Perencanaan Pembangunan Desa

Kementerian Dalam Negeri

Perencanaan PEMBANGUNAN DESA Penanggung Jawab Sekretariat Nasional Pembina PNPM Mandiri Perdesaan-PMD Penyunting: Sekretariat Nasional Pembina PNPM Mandiri Perdesaan-PMD Diterbitkan oleh: Sekretariat Nasional Pembina PNPM Mandiri Perdesaan-PMD

Cetakan Pertama : Juli 2010

Untuk Informasi Lebih Lanjut: Sekretariat Nasional Pembina PNPM Mandiri Perdesaan-PMD Jl. Raya Pasar Minggu KM.19 Jakarta 12072 Ph. 021-79199648 Email : [email protected]

DAFTAR ISI Bab I. Pendahuluan • Latar Belakang • Peraturan Perundangan • Pengertian • Tujuan Bab II. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) • Tujuan • Prinsip Penyusunan RPJM-Desa • Kaidah Penyusunan RPJM-Desa • Tim Penyusun RPJM-Desa • Tahapan Kegiatan Penyusunan RPJMDesa • Sumber Dana Bab III. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) • Tujuan • Tim Penyusun • Matrik RKP-Desa • Penetapan • Hasil Bab IV. Pengendalian • Pelaporan • Pembinaan dan Pengawasan • Pemantauan

1 1 2 3 6 8 8 8 9 11 16 28 29 29 29 30 30 30 31 31 31 31

Bab V. Penilaian dan Evaluasi RPJM-Desa dan RKP Desa • Tujuan • Ruang Lingkup • Instrumen • Tata Cara Penilaian • Pengguna Lampiran 1. Sistematika Rancangan RPJMDesa Lampiran 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lampiran 3. Instrumen Penilaian dan Evaluasi RPJM-Desa serta RKP-Desa

33 33 33 33 33 34 35 37 39

PNPM Mandiri Perdesaan

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan, untuk merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat, ditentukan sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas desa (atau sebutan lain, selanjutnya ditulis desa) mencapai kemandirian dan kesejahteraan, karena sebagian besar penduduk berada di daerah perdesaan. Dengan demikian, keberhasilan memba-ngun desa akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan nasional secara makro. Dari cara pandang di atas, menjadi sangat penting untuk memacu peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur Pemerintahan Desa dengan meningkatkan daya dukung (support system) dalam pengelolaan pembangunan, yang mencakup, antara lain: a. Mutu, kesesuaian dan ketepatan perangkat lunak pembangunan desa (peraturan perundangan. pedoman, petunjuk pelaksanaan dan teknis lain terkait). b. Efektivitas sistem pengelolaan pembangunan desa. c. Kemampuan desa atau sebutan lain dalam menyelenggarakan pembangunan. d. Kemampuan dan keberdayaan masyarakat maupun aparatur Pemerintahan Desa.

1

Perencanaan Pembangunan Desa

Salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah terkait elemen perencanaan pembangunan desa (RPJM-Desa). Karena RPJM-Desa merupakan dokumen yang menun jukkan arah, tujuan dan kebijakan pembangunan desa. Maka, kualitas RPJM-Desa menjadi sangat penting untuk diperhatikan, baik dari segi proses penyusunan, kualitas dokumen maupun kesesuaiannya dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Penyusunan RPJM-Desa berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2007 adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Permendagri dimaksud serta mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Desa menyusun RPJM-Desa. Untuk mengakomodasi kepentingan tersebut perlu disediakan Petunjuk Teknis Penyusunan RPJM-Desa, yang merupakan turunan dari serta penjabaran secara rinci Permendagri No. 66 Tahun 2007.

1.2. Peraturan Perundangan Peraturan perundangan yang dijadikan dasar dan acuan penyusunan RPJM Desa antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4309);

2


3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421): 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

1.3. Pengertian 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

3


2. Desa, atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewa jiban dalam rangka penyelenggaraan pemer intahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhu-bungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. 4. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. 5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut (Musrenbang Desa) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepenting-an desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 1 (satu) tahunan. 6. Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan

4


berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia. 7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 9. Perencanaan Pembangunan Desa dimaksud adalah suatu proses penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di desa guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu desa dalam jangka waktu tertentu. Wujud Perencanaan Pembangunan Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa. 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat (RPJM-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program, dan program Satuan Ker ja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan

5


rencana kerja. 11. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selan jutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemer intah Daerah dan RPJM-Desa. 12. Peraturan Desa (yang selanjutnya disingkat Perdes) adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 1.4. Tujuan Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa adalah: a. Menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan RPJM Desa — RKP Desa; b. Menyediakan instrumen yang dapat digunakan berbagai pihak untuk menilai kualitas proses penyusunan dan dokumen RPJM-Desa — RKPDesa; c. Menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang berkompeten untuk mengevaluasi dan menemukenali kekuatan dan kelemahan berbagai aspek perencanaan pembangunan desa:

6


d. Mendorong Pemerintah Desa meningkatkan kualitas proses penyusunan dan dokumen RPJM Desa — RKP-Desa, dan e. Mendorong terwujudnya RPJM-Desa — RKP-Desa sebagai dokumen perencanaan yang penting dan berfungsi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan desa.

7


BAB II PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) 2.1. Tujuan Tujuan penyusunan RPJM-Desa adalah: a. Merumuskan rencana pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat; b. Merumuskan arah, tujuan. kebijakan dan strategi pembangunan desa; c. Menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran; dan d. Meningkatkan peran serta masyarakat di desa dalam proses pembangunan. 2.2. Prinsip Penyusunan RPJM-Desa Penyusunan RPJM-Desa dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip: a. Lengkap artinya RPJM-Desa mencakup semua aspek pembangunan masyarakat dan desa; b. Cermat artinya data-data dasar diperoleh dan dihimpun secara teliti, objektif dan dapat dipercaya; c. Sistematis artinya RPJM-Desa disusun berdasarkan alur pemikiran logis dan sesuai tata susun yang runut; d. Partisipatif artinya melibatkan semua pihak/pemangku kepentingan secara aktif dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan; e. Keterbukaan artinya memberikan akses seluasluasnya kepada para pemangku kepentingan un-

8


tuk mendapatkan informasi dan mengontrol proses penyusunan RPJM-Desa. 2.3. Kaidah Penyusunan RPJM-Desa 2.3.1. RPJM-Desa sebagai Proses Pemikiran Strategis RPJM-Desa pada hakikatnya adalah dokumen yang menerjemahkan prosses pemikiran strategis menjadi kerangka perencanaan pembangunan desa. Dengan demikian, mutu rencana pembangunan desa ditentukan sejauh mana dokumen tersebut dapat menampilkan rumusan pemikiran strategis. Pemikiran strategis dimaksud berkenaan dengan arah dan tujuan pembangunan desa, target pencapaian selama periode perencanaan serta cara dan langkahlangkah mencapai tujuan. Melalui proses pemikiran strategis tersebut diharapkan terumuskan: a. Tujuan dan sasaran pembangunan desa yang: • Konsisten dengan visi dan misi Kepala Desa terpilih, • Sesuai dengan kaidah penyusunan rencana (Spesik, Terukur, Dapat diterima, Realistis dan Jelas kerangka waktunya) dan • Sesuai dengan kemampuan desa untuk melaksanakannya. b. Arah pembangunan desa yang dapat dipa-

9


c. d.

e. f.

hami secara jelas oleh masyarakat. Kebijakan pendayagunaan sumber daya dan dana secara terarah dan esien. Kebijakan untuk menyelaraskan dan mememadukan rencana serta sumber daya yang tersedia Cara dan langkah yang jelas dan terarah untuk mencapai tujuan dan Alat ukur untuk menilai sejauh mana pen pen-capaian tujuan pembangunan desa.

2.3.2. RPJM -Desa sebagai Proses Berkelanjutan RPJM-Desa sebagai dokumen perencanaan akan berhasil apabila dilaksanakan dan diperlakukan sebagai proses yang berkelanjutan. Dengan demikian, penyusunan maupun pelaksanaan RPJM-Desa ha-rus: a. Berorientasi pada pemberdayaan Masyarakat dan Aparatur Pemerintahan Desa b. Dimasyarakatkan dan dikonsultasikan secara berkelanjutan. c. Dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. d. Dilakukan evaluasi secara berkelanjutan. 2.3.3. RPJM-Desa sebagai Rangkaian Kegiatan yang Sistematis Penyusunan RPJM-Desa pada dasarnya adalah proses kegiatan sesuai tahapan secara sistematis. Tahapan Tahapan dimaksud dimaksu d adalah :

10


a. Persiapan. b. Identikasi para pihak pemangku kepentin kepentin-gan. c. Pengkajian keadaan dan kecenderungan perkembangan desa. d. Pengkajian potensi, masalah dan daya du du-kung. e. Perumusan tujuan. f. Perumusan program dan kegiatan. g. Penetapan waktu dan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan. h. Perumusan alat ukur pencapaian tujuan. 2.4. Tim Penyusun RPJM-Desa 2.4.1. Jumlah anggota dan Unsur Tim Penyusun Jumlah anggota Tim Penyusun sekurangkurangnya 11 (sebelas) orang, yang terdiri dari: a. Kepala Desa. b. Sekretaris Desa. c. Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang PenPengurus LPMD. Bila belum terbentuk LPMD, maka digantikan oleh wakil dari pengurus Ormas dan/atau LSM yang ada di desa yang bersangkutan. d. Sekurang-kurangny Sekurang-kurangnya a 2 (dua) orang KPMD, yang salah satunya adalah perempuan. e. Sekurang-kurangn Sekurang-kurangnya ya 2 (dua) orang Kepala dusun, dan f. Sekurang-kurangn Sekurang-kurangnya ya 3 (tiga) orang wakil masyarakat yang sekurang-kurangnya satu diantaranya adalah perempuan.

11


2.4.2. Pembentukan Tim Penyusun a. Tim Penyusun RPJM Desa dibentuk dalam forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa. b. Pembentukan Tim dimaksud dilakukan melalui kegiatan: 1) Sosialisasi Pemerintah Desa berkewaberkewa jiban menyebarluaskan informasi dan menjelaskan tentang • Rencana penyusunan RPJM-Desa. • Proses dan tahapan kegiatan peny peny-usunan RPJM-Desa • Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa • Jumlah unsur dan tata cara pemilihan anggota Tim Penyusun • Tugas dan tanggung jawab Tim Pe Pe-nyusun RPJM-Desa. 2) Pendaftaran/perekrutan calon anggota Tim Penyusun Kegiatan yang harus didi lakukan oleh Pemerintah Desa adalah • Mengumumkan pendaftaran/pe pendaftaran/perekru rekru-tan ca-lon anggota Tim Penyusun RPJM-Desa. • Memproses pendaftaran calon ang ang-gota Tim Penyusun. • Mengumumkan daftar calon anggota Tim Penyusun. • Menampung aspirasi dan masukan warga terhadap calon-calon anggota Tim Penyu-sun.

12


3) Pemilihan anggota Tim Penyusun Proses pemilihan anggota Tim Penyusun dilakukan dalam Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa. 2.4.3. Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa a. Rapat Pembentukan Tim dimaksud diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. b. Penyelenggaraan Rapat Pembentukan Tim dimaksud mencakup kegiatan: 1) Persiapan Kegiatan yang harus dilakukan oleh Peme-rintah Desa untuk mempersiapkan pelaksanaan rapat Tim Penyusun RPJM-Desa adalah: • Menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa • Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan • Menyampaikan surat undangan rapat kepada para calon anggota Tim Penyusun. 2) Pelaksanaan/Proses rapat • Rapat dipimpin oleh Kepala Desa Pembahasan susunan acara rapat. Susunan acara dimaksud sekurangkurangnya mencakup: (1) Pembukaan (2) Penjelasan materi rapat. Materi rapat dimaksud, mencakup: (a)

13


Penjelasan proses penyusunan RPJM-Desa; (b) Penjelasan tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RPJM-Desa; (c) Penyampaian hasil pendaftaran/perekrut-an calon anggota Tim Penyusun; (d) Penjelasan ketentuan pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa; (e) Dapat ditambahkan materi lain sesuai kebutuhan. (3) Proses pemilihan anggota Tim Penyu-sun RPJM-Desa Proses pemilihan anggota Tim Penyusun RPJM-Desa dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah dimaksud tidak berhasil, maka dilakukan pemungutan suara secara tertutup se-suai aturan yang disepakati forum. (4) Penetapan anggota Tim Penyusun RPJM-Desa. Anggota Tim Penyusun RPJM-Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. 3) Proses dan hasil rapat dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyu-sun RPJM-Desa dan ditanda tangani oleh semua peserta yang hadir.

14


2.4.4. Kedudukan,Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusun a. Kepala Desa karena jabatannya adalah Penanggung Jawab dan Koordinator Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk: • Memastikan tersosialisasinya agenda penyu-sunan RPJM-Desa. • Memastikan tersosialisasinya agenda pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa. • Melaksanakan rekrutmen calon anggota Tim Penyusun RPJM-Desa. • Menyelenggarakan rapat pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa. • Mengundang anggota Tim Penyusun. • Memimpin Rapat Tim Penyusun. • Menerbitkan surat keputusan penetapan anggota Tim Penyusun. • Menugaskan KPMD dan LPMD memfasilitasi pengkajian keadaan desa. • Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusun-an RPJM-Desa. • Memastikan tersusunnya Rancangan RPJM-Desa. b. Sekretaris Desa karena jabatannya adalah Sekretaris Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk: • Mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat. • Membantu Kepala Desa mengelola Rapat Tim Penyusun.

15


•

Memastikan tersedianya Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM-Desa. • Memastikan tersedianya dokumen Rancangan RPJM-Desa. c. Pengurus LPMD, KPMD, Kepala Dusun dan Wakil Masyarakat tersebut di atas adalah sebagai anggota Tim Penyusun, bertugas dan bertanggung jawab untuk: • Menghadiri rapat Tim Penyusun. • Membahas dan merumuskan Rancangan RPJM-Desa. 2.4.5. Asistensi Tim Penyusun dalam melaksanakan kegiatan penyusunan Rancangan RPJMDesa dibimbing dan dibantu oleh aparat pemerintah (kecamatan dan/atau kabupaten) yang berkompeten, Setrawan (kecamatan dan/atau kabupaten), dan pihak lain yang berkompeten. 2.4.6. Masa Tugas Masa tugas Tim Penyusun terhitung sejak diterbitkannya surat penetapan Tim Penyusun RPJM-Desa oleh Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Perdes tentang RPJM-Desa oleh Kepala Desa kepada BPD. 2.5. Tahapan Kegiatan Penyusunan RPJM-Desa 2.5.1. Persiapan Pada tahap ini kegiatan yang harus dilakukan adalah:

16


a. Memastikan kesiapan KPMD dan LPMD. b. Memastikan penugasan KPMD dan LPMD melakukan fasilitasi pengkajian keadaan desa. c. Memastikan penerbitan Surat Keputusan Penetapan Tim Penyusun RPJM-Desa. d. Memastikan tersedianya hasil-hasil MMDD dan Penggalian Gagasan tahun sebelumnya sebagai informasi dan bahan pendukung pelaksanaan pengkajian keadaan desa. e. Menetapkan jadwal dan agenda pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM-Desa. f. Menyiapkan sarana, alat dan kebutuhan lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ke-giatan penyusunan RPJMDesa. 2.5.2. Pengkajian Keadaan Desa 2.5.2.1.Pengertian Pengkajian keadaan desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait, yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi dan dinamika masyarakat desa. 2.5.2.2.Tujuan Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara objektif, lengkap dan cermat: a. Potensi desa.

17


b. Permasalahan yang dihadapi. c. Kebutuhan masyarakat. 2.5.2.3. Fasilitator Kegiatan pengkajian keadaan desa difasilitasi oleh KPMD dan LPMD. 2.5.2.4. Pendekatan dan Metode Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Pe-rencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat dan Desa). 2.5.2.5.AIat Kaji dan Instrumen Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/ Kelembagaan. Instrumen yang digunakan adalah Form-form B (Masukan) dan C (Proses) sesuai lampiran Per mendagri No. 66 Tahun 2007. 2.5.2.6.Proses a. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk mene-mukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas. b. Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan pengelompokan dan pe-

18


nentuan peringkat masalah. c. Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah. d. Memfasilitasi masyarakat dimaksud melakukan Penentuan Peringkat Tindakan. 2.5.2.7.Waktu Pelaksanaan Durasi (lamanya) waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengkajian keadaan desa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan desa yang bersangkutan. 2.5.2.8.Hasil Hasil dari kegiatan ini adalah: a. Data Potensi Desa. b. Data Permasalahan. c. Data Kebutuhan/Peringkat Tindakan sesuai matrik lampiran Permendagri No. 66 Tahun 2007. 2.5.3. Penyusunan Rancangan RPJM-Desa 2.5.3.1.Rancangan RPJM-Desa Rancangan RPJM-Desa dimaksud terdiri dari: (1) Naskah rancangan kebi jakan pembangunan desa dan (2) Rencana kegiatan pembangunan desa. 2.5.3.2.Sistematika/Tata Susun Naskah rancangan kebijakan pemban-

19


gunan desa disusun sesuai sistematika/tata susun sebagaimana Lampiran 1. 2.5.3.3. Perumusan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa a. Rencana kegiatan dimaksud disusun sesuai tabel rencana sebagaimana pada Lampiran 2. b. Rencana kegiatan dimaksud disusun berdasarkan `’urusan” c. Urusan dimaksud dipilah menjadi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan d. Urusan Wajib adalah semua aspek dan kegiat-an yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan ber hubungan secara langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat/indeks pembangunan manusia, mencakup bidang dan kegiatan: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Sarana prasarana. (4) Lingkungan hidup. (5) Sosial budaya, (6) Pemerintahan, dan (6) Koperasi dan usaha masyarakat. e. Urusan pilihan adalah aspek dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan potensi setempat. mencakup: (1) Pertanian, (2) Kehutanan; (3) Pertambangan, (4) Pariwisata, dan (5) Kelaut-an. f. Rencana kegiatan dirumuskan de-

20


ngan menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti. g. Rumusan rencana kegiatan bersifat khusus,terukur. dapat diterima, realistis dan jelas kerangka waktunya. 2.5.3.4.Rapat Penyusunan a. Penyusunan Rancangan RPJMDesa dilakukan dalam forum Rapat Tim Penyusun b. Rapat dimaksud dipimpin oleh Pimpinan Rapat yang terdiri dari seorang Ketua atau sebutan lain, seorang Wakil Ketua atau sebutan lain dan seorang Sekretaris. c. Kepala Desa dan Sekretaris Desa karena jabatannya adalah Ketua dan Sekretaris Rapat Tim Penyusun. d. Wakil Ketua Rapat dipilih dari dan oleh anggota Tim Penyusun secara demokratis. e. Setiap rapat dimaksud membahas agenda yang telah ditetapkan secara jelas. f. Agenda dan tatacara rapat dibahas dan dise-pakati pada Rapat Pertama Tim Penyusun. g. Rapat Tim Penyusun dilakukan beberapa kali sampai tersusun Rancangan RPJM-Desa yang lengkap

21


h. i.

j.

k.

dan layak. Rapat dimaksud dipilah menjadi: (1) Rapat Pleno, dan (2) Rapat Komisi Rapat Pleno • Rapat Pleno dimaksud membahas dan merumuskan Naskah Kebijakan Pembangunan Desa dan membahas hasil Rapat Komisi. • Rapat Pleno diikuti oleh semua anggota Tim Penyusun Rapat Komisi • Rapat Komisi dimaksud membahas dan menyusun rencana kegiatan pembangunan desa • Pembentukan Komisi dimaksud memperhatikan “Urusan” dan disesuaikan dengan jumlah anggota Tim dan kebutuhan. Rapat Komisi dimaksud dipimpin oleh Pimpin-an Rapat Komisi • Pimpinan Rapat dimaksud terdiri dari seorang Ketua atau sebutan lain dan seorang Sekretaris Pimpinan Rapat dimaksud dipilih dari dan oleh anggota Komisi secara demokratis.

2.5.3.5.Waktu Penyusunan Penyusunan Rancangan dimaksud dilakukan se-telah Pengkajian Keadaan Desa sampai dengan sebelum pelak-

22


sanaan Musrenbang Pembahasan Rancangan RPJM-Desa. 2.5.3.6.Hasil Kegiatan penyusunan menghasilkan Dokumen Rancangan (Awal) RPJMDesa 2.5.4. Pembahasan Rancangan RPJM-Desa 2.5.4.1.Forum Pembahasan a. Rancangan (Awal) RPJM-Desa dibahas bersama masyarakat dalam Forum Musrenbang Desa. b. Musrenbang dimaksud adalah Forum Musrenbang Desa yang diselenggarakan khusus, 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Untuk membahas rancangan (Awal) RPJMDesa. 2.5.4.2.Peserta a. Pihak-pihak yang wajib diundang sebagai peserta Musrenbang Desa dimaksud adalah • Tim Penyusun • Wakil kelompok-kelompok masyarakat, Ormas, dan LSM • Wakil kelompok perempuan • Wakil masyarakat miskin • Pengurus Lembaga Kemasyarakat Desa b. Dapat mengundang unsur

23


masyarakat lainnya yang dipandang perlu 2.5.4.3.Fasilitator Proses pembahasan Rancangan RPJM-Desa difasilitasi oleh tim fasilitator yang terdiri dari KPMD dan LPMD. 2.5.4.4.Proses Pembahasan Agenda dan proses pembahasan adalah sebagai berikut: a. Pembukaan dan pengarahan oleh Camat b. Pemaparan proses penyusunan Rancangan RPJM-Desa oleh Kepala Desa c. Pemaparan pokok-pokok materi Rancangan (Awal) RPJM-Desa oleh Tim Penyusun d. Tanggapan, masukan dan saran dari peserta Musrenbang Desa e. Tanggapan balik Kepala Desa [Tim Penyusun f. Pembahasan oleh peserta • Pembahasan dimaksud dilakukan dalam kelompok-kelompok diskusi. • Jumlah kelompok dimaksud disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan • Kelompok diskusi dimaksud dipimpin oleh pimpinan diskusi.

24


Yang terdiri dari seorang Ketua atau sebutan lain dan seorang sekretaris. • Pimpinan diskusi dipilih dari dan oleh anggota kelompok diskusi secara demokratis. g. Penyampaian hasil-hasil pembahasan peserta Musrenbang h. Penjelasan tindak lanjut hasil pembahasan Rancangan RPJM-Desa oleh Kepala Desa i. Penutupan oleh Kepala Desa 2.5.4.5.Hasil Hasil proses pembahasan dimaksud adalah Rancangan (Akhir) RPJM-Desa. 2.5.5. Penetapan Rancangan RPJM-Desa 2.5.5.1.Forum Penetapan a. Rancangan (Akhir) RPJM-Desa ditetapkan dalam Forum Rapat BPD, yang diselenggarakan oleh dan sesuai Peraturan Tata Tertib BPD b. Rapat dimaksud dipimpin oleh Pimpinan BPD. 2.5.5.2.Peserta Rapat Peserta Rapat BPD untuk penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa adalah

25


• • • • • • • • •

Semua Anggota BPD Kepala Desa Sekretaris Desa Semua Kepala Urusan (Kaur) Pemerintah Desa Anggota Tim Penyusun Rancangan RPJM-Desa Wakil masyarakat dengan memper hatikan ke-terwakilan kelompok Perempuan dan masyarakat miskin. Pengurus Ormas dan/atau LSM Unsur masyarakat lainnya

2.5.5.3.Sifat Rapat Rapat BPD untuk penetapan Perdes tentang RPJM-Desa bersifat terbuka untuk umum 2.5.5.4. Penetapan/Pengesahan Rancangan (Akhir) RPJM-Desa ditetapkan dan disahkan dengan Peraturan Desa (Perdes) 2.5.5.5.Tahapan Kegiatan Penetapan dan Pengesahan 2.5.5.5.1. Pengajuan Rancangan Perdes Kepala Desa wajib menga jukan Rancangan Perdes tentang RPJM-Desa kepada BPD, pa-ling lambat

26


1 (satu) minggu setelah pelaksa-naan Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan (Awal) RPJM-Desa 2.5.5.5.2. Penetapan Jadwal Pembahasan dan Penetapan oleh BPD a. S e l a m b a t - l a m b a t n y a 1 (satu) minggu setelah Rancangan Perdes dimaksud diterima. BPD menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Penetapan Rancangan Perdes tentang RPJMDesa b. Rapat Penetapan dimaksud dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Rancangan Perdes tentang RPJM-Desa diterima. 2.5.5.5.3. Proses Rapat Penetapan a. Pembukaan dan Pengantar Rapat oleh pimpinan Rapat b. Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM-Desa oleh Kepala

27


c. d. e.

f.

Desa Tanggapan Anggota BPD Jawaban Kepala Desa Pengambilan Keputusan/Penetapan Perdes tentang RPJMDesa Penandatanganan naskah Perdes oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.

2.5.5.5.4. Hasil Peraturan Desa (Perdes) tentang RPJM-Desa 2.6. Sumber Dana Pembiayaan yang timbul dari kegiatan penyusunan RPJM-Desa dipenuhi dari sumber dana: a. APBD Kabupaten/Kota b. APB Desa c. Swadaya Masyarakat d. Sumber lain yang tidak mengikat

28


BAB III PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-Desa) 3.1. Tujuan Penyusunan RKPD bertujuan untuk: a. Menjabarkan RPJM-Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun b. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi desa c. Menetapkan program dan kegiatan prioritas d. Menetapkan kerangka pendanaan 3.2. Tim Penyusun 3.2.1. Pembentukan dan Penetapan Tim Penyusun a. Pembentukan Tim Penyusun dilakukan dalam forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun RKP-Desa yang diselenggarakan oleh Kepala Desa b. Tim Penyusun RKP-Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa 3.2.2. Jumlah Anggota dan Unsur Tim Penyusun a. Jumlah anggota Tim Penyusun RKP-Desa sekurang-kurangnya 11 (sebelas) orang b. Tim Penyusun RKP-Desa terdiri dari Kepala Desa selaku pengendali kegiatan, Sekretaris Desa selaku penanggung jawab kegiatan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan, tokoh masyarakat dengan memper-

29


hatikan keterwakilan kelompok perempuan dan KPMD. 3.3. Matrik RKP Desa RKPD disusun sesuai dengan matrik sebagaimana dimaksud dalam lampiran Permendagri 66/2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa. 3.4. Penetapan RKP-Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. 3.5. Hasil Dokumen RKP-Desa yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

30


BAB IV PENGENDALIAN 4.1. Pelaporan a. Kepala Desa berkewajiban menyampaikan laporan tentang penyusunan RPJM-Desa dan Perdes Tentang RPJM-Desa kepada Bupati sesuai peraturan perundangan yang berlaku. b. Laporan dimaksud selambat-lambatnya disampaikan 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya Perdes tentang RPJM-Desa. 4.2. Pembinaan dan Pengawasan a. Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa berupa pemberian pedoman, pelatihan, dan supervisi; b. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa berupa pelatihan dan supervisi; c. Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa berupa bimbingan, arahan dan supervisi; d. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud huruf c dapat didelegasikan kepada Camat. 4.3. Pemantauan Pemantauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip, ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan dalam penyelenggaraan penyusunan RPJM-Desa. Secara umum pemantauan atau monitoring dimaksud dibedakan menjadi

31


2 (dua) yaitu : 4.3.1. Pemantauan Internal Kegiatan ini dilakukan oleh aparatur pemerintah yang berkompeten. Dilakukan dengan cara: • Memantau secara Iangsung pelaksanaan kegiat-an • Memeriksa dokumen • Melakukan verikasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan • Menggali informasi yang dibutuhkan dari sumber-sumber yang berkompeten. 4.3.2. Pemantauan Eksternal • Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat dan pihak di luar aparatur pemerintah. Yang berkepentingan terhadap penyusunan RPJM-Desa. • Monitoring oleh masyarakat dilakukan secara partisipatif • Pihak-pihak dimaksud adalah Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi, dan pihak lain yang berkompeten.

32


BAB V PENILAIAN DAN EVALUASI RPJM-DESA DAN RKP-DESA 5.1. Tujuan Menilai dan mengevaluasi secara jelas dan objektif: a. Ketepatan perumusan perencanaan pembangunan desa sebagaimana terangkum dalam dokumen RPJM-Desa dan RKPD b. Ketepatan pelaksanaan rencana pembangunan desa c. Pencapaian tujuan pembangunan desa 5.2. Ruang Lingkup Ruang lingkup penilaian dan evaluasi mencakup: a. Kelayakan dokumen b. Kualitas proses c. Ketepatan Perumusan/Kualitas Proses Pemikiran Strategis d. Ketepatan perumusan e. Kualitas RPJM Desa f. Kualitas RKPD g. Kualitas pelaksanaan Musrenbang Pembahasan h. Keterpaduan 5.3. Instrumen Instrumen/alat ukur yang digunakan sebagaimana pada Lampiran 3 5.4. Tata Cara Penilaian a. Setiap “Aspek” memiliki bobot yang telah ditetapkan

33


b. Setiap “Indikator” memiliki sub bobot yang telah ditetapkan c. Rentang nilai Skor untuk setiap indikator adalah 1 s/d 100. d. Nilai Skor Tertimbang dari setiap indikator dari satu aspek/Sub aspek tertentu, dihitung berdasarkan Sub-bobot (Indikator) kali Skor kali Bobot (Aspek) e. Total Nilai perolehan dengan menjumlahkan nilai skor tertimbang dari semua indikator. f. Kesimpulan/Hasil penilaian akhir berdasarkan skala nilai berikut: ▪ 55: Tidak layak • 56-59: Kurang • 60-65: Cukup • 66-74: Layak • 75-90: Memuaskan 5.5. Pengguna Instrumen penilaian dan evaluasi dimaksud dapat digunakan oleh: a. Pemerintah Desa b. Pemerintah Kecamatan c. Pemerintah Kabupaten, dan d. Pihak lain yang berkepentingan

34


Lampiran 1 SISTEMATIKA RANCANGAN RPJM-Desa BAB I : PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Pengertian BAB II : PROFIL DESA 2.1. Kondisi Desa 2.1.1. Sejarah Desa 2.1.2. Demogra 2.1.3. Keadaan Sosial 2.1.4. Keadaan Ekonomi 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa 2.2.1. Pembagian wilayah desa 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa BAB III : POTENSI DAN MASALAH 3.1. Potensi 3.2. Masalah BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA 4.1. Visi dan Misi 4.1.1. Visi 4.1.2. Misi 4.2. Kebijakan Pembangunan 4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa 4.2.2. Potensi dan Masalah

35


4.2.3. Program Pembangunan Desa 4.2.4. Strategi Pencapaian BAB. V : PENUTUP Lampiran: 1. Peta Sosial Desa 2. Tabel data potensi, masalah, dan tindakan pemecah-an masalah 3. Tabel Rencana Pembangunan Desa

36


Lampiran 2 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA Periode Tahun 20.. - 20.. Provinsi : ......................... Kabupaten : ....................

No

Urusan

Kegiatan

Tujuan

Kecamatan : .................... Desa : ..............................

Lokasi

Perkiraan Biaya

Tahun Pelaksanaan

Catatan: 1. Kolom “Kegiatan” diisi dengan semua kegiatan yang dihasilkan dari proses pengkajian keadaan desa ber dasarkan “urusan” 2. Urusan dimaksud adalah Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. 3. Urusan Wajib adalah aspek/agenda pembangunan dan permasalahan yang harus ditangani setiap tahun anggaran oleh Pemerintah Desa. Mencakup: Pendidikan, Kesehatan, Sarana Prasarana, Lingkungan Hidup, So-

37


4.

5.

6.

7.

38

sial Budaya, dan Koperasi & Usaha Masyarakat. Urusan Pilihan adalah aspek/agenda pembangunan dan permasalahan yang perlu ditangani sesuai kondisi dan potensi setempat. Mencakup: Pertanian, Kehutanan, Pertambangan, Pariwisata, dan Kelautan. Kegiatan sarana prasaran yang terkait langsung dengan pelayanan kesehatan, yaitu: pembangunan Polindes, Posyandu, Pos Obat Desa, Saluran Pembuangan Limbah, MCK.dll, termasuk dalam urusan wajib kesehatan. Kegiatan sarana prasarana yang terkait langsung dengan pelayanan pendidikan, yaitu: pembangunan/rehab gedung sekolah, perpustakaan, dll, termasuk dalam urusan wajib pendidikan. Pembangunan/rehab pasar desa termasuk dalam urusan wajib sarana prasarana.


g n r a o b k m S i t r e T

A S E D M J P R I S A U L A 3 V n E a r N i A p D m a N L A I A L I N E P N E M U R T S N I

r o k S

t o b o B % b u S

r o t a k i d n I

0 3

0 0 3 1

0 3

0 6

0 4

0 1

- ) a M g s J d a n i l P n s e i n a g i h d P j i K a e u e t r s u l R d R n t D a n e n t a s s i n e e n n u P r t e t b s e a e e d M o e o d b J m s a a p k s m p m e P T n u a u g d K s a a R h u e r t n D t k k k n s a e s K D a a e o g o a n l e d d D p d n d y P e S P a o u y g M a h i a i a l a A i a D i a K n n n e i i e a ( T d l M d d d d d R a u P e a a e e a e a n e M e c s / J s g n u s s s s s a s s s s r s r r r r r t s u a i e a e e e e e e u e P e n a T m d T T D T D k T R T t R d m

n k n a a e p a p a n n s k e a A g m c b n u n e k e u l r S e o e K D P

t o b % o B

5

n a n a n a h e n a a s m c b u n a k e r e o e K D P 5

n a n u s u y n e P 0 1

k n e a n p k a s a A y m u a k l e o K D

s a s t i l e a s u o r K P

O N 1

2

39

Perencanaan Pembangunan Desa g n r a o b k m S i t r e T r o k S

t o b o B % b u S

r o t a k i d n I

t o b % o B

O N

40

0 2

0 5

0 4

0 2

0 4

i a 6 r a a 6 e s m - n m . s a s t a u a e a o e m i - l , a h e m t s y i n l s N a o D D e n d k u a m s - t a i e a i a n b r l r i h r a s p n t s i M o / a / h i k M e s g j a a e s g h J i p t n e J F b i i a a s D a i a P a t a m P a l i d - r t s m v a m a n R u t R s e g i i a e e u a a M s r g s n l e i e u 7 J c b a n i r p n s n e a a d k s m e u l 0 R a e a i s s P s s d a n d s r a 0 / n g s b i g g a e e s a n h a 2 R n e n n n n s P n a i u d u a a n d h k a a a u a a n u a b n r e i k c s y c u n u s c h e s i p a u n a s s n u a n s a h r u k a n r m r s l a u s i s k e u i r a a i b n i a i a a i e e e D u R d i t R s p T N d b m R d M T l p p

k e p s A b u S

k e p s A

0 2

n a s a h a b m e P 5


g n r a o b k m S i t r e T r o k S

t o b o B % b u S

r o t a k i d n I

t o b % 5 o B

O N

0 1

0 3

0 2

5 1

5 1

0 2

i i t s g - u t i a s a a i a n k p p u D r t s s v e f a b a e a s l t i n a t i a n a l c P a / d o r R a t o n e s d R n d n n B e k s a j s a r e a e t a n a / i u k n s s d m a n s m s a h h r s e i s a s e p a a a u d e e u r u l a k l u D a p ) b a t m r o P D a n m h - f s e n r u i a D u s R n r j u u M n M p l u r a r a P i r a e i a J m J d e n p m a s s a g d B a a u a u n a p P l P p ( P k i r i m i r a d e n a R d i e t t R d e a e h m e a t t t k d a i e g d d u a a y u s s i a u p j n n n D f r n j n r r a n s s p e a a P r a a e e e e n i e e e u r e V t P t T a P t k B D k R T p s T l c

k e n p a s p A t a b e u n S e P

k e p s A

0 4

n s a s i r i s a k g t e i t i l e s a o m a r u r e t K P P S 0 2

n n a a s t a u p m e u t r e e K P 3

41


t o b o B % b u S

r o t a k i d n I

t o b % o B

O N

42

5 1

5 1

0 1

0 3

0 3

0 3

g - - g a n a k ” n n n a a s u u n n a r n o n n r a r a a d w l i e t t a a k a n a t a t e n n n n u c n j m n c ” i a n s n a e a e g e u a a a a s e d t d t s u m g t n s r g a m s s s e a a n h a e u R s s i n r u e r l i l a i a d a a b a a g k l c g r “ s s u i r o n e n D e i e e e b l l m k n j j s b a r a k a a e u r p a a m s n a a e M a g g u n n s n n h e n t p t “ g n g e J T s a a e a a l a p a i n m i t n a n m P n t u k s d e a a y i a y a s s s e u e a i r n a R s u p s p s a u n a d m k d d s d i n a t o a s a n r a m n r p i j n k a a a r i a s u u e e u s d s e d s m m u e g t m c b s l r t o u n t r k r r a i n o u u a r a s r e e e u a e i a b e o e e r i R r P s p M c i K d j j T m p T m p P d d

k e p s A b u S

k e p s A

0 2

i s I 0 2 M J P R s a t i l a a s u e K D 4



t o b o B % b u S

r o t a k i d n I

0 2

0 1

0 3

0 3

0 2

0 2

i - t l i i - g h i s a k l a i n e t n n a k e a l a r s a k a m a a k o g g a b a i n t r o w g n a r r a e h f n e l s n a n b a a n f a p o a k u a a a n e a d k l m b a n y k u u e n b r m d p m s a d l a s i a b o s n r i e i e a o i n e u u p d r a l k d a r r n a y u a a d K e t i u w a a r e n s m l t y s o r f h n , s M k a g n s n d d e g n a r a a a a u a n u a a n i p s a p n a r c d n d j b p a o a a a a i m u a l r e M a c a a b b s p l a a a a c ) a d a i p n n p e i k i a i i t n a o k r a n e g a e e s d a d d d r n i n a o m r i a e d r e g e n e t e p t c r k j a s b p e k a s s s r i n s n s s r i a e n s r r r r r n s c a u s u m e e g a a e e e e e a a a e m T t a d h M u T y T a T ( o P M R M k l b l M s

k e p n s a A p a b i u s r S e P

t o b % 5 o B

k e p s A

0 1

n a a n a s k a l e P 0 1

n g n a n a a a s a b h s n n a a a s t e b i l k r a s m a l u e u e K p M P

O N 5

43


t o b o B % b u S

r o t a k i d n I

t o b % o B

O N

44

0 3

0 5

0 5

0 2

n n i a s n h e k u u e u / a r a t r u a r h n a s g k a - a s M - a s t a b i u a u n a w n d e n u r u a d r s t a k m e e w a e s D a n e M d n t a u c u e M k d e r g i e a i n n y p e b s a n n t s n u d t d a u t g r a e n r u a e s s a g n d a a n a a m t k a s k e n a s n o t a n m c n r m y a u n e d e n a ( k a A t u u a t n a p t a n i a t d l a s t a k i h a c s a l a e b a r u s t r u e s d r i n t t p a y e u a m e a e b s p r b e a n k t i e K a c a k r l ) e l s e t e n D r a n h a a a m i s e k a a A a k j e e K d i s u w m g l k e t a k d t i a n i / r p / r b u t a d k M l / M a a g d o m e l i g h i g t y e k i a a a D l b s n r j s m a n s n n m n s s n s n e a a e r e l i a e e a e a e a a l e a u A n e e p P d d p P s D d p H b o H b B T ( d g M M e r

k e p s A b u S

k e p s A

0 3

l i s a H

n n a a u a d n a a c p r n e e t r e e K P

5

5

n a u d a p r e t e K 6



t o b o B % b u S

r o t a k i d n I

0 2

0 3

0 3

0 4

0 3

l h n i i , a l s n r g l B a a i a t a n r P ) a n a a J g n a h a a e d s u a n a n i t u A a o b M / i s n a r a r l a s s i m b a u m n m i L a a a n D e t g a a a n g y g a s t s B a u u a D c c n n n d s ( d a n e N e k a a h e b e a e e a r A i m s i n K r s e p ) i d K p e , m n g g g e u a s a a r a r r r g g r b a n D y a r D n e g a g g e g a e g n M n a P e r n t i n n l a n n n a i a k K i a a e n d o n i e b i u l r k u S s m b k a s o s d n s t r a s a a j e i P d D i a m u i s n i y w P u r e , e e d r l d j r d d d a a n H s r A r b j a a a a a P j a s ( c u n j a s j a a i s a j g r t k K r n t r r r r e d m n u u n e n o e e a e a e e i e a a u T a L R T R M t K s R T r M T g d D A s

k e p s A b u S

t o b % o B

n a u d n a a r p r a e g t g e n K A 5

k e p s A

O N

45


i a l i N l a t o T

t o b o B % 0 3 b u S i / a p u a s r e e s i s r n d a g o t t a n a i D k i g a y d e B n k a P I t s A a e r p D a a y d a r P b K e i T R d k e p s A b u S

t o b % o B

k e p s A

O N

46


g n r a o b k m S i t r e T

a s e D P K R I S A U L A V E N A D N A I A L I N E P N E M U R T S N I

r o k S

t o b o B % b u S

r o t a k i d n I

0 1

0 4

0 5

P - p s n K l e a a e t s t R j e e l s n t e a e u i b r d s d a a a a u g t c s K s i n e e a d m s p K D y o i a S l a l s k P s e o i g a K i k e b - d n i D a R e d - t m l e a i o s P a n l s r g K u a o e n a e n a R s k K D d T t

k e n p a n a s k e s e A a m D b y u a k P u l S e o K K D R

t o b % o B

0 2

0 1

0 1

0 2

h a - t a e s m l g o e o u n g r n n D u n - f o u s a r g u s P u n u s u k a y K m u n e a y s n R l n i / n e s 3 u e a d s n 2 u P h d P e a u a l a s m s y n n o y u i m T i i e n u a n y s k T n r e t i g D e - P u u t n d a y p k P p a a n a a r p m a h K i e l i i u m r R d k i R T P d a t

n e n a n a h e s P a e a s D s m - e n b u P s u s a k o e o K r u y K D R P n 0 4

k n e a n p k e s a A y m u a k l e o K D

s a s t i l e a s u o r K P

O N 1

2

47


t o b o B % b u S

0 3

0 2

0 1

0 1

0 2

r o t a k i d n I

l t n e a a e b n a t p k r e i k n s a t a u - i a t r b i d o i a s e s s i a t s i i a r r r s k n m n e a i a a s a u e p e e t n s o u e t u s n t g d d k s d o e k e a a i k D e n u k e a s ” a D r u n i s i k y a j m c t a M m n M a b g u n r n n c e i J a J n e e n j t d m e a - i p P a u i d c a g a a p e n s i r P s d R s s s m d a a a a s R i W l s a t n n b v i s a m n i e n a n r k l i h a a n j u t n e n a i a k o t a a t t i l j t a a a i n m b u r a a s a k a i u u u a g i i g g k p u m a g m r r t n g g m m n n e a a k s e l e e e e i i e e a e e a i R l t P d K s U “ P g d K k P m y d

k e p s A b u S

n a s a h s a e b s m o r e P P

t o b % o B

k e p s A

O N

48

0 3

n s a s i r i s a k g t e i t i l e s a o m a r u r e t K P P S 0 4 P / n K n a R a s s t a u t a p m i l a e u t r a s e e u e K P K D 3



t o b o B % b u S

0 2

0 2

i a l i N l a t o T

) n r a e g r B M i r t n e P L a a b r a i a b B d g m n m A / ( a c a e u s a u D m e n k i u s D a s a k r d r A r a D n d t u d a e g a o p n i D r k n r b a A y a / e g a P m r u a n t a a n d n t u s s a a e s a k y a a n e e d e i i d d w a d n s a c b D D a a i s n s B g B j r r r e e l a P n P e a a e A a y A T g d D M j -

r o t a k i d n I

k n e a u n p d s a r A a p a b r g e u t g S e n K A

t o b % o B

k e p s A

O N

49


50


51


52

Perencanaan Pembangunan Desa

Recommend Documents