³PERANAN BUMD DALAM MENINGKAT M ENINGKATKAN KAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA´
ANNISA RIZKA AMALIA ( 109084000002 )
PRODI ILMU EKONOMI EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2011
1.
Pendahuluan
1.1
Latar Belakang
Sebagaimana yang diamanatkan dalam GBHN 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 ± 2004 adalah bahwa perwujudan otonomi daerah dalam pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antar daerah dilaksanakan melalui berbagai arah kebijakan, utamanya adalah : (a) mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, serta berbagai lembaga ekonomi dan masyarakat di daerah ; (b) melakukan pengkajian dan saran kebijakan lebih lanjut tentang berlakunya otonomi daerah bagi daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota serta daerah perdesaan ; dan (c) mewujudkan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah secara adil dengan mengutamakan kepentingan daerah yang lebih luas melalui desentralisasi perizinan dan investasi serta pengelolaan sumber daya di daerah. Dalam hubungan ini, sebagai sumber-sumber penerimaan daerah keseluruhannya dalam pelaksanaan otonomi dan desentralisasi ini adalah: (a) PendapatanS Asli Daerah; (b) Dana Perimbangan; (c) Pinjaman Daerah dan (d) Lain-lain Penerimaan yang sah. Dan sumber PAD tersebut meliputi; (a) hasil pajak daerah; (b) hasil retribusi daerah; (c) hasil perusahaan milik daerah dan hasil kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan (d) lain-lain PAD yang sah. Sehubungan dengan itu, sesungguhnya usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari hasil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) telah berjalan sejak lama. BUMD tersebut dibentuk berdasarkan UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang diperkuat oleh UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Nota Keuangan dan RAPBN, 1997/1998). Tujuan dibentuknya BUMD tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah. Dapat dikemukakan lebih lanjut bahwa BUMD itu berdasarkan kategori sasarannya dapat dibedakan dua golongan, yaitu perusahaan daerah untuk melayani kepentingan umum dan perusahaan daerah untuk tujuan peningkatan penerimaan daerah dalam PADnya. Dan BUMD itu bergerak dalam berbagai bidang usaha, yaitu jasa keuangan dan perbankan (BPD dan Bank Pasar), jasa air bersih (PDAM) dan berbagai jasa dan usaha produktif lainnya pada industri, perdagangan dan perhotelan, pertanian-perkebunan, perparkiran, percetakan, dan lain-lain. Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, pemerintah daerah merencanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan yang bisa diupayakan oleh daerah sendiri (PAD), yang bersumber dari pusat (Dana Perimbangan), serta pendapatan lain±lain. Saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. BUMD secara ideal merupakan salah satu sumber penerimaan dari sebuah pemerintahan daerah. BUMD adalah sebuah perwujudan dari peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi daerah. Namun demikian dalam perkembangannya BUMD justru menjadi salah satu titik lemah keuangan daerah. Alih-alih menjadi sumber penerimaan, BUMD justru membebani keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan Setyawan dan Riyardi (2000), memberikan temuantemuan menarik terkait dengan kinerja BUMD. BUMD di beberapa kota di JawaTengah ternyata tidak efisien dalam operasionalnya. Sumbangan yang mereka berikan terhadap APBD tidak sebanding dengan asset yang dimiliki. Rata-rata sumbangan BUMD di Indonesia terhadap PAD kurang dari 1 % (Budisatrio, 2002). Bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah penerimaan yang berupa bagian laba bersih dari BUMD, yang terdiri dari laba bank pembangunan daerah dan bagian laba BUMD lainnya. (BPS). Pendapatan daerah diperkirakan Tahun 2009±2013 mengalami pertumbuhan rata±rata sekitar 32,9%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh pertumbuhan pada komponen PAD dan komponen dana perimbangan yang masing±masing diperkirakan memiliki ratio pertumbuhan
rata±rata sekitar 40,9% dan 25,4%. Pertumbuhan lain-lain pendapatan, pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan dana perimbangan yang akan diperoleh.
Khusus untuk pendapatan lain±lain yang sah, bagi hasil dari Pemerintah Provinsi berperan penting sebagai salah satu sumber pendapatan dalam mendukung pendanaan berbagai program dan kegiatan. Bagi hasil dari Pemerintah Provinsi ini antara lain Pajak Kendaraan Bermotor/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan lain±lain. Pendapatan bagi hasil Pemerintah Provinsi ini sangat terkait dengan aktivitas ekonomi daerah. Pemerintah Daerah dapat berperan dalam memberikan insentif dan dorongan aktivitas perekonomian daerah. Adapun pendapatan daerah Provinsi DIY pada tahun 2008±2010 dapat dilihat pada Tabel berikut:
Pendapatan PAD dan LABA BUMD Tahun 2008-2010 URAIAN
2008
2009
2010
1
2
3
4
Pendapatan Asli Daerah
569.013.306.147,47
617.064.065.564,56
667.258.078.473,34
Pajak Daerah
500.379.609.090,52
543.373.249.170,28
586.163.168.361,36
18.585.821.709,20
20.348.593.985,53
22.533.956.495,72
13.311.520.551,43
12.799.657.365,99
12.487.843.383,53
38.443.007.862,98
41.680.333.753,88
47.628.060.804,59
510.081.055.736,80
583.760.088.876,72
653.594.923.603,45
49.636.055.736,80
51.671.222.210,07
55.036.612.492,35
461.178.333.333,33
534.411.088.888,88
600.448.681.481,47
225.303.437.415,08
297.636.969.872,72
385.686.246.572,17
1.267.111.563.632,12
1.414.238.503.916,62
1.632.990.591.739,37
Retribusi
Daerah Bagian Laba
BUMD Lain-lain
Pendapatan Dana Perimbangan Bagi Hasil
Pajak dan Bukan Pajak Dana Alokasi
Umum Lain-lain
Penerimaan Yang Sah JUMLAH PENDAPATAN
Sumber: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur DIY 20032008.
Dari 4 BUMD yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD, yakni Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY sekitar Rp 20 miliar. Selanjutnya PD Tarumartani hampi Rp 1 miliar dan Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) Rp 1 miliar. Sedang PT Anindya sejak 2006 lalu belum memberikan kontribusi. Dikemukakan, total PAD DIY pada 2010 sebelum dilakukan audit sebesar Rp 760 miliar. Dengan rincian PAD dari unsur pajak daerah Rp 634 miliar, retribusi daerah Rp 32,8 miliar, bagian laba usaha daerah Rp 26,3 miliar dan penerimaan lain-lain PAD yang sah Rp 66,4 miliar. Menurut Bambang (2011) , BUMD ke depan mutlak dibutuhkan untuk menjadi penyumbang PAD yang paling dominan di luar pajak. Saat ini pemprov melihat ada beberapa peluang usaha yang bisa dijadikan BUMD. Seperti pengolahan minyak kayu putih yang sekarang masih berbentuk UPT, juga Bus Trans Jogja. ³Tapi itu baru wacana,´ Minyak kayu putih hasilnya cukup memadai dan ada keuntungannya. Jika dikembangkan dalam konteks perusahaan, harapannya secara kualitas bisa ditingkatkan. Hutan rakyat penanaman pohon kayu putihnya juga bisa lebih luas. Pemprov DIY akan mendorong BUMD yang ada agar pengelolaannya lebih profesional. Selain itu agar BUMD bisa lebih berkembang, beberapa perda ke depan perlu disesuaikan. Misalnya Perda Tarumartani yang mengatur segala pengembangan usaha tetap harus dilakukan sesuai core-nya (tembakau). Sebaiknya sepanjang tidak menghilangkan status Tarumartani sebagai cagar budaya pabrik cerutu tua, izinkan untuk melirik bidang usaha lain yang bisa ditangani. Kenyataan ini menarik untuk dikaji, mengingat hampir semua propinsi atau kabupaten di Indonesia memiliki BUMD. Tetapi seringkali diberitakan melalui media massa bahwa BUMD pada umumnya menghadapi berbagai kendala klasik dalam pengoperasiannya seperti masalah modal, sistem manajemen dan sumber daya manusia. Berkaitan dengan kebijakan otonomi yang mulai berjalan bulan Januari 2001, BUMD memiliki peran yang diharapkan dapat menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daera h (PAD). Peran itu tidak mudah terwujud karena Badan-Badan Usaha Milik Negara (BUMN) apalagi BUMD, selama ini dikelola dalam iklim birokrasi, tidak efisien dan kurang profesional. Melihat berbagai persoalan BUMD ini, dalam rangka otonomi, sangat relevan dibahas mengingat kebutuhan daerah akan sumber-sumber daya keuangan yang mampu menunjang peningkatan PAD sangat mendesak. Masalah umum yang dihadapi oleh BUMD adalah masih rendahnya penerimaan laba dan kurangnya manajamen yang baik sehingga menyebabkan rendahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta. Berdasarkan kepada uraian telah dikemukakan di atas dan menyadari pentingnya penerimaan pajak dari sektor perhotelan tersebut dalam meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul ; Peranan Badan Usaha Milik Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta.´ ³
1.2
Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan t ersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yang timbul adalah sebagai berikut : A.
Bagaimana peranan BUMD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta?
B.
Seberapa besar peranan BUMD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta?
1.3
Tujuan Penelitian
Dari perumusan masalah di atas, maka t ujuan penelitian ini adalah sebagai berikut A. Untuk mengetahui peranan BUMD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta. B. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta.
1.4
Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir dalam menganalisa fenomena-fenomena yang terjadi dalam lingkup pemerintahan daerah melalui penerepan teori-teori yang diperoleh selama masa kuliah. 2. Sebagai masukan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan preferensi daerah. 3. Bagi Fakultas Ilmu Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Jakarta , penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan sebagai bahan kajian dan perbandingan bagi para mahasiswa yang tertarik terhadap masalah keuangan daerah. 4. Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah wawasan khususnya mengenai keuangan daerah.
2.
TINJAUAN PUSTAKA 2.1
Landasan Teori
2.1.1. Pendapatan Daerah
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 20, Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum
negara/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD dianggarkan secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Menurut Kadjatmiko dalam Halim (2004: 194), dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan pada azas desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi ( tax assignment ) serta bantuan keuangan ( grant transfer ). Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2.1.2. Pendapatan Asli Daerah
Menurut Samsubar Saleh (2003) pendapatan daerah merupakan suatu komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Salah satu komponen yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Guritno Mangkosubroto (1997) menyatakan bahwa pada umumnya penerimaan pemerintah diperlukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pada umumnya penerimaan pemerintah dapat dibedakan antara penerimaan pajak dan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak, misalnya adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah, baik pinjaman yang berasal dari dalam negeri maupun pinjaman pemerintah yang berasal dar i luar negeri. PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Terdapat dua unsur penting dari konsep PAD yaitu potensi asli daerah dan pengelolaannya sepenuhnya oleh daerah. Dalam konteks pembiayaan pembangunan daerah, potensi asli daerah adalah seluruh sumber daya daerah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sehingga memberi nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Sedangkan pengelolaan sepenuhnya oleh daerah adalah penyerahan seluruh hasil pengelolaan sumber daya tersebut kepada daerah yang bersangkutan (Suhanda, 2007). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 79 disebutkan bahwa PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan. Pasal 3 UU Nomor 33 Tahun 2004
PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Kemampuan melaksanakan otonomi daerah diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap total APBD. PAD idealnya menjadi sumber utama pendapatan lokal. Sumber pendapatan lain relatif fluktuatif dan cenderung di luar kontrol pemerintah daerah.
2.1.3. Sumber-sumber Pendapatan Asli daerah
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26 disebutkan bahwa kelompok PAD dibagi menurut jenis pendapatan ter diri atas: 1) Pajak daerah Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pasal 1: pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraa pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Menurut Halim (2004: 67), pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Jadi pajak dapat diartikan biaya yang harus dikeluarkan seseorang at au suatu badan untuk menghasilkan pendapatan disuatu negara, karena ketersediaan berbagai sarana dan prasarana publik yang dinikmati semua orang tidak mungkin ada tanpa adanya biaya yang dikeluarkan dalam bentuk pajak tersebut. Pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada timbal balik langsung kepada para pembayar pajak. Menurut Adriani, pajak objektif dilihat pada objeknya (benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak) kemudian baru dicari subjeknya baik yang berkediaman di Indonesia maupun tidak. Golongan pajak objektif diantaranya: (a) Pajak yang dipungut karena keadaan diantaranya pajak kekayaan, pajak pendapatan, pajak karena menggunakan benda yang kena pajak; (b) Pajak yang dipungut karena perbuatan diantaranya pajak lalu lintas kekayaan, pajak lalu lintas hukum, pajak lalu lintas barang, serta pajak atas pemakaian; (c) Pajak yang dipungut karena peristiwa diantaranya bea pemindahan di Indonesia contohnya pemindahan harta warisan. Pajak daerah terdiri dari pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. Dalam UU RI No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2, jenis pajak Provinsi terdiri dari: a. Pajak Kendaraan Bermotor. b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. d. Pajak Air Permukaan. e. Pajak Rokok. Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: a. Pajak Hotel. b. Pajak Restoran.
c. d. e. f. g. h. i. j. k.
Pajak Hiburan. Pajak Reklame. Pajak Penerangan Jalan. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pajak Parkir. Pajak Air Tanah. Pajak Sarang Burung Walet. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
2) Retribusi daerah Pengertian retribusi daerah dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Halim (2004: 67), retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Menurut Kaho dalam Syahputra (2010), secara umum keunggulan utama sektor retribusi atas sektor pajak adalah karena pemungutan retribusi berdasarkan kontraprestasi, di mana tidak ditentukan secara limitatif seperti halnya sektor pajak. Pembatas utama bagi sektor retribusi adalah terletak pada ada tidaknya jasa yang disediakan pemerintah daerah. Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pasal 108 UU Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan objek retribusi terdiri dari: a. Jasa Umum Kriteria retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya, dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial dan pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik. Jenis retribusi jasa umum dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110 adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan,retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Jenis retribusi tidak dipungut apabila potensi penerimaannya
kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara Cuma-cuma. b. Jasa Usaha Pada Pasal 126 UU Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis retribusi jasa usaha adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air dan retribusi penjualan produksi usaha daerah. c. Retribusi Perizinan Tertentu Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi, perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum dan biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retr ibusi perizinan. 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Menurut Halim (2004: 68), hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daera h yang dipisahkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut obyek pendapatan mencakup: a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN. c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta a tau kelompok usaha masyarakat. Menurut Halim (2004: 68), jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: 1) bagian laba perusahaan milik daerah, 2) bagian laba lembaga keuangan bank, 3) bagian laba lembaga keuangan non bank, 4) bagaian laba atas penyertaan modal/investasi. Dalam Mardiasmo (2004: 154), pemerintah daerah juga dapat melakukan upaya peningkatan PAD melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sidik et.al (2004: 85) mengatakan BUMD sebenarnya juga merupakan salah satu potensi sumber keuangan daerah yang perlu terus ditingkatkan guna mendukung otonomi daerah. Besarnya kontribusi laba BUMD pada PAD dapat menjadi indikator kuat atau lemahnya BUMD dalam suatu daerah.
2.1.4. Badan Usaha Milik Daerah
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan milik pemerintah daerah yg didirikan dengan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1962 dengan modal seluruh atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan (BPS 2003:1).Berikut adalah fungsi dan peran BUMD dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah : Melaksanakan
kebijakan
pemerintah
daerah
di
bidang
ekonomi
dan
pembangunan. Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan. Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha. Memenuhi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat. Menjadi perintis kegiatan yg tak diminati masyarakat.
Tujuan utama sektor publik adalah pemberian pelayanan publik namun tak berarti organisasi sektor publik sama sekali tidak memiliki tujuan yang bersifat finansial. Organisasi sektor publik juga memiliki tujuan finansial akan tetapi hal tersebut berbeda baik secara filosofis konseptual dan operasional dgn tujuan profitabilitas pada sektor swasta. Tujuan finansial pada sektor swasta diorientasikan pada maksimasi laba untuk memaksimumkan kesejahteraan pemegang saham sedangkan pada sektor publik tujuan finansial lebih pada maksimasi pelayanan publik karena untuk memberikan pelayanan publik diperlukan dana. a. Ciri-ciri BUMD adalah sebagai berikut : Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha, Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan, Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan, Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang, Melayani kepentingan umum, selain mencar i keuntungan, Sebagai stabillisator perekonomian dalam rangka menyejahterakan rakyat, Sebagai sumber pemasukan Negara, Seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun nonbank Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMN, dan mewakili BUMN di pengadilan b. Tujuan Pendirian BUMD : y
Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara
y
Mengejar dan mencari keuntungan
y
Pemenuhan hajat hidup orang banyak
y
Perintis kegiatan-kegiatan usaha
y
Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah
c. Bentuk-bentuk BUMD : Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bank Pembangunan Daerah (BPD) PT Bank Jateng PT Bank DKI PT Bank Mestika Medan PERUMDA PERSERODA Perseroan Terbatas ( PT ) y y y y y y y y
d. Kinerja BUMD Yang dimaksud kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu selama kurun waktu tertentu (Sedarmayanti). Kinerja BUMD dimaksudkan sebagai kesehatan perusahaan/badan usaha dalam rangka kemampuannya untuk : y y y
Membayar hutang-hutangnya terutama jangka pendek (diukur oleh likuiditas). Menghasilkan keuntungan (diukur oleh rentabilitas) Aktiva/kekayaannya cukup/lebih besar dari utang-utangnya. (diukur oleh solvabilitas)
e. Bentuk-bentuk BUMN : 2.1.5.
Perusahaan Perseroan (Persero)
Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modal/sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Ciri-ciri Persero adalah sebagai berikut:
Pendirian persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden
Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan perundangundangan
Statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang
Modalnya berbentuk saham
Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan
Organ persero adalah RUPS, direksi dan komisaris
Menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik pemerintah
Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri berlaku sebagai RUPS, jika hanya sebagian, maka sebagai pemegang saham perseroan terbatas
RUPS bertindak sebagai kekuasaan tert inggi perusahaan
Dipimpin oleh direksi
Laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan
Tidak mendapat fasilitas negara
Tujuan utama memperoleh keuntungan
Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata
Pegawainya berstatus Pegawai Negeri
Fungsi RUPS dalam persero pemerintah ialah memegang segala wewenang yang ada dalam perusahaan tersebut. RUPS juga berwenang untuk mengganti komisaris dan direksi. Direksi persero adalah orang yang bertanggung jawab atas pengurusan persero baik di dalam maupun diluar pengadilan. Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan okeh RUPS. Komisaris adalah organ persero yang bertugas dalam pengawasan kinerja persero itu, dan melaporkannya pada RUPS. Persero terbuka sesuai kebijakan pemerintah tentang privatisasi. Privatisasi adalah penjualan sebagian atau seluruh saham persero kepada pihak lain untuk peningkatan kualitas. Persero yang diprivatisasi adalah yang unsur usahanya kompetitif dan teknologinya cepat berubah. Persero yang tidak bisa diubah ialah :
Persero yang menurut perundang-undangan harus berbentuk BUMN
Persero yang bergerak di bidang hankam negara
Persero yang diberi t ugas khusus untuk kepentingan masyarakat
Persero yang bergerak di bidang Sumber Daya Alam yang secara tegas dilarang diprivatisasi oleh UU
2.2
Penelitian Terdahulu
Peneliti tentang Peranan BUMD Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah dilakukan oleh beberapa orang peneliti, diantaranya : 1. Tae, Yustinus Bere (2009) dengan judul skripsi Peranan BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Studi kasus pada PD Flobamor
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja PD. Flobamor selama periode tahun 2003 - 2007, menganalisis kemungkinan pengembangan PD Flobamor sebagai perusahaan daerah milik Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mampu untuk mendatangkan laba sehingga diharapkan dapat berkompetisi di masa yang akan datang. Selain daripada itu, tujuan penelitian ini diharapkan juga memberikan masukan yang bermanfaat bagi pihak manajemen PD Flobamor maupun pihak Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan peran PD
Flobamor dalam rangka memberikan kontribusi ya ng signifikan terhadap PAD Provinsi NTT. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan yakni melakukan pengamatan pada obyek penelitian, wawancara dengan pihak manajemen perusahaan dan pihak terkait lainnya. Data sekunder yang digunakan adalah necara keuangan PD Flobamor, data keuangan mengenai laba/rugi dari unit-unit usaha yang dikelola oleh PD Flobamor dan data non keuangan aspek operasional dan administrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja PD Flobamor rendah dan cenderung merugi dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2003 kerugian perusahaan sebesar Rp209.105.253, tahun 2004 sebesar Rp161,005,932 dan pada tahun 2006 sebe sar Rp1,154,969,738, kerugian ini disebabkan oleh karena pengelolaan perusahaan yang belum maksimal dan biaya-biaya operasional perusahaan terlalu tinggi yang dapat mempengaruhi tingkat keuntungan perusahaan. Faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi kinerja perusahaan adalah masih terdapat campur tangan dan lambannya pihak pemerintah dalam mengantisipasi perubahan situasi dan kondisi bisnis.
3.
Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran merupakan bagian dari tinjauan pustaka dan pencarian melalui internet yang berisikan pengertian-pengertian, landasan teori, dan juga rangkuman dalam penelitian ini, dalam kerangka pemikiran ini diberikan singkat tentang alur penelitian disertai teori yang melandasi variable tersebut, model analisis yang digunakan, skema kerangka pemikirannya sebagai ber ikut :
3.1 Bagan kerangka pemikira n
Gambar 2 Kerangka Berpikir
Laba BUMD
Pendapatan Asli Daerah
"Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan yang berkualitas, Pariwisata yang berbudaya, pertumbuhan dan pelayanan jasa yang prima, ramah lingkungan serta masyarakat madani yang dijiwai semangat Mangayu Hayuning Bawana."
Menjadikan dan mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai motor penggerak pertumbuhan dan pelayanan jasa yang prima untuk wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan.
Masalah: Belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Yogyakarta, serta bagaimana cara meningkatkannya?
Konsep: Syafaruddin Alwi Jurnal: PENINGKATAN KINERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) Kiat-kiat yang mungkin dipertimbangkan oleh BUMD, dengan menggunakan pendekatan SDM sebagai keunggulan kompetitif, t erutama kaitannya dengan peran BUMD dalam penggalian pendapatan asli daerah, antara lain, menyehatkan dan mengembangkan BUMD dengan melakukan berbagai perubahan. Perubahan itu misalnya, perubahan terhadap struktur organisasi, agar lebih bersifat fungsional, dan melakukan job redesign, guna meningkatkan motivasi dan menunjang proses kerja secara efektif.
Model: model ekonomi, baik hubungan secara langsung, tidak langsung maupun hubungan timbal balik (kausalitas).
3.2
Jurnal: Variabel infrastruktur yang digunakan pada penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Daerah. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat BUMD memiliki Peran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Daerah Istimewa Yo akarta
Model Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis memakai persamaan variabel yaitu :
Keterangan :
LBUMD = Laba BUMD PAD
= Pendapatan Asli Daerah Yogyakarta
= Eror
4.
Hipotesis
Pengujian hipotesis adalah membuktikan atau menguatkan suatu dugaan atau anngapan tentang parameter populasi yang tidak diketahui berdasarkan informasi dari sampel yang diambil dari populasi tadi. Berdasarkan teori dan didukung oleh penelitian terdahulu, maka penelitian mengambil hipotesis:
:
0 » Jika
ditolak, maka
diterima
: Laba BUMD tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Yogyakarta
: Laba BUMD berpengaruh terhadap PAD Kota Yogyakarta
5.
Daftar Pustaka
www.wikipedia.com www.bps.go.id Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Gubernur DIY 2003-2008. Saleh, Sasumbar. 2003. Pengertian Pendapatan Daerah. Mangkosubroto, Guritno. 1997. Penerimaan Pemerintah Untuk Membiayai Pengeluaran Pemerintah. Suhanda. 2007. Pengelolaan Sumber Daya Daerah. Halim. 2004. Pengertian Pajak Daerah. Tae, Yustinus Bere. 2009. Peranan BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur , Dipublikasikan oleh Fakultas Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. Mulyono, Sri. 1998. Statistika Untuk Ekonomi. Dipublikasikan oleh Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
6.
Ucapan Terima Kasih
1) Bapak Tony S. Chendrawan, ST., SE., M.Si selaku Dosen Ekonomi Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah memberikan ilmu dan arahannya kepada penyusun selama melakukan studi serta telah membantu dalam memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dalam penyusunan karya ilmiah ini. 2) Mamaku yang berperan sebagai ayah+ibu ( I love you ) dan papaku yang berada di surga serta keluarga besar terima kasih atas dorongan dan doa yang tidak pernah putus. Semoga penulis dapat memberikan yang terbaik untuk kalian.
3) Ihsaniesa, terima kasih atas waktu, tenaga dan perasaan yang dikorbankan selama ini, selalu menemani penulis di saat suka maupun duka dalam penyelesaian karya ilmiah ini. (^_^) 4) WARA-WIRI Community IESP 2009, sahabat di kelasku, Alfina dan Fatmawati yang selalu bertiga kemana pun berada serta senior-senior IESP terima kasih atas dukungan dan doa kalian. Semoga ke depannya kita semua menjadi manusia yang berguna dan menjadi orang sukses. Aminnn. 5) Para Dosen dan seluruh staff FEB Syahida ya ng membantu dalam proses belajar mengajar selama perkuliahan, yang telah membantu dalam memberikan ilmu yang dimiliki dan arahannya kepada penulis selama penulis mengikuti pendidikan.
