Review Jurnal “KAJIAN KAPASITAS DAN KEBERLANJUTAN KELEMBAGAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI (PNPM) PERDESAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI UNIT PENGELOLA KECAMATAN (UPK)” (Studi Kasus Di Kabupaten Temanggung dan Demak)
Mata Kuliah Perencanaan Desa Terpadu
Disusun Oleh: Meriko Dian Candra Iwana 125060600111042 Kelas B
Jurusan Perencanaan Wilayah Dan Kota FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
Review Jurnal
2013 DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ................................................................................................................................. 2 BAB I ............................................................................................................................................. 3 PERMASALAHAN JURNAL..................................................................................................... 3 BAB II ............................................................................................................................................ 4 PEMBAHASAN MATERI (TEORI).......................................................................................... 4 BAB III ........................................................................................................................................... 7 ANALISIS ISI JURNAL ............................................................................................................... 7 BAB IV......................................................................................................................................... 10 KESIMPULAN............................................................................................................................ 10 DAFTAR PUSTAKA
Perencanaan Desa Terpadu 2013 Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota FT UB
2
Review Jurnal
BAB I PERMASALAHAN JURNAL Permasalahan kemiskinan selalu menjadi masalah utama pembangunan sejak dahulu hingga sekarang. Penduduk miskin Indonesia pada tahun 1976 sebesar 40,1%, kemudian turun drastis menjadi 11,3% pada tahun 1996. Pengaruh krisis moneter, menjadikan penduduk miskin meningkat menjadi 24,2% tahun 1998. Setelah itu berangsur turunn menjadi 15,97 di tahun 2005, 17,75% di tahun 2006 dan 16,58% di tahun 2007. Targetnya ialah menurunkan setengah penduduk miskin yaitu masyarakat yang berpenghasilan di bawah US$ 2 per hari. Menurut data Tim Nasional PNPM Mandiri Penduduk miskin di Jawa Tengah sebesar 4,4 juta KK (52,91% dari penduduk Jawa Tengah) pada tahun 2007. Data tersebut menunjukkan capaian yang jauh dari harapan, meskipun selama ini pemerintah terus mengucurkan dana yang cukup besar dan dikelola tiap sektornya, sehingga dapat disimpulkan cara ini kurang efektif mengurangi angka kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kelembagaan yang dibentuk di masyarakat. Namun permasalahan tetap timbul dari dalam kelembagaan itu sendiri, sehingga proses penanggulangan kurang berjalan dengan baik.
Perencanaan Desa Terpadu 2013 Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota FT UB
3
Review Jurnal
BAB II PEMBAHASAN MATERI (TEORI)
2.1
Pembangunan Pedesaan Pembangunan pedesaan di negara-negara berkembang (termasuk Indonesia)
memiliki sebuaha tujan utama, yaitu memperbaiki taraf hidup masyarakat di pedesaan melalui peningkatan pendapatan penduduk dan produktifitas/hasil karya (output). Pembangunan pedesaan membutuhkan dukungan dan perhatian yang cukup dari pemerinah. Peran pemerintah dalam pembangunan pedesaan, yaitu: 1.
Mengidentifikasi cara-cara memajukan pertanian dan keadaan dasar yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian tujuan utama.
2.
Mengidentifikasi dan merencanakan unsur-unsur dalam mencapai tujuan utama sehingga membentuk suatu jalinan hubungan yang amat kompleks.
3. 2.2
Mengalakkan program pemberdayaan masyarakat. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan
1. Latar Belakang Program Indonesia mengalami persoalan kemiskinan dan pengagguran yang sudah cukup lama. Persoalan pengangguran dipicu oleh sedikitnya kesempatan dan peluang kerja bagi penduduk angkatan kerja di perdesaan. Penaggulangan masalah ini harusla menggunakan pendekatan berbagai disiplin ilmu yang fungsi utamanya melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan yang dimaksud haruslah dapat memadukan aspek-aspek penyadaran, pendayagunaan, dan peningkatan kapasitas. PNPM Mandiri dimulai sejak tahun 2007 oleh pemerintah. PNPM Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Perdesaan, dan PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal.
PNPM
Mandiri
Perdesaan
adalah
program
untuk
mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan (Petunjuk Teknis Operasional PNPMM Perdesaan, 2008). Tata laksana PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari cara pendekatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yaitu berupa penyediaan pendapatan dan Perencanaan Desa Terpadu 2013 Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota FT UB
4
Review Jurnal
lapangan kerja bagi rakyat miskin, penerapan efektivitas dan efisiensi proyek kegiatan, dan keberhasilan menumbuhkan rsa kebersamaan dan tentunya partisipasi masyarakat. 2. Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan memiliki tujuan utama, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Selain tujuan utama, terdapat tujuan normative yamg ingin dicapai, yaitu mencipatakan rakyat desa yang sejahtera atas dasar hubungan dalm masyarakat yang merdeka (mandiri) serta pemulihan kedaulatan rakyat desa sebagai subyek pembangunan yang mampu mengelola kegiatan sosialanya secara mandiri. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran dan kemandirian
masyarakat,
terutama
masyarakat
miskin,
dapat
ditumbuhkembangkan sehingga mereka diharapkan bukan sebagai obyek tetapi subyek penanggulangan kemiskinan (pedoman Umum PNPM Mandiri, 2007). 3. Prinsip a.
Transparansi dan akuntabel
b.
Humanis (berlandaskan pada pembangunan manusia)
c.
Otonomi (manusia merdeka dan bebas)
d.
Berorientasi kepada pembangunan masyarakat miskin
e.
Kolaborasi (bermitra dengan masyarakat)
f.
Kesetaran dan keadlian gender
g.
Prioritas yang tepat
h.
Desentralisasi
i.
Demokratis
j.
Partisipatif
k.
Keberlanjutan (ketahanan lembaga sistem sosial)
4. Komponen Program a. Pengembangan Masyarakat b. Bantuan Pengembangan dan Pengelolaan Program c. Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Pelaku Perencanaan Desa Terpadu 2013 Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota FT UB
5
Review Jurnal
d. Bantuan Kongkret Masyarakat 5. Tata laksanan Proses Pemberdayaan Masyarakat 1) Sosialisasi kepada masyarakat 2) Pertemuan dengan masyarakat 3) Refleksi
kemiskinan
(mengidentifikasi
dan
merumuskan
masalah
kemiskinan) 4) Pemetaan Swadaya (merumuskan kebutuhan dan potensi) 5) Pengorganisasian masyarakat 6) Penyusunan rencana 7) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan 8) Penerimaan manfaat dari kegiatan tersebut 2.3
Kelompok Sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan Jenis Perlakuan 1. Bantuan dan Perlindungan Sosial (sasaran: Rumah tangga sangat miskin, miskin dan hampir miskun) 2. Pemberdayaan Masyarakat (sasaran: kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin) 3. Penguatan Usaha Mikro dan Kecil (sasaran: pengusaha mikro dan kecil)
2.4
Bentuk Bantuan Program PNPM Mandiri Perdesaan a. Fasilitas pemberdayaan masyarakat atau kelembagaan masayrakat setempat b. Pelatihan c. Dana Bantuan Langsung untuk masyarakat (1 – 3 Miliar Rupiah per kecamatan) Bantuan yang diberikan masyarakat dalam ketiga bentuk di atas merupakan
himpunan dana yang diperoleh dari Alokasi Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Alokasi Aanggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan, dan pinjaman dari World Bank.
Perencanaan Desa Terpadu 2013 Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota FT UB
6
Review Jurnal
BAB III ANALISIS ISI JURNAL
3.1
Kondisi Kelembagaan Program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Demak dan Kabupaten Temanggung Kelembagaan yang ada telah sesuuai dengan ketentuan program, yaitu dengan
adanya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Persoalan yang dialami lembaga dalam melakukan tugasnya adalah belum kokohnya status BKAD dab UPK karena tidak ada payung hukum yang relevan. Solusi yang dapat diambil adalah penataan kelembagaan program dengan menentukan payung hukum yang tepat. Kekurangan SDM pengelola lembaga yang berkualitas juga merupakan permasalahan lembaga yang ada, sehingga pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan juga terkendala. UPK sebagai pengelola keuangan PNPM Mandiri Perdesaan menjalankan uang tersebut melalui kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). SPP diperuntukan bagi kelompok masyarakat perempuan, sedangkan UEP diperuntukan bag kelompok masyarakat campuran. SPP dan RTM menerapkan sistem pinjaman, yaitu menggunakan sistem bunga (1,5% per bulan). Namun karena rendahnya SDM yang ada, pengelolaan keuangan untuk dua kegiatan tersebut dilakukan dengan cara sederhana, tanpa kaidah-kaidah akutansi standar yang berlaku. Sasaran yang seharusnya terlayani dengan adanya SPP dan UEP, yaitu rumah tangga miskin, ternyata belum banyak yang ikut berpartisispasi, baik dalam pemanfaatan dana dan maupun memberikan usulan. Malah, penerima program dalah orang lain di luar sasaran. Hal ini disebabkan karena mekanisme pengajuan pinjaman yang mengutamakan kemampuan mengembalikan pinjaman tepat waktu, sehingga mengurangi akses rumah tangga miskin terhadap dana program yang tersedia. 3.2
Analisis Program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Demak dan Kabupaten Temanggung
Perencanaan Desa Terpadu 2013 Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota FT UB
7
Review Jurnal
Secarah umum keberlangsungan program PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Demak dan Kabupaten Temanggung telah berjalan dengan baik dan dapat dikatakan sesuai rencana jika dilihat dari perputaran dana simpan pinjam yang digulirkan ke masyarakat. Tetapi permasalahan yang ada dapat menyebabkan keberlangsungan lembaga tidak dapat berjalan seterusnya. Berbagai macam masalah yang ada, yaitu 1) kulitas SDM pengelola lembaga yang belum memadai, 2) Kelembagaan program terkendala tidak adanya hukum yang relevan yang memayungi, 3) Pengelolaan keuangan seperti pembukuan dan administrasi dilakukan dengan cara yang sederhana tanpa kaidah-kaidah akutansi standar, dan 4) terdapat sasaran program yang tidak sesuai. Disinilah letak pemerintah dan pihak terkait harus bisa bekerjasama dengan masyarakat untuk menegakkan prinsip dan tujuan yang terkandung dalam PNPM Mandiri bisa terlaksana dan melancarkan pembangunan berasaskan partisipasi masyarakat. Jika dilihat dari masalah yang ada program terlalu diserahkan kepada masyarakat yang diketahui kualitas SDM masyarakat desa belumlah sepenuhnya cukup. Seharusnya perlu perencanaan dan tahapan yang harus dilakukan sebelum sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat. Kondisi yang ada bisa disiasati dengan penerapan tata laksana program dengan sedikit modifikasi. Misal: 1.
Sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat sasaran (rumah tangga miskin) bahwa program atau dana yang ada diperuntukkan bagi mereka.
2.
Refleksi
kemiskinan
(mengidentifikasi
dan
merumuskan
masalah
kemiskinan) 3.
Pemetaan Swadaya (merumuskan kebutuhan dan potensi SDM di wilayah tersebut). Penginformasian kebutuhan SDM kepada masyarakat, dan jika terdapat warga yang SDM-nya memenuhi, diajak untuk menjadi pengurus atau sebagai pegawai tetap.
4.
Pengorganisasian masyarakat, dilakukan dengan cara melakukan training atau pelatihan kepada masyarakat pengelola kelembagaan agar mampu menghidupkan dan mempertahankan lembaga sesuai aturan dan kaidah
Perencanaan Desa Terpadu 2013 Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota FT UB
8
Review Jurnal
yang berlaku serta mencapai tujuan program dan lembag itu sendiri. Hal ini dirasa sangat perlu karena dapat meningkatkan SDM pengelola. 5.
Penyusunan rencana, bukan lagi rencana untuk memulai tetapi menindaklanjuti evaluasi program dan kelembagaan yang sudah berjalan.
6.
Pelaksanaan kegiatan secara nyata yang sudah direncanakan mulai tahap 1.
7.
Pemantaun penerimaan manfaat dari kegiatan tersebut (sasaran). Hal ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan rencana yang telah disusun.
Perencanaan Desa Terpadu 2013 Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota FT UB
9
Review Jurnal
BAB IV KESIMPULAN Tingkat keberhasilan program PNPM Mandiri tidak dapat dilihat dari berjalnya suatu program tetapi keberlanjutan dari program tersebut jika dilihat dari internal pengelola program dan ketepatan sasaran penerima program. Pada studi kasus ini disebutkan program telah berjalan dengan baik namun jika ditelusuri lebih lanjut, program terancam berhenti karena masalah yang ada, yaitu 1) kulitas SDM pengelola lembaga yang belum memadai, 2) Kelembagaan program terkendala tidak adanya hukum yang relevan yang memayungi, 3) Pengelolaan keuangan seperti pembukuan dan administrasi dilakukan dengan cara yang sederhana tanpa kaidahkaidah akutansi standar, dan 4) terdapat sasaran program yang tidak sesuai. Diperlukan suatu cara bagaimana mengatasi hal tersebut dimana masyarakatlah yang berperan aktif, tanpa mengurangi pemerintah juga. Salah satunya adalah bantuan berupa pelatihan maupun keterbukaan pemerintah dalam menanggapi masalah atau keluhan masayarakat pengelola program.
Perencanaan Desa Terpadu 2013 Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota FT UB
10
Review Jurnal
DAFTAR PUSTAKA Sofianto, Arif. dkk. 2009. Kajian Kapasitas dan Keberlanjutan Kelembagaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Perdesaan dan Pengelolaan Keuangan di Unit Pengelola Kecamatan (UPK) (Studi Kasus Di Kabupaten Temanggung dan Demak). Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah. v. 7 No. 2. Dinanti, Dian. 2012. Materi kuliah Perencanaan Desa Terpadu: Program Pembangunan Desa. Malang: Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Tim Koordinasi PNPM Perdesaan. 2008. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan. Jakarta
Perencanaan Desa Terpadu 2013 Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota FT UB
11
