Metode Penentuan Harga Transfer Transfer (T ( Transfer Pricing) Dalam menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha terkait dengan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, maka setelah dilakukan analisis kesebandingan, Wajib Pajak harus mementukan metode penentuan harga transfer yang tepat. Penentuan metode transfer pricing ini wajib didukung dengan kajian mendalam serta kajian tersebut wajib didokumentasikan. Jenis-jenis Metode Transfer Pricing
Terdapat beberapa jenis metode penentuan harga transfer yang dapat dilakukan, yaitu : 1. metode perbandingan harga antara pihak yang independen ( comparable uncontrolled price /CUP); 2. metode harga penjualan kembali ( resale price method /RPM) atau metode metode biaya-plus biaya-plus (cost plus method /CPM); 3. metode pembagian laba ( profit split method /PSM) atau metode laba bersih transaksional transaksional (transactional net margin method /TNMM). Penerapan metode-metode di atas tidak bebas dilakukan tetapi harus dilakukan secara hirarkis. Pertama dimulai dengan menerapkan metode perbandingan harga antar pihak yang independen (CUP) sesuai dengan kondisi yang tepat. Jika metode perbandingan harga antar pihak yang independen (CUP) tidak tepat untuk diterapkan, wajib diterapkan metode penjualan kembali (resale price method/RPM) atau metode biaya-plus (cost plus method/CPM) sesuai dengan kondisi yang tepat. Dalam hal metode penjualan kembali (resale price method/RPM) atau metode biaya-plus (cost plus method/CPM) tidak tepat untuk diterapkan, dapat diterapkan metode pembagian laba (profit split method/PSM) atau metode laba bersih transaksional (transactional net margin method/TNMM). Metode Perbandingan Harga Antar Pihak Yang Independen (CUP)
Metode perbandingan harga antara pihak yang independen ( comparable uncontrolled price) atau disingkat metode CUP adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding. Contoh penggunaan metode CUP ini misalnya PT. A memiliki 25% saham PT. B. Atas penyerahan barang PT. A ke PT. B, PT. A membebankan harga jual Rp. 1.600,- per unit, berbeda dengan harga yang diperhitungkan atas penyerahan barang yang sama kepada PT. X (tidak ada hubungan istimewa) yaitu Rp. 2.000,- per unit.
Pada contoh tersebut harga pasar sebanding ( comparable uncontrolled price) atas barang yang sama adalah yang dijual kepada PT. X yang tidak ada hubungan istimewa. Dengan demikian harga yang wajar adalah Rp. 2.000,- per unit. Harga ini dipakai sebagai dasar perhitungan penghasilan dan/atau pengenaan pajak. Kondisi yang tepat untuk menggunakan metode CUP ini adalah : 1. barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik dalam kondisi yang sebanding; atau 2. kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan pihak-pihak yang tidak memiliki Hubungan Istimewa identik atau memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi atau dapat dilakukan penyesuaian yang akurat untuk menghilangkan pengaruh dari perbedaan kondisi yang timbul. Apabila tak ada kondisi di atas yang sesuai, maka metode CUP tidak dapat digunakan dan Wajib Pajak harus menggunakan metode lainnya yang sesuai. Metode Penjualan Kembali (RPM)
Metode harga penjualan kembali ( resale price method ) atau disingkat metode RPM adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut kepada pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar. Misalkan PT. A memiliki 25% saham PT. B. Atas penyerahan barang ke PT. B, PT. A membebankan harga jual Rp. 1.600,- per unit. PT. A tidak melakukan penjualan kepada pihak ketiga yang tidak ada hubungan istimewa. PT. B menjual kembali barang yang dibeli dari PT. A ke pihak yang tidak ada hubungan istimewa dengan harga Rp. 2.500,- per unit. Laba kotor sebanding untuk penjualan barang tersebut adalah 20% dari harga jualnya. Dalam menguji kewajaran harga penjualan dari PT. A ke PT. B, dapat diterapkan metode RPM. Dengan menerapkan metode tersebut maka harga penjualan barang PT. A ke PT. B yang wajar untuk perhitungan pajak penghasilan/dasar pengenaan pajak adalah Rp. 2.000,- {Rp. 2.500,- – (20% x Rp. 2.500,-)}. Kondisi yang tepat untuk menggunakan metode ini adalah : 1. tingkat kesebandingan yang tinggi antara transaksi antara Wajib Pajak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan transaksi antara Wajib Pajak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, khususnya tingkat kesebandingan berdasarkan hasil analisis fungsi, meskipun barang atau jasa yang diperjualbelikan berbeda; dan 2. pihak penjual kembali ( reseller ) tidak memberikan nilai tambah yang signifikan atas barang atau jasa yang diperjualbelikan.
Metode Biaya Plus (CPM)
Metode biaya-plus ( cost plus method ) atau metode CPM adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha. Contoh misalnya PT. A memiliki 25% saham PT. B. Atas penyerahan barang ke PT. B, PT. A membebankan harga jual Rp. 1.600,- per unit. PT. A tidak melakukan penjualan kepada pihak ketiga yang tidak ada hubungan istimewa. Dalam contoh di atas, maka harga yang wajar adalah harga pasar atas barang yang sama (dengan barang yang diserahkan PT. A) yang terjadi antar pihak-pihak yang tidak ada hubungan istimewa. Apabila ditemui kesulitan untuk mendapatkan harga pasar sebanding untuk barang yang sama (terutama karena PT. A tidak menjual kepada pihak yang tidak ada hubungan istimewa), maka dapat ditanggulangi dengan menerapkan harga pasar wajar dari barang yang sejenis atau serupa, yang terjadi antar pihak-pihak yang tidak ada hubungan istimewa. Dalam hal terdapat kesulitan untuk mendapatkan harga pasar sebanding untuk barang yang sejenis atau serupa, karena barang tersebut mempunyai spesifikasi khusus, misalnya semi finished products, maka pendekatan harga pokok plus ( cost plus method ) dapat digunakan untuk menentukan kewajaran harga penjualan PT. A. Misalnya diketahui bahwa PT. A memperoleh bahan baku dan bahan pembantu produksinya dari para pemasok yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Harga pokok barang yang diproduksi per unit adalah Rp. 1.500,- dan laba kotor yang pada umumnya diperoleh dari penjualan barang yang sama antar pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (comparable mark up) adalah 40% dari harga pokok. Dengan menerapkan metode harga pokok plus maka harga jual yang wajar atas barang tersebut dari PT. A kepada PT. B untuk tujuan penghitungan penghasilan kena pajak/dasar pengenaan pajak adalah Rp. 2.100 {Rp. 1.500 + (40% x Rp. 1.500)}. Kondisi yang tepat apabila akan menggunakan metode CPM ini adalah 1. barang setengah jadi dijual kepada pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; 2. terdapat kontrak/perjanjian penggunaan fasilitas bersama ( joint facility agreement ) atau kontrak jual-beli jangka panjang ( long term buy and supply agreement) antara pihakpihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; atau 3. bentuk transaksi adalah penyediaan jasa. Metode Pembagian Laba (PSM)
Metode pembagian laba ( profit split method ) atau metode PSM adalah metode Penentuan Harga Transfer berbasis laba transaksional ( transactional profit method ) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa. Metode PSM hanya dapat digunakan dalam kondisi sebagai berikut : 1. transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sangat terkait satu sama lain sehingga tidak dimungkinkan untuk dilakukan kajian secara terpisah; atau 2. terdapat barang tidak berwujud yang unik antara pihak-pihak yang bertransaksi yang menyebabkan kesulitan dalam menemukan data pembanding yang tepat. Metode Laba Bersih Transaksional (TNMM)
Metode laba bersih transaksional ( transactional net margin method ) atau disingkat TNMM adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa atau persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa lainnya. Metode TNMM ini digunakan jika tidak ada kondisi yang cocok yang dapat diterapkan untuk menggunakan metode CUP, RPM, CPM dan PSM. Dengan kata lain, metode ini adalah metode terakhir yang bisa digunakan jika metode yang lainnya tidak dapat digunakan.
Permasalahan dalam Transfer Pricing
Meskipun aturan main mengenai transfer pricing sudah cukup memadai, namun dalam praktik masih saja ada permasalahan mendasar yang tidak dapat dibendung antara Wajib Pajak dan fiskus. Pertama, masalah belum terbitnya peraturan pelaksana PP Nomor 80 Tahun 2007. Sekalipun adanya ketentuan bahwa beban pembuktian transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa terletak pada Wajib Pajak, Pasal 16 ayat (3) PP tersebut sudah mengisyaratkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dokumen dan atau informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) dan tata cara pengelolaannya, akan diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan (PMK). Sampai dengan artikel ini dibuat, PMK yang membahas secara spesifik tentang hal tersebut masih belum terbit. Terkait dengan hal itu, berdasarkan perspektif ilmu hukum, seharusnya segala sesuatu yang terikat erat dengan perpajakan harus diwujudkan dalam bentuk tulisan. Pasalnya, hukum pajak ini termasuk dalam rumpun hukum publik dan hukum administrasi
Lebih lanjut, meskipun berdasarkan PP Nomor 80 Tahun 2007 beban pembuktian praktik harga transfer (transfer pricing practices) sudah jelas berada di tangan Wajib Pajak, namun dalam praktik masih memungkinkan timbul ketidakjelasan. Dalam hal ini, ketidakjelasan mengarah kepada sengketa mengenai bagaimana Wajib Pajak dapat membuktikan kewajaran atas transaksi yang dilakukan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. OECD memang pernah mengeluarkan panduan mengenai harga transfer (OECD Transfer Pricing Guidelines) dan dalam panduan itu disebutkan bahwa analisis sesuai dengan prinsip kewajaran umumnya memerlukan informasi tentang perusahaan hubungan istimewa yang terlibat dalam transaksi yang diistilahkan dengan controlled transactions, fungsi yang diemban oleh masing-masing pihak yang bertransaksi; informasi yang diperoleh dari pihak yang independen yang melakukan transaksi; atau usaha serupa dan beberapa faktor lain yang dibahas dalam panduan tersebut (paragraf 5.17). Tampaknya, ketentuan yang tertera dalam panduan tersebutlah yang kini dijadikan patokan untuk sementara waktu. Namun secara hukum, apakah sudah cukup bijaksana jika kita hanya mengandalkan panduan internasional (OECD), sementara UU domestik tidak mengatur secara rinci? Kedua, analisis transfer pricing itu sendiri sebenarnya masih sangat relatif dan bersifat kualitatif, sekalipun dalam beberapa hal khusus tidak mustahil untuk membuat analisis kuantitatif. Hal ini dimungkinkan karena dalam analisis transfer pricing, beberapa faktor pembanding (comparable factors) sangat mutlak untuk dipertimbangkan. Faktor-faktor yang dimaksud adalah karakteristik barang atau jasa, analisis fungsi, syaratsyarat kontraktual, kondisi ekonomi dan strategi bisnis. Faktor-faktor tersebut jelas sekali menunjukkan sifat relatif dari analisis transfer pricing. Pasalnya, kalaupun ada faktor yang memengaruhi penentuan harga transfer, belum tentu penyesuaian dapat dilakukan untuk menetralisir dampak dari adanya faktor pembeda tersebut. Suatu perusahaan, misalnya, bisa saja menetapkan harga penjualan ekspor kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa lebih rendah dari harga domestik, dengan mempertimbangkan bahwa di pasar luar negeri perusahaan menerapkan strategi penetrasi pasar. Tentu saja hal itu akan menimbulkan adanya faktor pembeda, yaitu strategi bisnis. Namun demikian, bagaimana perusahaan bisa membuktikan bahwa perbedaan dalam strategi bisnis dapat menjustifikasi atau membuktikan perbedaan harga yang sebenarnya terjadi antara pasar luar negeri dan pasar domestik? Lalu, kesulitan untuk membuktikan strategi bisnis dan dokumentasi apa yang diperlukan untuk strategi bisnis ini adalah hal kedua yang makin memperdalam kerumitan yang terjadi dalam analisis transfer transfer pricing. Halhal inilah yang dapat memicu persengketaan yang seharusnya seharusnya tidak perlu terjadi. Pasalnya, bisa jadi pihak fiskus dalam melakukan pemeriksaan ataupun penelitian lebih condong melihat pada bentuk daripada substansinya (form over substance), sekalipun secara 2 teoritis dalam transfer pricing prinsip substance over form (substansi mengungguli bentuk) adalah suatu hal yang sangat esensial.
Selain itu, mungkin saja dalam praktik nantinya beberapa pihak fiskus yang sangat agresif, tidak mau menerima penjelasan dari Wajib Pajak mengenai faktor pembeda tersebut. Entah dengan alasan tidak ada dokumen tertulisnya atau alasan yang lain. Ketiga, dalam perspektif perpajakan internasional, penyesuaian harga transfer yang dilakukan oleh pihak fiskus di suatu negara semestinya harus diikuti oleh penyesuaian (correlative adjustments) di negara lawan transaksi tersebut. Secara prinsip, hal ini sudah diatur dengan jelas dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) OECD Model. Berikut ini kutipan rumusannya: Ayat 2: “Where a contracting state includes in the profits of an enterprise of that state -and taxed accordingly-profits on which an enterprise of the other contracting state has been charged to tax in that other state and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first mentioned state if the conditions made between two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other state shall make an appropriate adjustment to the amount of tax charged therein on those profits.” Ayat 3: “The provision of the paragraph 2 shall not apply where judicial, ju dicial, administrative, or other legal proceedings have resulted in a final ruling that by actions giving rise to an adjustment of profits under paragraph 1, one of the enterprise concerned is liable to penalty with respect to fraud, gross negligence or wi llful default.” Intinya, Pasal 9 ayat (2) OECD Model tersebut menyatakan bahwa apabila suatu negara melakukan penyesuaian atas laba suatu perusahaan dari negara itu dan mengenakan pajaknya, padahal atas laba tersebut, telah dikenakan pajak di negara pihak lainnya dan laba yang disesuaikan tadi adalah laba yang memang seharusnya diperoleh perusahaan yang disebutkan pertama dalam hal kondisi yang dibuat oleh kedua perusahaan tersebut sama dengan kondisi yang dibuat oleh pihak-pihak yang mempunyai kedudukan bebas, maka negara pihak lainnya wajib melakukan penyesuaian sehubungan dengan koreksi yang dilakukan di negara lainnya. Ayat ini dalam beberapa P3B juga mengisyaratkan adanya konsultasi antara pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua negara mitra persetujuan. Sementara itu, dalam Pasal 9 ayat (3) OECD Model dinyatakan bahwa penyesuaian (correlative adjustments) tersebut tidak perlu dilakukan dalam hal terjadinya penipuan, kelalaian yang fatal atau kesalahan yang disengaja. Dengan demikian, jelas sekali bahwa dalam 3 cross-border transfer pricing , kerjasama antar kedua negara mitra persetujuan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Tentu saja untuk menghindari terjadinya pemajakan ganda (double taxation). Sayangnya, correlative adjustments ini seringkali diabaikan karena tidak menyertakan pemberitahuan apapun kepada otoritas pajak negara lainnya. Sehubungan dengan hal itu, ide yang dulu pernah dilontarkan oleh Dirjen Pajak mengenai kerjasama dengan negara lain terkait
dengan pemeriksaan, semestinya merupakan hal yang cukup positif ditinjau dari ketentuan Pasal 9 OECD Model ini. Kemudian, permasalahan terakhir yang mungkin muncul sebenarnya terkait erat dengan masalah waktu. Dalam praktik yang ada selama ini, dokumen-dokumen yang cukup ekstensif seperti yang disebutkan di atas, harus disediakan dalam jangka waktu satu minggu. Hal ini bisa saja menyulitkan Wajib Pajak, mengingat analisis analisis transfer pricing merupakan hal yang bisa dikatakan baru. Dan yang lebih penting dari itu, sampai dengan detik ini masih belum ada aturan operasional yang jelas mengatur masalah dokumentasi transfer pricing . Pasalnya, PMK yang seharusnya mengatur hal tersebut tak kunjung hadir, seperti yang telah diungkapkan dalam butir sebelumnya. Dalam situasi yang sangat genting ini, sangat dimungkinkan bagi Wajib Pajak untuk tidak menyerahkan menyerahkan data ataupun menyerahkan data tapi tidak lengkap. Oleh karenanya, fiskus kemudian mengusulkan untuk melakukan pemeriksaan khusus terkait masalah transfer pricing atau bahkan pemeriksaan bukti permulaan dengan dalih atau dugaan adanya tindakan yang merugikan negara berupa harga transfer yang tidak wajar. Hal tersebut secara implisit juga sudah diindikasikan dalam bahan sosialisasi mengenai harga transfer yang dilakukan oleh Ditjen Pajak. Dalam bahan sosialisasi itu, Wajib Pajak diklasifikasikan berdasarkan risiko bahwa mereka telah melakukan praktik transfer pricing yang tidak wajar. Kalaupun dokumen-dokumen yang diminta tersebut ternyata dapat disediakan oleh Wajib Pajak secara lengkap, masih ada potensi masalah lain yang mungkin muncul. Yaitu, berupa ketidaksepakatan antara pihak fiskus dan Wajib Pajak mengenai praktik harga transfer yang terjadi karena sifat relatif dari analisis transfer pricing, seperti yang diungkapkan di atas. Hal tersebut umumnya berujung pada himbauan dari pihak fiskus kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan SPT atau pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU KUP. Jikalau Wajib Pajak yang bersangkutan menolak, pihak fiskus dapat menerbitkan Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU KUP. Dalam kedua hal ini, Wajib Pajak pada akhirnya menjadi pihak yang harus menanggung risiko yang sulit.
