BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Manusia hidup di dunia ini selalu tercatat. Manusia lahir tercatatat dalam bentuk akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran. kel ahiran. Jika suatu saat meninggal, manusia juga seharusnya tercatat dalam surat keterangan kematian. Banyak kegunaan mengapa surat keterangan kematian ini perlu untuk diterbitkan, baik di bidang medis maupun bidang statistik. 1 Terjadinya kematian pada seorang individu akan menyebabkan timbulnya serangkaian pengurusan, seperti pengurusan administratif ataupun tindakan terhadap jenazah yang perlu dilakukan sampai saatnya jenazah tersebut dikubur atau dikremasi. Proses pengurusan jenazah di rumah sakit adalah pemeriksaan jenazah, penerbitan surat keterangan kematian (SKK), autopsi dan pembuatan visum et repertum serta pengawetan jenazah. 1 Kondisi statistik kematian di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Banyak hal yang mempengaruhi seperti sebagian besar kejadian kematian yang terjadi di rumah (>60%), tidak ada catatan medis yang memadai. Tidak ada laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten, Dinas Kesehatan Propinsi, dan pusat. Laporan yang tidak terstandarisasi dengan baik maupun laporan tersebut yang tidak memadai.2 Dalam dunia kesehatan, pencatatan atau surat keterangan kematian penting dilakukan sebagai salah satu cara untuk pengumpulan data statistik penentuan penyakit dan penyebab kematian pada masyarakat. Hal ini perlu sebagai bagian dari sistem surveilan dalam menentukan tindakan dan intervensi apa yang dapat dilakukan. Selain itu, data dapat juga digunakan sebagai upaya monitoring jalannya suatu program sekaligus sebagai bahan evaluasi program yang telah berjalan. 2 Surat keterangan kematian untuk keperluan bagi keluarga jenazah/ahli waris, dapat juga sebagai data dalam memperoleh statistik kematian. Statistik
1
kematian sering juga disebut sebagai kumpulan data dari angka kematian pada populasi dunia ataupun bagian dunia. Angka kematian adalah angka yang menunjukkan berapa besarnya kematian yang terjadi pada satu tahun tertentu untuk setiap 1000 penduduk. Angka kematian di suatu negara dapat dijadikan indikator dalam melihat maju atau tidaknya suatu negara. Berdasarkan data WHO tahun 2002 terdapat 57.029.000 orang meninggal di seluruh dunia pada tahun 2005.3 Data diatas dapat disimpulkan bahwa angka kematian di dunia tidak terlalu berubah dari tahun ke tahun. Di Indonesia, angka kematian sangat berfluktuatif, hal ini dibuktikan dari data Departemen Kesehatan terdapat penurunan angka kematian 6,24% dari tahun 2000 sampai tahun 2008 dan meningkat setelah itu sampai 6,26% di tahun 2011. 3 Untuk registrasi penyebab kematian perlu dicatat dan ditentukan penyebab kematiannya. Maka dengan itu, terlah ada undang-undang yang terkait dengan hal ini, yakni dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan
nomor 15 tahun 2010, nomor 162/MENKES/PB/I/2010, tentang
Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian. 3 Dalam penentuan penyebab kematian disini, peran medis sangatlah diperlukan. Dan dalam hal ini, sudah merupakan tugas dan kewajiban seorang dokter untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan profesi dan keahlian yang dimiliki. Tentunya tidak terlepas dari kode etik dalam dunia kedokteran. 2
2
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Surat Keterangan Kematian
Surat keterangan kematian adalah surat yang menerangkan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Surat keterangan kematian ini berisi identitas, saat kematian, dan sebab kematian. Kewenangan penerbitan surat keterangan kematian ini adalah dokter yang telah diambil sumpahnya dan memenuhi syarat administratif untuk menjalankan praktik kedokteran. 1 Surat keterangan kematian merupakan suatu keterangan tentang kematian yang dibuat oleh dokter. Hal ini penting sehingga dokter harus bertanggungjawab sepenuhnya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan surat keterangan kematian.1, 2 Surat keterangan kematian biasa/ alamiah ini penting dibuat untuk kepentingan berbagai kalangan seperti pihak ahli waris (asuransi), statistik/ sensus penduduk dan instansi tempat korban bekerja serta untuk penguburan. 2 Pada waktu menuliskan surat keterangan kematian, maka keadaan orang tersebut sebelum meninggal dapat diperoleh dari keluarga yang meninggal sebelum jenazahnya dikuburkan atau dikremasi.2 Peran dokter dalam hal ini adalah:
Menentukan seseorang telah meninggal dunia (berhenti secara permanen: sirkulasi, respirasi dan neurologi)
Melengkapi surat keterangan kematian bagian medis (menuliskan sebab kematian, jika diperlukan otopsi)
Jika jenazah tidak dikenal, membantu identifikasi.
2.2. Kegunaan Surat Keterangan Kematian
Manusia hidup di dunia ini selalu tercatat. Manusia lahir tercatat dalam bentuk akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran. Jika suatu saat meninggal, manusia juga seharusnya tercatat dalam surat keterangan kematian. Banyak
3
kegunaan mengapa surat keterangan kematian ini perlu untuk diterbitkan/dibuat yaitu diantaranya adalah :2
Untuk kepentingan pemakaman jenazah
Kepentingan pengurusan asuransi
Kepentingan pengurusan warisan
Pengurusan pensiunan janda/duda
Persyaratan menikah lagi
Pengurusan hutang piutang
Untuk tujuan hukum, pengembangan kasus kematian tidak wajar
Kepentingan statistik Dalam dunia kesehatan, pencatatan atau pembuatan surat kematian penting
dilakukan sebagai salah satu cara pengumpulan data statistik penentuan penyakit yang banyak terjadi saat ini dan penyebab kematian pada masyarakat yang paling sering terjadi. Hal ini perlu sebagai bagian dari sistem surveillance guna menentukan tindakan dan intervensi apa yang bisa dilakukan. Selain itu, data bisa juga dipakai sebagai upaya monitoring jalannya suatu program sekaligus sebagai bahan evaluasi program yang telah berjalan. Dalam hal penelitian, data ini dapat menjadi sumber data untuk penelitian biomedis maupun sosiomedis. 2 Berdasarkan pasal 285, menentukan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti lengkap kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapat hak daripadanya, tentang segala apa yang tersebut dalam surat itu. 2 Akta otentik merupakan bukti yang cukup, itu berarti bahwa dengan adanya suatu akta kematian, misalnya sudah terbukti secara sempurna tentang kematian seseorang. Bukti yang cukup ini juga disebut terbukti sempurna, artinya isi akta tersebut oleh hakim dianggap benar kecuali apabila dianjurkan bukti perlawanan.1, 2
4
2.3. Landasan Hukum Surak Keterangan Kematian
Peraturan bersama Mendagri dan Menkes No.15 tahun 2010, nomor 162/MENKES/PB/I/2010, tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian. 8 Dasar hukum surat keterangan kematian :
Bab I pasal 7 KODEKI, ‘‘Setiap dokter hanya memberikan keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya’’ Macam-macam surat keterangan antara lain:8
-
Cuti sakit
-
Kelahiran dan kematian
-
Cacat
-
Penyakit menular
-
Visum et Repertum
-
Kesehatan untuk: asuransi jiwa, lamaran kerja, nikah.
UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992. 2 Hak pasien: hak memperoleh surat keterangan dokter bagi kepentingan pasien yang bersifat non yustisial, misalnya surat keterangan sakit, surat keterangan untuk kepentingan asuransi, dan surat kematian.
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No. 15 tahun 2010, No.162/MENKES/PB/I/2010 tentang pelaporan kematian dan penyebab kematian:8 a. Pasal 1 1) Pencatatan kematian adalah pencatatan kejadian kematian yang dialami oleh seseorang dalam register pada Instansi Pelaksana untuk pengelolaan data kependudukan. 2) Pencatatan penyebab kematian adalah pencatatan beberapa penyakit atau kondisi yang merupakan suatu rangkaian perjalanan
penyakit
menuju
kematian
atau
keadaan
kecelakaan yang menyebabkan cedera dan berakhir dengan kematian. 3) Autopsi
verbal
adalah
suatu
penelusuran
rangkaian
peristiwa, keadaan, gejala, dan tanda penyakit yang
5
mengarah pada kematian melalui wawancara dengan keluarga atau pihak lain yang mengetahui kondisi sakit dari almarhum. b. Pasal 2 1) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan persyaratan:8 -
Surat pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan surat keterangan kepala desa/lurah; dan atau
-
KK dan atau KTP yang bersangkutan
-
Surat keterangan kematian dari dokter yang berwenang dalam fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
2) Dalam hal tidak ada dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat keterang kematian dapat diberikan oleh perawat atau bidan. c. Pasal 6 8 1) Setiap kematian yang terjadi diluar fasilitas pelayanan kesehatan harus dilakukan penelusuran penyebab kematian. 2) Penelusuran penyebab kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode autopsi verbal. 3) Autopsi verbal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh dokter. 4) Dalam hal tidak ada dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) autopsi verbal dapat dilakukan oleh bidan atau perawat yang terlatih. 5) Autopsi verbal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) dilakukan melalui wawancara dengan keluarga terdekat dari almarhum atau pihak lain yang mengetahui peristiwa kematian. 6) Pelaksana autopsi verbal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh fasilitass pelayanan kesehatan pemerintah setempat.
6
d. Pasal 7 8 1) Setiap penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan harus melaporkan kematian
data
wajar
peristiwa maupun
kematian
tidak
wajar
dan
penyebab
kepada
Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota setempat setiap bulan sekari, dengan tembusan disampaikan kepada Instansi pelaksana. 2) Rumah sakit melalui Unit/bagian/departemen forensik atau instansi kamar jenazah melaporkan data peristiwa kematian dan
penyebab
kematian
tidak
wajar
kepada
Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. 3) Unit/bagian/Departemen Forensik atau instalasi kamar jenazah di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Instansi kepolisian setempat.
Bab II pasal 12 KODEKI, ‘’Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien bahkan juga setelah pasien meninggal dunia’’ 2 2
Pasal 267 KUHP : Ancaman pidana untuk surat keterangan palsu.
Pasal 179 KUHAP: Wajib memberikan keterangan ahli demi pengadilan, keterangan yang akan diberikan didahului dengan sumpah jabatan atau janji.2 Administrasi kependudukan menurut Undang-undang Nomor 24 tahun
2013 dalam pasal 1 ayat (1) adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pengunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pencatatan kematian merupakan salah satu pencatatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sebagai bukti atas kematian seseorang setelah dicatat oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
5
Dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 44 ayat (1) disebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama
7
lainnya di domisili Penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan
Kutipan
Akta
Kematian.
Pencatatan
kematian
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
5
2.4. Macam-macam Surat Keterangan Kematian
Surat Keterangan Kematian ada 2 macam, yaitu:1, 2 a. Surat Keterangan Kematian Biasa (Ordinary Death Certificate) Surat ini mencatat kematian individu yang mati secara alamiah, yang tidak berhubungan dengan suatu kekerasan, tetapi dibawah pengawasan dokter. Dimana dokter harus mengawasi selama waktu tertentu sebelum mati dan telah mengadakan kunjungan professional dalam waktu 24 jam di saat kritis penyakit penderita. b. Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh dokter forensik (Medical Examiner’s Death Certificate). Jika dokter tidak dapat menentukan kematian, hal ini disebabkan karena alamiah atau tidak alamiah maka dapat disarankan sebelum memberi surat keterangan kematian dibuat dapat menanyakan pada penyidik yang akan memberikan petunjuk untuk diikuti.
2.5. Pembagian Akta Kematian
Akta kematian digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: 1, 2 1. Akta kematian umum Akta kematian umum adalah akta kematian yang diperoleh sebelum melampaui batas waktu pelaporan (10 hari untuk WNI dan 3 hari untuk WNA/golongan Eropa). 2. Akta kematian istimewa
8
Akta kematian istimewa adalah akta kematian yang diperoleh setelah lewat batas waktu pelaporan dengan penetapan Pengadilan Negeri setempat bagi WNI keturunan dari WNA.
2.6. Syarat Surat keterangan Kematian
Kematian sebaiknya dilaporkan kepada penyidik dengan benar. Dokter sebaiknya memberikan keterangan kepada penyidik secepat mungkin pada kasus kematian mendadak, kematian dengan abortus, kematian yang disebabkan oleh penyebab tidak alamiah, kecelakaan yang fatal, alkoholisme, kematian yang disebabkan oleh anastesi atau operasi atau obat-obatan. Keracunan yang fatal termasuk keracunan makan juga harus dilaporkan dan kematian akibat pekerjaan. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter maka dapat dibuatkan surat keterangan kematian.4 Surat keterangan kematian alamiah harus dihadiri oleh dokter sebelum surat tersebut dikeluarkan. Pada surat keterangan kematian ini juga harus dicantumkan penyebab kematian. Dokter yang membuat surat keterangan kematian tersebut harus yakin bahwa orang tersebut benar-benar meninggal dan atau tidak dalam mati suri serta yakin penyebab kematian satu-satunya alamiah.4
2.7. Instruksi Pengisian Surat Keterangan Kematian
Dalam melengkapi surat keterangan kematian, perlu dilakukan sesuai guideline :7
Menggunakan formulir ter-update yang diterbitkan pemerintah
Isi semua item, ikuti petunjuk pengisian setiap item
Buat surat dengan jelas dengan tinta hitam
Jangan gunakan singkatan kecuali ada instruksi khusus pada pengisian item
Konfirmasikan ejaan penulisan nama terutama nama yang homofon (beda ejaan penulisan tapi sama pengucapannya) seperti : Edi, Edy, Eddie dsb
9
Dapatkan semua tanda tangan yang diperlukan. Tidak boleh menggunakan tanda tangan cap atau print
Jangan mengubah formulir
Jangan menduplikasi/membuat 2 surat keterangan kematian yang sama. Jika diperlukan, bisa dicopy yang selanjutnya di sahkan bahwa hasil copy tersebut sesuai dengan aslinya.
2.8. Isi Surat Keterangan Kematian
Keterangan yang diberikan pada surat keterangan kematian adalah: 6, 7
Yang berhubungan dengan kematian dan adanya keterangan dokter secara terperinci, yaitu nama, umur, tempat, dan tanggal kematian.
Bagian ini melaporkan tentang penyebab kematian, yaitu: ̵
Sebab primer
̵
Immediate cause of death (Sebab kematian segera)
̵
Countributery cause of Death (sebab kematian tambahan) Surat kematian primer adalah sebab yang utama yang
menyebabkan kematian. Sebab kematian segera adalah komplikasi fatal yang dapat membunuh penderita yang berasal dari sebab utama. Sedangkan Countributery cause of Death adalah proses yang tidak ada hubungannya dengan sebab utama dan sebab segera dari kematian tetapi mempunyai tambahan resiko menyebabkan kematian
Bagian terakhir dari surat keterangan kematian berisi tentang: ̵
Kehadiran dokter saat melihat kritis penyakit penderita
̵
Penyebab
kematian
tersebut
ditulis
dengan
benar
berdasarkan keyakinan dan keilmuannya.
2.9. Surat Keterangan Kematian Standar Internasional
Surat kematian merupakan sumber utama data statistik kematian. Surat kematian yang baik dan lengkap adalah dengan menerangkan dengan jelas
10
mengapa dan bagaimana kematian terjadi, selain itu surat juga harus berisi poin poin karakteristik personal dari orang yang meninggal tersebut. Dalam melengkapi surat kematian, dokter sebenarnya melaporkan setiap penyakit, abnormalitas, perlukaan atau penyebab dari luar yang diyakini berkaitan dengan kematian.8 Setiap kelahiran dan kematian pada suatu tempat harus tercatat dengan sebaik-baiknya agar fungsi dari pencatatan sipil dan sistem statistik di suatu tempat dapat baik pula. Standar yang ideal adalah pembuatan suatu pencatatan sipil yang komplit dengan memperhatikan statistik penyebab kematian dimana setiap penyebab kematian ditetapkan oleh dokter yang memiliki kualifikasi medik dan penyebab kematian ditetapkan oleh seseorang yang mengetahui dengan baik peraturan dan prinsip ICD ( International Classification of Disease and Relater Health Problems) yang saat ini digunakan adalah ICD-10. Di beberapa negara, koding penyebab kematian dilakukan oleh tenaga medis yang menyatakan kematian. Sekitar 70 negara anggota WHO membuat data sistem pencatatan sipil dan statistik penyebab kematian yang dapat diterima dengan baik, sedangkan sekitar 50 atau lebih negara lainnya memiliki sistem informasi yang kurang baik dikarenakan surat yang kurang baik dengan koding penyebab kematian yang kurang diterapkan. Pada negara-negara tersebut, kematian yang terjadi di luar rumah sakit biasanya tidak memiliki keterangan medis, kematian tersebut sebagian besar dikarenakan penyebab yang non spesifik.6, 8 Kerjasama yang baij antara petugas kesehatan dengan rumah sakit merupakan hal yang penting dalam penerbitan surat kematian yang baik dengan pernyataan penyebab kematian yang akurat. Data kematian yang tidak akurat sebagian besar dipengaruhi oleh pembuatan pernyataan kematian yang tidak terlatih, surat kematian yang tidak mengacu pada ICD, orang yang meninggal (misalnya pada usia tua), dan penyebab kematian yang kurang jelas misalnya pada kasus sudden death.6, 8 Pada beberapa negara yang kekurangan tenaga kesehatan terutama di daerah pedesaan, biasanya kepala desa merupakan pemberi opini mengenai penyebab suatu kematian. Hal ini merupakan praktik yang tidak baik dan data
11
tersebut seharusnya tidak disatukan dengan data penyebab kematian yang dikeluarkan secara medis oleh dokter.8 Data kematian setiap individu perlu dicatat dengan baik untuk kepentingan evaluasi kesehatan masyarakat dan rencana kependudukan. Terdapat standar internasional dalam penentuan penyebab kematian sehingga standar ini dapat membantu suatu negara dalam penggunaan statistik untuk kesehatan dan kebijakan sosial serta perencanaan.8 WHO telah memberikan saran kepada negara-negara tentang bagaimana membuat daftar penyebab kematian.8 Terdapat bagian surat yang memberikan keterangan mengenai penyebab kematian dan bagian yang menyatakan catatan interval waktu antara onset setiap kondisi dengan waktu kematian. Dalam melengkapi surat, pemberian keterangan seharusnya melaporkan setiap penyakit, abnormalitas, perlukaan atau penyebab luar lainnya yang berkaitan dengan kematian. Cara kematian (misalnya gagal napas atau gagal jantung) bukan merupakan penyebab kematian.8
12
2.10. Format Surat Keterangan Kematian
- Contoh surat keterangan Kedokteran Tentang Sebab Kematian 9
13
- Contoh surat keterangan kematian dari kelurahan. 9
14
-
Contoh surat keterangan kematian9
15
16
BAB III
KESIMPULAN
Surat keterangan kematian adalah surat yang menerangkan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Surat keterangan kematian ini berisi identitas, saat kematian, dan sebab kematian. Kewenangan penerbitan surat keterangan kematian ini adalah dokter yang telah diambil sumpahnya dan memenuhi syarat administratif untuk menjalankan praktik kedokteran. Selain itu, pembuatan surat kematian telah diatur dan mempunyai landasan hukum. Dalam dunia kesehatan, pencatatan atau pembuatan surat kematian penting dilakukan sebagai salah satu cara pengumpulan data statistik penentuan penyakit dan penyebab kematian yang umum pada masyarakat.
17
DAFTAR PUSTAKA
1. Suciningtyas, Martiana. 2008. Death Certification. 2. Gani, M. Husni. 2010. Ilmu Kedokteran Forensik 3. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kementrian Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 Nomor 162/MENKES/PB/I/2010. 4. Catatan
Sipil
Akta
Kematian.
Diakses
pada
http://dukcapil_rejanglbongkab.go.ig/masih-tentang-catatan-sipil-aktekematian. (diakses tanggal 24 Oktober 2017). 5. Muhammad, A. Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, Cetakan kelima, 2012. 6. Indofa, S. Pengertian Riwayat dan Masalah Catatan Sipil, sebagai sumbang pemikiran dalam Pembangunan Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Jakarta, Departemen Dalam Negeri, 2000, hal 34-35. 7. Sutanto, R. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Bandung. Mandar Maju. 2010. 8. Hanafiah, J. Dan Amir, A. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan ed. 4. Tahun 2007. Jakarta: Transmedia Pustaka. 9. Consulate General Of The Republic Of Indonesia. Surat Keterangan kematian.
18
