PENGARUH PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP PENGAMANAN ASET DAERAH
(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo)
Oleh: IRA WATY ABAS NIM: 921409044 JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ABSTRAK Ira Waty Abas, 921 409 044. 2013. Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo). Gorontalo) . Skripsi Program Studi S1 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Negeri Gorontalo, dibawah bimbingan Bapak Sahmin Noholo, SE, MM dan dan Ibu Hj. Valentina Monoarfa SE, MM.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengirimkan kuesioner kepada pegawai bendahara barang dan kepala bagian diatas bendahara barang. Jumlah sampel dari penelitian ini adalah sebanyak 40 Responden yang tersebar di 20 SKPD. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas (independen) adalah pengelolaan barang milik daerah (X) dan variabel terikatnya (dependen) adalah pengamanan aset daerah (Y). Data yang dianalisis dengan menggunakan regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah terhadap pengamanan aset berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien determinasi sebesar 24,1%. Sedangkan pengaruh variabel lain terhadap pengamanan aset mencapai 75,9%. Dari hasil ini terlihat bahwa meskipun pengelolaan barang milik daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengamanan aset daerah namun besar pengaruhnya relatif masih rendah. Dengan kata lain keberhasilan upaya pengamanan aset daerah di Kabupaten Gorontalo lebih banyak ditentukan oleh faktor lain selain manajemen pengelolaan aset yang telah dilakukan selama ini. Kata Kunci: Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengamanan Aset Daerah.
PENDAHULUAN
Sejak diberlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1991 yang disempurnakan dengan Undang-Undang 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mengalami perubahan fundamental dalam hubungan tata pemerintahan sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan besar dalam upaya mewujudkan Good Governance. Sejalan dengan upaya perwujudan otonomi daerah dan Good Governance, maka harus memperhatikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungawaban pemerintah daerah yang berhasil maupun yang mengalami kegagalan dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks birokrasi pemerintah, akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi bersangkutan. Manajemen suatu organisasi apapun dikatakan akuntabel apabila dalam pelaksanaan kegiatannya telah menentukan tujuan (Goal) yang tepat, mengembangkan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, menerapkan pemakaian standar serta mengembangkan standar organisasi dan operasi searah efektif dan efisien (Darise. 2009. Hal:19). Manajemen pemerintahan yang efektif sangat dibutuhkan agar berbagai urusan pemerintahan dilimpahkan kewenangannya kepada daerah dan dapat terselenggara secara maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik. Salah satu contohnya adalah terjadinya pelimpahan kewenangan dalam hal pengelolaan aset negara (pemerintah) yang semulanya banyak ditangani oleh pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Dengan pelimpahan kewenangan tersebut
pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam
pengelolaan aset negara Aset tetap atau barang milik daerah merupakan salah satu faktor yang paling strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada umumnya, nilai aset tetap daerah merupakan nilai yang paling besar dibandingkan dengan akun lain
pada laporan keuangan. Keberadaan aset tetap sangat mempengaruhi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, sistem pengendalian intern atas manajemen/pengelolaan aset tetap daerah harus handal untuk mencegah penyimpangan yang dapat merugikan keuangan daerah (BPK RI, 2010). Aset tetap/barang milik daerah memiliki fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah bukan hal yang mudah sering kali terdapat berbagai persoalan aset daerah. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pengecualian kewajaran atas nilai aset pemerintah daerah dalam opini BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam pengelolaan aset sehingga laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari BPK menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan aset. Pengelolaan aset Pemerintah Daerah perlu memiliki sistem manajemen yang efektif
dan handal sebagai alat
untuk melakukan perencanaan,
pelaksanaan/pengelolaan, dan sistem pengawasannya. Adanya perencanaan, pelaksanaan dan sistem pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dari peraturan yang berlaku dalam setiap tahapan pengelolaan barang milik daerah dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Di dalam laporan keuangan (neraca) berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap, maupun aset lainnya. Oleh karena itu Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap barang milik daerah. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian atas barang milik daerah. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah
di
dalam
perencanaan
pengadaan,
pemeliharaan,
maupun
penghapusan. Berdasarkan data di atas, pengelolaan barang milik daerah merupakan suatu yang harus dilaksanakan dengan baik agar dapat memberikan gambaran tentang kekayaan daerah, adanya kejelasan status kepemilikan, pengamanan
barang daerah, peningkatan PAD daerah dengan pemanfaatan aset daerah yang ada, serta dapat digunakan untuk dasar penyusunan laporan keuangan. Dengan beberapa fakta yang terjadi maka sangatlah tepat jika pemerintah mengambil kebijakan dengan menetapkan beberapa regulasi yang salah satu diantaranya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 (Permendagri no.17 tahun 2007) sehingga diharapkan dapat memperbaiki/ menyempurnakan administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang ada saat ini.
Dimana regulasi seperti ini diharapkan juga akan berpengaruh
terhadap pengamanan aset daerah yang nantinya berdampak pula terhadap mata anggaran untuk penambahan asset daerah pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang ditentukan dari Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) dapat dikurangi mengingat barang milik daerah yang lama masih layak untuk dipergunakan oleh masyarakat sebagai efek dari pengelolaan yang baik yang masih merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji besar pengaruh pengelolaan barang milik daerah terhadap pengamanan asset daerah pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Dalam pengelolaan barang milik daerah, pemerintah harus mengelolahnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pengelolaan aset daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Menurut Permendagri No. 17 tahun 2007, Pengelolaan barang milik daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi: Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; Pengadaan; Penerimaan, penyimpanan
dan
penyaluran;
Penggunaan;
Penatausahaan;
Pemafaatan;
Pengamanan dan pemeliharaan; Penilaian; Penghapusan; Pemindahtanganan; Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; Pembiayaan; dan Tuntutan ganti rugi. Sedangkan barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lain yang sah.
Penatausahaan barang milik daerah meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah (Nurlan Darise, 2010; 250). Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang memilik daerah. Pembukuan/Pencatatan merupakan proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah. Pelaporan merupakan proses penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pembukuan.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada 20 SKPD yang berada pada pemerintah kabupaten gorontalo, dengan waktu penelitian dilaksanakan selama bulan April sampai dengan bulan Juni 2013. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kuantitatif, yakni menganalisis dan untuk mengetahui adanya pengaruh atara variabel X (Pengelolaan Barang Milik Daerah) dengan variabel Y (Pengamanan Aset Daerah) di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo. Rancangan penelitian yang akan digunakan adalah metode survei Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Jenis penelitian ini adalah penelitian assosiatif kausal yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan yang bersifat sebab akibat
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa terbukti terdapat pengaruh pengelolaan barang milik daerah terhadap pengamanan aset daerah yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis diketahui nilai t
hitung untuk
variabel pengelolaan barang milik
daerah adalah sebesar 3,469. Sedangkan nilai t
tabel
pada tingkat signfikansi 5%
dan derajat bebas 38 sebesar 2,024. Jika dibandingkan dengan nilai t diperoleh maka nilai t
hitung yang
hitung yang
diperoleh masih jauh lebih besar dari nilai t
tabel
sehingga dapat dikatakan Terdapat pengaruh dari pengelolaan barang milik daerah terhadap pengamanan aset pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo . Sedangkan pengaruh pengelolaan barang milik daerah terhadap upaya pengamanan aset adalah sebesar 24,1%. Sedangkan pengaruh variabel lain terhadap pengamanan aset mencapai 75,9%. Dari hasil ini terlihat bahwa meskipun pengelolaan barang milik daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengamanan aset daerah namun besar pengaruhnya relatif masih rendah. Dengan kata lain keberhasilan upaya pengamanan aset daerah di Kabupaten Gorontalo lebih banyak ditentukan oleh faktor lain selain manajemen pengelolaan aset yang telah dilakukan selama ini. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Mizan (2008) dengan judul yang sama pengaruh pengelolaan barang milik daerah pada Kabupaten Deli Sendang terhadap pengamanan aset daerah berpengaruh positif dan signifikan. Hasil ini dapat dikatakan berpengaruh positif karena dengan meningkatkan Pengelolaan barang Milik daerah maka akan meningkatkan keberhasilan Pengamanan Aset Daerah. Yang mana apabila pengelolaan terhadap barang milik daerah dilakukan dengan baik maka dalam menyiapkan data-data yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan akan menjadi lebih efektif dan efisien dengan tersedianya daftar inventarisasi barang milik daerah beserta daftar pelaporan setiap penggunaannya. Berdasarkan dari penelitian sebelumnya peningkatkan inventarisasi dan pelaporan dan pembukuan bertujuan untuk mendapatkan sistem informasi yang akurat dalam pengelolaan barang milik daerahnya maka ini akan membantu konsultan untuk menyusun laporan keuangan, serta ini akan membawa dampak pula kepada kualitas laporan keuangan pemerintah yang lebih efektif dan efisien. Dengan meningkatnya sistem inventarisasi dan pelaporan terhadap barang milik daerah, maka tingkat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan menjadi lebih reliable mengingat jumlah aset yang terdaftar benar-benar menggambarkan jumlah yang sebenarnya sebagai akibat dari tindakan pengamanan yang efisien dan efektif di lingkungan aktivitas pemerintahan. Dalam kaitannya dengan pengamanan aset daerah, hasil analisis menunjukkan terdapat pengaruh yang positif dari pengelolaan barang milik daerah
terhadap upaya pengamanan aset daerah. Hasil analisis secara statistika baik secara keseluruhan maupun parsial menunjukkan pengaruh yang signfikan dari pengelolaan aset yang telah dilakukan oleh SKPD di lingkup Kabupaten Gorontalo terhadap upaya pengamanan aset daerah. Hasil ini membuktikan bahwa jika manajemen pengelolaan aset daerah dapat ditingkatkan maka peluang akan terjadinya penyalahgunaan aset daerah untuk hal-hal yang tidak sesuai dapat lebih mudah dihindari. Hal hal yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten gorontalo yang berkaitan dengan pengamanan aset daerah yaitu dengan dilakukannya inventaris aset, dimana secara keseluruhan barang milik daerah diperiksa dengan teliti dan dicatat dalam kartu KIR serta melengkapi bukti-bukti kepemilikan atas aset yang bermasalah. Salah satu upaya lain dalam pengamanan aset daerah yaitu diadakannya pertemuan setiap bulannya untuk setiap pengurus barang setiap SKPD pada pemerintah
kabupaten
gorontalo.
Pertemuan
tersebut
diadakan
untuk
merekonsiliasi atau menyampaikan hal-hal dalam pengelolaan barang milik daerah.
SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengelolaan barang milik daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pengamanan aset daerah di Pemda Kabupaten Gorontalo. Hal ini diperoleh dari hasil uji t dengan nilai t sebesar 3,469 dengan tingkat signifikan 5% dan derajat bebas 38 sebesar 2,024. Jadi semakin baik Pengelolaan barang milik daerah maka pengamanan aset juga akan semakin baik pula. Nilai koefisien determinasi atau R square diperoleh sebesar 0,241. Nilai R 2 sebesar 0,241 atau 24,1% berarti pengelolaan barang milik daerah baik dapat mengamankan aset daerah namun besar pengaruhnya masih relatif rendah dan sisanya 75,9% dipengaruhi oleh variabel/ faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dengan kata lain keberhasilan upaya pengamanan aset daerah di Kabupaten Gorontalo lebih
banyak ditentukan oleh faktor lain selain manajemen pengelolaan aset yang telah dilakukan selama ini.
SARAN
Pengamanan aset atas pengelolaan barang milik daerah pada Kabupaten Gorontalo sudah baik terutama pada indikator yang mempunyai pengaruh, memberikan alasan logis dalam penambahan asset daerah pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang ditentukan dari Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) dapat dikurangi mengingat barang milik daerah yang lama masih layak untuk dipergunakan oleh masyarakat. Namum ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan terutama indikator tentang inventarisasi dan pelaporan dimana penilaian responden relatif sama. Skor pencapaian untuk keduanya berkisar di 76% menunjukkan penilaian responden terhadap mekanisme inventarisasi barang milik daerah serta mekanisme pelaporan hasil inventarisasi dan pembukuan sudah cukup baik. berdasarkan hasil persentase tersebut, tentu ini menjadi fokus perhatian bagi pihak SKPD untuk dapat meningkatkan lagi pengelolaan barang milik daerah khususnya pada kedua indikator tersebut. Disarankan kepada pihak yang terkait dengan tetap mempertahankan dan meningkatkan pengamanan aset daerah sehingga pengelolaan barang milik daerah yang telah terlaksana dengan baik oleh setiap SKPD dapat lebih baik lagi dimasa yang akan datang, untuk meningkatlkan efektifitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Mengingat hasil penelitian bahwa pengelolaan barang milik daerah mempunyai pengaruh terhadap pengamanan aset daerah maka perlu adanya peningkatan yang lebih dalam inventarisasi, pembukuan dan pelaporan
untuk
meningkatkan informasi antar bagian yang ada pada setiap SKPD. Hal ini sangat penting karena akan memberikan dampak baik untuk keberhasilan pengamanan aset daerah. Dan dengan meningkatnya sistem inventarisasi, pembukuan dan pelaporan terhadap BMD tersebut, maka tingkat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan menjadi lebih reliable mengingat jumlah aset yang terdaftar benar-benar menggambarkan jumlah yang sebenarnya sebagai akibat dari tindakan pengamanan yang efisien dan efektif di lingkungan aktivitas Pemerintah
Kabupaten Gorontalo. Untuk lebih memperkuat hasil analisis diharapkan agar peneliti selanjutnya perlu menambah jumlah sampel yang diteliti.
DAFTAR PUSTAKA
Andriany, Ayu. 2009. Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Aset Daerah pada Pemerintahan Kota Medan. Skripsi, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia , Perwakilan BPK-RI. 2012. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2011 . Barata, Atep Adya dan Bambang Trihartanto. 2005. Perbedaharaan dan Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo. Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: PT. Indeks Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi, Salemba Empat. Jakarta. ___________. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat Kamus Bahas indonesia 2007 Mardalis, 2006. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal . Cetakan Kedelapan, Bumi Aksara, Jakarta. Mardiasmo. 2002. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Kedua . Yogyakarta: Andi Mulyadi. 2008. Sistem Akuntansi. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat Putra, Ardiansyah. 2012. Analisis Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, , Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Soralangun . Tesis, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
_______________. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. _______________. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah. 2010. Metode Penelitian. Yogyakarta: CV. Andi Offset. Simamora, Fitryani Mr. 2011. Pengaruh Penatausahaan dan penertiban barang milik daerah terhadap barang milik daerah pada pemerintahan kabupaten langkat. Skripsi, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan. Siregar, Mizan Ahmad, 2008. “Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Pengamanan Aset Daerah Pada Kabupaten Deli Serdang”, Skripsi, Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan. Sugiono, 2006. Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Kedelapan. Bandung: CV. Alfabet Umar, Husein. 2011. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
