Makalah Permasalahan Pengeloloan Dana BOS
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah
Meningkatnya kebutuhan dalam pendidikan, mendorong pemerintah Indonesia menyalurkan berbagai bantuan demi kelangsungan pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana bantuan operasional Sekolah (BOS) diperuntukkan bagi setiap sekolah tingkat dasar di Indonesia dengan tujuan meningkatkan beban biaya pendidikan demi tuntasnya wajib wajib belajar sembilan tahun yang bermutu. amun kebijakan Dana BOS bukan berarti behentinya permsalahan pendidikan, masalah baru mun!ul terkait dengan penyelewengan dana BOS, BOS, dan ketidake"ekti"an pengelolan dana BOS, tujuan dari pemerintah sendiri baik, namun terkadang sistem yang ada menjadi bumerang dan menghadirkan masalah masalah baru, selain itu pribadi dan budaya manusia Indonesia ikut berpengaruh terhadap penyelewengan dan ketidake"ekti"an pengelolaan dana BOS. Oleh karena itu dibutuhkan kerja sama semua elemen dalam mewujudkan e"ekti"itas pengelolaan dana BOS. Oleh karena itu, kami memilih untuk mengangkat masalah pengelolaan dana BOS serta permasalahannya, sehingga mudah#mudahan makalah ke!il ke!il ini bisa memberikan gambaran bagi para pemba!a terkait dengan pengelolaan dana BOS serta permaslahannya, solusi yang yang mun!ul bukan berarti solusi terbaik, ini hanyalah sedikit sumbangan pemikiran dari kami untuk perkembangan pendidikan di Indonesia. 1.2 Rumusan Masalah
$ntuk mempermudah pembahasan dalam makalah ini, kami menyusun bebrapa rumusan masalah dalam penyusunan makalah ini, rumusan terseut diantaranya % &. 'pa permasalah permasalah yang yang mun!ul mun!ul dalam pengelolaan pengelolaan dana bos
. 'pa penyebab penyebab dari timbulnya timbulnya permasalahan permasalahan tersebut tersebut *. Bagaim Bagaimana ana akibat akibat dari dari permas permasalah alahan an terseb tersebut ut +. Bagaimana Bagaimana solusi solusi untuk untuk mengata mengatasi si permasala permasalahan han tersebut tersebut 1. !u"uan Penul#san
Makalah ini kami susun dengan tujuan untuk % &. Mengetahui Mengetahui pengerti pengertian an dan landasan landasan#landas #landasan an umum program program dana Bantuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). . 'gar dapat dapat mengetahu mengetahuii bagaimana bagaimana realisasi realisasi dana Bantua Bantuan n Operasional Operasional Sekolah Sekolah (BOS). *. Dapat memahami memahami kondisi# kondisi#kond kondisi isi dunia pendid pendidikan ikan khususny khususnyaa di tingkat tingkat dasar. +. 'gar dapat dapat mempelajari mempelajari kasus#kasus kasus#kasus yang yang terjadi terjadi di dunia pendidik pendidikan an yang mun!ul mun!ul di lapangan. 1.$ Man%aat Penul#san
ami berharap makalah ini bisa memeberikan man"aat baik bagi penyusun dan juga pemba!a pada umumnya, diantaranya % &. $ntuk menambah menambah wawasan wawasan tentang tentang program program dana dana Bantuan Bantuan Operasional Operasional Sekolah Sekolah (BOS) . Dapat mempelajari mempelajari kasus#kas kasus#kasus us yang terjadi terjadi di dunia dunia pendidika pendidikan n khususnya khususnya mengenai mengenai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) *. Dapat mengetahu mengetahuii penyaluran penyaluran dana dana Bantuan Bantuan Operasional Operasional Sekolah Sekolah (BOS) (BOS) yang terjadi. terjadi.
BAB II PEMBAHASAN 2.1 LA!AR LA!AR BELA&AN' BELA&AN ' DANA BOS
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan pengembangan lebih lajut dari -rogram aring -engaman Sosial (-S) Bidang -endidikan, yang dilaksanakan pemerintah pada kurun &//0#11*, dan -rogram ompensasi -engurangan Subsidi BBM yang dilaksanakan dalam kurun 11*#112. BOS dimaksudkan sebagai subsidi biaya operasional sekolah kepada semua peserta didik wajib belajar, yang untuk tahun 11/ jumlahnya men!apai 3.033.// siswa sekolah dasar, yang disalurkan melalui satuan pendidikan. Dengan -rogram BOS, satuan pendidikan diharapkan tidak lagi memungut biaya operasional sekolah kepada peserta didik, terutama mereka yang miskin. -endidikan merupakan salah satu kun!i penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah dan jangka panjang. amun, sampai dengan saat ini masih banyak orang miskin yang memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh pendidikan bermutu, hal ini disebabkan antara lain karena mahalnya biaya pendidikan. Disisi lain, $ndang#$ndang omor 1 4ahun 11* tentang Sistem -endidikan asional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berusia 5#&2 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yang dikenal dengan -rogram 6ajib Belajar -endidikan Dasar Sembilan 4ahun. onsekuensi dari hal tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD7MI dan SM-7Mts serta satuan pendidikan yang sederajat). enaikan harga BBM beberapa tahun belakangan dikhawatirkan akan menurunkan kemampuan daya beli penduduk miskin. 8al tersebut dapat menghambat upaya penuntasan -rogram 6ajib Belajar -endidikan Dasar Sembilan 4ahun, karena penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Salah satu program di bidang pendidikan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain dalam rangka mendukung pen!apaian -rogram 6ajib Belajar -endidikan Dasar Sembilan 4ahun. Melalui program ini, pemerintah pusat memberikan dana kepada sekolah#sekolah setingkat SD dan SM- untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orangtua siswa. BOS diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya dana untuk tiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah murid. 2.2 ME&ANISME PEN(AIRAN BOS
-engalokasian7pen!airan dana BOS dilaksanakan sebagai berikut%
&. 4im Manajemen -usat mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah melalui 4im Manajemen BOS -ro9insi, kemudian menetapkan alokasi dana BOS tiap pro9insi. . 'tas dasar data jumlah siswa tiap sekolah, 4im Manajemen BOS -usat membuat alokasi dana BOS tiap pro9insi yang dituangkan dalam DI-' pro9insi. *. 4im Manajemen BOS -ro9insi dan 4im Manajemen BOS abupaten7ota melakukan 9eri"ikasi ulang data jumlah siswa tiap sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi di tiap sekolah. +. 4im Manajemen BOS abupaten7ota menetapkan sekolah yang bersedia menerima BOS melalui Surat eputusan (S). S penetapan sekolah yang menerima BOS ditandatangani oleh epala Dinas -endidikan abupaten7ota dan Dewan -endidikan. S yang telah ditandatangani dilampiri da"tar nama sekolah dan besar dana bantuan yang diterima (:ormat BOS#1' dan :ormat BOS#1B). Sekolah yang bersedia menerima BOS harus menandatangani Surat -erjanjian -emberian Bantuan (S--B). 2. 4im Manajemen BOS ab7ota mengirimkan S alokasi BOS dengan melampirkan da"tar sekolah ke 4im Manajemen BOS -ro9insi, te mbusan ke Bank7-os penyalur dana dan sekolah penerima BOS. 2. PEN''UNAAN DANA BOS
-enggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara 4im Manajemen BOS Sekolah, Dewan ;uru, dan omite Sekolah yang harus dida"tar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam <'S7<'-BS, di samping dana yang diperoleh dari -emda atau sumber lain yang sah. 8asil kesepakatan penggunaan dana BOS (dan dana lainnya tersebut) harus dituangkan se!ara tertulis dalam bentuk berita a!ara rapat yang dilampirkan tanda tangan seluruh peserta rapat yang hadir. Dari seluruh dana BOS yang diterima oleh sekolah, sekolah wajib menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran atau mengganti yang telah rusak. Buku yang harus dibeli untuk tingkat SD adalah buku mata pelajaran -endidikan 'gama, serta mata pelajaran Seni Budaya dan eterampilan, sedangkan tingkat SM- adalah buku mata pelajaran Ilmu -engetahuan Sosial dan mata pelajaran 4eknologi In"ormasi dan omunikasi.
'dapun dana BOS selebihnya digunakan untuk membiayai kegiatan#kegitan berikut% &. -embiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya penda"taran, penggandaan "ormulir, administrasi penda"taran, dan penda"taran ulang, pembuatan spanduk sekolah gratis, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk "oto!opy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang rele9an). . -embelian buku re"erensi dan pengayaan untuk dikoleksi di perpustakaan (hanya bagi sekolah yang tidak menerima D'). *. -embelian buku teks pelajaran lainnya (selain yang wajib dibeli) untuk dikoleksi di perpustakaan. +. -embiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, unit kesehatan sekolah, dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa7guru dalam rangka mengikuti lomba, "oto!opy, membeli alat olahraga, alat keseni an, perlengkapan kegiatan ekstrakulikuler, dan biaya penda"taran mengikuti lomba). 2. -embiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah, dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk "oto!opy7penggandaan soal, honor koreksi ujian, dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa). 3. -embelian bahan#bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku in9entaris, langganan koran7majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari#hari di sekolah, serta pengadaan suku !adang alat kantor. 5. -embiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, termasuk untuk pemasangan barujika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. husus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset.
0. -embiayaan perawatan sekolah, yaitu penge!etan, perbaikan atap bo!or, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin7keramik, dan perawatan "asilitas sekolah lainnya. /. -embayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. $ntuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS. &1. -engembangan pro"esi guru seperti pelatihan, ;7M;M- dan S7MS. husus untuk sekolah yang memperoleh hibah7blo!k grant pengembangan ;7M;M- atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama. &&. -emberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah. ika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang in9entaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyebrangan, dll). &. -embiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor ('4), penggandaan, surat# menyurat, insenti" bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank7-4 -os. &*. -embelian komputer dekstop untuk kegiatan belajar siswa, maksimum & set untuk SD dan set untuk SM-, pembelian & unit printer, serta kelengkapan komputer seperti hard disk, "lash disk, =D7D>D, dan suku !adang komputer7printer. &+. ika komponen & s.d &* di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, mebeler sekolah, dan peralatan untuk $S. Bagi sekolah yang telah menerima D', tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama. -enggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang le lah bagi guru -S diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah selain kewajiban jam mengajar. Besaran atau satuan biaya untuk transportasi dan uang lelah guru -S yang bertugas di luar jam mengajar tersebut harus mengikuti batas kewajaran. -emerintah Daerah wajib
mengeluarkan peraturan tentang batas kewajaran tersebut di daerah masing#masing dengan mempertimbangkan "aktor sosial ekonomi, "aktor geogra"is dan "aktor lainnya.
2.$ PERMASALAHAN PEN'ELOLAAN DANA BOS DAN SOLUSIN)A 2.$.1 Deskr#*s# Masalah
Mulai pertengahan 1&1, kemendiknas mulai menggunakan mekanisme baru penyaluran dana BOS. Dana BOS tidak lagi langsung ditrans"er dari bendahara negara ke rekening sekolah, tetapi ditrans"er ke kas '-BD selanjutnya ke rekening sekolah. emendiknas beralasan, mekanisme baru ini bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam penyaluran dana BOS. Dengan !ara ini, diharapkan pengelolaan menjadi lebih tepat waktu, tepat jumlah, dan tak ada penyelewengan. 8arus diakui, masalah utama dana BOS terletak pada lambatnya penyaluran dan pengelolaan di tingkat sekolah yang tidak transparan. Selama ini, keterlambatan trans"er terjadi karena berbagai "aktor, seperti keterlambatan trans"er oleh pemerintah pusat dan lamanya keluar surat pengantar pen!airan dana oleh tim manajer BOS daerah. 'kibatnya, kepala sekolah harus men!ari berbagai sumber pinjaman untuk mengatasi keterlambatan itu. Bahkan, ada yang meminjam kepada rentenir dengan bunga tinggi. $ntuk menutupi biaya ini, kepsek memanipulasi surat pertanggungjawaban yang wajib disampaikan setiap triwulan kepada tim manajemen BOS daerah. Ini mudah karena kuitansi kosong dan stempel toko mudah didapat. epsek memiliki berbagai kuitansi kosong dan stempel dari beragam toko. epsek dan bendahara sekolah dapat menyesuaikan bukti pembayaran sesuai dengan panduan dana BOS, seakan# akan tidak melanggar prosedur. 4idaklah mengherankan apabila praktik !urang dengan mudah terungkap oleh le mbaga pemeriksa, seperti Badan -emeriksa euangan (B-) atau Badan -engawas euangan dan -embangunan. Ibarat berburu di kebun binatang, B- dengan mudah membidik dan menangkap buruan. B- dengan mudah menemukan penyelewengan dana BOS di sekolah. B- -erwakilan akarta, misalnya, menemukan indikasi penyelewengan pengelolaan dana sekolah, terutama dana BOS tahun 115#11/, sebesar
=ontoh manipulasi antara lain kuitansi per!etakan soal ujian sekolah di bengkel '= mobil oleh SD 1&
Pen+e,a, -an Ak#,at Masalah
-enyebab timbulnya masalah#masalah dalam program BOS yaitu% &. -engalokasian dana tidak didasarkan pada kebutuhan sekolah tapi pada ketersediaan anggaran. 8endaknya pengalokasian dana didasarkan pada kebutuhan sekolah, agar tidak terjadi saling tumpang tindih antara kebutuhan dengan anggaran yang disediakan. 'dakalanya sekolah yang kebutuhannya sedikit, dan ada sekolah yang kebutuhannya banyak. ika anggaran semua sekolah sama, di sekolah yang kebutuhannya sedikit akan meman!ing timbulnya korupsi karena anggaran yang berlebih, sedangkan di sekolah yang kebutuhannya banyak akan tetap mengalami kekurangan karena kebutuhannya tidak terpenuhi.
. 'lokasi dana BOS ?dipukul rata@ untuk semua sekolah di se mua daerah, pada tiap sekolah memiliki kebutuhan dan masalah berbeda *. orupsi dana pada tingkat pusat (emendiknas) terutama berkaitan dengan dana sa"e guarding. +. Dinas pendidikan meminta sodokan atau memaksa sekolah untuk membuat pengadaan barang kepada perusahaan tertentu yang sudah ditunjuk dinas. 2. epala sekolah menggunakan dana BOS untuk kepentingan pribadi melalui penggelapan, mark up, atau mark down. 3. $ang yang dikeluarkan oleh orang tua murid !enderung bertembah mahal walaupun sudah ada dana BOS. Mengapa hal tersebut bisa terjadi elas terlihat bahwa didalam implementasinya, "ungsi pengawasan sangat kurang. 4idak ada partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses implementasi anggaran di semua tingkat penyelenggara, emendiknas, dinas pendidikan, maupun sekolah. -ada tingkat pusat, proses penganggaran pun turut dimonopoli oleh emendiknas, akibatnya kepentingan emendiknas lah yang lebih terpenuhi, bukan mendahulukan yang perlu. -enyebab yang lain misalnya pada tingkat penyelenggara (Sekolah dan perguruan tinggi), tidak ada aturan mengenai mekanisme penyusunan anggaran, warga dan stakeholder tidak memiliki akses untuk mendapat in"ormasi mengenai anggaran sehingga mereka tidak bisa melakukan pengawasan. Aembaga pengawasan internal seperti Itjen, Bawasda, Bawasko, pun tidak mampu menjalankan "ungsi. Serta pada tingkat sekolah, semua kebijakan baik akademis maupun "inansial diren!anakan dan dikelola kepala sekolah, dan komite sekolah dibajak oleh kepala sekolah sehingga menjadi kepanjangan tangan kepala sekolah. ami berpendapat, !ara penyelewengan dana BOS yang paling bisa terjadi adalah melalui setoran awal kepada dinas sebelum dana BOS di!airkan atau didalam sekolah itu sendiri berhubung sekolah tidak melakukan kewajiban mengumumkan '-BS ('nggaran -endapatan Belanja Sekolah) pada papan pengumuman sekolah. Selain itu, penyusunan '-BS terutama pengelolaan dana bersumber dari BOS kurang melibatkan partisipasi orang tua murid. 'khirnya, kebo!oran dana BOS di tingkat sekolah tidak dapat dihindari. Serta dokumen S- (Surat -ertanggungjawaban) dana BOS yang kurang atau bahkan tidak dapat diakses oleh publik apabila ada kebutuhan in"ormasi atau kejanggalan dalam pengelolaan dana BOS. 2.$.
Solus# Permasalahan
-ermasalahan yang mun!ul dalam pengelolaan dana BOS memang sudah banyak disinyalir di beberapa tempat, namun tentunya juga hal ini tidak bisa digeneralisasikan di
semua tempat dan kondisi penyalahgunaan wewenang tersebut terjadi, namun jika dilihat dari segi peluang atau kesempatan, banyak sekali peluang yang bisa digunakan oleh oknum untuk bisa melakukan penyelewengan. Oleh karena itu hal yang paling penting adalah meminimalisir kesempatan dan peluang supaya tidak bisa terjadi dan tidak ada kesempatan oknum untuk keluar dari aturan yang sudah berlaku. Menghapuskan kebijakan pendidikan yang bersubsidi jelas bukan menjadi solusi, karena memang pada intinya pendidikan adalah kebutuhan primer yang harus terpenuhi, dan juga $ndang#$ndang kita telah mengamanatkan untuk memberikan layanan gratis untuk pendidikan dasar. Oleh karena itu, penghapusan sama sekali kebijakan BOS bukan merupakan solusi bagi kemelut pengelolaan dana BOS. amun, setidaknya ada beberapa langkah yang kemungkinan bisa diambil oleh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan ini diantaranya % 1. Peninjauan Kembali Kebijakan
$$D &/+2 menyatakan bahwa pendidkan adalah hak bagi semua warga, terlebih pendidikan dasar untuk wajib belajar Sembilan tahun menjadi hak utama bagi warga egara dan egara wajib mengusahakan pembiayaannya. Ini menjadi amanat besar dan latar belakang utama kenapa dana BOS hadir dalam proses pendidikan wajib belajar / tahun. amun pada kenyataannya tidak semua sekolah dan tidak semua warga egara membutuhkan dan harus diberi subsidi untuk pendidikan dasar ini, hal ini terbukti dengan beberapa sekolah yang tidak menerima dana BOS, tapi tetap menjual kualitas kepada !ustomernya. -eninjauan kembali bukan berarti penghapusan program, tapi pembaharuan design program BOS bisa menjadi solusi. Bisa saja pemerintah mengatur kembali pendanaan untuk sekolah yang sudah maju se!ara "inan!ial dan juga aturan yang khusus untuk warga egara yang sudah tidak layak untuk mendapatkan subsidi. 2. Dana Berkeadilan
'dil bukan berarti sama rata, bisa saja besaran antara yang satu dengan yang lainnya berbeda, tapi se!ara teknis dan hakikatnya besaran itu bisa men!ukupi serta bisa digunakan se!ara e"ekti" dan e"isien. Oleh karena itu dana yang berkeadilan sudah saatnya diberlakukan untuk pengelolaan subsidi pendidikan. 4idak sepantasnya peserta didik yang orang tuanya mampu se!ara "inan!ial, tapi masuk dan bersekolah di sekolah yang mendapatkan subsidi
dari pemerintah, sehingga disini dibutuhkan peran serta dari sekolah untuk benar#benar mendata peserta didik yang layak disubsidi. ika dana berkeadilan ini benar#benar diterapkan dalam system pengelolaan dana subsidi pendidikan, bisa saja kedepan orang tua akan beranggapan jika dia tergolong kedalam warga yang layak mendapatkan subsidi maka dia harus menyekolahkan anaknya pada sekolah bersubsidi, sedangkan untuk warga yang tidak masuk kedalam kategori layak subsidi menyekolahkan anaknya ke sekolah yang tidak bers ubsidi. Sehingga konsentrasi dana akan benar#benar terarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan, dan tidak ada kesenjangangn kualitas antara sekolah yang bersubsidi dengan sekolah yang tidak bersubsidi. amun tentunya dana berkeadilan ini dibutuhkan si"at manusia Indonesia yang baik, tidak mendahulukan ego dalam bertindak dan sadar akan kepentingan umum atau so!ial. 3. Pengwasan yang Efektif dan Efisien
-engawasan merupakan salah satu "ungsi manajemen atau administrasi. -engawasan merupakan tindakan yang ber"ungsi untuk memperhatikan kondisi yang terj adi di lapangan dengan kondisi yang diharapkan dari pembuat kebijakan. ebijakan subsidi pendidikan yang tertuang dalam program BOS sudah seharusnya mendapatkan pengawasan yang baik dari pemerintah, karena ini merupakan program atau kebijakan pemerintah, sehingga perhatian untuk proses pengawasan pun harus diperhatikan. Selama ini pengawasan yang terjadi pada pengelolaan dana BOS !ukup pada tataran pelaporan saja, sedangkan implementasi kenyataan di lapangan masih kurang, pihak pengawas, kantor dinas atau pemerintah, merasa !ukup dengan laporan yang ada diatas kertas saja, padahal jika dilihat di lapangan, belum tentu sesuai dengan apa yang ada dalam laporan, sehingga disini benar#benar dibutuhkan pengawasan yang e"ekti" dan e"isien untuk menanggulangi penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana BOS. -engawsan melekat dan penge"ekti"an tenaga pengawasan yang ada bisa jadi menjadi solusi bagi pengawasan yang e"ekti".
4. Pendampingan Dari Ali !ang K"mpeten
4idak sedikit juga sekolah yang melakukan kesalahan dan penyelewengan tidak dengan sengaja, ada juga "a!tor ketidaktahuan, atau ketidaksengajaan, sehingga oleh oknum#oknum pendidikan diperdaya dan disalahgunakan. Oleh karena itu, pendampingan dari ahli yang kompeten bisa menjadi solusi untuk masalah ini. 'hli yang dimaksud bukan hanya pro"essor atau dosen dari ahli keuangan, tapi minimal orang atau lembaga so!ial yang "aham
pengelolaan pendidikan, sehingga pemahaman terhadap pengelolaan pendidikan akan menajdi dasar yang kuat bagi teknis pelaksanaan pengelolaan dana BOS. 8al ini dikarenakan di sekolah belum ada tenaga pro"essional yang menangani manajemen sekolah, tenaga yang ada hanyalah lulusan SM' atau bahakan SM-, sedangkan untuk mengelola dana sebesar ini dibutuhkan beberapa kompetensi yang utama, disamping tentunya kompetensi manajerial. -endampingan bisa saja dari mahasiswa 'dministrasi -endidikan, atau lembaga so!ial lainnya yang bisa ikut mengawal dan menjadi mitra pendamping bagi sekolah. 8al ini bisa saja menekan penyalahgunaan dan ketidak tepatan penggunaan dana BOS di sekolah, terlebih lagi di daerah yang kemampuan guru dan tenaga kependidikan lainnya relati" berbeda dengan sekolah yang sudah lain.
BAB III PENU!UP .1 &es#m*ulan
-endidikan merupakan kebutuhan primer bagi manusia. -endidikan j uga memegang peran penting dalam pembangunan, sehingga kemajua pendidikan sangat dibutuhkan bagi suatu bangsa yang ingin menuju kemajuan. $ntuk ke majuan pendidikan, dibutuhkan konsentrasi yang tinggi dari berbagai elemen bangsa terutama pemerintah. Dalam $$D &/+2, dinyatakan bahwa pendidikan merupakan hak bagi se tap warga egara, dan untuk program wajib belajar pendidikan dasar, pemerintah berkewaj iban untuk mengupayakan pendanaannya. Selain itu, -erkembangan pendanaan pemerintah melalui '-B mengalami perkembangan, pengurangan subsidi untuk BBM mempengaruhi besaran subsidi untuk bidang lainnya, begitu juga dengan pendidikan, salah satu hasinya yaitu adanya pendanaan Bantuan Operasioanl Sekolah (BOS) dalam pendidikan. Mekanisme pen!airan BOS pada awalnya berasal dari pusat, tapi sejak pertengahan 1&1 dana BOS ditrans"er ke pemerintah daerah yang akan menjadi sumber '-BD. Shingga saat ini sekolah#sekolah tidak menerima langsung dari rekening pusat, tapi bersumber pada '-BD. -enggunaan dana BOS diperuntukan bagi seluruh biaya operasional ruti sekolah, sedangkan untuk biaya pembangunan tidak berasal dari BOS. -enyalahgunaan pengelolaan dana BOS banyak ditemukan di beberapa daerah, kasus yang paling sering adalah penggelembungan jumlah siswa, penyalahgunan dana, dan bahkan data dan pelaporan "ikti" sering menghiasi surat kabar tentang penyelewengan dana BOS. 8al
ini bisa juga dipi!u oleh system yang berjalan, lemahnya pengawasan dan partisipasi publi! yang kurang, sehingga menyebabkan tujuan dari adanya subsidi BOS sendiri menjadi kurang dan !enderung berkurang keberman"aataannya. $ntuk itu diperlukan tindakan pre9enti" dari setiap lembaga dan elemen dari bangsa ini untuk kemajuan dan penge"ekti"an pengelolaan dana BOS. Diantaranya solusi yang kami tawarkan adalah kembali mengkaji kebijakan yang sudah ditetapkan, karena satu kebijakan tidak mungkin langsung !o!ok pada tataran implemntasi. Selain itu, kebijakan dana berkeadilan juga bisa menjadi salah satu solusi dari permasalahan, karena kondisi orang tua dan siswa serta sekolah tidak semua sama, sehingga yang mendapatan subsidi adalah orang# orang yang benar#benar layak mendapatkan subsidi. -engawasan yang lebih e"ekti" dan e"isien juga mendukung pen!apaian tujuan dana BOS. Solusi lain yang bisa di!oba adalah pendampingan oleh ahli yang kompeten bisa mempermudah pengelolaan dan e"ekti"itas penggunaan dana BOS, mahasiswa 'dministrasi -endidikan, serta ahli dalam bidang manajerial pendidikan bisa menjadi pendamping utama dan ikut membantu dalam mengarahkan, hal ini dikarenakan kurangnya tenaga pro"esioanal terkait administrasi dan manajemen sekolah yang ada di sekolah. .2 Saran
Dari pemaparan makalah kami ini kami bisa sedikit memberikan saran kepada bebrpa pihak, baik pemaba!a, pelaku pendidikan, ataupun pelaksana teknis pendidikan, diantaranya % &. -ara stakeholder pendidikan (guru, kepala sekolah, siswa, orang tua murid, masyarakat) harus ikut mengawasi dan berpartisipasi akti" dalam proses pengelolaan dan BOS. 8al ini akan sangat berpengaruh kepada e"ekti"itas penggunaan dan BOS. . -ara pelaku pendidikan atau pihak lembaga pendidikan untuk bisa kooperati" dan terbuka, asas tranparansi dan akuntabilitas harus dijadikan patokan dalam pengelolaan dana BOS *. epada pemangku kebijakan untuk tetap mengkaji dan menge9aluasi kbijakan yang dikeluarkan, termasuk e"ekti"itas pengelolaan dana BOS.
Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS Detail Dibuat: Senin, 27 April 2015 07:47 Ditulis oleh Trisulo Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS Oleh : Trisulo Widyaiswara BDK Denpasar ABSTRAKSI Penyaluran dana BOS membawa konsekuensi wajib dipenuhinya azas-azas dalam penyelenggaraan keuangan negara. Penanggungjawab dana BOS dituntut memberikan laporan pertanggungjawaban yang mekanismenya tertuang dalam peraturan terkait dengan prinsip utama transparansi dan akuntabilitas. Ditemuinya ketidakpatuhan dalam pelaksanaan memerlukan pendalaman lebih lanjut sebagai upaya memastikan penyebab permasalahan, apakah karena mekanisme yang tidak tepat, atau karena sebab lainnya.
Keywords BOS, !kuntabilitas, Pertanggungjawaban
A. Pendahuluan Dijelaskan dalam UUD Negara RI pasal 31 ayat (2) a!"a "setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya#. #ada ak!irnya mema"a k$nsek%ensi al$kasi elanja negara di idang pendidikan seesar 2&' dari A#BN Dalam perkemangannya adala! m%n*%l keijakan pemerinta! dalam al$kasi dana Bant%an +perasi$nal Sek$la! Dalam Undang,%ndang Rep%lik Ind$nesia N$2& Ta!%n 2&&3 Tentang Sistem #endidikan Nasi$nal dijelaskan seagai %paya pemerinta! dalam meningkatkan !arkat-martaat angsa Dit%lis dalam Ba II pasal 3 yang er%nyi . /#endidikan nasi$nal er0%ngsi mengemangkan kemamp%an dan mement%k "atak serta peradaan angsa yang ermartaat dalam rangka men*erdaskan angsa ert%j%an %nt%k erkemangnya p$tensi peserta didik agar menjadi man%sia yang eriman dan ertak"a kepada T%!an ang a!a sa erak!lak m%lia se!at erilm% *akap kreati0 mandiri dan menjadi "arga Negara yang dem$kratis serta ertangg%ng ja"a4 #asal 35 ayat 2 j%ga menye%tkan a!"a #emerinta! dan pemerinta! daera! menjamin terselenggaranya "aji elajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa mem%ng%t iaya sedangkan dalam ayat 3 menye%tkan a!"a "aji elajar mer%pakan tangg%ng ja"a negara yang diselenggarakan $le! lemaga pendidikan #emerinta! pemerinta! daera! dan masyarakat K$nsek%ensi dari amanat Undang,%ndang terse%t adala! pemerinta! dan pemerinta! daera! "aji memerikan layanan pendidikan agi sel%r%! peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan S#) SU serta sat%an pendidikan lain yang sederajat Dari sisi pendanaan pemerinta! j%ga mengal$kasikan dana *%k%p esar dan meningkat setiap ta!%nnya seagaimana tael di a"a! ini .
Bandingkanla! j%mla! t$tal terse%t dengan iaya pemang%nan jematan peng!%%ng K$ta S%raaya dengan ad%ra S%ramad% yang menelan iaya 52 Trili%n dan pemang%nan jalan t$l Bali andara di perairan Ben$a #r$6insi Bali yang menelan iaya 25 trili%n Ini artinya ila ada penyimpangan /ke*il4 pada al$kasi dana B+S tela! mamp% meng!ilangkan p$tensi pemang%nan yang *%k%p esar
B. Masih terdapat penyipangan
a. Ta!ap peren*anaan adala! dengan menggelem%ngkan data j%mla! sis"a Sis"a yang s%da! pinda! ata% l%l%s tetap dimas%kkan dalam da0tar penerima dana B+S dengan !arapan dana yang diper$le! sek$la! ertama! $d%s lainnya dengan mengaj%kan anggaran elanja 0ikti0 memperanyak anggaran tak terd%ga menjalin k$l%si dengan panitia memikin elanja arang !ais pakai se*ara er%lang,%lang d$el anggaran !ingga menerima pr$gram titipan
b. Ta!ap pen*airan ke$*$ran dana B+S terjadi dengan m$d%s memperlamat pen*airan !ingga pemerian grati0ikasi ata% %ang terima kasi! $d%s,m$d%snya rapi dan tak kasat mata #ada ta!ap pemelanjaan m$d%s mem$*$rkan dana B+S dengan men%r%nkan k%alitas spesi0ikasi arang #engel$la dana B+S tela! erk$l%si dengan instansi-penyedia arang
c. Ta!ap pelap$ran %kan !anya keterlamatan pelap$ran Tetapi j%ga penyajian lap$ran melip%ti transparansi dan ak%ntailitas lap$ran Kas%s,kas%s demikian anyak ditem%kan di eragai daera! ketika pemeriksa-penga"as memandingkan d$k%men ren*ana kerja
anggaran sek$la! (RKAS) dengan lap$ran pertangg%ngja"aan (7#j) Spesi0ikasi arang di RKAS dengan 7#j anyak yang ereda Dampaknya tak !anya k%alitas yang tak ses%ai standar tapi ada al$kasi dana yang sengaja di!ilangkan (s%mer . !ttp.--a"asi$s$rg-lip%tan-iaya,pendidikan,dana,$s,$*$r,dengan,eragai,m$d%s- )
Berdasarkan #erat%ran enteri Ke%angan N$m$r 2&1-#K&8-2&13 al$kasi B+S m%lai 1 9an%ari 2&15 adala! seesar Rp:;&&&&&& per sis"a per ta!%n %nt%k SD-S7B dan seesar Rp81&&&&&& per sis"a perta!%n %nt%k S#-S#7B-S#T 9%mla! ini meningkat lagi pada 2&1: yait% Rp;&&&&&&& %nt%k SD-S7B seesar Rp1&&&&&&&& %nt%k S#-S#7B-S#T serta seesar Rp12&&&&&&& %nt%k SU per sis"a per ta!%n
ekanisme penyal%rannya di lingk%p sek$la! seenarnya sangat seder!ana Sek$la! (dalam tim) mengaj%kan ren*ana pengg%naan Dana B+S dan selanj%tnya dana B+S disal%rkan ke sek$la! ses%ai ren*ana pengg%naan
Nam%n dalam
prakteknya masi! ditem%kan
penyimpangan
pengal$kasian dan B+S
Diantara m$d%s penyimpangan al$kasi dana B+S adala! .
<$nt$! kas%snya adala! #eri$de 2&&5,2&&= kejaksaan dan kep$lisian sel%r%! Ind$nesia j%ga er!asil menindak 33 kas%s k$r%psi terkait dengan dana $perasi$nal sek$la! termas%k dana B+S Ker%gian negara dari kas%s ini lei! k%rang Rp 12; miliar Selain it% seanyak 33 saksi yang terdiri dari kepsek kepala dinas pendidikan dan pega"ai dinas pendidikan tela! ditetapkan seagai tersangka #er%a!an mekanisme penyal%ran dana B+S ses%ai dengan mekanisme A#BD se*ara tidak langs%ng meng%ndang keterliatan ir$krasi dan p$litisi l$kal dalam penyal%ran dana B+S K$nsek%ensinya sek$la! menangg%ng iaya p$litik dan ir$krasi (s%mer . !ttp.--"""ari0in, k%mp%lanmakala!l$gsp$t*$m-2&12-&3-makala!,permasala!an,pengel$l$an,dana!tml )
Berdasarkan pengamatan a"al pen%lis di lapangan serta memandingkan anyak erita di media massa
Sementara ini pi!ak sek$la! mengel%! dengan mekanisme pertangg%ngja"aan
dana B+S ter%tama pada le6el pendidikan dasar (Itidaiya!-Tsana"iya!) ereka memandang mekanismenya terlal% r%mit se!ingga kadang menggangg% k$nsentrasi dalam pr$ses elajar mengajar Ba!kan ada sala! sat% sek$la! yang men$lak menerima dana B+S ata% menerima dengan terpaksa karena kes%litan mem%at lap$ran pertangg%ngja"aan
#ara penangg%ngja"a sek$la! memandang pr$sed%r pelap$ran dan pertangg%ngja"aan dan B+S adala! !al ar% yang s%lit agi mereka Alasan lain adala! karena pertangg%ngja"aan B+S adala! mekanisme yang terpisa! ata% %kan idang t%gas kependidikan ata% elajar mengajar 7al% apaka! yang seenarnya menjadi 0akt$r penyea 0akta penyimpangan dana B+S dan apa !%%ngannya dengan pelap$ran dan pertangg%ngja"aan ke%angan dalam prespekti0 ke%angan negara
!. Mekanise pertanggung"awaban Sistem penganggaran erasis kinerja men%nt%t kepat%!an dari !%l% ke !ilir dari pr$ses peren*anaan sampai pertangg%ngja"aan 7a!irnya keijakan Dana B+S %kan erarti e!entinya permasala!an pendidikan nam%n mem%n*%lkan masala! ar% terkait dengan penyele"engan dana B+S dan ketidake0ekti0an pengel$lan dana B+S T%j%an aik pemerinta! tidak diimangi dengan sistem yang ada se!ingga menjadi %merang dan meng!asilkan masala! ar%
Terdapat tem%an
pengel$laan dana B+S tidak ak%ntael (dik%tip dari !ttp.--a"asi$s$rg-kaar-dar%rat,re6isi, keijakan,$s- ) antara lain adala!.
1. 1. K$ns%msi UN-UAS (makan > min%m) Nilai n$minal di RKAS dengan S#9 ereda) tidak ada da0tar !adir penerima k$ns%msi k"itansi tidak "ajar tanggal di k"itansi dengan tanggal pelaksanaan tidak ses%ai
2. Biaya praktek %jian renang Nilai n$minal tidak ses%ai les renang 3 j%ta tidak ada tiket mas%k erapa yang ik%t erapa !anya glondongan saja
3. #emelian a!an ang%nan S#9 pada k"itansi nama t$k$ mer%j%k t$k$ ang%nan akan tetapi isi k"itansi (transaksi) er%pa 0$t$ k$pi
4. Rapat pemelian %k% Da0tar !adir k$s$ng dan erita a*ara tidak ada 5. #enggandaan naska! s$al %jian sek$la! Tanggal pena"aran penggandaan s$al naska! penerimaan naska! s$al dan pelaksanaan tidak ses%ai
6. ?$n$rari%m tenaga !$n$rer 9%mla! penerimaan tidak "ajar !$n$r kepala sek$la! g%r% dan satpamnya sama
7. #emelian rak %k% K"itansi dari penyedia tidak "ajar,t$k$ reklame menyediakan rak %k%
8. Seagian esar tidak men*ant%mkan k$de mata anggaran n$m$r %kti tidak ada se!ingga s%sa! dila*ak
1. Ketidakses%aian antara %k% kas %m%m dengan %kti pengel%aran 1. Banyak pengel%aran yang tidak ada k"itansinya 2. 9%mla! anggaran ATK dan @< di RKAS selama 3 %lan sej%mla! Rp3=:18=&& ATK dalam ##DB ini mereka anyak memeli kertas ?S 8&gram 1&rim ?S "arna ?S %ram 1& rim pada!al it% !anya %t%! 0$rm%lir Kem%dian ada j%ga 0$t$*$py sampai 2j%ta
3. Ada 2 n$ta dalam sekali pemelanjaan yang dipertanyakan karena n$ta lemar pertama t$tal j%mla!nya sala! j%mla! n$ta 2 dit%lis ke n$ta 1 egit%p%n sealiknya
4. ##N 1&' dari alat t%lis ATK dan di*atat dalam n$ta t$k$ 5. Dalam n$ta tidak dilengkapi dengan tanggal 6. Tanda tangan dalam da0tar !adir dipertanyakan 7. Dim%ngkinkan manip%lasi dalam %k% kas %m%m karena dalam sat% %lan sald$ ereda tetapi pengel%aran sama
8. Dalam j%knis menye%tkan a!"a %ang lela! g%r% yang ert%gas di l%ar jam mengajar !anya menye%t atas ke"ajaran tidak ada reg%lasi tentang atas ke"ajaran (kas%s di %lan April 2&12)
. Dalam j%knis dise%tkan a!"a B+S $le! diper%nt%kkan peningkatan pr$0esi g%r% sementara di dana A#BD j%ga ada %nt%k peningkatan pr$0esi g%r% dan peningkatan serti0ikasi p%n ada sendiri
10. Banyak ditem%kan n$ta gel$nd$ngan tidak ada tanggalnya 11. Tri"%lan I. k"itansi N$1: n$ta pend%k%ng tidak ertanggal dan nama pemeli 12. K"itansi N$ 1 dan N$18 k"itansi tidak ada materai dan tidak ada n$ta pend%k%ngnya
13. #en*airan dari Bank tidak mas%k dalam %k% kas %m%m 14. Di dalam kas %m%m ada pinjaman dari ke%angan sek$la! dan tidak jelas pengemaliannya
15. Sald$ di %k% kas %m%m !ampir selal% n$l 16. Sald$ April 1;j%ta Tapi %lan ei ada n$ta pengel%aran %nt%k pemayaran pinjaman %lan seel%mnya k"itansi N$3 lap$ran tri"%lan II
17. #emayaran pajak di %lan ei atas transaksi di %lan 9an%ari 18. Bent%k n$ta dan t%lisan sama tapi stempel ereda,eda 1. Da0tar !adir sis"a k$mplit-tidak ada yang asen dalam kegiatan ekstrak%rik%ler termas%k g%r%nya
20. Da0tar !adir tidak ses%ai dengan peri$de lap$ran 21. #enggelem%ngan 6$l%me (tidak ses%ai dengan j%mla! peserta isal da0tar !adir. 3& $rang 2 kali kegiatan tapi pemelian k$ns%msinya 13= $C it% (23 +kt$er)
22. Barang yang dieli k%rang spesi0ik dit%liskan dalam n$ta 23. N$ta yang tidak laim. penggandaan 7KS Remedial N$ (tri"%lan I) seesar Rp 2311&&&, #enggandaan 7KS remedial %nt%k 5& kali kegiatan dengan sel%r%! sis"a (iasanya memang %nt%k sem%a sis"a sekalian remedial sel%r%! sis"a)
24. kstrak%rik%ler a!asa Inggris d$el !$n$r sat% %nt%k g%r% 3 $rang sat%nya %nt%k naras%mer Da0tar !adirnya 1; !$n$rnya 2& kali Sekali !adir 8: kali
Tem%an,tem%an terse%t menjadi 0akta a!"a pelap$ran dana B+S dianggap tidak ak%ntael Nam%n pen%lis ingin mengamil eerapa *$nt$! dari 0akta di atas seagai erik%t .
1. Biaya praktek %jian renang Nilai n$minal tidak ses%ai les renang 3 j%ta tidak ada tiket mas%k erapa yang ik%t erapa !anya glondongan saja
2. #emelian a!an ang%nan S#9 pada k"itansi nama t$k$ mer%j%k t$k$ ang%nan akan tetapi isi k"itansi (transaksi) er%pa 0$t$ k$pi
3. Rapat pemelian %k% Da0tar !adir k$s$ng dan erita a*ara tidak ada 4. Terkait dengan pelap$ran pajak dan lain,lain #ertanyaannya
adala!
mengapa
kesala!an
terse%t
isa
terjadi
Apaka!
kesengajaan
ketidakta!%an ata% m$ti0 lain yang el%m ter%ngkap E
Nam%n terlepas dari kekelir%an sistem ata% k%alitas s%mer daya man%sianya tem%an terse%t akan mempengar%!i pr$ses erik%tnya yait% pelap$ran dan pertangg%ngja"aan
#enangg%ngja"a
dana B+S di le6el pr$6insi erke"ajian mem%at lap$ran realisasi penyal%ran pada setiap ak!ir peri$de
Dengan deretan penyimpangan seagaimana disampaikan di atas mengakiatkan
seringnya terjadi keterlamatan penyajian lap$ran
Di sisi lain penangg%ngja"a dana B+S j%ga !ar%s mer%j%k pada Undang,%ndang N$1-2&&5 tentang #erenda!araan Negara #asal 21(1) menerangkan a!"a #emayaran atas ean A#BN-A#BD tidak $le! dilak%kan seel%m arang-jasa diterima
Akiat yang terjadi dalam
prakteknya dana B+S ar% di*airkan $le! #engg%na-K%asa #engg%na Anggaran setela! pi!ak
sek$la! menyiapkan sel%r%! %kti,%kti pengel%aran ses%ai Ren*ana Kerja Anggaran Sek$la! (RKAS)
Ini artinya seel%m dana B+S diterima $le! pi!ak sek$la! !ar%s s%da! terdapat
pengel%aran-%kti pengel%aran
Al%r pelap$ran ke%angan pen%lis gamarkan seperti agan di
a"a! ini %nt%k men%nj%kkan dampak penyimpangan dana B+S ter!adap penyajian lap$ran ke%angan
Dapat p%la dii!tisarkan a!"a ila terjadi penyimpangan-tem%an seperti di atas maka erakiat tert%ndanya pen*airan dana B+S erik%tnya Ini artinya akan terjadi pen%mp%kan realisasi di ak!ir ta!%n yang erdampak pelap$ran-pertangg%ngja"aan tidak ak%ntael
D. Alternati# Pee$ahan Masalah Ses%ai #asal 1 UU 1: ta!%n 2&&5 dijelaskan a!"a Tanggung %awab Keuangan &egara mer%pakan ke"ajian #emerinta! %nt%k melaksanakan pengel$laan ke%angan negara se*ara terti taat pada perat%ran per%ndang,%ndangan e0isien ek$n$mis e0ekti0 dan transparan dengan memper!atikan rasa keadilan dan kepat%tan Ak%ntailitas p%lik mer%pakan s%at% ent%k pertangg%ngja"aan atas segala ent%k akti6itas yang dilak%kan $le! sese$rang pemegang k%asa ter!adap $rang ata% adan yang meminta pertangg%ngja"aan terse%t Ak%ntailitas ini dilak%kan seagai ent%k transparansi dari kegiatan $perasi$nal s%at% instansi Nam%n demikian terdapat eerapa dimensi dalam ak%ntailitas p%lik Dikem%kakan $le! Hapwood dan Tomkins juga Elwood yang diterjema!kan $le! Mahudi dalam %k%nya
'Mana"een Sektor Publik' a!"a. 'Diensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lebaga(lebaga publik tersebut antara lain:
1. Akuntabilitas )uku dan Ke"u"uran 2. Akuntabilitas Mana"erial 3. Akuntabilitas Progra 4. Akuntabilitas Kebi"akan 5. Akuntabilitas *inansial' +,--:/-0 aka pertanyaannya dalam dimensi manaka! pi!ak sek$la! seagai pengel$la dana B+S Karena masing,masing dimensi men%nt%t pertangg%ngja"aan yang ereda enjadi ir$ni ila pemerinta! ermaks%d memerikan k$ntra prestasi langs%ng kepada masyarakat di sat% sisi Di sisi lain masyarakat yang terliat (dalam !al ini penangg%ngja"a B+S Sek$la!) tidak dapat melak%kannya dengan semp%rna
%ngkin masyarakat penyandang B+S tela! melaksanakan
amana! dengan nyata (dimensi kej%j%ran dan pr$gram) tetapi tidak memen%!i ak%ntailitas @inansial Apaka! pemerinta! tidak k!a"atir dengan 0en$mena eerapa sek$la! yang /ketak%tan4 %nt%k menerima dana B+S Karena 0aktanya di sek$la! terpen*il ata% madrasa! !anya ada se$rang kepala sek$la! dan se$rang tenaga terampil yang merangkap t%gas g%r% ang dari sisi j%mla! pers$nil saja tidak memadai agaimana p%la dengan pengemangan s%mer daya man%sia %nt%k kegiatan pengel$laan dana B+S Sey$gyanya dapat diamil d%a keijakan menjadi titik tem% Dari pi!ak sek$la! misalnya perl% penyemp%rnaan pengat%ran yait% transparansi RKAS dengan ke"ajian meng%m%mkannya se*ara ter%ka Ini akan memi*% /rasa4 tangg%ng ja"a dari penyandang Dana B+S #enga"asan dari masyarakat men%r%t !emat pen%lis de"asa ini lei! erman0aat mendidik daripada penga"asan dari aparat penga"as pemerinta! Dari sisi K%asa Benda!ara Um%m Negara pertangg%ngja"aan dana B+S *%k%p seder!ana #elap$ran penyal%ran dengan penjelasan j%mla! yang disal%rkan dan penerimanya Bila lei! diset$r ke Kas Negara Bila k%rang pemerinta! tela! menyiapkan dana *adangan %nt%k it% Nampaknya perl% di%at penyeder!anaan pertangg%ngja"aan dana B+S di tingkat K%asa #engg%na Anggaran Bayangkan ila :& madrasa! di Bali men$lak menerima dana B+S maka %kan !anya terjadi penyerapan anggaran yang tidak $ptimal Tetapi j%ga t%j%an men*erdaskan ke!id%pan angsa erada dalam masala! 1. Sipulan Dalam se%a! sistem sem%a k$mp$nen pasti terkait
#erl% ketelitian dalam mem%at
keijakan yang memiliki dampak langs%ng ter!adap sistem Dana B+S menjadi pemi*araan ser% pada lemaga,lemaga pendidikan serta insan yang terkait Kita tidak isa memandang a!"a
Dana B+S !anya masala! yang terkait dengan sek$la! ata% pendidikan
@aktanya pr$ses
penyal%rannya memeri dampak ter!adap lap$ran ke%angan pemerinta! Kedepan perl% diran*ang pengat%ran yang ersinergi t%j%an men*erdaskan angsa ter"%j%d pelap$ran ke%angan lei! ak%rat dan ak%ntael
*. Bahan Ba$aan Fiyant$ Ak%ntailitas #engel$laan Dana Bant%an +perasi$nal Sek$la! (B+S) Di Sek$la! Dasar Negeri Bela! I Ke*amatan D$n$r$j$ Ka%paten #a*itan Naska! #%likasi Diaj%kan Kepada #r$gram St%di anajemen #endidikan #r$gram #as*asarjana Uni6ersitas %!ammadiya! S%rakarta 2&13 ardiasm$ !kuntansi Sektor Publik (disi Ked%a) $gyakarta. Andi (2&&5)
Krismiaji Sistem $n%ormasi !kuntansi $gyakarta. U## A# K#N 2&&2
a!m%di &anajemen Kinerja Sektor Publik $gyakarta. U## A# K#N (2&&:)
9$giant$ ? Sistem 'eknologi $n%ormasi Andi $gyakarta 2&&:
R$ert F %rdi*k dkk Sistem $n%ormasi (ntuk &anajemen &odern 9akarta . rlangga 1==1
#erat%ran enteri Ke%angan RI N$m$r 2&1-#K&8-2&13 Tentang #ed$man Um%m dan Al$kasi B+S Ta!%n 2&15 Undang,%ndang N$m$r 1 ta!%n 2&&5 Tentang #erenda!araan Negara
Undang,%ndang N$m$r 18 ta!%n 2&&3 Tentang Ke%angan Negara
Undang,%ndang N$m$r 1: ta!%n 2&&5 tentang #emeriksaan #engel$laan dan Tangg%ngja"a Ke%angan Negara Undang,%ndang N$m$r 2: ta!%n 2&&= tentang #elayanan #%lik
Undang,%ndang N$m$r 2& ta!%n 2&&3 tentang Sistem #endidikan Nasi$nal
!ttp.--a"asi$s$rg-lip%tan-iaya,pendidikan,dana,$s,$*$r,dengan,eragai,m$d%s-
!ttp.--a"asi$s$rg-kaar-dar%rat,re6isi,keijakan,$s-
!ttp.--"""ari0in,k%mp%lanmakala!l$gsp$t*$m-2&12-&3-makala!,permasala!an,pengel$laan, dana!tml
