Makalah ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Profesi Pendidikan Dosen: Yuna Mampuni. R, S.Pd.,MM.MPd.
disusun oleh: 1. Imas Sari Rukmana . &pa 'hodijah ). *lfah+antika
! "11#$##$1% D "11#$##(% D "11#$##$%
PR-R/M S0*DI /2/S/ I3RIS 4/'*50/S '&*R*/3 D/3 I5M* P&3DIDI'/3 *3I6&RSI0/S S+/D/Y/ *3*3 7/0I '-0/ !IR&-3 #18
KATA PENG PENGANTAR ANTAR
Puji s9ukur kami panjatkan kepada /llah S.+.0 atas limpahan karunia, rahmat, serta petunjuk39a sehingga penulis dapat men9elesaikan pen9usunan makalah ini untuk mata kuliah PR-4&SI P&3DIDI'/3 dengan judul: ;Pengaruh Dana -S terhadap Peningkatan Mutu Pendididkan<. 0idak lupa kami u=apkan terimakasih 9ang sebesarbesarn9a kepada 9ang terhormat : 1. Ibu Yuna Yuna Mumpuni Raha9u, S.Pd.,M.M.Pd. selaku dosen pembimbing pembuatan makalah. . Semua pihak 9ang telah membantu kami men9usun makalah ini. Penulis men9adari bah>a makalah ini masih jauh dari sempurna dan masih ban9ak kekurangan. -leh karena itu, kritik dan saran 9ang sifatn9a membangun sangat diharapkan oleh penulis. 0erlepas dari segala kekurangan, penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pihakpihak 9ang memerlukan.
!irebon, Mei #18
Pen9usun
DAFTAR ISI
'/0 '/0/ P&3/30 P&3/30/R /R..... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ......... .......... ........ ...
i
D/40/R D/40/R ISI....... ISI............ .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ....
ii
/ I P&D/2*5*/3 1.1 5atar elakang... elakang........ .......... .......... .......... .......... .......... ......... ......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ....
1
1. Rumusa Rumusan n Masalah Masalah... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...
1.) 0ujuan. 0ujuan...... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ....
/ II 5/3D/S/3 0&-RI .1 1. . ). 8. @. $. .
Dana -S Definisi Dana -S............................................ -S...................................................... .......... 0ujuan Dana antuan -perasional Sekolah................ Penggunaan Dana antuan -perasional Sekolah........ 5andasan 2ukum -S???????????????????. Manfaat -S dalam pen9elenggaraan pendidikan?. 'onsep antuan -perasional Sekolah??????. Penga>asan, Pemeriksaan, dan Sanksi Dana antuan -perasional Sekolah............................................ Sekolah.................................................... ........ . Mutu Pendidikan 1. Pengertian Mutu Pendidikan....................................... Pendidikan.......................................... ... . Perkembangan Mutu Pendidikan di Indonesia....................... Indonesia.............................................. .............................................. .......................... ... ). Strategi peningkatan Mutu Pendidikan.......................... 8. Manajemen sekolah sebagai upa9a peningkatan Mutu @.
Pendidikan???????????......................... Pengaruh Dana -S terhadap Mutu Pendidikan diIndonesia???????????????? / III P&M/2/S/3 / I6 P&3*0*P 8.1 Simpulan........................................ Simpulan............................................................... .................................... ............. 8. Saran............................................. Saran.................................................................... ......................................... .................. D/40/R P*S0/'/
BAB I PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
Meningkatn9 Meningkatn9aa kebutuhan kebutuhan dalam bidang bidang pendidikan pendidikan telah mendorong mendorong pemerintah Indonesia Indonesia untuk untuk men9alurkan men9alurkan berbagai bantuan bantuan demi keberlangsun keberlangsungan gan pen9elengg pen9elenggaraan araan pendidikan di Indonesia, salah satun9a adalah dana antuan -perasional Sekolah "-S%.Dana bantuan operasional Sekolah "-S% ini merupakan dana bantuan pemerintah di bidang pendidikan 9ang diperuntukkan bagi setiap sekolah tingkat dasar di Indonesia dengan tujuan untuk meminimalisasi beban bia9a pendidikan demi tuntasn9a program ;+ajib belajar sembilan sembilan tahun 9ang bermutu.<erkaita bermutu.<erkaitan n dengan dengan ini, se=ara khusus khusus seluruh seluruh sis>a miskin di tingkat tingkat pendidikan pendidikan dasar negeri maupun maupun sekolah s>asta bebas dari beban bia9a operasional operasional sekolah. Yaitu seluruh sis>a di Sekolah Dasar "SD% dan Sekolah Menengah Pertama "SMP% negeri 9ang dibebaskan dari bia9a operasional sekolah, ke=uali Rintisan Sekolah ertaraf Internasional "RSI% dan Sekolah ertaraf Internasional "SI%. Salah satu indikator penuntasan program +ajib elajar A 0ahun dapat diukur dengan /ngka /ngka Partisipasi Partisipasi 'asar "/P'% SD dan SMP. SMP. Pada tahun ##@ /P' SD telah men=apai 11@B, sedangkan SMP pada tahun ##A telah men=apai A(,11B, sehingga program >ajar A tahun telah tuntas tahun lebih a>al dari target deklarasi &du=ation 4or /ll "&4/% "&4/% di Dakar. Program antuan -perasional Sekolah "-S% 9ang dimulai sejak bulan 7uli ##@, telah berperan se=ara signifikan dalam per=epatan per=e patan pen=apaian program >ajar A tahun. ta hun. -leh karena itu, itu, mulai mulai tahun tahun ##A ##A pemerin pemerintah tah telah telah melaku melakukan kan peruba perubahan han tujuan tujuan,, pendek pendekata atan n dan orientasi program -S, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas.3amun dengan adan9a kebijakan dana -S ini bukan berarti turut berhentin9a permasalahan pendidikan di Indonesia, Indonesia, dalam ken9ataan ken9ataan 9ang terjadi, terjadi, masih dapat kita temukan temukan berbagai berbagai kendala kendala dalam pen9aluran dan realisasi dana -S. erbagai masalah mun=ul terkait dengan adan9a adan9a berbagai kasus pen9ele>engan dana -S, dan mengenai ketidakefektifan pengelolan dana -S oleh pemerintah. 0erkadang sistem 9ang diterapkan oleh pemerintah Indonesia terkait dana -S ini pun turut menjadi bumerang dan sering mnghadirkan berbagai masalah baru. Pada tahun #1 Dana antuan -perasional Sekolah "-S% mengalami perubahan mekanisme pen9aluran dan. Pada tahun anggaran #11 pen9aluran dana -S dilakukan dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah daerah kabupa kabupaten tenCko Ckota ta dalam dalam bentuk bentuk Dana Dana Pen9esua Pen9esuaian ian untuk untuk antua antuan n -perasi -perasiona onall Sekolah, mulai tahun anggaran #1 dana -S disalurkan dengan mekanisme 9ang sama tetapi melalui pemerintah proinsi.Selain itu pun pribadi dan buda9a manusia Indonesia juga ikut member pengaruh terhadap pen9ele>engan dan ketidakefektifan pengelolaan dana -S di Indone Indonesia. sia. *ntuk *ntuk itu kami kami berusah berusahaa mempel mempelajar ajarii tentan tentang g dana dana antua antuan n -perasi -perasiona onall
Sekolah "-S% ini serta men=ari setiap kendala dan kasus 9ang terkait untuk berusaha men=ari solusi dari setiap kendalakendala tersebut. antuan -perasional Sekolah "-S% juga merupakan pengembangan lebih lajut dari Program 7aring Pengaman Sosial "7PS% idang Pendidikan, 9ang dilaksanakan pemerintah pada kurun 1AA(##), dan Program 'ompensasi Pengurangan Subsidi M 9ang dilaksanakan dalam kurun ##)##@. -S dimaksudkan sebagai subsidi bia9a operasional sekolah kepada semua peserta didik >ajib belajar, 9ang untuk tahun ##A jumlahn9a men=apai $.($$.AA sis>a sekolah dasar, 9ang disalurkan melalui satuan pendidikan. Dengan Program -S, satuan pendidikan diharapkan tidak lagi memungut bia9a operasional sekolah kepada peserta didik, terutama mereka 9ang miskin. Pendidikan merupakan salah satu kun=i penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah dan jangka panjang. 3amun, sampai dengan saat ini masih ban9ak orang miskin 9ang memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh pendidikan bermutu, hal ini disebabkan antara lain karena mahaln9a bia9apendidikan. Disisi lain, *ndang*ndang 3omor # 0ahun ##) tentang Sistem Pendidikan 3asional mengamanatkan bah>a setiap >arga negara berusia 1@ tahun >ajib mengikuti pendidikan dasar, 9ang dikenal dengan Program +ajib elajar Pendidikan Dasar Sembilan 0ahun. 'onsekuensi dari hal tersebut maka pemerintah >ajib memberikan la9anan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar "SDCMI dan SMPCMts serta satuan pendidikan 9ang sederajat%. 1.2 Rumusan asala!
1. Mengapaada Dana -SEE . Mengapa Dana -S seringtidaktepatsasaranE 1." Tu#uan 0ujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pengertian dan landasanlandasan umum
program dana antuan -perasional Sekolah "-S%, agar dapat memahami kondisikondisi dunia pendidikan khususn9a di tingkat dasar, mempelajari kasuskasus 9ang terjadi di dunia pendidikan 9ang mun=ul di lapangan, serta mengetahui mutu pendidikan di Indonesia.
BAB II LANDASAN TE$RI
2.1
Dana B$S 1. De%&n&s& Dana B$S
antuan -perasional Sekolah "-S% adalah program pemerintah 9ang pada dasarn9a adalah untuk pen9ediaan pendanaan bia9a operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program >ajib belajar. 3amun demikian, ada beberapa jenis pembia9aan inestasi dan personalia 9ang diperbolehkan dibia9ai dengan dana -S. Menurut Peraturan Mendiknas nomor $A 0ahun ##A, standar bia9a operasi nonpersonalia adalah standar bia9a 9ang diperlukan untuk membia9ai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 "satu% tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan se=ara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar 3asional Pendidikan. Menurut PP 8( tahun ##( tentang Pendanaan Pendidikan, bia9a nonpersonalia adalah bia9a untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan bia9a tak langsung berupa da9a, air, jasa, telekomnikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. 3amun demikian, ada beberapa jenis pembia9aan inestasi dan personalia 9ang diperbolehkan dibia9ai dengan dana -S.Dalam perkembangann9a, program -S mengalami mengalami peningkatan bia9a satuan
dan juga perubahan
mekanisme pen9aluran sesuai *ndang*ndang /P3 9ang berlaku. Sejak tahun #1 pen9aluran dana -S dilakukan dengan mekanisme transfer ke proinsi 9ang selanjutn9a ditransfer ke rekening sekolah se=ara online. Melalui mekanisme ini, pen9aluran dana -S ke sekolah berjalan lan=ar.Pelaksanaan program Dana -S diatur dengan peraturan menteri, 9aitu : 1.
Peraturan Menteri 'euangan 9ang mengatur mekanisme pen9aluran Dana -S dari 'as
.
*mum 3egara ke 'as *mum Daerah serta pelaporann9a. Peraturan Menteri Dalam 3egri 9ang mengatur mekanismepengelolaan Dana -S di daerah
).
dan mekanisme pen9aluran dari kas daerah ke sekolah. Peraturan Menteri Pendidikan dan 'ebuda9aan 9ang mengatur mekanisme pengalokasian
Dana -S dan penggunaan Dana -S di sekolah. 2. Tu#uan Bantuan $'eras&(nal Sek(la! Se=ara umum program -S bertujuan untuk meringankan beban mas9arakat terhadap pembia9aan pendidikan dalam rangka >ajib belajar A tahun 9ang bermutu.
Se=ara khusus program -S bertujuan untuk: 1.
Membebaskan pungutan bagi seluruh sis>a SDCSD5 negeri dan SMPCSMP5CSMP0 "0erbuka% negeri terhadap bia9a operasi sekolah, ke=uali pada rintisan sekolah bertaraf internasional "RSI% dan sekolah bertaraf internasional "SI%. SumbanganCpungutan bagi sekolah RSI dan SI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan
nirlaba, sehingga sumbanganCpungutan tidak boleh berlebih. . Membebaskan pungutan seluruh sis>a miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun s>astaF ). Meringankan beban bia9a operasi sekolah bagi sis>a di sekolah s>asta. ".
Lan)asan Hukum
1. Pasal 8 a9at "1% *ndang*ndang Dasar 1A8@. . *ndang*ndang 3o. 1 0ahun ##) tentang 'euangan 3egara. ). *ndangundang 3o. # 0ahun ##) tentang Sistem Pendidikan 3asional. 8. Peraturan Pemerintah 3o. 1A 0ahun ##@ tentang Standar 3asional Pendidikan. @. Peraturan Pemerintah 3o. 8 0ahun ##( tentang +ajib elajar $. Peraturan Pemerintah 3o. 8( 0ahun ##( tentang Pendanaan Pendidikan . Instruksi Presiden 3o. @ 0ahun ##$ tentang erakan 3asional Per=epatan Penuntasan +ajib elajar Pendidikan Dasar Sembilan 0ahun dan Pemberantasan uta /ksara. (. 'eputusan Menteri Pendidikan dan 'ebuda9aan 3o. #)$C*C1AA@ tentang Pelaksanaan +ajib elajar Pendidikan Dasar. A. Surat &daran Dirjen Pajak Departemen 'euangan Republik Indonesia 3o. S&#CP7.C##$, tentang Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan 'e>ajiban Perpajakan Sehubungan dengan Penggunaan Dana antuan -perasional "-S% oleh endahara>an atau Penanggung7a>ab Pengelolaan Penggunaan Dana -S di MasingMasing *nit Penerima -S. *.
an%aat B$S Dalam Pen+elenggaraan Pen)&)&kan
Membantu peserta didik untuk mandapatkan pendidikan 9ang bebas bia9a dan bermutu. Mas9arakat mempun9ai pengharapan 9ang begitu tinggi dengan adan9a pendanaan bia9a operasional pendidikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dapat berlangsung dengan semestin9a dan pihakpihak 9ang terkait bertanggung ja>ab dalam pelaksanaann9a. 0ahap a>al penerapan program ini adalah dengan membebaskan bia9a operasional bagi peserta didik 9ang kurang mampu.
Setelah penerapan pertama berlangsung sukses,
pemerintah mengubah tujuan -S menjadi program pendidikan gratis bagi peserta didik di sekolah dasar dan menengah pertama negeri dan s>asta. 0ujuan tersebut memaksakan sekolah men9elenggarakan pendidikan 9ang bermutu tanpa mengurangi mutu pendidikan 9ang telah di=apai oleh sekolah. Program -S dalam pemanfaatann9a adalah untuk pemerataan dan perluasan akses, program -S juga merupakan program untuk peningkatan mutu, releansi dan da9a saing serta untuk tata kelola, akuntabilitas dan pen=itraan publik. Melalui program ini 9ang terkait dengan pendidikan dasar A tahun, setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan halhal berikut: 1.
-S harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar A
. ). 8.
tahun 0idak adan9a peserta didik miskin 9ang putus sekolah 5ulusan SD harus diupa9akan keberlangsungan pendidikann9a ke SMPF 'epala sekolah mengajak peserta didik SD 9ang akan lulus dan berpotensi tidak melanjutkan sekolah ditampung di SMP sementara, apabila terdapat peserta didik SMP 9ang akan putus
@. $.
sekolah agar diajak kembali ke bangku sekolah. 'epala sekolah bertanggung ja>ab mengelola dana -S se=ara transparan dan akutabel -S bukan penghalang bagi peserta didik, orang tua, atau >alin9a dalam pemberian sumbangan sukarela 9ang tidak mengikat kepada sekolah. 2alhal diatas menjelaskan peranan -S dalam pen9elenggaraan pendidikan dasar A tahun. -S adalah bantuan bia9a operasional sekolah namun bukan penghalang bagi sumbangan se kolah. Dalam menetapkan alokasi dan -S tiap sekolah perlu dipertimbangkan bah>a dalam satu tahun anggaran terdapat dua periode tahun pelajaran 9ang berbeda, sehingga perlu a=uan sebagai berikut: alokasi dana -S untuk periode tertentu misaln9a 7anuari7uli ##( ##A didasarkan pada jumlah sis>a tahun ##A, alokasi -S periode 7uliDesember ##A didasarkan pada data sis>a tahun pelajran ##AC#1# "sekolah diharapkan mengirimkan jumlah data sis>a kepada 0im Manajemen -S 'abC'ota setelah pendaftaran sis>a baru tahun ##A selesai. *ntuk besar bia9a satuan -S 9ang diterima oleh sekolah termasuk -S uku, dihitung berdasarkan jumlah dengan ketentuan sebagai berikut :
1. .
SDCSD5 di kota Rp.8##.###,##Csis>aCtahun, SDCSD5 di kabupaten Rp.)A.###,##Csis>aCtahun, /gar pelaksanaan pendidikan gratis dapat terlaksana dan ter=apai sesuai dengan target, maka untuk pen9aluran danan9a dilakukan se=ara langsung dari lembaga pen9alur 9ang diberikan ke>enangan oleh pemerintah ke rekening sekolah. -leh karena itu, sekolah
penerima -S harus memiliki rekening sekolah atas nama lembaga 9ang harus di tandatangani oleh kepala sekolah dan bendahara -S. !ara tersebut di anggap efektif dalam mekanisme pen9aluran dana -S ke sekolahsekolah 9ang dituju. Pengambilan dana -S dapat dilakukan se>aktu>aktu sesuai keperluan sekolah. Pasaln9a, dengan dana -S 9ang ada se9og9an9a telah membantu pemerintah daerah meringankan bia9a operasional 9ang ditanggung sekolah. 2al ini membuktikan bah>a -S digunakan untuk membantu kegiatan sekolah 9ang sesuai dengan kebutuhan sekolah untuk pen9elenggaraan pendidikan, sehingga sekolah 9ang telah mampu memenuhi kebutuhann9a dapat mengalihkan dana -S tersebut kepada sis>a 9ang tidak mampu agar pelaksanaan pendidikan gratis terlaksana. 3amun dalam buku panduan -S tahun ##A, pen9aluran dana disalurkan se=ara bertahap, 9aitu setiap periode tiga bulan, disalurkan pada bulan a>al dari periode tiga bulan. Penggunaan dana -S di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara 0im Manajemen -S Sekolah, De>an uru, dan 'omite Sekolah 9ang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam R'/SCR/PS, di samping dana 9ang diperoleh dari Pemda atau sumber lain 9ang sah. 2asil kesepakatan penggunaan dana -S "dan dana lainn9a tersebut% harus dituangkan se=ara tertulis dalam bentuk berita a=ara rapat 9ang dilampirkan tanda tangan seluruh peserta rapat 9ang hadir. Dari seluruh dana -S 9ang diterima oleh sekolah, sekolah >ajib menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran atau mengganti 9ang telah rusak. uku 9ang harus dibeli untuk tingkat SD adalah buku mata pelajaran Pendidikan /gama, serta mata pelajaran Seni uda9a dan 'eterampilan, sedangkan tingkat SMP adalah buku mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan mata pelajaran 0eknologi Informasi dan 'omunikasi. /dapun dana -S selebihn9a digunakan untuk membia9ai kegiatan berikut: 1. Pembia9aan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan sis>a baru, 9aitu bia9a pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah gratis, serta kegiatan lain 9ang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut "misaln9a untuk foto=op9, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan sis>a baru, dan lainn9a 9ang relean%. . Pembelian buku referensi dan penga9aan untuk dikoleksi di perpustakaan "han9a bagi sekolah 9ang tidak menerima D/'%. ). Pembelian buku teks pelajaran lainn9a "selain 9ang >ajib dibeli% untuk dikoleksi di perpustakaan.
8.
Pembia9aan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran penga9aan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, kar9a ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, unit kesehatan sekolah, dan sejenisn9a "misaln9a untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, bia9a transportasi dan akomodasi sis>aCguru dalam rangka mengikuti lomba, foto=op9, membeli alat olahraga, alat kesenian, perlengkapan kegiatan ekstrakulikuler, dan
bia9a pendaftaran mengikuti lomba%. @. Pembia9aan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah, dan laporan hasil belajar sis>a "misaln9a untuk foto=op9Cpenggandaan soal, honor koreksi ujian, dan honor guru dalam rangka pen9usunan rapor sis>a%. $. Pembelian bahanbahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk sis>a, buku inentaris, langganan koranCmajalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan seharihari di sekolah, serta pengadaan suku =adang alat kantor. . Pembia9aan langganan da9a dan jasa, 9aitu listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk pemasangan barujika sudah ada jaringan di sekita r sekolah. 'husus di sekolah 9ang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belaj ar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset. (. Pembia9aan pera>atan sekolah, 9aitu penge=etan, perbaikan atap bo=or, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubinCkeramik, dan pera>atan fasilitas sekolah lainn9a. A. Pemba9aran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. *ntuk sekolah SD diperbolehkan untuk memba9ar honor tenaga 9ang membantu administrasi -S. 1#. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, ''CMMP dan '''SCM''S. 'husus untuk sekolah 9ang memperoleh hibahCblo=k grant pengembangan ''CMMP atau sejenisn9a pada tahun anggaran 9ang sama tidak diperkenankan menggunakan dana -S untuk peruntukan 9ang sama. 11. Pemberian bantuan bia9a transportasi bagi sis>a miskin 9ang menghadapi masalah bia9a transport dari dan ke sekolah. 7ika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana 9ang akan menjadi barang inentaris sekolah "misaln9a sepeda, perahu pen9ebrangan, dll%. 1. Pembia9aan pengelolaan -S seperti alat tulis kantor "/0' termasuk tinta printer, !D dan flash disk%, penggandaan, suratmen9urat, insentif bagi bendahara dalam rangka pen9usunan laporan -S dan bia9a transportasi dalam rangka mengambil dana -S di ankCP0 PosF 1). Pembelian komputer "desktopC>ork station% dan printer untuk kegiatan belajar sis>a, masing masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaranF
18. ila seluruh komponen 1 s.d 1) di atas telah terpenuhi pendanaann9a dari -S dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana -S tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, peralatan *'S dan mebeler sekolah. 0elah jelas apabila program -S dapat diartikan sebagai bantuan pendidikan gratis bagi sis>a 9ang berada di jenjang pendidikan SD. Pelaksanaan -S ini pun masih perlu monitoring dan ealuasi oleh petugas 9ang ditunjuk dari sekolah sebagai usaha bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk merealisasika n penuntasan pendidikan >ajib belajar dasar A tahun 9ang bermutu, agar dapat men=iptakan mas9arakat 9ang beradab dan berda9a saing global. Pada dasarn9a pen=iptaan mas9arakat beradab adalah usaha untuk membuat kehidupan 9ang lebih baik, apabila mengingat sejarah bangsa kita pada abad sebelum merdeka kita berada pada suatu kondisi 9ang sangat jauh dari kehidupan 9ang =erdas. Maka bangsa Indonesia perlu perubahan melalui transformasi buda9a. Pendidikan adalah ja>aban dari pern9ataan sebelumn9a. Dengan pendidikan, buda9abuda9a 9ang ada dapat terjamin keberadaann9a, terutama pada pendidikan dasar.
,.
Hal-Hal ang Harus D&'er!at&kan Dalam Penggunaan Dana B$S
Prioritas utama penggunaan dana -S adalah untuk kegiatan operasional sekolahFMaksimum penggunaan dana untuk belanja pega>ai bagi sekolah negeri sebesar #B. Penggunaan dana untuk honorarium guru honorer di sekolah agar mempertimbangkan rasio jumlah sis>a dan guru sesuai dengan ketentuan pemerintah 9ang ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan 3asional 3o. 1@ 0ahun #1# tentang SPM Pendidikan Dasar di 'abupatenC'otaF agi sekolah 9ang telah menerima D/', tidak diperkenankan menggunakan dana -S untuk peruntukan 9ang samaF 1. Pembelian barangCjasa per belanja tidak melebihi Rp. 1# jutaF . Penggunaan dana -S untuk transportasi dan uang lelah bagi guru P3S diperbolehkan han9a dalam rangka pen9elenggaraan suatu kegiatan sekolah selain ke>ajiban jam mengajar. esaranCsatuan bia9a untuk transportasi dan uang lelah guru P3S 9ang bertugas di luar jam mengajar tersebut harus mengikuti batas ke>ajaran. Pemerintah daerah >ajib mengeluarkan peraturan tentang penetapan batas ke>ajaran tersebut di daerah masingmasing dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, faktor geografis dan faktor lainn9aF ). 7ika dana -S 9ang diterima oleh sekolah dalam tri>ulan tertentu lebih besarCkurang dari jumlah 9ang seharusn9a, misaln9a akibat kesalahan data jumlah sis>a, maka sekolah harus
segera melapor kepada Dinas Pendidikan. Selanjutn9a Dinas Pendidikan mengirim surat se=ara resmi kepada Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah 9ang berisikan daftar sekolah 9ang lebihCkurang untuk diperhitungkan pada pen9esuaian alokasi pada tri>ulan berikutn9aF 8. 7ika terdapat sis>a pindahCmutasi ke sekolah lain setelah pen=airan dana di tri>ulan berjalan, maka dana -S sis>a tersebut pada tri>ulan berjalan menjadi hak sekolah lama. Reisi jumlah sis>a pada sekolah 9ang ditinggalkanCmenerima sis>a pindahan tersebut baru diberlakukan untuk pen=airan tri>ulan berikutn9aF @. unga ankC7asa iro akibat adan9a dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah untuk digunakan bagi sekolah. /dapun larangan G larangan dalam penggunaan dana -S 9aitu: 1. Disimpan dalam jangka >aktu lama dengan maksud dibungakan. . Dipinjamkan kepada pihak lain. ). Membia9ai kegiatan 9ang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan bia9a besar, misaln9a studi banding, studi tour "kar9a >isata% dan sejenisn9a. 8. Membia9ai kegiatan 9ang diselenggarakan oleh
*P0D
'e=amatanC
'abupatenCkotaCProinsiCPusat, atau pihak lainn9a, >alaupun pihak sekolah tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Sekolah han9a diperbolehkan menanggung bia9a untuk sis>aCguru 9ang ikut serta dalam kegiatan tersebut. Memba9ar bonus dan transportasi rutin untuk guru. @. Membeli pakaianCseragam bagi guruCsis>a untuk kepentingan pribadi "bukan inentaris sekolah%. $. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat. . Membangun gedungCruangan baru. (. Membeli bahanCperalatan 9ang tidak mendukung proses pembelajaran. A. Menanamkan saham. 1#. Membia9ai kegiatan 9ang telah dibia9ai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah se=ara penuhC>ajar, misaln9a guru kontrakCguru bantu. 11. 'egiatan penunjang 9ang tidak ada kaitann9a dengan operasi sekolah, misaln9a iuran dalam rangka pera9aan hari besar nasional dan upa=ara keagamaanCa=ara keagamaan. 1. Membia9ai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihanCsosialisasiC pendampingan terkait program -SCperpajakan program -S 9ang diselenggarakan lembaga di luar Dinas 6.
Pendidikan ProinsiC'abupatenC 'ota dan 'ementerian Pendidikan 3asional. Fakta-Fakta penyelewengan Dana BOS Berdasarkan UU 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, telah mengatur bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan masyarakat sebesar minimal 20% dari belanja negara/daerah. Namun, perjuangan 3 tahun para guru dalam wadah PGRI menuntut pemerintah SBY-JK untuk mematuhi UU 20/2003 agar APBN memberi porsi 20% bagi pendidikan tidak dipatuhi pemerintah. Hingga pada Mei
2008, para guru berhasil mengugat APBN pemerintah SBY-JK periode 2009 melalui keputusan MK agar pemerintah SBY-JK mematuhi UU 20/2003 sekaligus menandakan kemenangan para guru (maaf, bukan inisiasi partai/politkus yang gemar mempolitisasi APBN 20% adalah hasil usahanya). Sebelum Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan para guru pada Mei 2008, akhirnya pemerintah SBY-JK “terpaksa” mematuhi 20% anggaran pendidikan dari APBN. Angka ini meningkat bak disampar petir, karena kita tahu bahwa sektor pendidikan pada tahun 2007 hanya menerima sebesar 11.8% dari APBN (Rp 50.02 triliun). Dan pada tahun 2008 hanya 12% dari APBN (Rp 61.4 triliun).Dan pada tahun 2009, pemerintah baru menganggarkan pendidikan 20% APBN setelah digugat oleh para guru melalui PGRI. Sekali lagi saya tekankan, agar rakyat tidak dibodohi oleh iklan tidak bertanggungjawab karena secara tidak langsung pembuat iklan menghina perjuangan para guru melalui PGRI yang setia selama 3 tahun menggugat APBN yang tidak menganggarkan 20% pendidikan. Berikut ini saya sampaikan Buku Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Pendidikan Dasar Lainnya (DPL) TA 2007 dan 2008. Dalam mengaudit hasil laporan dana BOS dan dana pendidikan lainnya, BPK RI mengambil uji sampling pada 4.127 sekolah di 62 kabupaten/kota, serta hasil pengolahan kuesioner yang telah diisi kepala sekolah. Catatan penting : Data penyalahgunaan anggaran ini hanya disampling 4127 sekolah SD/SMP dari sekitar 200.000 SD/SMP. Atau angka tertera hanya mencatat 2% dari total penyalahan anggaran dana BOS. Dari hasil audit dan pengolahan data di lapangan, maka diperoleh statisik pen9ele>angan dana -S dan dan pendidikan dasar lainn9a sebagai berikut : 1.
Seban9ak $.(@B sekolah tidak men=antumkan penerimaan -S dan DP5 "indikasi korupsi%. Seban9ak $,(8B sekolah 9ang disampling tidak men=antumkan seluruh penerimaan dana -S dan DP5 dalam R/PS dengan nilai Rp 8A,A$ miliar H0/ ## dan Rp 188, ) miliar H0/ ##( semester I. Padahal salah satu media peren=anaan 9ang dipakai sekolah dalam pengelolaan keuangann9a adalah Ren=ana /nggaran Pendapatan dan elanja Sekolah "R/PS%.
Penyalahan ini disebabkan oleh : 1) petunjuk teknis BOS dalam penyusunan RAPBS tidak mengatur secara jelas cara penyusunan dan mekanisme pengesahan dari RAPBS menjadi APBS dan 2) Kepala sekolah tidak transparan dalam mengelola dana sekolah. 1. Seban9ak 8.1B sekolah tidak mengratiskan bia9a operasional sekolah pada sis>a didikn9a. Dari 8.1 sekolah di $ kabupatenCkota, diperoleh 8 SD " SD 3egeri dan # SD S>asta% dan 1) SMP "A@ SMP 3egeri dan ( SMP S>asta% di 1@ kabupatenCkota belum membebaskan bia9aCiuran bagi sis>a tidak mampu di sekolah dan tetap memungut iuranCbia9a pendidikan seperti iuran ekstra kurikuler, sumbangan pengembangan sekolah, dan iuran komputer kepada sis>a. . Dana -S sebesar Rp(.18 miliar digunakan tidak sesuai peruntukann9a "indikasi korupsi%. Sesuai dengan peraturan dan perundangan, dana -S diperuntukkan untuk : 1. pembia9aan seluruh kegiatan Penerimaan Sis>a aru "PS%F . pembelian buku tekspelajaran dan buku penunjang untuk koleksi perpustakaanF ). pembelian bahanbahan habis pakai, misaln9a buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk sis>a, buku inentaris, langganan koran, gula, kopi dan teh untuk kebutuhan seharihari di sekolah. 8. pembia9aan kegiatan kesis>aan, program remedial, program penga9aan sis>a,olahraga, kesenian, kar9a ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisn9aF @. pembia9aan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar sis>aF $. pengembangan profesi guru antara lain pelatihan, ''CMMP dan '''SCM''SF . pembia9aan pera>atan sekolah seperti penge=atan, perbaikan atap bo=or, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubelair dan pera>atan lainn9aF (. pembia9aan langganan da9a dan jasaF A. pemba9aran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolahF 1#. pemberian bantuan bia9a transportasi bagi sis>a miskinF 11. pembia9aan pengelolaan -S dan bila seluruh komponen
diatas
telah
terpenuhipendanaann9a dari -S dan jika masih terdapat sisa dana maka sisa dana -S tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran sekolah. Fakta dilapangan: dari hasil sampling 4127 sekolah terdapat 2054 sekolah (sebesar 49,79%) penerima dana BOS menyalahi penggunaan dana BOS sebesar Rp 28.14 miliar dengan sebagai berikut: 1. Biaya transportasi kegiatan rekreasi kepala sekolah dan guru. 2. Uang lelah kepala sekolah. 3. Biaya pertemuan hari ulang tahun yayasan (biasa terjadi di sekolah swasta yang dikelola yayasan).
4.
Dana BOS digunakan untuk membeli laptop, PC desktop, flash disk, dan peripheral
komputer lainnya yang tidak terkait langsung dengan murid. 5. Membeli peralatan yang tidak berkaitan langsung dengan murid seperti dispenser, TV, antena parabola, kursi tamu di ruang kepala sekolah, lemari, dan lain-lain. 6. Pembelian voucher hand phone, pemberian uang duka dan karangan bunga acara pisah sambut kepala dinas, pembelian note book dan PC desktop. 7. Melakukan rehab gedung sekolah yang termasuk dalam rehab sedang atau berat. 8. Biaya honor dan transportasi guru untuk kegiatan-kegiatan pengembangan profesi yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya seperti LPMP, SKB, dan Pemda. 9. Dana BOS dipinjamkan sementara untuk membiayai honor guru bantu atau honor guru tidak tetap yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah. 10. Biaya partisipasi HUT Kota/Kabupaten (mengikuti parade HUT kota atau kabupaten). 11. Biaya konsumsi guru dari pagi s.d. siang hari (selain biaya teh, gula, dan kopi seperti diperbolehkan dalam juklak) Dengan mengunakan uji sampling (uji petik) 4127 dari sekitar 200 ribu sekolah, maka dana BOS yang tidak digunakan sesuai peruntukan dalam operasional sekolah mencapai Rp 1.4triliun. 1. uku dana -S buku sebesar Rp@$.8 juta tidak sesuai dengan buku panduan -S "indikasi korupsi% dan senilai Rp$@$. juta belumCtidak dapat dimanfaatkan.Dari sampling 81 SDCSMP di $ kabupatenCkota, terdapa 1)8 sekolah di 18 kabupatenCkota senilai Rp @$.8 juta 9ang menggunakan dana -S buku untuk membeli bukubuku pelajaran 9ang tidak sesuai dengan juknis -S buku. Se=ara statistik, angka pen9alahaan -S buku ini setara dengan Rp @ miliar untuk sekitar seluruh SDCSMP di Indonesia. . 0erjadin9a indikasi korupsi sebesar Rp .81 miliar
dana
safeguarding
Dalam pemeriksaan P' RI atas pengelolaan dana safeguarding.
/. K(nse' Bantuan $'eras&(nal Sek(la!
antuan -perasional Sekolah "-S% se=ara konsep men=akup komponen untuk bia9a operasional non personal hasil studi adan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan 3asional "alitbang Depdiknas%. 3amun karena bia9a satuan 9ang digunakan adalah ratarata nasional, maka penggunaan -S dimungkinkan untuk membia9ai beberapa kegiatan lain 9ang tergolong dalam bia9a personil dan bia9a inestasi. Prioritas utama -S adalah untuk bia9a operasional non personil bagi sekolah. -leh karena itu keterbatasan dana
-S dari pemerintah Pusat, maka bia9a untuk inestasi sekolahCmadrasahCponpes dan kesejahteraan guru harus dibia9ai dari sumber lain, dengan prioritas utana dari sumber pemerintah, pemerintah daerah dan selanjutn9a dari partisipasi mas9arakat 9ang mampu. Dana -S ini diambil dari Program 'ompensasi Pengurangan Subsidi M. Se=ara nasional besarn9a alokasi ini Rp @,$ triliun, sementara anggaran keseluruhan termasuk untuk program beasis>a SM/ dan SM' sebesar Rp $, triliun. Rin=ian -S ini dihitung dari jumlah sis>a di setiap sekolah. Sekolah dasar akan menerima Rp 1A.@(# per anak per bulan, sedangkan SMP sebesar Rp .### per anak per bulan. 7umlah ini akan diterima sekolah setiap enam bulan sekali melalui rekening sekolah. /lokasi dana ini nantin9a akan dimasukkan ke dalam Ren=ana /nggaran Pendapatan dan elanja Sekolah
"R/PS% tiap sekolah sehingga
penggunaann9a harus sesuai dengan kebutuhan sekolah. Setelah itu, sekolah harus membuat ren=ana pengambilan dana per bulann9a menga=u pada pos kebutuhan dalam R/PS sehingga nantin9a pengambilan dana -S oleh sekolah dibatasi. Adapun Kebijakan Pengalihan Mekanisme Penyaluran Dana BOS sebagai berikut: 1. PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab./Kota: “Urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar...” 2. Rencana Kerja Pemerintah: “Mulai Tahun 2011, Dana BOS yang selama ini dianggarkan melalui anggaran Kementerian Pendidikan Nasional akan dipindahkan ke dana penyesuaian, dimana dana BOS tersebut akan disalurkan langsung dari Kas Negara ke Kas Daerah kemudian akan disalurkan langsung ke rekening sekolah dengan mengikuti mekanisme APBD...” 7. PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN SANKSI A. Pengawasan Pengawasan program BOS meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat. 1.
Pengawasan Melekat yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun sekolah. Prioritas utama dalam program BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota kepada sekolah.
2. Pengawasan Fungsional Internal oleh Inspektorat Jenderal Kemdikbud serta Inpektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit. 3. Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit. 4. Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BOS, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya. B. Pemeriksan 1. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan. C. Sanksi Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau sekolah dan/atau peserta didik akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya seperti berikut. 1.
Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku
2.
(pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja). Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu dana BOS yang terbukti
3.
disalahgunakan agar dikembalikan kepada satuan pendidikan atau ke kas daerah provinsi. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan
4.
bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana BOS. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada 2provinsi/kabupaten/kota, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.
2.2
Mutu Pendidikan 1.
Pengert&an utu Pen)&)&kan
Pengertian mutu memiliki konotasi 9ang berma=amma=am tergantung orang9ang memakain9a. 'ata mutu diambil dari bahasa latin ;Jualis< 9ang artin9a what kind of "tergantung dengan kata apa 9ang mengikutin9a%. Pengertian mutu sendiri menurut Deming ialah kesesuaian dengan kebutuhan. Sedangkan menurut 7uran, mutu ialah ke=o=okan dengan kebutuhan. Sallis "##)% mengemukakan bah>a mutu adalah konsep 9ang absolut dan relatif.
Mutu 9ang absolut adalah mutu 9ang mempun9ai idealisme tinggi dan berstandar tinggi 9ang harus dipenuhi, dengan sifat produk bergengsi 9ang tinggi. Sedangkan mutu relatif adalah sebuah alat 9ang sudah ditetapkan dan harus memenuhi standar 9ang telah dibuat.
Definisi pendidikan menurut undangundang RI 3omor # tahun ##) tentang Sistem Pendidikan 3asional atau Sisdiknas, pasal 1 " a9at 1 dan 8%, bah>a ;pendidikan adalah usaha sadar dan teren=ana untuk me>ujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik se=ara aktif mengembangkan potensi dirin9a untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, pengendalian diri, ke=erdasan, keperibadian, serta keterampilan 9ang diperlukan untuk dirin9a, mas9arakat, bangsa dan juga negara.<
Menurut 2o9, 7ardine, K 6ood "###: 1#%, mutu dalam pendidikan adalah: An evaluation of the process of educating with enhances the need to achiev and develop the talents of the customers of the process, and at the same time meets the accountability standards set by the clients who pay for the process or the outputs from the process of educating.
Mutu
dalam
pendidikan
merupakan
ealuasi
proses
pendidikan
melaluipeningkatankebutuhan untuk men=apai dan mengembangkan prosesbakat pelanggan dan menemukan perangkat standar akuntabilitas klien9ang memba9ar atau output dari proses pendidikan. 2o9 K Miskel "##1: )#(% mengatakan bah>a para peneliti danpraktisi bidang pendidikanmemandang mutu pendidikan dari segi kualitasinput, kualitas proses, dan kualitas produk. 2al tersebut sesuai dengan/nonim "##: % 9ang memandang mutu pendidikan men=akup input,proses, dan output pendidikan.
a. Input pendidikan /nonim "##:% memandang bah>a input pendidikan sebagaisegala sesuatu "berupa sumber da9a, perangkat lunak, dan harapan%9ang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungn9a proses.Input sumber da9a meliputiF manusia "kepala sekolah, guru, sis>a, kar9a>an lainn9a% dan lainn9a "infrastruktur, uang, bahan, dsb%. Inputperangkat lunak meliputistruktur organisasi sekolah, peraturanperundangundangan, deskripsi tugas, ren=ana, program kerja, dansebagain9a. Input harapan berupa isi, misi, tujuan, dan sasaran 9angingin
di=apai. 'esiapan input akan mempengaruhi berlangsungn9aproses dengan baik. Mutu input diukur dengan tingkat kesiapan sumberda9a, perangkat lunak dan harapan 9ang tersedia untuk berlangsungn9aproses.
b. Proses pendidikan /nonim "##: % memandang bah>a proses pendidikan sebagaiberubahn9a sesuatu menjadi sesuatu 9ang lain. Sesuatu 9angberpengaruh terhadap berlangsungn9a proses disebut input, sedangsesuatu dari hasil proses disebut output. Dalam pendidikan berskalamikro "tingkat sekolah%, proses meliputi proses pengambilan keputusan,proses manajemen kelembagaan dan program, proses belajar mengajar,dan proses monitoring dan ealuasi.
Mutu proses terlihat dari tingkat pengkoordinasian danpen9erasian serta pemaduan input sekolah se=ara harmonis, sehinggamampu men=iptakan situasi pembelajaran 9ang men9enangkan"enjoyable learning %, mampu mendorong motiasi dan minat belajar,dan benarbenar mampu memberda9akan peserta didik.
!. -utput pendidikan. /nonim "##: (% memandang bah>a output pendidikansebagai kinerja sekolah. 'inerja sekolah adalah prestasi sekolah 9angdihasilkan dari prosesCperilaku sekolah. 'inerja sekolah
dapat
diukurdari
kualitas,
efektiitas,
produktiitas,
efisiensi,
inoasi,
kualitaskehidupan kerjan9a dan moral kerjan9a. -utput sekolah dikatakanbermutu jika prestasi sekolah, khususn9a prestasi belajar sis>a,menunjukkan pen=apaian 9ang tinggi dalam: "a% prestasi akademik, berupa nilai ulangan umum, ujian nasional, kar9a ilmiah, lombaakademik, dan "b% prestasi non akademik, berupa IM0/J, kejujuran,kesopanan, olahraga, keterampilan, dan kegiatan ekstrakurikulerlainn9a. Mutu sekolah dipengaruhi oleh ban9ak tahapan kegiatan 9angsaling berhubungan "proses% seperti peren=anaan, pelaksanaan, danpenga>asan./pabila mutu berupa pemenuhan dan melampaui kebutuhanpelanggan, perlu diketahui
siapa
pelanggann9a. /pabila mutu berupa pemenuhan
dan
melampaui
kebutuhanpelanggan, perlu diketahui siapa pelanggann9a.
Menurut urnham "##:81% men9atakan bah>a pelanggan " customer % adalah,"anyone to whom aproduct or service is provided." Pelanggan merupakan seseorang kepadasiapa produk atau jasa itu diberikan. Pelanggan dalam pendidikan terdiriatas pelanggan internal dan eksternal.
Menurut Sallis "##): )% bah>a pelanggan internal adalah:; Everyone working in an institution provides services to their colleagues.<2al senada dikatakan !otton "1AA8: 8% bah>a pelanggan internal adalah:“Those who, in the process of creating a product or service.<
Pelangganinternal
merupakan
setiap
orang
9ang
men=iptakan
atau
memberikanproduk atau la9anan. Dalam hal ini, pelanggan internal pendidikan meliputiguru dan staf kependidikan lainn9a.erikutn9a pelanggan eksternal, 9ang terdiri atas tiga kelompok:
"1%pelanggan
eksternal
primer
9aitu
peserta
didikF
"%
pelanggan
eksternalsekunder 9aitu orang tua dan para pemimpin pemerintahanF serta ")%pelanggan ekternal tersier 9aitu pasar kerja, pemerintah, dan mas9arakatluas "Sallis, ##): )%. Se=ara sederhana, !otton "##8: 8% men9ebutkanbah>a pelanggan eksternal adalah, ; ho consume the product or service offered .< Pelanggan eksternal 9aitu mereka 9ang memakai produk ataujasa. Sekolah seharusn9a dapat menjamin terjadin9a kepuasanmas9arakat penggunan9a, dengan jalan menjamin bah>a di dalam sekolahtersebut baik guru maupun sis>a akan menampilkan kinerja 9ang terbaik.'ondisi tersebut membutuhkan lima pilar 9ang berdiri kokoh di ataske9akinan dan nilainilai 9ang dipengaruhi oleh ban9ak tahapan kegiatan 9ang saling berhubungan "proses% seperti peren=anaan, pelaksanaan, danpenga>asan. 'elima pilar tersebut seperti dikemukakan /r=aro "##@: )(8% meliputi: "1% fokus pada kostumer, "% keterikatan total, ")%pengukuran, "8% komitmen, dan "@% perbaikan berkelanjutan. /pabila mutu berupa pemenuhan dan melampaui kebutuhan pelanggan, perlu diketahui siapa pelanggann9a. Menurut urnham "##:81%, pelanggan "customer % adalah, ; Anyone to whom a product or service isprovided .< Pelanggan merupakan seseorang kepada siapa produk atau jasaitu diberikan. Pelanggan dalam pendidikan terdiri atas pelanggan internaldan eksternal.
2. Perkem0angan utu Pen)&)&kan
Perkembangan mutu pendidikan di Indonesia telah berlangsung dalam empat era 9aitu : &ra kolonial, &ra -rde 5ama,&ra -rde aru, dan era reformasi: 1% &ra 'olonial Pada jaman kolonial pendidikan han9a diberikan kepada para penguasa serta kaum feodal. Pendidikan rak9at =ukup diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar penguasa kolonial. Pendidikan diberikan han9a terbatas kepada rak9at di sekolahsekolah kelas atau ongko loro tidak diragukan mutun9a. Sungguhpun standar 9ang dipakai untuk mengukur kualitas
rak9at pada >aktu itu diragukan karena sebagian besar rak9at tidak memperoleh pendidikan, namun demikian apa 9ang diperoleh pendidikan seperti pendidikan rak9at ) tahun, pendidikan rak9at @ tahun, telah menghasilkan pemimpin mas9arakat bahkan menghasilkan pemimpinpemimpin gerakan nasional.Pendidikan kolonial untuk golongan bangsa>an serta penguasa tidak diragukan lagi mutun9a. Para pemimpin nasional kita keban9akan memperoleh pendidikan di sekolahsekolah kolonial bahkan beberapa mahasis>a 9ang dapat melanjutkan di *niersitas terkenal di &ropa. Dalam sejarah pendidikan kita dapat katakana bah>a intelegensi bangsa Indonesia tidak kalah dengan kaum penjajah. Masalah 9ang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada >aktu itu adalah kekurangan kesempatan 9ang sama 9ang diberikan kepada semua anak bangsa. -leh sebab itu di dalam *ndang *ndang Dasar 1A8@ din9atakan dengan tegas bah>a pemerintah akan men9usun suatu sistem pendidikaan nasional untuk rak9at, untuk semua bangsa. % &ra -rde 5ama Masa reolusi pendidikan nasional mulai meletakkan dasardasarn9a. Pada masa reolusi sangat terasa serba terbatas, tetapi bangsa kita dapat melaksanakan pendidikan nasional sebagaimana 9ang diamanatkan dalam **D 1A8@. 'ita dapat merumuskan *ndang *ndang Pendidikan 3o. 8C1A@# junto no. 1C 1A@8. 'ita dapat membangun sistem pendidikan 9ang tidak kalah mutun9a. Para pengajar, pelajar melaksanakan tugasn9a dengan sebaikbaikn9a >alaupun serba terbatas. Dengan segala keterbatasan itu memupuk pemimpinpemimpin nasional 9ang dapat mengatasi masa pan=aroba seperti rongrongan terhadap 3egara 'esatuan Republik Indonesia. Sa9ang sekali pada akhir era ini pendidikan kemudian dimasuki oleh politik praktis atau mulai dijadikan kendaraan politik. Pada masa itu dimulai pendidikan indoktrinasi
9aitu
menjadikan
pendidikan
sebagai
alat
untuk
mempertahankan
kekuasaan-rde 5ama.Pada -rde 5ama sudah mulai diadakan ujianujian negara 9ang terpusat dengan sistem kolonial 9ang serba ketat tetapi tetap jujur dan mempertahankan kualitas. 2al ini didukung karena jumlah sekolah belum begitu ban9ak dan guruguru 9ang ditempa pada Laman kolonial. Pada Laman itu sis>a dan guru dituntut disiplin tinggi. uru belum berorientasi kepada 9ang material tetapi kepada 9ang ideal. !itra guru sebagai pahla>an tanpa tanda jasa 9ang di=iptakaan era -rde aru sebenarn9a telah dikembangkan pada -rde 5ama.'ebijakan 9ang diambil pada -rde 5ama dalam bidang pendidikan tinggi 9aitu mendirikan uniersitas di setiap proinsi. 'ebijakan ini bertujuan untuk lebih memberikan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi. Pada >aktu itu pendidikan tinggi 9ang bermutu terdapat di Pulau 7a>a seperti *I, IP, I0, ajah Mada, dan *3/IR, sedangkan di proinsiproinsi karena kurangn9a persiapan dosen dan keterbatasaan sarana
dan
prasarana
mengakibatkan
kemerosotan
mutu
pendidikan
tinggimulaiterjadi.
)% &ra -rdearu Dalam era ini dikenal sebagai era pembangunan nasional. Dalam bidang pembangunan pendidikan, khususn9a pendidikan dasar terjadi suatu lon=atan 9ang sangat signifikan dengan adan9a I3PR&S Pendidikan Dasar. 0etapi sa9ang sekali I3PR&S Pendidikan Dasar belum ditindaklanjuti dengan peningkatan kualitas tetapi baru kuantitas. Selain itu sistem ujian negara "&0/3/S% telah berubah menjadi bumerang 9aitu penentuan kelulusan sis>a menurut rumusrumus tertentu. /khirn9a di tiaptiap lembaga pendidikan sekolah berusaha untuk meluluskan sis>an9a 1##B. 2al ini berakibat pada suatu pembohongan publik dan dirin9a sendiri dalam mas9arakat. -leh sebab itu era -rde aru pendidikan telah dijadikan sebagai
indikator
palsu
mengenai
keberhasilan
pemerintah
dalam
pembangunan.
Dalam era pembangunan nasional selama lima R&P&5I0/ 9ang ditekankan ialah pembangunan ekonomi sebagai salah satu dari 0RI5-I pembangunan. Maka kemerosotan pendidikan nasional telah berlangsung.Dari hasil manipulasi ujian nasional sekolah dasar kemudian meningkat ke sekolah menengah dan kemudian meningkat ke sekolah menengah tingkat atas dan selanjutn9a berpengaruh pada mutu pendidikan tinggi. +alaupun pada >aktu itu pendidikan tinggi memiliki otonomi dengan mengadakan ujian masuk melalui *MP03, tetapi hal tersebut tidak menolong. Pada akhirn9a hasil &0/3/S juga dijadikan indikator penerimaan di perguruan tinggi. *ntuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi maka pendidikan tinggi negeri mulai mengadakan penelusuran minat dari para sis>a SM/ 9ang berpotensi.
!ara
tersebut
kemudian
diikuti
oleh
pendidikan
tinggi
lainn9a.
Di samping perkembangan pendidikan tinggi dengan usahan9a untuk mempertahankan dan meningkatkan mutun9a pada masa -rde aru mun=ul gejala 9aitu tumbuhn9a perguruan tinggi s>asta dalam berbagai bentuk. 2al ini berdampak pada mutu perguruan semakin menurun >alaupun dibentuk '-P&R0IS'-P&R0IS sebagai bentuk birokrasi baru. 8% &ra Reformasi Indonesia sejak tahun 1AA( merupakan era transisi dengan tumbuhn9a proses demokrasi. Demokrasi juga telah memasuki dunia pendidikan nasional antara lain dengan lahirn9a *ndang*ndang 3o # 0ahun ##) tentang Sistem Pendidikan 3asional. Dalam bidang pendidikan bukan lagi merupakan tanggung ja>ab pemerintah pusat tetapi diserahkan kepada tanggung ja>ab pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam *ndang G *ndang 3o ) tahun ##8 tentang Pemerintah Daerah, han9a beberapa fungsi saja 9ang tetap berada di tangan pemerintah pusat. Perubahan dari sistem 9ang sentralisasi ke desentralisasi akan memba>a konsekuensikonsekuensi 9ang jauh di dalam pen9elenggaraan pendidikan nasional.
Selain perubahan dari sentralisasi ke desentralisasi 9ang memba>a ban9ak perubahan juga bagaimana untuk meningkatkan mutu sumber da9a manusia dalam menghadapi persaingan bebas abad ke1. 'ebutuhan ini ditampung dalam *ndang*ndang 3o. 18 0ahun ##@ tentang uru dan Dosen, serta pentingn9a tenaga guru dan dosen sebagai ujung tombak dari reformasi pendidikan nasional.Sistem Pendidikan 3asional &ra Reformasi 9ang diatur dalam *ndang*ndang 3o. # 0ahun ##) diuraikan dalam indikatorindikator akan keberhasilan atau kegagalann9a, maka lahirlah Peraturan Pemerintah 3o. 1A 0ahun ##@ tentang Standar 3asional
Pendidikan
9ang
kemudian
dijelaskan
dalam
Permendiknas
RI.
Di dalam mas9arakat Indonesia de>asa ini mun=ul ban9ak kritikan baik dari praktisi pendidikan maupun dari kalangan pengamat pendidikan mengenai pendidikan nasional 9ang tidak mempun9ai arah 9ang jelas. Dunia pendidikan sekarang ini bukan merupakan pemersatu bangsa tetapi merupakan suatu ajang pertikaian dan persemaian manusiamanusiaa 9ang berdiri sendiri dalam arti 9ang sempit, mementingkan diri dan kelompok. Menurut 2./.R. 0ilaar, hal tersebut disebabkan adan9a dua kekuatan besar 9aitu kekuatan politik dan kekuatan ekonomi.'ekuatan Politik :Pendidikan masuk dalam subordinasi dari kekuatankekuatan politik praktis, 9ang berarti pendidikan telah dimasukkan ke dalam perebutan kekuasaan partaipartai politik, untuk kepentingan kekuatan golongann9a. Pandangan politik ditentukan oleh dua paradigma 9aitu paradigma teknologi dan paradigma ekonomi. Paradigma teknologi mengedepankan pembangunan fisik 9ang menjamin ken9aman hidup manusia. Paradigma ekonomi lebih mengedepankan pen=apaian kehidupan modern dalam arti pemenuhanpemenuhan kehidupan materiil dan mengesampingkan kebutuhan
non
materiil
dunia>i.
!ontoh
pengembangan
dana
#
B.
'ekuatan &konomi:Manusia Indonesia tidak terlepas dari modernisasi seperti teknologi informasi dan teknologi komunikasi. 3eoliberalisme pendidikan memba>a dampak positif dan negatif. Positifn9a 9aitu pendidikan menunjang perbaikan hidup dan nilai negatifn9a 9aitu mempersempit tujuan pendidikan atas pertimbangan efisiensi, produksi, dan menghasilkan manusiamanusia 9ang dapat bersaing, 9aitu pada profit orientit 9ang men=ari keuntungan sebesarbesarn9a terhadap inestasi 9ang dilaksanakan dalam bidang pendidikan. Demi men=apai efisiensi dan kualitas pendidikan maka disusunlah beberapa upa9a standardisasi. *ntuk usaha tersebut maka mun=ul konsepkonsep seperti : *jian 3asional. Dalam men9usun R&3S0R/ Departemen Pendidikan 3asional tahun ##@ G ##A lebih menekankan
pada
manajemen
dan
kepemeimpinan
bukan
masalah
pokok
9aitu
pengembangan anak Indonesia. /nak Indonesia dijadikan ob9ek, anak Indonesia bukan merupakan suatu proses humanisasi atau pemanusiaan. /nak Indonesia dijadikan alat untuk
menggulirkan suatu tujuan ekonomis 9aitu pertumbuhan, keterampilan, penguasaan skil 9ang dituntut dalam pertumbuhan ekonomi.
". Strateg& Pen&ngkatan utu Pen)&)&kan
Mutu pendidikan adalah karakteristik 9ang harus melekat padasistem pendidikan itu sendiri. 'emampuan meningkatkan mutu harusdimiliki oleh sekolah sebagai suatu sistem tersendiri tanpa bergantung padabantuan pihak luar termasuk pemerintah. Mutu pendidikan merupakankemampuan manajemen dan teknis professional dari suatu sistempendidikan "sekolah% dalam memanfaatkan faktorfaktor input agar dapatmenghasilkan output 9ang setinggitinggin9a, dengan demikian, usahausahake arah peningkatan mutu pendidikan diarahkan pada peningkatankemampuan sekolah "Sudarsono, ##(: (%.
Program peningkatan mutu pendidikan di sekolah menurut /nonim"##: 1(#%, dapat dilakukan dengan mengaplikasikan empat teknik, 9aitu: school review, benchmarking, !uality assurance, dan !uality control. a. chool review adalah suatu proses dimana seluruh komponen sekolahbekerja sama khususn9a dengan orang tua dan tenaga professional "ahli%untuk mengealuasi dan menilai efektiitas sekolah serta mutu lulusan. b. #enchmarking 9aitu suatu kegiatan untuk menetapkan target 9ang akandi=apai dalam suatu periode tertentu. #enchmarking dapat diaplikasikanuntuk indiidu, kelompok ataupun lembaga. 5angkahlangkah 9angdilaksanakan adalah: "a% tentukan topik, "b% tentukan aspekCariabelatau
indikator,
"=%
tentukan
standar,
"d%
bandingkan
standar
dengankemampuan, "e% tentukan gapCkesenjangan 9ang terjadi, "f% ren=anakantarget untuk men=apai standar, "g% rumuskan =ara=ara dan programprogramuntuk men=apai target. =. $uality assurance merupakan teknik untuk menentukan bah>a prosespendidikan telah berlangsung sebagaimana seharusn9a. /dan9a teknikini akan dapat dideteksi adan9a pen9impangan 9ang terjadi pada proses.Informasi 9ang akan dihasilkan dengan !uality assurance dapat menjadiumpan balik bagi sekolah dan memberikan jaminan bagi orang tuabah>a sekolah senantiasa memberikan pela9anan terbaik bagi sis>a. d. $uality control merupakan suatu sistem untuk mendeteksi terjadin9apen9impangan kualitas output 9ang tidak sesuai dengan standar.$uality control memerlukan indikator kualitas 9ang jelas dan pasti,sehingga dapat ditentukan pen9impangan kualitas 9ang terjadi.
Su9anto dan /bbas "##1: 1#A111% mengemukakan bah>a se=araumum pras9arat untuk menentukan prosedur dan metode kerja dalampeningkatan mutu pendidikan adalahF "1% memerlukan seorang pimpinan9ang mengenali permasalahan dan memiliki motiasi men9elesaikan masalahtersebutF "% kesiapan sumber da9a manusia 9ang terlibat "termasuk guru,kepala sekolah, kar9a>an, sis>a, dan orang tuan9a%F dan ")% tingkatpemahaman terhadap kondisi n9ata dan tantangan ke depan "9ang dihadapioleh sekolah, mas9arakat, bahkan negara sekalipun% di kalangan guru, sis>adan orang tuan9a akan sangat me>arnai ketepatan strategi dalammeningkatkan mutu pendidikan.
Sidi "##1:8@% mengemukakan bah>a terdapat beberapa langkahpeningkatan mutu pendidikan,
9aitu:
"1%
Pembenahan
kurikulum
pendidikan9ang
dapat
memberikan
kemampuan dan keterampilan dasar minimal"minimum basic skill %, menerapkan konsep belajar tuntas "masterylearning %, dan membangkitkan sikap kreatif, inoatif, demokratis, dan mandiri bagi para sis>aF "% Peningkatan kualifikasi, kompetensi danprofesionalisme tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan melaluipendidikan dan pelatihan professionalF ")% Penetapan standar kelengkapandan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sebagai pers9aratan dalamkegiatan belajar mengajarF "8% Pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah "PMPS% sebagai upa9a pemberian otonomipedagogis dalam meningkatkan kinerjan9aF dan "@% Pen=iptaan iklim dansuasana kompetitif dan kooperatif antar sekolah dalam memajukan danmeningkatkan kualitas sis>a dan sekolah sesuai dengan standar 9ang telahditetapkan.
Peningkatan kualitas pendidikan di sekolah telah dilakukan denganpenerapan berbagai model manajemen. Salah satu model manajemen 9angdiadopsi dan diterapkan pada dunia pendidikan adalah Total $uality%anagement "0JM%. Model 0JM merupakan strategi dalam
dunia
bisnisuntuk
melakukan
peningkatan
kualitas
terus
menerus
"continousimprovement % dan berfokus pada pelanggan. Model manajemen tersebutkemudian diadopsi dalam dunia pendidikan.
Model
manajemen lain untuk
meningkatkan kualitas
pendidikan9ang
terus
dikembangkan di berbagai negara 9aitu chool&#ased%anagement "SM% 9ang dalam ahasa Indonesia disebut Manajemenerbasis Sekolah "MS%. Melalui MS, sekolah diberikan otonomi dankelu>esan dalam mengelola semua sumber da9a 9ang dimiliki untuk meningkatkan kinerja menuju peningkatan mutu pendidikan.
*. ana#emen Sek(la! se0aga& U'a+a men&ngkatkan utu Pen)&)&kan
*pa9a pemerintah dalam peningkatan mutu di>ujudkan dalampeningkatan sarana belajar, inoasi kurikulum hingga peningkatan mutu gurumelalui pelatihanpelatihan. Pada tahun ## juga telah dilaksanakan sertifikasibagi guru meningkatkan kualitasn9a. uru berkualitas diharapkan dapatmendongkrak mutu pendidikan pada proporsi 9ang diharapkan. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan juga telah diatur dalamberbagai undang undang dan peraturan pemerintah antara lain *ndang*ndangRepublik Indonesia 3omor # 0ahun ##) "** #C##)% tentang SistemPendidikan 3asional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 3omor 1A0ahun ##@ "PP 1AC##@% tentang Standar 3asional Pendidikanmengamanatkan kurikulum pada '0SP jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan menga=u kepada standar isi "SI% danstandar kompetensi lulusan "S'5% serta berpedoman pada panduan 9angdisusun oleh adan Standar 3asional Pendidikan "S3P%. Selain dari itu,pen9usunan '0SP juga harus mengikuti ketentuan lain 9ang men9angkutkurikulum dalam ** #C##) dan PP 1AC##@. Dalam hal penuntasan >ajib belajar A tahun, pemerintah telahmen9elenggarakan >ajib belajar dan mengatur sistem pendidikan nasional agarmampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu,releansi dan efisiensi manajemen pendidikan. 3amun saat ini mutu pendidikandi Indonesia masih belum dapat bersaing dengan negara lain, terlebih pada saatini Indonesia belum berhasil sepenuhn9a keluar dari krisis multidimensi. Menurut Miraje "##: %, realisasi program pemerintah dalammeningkatkan harkat mas9arakat di bidang pendidikan melalui pen9elenggaraan>ajib belajar A tahun pada tahun ## men=apai AB. Masalah dalammerealisasi tujuan tersebut adalah adan9a kesenjangan antara partisipasipendidikan bagi penduduk ka9a dan penduduk miskin. Data tersebut diperkuatoleh fakta data dari 5iputan $ tanggal 18C#8C#1# 1@:)1 sebagai berikut. 3asib anakanak putus sekolah teramat mengkuatirkan. Mereka 9angseharusn9a bisa menge=ap ilmu pengetahuan malah mesti terpuruk lantaranmiskin. ( anak tidak melanjutkan pendidikan. Selain itu, puluhan kepalakeluarga mengaku tidak mampu membia9ai anak mereka "/nonim, #1#%. 'ompas, Selasa, 1 /gustus ##( memberitakan mengenai angka putussekolah 9ang masih tinggi:/ngka putus SDCMI sekitar ,A# persen, sedangkan total murid SDCMIsekitar (,1 juta. 5ebih lanjut diungkapkan oleh Mudjito "Direktur Pembina0' dan SD Departemen
Pendidikan 3asiona% mengungkapkan, pen9ebabsis>a putus sekolah antara lain karena persoalan ekonomi, sosiokultural,dan letak geografis 9ang sulit "/nonim, ##(%. Data 9ang dihimpun berdasarkan berbagai sumber di atas bah>a alasan9ang mempengaruhi rendahn9a partisipasi pendidikan adalah kemiskinan.Disamping itu tinggin9a bia9a pendidikan baik bia9a langsung maupun tidaklangsung. ia9a langsung antara lain meliputi iuran sekolah, buku, seragam,dan alat tulis, sementara bia9a tidak langsung meliputi antara lain bia9atransportasi, kursus, uang saku dan bia9a lainlain.
Manajemen pendidikan dalam meningkatkan mutu adalah suatu hal 9angpenting di suatu skolah. Manajemen pendidikan di sekolah meliputi;manajemen kurikulum, manajemen murid, manajemen personil "guru danstaf%, manajemen tata laksana sekolah, manajemen sarana pendidikan danmanajemen keuangan sekolah<.". Sur9osubroto, ##8 :)1)1%.
a% Manajemen kurikulum Dalam manajemen kurikulum kegiatan dititik beratkan kepadakelan=aran pembinaan sitausi belajar mengajar. Dalam manajemenkurikulum ada dua hal 9ang penting antara lain : a. -rganisasi 'urikulum -rganisasai kurikulum adalah pola atau bentuk pen9usunanbahan pelajaran 9ang akan disampaikan kepada muridmurid.".Sur9osubroto: ##8 :))%. -rganisasi kurikulum sangat eratberhubungan dengan tujuan pendidikan 9ang hendak di=apai karenapolapola 9ang berbeda akan mengakibatkan isi dan =arapen9ampaian pelajaran berbeda pula "3asution dalam .Sur9asubroto, ##8 : ))%. Pola pengorganisasian kurikulum menurut .Sur9asubroto"##8% ada ) ma=am, 9aitu Separated Subje=t !urri=ulum,!orrleated !urri=ulum, dan Integrated !uri=ulum. (ertama, eparated ubject )urriculum adalah men9ajikansegala bahan pelajaran dalam berbagai ma=am mata pelajaran"subje=t% 9ang terpisahpisah satu sama lain. /da pembatas antaramata pelajaran 9ang satu dengan 9ang lain, antara kelas 9ang satudengan kelas lain. Dengan demikian =ontohn9a adalah matapelajaran 9ang terdapat dalam Sekolah Rak9at "sekarang SD%terdapat mata pelajaran ilmu tumbuhtumbuhn, ilmu he>an, ilmutubuh manusia, ilmu kesehatan, masih juga ada ilmu alam. *ntukmasa sekarang mata pelajaran tersebut terintegrasi menjadi IP/"Ilmu Pengetahuan /lam%. -leh karena itu konsep dasarn9aberbeda dengan lima mata pelajaran terdahulu.0etapi pengorganisian kurikulum 9ang separated subjectcurriculum mempun9ai kelebihan antara lain : 1% ahan pelajaran disajikan se=ara sistematis dan logis
% Sederhana, mudah disusun, mudah ditambah dan dikurangi"mudah diorganisasi% )%Mudah dalam penilaian, karena pelajaran berdasarkan bukubukutertentu, sehingga tes hasil belajar seragam bagi seluruhsis>a. 8% Memudahkan guru dalam mengajar terutama guru 9ang sudahberpengalamankarena sifatn9a han9a mengulang materi 9angpernah diberikan. Selain kelebihan organisasi kurikulum separated subje=t=urri=ulum ada kelamahann9a antara lain : 1% Mata pelajaran terlepas satu sama lain % 'urang memperhatikan masalah 9ang dihadapi seharihari )% /dan9a bah>a erbalistis karrena menghafal 8% 'urikulum =enderung statis dan ketingggalan Laman 'edua, )orrelated curriculum, 9aitu organisasi kurikulum9ang menghendaki adan9a hubungan !orrelated antara matapelajaran 9ang satu dengan mata pelajaran 9ang lain . Prinsipberhungan dilaksanakan dengan =ara : dua mata pelajaran diadakanhubungan se=ara in=idental,
membahas
masalahmasalah
tertentudalam
berbagai
mata
pelajaran,
mempersatukan bebrapa matapelajaran dengan menghilangkan batasbatas masingmasing. Matapelajaran merupakan kesatuan 9ang tidak terbagibagi atasbeberapa bagian. -rganisasi ini sebagai modifikasi dari subje=t=urri=ulum 9ang tradisional. 'elebihan dari =orrelated =urri=ulum adalah sebagai berikut : 1% Pengetahuan sis>a integral tidak terpisahpisah % Minat sis>a bertamabah karena adan9a hubungan 9ang eratantar mata pelajaran )% Memberikan pengertian 9ang lebih luas dan mendalam 8% Mengutamakan pengetahuan dan prisnipprinsip bukan fakta,Sedang kelemahan dari =orrelated =urri=ulum adalah sebagai berikut : 1% sulit menghubungakan dengan masalahmasalah 9ang a=tualdalam keseharian % tidak memberikan pengetahuan 9ang sistematis dan mendalam 'etiga, *ntegrated )urriculum, adalah pengorganisasiankurikulum 9ang meniadakan batasbatas antara berbagai mata pelajaran dan men9ajikan pelajaran dalam bentuk unitataukeseluruhan. Dengan mata pelajaran sebagai unit maka melaluimata pelajaran mampu membentuk kepribadian murid se=araintegral, apa 9ang diajarkan di sekolah diseusiakan dengankehidupan sekitarn9a. 'elebihan dari integrated curriculum adalah sebagai berikut : 1% Yang dipelajari sis>aadalah pengetahuan 9ang bertalian eratbukan fakta
% Sesuai dengan kebutuhan sis>a karena dihadapkan denganrealita )% Memungkin terjadin9a hubungan 9ang erat antara sis>adengan mas9arakat 8% Sis>a aktif karena dirangsang untuk berfikir dan bekerja sendiri @% Mudah disesuaikan dengan minat, kesanggupan dankematangan sis>a. 'elemahan dari integrated =urri=ulum adalah sebagai berikut : 1% an9ak guru 9ang belum siap % 'urikulumn9a tidan terogasir se=ara sistematis )% Memberatkan tugas guru 8% 0idak memungkinkan adan9a ujian umum, sebab tidak seragam @% Sekolah kekurangan alat untuk melaksanakann9a
b. 'egiatankegiatan Manajemen 'urikulum 'egiatan manajemen kurikulum dititikberatkanpada usahausahapembinaan situasi belajar mengajar si sekolah agar terjaminkelan=arannn9a. 'egiatan ini ada dua 9aitu kegiatan 9ang berhubungandang tugas guru dan kegiatan 9ang berhubungan dengan proses belajarmengajar.'egiatan 9ang berhubungan dengan tugas guru, meliputi :pembagian tugas mengajar, pembagian tugas Ctanggung ja>a dalammembina ekstra kurikuluer dan koordinasi pen9usunan persiapanmengajar. 'egiatan 9ang berhubungan dengan tugas mengajar adalah tugasguru mengajar sesuai dengan mata pelajaran 9ang diampu. 0ugas inisesuai jad>al 9ang diberikan kepada guru. Sedang kegiatan dalammembina ekstra kurikuluer, adalah tugas guru dalam kegiatan di luarkurikulum "ekstra% seperti olah raga dan kesenian,, *'S, Pramuka,dan sebagain9a. 0ugas ekstrakurikuler adalah tugas 9ang dilaksanakansebagai penunjang pendidikan'egiatan 9ang berhubungan dengan proses pelaksanaan belajarmengajar, meliputi pen9usunan jad>al, pen9ususnan program "RPP%,pengisian daftar kemajuan murid, pen9elenggaran ealuasi hasil belajar,laporan hasil ealuasi dan kegiatan bimbingan dan pen9uluhan. b% Manajemen Murid Manajemen murid adalah mengatur dan mengelola masalahmasalah9ang berkaitan dengan sis>a, seperti seleksi murid baru. Manajemen inidalam seleksi murid sekolah perlu membentuk panitia penerimaanmurid baru, menentukan s9arat pendaftaran murid atau sis>a, danmen9ediakan formulir pendaftaran. Selain itu majamene murid jugamengatur tentang buku induk, buku klaper, tata tertib sis>a, danpresensi sis>a. 2alhal tersebut sangat penting dalam rangka mela9anikebutuhan sis>a. Dengan adan9a manajemen murid atau sis>a
guruatau pega>ai sekolah mudah dalam mela9ani sis>a, karena salah satu=ontohn9a dengan uku Induk dapat mengakses halhal 9ang penting9ang berhubungan dengan sis>a. Dengan manejemen murid 9ang baikmaka sangat dimungkinkan sekolah dapat meningkatlkan mutu sekolah.!ontoh dengan manajemen murid9angbaik maka guru atau pega>ai dapatmenentukan alokasi dana -S kepada sis>a 9ang menerima bantuan. =% Manajemen Personil "uru dan Staf% Manajemen personil adalah pengelolaan terhadap sumber da9amanusia 9ang tersedia. 'epala sekolah >ajib menda9agunakan seluruhpersonil se=ara efektif dan efesien agar pen9elenggaraan pendidikan disekolah ter=apai dengan optimal. !ara pemberda9aann9a dengan jalanmemberikan tugas sesuai dengan kemampuan dan ke>enangan masingmasing. Perlu adan9a job description 9ang jelas.Dalam rangka pelaksanaan manejemen personil perlu adan9a arsip 9angmen9impan datadata tentang personil 9ang ada di sekolah. Sepertidaftar personil, dafatar dadir, daftar kondiute. 2al ini penting manakaladibutuhkan dalam suatu >aktu maka tinggal men=ari dan membukaarsipn9a saja. d%
Manajemen 0ata 5aksana Sekolah Manajemen tata laksana sekolah adalah pengelolaan kegiatan sepertisurat men9urat, ekspedisi, notulen, pengumuman, pemeliharaangedung, perlengkapan sekolah, halaman sekolah dan sebagain9a.Manajemen dibidang ini merupakan salah satu manajemen 9ang dapatmempengaruhi kemajuan suatu sekolah. -leh karena itu dalammelaksanakan manajemen tersebut sekolah perlu men9iapkan segalaperlengkapan 9ang dibutuhkan. !ontohn9a adalah daam pemeliharaanperlengkapan sekolah "seperti 5aboratorium sekolah%, perlu adapetugas 9ang mengelola laboratorium untuk memelihara agar tetapbersih, aman dan dapat digunakan manakala dibutuhkan. Petugasdapat melaporkan kondisi perlengkapan sekolah, sehingga apabila ada9ang kurang atau rusak kepala sekolah segera dapat menangani. 2al inipenting agar tidak mengganggu jalan proses belajar mengajar.
e%
Manajemen Sarana Pendidikan Manajemen pendidikan adalah pengelolaan 9ang berhubungan dengantiga hal 9aitu : alat pelajaran, alat peraga, media pengajaran. ".Sur9osubroto, ##8: 118%. /lat pelajaran adalah alat 9ang digunakanlangsung dalam proses belajar mengajar. /lat ini seperti buku,alat tulis,alat praktek. /lat peraga adalah alat pembantu dalam proses belajarmengajar, seperti gambar atau perbuatan 9ang memberi pengertiankepada sis>a. Sedang media pengajaran adalah sarana pendidikan9ang digunakan sebagai perantra dalam proses belajar mengajar, untukmempertinggi efektiitas dan efesiensi dalam men=apai tujuanpendidikan "*mar
Su>ito dalam Sur9obroto, ##8 : 11@%. Mediapendidikan ada tiga ma=am 9aitu audio, isual dan audio isual. Dengan adan9a antuan -perasional Sekolah "-S% sekolah sangatmungkin dapat membeli media pendidikan sebagai sarana dalammeningkatkan mutu pendidikan. 5ogikan9a dengan sarana pendidikan9ang =ukup maka guru dapat mengajar dengan baik dan sis>a dapatbelajar dengan baik. Sebalikn9a apabila sarana pendidikan kurangter=ukupi guru kesulitan dalam mengajar dan sis>a kesulitan dalammenerima pelajaran, sehingga mutu pendidikan akan rendah.
f%
Manajemen 'euangan Sekolah Manajemen keuangan suatu kegiatan pengelolaan dibidang keuangan,seperti pengelolaan keuangan 9ang berasal dari 3egara untuk gaji gurudan kar9a>an dan belanja barang, antuan -perasional Sekolah "-S%untuk berbagai kegiatan seperti : pembia9aan seluruh kegiatan dalamrangka penerimaan sis>a baru., pembelian buku referensi untukdikoleksi di perpustakaan, pembelian buku teks pelajaran untukdikoleksi di perpustakaan, pembiia9aan kegiatan pembelajaran,pembia9aan ulangan, pembelian bahan bahan habis pakai untukkebutuhan seharihari di sekolah, pembia9aan langganan da9a dan jasa,pembia9aan pera>atan sekolah, pemba9aran honorarium bulanan guruhonorer dan tenaga kependidikan honorer, pengembangan profesi guru,pembia9aan pengelolaan -S seperti pembelian komputer desktopuntuk kegiatan belajar sis>a.ila seluruh komponen di atas telah terpenuhi pendanaann9a dari -S danmasihterdapat sisa dana, maka sisa dana -S tersebut dapat digunakanuntuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik dan mebelersekolah.Dengan manajemen keuangan sekolah 9ang baik 9ang transparan, tepatsasaran, serta efesien maka sekolah dapat menentukan arah kemajuan. 'arenasegala kegiatan sekolah ada konsekuensin9a 9aitu membutuhkan dana. -lehkarena pengelolaan dana sekolah salah satun9a -S dengan baik bisamempengaruhi kemajuan suatu sekolah.
,. Pengaru! Dana B$S Ter!a)a' utu Pen)&)&kan )& In)(nes&a
idang pendidikan merupakan salah satu bagian 9ang terpenting dalam suatu negara, khususn9a negara Indonesia. 'arena, pendidikan merupakan jalan utama untuk bangkit meraih kemajuan dan kehormatan bangsa. Peningkatan kualitas mutu pendidikan harus dijadikan prioritas utama. Pemerintah atau dalam hal ini 'emdiknas sebagai salah satu elemen 9ang paling penting dalam negara mempun9ai >e>enang dan tanggung ja>ab dalam
upa9a meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di Indonesia. Dan dalam tujuh tahun belakangan ini, suatu program 'emdiknas 9aitu pen9aluran bantuan dana untuk sekolah atau lebih dikenal dengan sebutan dana -S "antuan -perasional Sekolah% =ukup membantu peningkatan sisi ekonomi mas9arakat Indonesia.0etapi diumur 9ang masih terbilang muda, pen9aluran dana -S 9ang baru saja dimulai pada tahun ##@, sudah menuai ban9ak permasalahan 9ang tidak seharusn9a terjadi di dalam dunia pendidikan, 9aitu diantaran9a kasus tentang terlambatn9a pendistribusian dana -S hingga tingkat sekolah, masih ra>ann9a pen9ele>engan dana -S di tingkat kabupatenCkota, hingga kasus pen9ele>engan dana -S di tingkat sekolah. 0erlambatn9a pendistribusian dana -S hingga tingkat sekolah, meninggalkan masalah 9ang besar bagi sekolah. /kibatn9a, ban9ak kepala sekolah 9ang memutar otak, berakrobat men9iasati keuangan sekolahn9a salah satun9a dengan meminjam dana 9ang berbunga kepada rentenir. Dengan kata lain keterlambatan pen9aluran dana -S telah memaksa kapala sekolah dan bendahara sekolah untuk membenarkan manipulasi menutupi kekurangan pengelolaan dana -S. 2al ini dikarenakan dana -S 9ang disalurkan harus melalui daerah, selanjutn9a kabupatenCkota barulah dana itu sampai di sekolah. /lasann9a, karena adan9a otonomi daerah. 2al ini 9ang men9ebabkan ra>ann9a pen9ele>engan dana -S, atau digunakan diluar keperluan -S. 0etapi meskipun dana -S tetap sampai ke sekolah, tidak menutup kemungkinan adan9a pen9ele>engan dengan modus 9ang tidak biasa.+akil 'etua adan Pemeriksa 'euangan "P'% 2asan isri mengatakan bah>a pen9ele>engan bisa saja terjadi, kalau kepala sekolah diminta men9etorkan sejumlah dana kepada kepala dinas pendidikan kabupatenCkota. erdasarkan data dari I!+ "Indonesian !oruption +at=h% pada tahun ##@ G ##A setidakn9a aparat penegak hukum telah menindak kasus korupsi di bidang pendidikan termasuk korupsi dana -S 9ang mengakibatkan kerugian uang negara sebesar Rp 8) juta. !ontoh lain pada tahun #11 lalu, terjadi peristi>a 9ang menimpa salah satu SD negeri di 7akarta 9akni plafon ruang kelas sekolah 9ang ambruk, 9ang mengakibatkan sis>a terluka. Padahal bangunan di SD negeri tersebut, baru di rehab pada tahun ##A lalu. 7elas, hal ini mengindikasikan adan9a praktik korupsi dalam pengelolaan dana -S. eberapa hal di atas sungguh membuat prihatin akan keadaan pendidikan di Indonesia. Para pendidik 9ang seharusn9a mengajarkan nilai G nilai moral 9ang baik, malah men=ontohkan perilaku 9ang buruk terhadap sis>a atau pelajarn9a. Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan 3asional mengambil kebijakan merubah mekanisme pen9aluran dana -S. 7ika pada tahun G tahun sebelumn9a dana -S disalurkan dari 'emenkeu ke 'emendiknas dan disalurkan ke kantor Diknas tingkat proinsi, kabupatenCkota lalu baru
sanpai ke sekolah G sekolah, pada tahun #11 mekanisme itu diubah menjadi dari 'emenkeu langsung ke kantor Diknas kabupatenCkota melalui dana /PD selanjutn9a langsung sampai ke sekolah G sekolah. Dalam hal ini 'emendiknas bekerja sama dengan 'P' "'omisi Pemberantasan 'orupsi% dalam menga>asi proses pen9aluran dana -S hingga sampai di tingkat sekolah. 0ak lupa, Mendiknas juga meminta kepada masing G masing DPRD untuk memonitoring pen9aluran dana -S. 2al 9ang juga tak kalah pentingn9a adalah partisipasi 9ang aktif dari mas9arakat khususn9a komite sekolah untuk menga>asi penggunaan dana -S di tingkat sekolah. erbagai kebijakan di atas diharapkan mampu membenahi permasalahan G permasalahan men9angkut pen9aluran dana -S 9ang terjadi selama ini. Dari mulai kebijakan tentang perubahan mekanisme distribusi dana -S, membangun kerjasama dengan 'P' dan DPRD, hingga harapan adan9a partisipasi 9ang aktif dari mas9arakat dan komite sekolah dalam menga>asi penggunaan dana -S. Sehingga diharapkan dana -S bukan han9a sekedar sebagai n9a>a pendidikan dalam negeri, tetapi juga menjadi suatu program 9ang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dan kelak dapat melahirkan generasi G generasi muda 9ang terdidik, berpengetahuan luas, serta memiliki moral dan etiket 9ang baik. Membia9ai segala jenis kegiatan 9ang telah dibia9ai se=ara penuh atau men=ukupi dari sumber dana pemerintah pusat atau daerah, misaln9a guru kontrakC guru bantu dan kelebihan jam mengajar. Penggunaan dana -S untuk transportasi dan uang lelah bagi guru P3S diperbolehkan han9a dalam rangka pen9elenggaraan suatu kegiatan sekolah selain ke>ajiban jam mengajar. esaranCsatuan bia9a untuk transportasi dan uang lelah guru P3S 9ang bertugas diluar jam mengajar tersebut harus mengikuti peraturan tentang penetapan batas ke>ajaran
9ang
dikeluarkan
oleh
pemerintah
daerah
masingmasing
dengan
mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, geografis dan faktor lainn9a. Dalam pelaksanaan program -S sekolahsekolah negeri maupun s>asta di seluruh Indonesia 9ang menerima dana -S serta pihak lain 9ang terkait dan bertanggung ja>ab dalam pelaksanaan program ini. Masalah 9ang mun=ul di mas9arakat adalah selama ini -S dipersepsi sebagai >ujud n9ata pelaksanaan pendidikan dasar gratis seperti 9ang dijanjikan oleh Presiden SY pada saat kampan9e, baik pada periode I maupun II. 'arena itu, ketika sudah ada -S tapi pendidikan tidak gratis, mas9arakat memprotesn9a. 0ern9ata persepsi mas9arakat tersebut keliru, karena kedua peraturan menteri "Menteri Pendidikan 3asional dan Menteri 'euangan% di atas tidak ada 9ang men9ebutkan -S itu menggratiskan
pendidikan dasar "SDCMISMPCM0S%, tapi han9a untuk meringankan beban mas9arakat atas pembia9aan pendidikan dalam rangka >ajib belajar sembilan tahun 9ang bermutu, serta ditujukan untuk stimulus bagi daerah, dan bukan sebagai pengganti ke>ajiban daerah men9ediakan anggaran pendidikan dalam /PD, untuk -S daerah danCatau antuan -perasional Pendidikan. 4ungsi -S sebagai stimulus daerah itu dipertegas dalam Pasal Permendiknas 3omor ) 0ahun #1# tentang Petunjuk 0eknis Penggunaan Dana -S 0ahun #11. Dengan demikian, janganlah bermimpi ada pendidikan gratis melalui -S tersebut. Di sekolahsekolah di pedesaan atau pinggiran, keberadaan -S dapat menggratiskan pendidikan dasar. 0api, untuk sekolahsekolah di perkotaan, 9ang bia9a hidupn9a lebih mahal, mustahil -S dapat menggratiskan pendidikan dasar. Meskipun tidak mampu menggratiskan pendidikan dasar, kita berharap pen9aluran dana -S tidak terlambat sehingga tidak merepotkan pihak sekolah. 'eterlambatan pen9aluran dana -S dapat merepotkan sekolah, karena mereka terpaksa harus men=ari pinjaman untuk operasional. *saha men=ari pinjaman itu kadang dapat melahirkan persoalan baru, berupa teguran adan Pemeriksa 'euangan dengan tuduhan tidak sesuai dengan prosedur. /gar tidak merepotkan sekolah, lebih baik pen9aluran dana -S ditarik ke pusat saja agar bisa datang tepat >aktu. 5alu bagaimanakah pengaruh dana bos terhadap prestasi sis>aE Se=ara akademik, sis>a tidak boleh mengalami hambatan untuk melanjutkan ke pendidikan 9ang lebih tinggi. Institusi pendidikan 9ang dibia9ai /P3 dan /PD >ajib menerima mereka. 'eberadaan program beasis>a ini pun. ditegaskan Su9anto, akan semakin membantu kelangsungan masa depan pendidikan sis>a, setelah mereka mendapatkan antuan -perasional Sekolah "-S%. /dapun jumlah dana -S 9ang disediakan pemerintah, per ##A ada peningkatan 9ang signifikan. 7umlah bia9a satuan -S per ##A, termasuk -S buku per sis>a SD di kota men=apai Rp 8## ribuCtahun, SD di kabupaten Rp )A ribuCtahun, SMP di kota Rp @@ ribuCtahun, SMP di kabupaten Rp @# ribuCtahun. 2arapann9a, dengan adan9a bantuan itu, -S dan easis>a, angka putus sekolah dapat semakin menurun pada satu sisi dan kualitas prestasi mereka meningkat di sisi 9ang lain. 0ujuan program pemberian bantuan beasis>a itu, untuk meningkatkan akses dan pemerataan serta peningkatan kualitas prestasi sis>a. Seperti 9ang diamanatkan *ndang *ndang 3o # 0ahun ##) tentang Sistem Pendidikan 3asional. /pabila sis>a tidak memili bia9a, biasan9a sis>a itu drop out dari sekolahn9a. Dengan bantuan beasis>a itu diharapkan dapat menekan angka drop o*t sekolah di
mas9arakat. Program 9ang telah berjalan dua tahun ini telah =ukup efektif dalam meningkatkan partisipasi mas9arakat dan kualitas prestasi sis>a. 'ita bisa melihat angka drop out setiap tahun semakin menurun, dan sis>a 9ang berprestasi pun semakin meningkat. Di setiap olimpiade kita bisa lihai juarajuara itu tidak han9a didominasi oleh kotakota besarF sekarang sebarann9a sudah merata. Mengingat efektifitas program itu, diharapkan dapat terus ditingkatkan setiap tahunn9a. 2an9a saja, tahun #1# angkan9a akan mengalami penurunan. 0ahun depan diperkirakan besarann9a akan berkurang karena resesi global, kemungkinan 1# persen. Seluruh pemerintahan daerah di Indonesia dapat aktif mendukung pemberian bantuan ini, dengan =ara mengalokasikan dana pada masingmasing /PD.Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan /PD pendidikan, agar orang tua sis>a tidak terlalu dibebankan. Sejumlah pemda 9ang telah men9ediakan dari /PDn9a untuk beasis>a, seperti 7akarta dan Yog9akarta. Pemda pemda 9ang lain dapat juga mengeluarkan kebijakan sama mendukung pendidikan. 5angkahlangkah pemberian beasis>a itu, jelasn9a, tidak han9a ditentukan oleh kemampuan ekonomi daerah, namun 9ang tak kalah pentingn9a adalah kemauan dan komitmen dari pemerintah masingmasing. Pihak Pemda harus dapat menga>asi pen9aluran dana bantuan agar program ini berjalan tepat sasaran. Peningkatan kualitas sumber da9a manusia 9ang bergantung pada kualitaspendidikan, terutama
pendidikan
formal
dapat
dilihat
melalui
proses
belajarmengajar
9ang
diselenggarakan pihak sekolah bagi seluruh peserta didikn9a.3amun pada ken9ataann9a, dalam upa9a pemenuhan pendidikan 9angberkualitas, ban9ak sekali ditemukann9a berbagai masalah atau kendala 9angmun=ul. Pada umumn9a, masalah atau kendala itu adalah terkait permasalahanpendanaan kurangmemadain9a
dalam sarana
pelaksanaan dan
pendidikan
prasarana
9ang
9ang
berkualitas,
men9ebabkan
seperti kurang
optimaln9apen9elenggaraan proses belajar mengajar di berbagai sekolah.Suatu proses merupakan hal 9ang terpenting dalam pen=apaian suatu tujuan.Maka, proses belajar 9ang optimal akan dapat mendidik para sis>asis>i menjadipribadi 9ang memiliki kualitas dalam hal ilmu pengetahuan, kemampuan sertada9a saing sebagai dasar untuk menempuh tingkatan pendidikan 9angselanjutn9a. Dan tujuan pendidikan 9ang sebagaimana diamanatkan dalam*ndang*ndang Dasar 3egara Republik Indonesia juga dapat ter=apai. Dengan demikian mutu pendidikan di Indonesia akan meningkat, mengingatkualitas pendidikan Indonesia ranking $A tingkat dunia tentu sangat memprihatinkan berdasarkan data
dalam &du=ation 4or /ll " EFA% lobal Monitoring Report #11: 0he 2idden !risis, /rmed !onfli=t and &du=ation 9ang dikeluarkan -rganisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan 'ebuda9aan Perserikatan angsaangsa "*3&S!-% 9ang dilun=urkan di 3e> York, Senin "1C)C#11%, indeks pembangunan pendidikan atau education development inde+ "&DI% berdasarkan data tahun ##( adalah #,A)8. 3ilai itu menempatkan Indonesia di posisi ke$A dari 1 negara di dunia. &DI dikatakan tinggi jika men=apai #,A@1. 'ategori medium berada di atas #,(#, sedangkan kategori rendah di ba>ah #,(#. 0otal nilai &DI itu diperoleh dari rangkuman perolehan empat kategori penilaian, 9aitu: 1. /ngka partisipasi pendidikan dasar, . /ngka melek huruf pada usia 1@ tahun ke atas, ). /ngka partisipasi menurut kesetaraan jender, 8. /ngka bertahan sis>a hingga kelas 6 sekolah dasar "SD%. Sebenarn9a dana -S dapatmeningkatkan mutu pendidikan jika penggunaan dan pengelolaann9a sesuai dengan semestin9a. 2al ini disebabkan dengan -S adan9a danakegiatan operasional personil dan kegiatan operasional non personildapat berjalan dengan baik. Dengan adan9a dana -S kegiatan personilseperti bia9a kesejahteraan guru dan pengembangan perofesi guru berjalandengan baik, sehingga kegiatan pembelajaran meningkat.
Denganlan=arn9a
kegiatan
operasionil
personil
maka
mutu
pembelajaranmeningkat, dengan demikian mutu pendidikan juga meningkat. Selain itudengan adan9a dana -S kegiatan operasional non personil sepertibantuan untuk tiap sis>a, bia9a ealuasi, bia9a pemeliharaan peralatansekolah, bia9a da9a dan jasa juga berjalan dengan baik dan lan=ar, serta sis>a dapatbelajar dengan baik, dan guru dapat melaksanakan tugasn9a dengan baikkarena meningkat kompetensi guru 9ang diperoleh melalui Diklat danMMP.
BAB III 1.2. PEBAHASAN 1. enga'a a)a Dana B$S
Meningkatn9a kebutuhan dalam pendidikan, mendorong pemerintah Indonesia men9alurkan berbagai bantuan demmi kelangsungan pendidikan di Indonesia, salah satun9a adalah dana antuan -perasional Sekolah "-S%. Dana bantuan operasional Sekolah "-S% diperuntukkan bagi setiap sekolah tingkat dasar di Indonesia dengan tujuan meningkatkan beban bia9a pendidikan demi tuntasn9a >ajib belajar sembilan tahun 9ang bermutu. Se=ara khusus seluruh sis>a miskin di tingkat pendidikan dasar negeri maupun sekolah s>asta bebas dari beban bia9a operasional sekolah. Seluruh sis>a Sekolah Dasar "SD% dan Sekolah Menengah Pertama "SMP% negeri bebas dari bia9a operasional sekolah, ke=uali Rintisan Sekolah ertaraf Internasional "RSI% dan Sekolah ertaraf Internasional "SI%. Meringankan beban bia9a operasional sis>a di sekolah s>asta. 3amun masih kita temukan berbagai kendala dalam pen9aluran dan realisasi dana antuan -perasional Sekolah "-S%. *ntuk itu kami berusaha mempelajari tentang dana antuan -perasional Sekolah "-S% men=ari setiap kendala dan kasus, hingga berusaha men=ari solusi dari setiap kendala kendala tersebut.
Salah satu indikator penuntasan program +ajib elajar A 0ahun diukur dengan /ngka Partisipasi 'asar "/P'% tingkat SD dan SMP. Pada tahun ##@ /P' SD telah men=apai 11@B dan MICPPS telah berkontribusi di dalamn9a sebesar 1,88B. Sedangkan /P' SMP, pada tahun ##A telah men=apai A(,11B dan M0sCPPs +ustha telah berkontribusi di dalamn9a sebesar 1,AB. Dengan demikian, maka program >ajar A tahun telah tuntas tahun lebih a>al dari target deklarasi &du=ation 4or /ll "&4/% di Dakar. Program antuan -perasional Sekolah "-S% 9ang dimulai sejak bulan 7uli ##@, telah berperan se=ara signifikan dalam per=epatan pen=apaian program >ajar A tahun. -leh karena itu, mulai tahun ##A pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program -S, dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas. Mulai tahun #11, mekanisme pen9aluran dana -S pada madrasah s>asta dan PPS mengalami perubahan, 9aitu pen9alurann9a langsung ke rekening madrasah dan PPS dari 'PP3 tanpa melalui lembaga pen9alur dan rekening penampung.
Sedangkan dana 'M diberikan dalam bentuk =ash "tunai% kepada pihak sekolah atau sis>a. Pengu=urun dana ini kesekolah diragukan karena kemampuan dan pengalaman sekolah mengelola dana bantuan 9ang belum matang.Sekolah 9ang tidak berpengalaman disin9alir peren=anaan atau perubahan terhadap /PS penuh reka9asa.Mengingat pen=airan dana -S mens9aratkan, bila /PS sekolah di ba>ah jumlah dana -S, maka sekolah harus menggratiskan semua bia9a pendidikan. Sebalikn9a, bila /PS sekolah diatas sana -S, sekolah diperbolehkan men=ari dana tambahan lain dari mas9arakat. 2asil studi ini adalah -S sudah diketahui mas9arakat tetapi belum sebagaimana 9ang dimaksudkan dalam petunjuk. Pertemuan, tetapi pemahaman 9ang benar dari >arga sekolah belum benar. Isu tentang -S ban9ak dimuat di media massa tetapi pada dasarn9a han9a menguraikan kasus kasus pelaksanaan -S. 2an9a sekolah sebagai pengelola -S belum =ukup terbuka, belum melibatkan mas9arakat dalam peren=anaan dan pengelolaan. antuan -perasioanal Sekolah "-S% 9ang dimaksud dalam P'PSM idang Pendidikan se=ara konsep rnen=ankup komponen untuk bia9a operasional non personil hasil studi adan Penelitian dan Pengembangan Departernen Pendidikan 3asional "/5I0/3 D&PDI'3/S %. 3amun karena i9a satuan 9ang digunakan adalah ratarata nasional, maka penggunaan -S dimungkinkan untuk membia9ai beberapa kegiatan lain 9ang tergolong dalam bia9a personil dan bia9a inestasi. Perlu ditegaskan hah>a prioritas utama -S adalah untuk bia9a operasional non personil bagi sekolah, bukan bia9a kesejahteraan guru dan bukan bia9a untuk inestasi. -leh karena keterbatasan dana #S dan pemerintah Pusat, maka bia9a inestasi sekolah dan kesejahteraan guru harus dibia9ai dari sumber lainn9a dengan prioritas utama dari sumber pemerintah daerah. Semua Sekolah 3egeri dan S>asta berhak memperoleh -S. 'husus sekolah s>asta harus memiliki ijin operasional "program pen9elenggaraan pendidikan%. Sekolah 9ang bersedia menerima #S harus menandatangani Surat Perjanjian pemberian bantuan dan bersedia mengikuti ketentuan 9ang tertuang dalam buku petunjuk pelaksanaan. Sekolah ka9aC mapan 9ang mampu se=ara ekonomi 9ang saat ini memiliki penerimaan lebih besar dari dana -S mempun9ai hak untuk menolak -S tersehut. Sehingga tidak >ajib
untuk
melaksanakan
ketentuan
9ang
tertuang
dalam
buku
petunjuk
pelaksanan. 'eputusan atas penolakan -S harus melalui persetujuan orang tua sis>a dan komite sekolah, bilamana di sekolah terdapat sis>a miskin, sekolah harus dapat menjamin kelangsungan sis>a tersebut.
agi sekolah 9ang telah men9elenggarakan pendidikan gratis pada periode sebelumn9a, maka sekolah tersebut harus tetap membebaskan semua bentuk pungutan sumbangan atau iuran kepada seluruh peserta didik. agi sekolah 9ang masih memungut pungutan, surnbangan atau iuran pada periode sebelumn9a 9ang dikarenakan terdapat selisih antara R/PS "kebutuhan personil sekolah% dan -S, sekolah masih harus mengikuti ketentuan sebagai berikut: "1%. /pabila di sekolah tersebut terdapat sis>a miskin. maka sekolah di>ajibkan membebaskan pungutanCsumbangan iuran seluruh sis>a 9ang ada di sekolah tersebut. Sisa dana -S "bila masih ada% digunakan untuk mensubsidi sis>a lain. "%. agi sekolah 9ang tidak mempun9ai sis>a miskin , maka dana -S digunakan mensubsidi
seluruh
sis>a,
sehingga
dapat
mengurangi
semua
bentuk
pungutan
sumbanganCiuran 9ang dibebankan kepada orang tua sis>a minimum senilai dana -S 9ang diterima sekolah. Depdiknas akan melun=urkan sembilan program utama tahun ##$. Salah satun9a adalah bantuan operasional sekolah "-S% untuk buku teks pelajaran "-S uku%, -S buku diberikan kepada sis>asis>a SD dan SMP di daerahdaerah terpen=il dan tertinggal 9ang ada di A1 proinsi di Indonesia. Depdiknas bersama DPR telah sepakat mengalokasikan dana Rp (## miliar dari /P3 untuk -S buku tahun ##$. -S buku teks ini diberikan kepada sis>asis>a SD dan SMP 9ang ada di daerahdaerah terpen=il dan tertinggal dalam rangka penuntasan >ajib belajar pendidikan dasar "+ajar Dikdas% A tahun. Pola pen9aluran -S buku ini sama dengan pola pen9aluran dana bantuan operasional sekolah "-S%, 9aitu menggunakan pola blo=k grant. -S buku, diberikan untuk buku teks pelajaran saja, tidak termasuk buku penga9aan. Pada prinsipn9a pihak sekolah dan komite sekolah silahkan memilih buku teks pelajaran 9ang akan digunakan di sekolah. uku teks pelajaran 9ang dipilih adalah buku 9ang sudah ditetapkan adan Standar 3asional Pendidikan "S3P%. esar ke=iln9a dana -S uku ditentukan oleh jumlah sis>a dari sekolah 9ang bersangkutan. Setiap sis>a mendapatkan -S uku sebesar Rp#.###,## per buku. os buku diberikan langsung ke sekolah dengan besaran setiap sekolah mendapatkan alokasi 9ang dihitung dari jumlah sis>a. Setiap sis>a dialokasikan Rp.#.###. Sekolah 9ang menerima -S buku memiliki ke>ajiban untuk membeli buku teks pelajaran 9ang
diprioritaskan untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. ukubuku itu diharapkan digunakan minimal dalam @ tahun. Sis>a diberikan pinjaman se=ara =uma=uma oleh sekolah untuk digunakan dalam belajar baik di rumah maupun di sekolah dan dikembalikan lagi pada akhir semester atau akhir tahun pelajaran sehingga bisa dipakai kembali oleh adik kelasn9a. Sa9angn9a, seiring dengan bergulirn9a -S buku, pemerintah melalui Menteri Pendidikan 3asional pada a>al tahun pelajaran ##$C## mengeluarkan Peraturan Mendiknas 3o. , ), dan 8. 'etiga peraturan ini mendasari berlakun9a 'urikulum 0ingkat Satuan Pendidikan "'0SP%. 'ondisi daerah dan sekolah 9ang beragam dan kelu>esan penerapan '0SP berdampak pada pelaksanaan kurikulum pun menjadi beragam. /da sekolah 9ang pada tahun pelajaran ##$C## ini telah melaksanakan '0SP, ada pula 9ang belum. 7adi, praktis pada tahun ##$C## ini se=ara nasional berlaku tiga ma=am kurikulum, 9aitu 'urikulum 1AA8, 'urikulum ##8, dan kurikulum berdasarkan standar isi "'0SP%. Dengan berlakun9a tiga ma=am kurikulum, panduan -S buku 9ang harus dijadikan a=uan para pengelola -S uku menjadi kurang sesuai untuk sekolah 9ang telah menerapkan '0SP. Dalam panduan itu ter=antum pembatasan judul buku 9ang dibeli dipilih dari daftar 9ang tertera dalam lampiran Peraturan Mendiknas 3o. $ tahun ##@, hal ini sebenarn9a han9a =o=ok untuk sekolah 9ang masih menggunakan kurikulum 1AA8 dan ##8. /pabila konsisten dengan isi Permendiknas tentang uku Pelajaran, sebenarn9a bukubuku tersebut tidak dapat digunakan minimal @ tahun karena paling lambat tiga tahun 9ang akan datang semua sekolah sudah harus melaksanakan kurikulum sesuai standar isi atau '0SP. agi sekolahsekolah atau dinas pendidikan dikota atau setiap kabupaten 9ang responsif menanggapi perubahan kurikulum, pada tahun pelajaran ##$C## sekolah sekolah mulai SD, SMP, SM/ dan SM' telah melaksanakan '0SP. Dengan kondisi 9ang demikian, mestin9a panduan -S buku tersebut tidak dapat diberlakukan sama dengan daerahCsekolah 9ang masih menerapkan kurikulum ##8 atau kurikulum 1AA8. 2al inilah 9ang menimbulkan kebingungan bagi sebagian pengelola -S buku dan guru di sekolah. Di satu sisi harus mempertanggungja>abkan sesuai aturan tetapi disisi lain jika aturan itu diterapkan akan tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan, meskipun sebenarn9a dalam '0SP tidak ada pembatasan buku. 'ondisi 9ang demikian ini tern9ata juga harus disadari oleh Manajer P'PSM setiap kota atau kabupaten. 3amun agar sekolah tetap mematuhi ramburambu 9ang ter=antum dalam buku Panduan. 5ogikan9a, sesuai tujuan pemberian -S buku itu untuk
meringankan mas9arakat. /pabila ketiga buku itu telah dipenuhi oleh Pemda, kemudian dana itu digunakan untuk men=ukupi kebutuhan buku 9ang lain akan dapat memper=epat pemenuhan buku sehingga program pemerintah me>ujudkan pemenuhan buku bagi sis>a akan =epat ter=apai. Setiap sis>a satu buku untuk semua mata pelajaran. 7ika -S buku masih digunakan lagi untuk membeli buku 9ang sudah ada di sekolah maka target pemenuhan buku justru akan terhambat. Di satu sisi ada buku tertentu 9ang berlebih dan di sisi lain masih ada 9ang belum ada sama sekali. /tas dasar pertimbangan itu dan hasil konsultasi dengan 0im Pusat, maka dibuatlah edaran ke sekolah agar dana os uku diusahakan untuk memenuhi buku 9ang belum dipenuhi oleh Pemda. Sekolah bebas memilih buku sesuai kebutuhann9a sendiri. 0etapi, tern9ata beberapa saat kemudian oleh oknum 9ang merasa dirugikan dengan kebijakan itu, surat edaran itu dianggap men9alahi panduan -S buku. /khirn9a, dengan berbagai pertimbangan dan agar tidak merepotkan, akhirn9a surat itu diralat kembali untuk tetap sesuai panduan 9ang ada saja meskipun akhirn9a ada 9ang dirasakan kurang tepat.
2. enga'a Dana B(s Ser&ng T&)ak Te'at Sasaran
Disisi pihak ada temuan 9ang mengherankan pada sebuah institusi pendidikan bah>a De>an Pendidikan "DP% di salah satu kabupaten.kabupaten 0abanan, membeberkan sejumlah temuan 9ang =ukup mengejutkan. Dana bantuan operasional sekolah "-S% sejumlah Sekolah Dasar "SD% di 0abanan diduga disunat oknum *nit Pela9anan 0eknis Daerah "*P0D% Dinas Pendidikan dan Persip. erdalih ber>enang mengelola dana -S,pihak sekolah diminta men 9erahkan sebagian dana itu jika tidakingin guru atau pihak sekolah kena sanksi institusi. 0emuan 'elompok 'erja "Pokja% eberapa temuan kasus seperti pen9unatan dana -S maupun lemahn9a penga>asan Dana /lokasi 'husus "D/'% men9atakan dana -S 9ang semestin9a dikelola sekolah justru dalam praktikn9a *P0D turut melakukan interensi. Pihak *P0D meminta sebagian dana -S diserahkankepada mereka dengan dalih untuk dana penga>asan sis>a,besaran dana -S9ang disunat sekitar Rp 1.### per sis>a, karena selama ini dilaporkan tidak ada masalah dengan dana -S, kasus pen9unatan dana -S di SD ditemui pada beberapa ke=amatan seperti aturiti, 'ediri, dan Pupuan,Dari upa9a turun ke lapangan9ang dilakukann9a ditemui ban9ak sekolah 9ang tidak tahu, ketentuan petunjuk pelaksana pengelolaan dana -S. Padahal sosialisasin9a sudah dengan gen=ar baik le>at media massa maupun se=ara internal. 7uga sudah jelas disebutkan dalam buku panduan dan petunjuk dana -S. Sehingga, ketika oknum *P0D men9atakan juga ber>enang mengelolan9a mereka tidak dapat berbuat ban9ak ke=uali menerima. /da alasan lain 9ang =ukup men=engangkan bah>a para guru terpaksa memberikan sebagian dana -S karena takut kena sanksi institusi dari *P0D misaln9a kena mutasi dan lainn9a. Seharusn9a, dana -S sepenuhn9a dalam pengelolaan sekolah. 'arenan9a, siapapun atau institusi seperti *P0D tidak diperkenankan turut =ampur dalam pengelolaan dana -S dengan dalih apa pun. Sebab, hal itu merupakan >e>enang sekolah sertamekanisme dan pertanggung ja>abann9a dilakukan oleh sekolah.Selaku 'etua DP, Dinas Pendidikan melakukan penga>a san dan
penge=ekan kembali atas temuann9a itu agar tidak terjadi manipulasi
dan pen9impangan. Selain temuan pen9unatan dana -S, j uga diungkap tim mone adan9a keluhan dari sekolahsekolah terkaitlambatn9a bantuan dana alo kasi khusus "D/'%. 2al itu sangatberpengaruh terhadap pelaksanaan pro9ek atau kegiatan perbaikansarana dan prasarana sekolah. Pasaln9a, dana D/' belum =air, sementara perbaikan gedung sekolah mesti =epat dilaksanakan. Dipihak lain, ban9ak guru ata u kepala sekolah tidak tahumenahu soalbantuan D/' tersebut baik besaran maupun pemanf aatann9a./kibatn9a, kepala sekolah kesulitan memanfaatkan dengan benar disamping juga le mahn9a penga>asan pelaksanaan pro9ek perbaikan sarana gedung atau mebel. 5emahn9a penga>asan membuatsejumlah dana 9ang turun menja di ra>an pen9impangan. 2asil temuan menunjukkan bah>a kampan9e dana -S 9ang begitu gen=ar di berbagai media massa, tern9ata han9a ;tebar pesona< saja, kasihan murid sekolah kita 9ang han9a dibuat terpesona le>at ta9anganta9angan itu. eberapa temuan P'P tentang pen9aluran dana -S bermasalah, adalah, (ertama, ditemukan
sekolah
9ang
belum
pun9a
iLin
operasional,
tetapi
mendapat
dana
-S. 'edua, terjadi penggelembunganjumlah sis>a di A proinsi. 5alu, ketiga, penggunaan dana -S tidak seperti apa 9ang disampaikan Mendiknas di depan 'omisi N DPR. Selain itu, ditemukan pula pengunaan dana -S 9ang tidak sesuai aturan, seperti dipakai untuk insentif guru, beli komputer, kepentingan pribadi, dipinjamkan dan kar9a sis>a. 'alau ka9ak gini penggunaann9a, tidak pas kalau jumlah sis>a 9ang dijadikan patokan menghitung jatah -S per sekolah. Perlud ingat, konsep a>al guna -S itu untuk beli alat praktek sis>a, bia9a rapat komite sekolah, alat tulis, pembinaan sis>a, perbaikan fasilitas. 3amun, alokasi penggunaan -S uku tersebut dinilai sangat rentan terhadap praktik pen9impangan. erdasarkan laporan dari berbagai media, aroma tidak sedap mulai terendus di balik transaksi pengadaan buku teks. 2asil riset Indonesia !orruption +at=h "I!+% tahun ##$ mengenai -S buku di 7akarta, arut, Semarang, dan 'upang, menunjukkan adan9a kesalahan dalam proses pengadaan buku setelah mun=ul Peraturan Mendiknas 3omor 11C##@ tentang uku 0eks Pelajaran. Dalam peraturan itu, sekolah tidak diperkenankan memaksa atau menjual buku kepada sis>a. 3amun, aturan itu disiasati sekolah. !aran9a, dengan mengarahkan sekolah atau sis>a membeli buku dari penerbit tertentu.
7ika dana berasal dari mas9arakat, sekolah "kepala sekolah% 9ang menjadi aktor, sis>a diharuskan membeli buku dari penerbit 9ang sudah memiliki perjanjian kerja sama dengan sekolah. ila 9ang digunakan uang negara, biasan9a pejabat dinas 9ang menjadi pelaku, sekolah diarahkan membeli bukubuku dari rekanan mereka. 2al senada juga dilaporkan oleh harian 'ompas "@C11C##$%. Menurut media nasional tersebut, indikasi pen9impangan penggunaan dana -S uku berupa pembelian buku 9ang merupakan hasil rekomendasi dinas. Ini berarti, sangat dimungkinkan buku ajar 9ang digunakan di tiaptiap daerah akan seragam. Selain itu, juga dipastikan mun=uln9a persaingan tidak sehat antar penerbit untuk memperebutkan rekomendasi dari dinas atau sekolah. Sementara itu, harian Pontianak Post "#$C#1C##% melaporkan, ban9ak guru di Pontianak 9ang belum mengetahui =airn9a dana -S uku akibat tidak transparann9a kepala sekolah dalam pengelolaan -S buku. Dari beberapa sekolah, ada guruguru mengaku ke=e>a sebab kepala sekolah tak memberi tahu kalau -S buku sudah =air, dan sudah seharusn9a kepala sekolah memberitahukan guru tentang -S buku. Sebab, selama ini sosialisasi -S sangat gen=ar dilakukan oleh dinas pendidikan dan departemen agama di seluruh Indonesia. Peran aktif juga semestin9a dilakukan berbagai pihak. Seperti dari 5SM 9ang tergabung dalam tim penga>as ke=urangan dana -S buku di lapangan. De>an akan menga>asi -S buku dengan ketat. 0ak bisa dipungkiri, pelaksanaann9a di lapangan sangat rentan pen9impangan. Misaln9a saat sekolah menggelar kegiatan, ban9ak penerbit buku 9ang bersedia mena>arkan diri sebagai sponsor. 'alau tak ada kepentingan, tak mungkin penerbit mau membantu tanpa adan9a kompensasi tertentu. Mengenai pemberian diskon adalah kebijakan internal tiap sekolah, tidak perlu dipermasalahkan jika diberikan se=ara profesional. /rtin9a, potongan harga tersebut bisa dirasakan manfaatn9a oleh seluruh guru, bukann9a han9a kepala sekolah ataupun dialihkan untuk pembelian berbagai perlengkapan sekolah, di luar -S. pemerintah harus mengantisipasi berbagai persoalan 9ang mun=ul terkait dengan pen9aluran dana tersebut. Salah satun9a, pen9ele>engan dana -S oleh oknumoknum 9ang tidak
bertanggungja>ab.
Sebelum memberlakukan kebijakan tersebut, pemerintah harus melakukan simulasi mengenai model pen9aluran 9ang baru ini, untuk melihat kelemahan atau kekurangan dari sistem ini. Sehingga pelaksanaan9a nanti benarbenar siap. 0epat sasaran dan tepat guna,
Salah satu faktor 9ang perlu diperhitungkan, ke=ukupan >aktu untuk men9osialisasikan pen9aluran program dana -S. 2al ini dibuktikan dengan terlambatn9a pen=airan dana -S akibat
ketidaksiapan
pemerintah
daerah.
Dengan >aktu 9ang =ukup, dapat memberikan kesempatan bagi pemerintah proinsi dan juga sekolah untuk melakukan berbagai persiapan. Pada tahun #11 , dana 9ang diku=urkan oleh pemerintah untuk antuan -perasional Sekolah "-S% men=apai Rp 1$.$$.#)A.1$.###,##. Pen9alurann9a dilakukan melalui endahara 3egara 9ang ditransfer ke kas /nggaran Pendapatan dan elanja Daerah "/PD%, lalu diteruskan ke rekening sekolah. !ara baru ini bertujuan memberi ke>enangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pen9aluran dana -S. Dengan =ara ini diharapkan pengelolaann9a menjadi lebih tepat >aktu, tepat jumlah, dan tak ada pen9ele>engan. esaran dana -S 9ang disalurkan itu sesuai dengan Permendiknas 8Cpk.pC#1# tentang alokasi dana -S per sis>a per tahun dan per jenjang pendidikan. esar bia9a satuan -S per sis>a per tahun adalah: 1. SMPCSMP5CSMP0 di kota Rp. @@.###. . SMPCSMP5CSMP0 di kabupaten Rp. @#.###. ). SDCSD5 di kota sebesar Rp. 8##.###. 8. SDCSD5 di kabupaten Rp. )A.###. esar dana -S per sis>a dapat berubah pada setiap tahun anggaran, tergantung pada kebijakan pemerintah. Dalam penggunaan dana -S, sekolah >ajib mengikuti dan menaati petunjuk teknis pengelolaan dana -S. *ndikator transparansi dan akuntabilitas dana # oleh pihak sekolah terhadap orang tua sis>aCmas9arakat adalah sebagai berikut: 'omite Sekolah men9etujui Ren=ana /nggaran Sekolah dan 'etua 'omite Sekolah atau per>akilann9a ikut menandatangani R/PS atau R'/S. 'omite Sekolah melakukan reie> laporan keuangan sekolah dan 'etua 'omite Sekolah atau per>akilann9a ikut men=ermati dan memberi masukan bagi laporan keuangan sekolah. 'omite Sekolah men9etujui laporan keuangan sekolah dan 'etua 'omite Sekolah atau per>akilann9a ikut menandatangani laporan keuangan sekolah. Sekolah mengumumkan penggunaan dana di papan pengumuman sekolah, dimana pengumuman tersebut diperbaharui se=ara reguler dan papan pengumuman diletakkan di tempat 9ang dapat diakses oleh orang ban9ak.Pada ken9ataann9a ada sekolah 9ang tidak
menaati juknis "/plikasi Pelaporan dan Manajemen Informasi Sekolah% 9ang telah disosialisasikan oleh dinas terkait. Pihak sekolah tidak melakukan ke>ajibann9a untuk mengumumkan poinpoin 9ang bolehCtidak boleh dibia9ai oleh dana -S, sehingga para orang tua sis>aCmas9arakat sama sekali tidak mengetahui peren=anaan dan penggunaan dana -S ini. /kibatn9a sering tererjadi pen9alahgunaan dana -S, karena mas9arakat tidak pernah tau seberapa besar anggaran dana bos 9ang di terima oleh sekolah.
