1
LEMBAGA-LEMBAGA INDEPENDEN A.
Perkembanga Lembaga-Lembaga Independen
Dalam perkembangan perkembangan bentuk keorganisasian keorganisasian modern demi menjamin pembatsan kekuas kekuasaan aan dan domokr domokrati atisas sasii yang yang lebih lebih efekti efektif, f, maka maka indepe independen ndensi si lembag lembagaalemb lembag agaa
sepe sepert rtii
Tent Tentar ara, a,
Kepo Kepoli lisi sian an,,
Keja Kejaks ksaa aan n
dan dan
Bank Bank
Sent Sentra rall
perl perlu u
dilaksanakan. Dari keempat lembaga ini sekarang yang telah resmi menjadi lembga Independen adalah tentana Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara (POLRI) dan Bank Bank Indones Indonesia ia sebaga sebagaii bank sentra sentral, l, sedangk sedangkan an Kejaks Kejaksaan aan Agung Agung belum belum menjadi lembaga yang Independen. Pada perkembangan selanjutnya sesuai dengan perkembangan berkaitan dengan lembaga-lembaga khusus seperti Komnas HAM, Komisi Pemiihan Umum (KPU) , komisi Ombudsman, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Pemberantasan Korups Korupsii dll. dll. Kebera Keberadaa daan n lembaga lembaga–le –lembag mbagaa ini di indones indonesia ia perlu perlu diduduk didudukanny annyaa pengaturanny pengaturannyaa dalam kerangka sistem sistem ketatanegara ketatanegaraan an Indonesia Indonesia modern, modern, dan dalam kera kerang ngka ka perke perkemb mban angan gan sist sistem em hukum hukum nasio nasiona nall yang yang menj menjam amin in kead keadil ilan an dan dan demokrasi dimasa yang akan datang. Kedudukan dan peranan yang dimiliki masingmasing lembaga ini adalah sejauh kedudukan dan peranan yang ada padanya. Dalam bab ini hanya akan disebutkan beberapa lembaga yang disebutkan dasar pembentukannya dalam UUD 1945. B. Komisi Komisi Pemil Pemiliha ihan n Umum Umum
2
Amandemen UUD 1945 menghasilkan landasan hukum yang kuat bagi pemilihan umum sebagai salah satu wahana kedaulatan rakyat. Ketentuan Pemilu diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 22 yang berbunyi ; 1. Pemi Pemili liha han n umum umum dila dilaks ksan anaka akan n seca secara ra lans lansun ung, g, umum umum,, bebas bebas dan dan rahas rahasia ia (luber) serta jujur dan adil (jurdil) . 2. Pemili Pemilihan han umum disele diselenggr nggraka akan n untuk untuk memili memilih h anggota anggota Dewan Perwaki Perwakilan lan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah. 3. Pese Pesert rtaa Pemil Pemilih ihan an Umum Umum
untu untuk k memili memilih h dewan dewan Perwa Perwaki kila lan n Raky Rakyat at da
Dewan Perwakilan Rakyat Dearah adalah Partai polotik. 4. Peseata Peseata pemiliha pemilihan n umum untuk untuk anggota anggota DPRD adalah perseorangan perseorangan 5.
Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasioanl, tetap, dan mandiri.
6.
Ketent Ketentuan uan lebih lebih lanjut lanjut tentan tentang g pemil pemiliha ihan n umum umum diatur diatur dengan dengan undangundangundang. Ketentuan lebih lanjut dari amanat pasal 22E UUD 1945 diatur dalam UU No 15 Tahun 2011 perubahan dari UU No. 22 Tahun 2007
Didalam UU No 15 tahun 2011 ini diatur mengenai pemilu yaitu dalam pasal : 5. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraa penyelenggaraan n Pemilu Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
3
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. 6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. 7. Komisi Komisi Pemil Pemiliha ihan n Umum Umum Provins Provinsi, i, selanj selanjutn utnya ya dising disingkat kat KPU Provins Provinsi, i, adalah adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.
Sifat nasional berarti wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemil pemilu u mencak mencakup up seluru seluruh h wilaya wilayang ng negara negara Indone Indonesia sia.. sikap sikap tetap tetap menunj menunjuka ukan n KPU sebagai sebagai lembaga lembaga yang menjalankan tugas berkesinambu berkesinambungan ngan meskipun meskipun dibatasi dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri mencerminkan sifat KPU dalam menjalankan dan menyelenggarakan pemilu bebas dari pengaruh pihak manapun. Pada Pada saat saat Pemi Pemilu lu 1999 1999 pemi pemilu lu diat diatur ur dala dalam m UU No. No. 3 Tahu Tahun19 n1999 99.. Dalam Dalam Undang-undang ini penyelenggara pemilu adalah KPU dan penanggung jawabnya adalah Presiden. Presiden. Meskipun Meskipun undang-undang undang-undang ini menyebutkan menyebutkan bahwa pemilu pemilu diselenggar diselenggarakan akan secara vevas dan mandiri, kemandirian dari lembaga ini sulit terjadi karena keanggotaan KPU terdiri dari partai politik dan pemerintah. Keanggotaan Pemilu bukanlah yang bebas dan mandiri, tetapi peserta pemilu itu sendiri. Kemudian terjadi beberapa kali revisi untuk menjamin kemandirian lembaga ini yaitu pada UU No. 12 Tahun 2003 yang kemudian digantikan oleh UU No. 15 Tahun 2011. Bisa dikatakan setiap penyelenggaraan pemilu maka akan diatur dalam undang-undang yang baru.
4
C. Komisi Komisi Nasio Nasional nal HAM HAM (Komnas (Komnas HAM) HAM)
Bangsa Indonesia yang mencatatkan berbagai penderitaan, dan kesenjangan sosial, yang muncul atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya , bahasa, agama dan status status sosial lainnya. Perlakuan semacam ini dipandang sebagi perilaku yang melanggar HAM baik secara horisontal maupun vertical. Pada kenyataannya pelaksanaan penghormatan, perlindungan atau penegakan HAM masih jauh dari yang diharapkan. Penculikan, perusakan rumah ibadah, penghilangan paksa mencerminkan buruknya perlindungan HAM. Kewa Kewaji jiba ban n mengh menghor orma mati ti HAM HAM terc tercer ermi min n dalam dalam Pemb Pembuka ukaan an UUD UUD 1945 1945 yang yang menjiwai seluruh pasalnya, terutama dalam kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum, hukum, hak atas atas pekerj pekerjaan aan dan kehidupa kehidupan n yang yang layak, layak, kemerd kemerdeka ekaan an berser berserika ikatt dan berkumpul, hak unuk mengeluarkan pendapat, kebebasan memeluk agama, hak untuk memperoleh pendidikan. Untu Untuk k mela melaks ksana anaka kan n kewa kewaji jiba ban n yang yang diat diatur ur dala dalam m UUD UUD 1945, 1945, MPR MPR deng dengan an Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, menegaskan kepada lembaga-lemb lembaga-lembaga aga tinggi negara dan seluruh seluruh aparatur aparatur pemerintaha pemerintahan n untuk menghormati menghormati,, menegakan dan menyebarluaskan pemeahaman mengenai HAM. Dalam pengaturan lebih lanjut maka negara membentuk undang-undang mengenai Hak Asasi Manusia Manusia yaitu yaitu UU No. 39 Tahun 1999. Undang-undang Undang-undang ini yang yang kemudian menjadi dasar pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
5
Pada bulan juni 1993, melaui Keputusan Presiden (Kepres) No. 50, Presiden Soeharto mendirikan Komnas HAM. Enam tahun kemudian DPR Mengesahkan UU No. 39 Tahun 1999 1999 tent tentan ang g Hak Hak Asas Asasii Manus Manusia ia,, yang yang meng mengub ubah ah stru strukt ktur ur dasa dasarr dan dan menam menamba bah h kewenangan Komnas. Menurut pasal 75 UU No 39 Tahun 1999 tujuan Komnas HAM adalah a.
Mengem Mengembang bangkan kan kondisi kondisi yang yang kondusif kondusif bagi pelaks pelaksana anaan an Hak Asasi Manusi Manusiaa sesuai dengan pancasila, UUD 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Hak Asasi Manusia; dan
b. Menin ningkat katkan
perlindu ndungan gan
dan dan
penega egakan
hak
asasi
manusia
guna
berkem berkembang bangnya nya pribad pribadii manusi manusiaa Indone Indonesia sia seutuh seutuhnya nya dan kemamp kemampuann uannya ya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Berdas Berdasark arkan an Keppre Keppress No 50 Tahun Tahun 1993 anggot anggotaa Komnas Komnas diangka diangkatt oleh oleh presid presiden, en, keanggotaan berikutnya ditunjuk oleh sidang pleno Komnas HAM. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 merubah proses proses keanggotaan Komnsa HAM tetapi masih belum mencapai tingkatan yang memadai. Pasal 76 syst (2) : Komnas Ham beranggotakan tokoh Masyarakat yang professional berdedi berdedikas kasii dan berint berintege egeras rasii tinggi tinggi,, mengha menghayat yatii cita-ci cita-cita ta negara negara hukum hukum dan negara negara kesejahteraan yang berintikan keadila, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pasal 83 : Anggota Komnas HAM bejumlah 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan dari Komnas dan diresmikan oleh Presiden selaku kepala negara. Berdasarkan
6
persetujuan informal, para anggota Komnas akan mengirimkan daftar nama calon yang diajukan ke DPR yang berjumlah dua kali dari jumlah keanggotaan yang tersedia. Kedudukan Komnas HAM berdasarkan UU ini adalah Sebagai lembaga independen yang membantu Pemerintah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi asasi manusi manusiaa di Indones Indonesia, ia, maka maka keduduka kedudukanny nnyaa dalam dalam strukt struktur ur ketata ketatanega negaraa raan n Indones Indonesia ia berada berada pada Presid Presiden en dan DPR. DPR. Komnas Komnas HAM bertug bertugas as dan berwena berwenang ng melakuk melakukan an pember pemberian ian pendapa pendapatt berdas berdasark arkan an perset persetuju ujuan an Ketua Ketua Pengad Pengadila ilan n tehada tehadap p per perka kara ra tert terten entu tu yang yang seda sedang ng dala dalam m pros proses es pera peradi dila lan, n, kemu kemudi dian an haki hakim m waji wajib b memberitahukan pendapat tersebut kepada para pihak.
D. Tentara Nasional Nasional Indonesia Indonesia dan Kepolisi Kepolisian an Negara Negara
Sebelu Sebelum m adanya adanya peruba perubaha ha UUD 1945 TNI dan Polri Polri merupak merupakan an lembag lembagaa yang yang menyatu dalam dwi fungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Penyatuan ini mengakibtakan adanya tumpang tindih fungsi dan peranan dalam kedua lembaga ini. Setela Setelah h dilakuk dilakukan an amande amandemen men maka maka terjad terjadii pemisa pemisahan han antara antara TNI dan Polri Polri dalam dalam menjalankkan tugas. Rumusan ini terdapat dalam UUD 1945 pasal 30 ayat (3) dan (4), berdasarkan berdasarkan ketetapan ketetapan MPR RI NO VI/MPR/20 VI/MPR/2000 00 tentang pemisahan pemisahan TNI dan POLRI dan Ketetapan MPR Ri No. VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan POLRI. Sebagai tindak lanjut maka pemisahan kedua lembaga ini diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentan tentang g Kepoli Kepolisai saian an Negara Negara,, dan UU No. 34 Tahu Tahu 2004 tentang tentang Tentar Tentaraa NAsion NAsional al Indonesia
7
TNI merupakan lembaga yang berperan dan berfungi sebagai kekuatan pertahanan negara yang terdiri atas Angkatan Angkatan Darat, Darat, Angkatan Angkatan Laut dan Angkatan Angkatan Udara, bertugan bertugan mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. TNI berkadudukan dibawah Presiden. Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI dibawah kordinasi kementrian pertahanan. TNI dipimpin oleh seorang seorang panglima. panglima. Panglima Panglima diangkat dan diberhentik diberhentikan an oleh presiden setelah mendapat persetujuan DPR. Presiden mengusulkan satu orang calon untuk mendapat persetujuan dari DPR. Kepo Kepolo losi sian an Negar Negaraa Indo Indones nesia ia meru merupa pakan kan alat alat nega negara ra yang yang berp berper eran an menj menjag agaa keamana keamanan n dan ketert ketertiba iban n masyar masyarkat kat,, bertug bertugan an melind melindungi ungi,, mengay mengayomi omi,, melaya melayani ni masyarakat serta menegakan hukum. Berdasarkan ketentuan ini maka tampak posisi dwi funsi kepolisian, yaitu alat keamanan dan penegak hukum. Kepolisian Negara Rpublik Indonesia berada di bawah Presiden. Kepolisia negara Indonesia dipimpin oleh seorang Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab jawab kepada kepada Presi Presiden. den. Kapolri Kapolri diangk diangkat at dan diberh diberhent entika ikan n oleh oleh Presi Presiden den dengan dengan persetujuan DPR. Usul pengangkatan diajukan oleh Presiden kepada DPR. Persetujuan atas penolakan DPR atas Usul Presiden harus dilakukan paling lambat 20 hari terhitung seja sejak k tangg tanggal al sura suratt Pres Presid iden en dite diteri rima ma oleh oleh DPR. DPR. Jika Jika dalam dalam 20 hari hari DPR DPR tida tidak k memberikan jawaban maka dianggap telah disetujui oelh DPR. E. Bank Bank Ind Indon ones esia ia
8
Dasar hukum kedudukan yang jelas mengenai kedudukan bank Indonesia terdapat dalam pasal 22D UUD 1945 yang berbunyi “ Negara memiliki satu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab yang independensinya diatur oleh undang-u undang-unda ndang. ng. Rumusa Rumusan n ini member memberika ikan n darsar darsar hukum hukum untuk untuk bank bank sentra sentrall sebaga sebagaii lembaga yang mengatur dan melaksanakan fungsi kebijakan moneter. Ketentuan lebih lanjut terhadap pasal diatas diatur dalam UU no 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI NO 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. “Pasal 4 (1) Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. (2) Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini. “Pasal 41 (1) Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Calon Deputi Gubernur diusulkan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Gubernur. (3) Dalam hal calon Gubernur, Deputi Gubernur Senior, atau Deputi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden wajib mengajukan calon baru.
9
(4) Dalam hal calon yang diajukan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kedua kalinya tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden Presiden wajib mengangkat kembali Gubernur, Gubernur, Deputi Gubernur Senior, atau Deputi Deputi Gubern Gubernur ur untuk untuk jabata jabatan n yang yang sama, sama, atau atau dengan dengan perset persetuju ujuan an Dewan Dewan Perwakilan Rakyat mengangkat Deputi Gubernur Senior atau Deputi Gubernur untuk jabatan yang lebih tinggi di dalam struktur jabatan Dewan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6). (5) Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (6) Penggantian anggota Dewan Gubernur yang telah berakhir masa jabatannya dilakukan secara berkala setiap tahun paling banyak 2 (dua) orang.” Dalam pasal 47 memberikan rambu-rambu kepada Snggota Dewan Gubernur mengenai hal-hal sebgai berikut : Anggota Dewan Gubernur baik sendiri maupun bersama-sama dilarang: a. mempuny mempunyai ai kepenti kepentingan ngan langsu langsung ng atau tidak tidak langsun langsung g pada perusahaan mana pun juga; b. merangk merangkap ap jabata jabatan n pada lemb lembaga aga lain lain,, kecual kecualii karena karena kedudukannya wajib memangku jabatan tersebut. Jika melakukan salah atu larangan maka presiden akan memberhintikan dari jabatannya dengan persetujua DPR. Dalam pasal 54 dijelaskan : Pasal 54
10
(1) (1) Peme Pemeri rint ntah ah waji wajib b memi memint ntaa penda pendapa patt Bank Bank Indo Indone nesi siaa dan/a dan/ata tau u mengun mengundang dang Bank Bank Indones Indonesia ia dalam dalam sidang sidang kabinet kabinet yang yang membaha membahass masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Bank Indone Indonesia sia atau atau masala masalah h lain lain yang yang termas termasuk uk kewena kewenangan ngan Bank Bank Indonesia. (2) Bank Indonesia wajib memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemeri Pemerinta ntah h mengena mengenaii Rancan Rancangan gan Anggara Anggaran n Pendapa Pendapatan tan dan Belanj Belanjaa Negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia.” Bank Indonesia adalah badan negara yang independen yang berfunsi sebagai bank sentral, menurut undang-undang Bank Indonesia berhak mengeluarkan peraturan bank Indonesia yang materi muatannya mempunyai sifat sebagi peratura perundang-undangan. Secara hakiki Bank Indonesia masuk dalam funsi pemerintahan atau administrasi negara. negara. Oleh Oleh karena karena itu peratu peraturan ran-per -peratu aturan ran Bank Bank Indone Indonesia sia pada pada dasarn dasarnya ya adalah adalah peratu peraturan ran admini administr strasi asi negara negara.. Penguj Pengujian iannya nya tidak tidak diguna digunakan kan prinsa prinsaip ip tata tata urutan urutan melainkan pada ukuran wewenang. Sepanjang peraturan tersebut dalam wewenag BI maka peraturan administrasi lain harus dikalahkan. Demikina pula, jika peraturan BI melanggar melanggar batas wewenang dan bertentanga bertentangan n dengan peraturan administrativ administrativee lainya lainya (mulai dari PP danseterusnya) dan bertentangan dengan UUD dan UU harus dibatalkan.
