Penetapan Kebijakan Akuntansi Kebijakan akuntansi merupakan kebijakan yang dirumuskan oleh badan pemerintah, yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Keuangan yang bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang memberikan cara dalam hal mengatur aktivitasaktivitas ekonomi, khususnya mengenai informasi keuangan. 1.
Pengertian Kebijakan Akuntansi
Pengertian kebijakan akuntansi menurut Elden S Hendriksen diterjemahkan oleh Marianus Sinaga (1996:109) mengatakan bahwa : “ Kebijakan akuntansi adalah proses pemilihan metode pelaporan, alternatif, sistem pengukuran dan teknik pengungkapan tertentu diantara semua yang mungkin tersedia untuk pelaporan keuangan oleh suatu perusahaan”. Sedangkan kebijakan akuntansi menurut Standar Akuntansi Keuangan (2002:1) adalah : “ Kebijakan akuntansi meliputi pilihan prinsip - prinsip, dasar - dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan
manajemen
untuk
penyusunan dan penyajian
laporan
keuangan”.Proses penetapan kebijakan ekonomi dan sosial dimana suatu kebijakan itu akan beroperasi. Sasaran pilihan kebijakan akuntansi yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi perusahaan industri secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan hasil operasi. Dengan demikian kebijakan akuntansi mempunyai peranan penting dalam membantu organisasi perusahaan industri dalam menjalankan kegiatannya, yaitu mencapai tujuan perusahaan dengan memperoleh pendapatan yang optimal guna kelangsungan hidup perusahaan. 2.
Tujuan Kebijakan Akuntansi
Penetapan kebijakan akuntansi menurut penetapan sasaran ("good"), penggunaan metode pengukuran, aturan pengungkapan dan bentuk penyajian saja tidak cukup sebagai sasaran, karena keputusan alternatif akan menimbulkan konsekuensi ekonomi dan sosial. Beberapa teori akuntansi dapat berfokus pada tujuan khusus, seperti pendapatan manajemen, akuntansi individu, pasar atau kelompok lain dimasyarakat. Namun demikian, kebijakan akuntansi nasional harus dipertimbangkan terhadap kesejahteraan sosial yang lebih luas, termasuk pendapatan
kelompok
tertentu
di masyarakat.
Faktor-faktor
lainnya
yang
harus
dipertimbangkan dalam bentuk kerangka kebijakan akuntansi hanyalah salah satu informasi keuangan bagi individu. Keputusan mengenai kebijakan akuntansi harus mempertimbangkan
sumber-sumber alternatif diluar akuntansi yang menyajikan informasi yang tersedia secara lebih efisien dan dengan biaya yang lebih rendah bagi perusahaan dan investor. Secara singkat tujuan kebijakan akuntansi berfokus pada para pemakai informasi keuangan. Akan tetapi hal ini hanya mungkin dilakukan melalui cara umum dengan menggunakan cara parsial dari teori - teori induktif deduktif atau dari analisa penelitian dalam bentuk pemrosesan informasi individu. Kesulitannya adalah bahwa pendapatan individu, badan (perusahaan) dan kelompok tidak dapat dikombinasikan untuk membentuk suatu pendapatan secara keseluruhan yang unik. Alternatifnya adalah memfokuskan tujuan kebijakan akuntansi pada konsekuensi yang menguntungkan dan merugikan ini bukanlah hal yang mudah, tetapi paling tidak penyeimbang. Ini menetapkan tujuan yang benar bagi penetapan kebijakan akuntansi. 3.
Pembuat Kebijakan Akuntansi
Teori akuntansi berkaitan erat dengan penyusunan kebijaksanaan akuntansi. Hubungan antara teori akuntansi dan proses penetapan standar harus dipahami dalam konteksnya yang luas. Kondisi ekonomi memiliki dampak terhadap faktor politik dan teori akuntansi. Demikian juga,faktor politik memiliki dampak terhadap teori akuntansi. Lingkungan akuntansi keuangan mempengaruhi proses penetapan kebijakan,yang pada akhirnya juga akan turut menentukan proses pelaporan keuangan. FASB dan SEC menjalankan fungsinya sebagai badan pembuat kebijakan dalam bidang akuntansi keuangan sekaligus penetapan standar. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan kebijakan akuntansi : 1. Kondisi Ekonomi Tingkat inflasi yang tinggi,terjadi pada tahun 1970 an dimana FASB mengharuskan pada perlunya pengungkapan atas informasi mengenai perubahan harga adalah salah satu contoh klasik dari kondisi ekonomi yang berimplikasi pada pembuatan kebijakan. 2. Faktor Politik Adapun yang dimaksud dengan faktor politik adalah pihak-pihak yang merupakan subjek dimana ketentuan dan berbagai regulasi dihasilkan. 3. Teori Akuntansi
Teori akuntansi dikembangkan dan disaring lewat sebuah proses riset akuntansi. Hasil riset utama berasal dari akuntan pendidik,kantor akuntan publik,dan sektor industri swasta. Standar dan pernyataan atau ketetapan lainnya yang dihasilkan oleh organisasi pembuat kebijakan akan diintegrasikan dan diterapkan dalam praktek pada tingkat organisasi. Kemudian sebelum laporan keuangan dihasilkan, auditor akan menjelaskan fungsinya sebagai fungsi pengendalian yaitu memastikan adanya kecocokan antara praktik akuntansi dengan berbagai ketentuan akuntansi yang ada. Setelah itu,barulah laporan keuangan yang telah diaudit ini akan diterbitkan dan disajikan kepada para pemakai (user). 4.
Konsekuensi Ekonomi Kebijakan Akuntansi
Stephen A. Zeff, seorang tokoh akuntansi yang paling persuasif berkaitan dengan konsekuensi ekonomi, mengenalkan konsep ini dalam artikelnya tahun 1978 yang berjudul “"The Rise of Economic Consequences"”. Zeff (1978) mendefinisikan "economic consequences" sebagai dampak kebijakan akuntansi terhadap perilaku pengambilan keputusan bisnis, pemerintah, dan kreditor. Esensi definisi tersebut adalah bahwa kebijakan akuntansi dapat mempengaruhi ("affec"t) keputusan nyata oleh manajer dan pihak lain, tidak hanya sekedar menggambarkan ("reflecting") hasil keputusan yang dibuat. Zeff mendokumentasikan beberapa contoh di Amerika Serikat dimana bisnis, asosiasi industri, dan pemerintah mencoba mempengaruhi, atau telah mempengaruhi, standar akuntansi yang disusun oleh Accounting Principles Board (APB) dan pendahulunya the Committee on Accounting Procedure (CAP). "Economic consequences "adalah konsep yang menyatakan bahwa, walaupun bertentangan dengan implikasi teori pasar modal efisien, pilihan kebijakan akuntansi dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Walaupun dengan implikasi kebijakan teori pasar modal efisien, tampak bahwa pilihan kebijakan akuntansi memiliki konsekuensi ekonomi bagi pemakai laporan keuangan, walaupun tidak secara langsung mempengaruhi aliran kas perusahaan. Esensi dari "economic consequences "adalah bahwa kebijakan akuntansi dan perubahan kebijakan akuntansi tersebut merupakan suatu permasalahan ("matter"), terutama permasalahan bagi manajemen. Akan tetapi, apabila hal tersebut merupakan permasalahan bagi manajemen, kebijakan akuntansi juga permasalahan bagi investor yang memiliki
perusahaan karena manajer dapat mengubah hasil operasi operasi perusahaan sesungguhnya dengan melakukan perubahan kebijakan akuntansi. "Economic consequences" muncul karena perusahaan melakukan kontrak seperti kompensasi eksekutif ("executive compensation") dan kontrak utang ("debt contract"). Kebijakan akuntansi yang digunakan dapat merupakan sumber informasi yang penting bagi investor. Manajer dapat menggunakan sumber informasi berupa pilihan kebijakan akuntansi yang dipilih sebagai signal tentang informasi dalam dari perusahaan. Teori pasar modal efisien gagal menjelaskan perilaku pasar. Berdasarkan teori pasar modal efisien, suatu perubahan akuntansi direaksi oleh pasar hanya apabila perubahan akuntansi tersebut berpengaruh terhadap arus kas perusahaan. Economic consequences diperlukan untuk mengetahui respon pasar atas perubahan kebijakan akuntansi walaupun perubahan kebijakan akuntansi tersebut tidak berpengaruh secara langsung terhadap arus kas. Karena itu, economic consequences merupakan salah satu anomali pasar modal efisien. Teori akuntansi positif ("Positive Accounting Theory"/PAT) adalah penjelasan terhadap adanya"economic consequences". Salah satu argumentasi menyatakan bahwa preferensi para manajer terhadap kebijakan akuntansi tertentu mungkin disebabkan oleh cara mereka melihat pengaruh kebijaka tersebut pada kepentingan mereka sendiri. 5.
Regulasi Akuntansi
5.1
Proses Regulasi
Proses pembuatan regulasi merupakan aktivitas politik meskipun dilakukan demi kepentingan publik. Namun tidak jelas lagi apa yang dimaksud dengan kepentingan publik karena kesejahteraan sosial sulit untuk diukur. Tidak mengejutkan bila self-interest yang lebih banyak dipakai dengan cara melakukan "lobby" atau koalisi demi kepentingan pribadi atau kelompok. Hal ini sejalan dengan dua teori regulasi yaitu "capture theory" dan "the life-cycle theory".Badan yang bertugas untuk membuat standar seharusnya mampu bersikap netral dan apolitical. Proses pembuatan standar yang baik adalah dilakukan secara terbuka dan demokratis dengan melibatkan pihak- pihak terkait yang mungkin terkena dampak dari regulasi tersebut untuk memberikan "feedback"-nya. Dapat dilihat dengan jelas bahwa proses pembuatan standar merupakan proses politik dimana berbagai macam lembaga melakukan lobby untuk mendapatkan posisi. Pembuat standar
seharusnya bersikap netral diantara kelompok yang bersaing sehingga mampu menyediakan informasi yang berkualitas, tapi pada kenyataannya pembuatan standar ini terkadang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lainnya. Kebijakan akuntansi tidak hanya masalah efisiensi ekonomi atau optimalisasi. Namun juga mempengaruhi distribusi pendapatan dan kemakmuran sehingga berpengaruh pada aspek social dan politik. FASB sangat sensitive mengenai isu "cost-benefit". Apakah penerapan standar dengan biaya yang tinggi itu mampu memberikan manfaat yang sepadan atau lebih besar. Untuk itu dilakukan studi mengenai dampak penerapan standar tersebut. Tapi sayangnya studi itu hanya difokuskan pada perusahaan, pemegang saham, dan analis keuangan. Pihak lain seperti kreditor, konsumen, pekerja, dan bahkan pemerintah tidak turut diperhitungkan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila pelaporan tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan ("Corporate Responsibility") tidak mendapat perhatian khusus. FASB memandang masalah "cost-benefit"terlalu sempit, terutama berfokus pada pasar modal. FASB kurang mempertimbangkan perusahaan kecil yang pasti merasa keberatan untuk menerapkan standar baru yang membutuhkan biaya yang besar. Studi lain memeriksa dampak kebijakan akuntansi dan perubahan harga saham. Pembuatan standar hanya berfokus pada area perusahaan dan pasar saham, serta memiliki aspek total biaya social dan manfaat pelaporan keuangan dan regulasi pelaporan keuangan yang sangat terbatas. 5.2
Pro dan Kontra Regulasi Akuntansi
5.2.1 Kontra Regulasi Akuntansi Argumen yang menentang adanya regulasi dalam pelaporan keuangan sebagian besar berkaitan dengan insentif bagi perusahaan untuk melaporkan informasi mengenai dirinya sendiri kepada pemilik dan pasar modal secara umum. Ada tiga argumen, yaitu : 1. Agency Theory Hubungan agen yang utama adalah hubungan antara manajemen dengan pemilik perusahaan. Tujuan manajemen dengan pemilik perusahaan seringkali tidak sejalan bahkan saling bertentangan. Pemilikk perusahaan berfokus pada maksimalisasi return investasi serta harga surat berharganya, sementara manajer memiliki jangkauan fokus economic interest (kompensasi) dan kebutuhan psikologis (prestis) yang lebih luas. Karena adanya pertentangan ini, pemilik
perusahaan terdorong untuk mengontrak manajer sedemikian rupa agar konflik dua pihak dapat ditekan. Akhirnya muncul cost untuk memonitor kontrak dengan manajemen sehingga mengurangi kompensasi yang diterima manajemen. Dengan demikian, manajemen terdorong untuk menjaga cost agar tetap rendah dengan tidak terlibat pertentangan dengan pemilik perusahaan. Meminimalkan cost monitoring merupakan satu insentif bagi manajemen untuk melaporkan hasil akuntansi secara reliable kepada pemilik. Sebab, manajemen dinilai berdasarkan seberapa baik laporan mereka, dan pelaporan yang baik akan meningkatkan reputasi manajer dan pada akhirnya manajer akan mendapatkan kompensasi yang lebih karena agency cost dapat ditekan (pemilik percaya pada hasil laporan manajer) 2. Signaling Theory Menurut signaling theory, kemampuan perusahaan untuk mendapatkan dana dari pasar modal akan meningkat jika pelaporan keuangan mereka baik. Selain itu, dengan secara “percaya diri” melaporkan pada pasar modal, cost of capital perusahaan tersebut akan lebih rendah karena ketidakpastian yang rendah, sehingga pada akhirnya resiko investasi dan rate of return akan lebih rendah. Di pasar modal, perusahaan yang memiliki performa baik akan memiliki insentif kuat untuk melaporkan hasilnya ke pasar modal. Karena adanya kompetisi di pasar modal, maka ini menjadi desakan bagi perusahaan lain untuk juga melaporkan hasil mereka. bagi perusahaan yang kinerjanya biasa-biasa, melaporkan hasil mereka berarti menghindarkan diri dari kesan buruk para investor karena perusahaan yang “tidak berani” melaporkan hasil mereka diasumsikan sebagai perusahaan yang kinerjanya buruk. Perusahaan yang hasil kerjanya memang sudah buruk juga dipaksa untuk melaporkan hasilnya untuk menjaga kredibilitas di mata investor. Perusahaan harus melaporkan hasilnya secara sukarela agar kredibilitasnya terjaga. Ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi citra perusahaan di pasar modal pada saat itu : •
Pengadopsian peraturan akuntansi. Perusahaan yang mengadopsi peraturan lebih cepat diasumsikan sebagai perusahaan yang baik.
•
Pemilihan metode akuntansi. Perusahaan yang memilih metode akuntansi yang menyebabkan laba akhir menjadi lebih kecil akan terlihat lebih kredibel.
3. Informasi yang tidak dilaporkan secara sukarela dapat diperoleh melalui private contracting Alasan ketiga, adanya asumsi bahwa setiap orang yang membutuhkan informasi tentang perusahaan dapat memperolehnya. Setiap orang dapat membeli informasi yang diperlukan jika kebetulan belumdapat diperoleh secara gratis di publik. Setiap orang juga dapat memoeroleh informasi dari pasar surat berharga, investors newsletter ataupun lewat perusahaan perantara. Dengan ini, alokasi sumber daya pembuatan informasi di pasar akan optimal. Pembuatan peraturan pengungkapan hasil kinerja perusahaan tidak lagi dibutuhkan. 5.2.2 Pro Regulasi Akuntansi Ada juga beberapa alasan yang mendukung dibuatknya regulasi untuk pelaporan keuangan perusahaan, diantaranya terkait : A. Adanya market failure B. Kemungkinan bahwa pasar bebas bertentangan dengan social goals C. Informasi yang ada di unregulated market tidak cukup comparable antar perusahaan
A. Market Failure I.
Perusahaan sebagai Pemasok Monopoli Suatu Informasi Perusahaan merupakan pemasok monopoli informasi tentang dirinya sendiri. Hal ini menyebabkan adanya pembuatan informasi yang terbatas serta adanya monopolistic pricing untuk mendapatkan informasi tersebut jika pasar tidak diatur. Adanya keharusan untuk melaporkan hasil kinerja perusahaan merupakan cost-effective method untuk memperoleh informasi khusus terkait perusahaan bagi siapapun yang membutuhkan. Dengan adanya keharusan ini, orang-orang tidak perlu mengeluarkan dana tambahan untuk memperoleh informasi yang sama dari perusahaan yang sama.
Bagi perusahaan penghasil informasi sendiri, biaya produksi relatif kecil karena sebagian besar informasi merupakan hasil dari sistem akuntansi internal perusahaan. Jika cost marginal pembuatan informasi kecil, maka social cost terkait mandatory financial reporting requirements juga kecil. II.
Kegagalan Pelaporan dan Audit Keuangan Standar akuntansi dan audit yang buruk, terlalu banyaknya fleksibilitas manajemen dalam memilih metode akuntansi dan kelalaian-kelalaian auditor menyebabkan munculnya kritik terhadap rendahnya kualitas pelaporan keuangan bahkan setelah diregulasi. Karena sistem pelaporan keuangan terbukti gagal melindungi kepentingan publik, maka lebih banyak regulasi yang lebih baik diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Regulasi akuntansi tidak dibuat untuk mencegah maupun mengeliminasi semua kecurangan dan kegagalan, namun diharapkan dapat mengurangi kecenderungan tidak terdeteksinya kecurangan dan kegagalan. Lagipula, pelaporan keuangan yang baik penting untuk membuat investor percaya pada keadilan pasar modal, mengingat sifat pasar keuangan yang kompetitif dapat membuat perusahaan membuat laporan yang misleading walaupun hanya untuk jangka pendek.
III.
Akuntansi Sebagai Barang Publik Barang publik (Public goods) merupakan barang yang sekali dibuat dapat dikonsumsi oleh siapapun tanpa mengurangi kesempatan bagi pengguna lain. Pada pasar bebas, barang ini underproduced sebab produsen tidak dapat menarik bayaran bagi para pemakai. Karena tidak ada insentif bagi produsen, perlu adanya intervensi berupa regulasi supaya produksi barang tersebut dapat tercukupi. Informasi akuntansi merupakan public goods. Perusahaan tidak akan memiliki insentif yang kuat untuk membuat dan menjual informasi akuntansi tentang dirinya sendiri. Karena kesempatan kontrak untuk mendapatkan informasi khusus perusahaan terbatas, berarti informasi akuntansi yang dihasilkan oleh unregulated market akan underproduced.
B. Social Goals Pelaporan keuangan perlu diregulasi, karena masyarakat ingin mencapai tujuan tertentu yang tidak tercapai oleh sistem pasar bebas. Yang pertama, information symmetry. Pasar saham
hanya akan adil jika semua investor potensial memiliki akses yang sama terhadap informasi. Misalnya, peraturan mengenai insider trading yang mencegah siapapun yang memiliki akses yang berbeda terkait informasi privat perusahaan mengambil keuntungan dari kondisi itu. Social goal yang kedua adalah comparability. Comparability mengacu pada reliabilitas laporan keuangan ketika membuat evaluasi menggunakan laporan keuangan pada basis interfirm. C. The Codificational Justification of Standard Setting Codification adalah pendekatan pragmatis untuk meningkatkan standar akuntansi dari waktu ke waktu. Fungsi ini muncul di lingkungan yang memiliki masalah agency theory, underproduction informasi akuntansi karena merupakan public goods, dan kurangnya comparability. Standar akuntansi yang dikembangkan di lingkungan codificational tidak perlu logis secara deduktif. Standar dievaluasi berasar apakah mereka mampu melaksanakan fungsi mereka dengan baik. Jika gagal,berarti harus diamandemen.
5.2.3 Comparing Regulated and Unregulated Markets Pro-regulated Market Kontra-regulated market Perusahaan merupakan pemasok Karena adanya tekanan kompetitif untuk monopolistik terhadap informasi akuntansi, mendapatkan sehingga lebih baik bagi masyarakat untuk perusahaan
dana memiliki
mewajibkan adanya pengungkapan secara mengungkapkan gratis daripada harus membayar informasi sukarela. yang sifatnya monopolistik itu.
insentif
informasinya
Perusahaan
monopolistik
daripasar
tidak
terhadap
modal, untuk secara
benar-benar informasi
akuntansinya karena investor selalu memiliki pilihan lain untuk berinvestasi. Perusahaan perlu mengungkapkan hasil mereka secara Cuma-Cuma untuk menurunkan cost of capital mereka. Sifat pasar modal yang kompetitif justru Ada juga masalah yang muncul karena menginsentif perusahaan untuk memberi pelaporan keuangan diregulasi, terutama
laporan yang misleading walaupun untuk terkait fungsi audit. Lagipula, dalam proses jangka pendek. Ini berarti juga, pemilik pembuatan standar sendiri juga ada tekanan, perusahaan
tidak
mengembangkan yang masih menjadi bahan pembicaraan
mekanisme yang baik untuk memonitor profesi akuntansi sampai sekarang. kontrak agensi dengan menajer. Kewajiban
pelaporan
disukai
oleh Informasi yang tidak dingkapkan secara
masyarakat karena menciptakan keadilan sukarela
dapat
didapat
melalui
private
dalam pasar modal (pengguna dapat saling contracting. bertukar informasi)
5.3
Ketidaksempurnaan Regulasi Akuntansi
Peraturan akuntansi dapat dibenarkan jika ada market failure atau jika hasil pasar bebas tidak cocok dengan social goals. Namun, ada paradoks peraturan; peraturan akuntansi tidak dapat memberikan solusi yang optimal untuk masalah-masalah tertentu dalam pelaporan keuangan. Tidak mungkin untuk menciptakan peraturan yang akan memaksimalkan kesejahteraan sosial. Selain itu, sulit untuk benar-benar mengevaluasi benefit regulasi akuntansi karena tidak ada peraturan yang dapat dibandingkan di regulated market. Juga tidak mungkin mengetahui apakah peraturan akuntansi menghasilkan kualitas dan kuantitas yang maksimal bagi pelaporan keuangan. Paradoks kedua, menurut ekonom, justru public goods yang dihasilkan di regulated market overproduced. Alasannya, permintaan lebih tinggi dari yang terjadi pada situasi pasar karena public goods yang dihasilkan dibawah adanya peraturan adalah barang gratis. Selain itu, karena accounting information adalah public goods, ada kemungkinan terjadinya transfer kekayaan antara bukan pengguna kepada pengguna informasi akuntansi kerena pengguna menerima keuntungan dari peraturan akuntansi yang gratis tersebut, sementara non-user secara implisit menanggung biaya pembuatan. Menurut capture theory dan life cycle theory, kelompok yang akan diatur oleh suatu peraturan akan menggunakan proses pembuatan peraturan tersebut untuk menunjukkan kepentingannya. Nantinya peraturan akan menjadi instrumen untuk melindungi kelompok yang diatur. Memang sulit bagi pembuat peraturan untuk benar-benar independen karena
keberlangsungan agensi pengatur bergantung pada bagaimana peraturan tersebut diterima oleh kelompok yang diatur. Karena tidak mungkin juga untuk menuruti kepentingan semua pihak, seringkali yang terjadi peraturan tersebut hanya melindungi kelompok yang diatur dari persaingan. 6.
Behavior of Companies, Auditors, and Free Riders
Manajemen memiliki respon yang berbeda-beda terhadap pembuatan peraturan, sebab peraturan yang akan dibuat tersebut bisa jadi mempengaruhi perusahaan atau bahkan manajer itu sendiri. Ada yang mendukung peraturan yang akan meningkatkan laba yang dilaporkan dan merespon negatif peraturan yang akan mengurangi laba, namun ada juga perusahaanperusahaan besar yang mendukung pembuatan peraturan akuntansi yang sebenarnya akan mengurangi laba yang dilaporkan untuk meminimalkan political cost. Auditor cenderung mendukung pembuatan peraturan yang mengurangi resiko audit dan menentang pembuatan peraturan yang dapat memperluas fungsi audit ke area-area subjektif masalah yang lebih serius lagi adalah terkait perekrutan auditor oleh auditee. KAP menjadi “pengacara” bagi auditee dalam kontrak konsultasi manajemen sehingga memperkecil fee audit. Pemecahan masalah ini adalah dengan pembuatan financial statement insurances yang diusulkan oleh Ronen. Sedangkan terkait free riders seperti financial analyst, mereka seringkali memiliki motivasi besar untuk meminta informasi akuntansi baru yang dapat mereka masukkan ke dalam investment research dan newsletters. Mereka dapat menyebabkan overproduction, padahal mereka sebenarnya tidak terlalu terpengaruh oleh adanya praturan akuntansi. 7.
Mengelola Kebijakan Akuntansi
Dari penjelasan yang sudah dijabarkan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa poin tentang penetapan standar akuntansi, yaitu: • Informasi akuntansi hanyalah salah asatu sumber informasi keuangan bagi individu dan pasar. Kebijakan akuntansi harus memperhitngkan sumber-sumber alternatif ini dan mengizinkan sumber-sumber non-akuntansi menyediakan informasi jika hal itu lebih efisien dan biayanya lebih rendah bagi perusahaan dan investor bila digabungkan • Kebijakan akuntansi tidak dapat dibatasi pada penentuan metode pengukuran, aturan pengungkapan, serta bentuk penyajian, karena adanya konsekuensi-konsekuensi ekonomi
dan sosial yang berkaitan dengan keputusan-keputusan alternatif. Kebijakan akuntansi harus memperhitungkan biaya dan manfaat informasi keuangan, baik yang langsung maupun yang tidak langsung • Kebijakan akuntansi tidak bisa dibatasi pada kelompok-kelompok tertentu. Walaupun mungkin sulit, kebijakan akuntansi nasional harus memperhitungkan kesejahteraan sosial yang lebih luas.
