Pembangunan Desa Sadar Hukum

1

BABI PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah konsep yang multidimensional, yang mengaju pada serangkaian karateristik dan segenap aspek kehidupan baik aspek hukum, aspek politik, aspek ekonomi maupun aspek sosial. Pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup perubahanperubahan penting dalam struktur sosial, sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional (menurut Todaro dalam Bryant and White (1987:3-4), dalam tesis Perencanaan Pembangunan Parsitipatif program Desa Mandiri di Kabupaten Gorontalo Victor F. Nanlessy (2006:1). Salah satu kegiatan yang penting dalam usaha pembangunan adalah perencanaan. Menurut Kunarjo (2002:14) perencanaan adalah merupakan penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang dan diarahkan pada tujuan tertentu. Definisi ini menunjukan bahwa perencanaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : (1) berhubungan dengan masa depan, (2) menyusun seperangkat program kegiatan secara sistematis, dan (3) dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Nanlessy (2006:1).

Titles you can't find anywhere else

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.





























2

Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan, melalui perencanaan dapat dirumuskan kegiatan pembangunan secara efisien dan efektif, dan dapat memberikan hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumberdaya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada. Menurut Conyers dan Hills 1994 dalam bukunya Haryanto dan Sahmuddin (2008:57) , mendefinisikan perencanaan sebagai “suatu proses yang berkesinambungan”, yang mencakup “keputusan -keputusan atau

pilihan-pilihan atas berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa akan datang. Jadi definisi tersebut mengedepankan 4 unsur dasar perencanaan, yaitu : (1) pemilihan, “merencanakan berarti memilih”, (2) sumberdaya, perencanaan merupakan

alat pengalokasian sumberdaya, (3) tujuan, perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan, dan (4) waktu, perencanaan mengacu ke masa depan. Dengan

demikian

perencanaan

selain

merupakan

kebutuhan

pembangunan tapi perencanaan merupakan suatu konsep yang harus dilakukan/dilaksanakan

secara

terus-menerus

dan

sistematis

untuk

mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu secara efesien dan efektif. Menurut Raharjo Adisasmita (2011:2), mengatakan bahwa Manajemen





























3

(dalam kurun waktu singkat), ringkas, dan tidak berbelit-belit, berkinerja (berprestasi) tinggi, tidak mengalami pemborosan atau pemborosan waktu maupun dana dan daya, serta menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai berdayaguna dan berhasil guna. Manajemen perencanaan yang efektif diartikan mampu mencapai hasil sesuai

sasaran

mambandingkan

yang antara

telah

ditetapkan,

realisasi

yang

yang dicapai

diukur

dengan

cara

target

yang

dengan

direncanakan. Sedangkan manajemen perencanaan yang efisien berarti segala kegiatan yang menggunakan berbagai input yang menghasilkan output dengan biaya yang minim atau tidak terjadi pemborosan. Sehingga dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa manajemen perencanaan harus berbasis kinerja serta berbasis transparansi dan akuntabilitas dimana semua tindakan dan kegiatan yang dilakukan harus terbuka dan diketahui oleh semua masyarakat secara umum dimana masyarakat mempunyai hak menanyakan mengenai hal-hal yang dianggap tidak jelas ataupun mengkritisi hal-hal yang dianggap tidak benar. Selama ini perencanaan pembangunan yang digunakan bertumpu pada paradigma klasik (trickle ( trickle down efek ) efek ) atau efek tetesan kebawah yang merupakan mekanisme pembangunan yang instruktif dan bersifat top down . Masyarakat sekedar sebagai objek dan suplemen pembangunan (Adisasmita





























4

terhadap masalah, potensi dan kebutuhan masyarakat sebagai penerima program pemerintah. Saat ini paradigma pembangunan telah mengalami suatu perubahan dari pembangunan yang bertumpu pada Negara menjadi paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau yang dikenal dengan istilah pembangunan masyarakat ( community development ). ). Menurut Amin (2005:196), model perencanaan yang dinilai sesuai dengan kondisi saat ini adalah model perencanaan yang melibatkan sebanyak mungkin unsur/peran masyarakat. Model perencanaan tersebut adalah model perencanaan partisipatif. Menurut Cohen dan Uphoff (1977:26) partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan adalah bagaimana masyarakat diajak untuk mendefinisikan apa kebutuhan/masalah mereka, bagaimana cara yang tepat untuk memecahkan masalah/memenuhi kebutuhan mereka, memikirkan bagaimana

proses

penyelesaian

masalah

tersebut

dilakukan

dan

merundingkan bagaimana penyelesaian masalah/pemenuhan kebutuhan tersebut dinilai keberhasilannya. Tentu saja, setiap individu, kelompok bahkan masyarakat dalam suatu komunitas tidak akan mencapai tingkat partisipasi yang sama, tetapi yang bisa menjadi indikator penilaian adalah sejauhmana masyarakat ikut





























5

Dalam perencanaan pembangunaan saat ini yang mencakup segala aspek kehidupan yang didalamnya termasuk perencanaan pembangunan di bidang hokum perlu mendapat perhatian pemerintah khususnya dalam pembangunan di bidang hukum yaitu Perencanaan Pembentukan Desa Sadar Hukum dalam mewujudkan masyarakat yang taat dan patuh akan hukum sehingga secara bertahap masyarakat akan merasakan arti penting kesadaran hukum. Kesadaran

hukum

masyarakat

merupakan

suatu

cara

untuk

tercapainya perwujudan dan pengamalan negara hukum. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, kesadaran hukum masyarakat diharapkan mampu menjaga dinamika pemerintahan, dinamika pembangunan dan dinamika lainnya untuk kepentingan nasional. Sebaiknya, kesadaran hukum masyarakat selalu diupayakan dan dibudayakan dari waktu ke waktu yang disesuaikan dengan program kegiatan yang menjadi kebutuhan dan kepentingan pemerintah. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menyukseskan program-program yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat sendiri. Pada konsideran menimbang dalam Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan





























6

diwujudkan dengan didukung oleh metode, cara yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat penting mengingat arah kebijakan hukum kita menegaskan tentang perlunya kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat dalam rangka supremasi hukum dan tegaknya Negara hukum. Membangun kesadaran hukum masyarakat adalah sebuah usaha yang harus terus dilakukan oleh pemerintah dan didukung oleh masyarakat. Salah satunya adalah pembentukan Desa Sadar Hukum. Penghargaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum merupakan wujud apresiasi pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI dan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia, dan juga adanya kerjasama antar instansi (SKPD Provinsi, Kota/Kabupaten) dalam membina masyarakat dengan program kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan, pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat sehingga dengan sendirinya mereka dapat memahami arti penting kesadaran hukum. Khususnya

dalam

melaksanakan

program

pemerintah

dalam































7

diantaranya Kota Ambon dan Propinsi Maluku secara keseluruhan rentan dengan konflik, dioerlukan perencanaan program/kegiatan yang dapat memberikan arahan, bimbingan, pengetahuan dan pemahaman yang secara terus-menerus

dilakukan

dalam

rangka

membatasi/mencegah

agar

masyarakat tidak terpancing dengan isu-isu yang dapat memancing masyarakat untuk berbuat tindakan-tindakan yang mengakibatkan terjadinya konflik artinya pencegahan dini dilakukan dengan berbagai program kegiatan yang ada pada Kantor Wilayah maupun Pemerintah Daerah setempat dan yang lebih utama adanya dukungan masyarakat. Selanjutnya permasalahan lain yang dihadapi adalah perencanaan pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum oleh Kantor Wilayah belum dilaksanakan sesuai rencana artinya masih terdapat kendala dalam terbatasnya volume kegiatan dan terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan perencanaan tersebut, sehingga perencanaan Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum hanya terbatas dilaksanakan Khususnya di Kota Ambon





























8

yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Dengan demikian diperlukan perencanaan yang terarah dan sisrematik yang harus menjadi perhatian dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

di

Jakarta

dalam

menyakapi

hal

ini,

sehingga

kedepan

perencanaan pembangunan hukum yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan kenyataan. Disamping itu kelompok-kelompok sadar hukum yang telah dibetuk dan dibina dapat dihidupkan dan pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dapat berjalan dengan baik. Kelompok Sadar Hukum dan Desa Sadar Hukum menjadi indikator kesadaran hukum masyarakat yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang tertuang dalam RENSTRA Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sampai pada triwulan pertama tahun 2011, Indonesia baru memiliki 2838 Kelompok Sadar Hukum dan 969 Desa





























9

Indonesia dan didukung dengan perencanaan program kegiatan dari Instansi/SKPD baik Provinsi/Kota/Kabupaten. Desa Sadar Hukum yang diawali dengan adanya kelompok-kelompok Kadarkum dan Desa/Kelurahan Binaan menjadi tolok ukur kesadaran hukum masyarakat. Dalam rencana strategi Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2010-2014

program

pemberdayaan

masyarakat

untuk

sadar

hukum

dilaksanakan melalui serangkaian kebijakan dan kegiatan prioritas, antara lain seluruh Desa di Indonesia menjadi Desa Sadar Hukum dan HAM. Salah satu unit yang melakukan pembinaan kesadaran hukum masyarakat adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Pusat Penyuluhan Hukum. Selain itu pula bahwa

Pembentukan Desa Sadar Hukum ini

sebagaimana diketahui bahwa dengan dicanangkannya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAk Asasi Manusia Sebagai Kantor Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusi atau disebut dengan LAW AND HUMAN





























10

Dengan demikian untuk mewujudkan terlaksananya program tersebut diatas memang telah tercantum dalam RENSTRA Kementerian Hukum dan HAM RI, akan tetapi dalam hal ini perlu perencanaan dan didukung dengan kerjasama instansi/SKPD baik itu di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota yang yang terkait dalam rangka pencapaian sasaran program Pembentukan Desa Sadar Hukum. Cikal bakal berdirinya desa sadar hukum adalah adanya kelompokkelompok sadar hukum (kadarkum) di desa/kelurahan tersebut. Kelompok sadar hukum (kadarkum) adalah kelompok yang beranggotakan lebih kurang 25 warga desa yang secara rutin setiap bulan bertemu untuk membahas permasalahan hukum yang mereka alami melalui temu sadar hukum, sosialisasi peraturan perundang-undangan, ceramah, diskusi dan simulasi. Kelompok-kelompok ini dibina oleh penyuluh hukum dari kantor wilayah kementerian hukum dan Ham setempat serta Instansi/SKPD yang terkait.





























11

HAM. Desa/Kelurahan

Sadar

Hukum

oleh

Kantor

Wilayah

dengan

persetujuan Gubernur, diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memperoleh penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Anubhawa Sasana Kelurahan. Untuk Tahun 2011 ini rencana pembentukan desa/kelurahan sadar hukum di Kota Ambon yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku, masih pada tahap menginventarisasi dan pembinaan pada 5 (lima) desa dan 1 (satu) kelurahan di Kota Ambon, yaitu Desa Latuhalat Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Kelurahan Waihaong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Desa Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Desa Leahari Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon, Desa Waiheru Kecamatan Baguala, dan Desa Hunuth/Durian Pata Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. Rencana pembentukan desa/kelurahan sadar hukum di Kota Ambon ini dilaksanakan berdasarkan koordinasi yang efektif dengan

Bagian

Hukum

PEMDA

Kota

Ambon

sehingga

dikeluarkan































12

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam proposal ini adalah : 1. Bagaimanakah peranan Kanwil Kementerian Kemente rian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku dalam melakukan perencanaan pembentukan Desa Sadar Hukum di Kota Ambon ? 2. Bagaimanakah Proses Perencanaan Pembentukan Desa Sadar Hukum yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku ?































13

D. Manfaat Penelitian Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat dalam rangka pembangunan hokum di Kota Ambon, dalam hal : 1. Sebagai bahan masukan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku dan Pemerintah Daerah dalam upaya pelaksanaan perencanaan pembentukan Desa sadar Hukum di Kota Ambon. 2. Menjadi bahan masukan m asukan bagi Kementerian Kementer ian Hukum Huk um dan HAM khususnya Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku untuk memperhatikan dan merencanakan program kegiatan Pembentukan Desa Sadar Hukum di tahun-tahun mendatang yang didukung oleh































14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Perencanaan Pembangunan

Pada hakekatnya setiap orang/individu, semua orang, kelompok, organisasi

maupun

instansi

melakukan

perencanaan.

Perencanaan

dilaksanakan berdasarkan alasan-alasan. Perencanaan adalah perumusan tujuan, prosedur, metoda, dan jadwal pelaksanaan didalamnya termasuk ramalan tentang kondisi masa depan dan perkiraan akibat dari rencana terhadap kondisi tersebut. Dengan demikian perencanaan adalah penentuan































15

perencanaan sebagai suatu usaha yang berkenaan dengan suatu sistem pemecahan masalah. Sedangkan menurut Kunarjo (2002:14) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada tujuan tertentu. Dengan demikian perencanaan mempunyai unsur-unsur antara lain yaitu : (1) berhubungan dengan hari depan, (2) menyusun seperangkat kegiatan secara sistematik, (3) dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara perencanaan

itu

menurut

adalah

Kunarto

suatu

(1996:80)

peyerapan

mengemukakan

seperangkat

keputusan

bahwa untuk

dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada tujuan































16

dalam pencapaian suatu tujuan tertentu, sumber daya mencakup sumber daya manusia, sumbaer daya alam, sumber daya keuangan dan modal. 3. Tujuan, perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan. Konsep perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan. 4. Waktu, perencanaan mengacu ke masa depan. Salah satu unsure penting dalam perencanaan adalah waktu, jadi waktu berkitan dengan masa depan. Menurut

Brantas

(2009:28)

Planning

(perencanaan)

adalah

































17

Munculnya perencanaan sebagai akibat dari perkembangan sistem perencanaan

dunia,

sehingga

menurut

pendapat

Sarwoto

(1986:40)

mengemukakan manfaat perencanaan antara lain adalah : (a) perencanaan penting karena didalamnya digariskan pula bahwa apa yang harus dilakukan agar tujua-tujuan tersebut tercapai, (b) perencanaan merupakan bentuk petunjuk jalan bagi seluruh anggota organisasi yang ikut serta dalam

































18

dan bagaimana lingkungan sekitarnya secara fisik, selain itu aspek sosial yang berpengaruh yakni sosial budaya, sosial agama, sosial ekonomi, sosial politik. Sehingga tingkat intelektual dan moral yang dimiliki seseorang pembuat perencanaan akan menjadi kriteria utama individu yang memimpin organisasi. Menurut Siagian dalam Syafiie (2011:83) mengatakan bahwa proses perencanaan dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu :

































19

5. Siapa yang akan membuat rencana serta siapa yang akan mengerjakan operasinya nanti, kemudian siapa yang akan mengawasi serta kepada siapa bertanggungjawab; 6. Kenapa rencana itu dibuat dan mengapa dioperasikan dalam waktu berapa lama, lalu kenapa harus dipaksakan untuk segara atau apakah bisa ditunda kalau rintangannya begitu banyak. (Syafei 2011:84-85).

































20

suatu mekanisme tertentu untuk mencapai kebijakan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan dan legitimatif. Secara umum dapat dijelaskan sistem perencanaan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sampai pada masing-masing tingkatan didaerah baik itu Kanwil Kemenkum HAM di Daerah Propinsi maupun Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kabupaten/Kota

































21

mengenai rencana kerja dan anggara dari semua unsur yang merupakan bagian dari Kementerian hukum dan HAM RI yang disebut dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Hukum dan HAM RI. Menurut Kunarjo, (2002:76), bahwa dalam perencanaan dapat dibagi menjadi kelompok yang satu sama lain berkaitan, kelompok perencanaan tersebut adalah : (a) Perencanaan Makro, (b) Perencanaan Sektoral, (c)



































22

dan hak kekayaan intelektual, (d) perlindungan, pemajuan, pemenuhan,



































23

Sehubungan dengan hal tersebut, demikian halnya dengan Kantor



































24

di bidang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Kebijakan



































25

Divisi dan Kepala Unit Pelaksanaan Teknis yang berada di bawah wewenang



































26

sesungguhnya masuk dalam program perencanaan kegiatan yang terdapat

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































62

. G.

Definisi Operasional

Untuk memperjelas variabel-variabel dalam penelitian ini, maka variabel-variabel tersebut dioperasionalkan : 1. Perencanaan merupakan persiapan yang teratur dari setiap usaha untuk mewujudkan tujuan, sehingga unsur-unsurnya terdiri dari tujuan, kebijakan, prosedur, program dan progres. 2. Perencanaan Pembangunan adalah suatu usaha yang sistematik si stematik dari da ri berbagai pelaku pembangunan pada tingkat yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek-aspek fisik, aspek sosial, ekonomi, aspek hukum dan aspek-aspek lingkungan lainnya dengan

cara

pembangunan,

terus-menerus merumuskan

menganilis tujuan

dan

kondisi

dan

kebijakan

pelaksanaan pembangunan,

menyusun konsep strategi-strategi bagi pemecahan masalah ( solusi ) dengan memperhatikan sumberdaya yang tersedia. 3. Pembangunan hukum, haruslah dilihat dili hat secara holistik sebagai seb agai upaya sadar, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang semakin maju, sejahtera, aman, dan tenteram di dalam bingkai dan landasan hukum yang adil dan pasti.





























63

diajak untuk mendefinisikan apa kebutuhan masyarakat, memikirkan bagaimana

proses

penyelesaiannya

dan

merundingkan

bagaimana

penyelesaian masalah/kebutuhan tersebut dinilai keberhasilannya. 5. partisipasi masyarakat merupakan me rupakan sebuah proses dimana masyarakat sebagai

stakeholder,

terlibat

mempengaruhi

dan

mengendalikan

pembangunan ditempat mereka masing-masing. Jadi masyarakat turut serta secara aktif dalam memprakarsai kehidupan mereka, melalui proses pembuatan keputusan dan perolehan sumber daya dan penggunaannya. 6. Pemerintah (Kementerian Hukum dan HAM) adalah aparat/pegawai negeri sipil yang terlibat dalam peencanaan partisipatif. 7. Masyarakat adalah komunitas Desa Batumerah dan Kelurahan Waihaong di Kota Ambon yang terlibat dalam pembentukan desa sadar hukum di kota Ambon. 8. Masyarakat hukum adalah himpunan berbagai kesatuan hukum (legal unity) yang satu sama lain terikat dalam suatu hubungan yang teratur. 9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 10. Misi adalah

rumusan umum mengenai upaya-upaya

yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 11. Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) adalah wadah yang berfungsi





























64

12. Modal sosial secara sederhana yakni eksistensi dari serangkaian nilainilai atau norma-norma informal tertentu yang dibagikan di antara anggota-anggota dari kelompok yang membuat kerjasama di antara mereka. Masyarakat yang memiliki modal sosial yang tinggi cenderung bekerja secara gotong-royong, guyub , merasa aman untuk berbicara dan mengatasi perbedaaan-perbedaan di antara mereka. 13. Desa Sadar Hukum adalah desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum. 14. Keterlibatan Stakeholder adalah adanya peran aktif pemerintah, LSM, dan masyarakat melalui kegiatan pembentukan desa/kelurahan sadar hukum aktif dalam melakukan pembinaan dan menetukan kebutuhan serta penentuan program kegiatan. 15. Koordinasi adalah penyatuan gerak dari unit kerja dengan masyarakat yang dilakukan oleh Kantor Wilayahsehingga tercapai rekomendasi perencanaan partisipasi dalam pembentukan desa/kelurahan sadar hukum. 16. Instansi adalah instansi yang terlibat dalam proses perencanaan dalam menyampaikan program kegiatan yang telah dirumuskan oleh unit kerja





























65

17. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM adalah instansi vertikal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Propinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam hal perencanaan pembentukan desa sadar hukum di Propinsi, Kabupaten dan Kota.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN





























66

Pada tahun 1575, saat dibangunnya Benteng Portugis di Pantai Honipopu, yang disebut Benteng Kota Laha atau Ferangi, kelompokkelompok masyarakat kemudian mendiami sekitar benteng. Kelompokkelompok masyarakat tersebut kemudian dikenal dengan nama soa Ema, Soa Kilang, Soa Silale, Hative, Urimessing dan sebagainya. Kelompokkelompok masyarakat inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Kota Ambon. Dalam perkembangannya, kelompok-kelompok masyarakat tersebut telah berkembang menjadi masyarakat Ginekologis territorial yang teratur. Karena itu, tahun 1575 dikenal sebagai tahun lahirnya Kota Ambon. Pada tanggal 7 September 1921, masyarakat Kota Ambon diberi hak yang sama dengan Pemerintah Colonial, sebagai manifestasi hasil perjuangan Rakyat Indonesia asal Maluku. Momentum ini merupakan salah satu momentum kekalahan politis dari Bangsa Penjajah dan merupakan awal mulanya warga Kota Ambon memainkan peranannya di dalam Pemerintahan seirama dengan politik penjajah pada masa itu, serta menjadi modal bagi Rakyat Kota Ambon dalam menentukan masa depannya. Karena itu, tanggal 7 September ditetapkan sebagai tanggal kelahiran Kota Ambon. Disamping itu Negeri/Desa Batumerah berasal dari 3 (tiga) Negeri Ahusen, Negeri Uritetu, dan Negeri Amantelu. Negeri Ahusen saat berada di belakang Rumah Beri-beri bekas hotel Negera, Negeri Uritetu saat ini































67

Semasa penjajahan sekeitar Tahun 1600 masyarakat di 3 Negeri tersebut tinggal bersama-sama di Negeri/Desa Batumerah, sehingga Negeri/Desa Batumerah sudah ada sejak Tahun 1600 dan bergabung menjadi satu untuk membengun pembuatan Kota Ambon dan Benteng Victoria. Kenyataan atau bukti bahwa Negeri/Desa Batumerah merupan Negeri/Desa Adat bukan Negeri/Desa buatan/pendatang yaitu karena Negeri/Desa Batumerah ada memiliki sifat-sifat petuanan negeri antara lain adalah : a. Sifat dengan Negeri Halong yaitu Kali Way Ruhu; b. Sifat dengan Negeri Rurong/Hutumuri Rurong/Hutum uri yaitu Nani Cap; c.

Sifat dengan Negeri Ema yaitu Batu Bulan; dan

d. Negeri Amahusu yaitu Batu Capeo/Kali Mati Adapun bukti lainnya yaitu rumah-rumah Tau yang ada di Negeri/Desa Batumerah yaitu : Warang, Hatala, Lisaholet, Waliulu, Lebeharia, Masaoy, Hunsow, Suku, Tuhutelu, Lantang, Tahalua, Ehi, Makatita, Lata, Mamang, dan Nurlete. Dari ke 16 Ruma Tau yang ada saat ini hanya rersisa 10 Ruma





























68

2. Keadaan Administratif Kota Ambon merupakan salah satu dari 11 Kota/Kabupaten yang barada di Poropinsi Maluku. Letak Kota Ambon berada sebagian besar dalam wilayah pulau Ambon, dan secara geografis terletak pada posisi: 3 o4o Lintang Selatan dan 128 o-129o Bujur Timur, dimana secara keseluruhan Kota Ambon berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tengah. Ambon Letak Posisi 3o-4o LS (Lintang selatan) 128 o-129o BT (Bujur Timur) Batas Wilayah Sebelah Utara dengan : Petuanan Desa Hitu, Hila, Kaitetu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Sebelah Selatan dengan : Laut Banda Sebelah Timur dengan : Petuanan Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah Sebelah Barat dengan : Petuanan Desa Hatu, Kecamatan Leihitu. Wilayah Kota Ambon, dengan luas wilayah daratan (km2) sebesar 359,45 Km², sedangkan Luas Wilayah Laut (km2) seluas 17,55 Km², dan jumlah penduduk penduduk (jiwa) (jiwa) 206.210 jiwa (Sensus (Sensus Kota Penduduk Penduduk 2000). 2000).





























69

kecamatan Nusaniwe (88,35 km2). Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi yaitu kecamatan Nusaniwe (748 jiwa/km2) sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan rendah yaitu kecamatan Teluk Ambon Baguala (574 jiwa/km2). Kota Ambon meliputi wilayah di sepanjang kepulauan di teluk Ambon, (luar dan dalam teluk), dan Teluk Baguala Bay, dengan total wilayah seluas 277 km2 . Jumlah penduduk sekarang kira-kira diprediksikan sebesar 282 ribu jiwa yang terdiri dari berbagai wilayah di kepulauan Ambon. Luas Wilayah Kecamatan Sirimau 112,31 (Km3), Kecamatan Sirimau terdiri dari 14 (empat belas) Desa/Kelurahan antara lain yiatu : Kelurahan Waihoka, Kelurahan Amantelu, Kelurahan Rijali, Kelurahan Karang Panjang, Kelurahan Batu Meja, Kelurahan Batu Gajah, Kelurahan Ahusen, Kelurahan Honipopu, Kelurahan Uritetu, Kelurahan Pandan Kasturi, Desa Galala, Desa Hative Kecil, Desa Batu Merah, dan Desa Soya. Wialayah Negeri/Desa Batumerah adalah 60.000 H, Negeri/Desa





























70

dengan Kelurahan Mangga Dua, bnerbatasan dengan Kelurahan Silale, dan berbatasan dengan Kelurahan Teluk Ambon.

3. Iklim Iklim di Kota Ambon adalah iklim laut tropis dan iklim musim, karena letak pulau Ambon di kelilinggi oleh laut. Oleh karena itu iklim di sini sangat dipengaruhi oleh lautan dan berlangsung bersamaan dengan iklim musim, yaitu musim Barat atau Utara dan musim Timur atau Tenggara. Pergantian musim selalu diselingi oleh musim Pancaroba yang merupakan transisi dari kedua musim tersebut. Musim Barat umumnya berlangsung dari bulan Desember sampai dengan bulan Maret, sedangkan pada bulan April merupakan masa transisi ke musim Timur dan musim Timur berlangsung dari bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, disusul oleh masa pancaroba pada bulan

Nopember

yang

merupakan

transisi

ke

musim

Barat.





























71

dimana berdasar kriteria BPS mengenai kelas kota, Kota Sedang adalah Kota dengan jumlah penduduk antara 100.000 sampai 500.000 jiwa. Jumlah tenaga kerja dominan di Kota Ambon adalah didominasi oleh sektor pertanian. Di tahun itu perdagangan hanya menjadi kontributor kedua dengan sumbangan 21.38 % PDRB, kemudian dikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (32,6%), kemudian diikuti oleh sektor jasa jasa (28,4%), sektor sektor pertanian (21,7%), (21,7%), sektor pengangkut pengangkutan an dan komunikasi komunikasi (14,1%). Sedangkan sektor lainnya meliputi sektor pertambangan, industri pengolahan dan penggalian, bangunan listrik, dan gas rata-rata 2-3%. Selanjutnya jumlah peduduk di Negeri/Desa Batumerah adalah 50226 jiwa dengan perhitungan tenaga kerja penduduk usia 15 tahun – 60 tahun 32.586 orang/jiwa, ibu rumah tangga 10662 orang/jiwa, 13266 orang/jiwa dengan mata pencaharian dominan adalah pegawai negeri sipil 3062 orang, pedagang 2123 orang, buruh/swasta 1324 orang, tukang batu































72

4. 2. Pendidikan Pendidikan merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung pada kualitass pendidikan. Pembangunan pendidikan di Kota Ambon mengacu pada (a) Pemerataan dan Akses Pendidikan, (b) Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan, serta (c) Manajemen

Bersih dan Transparan. Selama

tahun 2010-2011, Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di bidang pendidikan tahun 2010-2011 adalah: 1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah 16,69%. Hal ini berdasarkan rasio siswa pada jenjang TK/Penitipan Anak sejumlah 3.215 anak terhadap































73

5) Angka Partisipasi Murid (APM) SMA/SMK/MA/Paket C adalah 77,92%. Hal ini

berdasarkan

rasio

siswa

usia

16-18

tahun

di

jenjang

SMA/SMK/MA/Paket C sejumlah 13.121 orang terhadap seluruh penduduk kelompok umur 16-18 tahun yang berjumlah 16.900 orang. 6) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI adalah 0,00%. Hal ini berdasarkan rasio siswa putus sekolah pada jenjang SD/ MI sejumlah 0 orang terhadap seluruh siswa SD/ MI yang berjumlah 40.238 orang. 7) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs adalah 0.02%. Hal ini berdasarkan rasio siswa putus sekolah pada jenjang SMP/MTs sejumlah 2 orang terhadap seluruh siswa SMP/MTs yang berjumlah 18.114 orang. 8) Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA adalah 0,93%. Hal ini berdasarkan rasio siswa putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA sejumlah 182 orang terhadap seluruh siswa SMA/SMK/MA yang berjumlah































74

12) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs adalah 102,65%. Hal ini berdasarkan rasio siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs sejumlah 5.961 siswa terhadap seluruh siswa SD/MI yang lulus ujian yang berjumlah 5.752 orang. 13) Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA adalah 123,19%. Hal ini berdasarkan rasio siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA sejumlah 6.902 siswa terhadap seluruh siswa SMP/MTs yang lulus ujian sebanyak 5.562 orang. Selanjutnya tingkat pendidikan yang menjadi partisipasi msyarakat di Desa

Batumerah

SMA/SLTA/sederajat

berjumlah

4328

orang,

SMP/SLTP/sederajat berjumlah 2736 orang, tamat SD/sederajat sebanyak 2683 orang, D1 berjumlah 127 orang, D2 berjumlah 235 orang, D3 tidak ada,































75

Dengan demikian dari data diatas dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan baik dari Desa Batumerah dan Kelurahan Waihaong sangat bervariatif bila dilihat dari klasifikasi tingkat pendidikan yang di miliki oleh setiap anggota masyarakat dalam mengembangkan sumber daya manusia.

B. Peranan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku dalam Malakukan Perencanaan Pembentukan Desa Sadar Hukum di Kota Ambon. 1. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Wilayah Struktur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia































76



-

Sub Bagian Humas dan Laporan

Divisi Pemasyarakatan : 

Bidang Keamanan dan pembinaan 

Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban



Sub Bidang Bimbingan Kemasyarakatan, Latihan Kerja dan Produksi



-

Bidang Registrasi, Perawatan dan Bina Khusus Narkotika 

Sub Bidang Registrasi dan Statistik



Sub Bidang Perawatan dan Bina Khusus Narkotika

Divisi Keimigrasian : Bidang Lalu Lintas, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

































77



Sub Bidang Pengembangan Hukum



Sub Bidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum



Bidang Hak Asasi Manusia



Sub Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia



Sub Bidang Diseminasi Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

































78

Hukum Bidang Pelayanan Hukum yang berada di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku dalam perencanaan pembentukan desa/kelurahan sadar hukum di Kota Ambon. Dalam rangka mewujudkan rencana tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran antara lain : Kegiatan Ceramah Penyuluhan Hukum

































79

pada Desa/Kelurahan Binaan di Kota Ambon yang menjadi sasaran penyuluhan hukum setiap tahunnya dilaksanakan dalam rangka pembinaan untuk menuju terbentuknya Desa Kelurahan Sadar Hukum. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bagian Hukum PEMDA Kota Ambon yang diwakili oleh Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi manusia P. Maatoke pada tanggal 24 Mei 2012 dikemukakan bahwa Kantor

































80

penilaian terhadap Negeri, Desa, dan Kelurahan dalam wilayah kecamatan yang dipandang patut untuk diusulkan sebagai Negeri, Desa, dan Kelurahan Binaan. Kemudian hasil penilaian dari camat akan disampaikan kepada Walikota Ambon melalui Bagian Hukum PEMDA Kota Ambon. Selanjutnya Bagian Hukum PEMDA Kota Ambon menyusun Rancangan Surat Keputusan Walikota Ambon Tentang Pembentukan Negeri, Desa, dan Kelurahan

































81

dilakukan dengan menyurati PEMDA Kota Ambon direspon dan ditanggapi dengan baik sehingga koordinasi terus berjalan sampai pada Camat dan Kepala Desa dan Lurah dalam menginventarisasi Desa/Kelurahan di wilayah kewenangannya untuk mentetapkan satu atau lebih Desa/Kelurahan Untuk dijadikan sasaran pembentukan Desa/Kelurahan Binaan. Sehingga fungsi koordinasi dari PEMDA Kota Ambon kepada Camat berjalan dengan baik dan



































82

Menurut pendapat penulis bahwa PEMDA Kota Ambon merencanakan



































83

c. Angka kriminalitas rendah;



































84

Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana surat yang disampaikan



































85

terdapat perbandingan sebelum ke 6 (enam) Desa/Kelurahan binaan di



































86

kasus korupsi dan penegakan ham. Pemahaman yang semakin baik ini

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































122

Kepada

Gubernur

untuk

menetapkan

Desa/Kelurahan

menjadi

Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan Surat Keputusan Gubernur. Pendapat tersebut di perkuat oleh Ganni Makatita Kepala Bidang Pelayanan Hukum mengemukakan bahwa : - Pengusulan dari Camat ke Bupati/Walpkota terhadap Desa/Kelurahan yang telah memenubhi syarat menjadi Desa/Kelurahan Binaan. - Usulan dari Camat tersebut dilanjuti oleh Bupati/Walikota ke Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM se tempat; - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat menindaklanjuti usulan Bupati/Walikota tersebut kepada Gubernur untuk menetapkan Desa/Kelurahan yang dimaksud menjadi Desa/Kelurahan Binaan melalui Keputusan Gubernur setempat. Pendapat dari Ganni Makatita diperkuat kembali oleh Thasman Pea Latara Asi Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Bantuan Hukum pada tanggal 4 Juni 2012 yang mengatakan proses Desa/Kelurahan Binaan yang telah memenuhi kriteria dan syarat sebagaimana dalam peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum, maka Kepala Kantor Wilayah Mengusulkan ke Gubernur untuk ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Dengan demikian proses pembentukan Desa/Kelurahan Binaan menjadi





























123

dengan beberapa tahap yakni usulan kegiatan dan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pembentukan kelompokkelompok sadar hukum, pembentukan dan pembinaan Desa/Kelurahan Binaan dan pada akhirnya ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum dilalui dengan proses yang panjang meskipun dengan keadaan yang terbatas baik ditinjau dari anggaran, volume kegiatan, SDM, dan sarana dan prasarana yang kurang mendukung akan tetapi dengan semangat dalam rangka pembentukan Desa/Kelurahan Binaan sadar hukum dan program Menteri Hukum dan HAM RI maka proses ini tetap berjalan. Dan pada akhirnya nanti dengan Keputusan Gubernur dalam hal ini khususnya Gubernur Maluku dan Desa/Kelurahan khususnya Negeri/Desa Batumerah Kecamatan Sirimau dan Kelurahan Waihaong Kota Ambon akan diresmikan dan dianugrahi atau untuk memperoleh penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Anubhawa Sasana Kelurahan yang diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM.





























124

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Peranan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku dalam Perencanaan Pembentukan Desa Sadar Hukum di Kota Ambon dilaksanakan dengan melakukan koordinasi secara baik dengan cara melayangkan surat kepada Walikota Ambon berkaitan dengan permintaan nama-nama desa/kelurahan yang akan dijadikan sebagai desa/kelurahan binaan yang isinya dilampirkan kriteria-kriteria untuk menjadi desa/kelurahan binaan, selanjutnya surat permintaan tersebut direspon dan diteruskan ke Camat dan Kepala Desa/Lurah. Disamping itu peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku dalam melakukan pembinaan dilakukan

sesuai

dengan

perencanaan

yang

di

mulai

dari

dilaksanakannya kegiatan ceramah penyuluhan hukum terpadu dengan melibatkan atau mengikutsertakan Badan Narkotika Propinsi Maluku dan Kejaksaan Tinggi. Hanya saja program dari PEMDA Kota Ambon tidak ada untuk tahun 2009, tahun 2010, dan tahun 2011,

akan

tetapi

program

Pembinaan

dan

perencanaan





























125

Ambon dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Ambon. 2. Proses pembentukan desa/kelurahan sadar hukum di Kota Ambon Ambon yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku diawali dengan pengusulan kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Sub Bidang Penyuluhan dan Bantuan Hukum, kemudian usulan tersebut diserahkan ke Bagian Penyusunan Program dan Anggaran selanjutnya Bagian Penyusunan Program dan Anggaran akan dibahas di Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta sesuai dengan Pagu Indikatif atau Pagu Anggaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta.

B. Saran Berdasarkan pada kesimpulan diatas maka disarankan beberapa hal sebagai berikut : 1. Untuk lebih meningkatkan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku dalam Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kota Ambon tidak hanya dilakukan dengan cara melayangkan surat ke PEMDA Kota Ambon, sebaiknya melakukan peninjauan langsung ke PEMDA Kota Ambon dan bersama-sama





























126

saja yang layak untuk di lakukan pembinaan dan di tetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Selanjutnya dalam menetapkan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kota Ambon jangan hanya terbatas pada 6 (enam) Desa/Kelurahan di Kota Ambon masih banyak sasaran

dari

program

Pembinaan

dan

Pembentukan

Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang lain untuk diusulkan mengingat kondisi Kota Ambon yang rentan terhadap konflik. Selanjutnya kedepan diharapkan Pemda Kota Ambon dalam hal ini Bagian Hukum memiliki program/kegiatan yang ada kaitannya dengan pembangunan hukum di daerah khususnya Kota Ambon sehingga dalam melakukan pembinaan dapat bersama-sama dengan Kantor Wilayah

melakukan

hal

tersebut

sehingga

seluruh

Negeri/Desa/Kelurahan di Kota Ambon menjadi aman dan damai. 2. Untuk lebih mengoptimalkan dan memperhatikan usulan-usulan program/kegiatan dari Sub Bidang Penyuluhan dan Bantuan Hukum berkaitan dengan volume kegiatan dan anggaran agar ada peningkatan sehingga perencanaan pembentukan desa/kelurahan sadar hukum yang dilakukan dengan sasaran penyuluhan hukum dan temu sadar hukum dapat terjangkau di seluruh Kota/Kabupaten di Propinsi Maluku sehingga tidak hanya terbatas di Kota Ambon.































127





























128

Achmad Ali, 1996, Menguak Tabir Hukum, Chandra Pratama: Jakarta Agustinus Tangkemanda, 2006, Efektifitas Penyuluhan Hukum Dalam Mewujudkan Masyarakat Sadar Hukum di Kecamatan Baruga Kota Kendari, UNHAS Makassar. Aji,F dan Sirait,M, 1990 PDE, Perencanaan dan Evaluasi Suatu Sistem Untuk Proyek Pembangunan, Bumi Aksara Jakarta. Amien, A. M, 2003 Kemandirian Lokal, Perspektif Sains Baru Terhadap Organisasi, Pembangunan dan Pendidikan, Makassar: Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin. Armansyah, 2004, Koordinasi Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Dompu NTB, UNHAS Makassar. Brantas, 2009, Dasar-dasar manajemen, Alfabeta, bandung. Bryan Coralie dan White Louise, 1987, Managemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang, LP3S, Jakarta. Bungin, Burhan, 2003 Analisis Data Penelitian Kualitatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Chairuddin, 1991, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika: Jakarta. Christian Leihitu, 2010, Desa Sadar Hukum Diharapkan Mengerti Masalah HAM, Antara Ambon.





























129

Kunarjo, A., 2002, Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan, UI-Press Jakarta. Kunarto, 1996. Sejarah perencanaan Pembagunan Suatu Tinjauan Singkat., Jakarta Prisma Edisi 25. Leony Anggraeny, 2005 Perencanaan Partisipatif di Kabupaten Maros (Studi Kasus Pada Pemusyarawatan Tudang Sipulung di Kecamatan Turikale), UNHAS Makassar Liaca MArzuki, 1995, Siri, Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar (sebuah Telaah Filsafat Hukum). Penerbit Hasanuddin University Press: Makassar. Liestiarini Wulandari, 2010, Pembentukan DSH Sebagai Tolak Ukur Tingkat Kesadaran Hukum di Masyarakat, BPHNTV Jakarta. Mulyana W Kusumah, dkk., 1998. Konsep dan Pola Penyuluhan Hukum., Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta. Najib, M, 2002 “Mencoba untuk Indonesia yang lebih Demokratis melalui Perencanaan Pembangunan bersama masyarakat”, Pemikiran dan Praktek Perencanaan dalam era Transformasi di Indonesia, ed. Winarso,H dkk, Departemen Teknik Planologi, ITB, Bandung Noer, R. DJ 2004 Persepsi Masyarakat dan Aparat tentang Urgensi Partisipasi dalam Lokakarya Perencanaan. Program Pasca sarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

Paskarina, 2005, Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Daerah,





























130

Satjipto Raharjo, 1982, Ilmu Hukum, Alumni Bandung. , 1983, Budaya Hukum dalam Permasalahan Hukum di Indonesia, Seminar Budaya Hukum Nasional Ke Empat, Bina Cipta, Bandung. Soerjono Seokanto, 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Rajawali, Jakarta. Tjokroamidjojo, Bintoro, 1987, Perencanaan Pembangunan, PT. Gunung Agung, Jakarta. Victor F. Nanlessy, 2006, Perencanaan Pembangunan Partisipatif Program Desa Mandiri Di Kabupaten Gorontalo (Studi Kasus Di Desa Toyidito Kecamatan Polubala), UNHAS Makassar.

B.

Dokumen Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi Tata Kerja Kanwil Kemenkum HAM Maluku.





























131

Peraturan Kepala BPHN No. PHN.HN.03.05-73 PHN.HN.03.05 -73 Thn 2008 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH.03.0314 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Tugas Pokoks dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tepublik Indonesia

C.

Bahan-bahan Jurnal.

Arfan Faiz Muhlizi, Selasa, 03 Februari 2009 Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Dialektika Hukum Indra J Pilliang, 2010, Refleksi Akhir Tahun Kementerian Hukum Dan HAM, Membudayakan Hukum dan HAM, Majalah Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta. http://www. kemenkumhamri.go.id http://www. bphn.go.id http://www.kemenhukhammaluku.go.id BPHNTV, Kementerian Hukum dan HAM RI. POTRET DESA SADAR HUKUM, Metro TV , Sabtu 27 Nopember 2010.

Pembangunan Desa Sadar Hukum

Recommend Documents