BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Proses perubahan masyarakat pada intinya adalah perubahan norma-norma dalam masyarakat. Karena perubahan norma dan proses
perubahan
norma
baru
merupakan
inti
dari
usaha
mempertahankan kesatuan hidup berkelompok, dengan sendirinya proses perubahan masyarakat menjadi proses disintegrasi dalam banyak bidang, sehingga demi kemajuan harus diusahakan adanya re-integrasi yaitu penampungan kembali dalam suatu kehidupan masyarakat yang lebih cocok dengan kebutuhan baru masyarakat dimana norma-norma yang lebih cocok ini akan merupakan ikatan dari masyarakat yang baru atau lebih luas. Inti perubahan masyarakat dan perkembangan yang telah disebutkan yaitu demi kemajuan anggota masyarakat yang bersangkutan, menemukan penyesuaian diri bagi anggota masyarakat. Akan tetapi penyesuaian saja tidak cukup, menguasai keadaan baru adalah lebih penting untuk menghindari kekacaun dalam masyarakat, sabagai akibat perubahan tersebut. Seiring dengan perubahan sosial tersebut akan berdampak terhadap kebudayaan di suatu daerah. Seiring dengan kemajuan jaman, tradisi dan kebudayaan daerah yang pada awalnya dipegang teguh, di pelihara dan dijaga keberadaannya oleh setiap suku, kini sudah hampir punah. Pada umumnya masyarakat merasa gengsi dan malu apabila masih mempertahankan dan menggunakan budaya lokal atau budaya daerah. Kebanyakan masyarakat memilih untuk menampilkan dan menggunakan kesenian dan budaya modern daripada budaya yang berasal dari daerahnya sendiri yang
1
sesungguhnya justru budaya daerah atau budaya lokallah yang sangat sesuai dengan kepribadian bangsanya. Pada umumnya mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya kebudayaan merupakan jati diri bangsa yang mencerminkan segala aspek kehidupan yang berada di dalalmnya. B. Batasan Masalah Beradasarkan latar belakang di atas, penulis mencoba memberi batas masalah yakni “Pengaruh Perubahan Sosial Budaya terhadap Pembangunan Desa” C. Rumusan Masalah Berdasarkan fokus bahasan maka dapat dirumuskan permasalahan sebagi berikut: 1. Apa yang dimaksud dengan perubahan sosial-budaya? 2. Apa dampak perubahan sosial budaya terhadap prilaku masyarakat? 3. Apa peran masyarakat dalam Pembangunan desa? D. Tujuan dan Mamfaat Penulisan Makalah 1. Tujuan Penulisan Makalah Sesuai dengan fokus bahasan di atas maka tujuan penulisan ini adalah
untuk
mengetahui
apa
yang
dimaksud
dengan
perubahan sosial budaya, dampaknya serta peran masyarakat dalam pembangunan desa 2. Mamfaat Penulisan Makalah Diharapkan dengan adanya penulisan makalah ini kita dapat dijadikan bahan refrensi bagi hal-hal yang berkaitan dengan perubahan sosial budaya maupun pada pembangunan desa. BAB II LANDASAN TEORI A. Pengertian Perubahan Sosial Budaya
2
Perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada kehidupan sosial masyarakat. Perubahan sosial merupakan salah satu kajian ilmu sosiologi. Perubahan sosial mencakup perubahan pada norma-norma sosial, nilai-nilai sosial, interaksi sosial,
pola-pola
perilaku,
organisasi
sosial,
lembaga
kemasyarakatan, lapisan-lapisan masyarakat, susunan kekuasaan, dan wewenang. Karena luasnya bidang-bidang perubahan sosial tersebut, maka diperlukan suatu pengertian perubahan sosial yang mampu mencakup seluruh bidang tersebut. berikut adalah beberapa pengertian perubahan sosial menurut para ahli sosiologi. 1. Prof. Selo Soemardjan “Perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya”. 2. Robert M.I Lawang “Perubahan sosial adalah proses ketika dalam suatu sistem sosial terdapat perbedaan-perbedaan yang dapat diukur yang terjadi dalam suatu kurun waktu tertentu”. 3. Gillin dan Gillin (John Luwis Gillin dan John Philip Gillin) “Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun adanya difusi atau penemuanpenemuan baru dalam masyarakat”.
3
4. Emile Durkheim “Perubahan sosial terjadi sebagai hasil dari faktor-faktor ekologis
dan
demografis,
yang
mengubah
kehidupan
masyarakat dari kondisi tradisional yang diikat solidaritas mekanistik, ke dalam kondisi masyarakat modern yang diikat oleh solidaritas organistik”. 5. William F. Ogburn “Ruang lingkup perubahan-perubahan sosial meliputi unsurunsur kebudayaan baik yang material maupun yang immaterial, yang
ditekankan
adalah
pengaruh
besar
unsur-unsur
kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial”. 6. Bruce J. Cohen “Perubahan sosial adalah perubahan struktur sosial dalam organisasi sosial sehingga syarat dalam perubahan itu adalah sistem sosial, perubahan hidup dalam nilai sosial dan budaya masyarakat”. 7. Robert Morrison Mac Iver “Perubahan sosial adalah perubahan dalam bidang hubungan sosial
atau
perubahan
terhadap
keseimbangan
dalam
hubungan sosial tersebut”. 8. Roucek dan Warren “Perubahan sosial sebagai perubahan dalam proses sosial atau dalam struktur masyarakat”. 9. Kingsley Davis
4
“Perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat”. 10. Max Weber “Perubahan sosial budaya adalah perubahan situasi dalam masyarakat sebagai akibat adanya ketidaksesuaian unsurunsur”.
11. Samuel Koening “Perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi tersebut terjadi karena sebab-sebab intern maupun ekstern”. 12. Robert H. Lauer “Perubahan sosial sebagai perubahan dalam segi fenomena sosial di berbagai tingkat kehidupan manusia, mulai dari tingkat individual hingga tingkat dunia”. 13. Prof. Dr. M. Tahir Kasnawi “Perubahan
sosial
merupakan
suatu
proses
perubahan,
modifikasi, atau penyesuaian-penyesuaian yang terjadi dalam pola hidup masyarakat, yang mencakup nilai-nilai budaya, pola perilaku
kelompok
masyarakat,
hubungan-hubungan
sosial ekonomi, serta kelembagaan-kelembagaan masyarakat, baik dalam aspek kehidupan material maupun nonmateri”. 14. W. Kornblum
5
“Perubahan sosial budaya adalah perubahan suatu budaya masyarakat secara bertahap dalam jangka waktu lama”. 15. Pasurdi Suparlan “Perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur sosial dan pola-pola hubungan sosial yang mencakup sistem status, hubungan keluarga, sistem politikdan kekuasaan, maupun penduduk”. 16. Atkinson dan Brooten “Definisi perubahan merupakan kegiatan atau proses yang membuat sesuatu atau seseorang berbeda dengan keadaan sebelumnya dan merupakan proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu atau institusi. Ada empat tingkat perubahan yang perlu diketahui yaitu pengetahuan, sikap, perilaku, individual, dan perilaku kelompok”.
17. Wilbert E. Moore “Perubahan
sosial
merupakan
evolusi
rektilinier
yang
sederhana dimana fungsi waktu berbanding lurus dengan perubahan peradaban. Ia mempercayai bahwa perubahan dapat ditentukan oleh waktu kapan perubahan itu terjadi”. 18. Hans Garth dan C. Wright Mills “Perubahan sosial adalah apapun yang terjadi dalam kurun waktu tertentu terhadap peran, lembaga, atau tatanan yang meliputi hubungan sosial”.
6
. B. Pengertian Pembangunan Desa Pembangunan desa adalah konsep normatif, ia menentukan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut Gandhi sebagai “realisasi potensi manusia”. Michael Todaro (1977:62) menyimpulkan bahwa pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional. Menurut Katz (dalam Riggs, 1971 : 110) menegaskan bahwa pembangunan adalah “major societal change from one state of national being to another, more valued, state,” yang berarti perubahan besar-besaran suatu bangsa dari suatu keadaan menuju keadaan yang lebih baik. Siagian (1984 : 2-3) mengemukakan bahwa pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Nation Building). Sehubungan dengan pendapat tersebut disimpulkan bahwa pembangunan adalah usaha yang diselenggarakan secara sadar guna menciptakan perubahan dan pertumbuhan di segala bidang, dalam rangka mencapai tujuan negara dan bangsa. Pada umumnya pembangunan desa bersifat komprehensif dan dijadikan bagian integral pembangunan nasional. Dalam hubungan ini, pembangunan desa dipandang sebagai metode dalam rangka mencapai tujuan nasional. Walaupun
dikatakan
bahwa
pembangunan
masyarakat
dijadikan bagian integral pembangunan nasional, hal itu tidak berarti pembangunan masyarakat merupakan tanggung jawab dan tugas pemerintah sepenuhnya. Jadi pembangunan masyarakat dipandang sebagai metode penyelenggaraan proyek spesifik, tidak sematamata sebagai bagian program nasional melainkan berdasarkan hak,
7
kesempatan, atau kewenangan masyarakat yang bersangkutan untuk mengurus dirinya sendiri, sesuai dengan kemampuan sumbersumber setempat. Mengenai pembangunan desa, R. Agustoha Kuswata (1985 : 26)
mengemukakan
pendapatnya
bahwa
yang
dimaksud
pembangunan desa adalah : 1. Pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk rakyat yang dalam penyelenggaraannya harus secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinasikan. 2. Pembangunan desa adalah multi sektoral dan merupakan perpaduan daripada program-program sektoral, regional dan inpres dengan kebutuhan esensial masyarakat. 3. Pembangunan desa merupakan usaha pemerataan dan penyebaran pembangunan keseluruh desa-desa baik pedesaan maupun perkotaan. Dalam hal yang sama mengenai pembangunan desa, Ndraha (1982 : 17) berpendapat bahwa: "Pembangunan desa adalah pembangunan yang sepanjang prosesnya masyarakat desa yang bersangkutan diharapkan berpartisipasi aktif dan dikelola ditingkat desa". Sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teoriteori pembangunan dikelompokkan atas tiga, yaitu; kelompok Teori Modernisasi, kelompok Teori Ketergantungan, dan kelompok Teori Pasca-Ketergantungan. Dalam Teori Modernisasi, teori Harrod-Domar melihat masalah pembangunan pada dasarnya adalah masalah kekurangan modal. Berbeda dengan teori Rostow, yang melihat pembangunan sebagai proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat maju.
8
Rostow membagi proses pembangunan menjadi lima tahap, yaitu; masyarakat tradisional, prakondisi untuk lepas landas, lepas landas, menuju ke dewasaan, dan zaman konsumsi massal yang tinggi. Teori Modernisasi mendapat kritikan dari Teori Ketergantungan. Andre Gunder Frank melihat hubungan dengan negara metropolis selalu berakibat negatif bagi negara satelit. Berbeda dengan pandangan Dos Santos, yang melihat ketergantungan negara satelit hanya merupakan bayangan dari negara metropolis. Artinya, perkembangan negara satelit tergantung dari perkembangan negara metropolis yang menjadi induknya. Demikian sebaliknya, krisis negara metropolis, negara satelitnya pun kejangkitan krisis. Adapun bentuk ketergantungan terdiri atas tiga; ketergantungan kolonial, ketergantungan finasial-industrial, dan ketergantungan teknologis-industrial. Selanjutnya, Teori ketergantungan mendapat kritik, misalnya dari Teori Artikulasi dan Teori Sistem Dunia. Kedua teori ini merupakan dua teori baru dalam kelompok teori-teori pembangunan, khususnya dalam kelompok Teori Pasca-Ketergantungan. Teori Artikulasi menekankan pada konsep formasi sosial yang dikaitkan dengan konsep cara produksi. Adapun Teori Sistem Dunia melihat bahwa dinamika perkembangan dari suatu negara sangat ditentukan oleh sistem dunia.
C. Alur Pikir
Perubahan Sosial-Budaya
9
Dampak Buruk
Dampak Baik
Mempengaruhi Pembangunan Desa
BAB III PEMBAHASAN A. Perubahan Sosial Budaya Di Masyarakat Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan
10
perubahan. Hirschman mengatakan bahwa kebosanan manusia sebenarnya merupakan penyebab dari perubahan. Perubahan itu tidak terjadi dalam satu hari, perubahan itu berproses, lalu ada pula hal yang mempengaruhi perubahan itu, Proses
perubahan
perubahan
dan
sosial
merupakan
serangkaian
penyesuaian-penyesuaian
yang
jalannya
dilalui
dalam
perkembangan masyarakat. Ada dua bentuk proses perubahan yaitu individual proses dan kolektif proses. Proses Perubahan Sosial Budaya dalam Masyarakat; 1. Proses Perubahan Sosial Melalui Evolusi Sosial (social evolution). Evolusi artinya perubahan secara berlahan-lahan, sedikitsedikit, dari yang sederhana sampai pada tingkat yang kesempurnaan,
sehingga
memakan
waktu
yang
lama.Misalnya, evolusi flora dan fauna memakan waktu jutaan
tahun
lamanya.
Sejarah
kemanusiaan,
kemasyarakatan, dan kebudayaan manusia pun akan memakan waktu yang cukup lama, yaitu dimulai dari tingkat mausia purba, manusia prasejarah, manusia sejarah kuno, manusia abad pertengahan, sampai dengan manusia abad globalisasi seperti dewasa ini. Perubahan secara
evolusi
terjadi
karena
adanya
usaha-usaha
masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhankebutuhan dan kondisi-kondisi baru yang muncul sejalan dengan perkembangan masyarakat.Evolusi social budaya melalui tingkatan-tingakatan. Contoh : Pada masyarakat sederhana
pembagian
kerja
berdasarkan jenis kelamin. Akan tetapi lama kelamaan sejalam dengan perkembangan masyarakat, pembagian kerja semakin kompleks berdasarkan keahlian, umur dan lain-lain.
11
2. Proses Perubahan Sosial Melalui Mobilitas Sosial (social mobility). Mobilitas sosial (gerakan social) ialah keinginan akan perubahan diorganisasi. Sebab dari gerakan sosial ini ialah penyesuaian diri dengan keadaan (ekologi) karena didorong oleh keinginan manusia akan hidup dalam keadaan
yang
lebih
baik,
serta
kemanfaatan
dari
pemenuhan-pemenuhan baru. Pada umumnya gerakan sosial atau mobilitas sosial ini terbentuk apabila ada konsep yang jelas, terlebih apabila konsep ini mempunyai strategi yang jelas pula. Suatu gerakan akan berakhir apabila suatu ide oleh para pengikutnya dirasakan telah terwujudkan atau bila keadaan telah berubah kembali. 3. Proses Perubahan Sosial Melalui Revolusi Sosial (social revolution) Pada umumnya
revolusi
ditandai
oleh
adanya
ketidakpuasan dari golongan tertentu, dan biasanya didahului
oleh
tersebarnya
suatu
idea
baru.
Saat
pecahnya suatu revolusi ditandai oleh adanya terror suatu coup d’etat. Dilihat dari seggi sosialnya suatu revolusi pecah apabila dalam suatu masyarakat factor disorganisasi lebih besar daripada factor reorganisasi atau bila faktof-faktor adaptif lebih kecil daripada factor non adaptif. B. Dampak Perubahan Sosial Budaya Terhadap Masyarakat 1. Dampak Baik Perubahan Sosial Budaya Terhadap Masyarakat. 1. Semakin rekatnya integrasi dalam masyarakat. Hal ini terjadi apabila masyarakat bijaksana dalam menyikapi perubahan yang ada. Dengan sikap bijaksana perubahan sosial tidak menimbulkan konflik.
12
2. Dapat
mengadopsi
unsur–unsur
kebudayaan
dari
masyarakat luar, sebagai sumber penambahan kekayaan budaya suatu masyarakat. Unsur – unsur budaya yang diadopsi adalah unsure budaya yang mudah diterima oleh masyarakat. Unsur budaya tersebut mempunyai ciri – ciri berikut ini. Unsur budaya kebendaan, misalnya teknologi atau peralatan
yang
bermanfaat
bagi
kehidupan
masyarakat. Unsur-unsur yang terbukti membawa manfaat besar,
misalnya : radio, TV, internet, komputer, dan lain –lain. Unsur – unsur yang dengan mudah disesuaikan dengan
keadaan
masyarakat
yang
menerima.
Misalnya, alat penggilingan padi dengan teknis yang sederhana dan harga yang murah mudah diterima oleh masyarakat Indonesia agraris. 3. Dapat merubah pandangan masyarakat yang kurang sesuai
dengan
perkembangan
zaman.
Dampak
ini
khususnya dirasakan manusia oleh masyarakat yang primitive dan terisolir. 4. Terjadinya modernisasi di berbagai bidang. Dengan modernisasi
dapat
meningkatkan
taraf
kehidupan
masyarakat diberbagai bidang, yaitu sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain-lain 2. Dampak
Buruk
Perubahan
Sosial
Budaya
Terhadap
Masyarakat. 1. Terjadinya ketertinggalan budaya (cultural lag) Cultural lag yaitu suatu keadaan dimana terjadi unsur – unsur
kebudayaan
tertentu
yang
tertinggal
perkembangannya di tengah berbagai kemajuan unsur kebudayaan yang lain. Cultural lag terjadi karena laju pertumbuhan kebuayaan yang tidak sama pada suatu masyarakat. Agar tidak terjadi ketertinggalan budaya maka
13
masyarakat dibiasakan untuk berpikir ilmiah dan rasional terutama pada masyarakat yang sedang berkembang. 2. Terjadinya disorganisasi sosial Disorganisasi sosial adalah suatu keadaan di mana tidak ada keserasian pada bagian-bagian dari suatu kebulatan. Disorganisasi dapat diketahui, dari suatu organisasi dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Perwujudan disorganisasi yang nyata adalah timbulnya masalah sosial. Apabila disorganisasi sosial dibiarkan akan mengakibatkan terjadinyi disintegrasi sosial. Disintegrasi sosial ditandai dengan gejala gejala awa berikut ini: 1) Tidak adanya persamaan pandangan antara anggota masyarakat mengenai tujuan yang semula dijadikan pegangan bersama. 2) Nilai-nilai dan norma - norma masyarakat tidak lagi berfungsi dengan baikKaren adanya perubahan pada lembaga-lembaga masyarakat. 3) Terjadinya pertentangan antara norma-norma dalam masyarakat. 4) Sanksi yang diberikan pada pelanggar norma tidak dilakukan secara konsekuen. 5) Terjadinya proses-proses sosial
yang
dissosiatif,
misalnya konflik sosia kompetisi, dan kontravensi 3. Menurunnya rasa solidaritas sosial, tenggng rasa, gotong royong, toleransi, dan lain-lain. 4. Munculnya berbagai demonstrasi, kenakalan remaja, meningkatkan angka kriminalitas dan pergolakan di berbagai daerah. C. Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Apabila kita cermati keadaan yang terjadi di sekitar lingkungan kita, masyarakat kecil atau masyarakat kelas bawah ternyata bukanlah masyarakat yang secara keseluruhan hanya mampu menggantungkan kehidupannya pada pihak lain, dalam hal ini terutama pada pemerintah. Mereka juga bukan seluruhnya dapat
14
dikatakan akan menjadi beban pembangunan bangsa. Kenapa bisa dikatakan seperti itu, bukan lain karena diantara mereka juga pada dasarnya
tumbuh
semangat
untuk
mandiri
dan
lepas
dari
ketergantungan pada pihak lain. Kasus di Jakarta menunjukkan, ternyata partisipasi masyarakat terhadap perekonomian cukup berarti bagi kelangsungan roda pertumbuhan ekonomi, minimal mengurangi beban yang seharusnya menjadi tanggungan pemerintah. Dalam kasus ini, Biro Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menghitung, ternyata pedagang kaki lima Jakarta menyetor pungutan liar sebesar Rp 53,4 milyar/tahun, dengan omzet Rp 42,3 milyar/hari!. Dari aset dan omzet yang ada, ternyata sektor ini tidak begitu miskin, artinya angka yang dihasilkan oleh mereka ternyata juga cukup besar. Jadi dalam kasus tadi, sikap para pedagang kaki lima ternyata menunjukkan bahwa mereka mampu eksis di tengah gelombang terpaan krisis ekonomi yang terjadi. Jelas sikap kewirausahaan semacam itu akan cukup signifikan bagi peningkatan kemampuan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan di beberapa kota lainnya, kita bisa menyaksikan, betapa di jalan-jalan utama kota tadi, kini telah tumbuh pusat-pusat ekonomi informal yang juga ternyata mampu
membantu
menaikan
pendapatan
ekonomi
warga
masyarakat serta diyakini kedepannya akan berimplikasi pada peingkatan kehidupan dan kesejahteraan para pedagang yang ada di sana. Makanya tidak seluruhnya benar ungkapan yang mengatakan bahwa penyebab keterpurukan ekonomi bangsa ini adalah karena adanya ketidakmampuan untuk menumbuhkan modal (capital). Dari segi ekonomi, modal adalah memang salah satu kekuatan pertumbuhan ekonomi. Namun tanpa dibarengi dengan kekuatan untuk berusaha dengan keras, tetap saja akan kurang signifikan dengan peningkatan produktivitas. Sebagaimana para pedagang kaki lima tadi, dengan modal terbatas, akhinya mereka tetap mampu
15
eksis. Dengan mereka eksis, minimal mereka akan mampu memenuhi kebutuhan-kebuuhan dasar kehidupan keluarganya. Diharapkan dari peningkatan tersebut, akan meningkatkan pula kesejahteraan keluarga mereka. Dengan begitu, pemerintah tinggal mendorong semangat berwirausaha ini menjadi semangat kolektif yang terus pula dikembangkan menjadi lebih luas lewat pembinaanpembinaan
kelompok
usaha-kelompok
usaha
yang
ada
di
masyarakat, atau paling tidak memberikan arahan-arahan bagi pengembangan usaha mereka secara personal. Adapun, kalau kita jabarkan secara singkat dan sederhana, peran apa saja yang dilakukan masyarakat dalam berpartisipasi dalam peningkatan pembangunan daerah adalah, diantarnya : 1. Peran di Bidang Pendidikan Pendidikan adalah permasalahan besar yang menyangkut nasib dan masa depan bangsa dan negara. Karena itu, tuntutan reformasi politik, ekonomi, sosial, hak azasi manusia, sistem pemerintahan dan agraria tidak akan membuahkan hasil yang baik tanpa reformasi sistem pendidikan. Krisis multidimensi yang melanda negara dan bangsa Indonesia dewasa ini, tidak hanya disebabkan oleh krisis ekonomi, sosial dan politik, melainkan juga oleh krisis pada sistem pendidikan nasional. Upaya pemerintah memberikan bantuan darurat dalam bentuk materi baik melalui program “jaring pengaman sosial” maupun melalui proyek “Padat Karya” ternyata belum mampu memberdayakan masyarakat miskin secara maksimal. Tentu saja masyarakat lapisan bawah sangat memerlukan bantuan semacam ini. Akan tetapi, fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa upaya tersebut masih sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bantuan yang seharusnya menjadi porsi dan hak masyarakat lapisan bawah justru sebaliknya kadangkala dinikmati mereka yang tidak berhak.
16
Pola partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan seharusnya memang bukan pola yang bersifat top-down intervention yang
terkadang
mengandung
nuansa
kurang
menjunjung tinggi aspirasi dan potensi masyarakat untuk melakukan kegiatan swadaya. Akan tetapi yang relatif lebih sesuai dengan masyarakat lapisan bawah terutama yang tinggal
di
desa
adalah
pola
pemberdayaan
yang
sifatnya bottom-up intervention yang di dalamnya ada nuansa penghargaan dan pengakuan bahwa masyarakat lapisan bawah memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhannya, memecahkan permasalahannya, serta mampu melakukan usaha-usaha
pendidikan
dengan
prinsip
swadaya
dan
kebersamaan. Bagaimana peran partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan formal dan nonformal untuk melahirkan SDM yang berkualitas tentu saja menjadi pekerjaan rumah semua pihak. Masalahnya
adalah
bagaimana
pemerintah
menjadi
motivator dan akselerator yang baik bagi tumbuhnya lembagalembaga
pendidikan
milik
masyarakat
sehingga
mampu
menjadi daya dukung pembangunan SDM yang berkualitas. Pada tataran ini pula, pemerintah harus mendorong secara maksimal agar masyarakat mampu meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik, yang didalamnya terdapat tujuan mulia
untuk
mengubah
perilaku
masyarakat,
yaitu
pengetahuan, sikap, dan keterampilan menjadi seorang insan yang utama . 2. Peran di Bidang Ekonomi Sebagian besar masyarakat Indonesia adalah petani dan buruh. Ironisnya, sejumlah besar petani kita, bekerja dan hidup di atas lahan yang bukan milik mereka sendiri. Mereka yang merasa “memiliki” lahan pun kadangkala tanpa hak kepemilikan yang resmi. Legalisasi serta sertifikasi tanah yang ada baru
17
mencakup sebagian kecil dari lahan yang diolah para petani. Di tengah kondisi itu, pemerintah belum mengupayakan perbaikan maksimal nasib para petani. Wajarlah ketika akhirnya di Jawa Tengah
para
petani
yang
kecewa
kepada
pemerintah
membakar gabah yang merupakan hasil panen dari kerja keras dan banting tulang mereka selama ini. 3. Peran di Bidang Politik Pada dataran konseptual, banyak pihak yang menyangka bahwa politik pada dasarnya adalah hal yang hanya berurusan dengan
kekuasaan.
Padahal
secara
substansial,
politik
sebenarnya menyangkut juga kehidupan manusia secara luas. Makanya dalam kehidupan praktis, kita menjumpai istilah politik ekonomi, politik pendidikan serta istilah politik lain yang dihubungkan dengan persoalan yang terjadi. Namun begitu, dalam konteks pembicaraan politik saat ini, kita akan memfokuskan pada dua hal pembahasan. Pertama, politik yang kita maknai sebagai wahana (arena) perjuangan
tempat
elemen
dalam
masyarakat
bersaing
mendapat porsi dalam kekuasaan yang ada dalam bentuk institusi
legislatif
dan
eksekutif
yang
adadi
berbagai
tingkatan. Kedua, ketika masalah pertama tadi telah dilampaui, maka keadaannya menjadi bergeser ke dalam manajemen kekuasaan tersebut. Secara substansi harusnya kekuasaan mampu memberikan jawaban kepada publik, akan diarahkan kemana kekuasaan yang telah diraih. Secara ideal, siapapun yang pada akhirnya berkuasa secara syah sekaligus secara legal formal aturan demokrasi bisa terpenuhi harusnya mengarahkan kekuasaan yang ada pada
pencapaian
sebesar-besarnya
bagi
pengurusan
kepentingan masyarakat. Secara spsifik berarti memperbesar legitimasi dan fokus awal (yang ada pada kelompok atau elemen pendukung awal; bisa berupa satu partai atau
18
gabungan) untuk sanggup melintasi tujuan bersama yang lebih baik, yakni menuju masyarakat berkualitas yang dalam kehidupannya
tercipta
keadilan,
kemakmuran,
dan
kesejahteraan. Masyarakat yang dalam hidupnya pula tercipta rasa aman, damai sentausa, tanpa takut pada tekanan atau intimidasi pihak lain. Untuk mewujudkan hal yang seperti di atas, pada dasarnya di masyarakat sendiri sebenarnya telah terbangun sendi-sendi kehidupan yang mengarah ke sana. Di tengah masyarakat pula, kita saksikan ada banyak tokoh masyarakat, baik yang berlatar belakang tokoh agama (kyai, ulama atau ustadz), tokoh sosial, aparat pemerintahan maupun para pemimpin informal lainnya yang selalu saja akan segera sigap membantu
penyelesaian
masalah
begitu
terjadi
kesalahpahaman atau persoalan-persoalan lain yang terjadi di tengah masyarakat. Potensi inilah yang secara khusus harus kita
syukuri,
mengingat
perselisihan
pandangan
atau
perbedaan politik seperti apapun yang terjadi di masyarakat kita, akan segera selesai ketika para tokoh masyarakat sedera ikut serta membantu penyelesaian masalah yang terjadi. 4. Peran di Bidang Sosial Budaya Karya sastra dan kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat ternyata kadangkala mampu membuat banyak orang terpengaruh, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pengaruh ini, baik sebatas visi dan pandangan hidup atau malah pada perilaku keseharian. Dengan begitu kesan yang mungkin ditimbulkan oleh sebuah produk kesenian haruslah mampu terkontrol. Artinya, seni dan produk berkesian secara ideal seyogianya berada dalam koridor tatanan normatif yang mampu menjembatani kebebasan berekspresi dan etika yang berlaku di tengah masyarakat. Ini haruslah dilakukan, mengingat Indonesia adalah negara yang secara nyata
19
menjadikan dasar-dasar kehidupan masyarakatnya berada di atas landasan moral dan spiritual yang baik. Jika tidak terjadi keseimbangan seperti itu, maka dikhawatirkan akan terjadi polemik
berkepanjangan
sebagaimana
pada
tanpa
beberapa
penyelesaian. waktu
yang
Ini
terjadi
lalu,
yang
dimungkinkan karena berbedanya cara pandang terhadap seni dan produk kesenian yang ada di tengah masyarakat. 5. Peran di Bidang Mental Spiritual (Keagamaan) Untuk
meningkatkan
kehidupan
keberagamaan
masyarakat, diperlukan sistem yang tepat, terpadu dan sistemik. Untuk membangun hal tersebut, tentu saja pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, diperlukan peran masyarakat yang lebih luas. Pendidikan agama yang selama ini berjalan tentu saja tidak akan memadai untuk sekedar memahamkan orang. Dan memang, pendidikan agama bukanlah segalagalanya,
tetapi
ia
lebih
sebagai
stimulan
untuk
mengembangkan pendidikan nilai-nilai kemanusiaan yang hakiki. Kita semua mengetahui bahwa dinamika pendidikan yang terjadi berjalan sangat cepat, sementara perbaikan sistem yang bisa dilakukan terbatas dan butuh waktu yang tidak sedikit. Dinamika ini pula kadangkala tidak bisa direspon sesegera mungkin secara cepat. Oleh karena itu, kerjasama mutlak diperlukan oleh semua pihak. Tidaklah cukup kalau hanya dilakukan kerja-kerja yang sifatnya parsial. Maka dibutuhkan upaya pendidikan agama secara terpadu untuk menutupi kebutuhan ini. 6. Peran di Bidang Keamanan, Ketertiban dan Keindahan Orang barat seringkali mengatakan Indonesia is a violent country. Itulah kata-kata penyunting Freek Colombijn dan J. Thomas Lindblad ketika memberi pengantar sebuah buku yang berjudul Roots of Violence in Indonesia (menelusuri akar-akar
20
kekerasan
di
Indonesia).
Mereka
dalam
buku
tersebut
mengatakan bahwa geneologi kekerasan itu sendiri ternyata berakar cukup kuat di Indonesia. Terutama sejak jatuhnya rezim orde baru. Kekerasan menurut mereka seperti menjadi ritualitas masyarakat
Indonesia
yang
diproduksi
dan
direproduksi
kembali. Kekerasan bulan Mei, Situbondo, Sambas, Ketapang, Sampit, Maluku, dan seterusnya, cukup jelas menunjukkan bahwa Indonesia menurut mereka adalah violent country.
BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN Perjalanan proses pembangunan tak selamanya mampu meberikan
hasil
sesuai
dengan
masyarakat
di
pedesaan.
apa
yang
Pembangunan
diharapkan
yang
oleh
dilakukan
di
masyarakat desa akan menimbulkan dampak social dan budaya bagi masyarakat.
Pendapat
ini
pada
berlandaskan
pada
asumsi
pembangunan itu adalah proses perubahan (sosial dan budaya). Selain itu masyarakat pedesaan tidak dapat dilepaskan dari unsureunsur pokok pembangunan itu sendiri, seperti teknologi dan birokrasi. Tekhnologi
dan
birokrasi
merupakan
perangkat
canggih
pembangunan namun dilain sisi perangkat tersebut berhadapan dengan masyarakat pedesaan yang masih tradisional dengan segala kekhasannya. Apalagi jika unsur-unsur pokok tersebut langsung diterapkan tanpa mempertimbangkan aspek sosial, budaya, agama dan lain-lain, maka jangan harap pembangunan akan berhasil. Pihak birokrasi akan sangat memerlukan usaha yang sangat ekstra jika pola kebijakan yang dikeluarkan tidak tepat sasaran dan tidak berlandaskan pada kebutuhan masyarakat khususnya di pedesaan.
21
B. SARAN Pembangunan yang berbasis pedesaan diberlakukan untuk memperkuat
fondasi
perekonimian
pengentasan
kemiskinan
dan
negara,
mempercepat
pengurangan
kesenjangan
perkembangan antar wilayah, sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa sebagai basis perubahan.
[1]
Dalam realisasinya, pembangunan
pedesaan memungkinkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi digerakkan ke pedesaan sehingga desa menjadi tempat yang menarik
sebagai
tempat
penghidupan. [1] Infrastruktur
desa,
tinggal seperti
dan irigasi,
mencari sarana
dan
prasarana transportasi, listrik, telepon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana- sarana lain yang dibutuhkan, harus bisa disediakan sehingga memungkinkan desa maju dan berkembang
DAFTA PUSTAKA
22
Adisasmita, Rahardjo (2006). Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu. A
Helmy
Faishal
Zaini.
artikel/Pembangunan_Pedesaan.pdf
"Pembangunan Pedesaan". Diakses 14 Mei 2014. Daldjoeni, N dan A. Suyitno (2004). Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan. Bandung: PT. Alumni. Hulme, David & M. Turner (1990). Sociology of Development: Theories, Policies and Practices. Hertfordshire: Harvester Whearsheaf http://himasio-unsyiah.blogspot.com/2011/11/pengaruh-perubahan-sosialterhadap.htmlKartasasmita, Ginanjar. 1995. Martono, Nanang. 2011. Sosiologi Perubahan Sosial : Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial. Jakarta: Rajawali Press. Korten, David C. (1984). Pembangunan yang Memihak Rakyat. Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan. .
23
