MAKALAH PENGARUH POLITIK TERHADAP PENETAPAN KEBIJAKAN KESEHATAN
DOSEN : Amin Subargus, SKM. M.Kes
Disusun oleh: Nama
: Ida Ayu Made Dyantari Ari Putri
NIM
: 14.07.1227
Kelas
: F /KM /V
KONSENTRASI SISTEM INFORMASI KESEHATAN&RM PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SURYA GLOBAL 2009
1
PENGARUH POLITIK TERHADAP PENETAPAN KEBIJAKAN KESEHATAN 1.1. PENDAHULUAN
Politik merupakan gejala yang tak terelakkan, senantiasa hadir di sekitar kita. Ia menstrukturkan kehidupan kita. Tetapi kajian tentang politik tidaklah semutlak prakteknya dalam kenyataan. Andaikata benar, ilmu politik “lebih ilmiah” daripada praktek politik dan nasib para pelaku yang berkuasa bukanlah semata-mata hasil kesempatan murni dan lelucon sejarah ketimbang politik dalam pengertian praktis. Kegiata Kegiatan n politik politik di Indone Indonesia sia dibang dibangun un denga dengan n susun susunan an yang yang sistem sistemati atis s sehingga menjamin tercapai dan terpeliharanya stabilitas politik. Pengaturan sistem kepartaian, kemampuannya untuk menarik dukungan dari lembaga legislatif, untuk mengendal mengendalikan ikan pemerintah pemerintahan an di daerah, daerah, menjaga menjaga keterpadu keterpaduan an elite pemerinta pemerintah, h, sert serta a
upay upayan anya ya
meny menyat atuk ukan an
bang bangsa sa
melal elalui ui
simb simbol ol-s -sim imbo boll
Panc Pancas asil ila a
dan dan
pembangunan di segala sektor, semuanya merupakan kegiatan berpolitik. Kegiatan polit politik ik
meru merupa paka kan n
kese keselu luru ruha han n
kegi kegiat atan an
yang yang
dila dilaku kuka kan n
berk berkait aitan an
deng dengan an
penyelenggaraan negara. Kebijak Kebijakan an keseha kesehatan tan merupa merupakan kan tindak tindakan an atau atau interv intervens ensii yang yang secara secara sengaj sengaja a dilaku dilakukan kan seoran seorang g aktor aktor dalam dalam hal ini pemeri pemerinta ntah, h, berke berkenaa naan n dengan dengan adanya masalah-masalah kesehatan tertentu yang sedang dihadapi. Visi dari kebijakan kesehatan yang telah dibuat pemerintah di Indonesia adalah Depart Departem emen en Keseh Kesehata atan n sebag sebagai ai pengge penggerak rak pemban pembangun gunan an keseha kesehatan tan menuj menuju u terwujudnya Indonesia Sehat. Sedangkan misi dari kebijakan tersebut yaitu: •
Memantapkan manajemen kesehatan yang dinamis dan akuntable
•
Meningkatkan kinerja dan mutu upaya kesehatan
•
Memberdayakan Memberdayakan masyarakat dan daerah
•
Melaksanakan pembangunan pembangunan kesehatan yang berskala nasional
2
1.2. PEMBAHASAN
Setelah mengetahui bagaimana sebenarnya politik dan kebijakan kesehatan tersebut maka pertanyaan saat ini, apakah ada kaitan antara kegiatan berpolitik dengan penentuan kebijakan dalam bidang kesehatan? Jawabannya tentu saja ada, karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya kegiatan kepemerintahan secara keseluruhan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara merupakan kegiatan politik politik termas termasuk uk juga juga dalam dalam bidang bidang keseha kesehatan tan,, yang yang dimana dimana orangorang-ora orang ng yang yang bekerja dalam pemerintahan merupakan wakil-wakil dari partai politik. Hal tersebut merupa merupakan kan pandan pandangan gan kelemb kelembaga agaan an pada pada konse konsep p politi politik. k. Sepert Sepertii kita kita ketahu ketahuii terdapat 5 konsep politik yaitu: •
Pandangan klasik
•
Kelembagaan
•
Kekuasaan
•
Fungsionalisme
•
Konflik Selain Selain itu pada pada konsep konsep fungsi fungsiona onalis lisme me dari dari kegiat kegiatan an politik politik terse tersebut but,, ilmu ilmu
politik sebagai kegiatan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan kebijaksanaan umum dalam penentuan penentuan kebijakan kebijakan publik bagi masyaraka masyarakatt luas, termasuk di dalamnya dalamnya adalah kebijakan kesehatan. Seperti yang dipetik pada UU kesehatan no 23 tahun 1992 pada Bab V yaitu Bab Bab tent tentan ang g tuga tugas s dan dan tang tanggu gung ng jawa jawab b yakn yaknii pada pada pasa pasal-p l-pas asal al yang yang akan akan dijabarkan di bawah ini: Pasal 6 Pemerintah bertugas mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan.
3
Pasal 7 Pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Pasal 8 Pemerintah bertugas menggerakkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan, dengan memperhatikan fungsi sosial sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu tetap terjamin. Pasal 9 Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Pada pasal terakhir pada Bab ini disebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab jawab untuk untuk meningka meningkatkan tkan derajat derajat kesehatan kesehatan masyarak masyarakat, at, dimana dimana upaya-upa upaya-upaya ya yang yang dilaku dilakukan kan pemeri pemerinta ntah h dalam dalam hal ini adalah adalah denga dengan n memb membuat uat kebijak kebijakanankebijakan kesehatan yang diwakilkan oleh menteri kesehatan lalu kebijakan tersebut disam disampai paikan kan kepada kepada presid presiden. en. Contoh Contohnya nya dalam dalam peneta penetapan pan anggar anggaran an untuk untuk kesehatan, menteri kesehatan mengajukan rancangan anggaran kepada presiden yang kemudian akan dibahas bersama DPR karena dalam penetapan Anggaran Belanja Negara DPR mempunyai wewenang dalam menyetujui maupun menolak terhadap rancangan yang diajukan tersebut. Cont Contoh oh lain lainny nya a adal adalah ah dala dalam m kebi kebija jaka kan n peme pemerin rinta tah h terh terhad adap ap pert pertam amba baha han n penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya yaitu dengan menggalangkan progra program m Kelua Keluarga rga Berenc Berencana ana (KB) (KB) dimana dimana masya masyarak rakat at dianju dianjurka rkan n agar agar hanya hanya mempunyai dua anak. Begitupula kebijakan kepada pegawai negeri sipil terhadap 4
program ini yakni pemerintah hanya menanggung Asuransi Kesehatan dari peserta Askes, istri peserta dan hanya dua anak , anak pertama dan kedua. Pemerintah merupakan lembaga politik yang resmi. Di mana ada asap, di situ ada api. Di mana ada pemerintah, di situ ada politik. Di mana ada politik, di situ ada kekuasaan Perta Pertany nyaa aann-pe pert rtan anya yaan an
sepe sepert rtii
:
”Apa ”Apaka kah h
keku kekuas asaa aan n
memp mempen enga garu ruhi hi
pembuatan kebijakan kesehatan” atau ”Apakah kebijakan kesehatan adalah sesuatu yang bersifat rasional atau politis” serta adakah kaitan antara kebijakan kesehatan dengan sistem politik di suatu negara?” menjadi bahasan penting dalam memahami sistem penetapan kebijakan, peran stakeholder atau aktor serta kotak hitam (black box) box) dalam dalam proses proses pengam pengambil bilan an keput keputusa usanny nnya a Penent Penentuan uan kebijak kebijakan an di bidang bidang kesehatan memang merupakan sebuah sistem yang tidak lepas dari keadaan di sekitarnya yaitu semua faktor-faktor sosial, politik, ekonomi, sejarah dan pengaruh fakt faktor or lain lainny nya. a. Sela Selain in itu itu komp kompon onen en,, pros proses es,, alok alokas asii sumb sumber er daya daya,, akto aktorr dan dan kekuasaa kekuasaan n merupaka merupakan n faktor faktor yang berperan pada penetapan penetapan kebijakan kebijakan sebagai sebagai sebuah sistem. Oleh Oleh kare karena na itu, itu, kebi kebija jaka kan n
yang yang diha dihasi silk lkan an merup erupak akan an prod produk uk dari dari
seran serangka gkaian ian intera interaks ksii elit elit kunci kunci dalam dalam setiap setiap detil detil proses proses pembua pembuatan tan kebij kebijaka akan n termas termasuk uk tariktarik-men menari arik k kepent kepenting ingan an antara antara aktor, aktor, intera interaksi ksi kekuas kekuasaan aan,, alokas alokasii sumber daya dan bargaining position di antara elit yang terlibat. Proses pembentukan kebijakan tidak dapat menghindar dari upaya individual atau kelompok tertentu yang berusaha mempengaruhi para pengambil keputusan agar suatu kebijakan dapat lebih menguntungkan pihaknya. Semua itu, merupakan manife manifesta stasi si dari dari kekuat kekuatan an politi politik k (power (power)) untuk untuk memper mempertah tahank ankan an stabil stabilitas itas dan kepe kepent ntin inga gan n masi masing ng-m -mas asin ing g akto aktor. r. Bahk Bahkan an tak tak jara jarang ng terj terjad adii pula pula inte interv rven ensi si kekuasaan dan tarik-menarik kepentingan politis dari pemegang kekuasaan atau aktor yang memiliki pengaruh dalam posisi politik.
5
1.3. PENUTUP
Jadi dari analisis tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa politik berp berpen enga garruh
dala alam
peneta netapa pan n
kebija bijak kan
keseh eseha atan tan
karen arena a
keg kegiata iatan n
kepem kepemeri erinta ntahan han secara secara keselu keseluruh ruhan an yang yang berkai berkaitan tan dengan dengan penyel penyeleng enggar garaa aan n negara merupakan kegiatan politik termasuk juga dalam bidang kesehatan, yang dimana orang-orang yang bekerja dalam pemerintahan merupakan wakil-wakil dari partai politik. Dapat Dapat diamb diambilil contoh contoh yaitu yaitu pada pada kebijak kebijakan an peneta penetapan pan anggar anggaran an belan belanja ja negara untuk sektor kesehatan, dikatakan kegiatan politik karena kebijakan tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan negara dalam hal ini pada sektor kesehatan. Namun Namun dewasa dewasa ini proses proses pembentu pembentukan kan kebijakan kebijakan tidak dapat dapat menghinda menghindarr dari upaya upaya indivi individua duall atau atau kelom kelompok pok terten tertentu tu yang yang berusa berusaha ha memp mempeng engaru aruhi hi para para pengambil keputusan agar suatu kebijakan dapat lebih menguntungkan pihaknya. Sehingga makna politik tersebut sudah semakin negatif karena terkadang kejam, licik, dan menghalalkan segala cara demi keuntungan pribadi.
6
DAFTAR PUSTAKA
•
Pengantarr Ilmu Politik Politik . Raja Syamsudd Syamsuddin, in, Nazaruddin Nazaruddin.. 1995. 1995. Penganta Rajawa wali li Pres Press s :
Jakarta •
Varma, S.P. 1995. Teori Politik Modern. Rajawali Press : Jakarta
•
http://www.fkm.unair.ac.id
•
http://www.fkm.undip.ac.id http://www.fkm.undip.ac.id
•
http://www.kebijakankesehatan.co.cc http://www.kebijakankesehatan.co.cc
•
http://www.lfip.org http://www.lfip.org
•
http://www.makalah.net http://www.makalah.net
•
http://www.phmovement.org http://www.phmovement.org
7
