PENATAAN DAN PENGUATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN
OLEH DIREKTUR KELEMBAGAAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DEPARTEMEN DALAM NEGERI
JAKARTA, 23 MEI 2009
PENGERTIAN LEMBAGA
Lembaga dapat dipahami sebagai ”Sistem Norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan pembangunan uang berbasis masyarakat ”
Hakekat Lembaga yaitu, Lembaga sebagai struktur statis dan lembaga sebagai struktur dinamis
Secara Konseptual terdapat 2 pola pembentukan LK: 1. lembaga yang dibentuk berdasarkan inisiatif masyarakat 2. lembaga yang dibentuk melalui introduksi pihak luar
SINERGITAS DAN KETERPADUAN LEMBAGA YANG ADA DI DESA/KELURAHAN Kep. Desa /Lurah
SINERGI TERPADU
BPD/BPK /DK
• UU No 32 Tahun 2004
• UU No 32 Tahun 2004
•
PP No 72 & 73 Tahun 2005
•
Permendagri No 27, 28, 29, 30, 31, 32 Th 2006
•
Permendagri No 5, 7, 12, 13 Th 2007
•
LK
Memimpin
penyelenggaraan pemerintahan, pembangukemasyarakatan
urusan nan dan
Membuat
•
PP No 72/73Tahun 2005
•
Permendagri No. 5 Th 2007 Tugas LK Desa
Membantu Pemdes dan mrp. Mitra dlm memberdayakan masy. Desa
penyelengg. pemdes
Menyusun rencana pemb. Scr partisipatif
Mengajukan rancangan perdes,
Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengemb. Pemb scr. Partisipatif
Menggerakkan dan mengemb. Partisipasi gotro dan swadaya masy.
Wewenang Kep. Desa Memimpin
menetapkan perdes dgn BPD Menyusun
dan mengajukan mengenai APB Desa, dll
persetujuan perdes
Tugas Lurah Pelaksanakan
keg. Pem. Kel
Pemberdayaan
dan pelayanan
Fungsi LK Desa
Penampungan dan penyaluran aspirasi masy
Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan
Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah
Penyusunan rencana,pelaks.,pelestarian,dan pengemb.hasil2 pemb. Scr partisipatif
Penumuhkemb. dan penggerak prakarsa, serta
masy. Penyelengg.
trantib um um
Pemeliharaan
prasarana dan fasum
TUGAS DAN FUNGSI Mengayomi
• UU No 32 Tahun 2004
Tugas Kep. Desa
PP No 72 Tahun 2005
adat istiadat
peraturan desa
(legislasi)
Menampung
dan menyalurkan aspirasi masy.
Melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Pemerintahan Desa
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM RANGKA PENATAAN & PENGUATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
UU NO. 32 TH 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
PP 72 DAN PP 73 TH 2005 TENTANG DESA DAN KELURAHAN
PERMENDAGRI NO. 5 TH 2007 TTG PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
PASAL 127 ayat 8 Untuk kelancaran pelaksanaan tugas lurah dpt dibentuk Lembaga Lainnya (Lembaga Kemasy. spt: LPM, RT/RW, PKK, Karang Taruna ) sesuai kebutuhan yg ditetapkan dg Perda ; DAN PASAL 211 ayat (1) dan (2) (1) Di desa dapat dibentuk lemb. kemasy. yang ditetapkan dg peraturan desa dg berpedoman pd peraturan perundangan (2) Lemb. Kemasy. sebagaimana dimaksud ayat 1 bertugas membantu pem. Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. TUGAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN Pasal 90 PP 72: membantu pemerintah Desa dan merupakan Ttg Desa mitra dalam memberdayakan masyarakat desa Pasal 11 PP 73: membantu lurah dlm pelaksanaan urusan pemeTtg Kelurahan rintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. TUGAS MASING2 LEMBAGA KEMASY LPM/LKMD bertugas menyusun rencana, melaks mengendalikan pembangunan scr partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong. Lembaga Adat bertugas membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat
Tim
PERMENDAGRI NO.5 TH. 2007
Penggerak PKK Desa dan Kelurahan bertugas membantu pemerintah desa lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga
RT/RW bertugas membantu peme-
rintah desa dan lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Karang
TUGAS MASING2 LEMBAGA KEMASYARAKATAN:
Taruna bertugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya
Di desa Lembaga Lainnya yang diakui masyarakat ditetapkan dengan peraturan desa Di Kelurahan Lembaga Lainnya yang diakui masyarakat ditetapkan dalam peraturan daerah
TUGAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA meliputi:
Menyusun renc , melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif
Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat
Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat
TUGAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN meliputi:
Membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat
FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
Penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah Penggerak swadaya gotong royong masy Penyusun, pelaksana, pengendali, pelestarian pembangunan scr partisipatif Pemberdayaan dan Peningkatan kesejahteraan Keluarga
Pemberdayaan hak politik Masyarakat
FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN Penampung dan penyalur aspirasi masyarakat Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah Penggerak swadaya gotong royong masy Penggali, pendayagunaan, pengembangan, pengembangan Potensi sumberdaya dan keserasian lingkungan hidup Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang bagi remaja Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga Pemberdayaan hak politik Masyarakat Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pem kelurahan dan masyarakat
CIRI-CIRI LEMBAGA KEMASYARAKATAN
1. MITRA
2. MEMBANTU PEMERINTAH DESA/LURAH
3. MENGGERAKKAN PARTISIPASI/SWADAYA GOTONG ROYONG
4. LOCUS/HANYA DESA
JENIS JENIS LK
1. LPM/LKMD
Renc , Lak, dan Wasdal pembangunan, menggerakkan swadaya gotong royong
2. Lembaga adat
Membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat
3. Tim Penggerak PKK desa/Kel 4. RT/RW
Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga Penyelenggaraan urusan Pemerintah
5. Karang Taruna
Menanggulangi masalah2 generasi muda maupun pengembangan potensi generasi muda
6. Lembaga Kemasy. lainnya
Usaha ekonomi masyarakat dan kegiatan lainnya
PERSYARATAN PENGURUS LK WNI, Penduduk setempat, mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian, dipilih secara musyawarah dan mufakat
Pengurus LK terdiri dari : ketua, sekretaris, bendahara dan bidang-bidang
Pengurus LK tidak boleh rangkap jabatan pada LK lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik
Masa bakti pengurus LK di desa selama 5 th dan dapat dipilih kembali, Masa bakti pengurus LK di kelurahan selama 3 th dapat dipilih kembali
HUBUNGAN KERJA 1.a. Antara Lembaga kemasyarakatan dengan Pemdes bersifat: kemitraan, konsultatif dan koordinatif b. Antara Lembaga kemasyarakatan dengan Kelurahan bersifat: konsultatif dan koordinatif
2. Antara LK dengan LK lainnya di desa dan kelurahan bersifat: konsultatif dan koordinatif
3. Antara LK dengan Pihak III di desa dan kelurahan bersifat kemitraan
PENDANAAN LK
DI DESA a. Swadaya masyarakat b. APB Des c. APBD Kab/Kota, APBD Prov d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Prov, Kab/Kota e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat
Di KELURAHAN a. Swadaya masy. b. Bantuan dari anggaran Pemerintah Kelurahan c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Prov, Kab/Kota d. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat
STRATEGI PENATAAN DAN PENGUATAN L K DI DESA DAN KELURAHAN Identifikasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan serta tugas dan fungsi masing-masing lembaga; Tentukan lembaga kemasyarakatan yang sangat dibutuhkan masyarakat Lembaga kemasyarakatan yang dipilih masyarakat ditetapkan dengan perdes yang berpedoman dengan Perda Pemda Kabupaten/Kota wajib memfasilitasi Pemerintahan Desa dalam penetapan Perdes dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan ditetapkan dengan Perda Ciptakan satu komitmen yang kuat diantara stakeholder untuk memberdayakan lembaga kemasyarakatan Libatkan Lembaga Kemasyarakatan dalam setiap kegiatan pembangunan yang masuk di desa/kelurahan Berikan pelatihan (cara merancang kegiatan/manajemen pembangunan partisipatif, administrasi kelembagaan yang efektif dan cara penghimpunan dana) terhadap pengurus Lembaga
Pengembangan modal sosial masyarakat seperti swadaya gotong royong masyarakat
Berikan bantuan stimulan kepada lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.
Berikan Pembinaan (Pemerintah, Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota) Berikan Pendampingan terhadap Lembaga kemasyarakatan, pendamping dapat berasal dari Pemerintah atau Pemda Kab/Kota atau LSM atau Universitas atau masyarakat peduli lainnya.
.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KADES DAN PERANGKAT DESA PROGRAM YG DIBIAYAI OLEH DESA SENDIRI (ADD,Swadaya Masy, Pihak III)
Koordinator
LKMD/LPM
PROGRAM YG DIUSULKAN UTK DIBIAYAI OLEH PEM. ATASNYA (APBN,APBD)
LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAIN
MASYARAKAT
TATA CARA PENYUSUNAN PERDA LEMBAGA KEMASYARAKATAN
TATA CARA PEMBENTUKAN; MAKSUD DAN TUJUAN; MUATAN MATERI PERDA KAB/KOTA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN
TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN; KEPENGURUSAN; TATA KERJA; HUBUNGAN KERJA; SUMBER DANA.
SEBAGAI PEDOMAN BAGI PEMERINTAHAN DESA DALAM MEMBENTUK LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN
TERIMA KASIH
