik hubungan Government to Government (G2G), Business to Business (B2B), dan Business to government (B2G). E. Tahap Stagnasi (Stagnation) Pada tahapan ini, angka kunjungan tertinggi telah tercapai dan beberapa periode menunjukkan angka yang cenderung stagnan. Walaupun angka kunjungan masih relative tinggi namun destinasi sebenarnya tidak menarik lagi bagi wisatawan. Wisatawan yang masih datang adalah mereka yang termasuk repeater guest atau mereka yang tergolong wisatawan yang loyal dengan berbagai alasan. Program-program promosi dilakukan dengan sangat intensif namun usaha untuk mendatangkan wisatawan atau pelanggan baru sangat sulit terjadi. Pengelolaan destinasi melampui daya dukung sehingga terjadi hal-hal negatif tentang destinasi seperti kerusakan lingkungan, maraknya tindakan kriminal, persaingan harga yang tidak sehat pada industry pariwisata, dan telah terjadi degradasi budaya masyarakat lokal. F. Tahap Penurunan atau Peremajaan (Decline/Rejuvenation) Setelah terjadi Stagnasi, ada dua kemungkinan bisa terjadi pada kelangsungan sebuah destinasi. Jika tidak dilakukan usaha-usaha keluar dari tahap stagnasi, besar kemungkinan destinasi ditinggalkan oleh wisatawan dan mereka akan memilih destinasi lainnya yang dianggap lebih menarik. Destinasi hanya dikunjungi oleh wisatawan domestik saja itupun hanya ramai pada akhir pekan dan hari liburan saja. Banyak fasilitas wisata berubah fungsi menjadi fasilitas selain pariwisata. Jika Ingin Melanjutkan pariwisata?, perlu dilakukan pertimbangan dengan mengubah pemanfaatan destinasi, mencoba menyasar pasar baru, mereposisi attraksi wisata ke bentuk lainnya yang lebih menarik. Jika Manajemen Destinasi memiliki modal yang cukup?, atau ada pihak swasta yang tertarik untuk melakukan penyehatan seperti membangun atraksi man-made, usaha seperti itu dapat dilakukan, namun semua usaha belum menjamin terjadinya peremajaan. 3. Daya Dukung (Carrying Capacity) dan Kedudukannya Dalam Proses Perencanaan oleh MacLeod & Cooper Untuk menghindari decline atau penurunan kualitas yang telah dijelaskan pada teori Butler diatas, teori daya dukung atau harus dipahami oleh pemegang kebijakan dan masyarakat “Negeri Khayal” untuk menghindari kerusakana yang terjadi karena eksploitasi yang berlebihan baik eksploitasi pada sumber daya alam dan ranah sosial budaya masyakat “Negeri Khayal” sebagai tuan rumah. Daya dukung mengacu pada kemampuan sebuah sistem untuk mendukung suatu aktivitas pada derajat (level) tertentu (MacLeod and Cooper, 2005). daya dukung lingkungan didefinisikan sebagai jumlah optimum individu suatu speseis yang dapat didukung kebutuhan
hidupnya oleh satu kawasan tertentu pada periode perkembangan spesis secara maksimum. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung dimaksudkan sebagai kemampuan lingkungan hidup untuk dapat mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di dalam suatu ekosistem. Konsep daya dukung menurut MacLeod and Cooper (2005) dikategorikan atas : daya dukung fisik, daya dukung ekologi, daya dukung sosial dan daya dukung ekonomi. - Daya dukung fisik; Didasarkan pada batas spasial sebuah areal dengan memperhatikan berapa materi (unit) yang dapat ditampung dalam areal tersebut. - Daya dukung ekologi: secara sederhana adalah berapa ukuran populasi pada suatu ekosistem agar ekosistem tersebut dapat berkelanjutan, batas kepadatan populasi yang melebihi daya dukung dapat menyebabkan laju tingkat kematian spesies menjadi lebih besar dibandingkan angka kelahiran. Pada prakteknya, hubungan antar spesies amatlah kompleks dan angka kelahiran maupun kematian rata-rata dapat menyeimbangkan kepadatan populasi pada suatu tempat. Daya dukung sosial : intinya adalah ukuran yang dapat ditoleransi pada suatu tempat yang dikerumuni orang banyak. Daya dukung ekonomi: dapat digambarkan sebagai tingkat dimana suatu area dapat diubah sebelum aktivitas ekonomi terjadi sebelum mendapat pengaruh yang merugikan. Sehingga, melalui konsep daya dukung yang dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa daya dukung (Carrying Capacity) memegang peranan dan kedudukan yang vital dalam mengontrol arah pengembangan perencanaan suatu obyek pariwisata sehingga aktifitas pariwisata yang dibangun tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dengan menganalisis daya dukung yang tersedia di suatu obyek wisata untuk memenuhi permintaan/aktifitas kepariwisataan tersebut baik itu wisatawan (demand) ataupun sumber daya manusia dan alam (supply) 4.
Keterkaitan 5 Pilar Pengembangan
Berikut dibawah ini merupakan salah satu inti keterkaitan 5 pilar pengembangan yang harus dicermati dalam membangun kawasan pariwisata di “Negeri Khayal”. Proses perencanaan pengembangan kawasan pariwisata “Negeri Khayal” diawali dengan melakukan analisis faktor internal dan eksternal suatu kawasan. Faktor internal adalah sesuatu yang dapat diprediksi dan diatur sesuai tujuannya, hal yang berada didalamnya yaitu Supply (Tourist Attraction, Accessibility, Amenity, Ancillary, Community Involvement) Sedangkan factor eksternal adalah Demand (Tingkat kunjungan wisatawan) yang datang kesuatu kawasan pariwisata. 1. Hubungan Demand dengan Tourist Attraction Tourist attraction adalah segala atraksi di “Negeri Khayal” yang mernarik untuk dilihat dan dikunjungi sehingga sangat besar pengaruhnya dalam mempengaruhi demand (tourist) untuk berkunjung kesuatu destinasi pariwisata. 2. Hubungan Demand dengan Accessibility
Akses adalah suatu hal yang sangat penting dan vital dalam mempengaruhi kunjungan wisatawan (demand) ke suatu objek/destinasi pariwisata termasuk “Negeri Khayal”. Tidak dapat dipungkiri, dalam pengembangan sebuah destinasi pariwisata demand saling mempengaruhi dalam pembangunan akses menuju objek wisata tersebut. Jika suatu daerah memiliki potensi pariwisata, maka harus disediakan aksesibilitas yang memadai sehingga daerah tersebut dapat dikunjungi demand atau tourist. 3. Hubungan Demand dengan Amenities Amenities merupakan hal yang pentingnya dalam pengembangan kawasan pariwisata “Negeri Khayal. Amenities dapat berbentuk fasilitas-fasilitas penunjang seperti hotel, transportasi, restaurant, spa, dan yang lainnya. Jika di suatu daerah tidak terdapat amenities yang mencukupi, maka demand tidak akan betah berkunjung di tempat tersebut. Amenities ini sangat dipengaruhi oleh permintaan dan harapan konsumen, Fasilitas-fasilitas inilah yang menyebabkan demand merasa betah dan nyaman berada di suatu destinasi pariwisata. Jika amenities tidak berkualitas dan mencukupi, maka demand tidak akan tertarik untuk mengunjungi daerah tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika tidak ada demand maka amenities tidak akan berkembang karena tidak ada pemasukan atau keuntungan. Namun sebaliknya, jika pembangunan amenity core tersebut dilakukan terlalu eksploratif seperti yang terjadi di “Negeri Khayal” maka pengembangan tersebut akan jauh dari konsep sustainability yang berbasis berkelanjutan dan pro kerakyatan. 4. Hubungan Demand dengan Ancillaries Ancillaries adalah hal-hal pendukung sebuah pariwisata, seperti misalnya ketersediaan tourist information centre dan peraturan-peraturan mengenai objek wisata tersebut. Adanya hal-hal pendukung ini disebabkan oleh demand yang berkunjung ke suatu tempat karena hal-hal tersebut dibutuhkan oleh demand dan dirasa dapat menghasilkan keuntungan, kenyamanan dan keamanan dalam berkunjung. 5. Hubungan Demand dengan Community Involvement Community involvement adalah keterlibatan atau dukungan masyarakat dalam kegiatan pariwisata. Community involvement ini sangat mempengaruhi kunjungan demand. Masyarakat harus dapat mendukung jalannya kegiatan pariwisata ini. Jika masyarakat tidak mendukung atau melakukan tindakan-tindakan anarkis seperti pencurian, perampokan, pengeboman, pembunuhan, maka demand tidak akan berani mengunjungi daerah tersebut. Sebaliknya, jika masyarakat bersikap baik dan ramah terhadap tamu, maka tourist akan betah tinggal di daerah tersebut. Sehingga peran keterlibatan masyarakat “Negeri Khayal” adalah sangat menentukan keberlanjutan sebuah kawasan wisatanya sendiri, terlebih dengan potensi kebudayaan yang mengundang minat wisatawan mancanegara untuk berkunjung maka telah sepantasnya masyakat “Negeri Khayal” dapat menikmati hasil pariwisata itu sendiri. 5.
Perencanaan Kawasan Wisata yang Berkelanjutan Oleh Verseci dalam A.Yoeti
Perencanaan pembangunan pariwisata berkelanjutan dilakukan dengan mengelola sumber daya pariwisata (Tourism Resources) yang tersebar diseluruh wilayah tanah air. Sebelum suatu rencana akan dilakukan, untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan mutlak kiranya terlebih dahulu dilakukan pendekatan pada pemuka adat setempat (A.Yoeti, 2008:253) dalam kasus ini adalah masyarakat ”Negeri Khayal”, perlu dilakukan penjelasan dengan melakukan
sosialisasi manfaat dan keuntungan proyek bagi penduduk setempat dan para stakeholder agar terwujudnya sebuah pengembangan kawasan pariwisata yang berkelanjutan dan pro community. Verseci dalam A.Yoeti (2008 : 253) perencanaan strategis pembangunan pariwisata berkelanjutan memberikan kerangka kerja sebagai berikut (http://freebahankulaih.blogspot.com); Keterangan : 1. Future Generation, yaitu generasi yang akan datang yang perlu diperhatikan kecukupan sumber daya untuk memperoleh kehidupan yang berimbang 2. Tourism Resources, yaitu sumber daya pariwisata yang dikelola dengan memperhatikan keempat factor lainnya : future generation, equity, partnership, dan carrying capacity 3. Equity, yaitu sikap perencana dan pengelola yang dituntut selalu memperhatikan unsur keadilan untuk mencapai pembangunan yang berkesinambungan di waktu yang akan datang. 4. Carrying Capacity, yaitu kemampuan suatu kawasan untuk menampung kunjungan wisatawan dan semua permasalahan yang terjadi sebagai akibat kunjungan wisatawan ini. 5. Partnership, yaitu kemitraan yang perlu diciptakan antara generasi sekarang dengan generasi yang akan datang. BAB III KESIMPULAN
Melalui pemaparan kosep dan teori pada BAB sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bawasannya sebuah perencanaan pengembangan kawasan pariwisata merupakan suatu proses awal yang vital untuk mencapai sasaran pengembangan yang memiliki tujuan yang positif kearah kesejahtraan dan keberlanjutan. Arah pengembangan suatu kawasan pariwisata harus dikaji secara komprehensif dan berbasis pada pengembangan dan keterlibatan masyarakat lokal CBT (Community Based Tourism) yang merupakan salah satu pilar utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempertimbangkan aspek lainnya yaitu sosial budaya dan lingkungan. Selain hal tersebut, kosep daya dukung suatu kawasan pariwisata harus diperhatikan untuk menghindari terjadinya eksploitasi atau kerusakan yang bersifat tangible maupun intangible oleh sebuah aktifitas pariwisata. Begitupula dalam menyikapi fenomena yang terjadi pada “Negeri Khayal” dimana terjadi sebuah pengembangan kawasan pariwisata yang tidak berbasis pada konsep keberlanjutan dengan secara eksploratif melakukan pembangunan “amenity core” atau fasilitas pariwisata tanpa mempertimbangkan carrying capacity atau daya dukung kawasan tersebut. Sehingga dengan arah pengembangan tersebut dikhawatirkan kawasan pariwisata “Negeri Khayal” akan menjadi sebuah kawasan wisata yang kehilangan karakterisitk yang sebelumnya menjadi atraksi utama yang memotivasi wisatawan untuk datang. Selain itu, dengan pembangunan amenity core yang berlebihan dan tentunya lebih dikuasai oleh pemodal asing dikhawatirkan pendapatan ekonomi yang dihasilkan dikawasan tersebut tidak memiliki multiplier effect kepada masyarakat sekitar kawasan “Negeri Khayal” dan tujuan
pengembangan kawasan yang berujung pada kesejahtraan masyarakat lokal tidak akan pernah terwujud.
TUGAS MAKALAH PARIWISATA BERKELANJUTAN
TUGAS MAKALAH PARIWISATA BERKELANJUTAN
Disusun oleh: EDWIN DAWA (511100102) JURUSAN: HOSPITALITY
SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMPTA YOGYAKARTA 2012
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat TUHAN YANG MAHA ESA yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan Makalah ini yang tepat pada waktunya yang berjudul “PARIWISATA BERKELANJUTAN” Makalah ini berisikan tentang informasi prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan. Diharapkan Makalah ini dapat memberikan informasi kepada kita semua . Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga TUHAN senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin. JOGJAKARTA 27 OKTOBER 2012
PENYUSUN
BAB 1 PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanegaraman hayati yang sangat tinggi yang berupa sumber daya alam yang berlimpah, baik di daratan, udara maupun di perairan. Semua potensi tersebut mempunyai peranan yang sangat penting bagi pengembangan kepariwisataan, khususnya Pariwisata berkelanjutan wisata alam. Potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA) yang dimiliki Indonesia, antara lain berupa keanekaragaman hayati, keunikan dan keaslian budaya tradisional, keindahan bentang alam, gejala alam, peninggalan sejarah/budaya yang secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Keseluruhan potensi ODTWA tersebut di atas merupakan sumber daya ekonomi yang bernilai tinggi dan sekaligus merupakan media pendidikan dan pelestarian lingkungan. Sasaran tersebut di atas dapat tercapai melalui pengelolaan dan pengusahaan yang benar dan terkoordinasi, baik lintas sektoral maupun swasta yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan pariwisata alam, misalnya kepariwisataan berkelanjutan, pemerintah daerah, lingkungan hidup,
dan lembaga swadaya masyarakat. Dalam pengembangan kegiatan pariwisata berkelanjutan.
2. RUMUSAN MASALAH
Apa pengertian PARIWISATA BERKELANJUTAN?
Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan untuk membuat suatu PARIWISATA BERKELANJUTAN?
Bagaimana PARIWISATA BERKELANJUTAN DAERAH atau LOKAL?
C. TUJUAN PENULISAN MAKALAH
Tujuan penulisan makalah ini adalah agar terciptanya objek wisata yang ramah lingkungan dengan mengacu pada teori-teori pariwisata berkelanjutan.
BAB II PEMBAHASAN
1. PENGERTIAN PARIWISATA BERKELANJUTAN
pembangunan kepariwisataan berkelanjutan menjadi hal penting untuk pengembangan pariwisata diIndonesia. Salah satu pembangunan kepariwisataan berkelanjutan tersebut adalah green jobs atau pekerjaan berkelanjutan di sektor pariwisata Pembangunan pariwisata berkelanjutan bisa melestarikan dan memelihara keindahan, kehidupan, dan budaya Indonesia yang diwariskan untuk generasi yang akan datang. Saat ini dibutuhkan di sektor pariwisata, keahlian yang hijau. Ia menuturkan profil kehijauan pengusaha dan perusahaan di sektor pariwisata dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan. Perubahan-perubahan,
lanjutnya, akan berdampak pada kebijakan lapangan kerja yang lebih ramah di sektor pariwisata. Sehingga diperlukan peningkatan keahlian di sektor pariwisata yang hijau, baik di tingkat pariwisata maupun nasional. Ia sendiri melihat sudah adanya proses fondasi pembangunan pariwisata berkelanjutan oleh industri-industri di berbagai daerah di Indonesia. “Pembangunan kepariwisataan berkelanjutan bukan pilihan tetapi keharusan. Bukan saja urusan pemerintah, tetapi juga di sektor pemangku kepentingan dan masyarakat. Oleh karena itu, rencana strategis pembangunan kepariwisataan berkelanjutan berkaitan erat dengan pekerjaan yang berbasis lingkungan. Sehingga menghasilkan pariwisata yang mampu memberikan lapangan pekerjaan namun tetap berdasarkan pada pelestarian lingkungan. “Pariwisata memberikan kesejahteraan dan pekerjaan yang layak, namun ramah lingkungan. Pariwisata jika dikelola dengan baik juga bisa menjadi pelestarian kebudayaan.
2. TUJUAN .
Untuk menyamakan persepsi para pengembang pariwisata berkelanjutan.
Sebagai acuan dalam memanfaatkan potensi kawasan secara pariwisata berkelanjutan
1. Menggali Potensi pariwisata Untuk Meningkatkan Perekonomian Daerah atau local. 1. Kawasan hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri-ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keaneka ragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri dari Kawasan Pelestarian Alam (meliputi taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam),
Kawasan Suaka Alam (meliputi suaka margasatwa dan cagar alam), serta Taman Buru. 2. Kawasan Pelestarian Alam adalah hutan dengan ciri-ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 3. Kawasan Suaka Alam adalah hutan dengan ciri-ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman tumbuah dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. 4. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi alam 5. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi. 3. PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN TERHADAP EKOWISATA. Dalam pengembangan ekowisata perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. Konservasi
Pemanfaatan keanekaragaman hayati tanpa merusak sumber daya alam itu sendiri.
Relatif tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kegiatannya bersifat ramah lingkungan.
Dapat dijadikan sumber dana yang besar untuk membiayai pembangunan konservasi.
Dapat memanfaatkan sumber daya lokal secara lestari.
Meningkatkan daya dorong yang sangat besar bagi pihak swasta untuk berperan serta dalam program konservasi. Mendukung upaya pengawetan jenis.
2. PendidikanMeningkatkan kesadaran masyarakat dan merubah perilaku masyarakat tentang perlunya upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 3. Ekonomi
Dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi pengelola kawasan, penyelenggara ekowisata dan masyarakat setempat.
Dapat memacu pembangunan wilayah, baik di tingkat lokal, regional mapun nasional.
Dapat menjamin kesinambungan usaha.
Dampak ekonomi secara luas juga harus dirasakan oleh kabupaten/kota, propinsi bahkan nasional.
4. Peran Aktif Masyarakat
Menggugah prakarsa dan aspirasi masyarakat setempat untuk pengembangan ekowisata.
Memperhatikan kearifan tradisional dan kekhasan daerah setempat agar tidak terjadi benturan kepentingan dengan kondisi sosial budaya setempat.
Menyediakan peluang usaha dan kesempatan kerja semaksimal mungkin bagi masyarakat sekitar kawasan.
5. Wisata Menyediakan informasi yang akurat tentang potensi kawasan bagi pengunjung. Kesempatan menikmati pengalaman wisata dalam lokasi yang mempunyai fungsi konservasi. Memahami etika berwisata dan ikut berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan & memberikan kenyamanan dan keamanan kepada pengunjung. 5. Tahap Perencanaan Perencanaan merupakan tahap awal dari pengembangan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Antisipasi dan regulasi dari perubahan yang akan terjadi dalam suatu sistem yang akan dikembangkan, dirancang atau disusun dalam perencanaan. Hal ini
dilakukan dengan harapan bahwa pengembangan dapat meningkatkan keuntungan sosial, ekonomi dan lingkungan bagi setiap pelakunya. Proses perencanaan diharapkan terpadu, melibatkan semua pihak dan mengacu kepada rencana pengembangan lokal, regional dan nasional. Adapun kriteria yang perlu diperhatikan pada tahap perencanaan ini meliputi: pengembangan ekowisata harus mengacu pada rencana pengelolaan kawasan. Rencana pengelolaan kawasan merupakan panduan tertulis pengelolaan habitat, kegiatan, peruntuka kawasan, pengorganisasian dan monitoring dalam rangka menjamin kelestarian fungsi kawasan. Pengembangan ekowisata yang merupakan salah satu kegiatan yang diperkenankan untuk dilakukan didalam kawasan taman nasional dan taman wisata alam, dengan demikian harus sesuai dengan rencana pengelolaan kawasan. 1. Memperhatikan kondisi ekologi/lingkungan. Alam merupakan modal dasar penyelenggaraan ekowisata, untuk itu kriteria terhadap aspek ini menjadi sangat penting agar kegiatan ekowisata tidak menimbulkan dampak yang merusak kawasan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam serta lingkungan sekitarnya. Diantara yang harus diperhatikan adalah:
Rona awal kondisi fisik, kimia, biologi dan wilayah yang akan dkembangkan menjadi obyek wisata.
Perilaku satwa; ekowisata yang akan dikembangkan tidak akan merubah perilaku satwa.
Perencanaan sarana dan prasarana harus direncanakan dengan seting alam setempat dan tidak memotong lintasan satwa/jalur satwa.
2. Memperhatikan daya tarik, keunikan alam dan prospek pemasaran daya tarik tersebut. Pengemasan produk dan pemilihan obyek yang merupakan ciri khas dan daya tarik suatu wilayah pengembangan ekowisata harus terencana dengan baik dan variatif. 3. Memperhatikan kondisi sosial, budaya dan ekonomi.
Pengetahuan tentang alam dan budaya serta daya tarik suatu wilayah dimiliki oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat pada tahap perencanaan akan sangat berpengaruh untuk keberlanjutan obyek dimaksud. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, masyarakat akan merasa memiliki obyek ekowisata tersebut. 4. Tata Ruang Kegiatan yang direncanakan harus memperhatikan tingkat pemanfaatan ruang dan daya dukung ruang yang tersedia bagi pengunjung, serta fasilitas umum yang memadai. Yang harus diperhatikan:
Kualitas daya dukung lingkungan kawasan tujuan melalui pelaksanaan sistem pemintakatan (zonasi).
Perencanaan pembangunan wilayah setempat; ekowisata yang akan dikembangkan harus terintegrasi dengan pembangunan wilayah setempat.
5. Melakukan analisis potensi dan hambatan yang meliputi analisis terhadap potensi sumberdaya dan keunikan alam, analisis usaha, analisis dampak lingkungan, analisis ekonomi (cost & benefit), analisis sosial dan analisis pemanfaatan ruang. 6. Menyusun Action Plan/Rancang Tindak Terintegrasi atas dasar analisis yang telah dilakukan. 7. Melakukan Public Hearing/Konsultasi Publik terhadap rencana yang akan dikembangkan.
8. Pariwisata Berkelanjutan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang ditimbulkannya baik saat ini maupun di masa mendatang; selain itu juga menjawab kebutuhan wisatawan, industri, lingkungan, dan populasi setempat. Hal ini berlaku sama untuk pariwisata di semua ekosistem, baik kawasan perkotaan, pesisir, pedesaan, pegunungan, dan sebagainya; dengan penekanan yang berbeda di masing-masing ekosistem atau konteks masyarakat.
Terdapat dua pendekatan dalam hal ini, yaitu: 1. Mereduksi dampak pariwisata pada lingkungan Jenis-jenis pariwisata berkelanjutan dengan pendekatan ini adalah:
Pariwisata Ramah Lingkungan
Ekowisata
Pariwisata yang Bertanggung Jawab 2. Mereduksi dampak pariwisata pada sosial budaya
Jenis-jenis pariwisata berkelanjutan dengan pendekatan ini adalah:
Pariwisata berbasis masyarakat atau pariwisata inti rakyat
Pariwisata sukarelawan
Pariwisata solidaritas
J. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dapat dikenali melalui prinsipprinsipnya yang dielaborasi berikut ini. Prinsip-prinsip tersebut antara lain partisipasi, keikutsertaan para pelaku (stakeholder), kepemilikan lokal, penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, mewadahi tujuan-tujuan masyarakat, perhatian terhadap daya dukung, monitor dan evaluasi, akuntabilitas, pelatihan serta promosi. 1. Partisipasi Masyarakat setempat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan pariwisata dengan ikut terlibat dalam menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumbersumber daya yang akan dipelihara dan ditingkatkan, serta mengembangkan tujuantujuan dan strategi-strategi untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi-strategi yang telah disusun sebelumnya.
2. Keikutsertaan Para Pelaku/Stakeholder Involvement Para pelaku yang ikut serta dalam pembangunan pariwisata meliputi kelompok dan institusi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), kelompok sukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi wisata, asosiasi bisnis dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima dampak dari kegiatan pariwisata. 3. Kepemilikan Lokal Pembangunan pariwisata harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Fasilitas penunjang kepariwisataan seperti hotel, restoran, dsb. seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat serta kemudahan akses untuk para pelaku bisnis/wirausahawan setempat benar-benar dibutuhkan dalam mewujudkan kepemilikan lokal. Lebih lanjut, keterkaitan (linkages) antara pelaku-pelaku bisnis dengan masyarakat lokal harus diupayakan dalam menunjang kepemilikan lokal tersebut. 4. Penggunaan Sumber Daya yang Berkelanjutan Pembangunan pariwisata harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (irreversible) secara berlebihan. Hal ini juga didukung dengan keterkaitan lokal dalam tahap perencanaan, pembangunan dan pelaksanaan sehingga pembagian keuntungan yang adil dapat diwujudkan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pariwisata harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar internasional. 5. Mewadahi Tujuan-tujuan Masyarakat Tujuan-tujuan masyarakat hendaknya dapat diwadahi dalam kegiatan pariwisata agar kondisi yang harmonis antara pengunjung/wisatawan, tempat dan masyarakat setempat dapat terwujud. Misalnya, kerja sama dalam wisata budaya atau cultural tourism partnership dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, manajemen, sampai pada pemasaran. 6. Daya Dukung Daya dukung atau kapasitas lahan yang harus dipertimbangkan meliputi daya dukung fisik, alami, sosial dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas lokal dan lingkungan. Rencana dan pengoperasiannya seharusnya dievaluasi secara reguler sehingga dapat ditentukan penyesuaian/perbaikan
yang dibutuhkan. Skala dan tipe fasilitas wisata harus mencerminkan batas penggunaan yang dapat ditoleransi (limits of acceptable use). 7. Monitor dan Evaluasi Kegiatan monitor dan evaluasi pembangunan pariwisata berkelanjutan mencakup penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata. Pedoman atau alat-alat bantu yang dikembangkan tersebut harus meliputi skala nasional, regional dan lokal. 8. Akuntabilitas Perencanaan pariwisata harus memberi perhatian yang besar pada kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendapatan dan perbaikan kesehatan masyarakat lokal yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan pembangunan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara harus menjamin akuntabilitas serta memastikan bahwa sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan. 9. Pelatihan Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan bisnis, vocational dan profesional. Pelatihan sebaiknya meliputi topik tentang pariwisata berkelanjutan, manajemen perhotelan, serta topiktopik lain yang relevan. 10. Promosi Pembangunan pariwisata berkelanjutan juga meliputi promosi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter lansekap, sense of place, dan identitas masyarakat setempat. Kegiatan-kegiatan dan penggunaan lahan tersebut seharusnya bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan kepuasan bagi pengunjung.
BAB III PENUTUP 1. KESIMPULAN Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekagaraman hayati yang sangat tinggi yang berupa sumber daya alam yang berlimpah, baik di daratan, udara
maupun di perairan. Semua potensi tersebut mempunyai peranan yang sangat penting bagi pengembangan kepariwisataan, khususnya wisata alam. Sasaran tersebut di atas dapat tercapai melalui pengelolaan dan pengusahaan yang benar dan terkoordinasi, baik lintas sektoral maupun swasta yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan pariwisata berkelanjutan, misalnya kepariwisataan, pemerintah daerah, lingkungan hidup, dan lembaga swadaya masyarakat. Dalam pengembangan kegiatan pariwisata berkelanjutan terdapat dampak positif dan dampak negatif, baik dalam masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan alami.
3. SARAN Dengan ditulisnya makalah yang menjelaskan tentang “PARIWISATA BERKELANJUTAN” Semoga kita semua benar-benar memahami tentang apa seharusnya kita dapatkan. Sehingga, jika ada hak-hak yang belum kita dapatkan, kita bisa memperjuangkannya. Begitu juga sebaliknya, jika hak-hak sebagai perencanaan Pariwisata berkelanjutan, maka sepatutnya kita menjalankan kewajiban kita sebagai warga Negara. Dengan demikian, negeri ini akan maju dan penuh dengan keadilan, kemakmuran, aman dan sejahtera.
BLUE PRINT PENGEMBANGAN WISATA AGRO JAWA BARAT Potensi kegiatan pariwisata di Jawa Barat sangat ditunjang oleh perkembangan berbagai sektor terkait, salah satunya pertanian. Keindahan alam lahan pertanian dan perkebunan di Jawa Barat, dengan budaya pertanian, peternakan, perikanan dan lainnya, menjadikan pertanian sebagai salah satu daya tarik wisata yang biasa dikenal dengan wisata agro. Salah satu upaya untuk mendorong berkembangnya wisata agro adalah dengan menyusun Blue Print Pengmebangan Wisata Agro Jawa Barat. Penelitian ini berisi kebijakan umum wisata agro yang bertujuan untuk mengarahkan perkembangan pariwisata agro Jawa Barat, dan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pengembangan wisata agro yang lebih rinci di berbagai daerah di Jawa Barat maupun yang terkait, dan juga sektor terkair lainnya untuk mengoptimalkan pengembangan wisata agro secara berkelanjutan.
Konsep pengembangan pariwisata agro Jawa Barat mengacu pada konsep : GREEN AGROTOURISM, yang bermakna pengembangan pariwisata agro yang bermanfaat bagi pengembangan sektor pertanian maupun pariwisata, bermanfaat bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, wisatawan, maupun lingkungan secara berkelanjutan. Pada tahapan akhir studi ini berisi arahan pengembangan, berupaya mengembangkan kawasan wisata agro unggulan Provinsi Jawa Barat yang dimaksudkan untuk lebih memfokuskan pengembangan wisata agro di kawasan-kawasan tertentu yang memang memiliki keunggulan dari segi keunikan dan kekhasan daya tarik wisata agronya, aksesibilitas, kelengkapan sarana dan prasarananya, kesiapan pasar wisatawan, serta dukungan kebijakan yang terkait. Berdasarkan hasil studi, pengembangan perwilayahan dalam Blue Print Pengembangan Wisata Agro Jawa Barat ini menghasilkan tujuh kawasan unggulan pariwisata agro yang terdiri dari dua kelompok, yaitu : Kawasan Pengembangan Primer, meliputi : 1. Kawasan Pariwisata Agropolitan dan Perkebunan Teh Puncak 2. Kawasan Pariwisata Agro Kebun Strawberi Bandung Selatan 3. Kawasan Pariwisata Agro Minapolitan Pelabuhan Ratu Kawasan Pengembangan Sekunder, meliputi : 1. 2. 3. 4.
Kawasan Pariwisata Agro Kebun Nanas Subang Kawasan Pariwisata Agro Tanaman Holtikultura Majalengka-Kuningan Kawasan Pariwisata Agro Perikanan Laut Pangandaran Kawasan Pariwisata Agro Perkebunan Tebu Cirebon
Dengan demikian, kawasan pariwisata agro unggulan ini diharapkan dapat menjadi “show windows” produk pariwisata agro maupun produk agro unggulan Jawa Barat, yang dikembangkan berbasis masyarakat lokal dan berkelanjutan. Adapun kebijakan pengembangan pariwisata agro Jawa Barat yang dipaparkan dalam blue print ini mencakup kebijakan pengembangan destinasi pariwisata agro, pengembangan produk pariwisata agro, pengembangan pemasaran, serta pengembangan SDM dan kelembagaan.
