PELAPORAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
1. Pen Penger gertia tian n Par Partai tai Pol Politi itik k
Pengertian Penge rtian partai polit politik ik disebu disebutkan tkan secara khusu khususs dalam UU RI No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok arga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita!cita untuk memper"uangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara serta memelihara keutuhan Negara #esatuan Republik Indonesia $N#RI% berdasarkan Pancasila dan UU& '()*+ Pertanggung"aaban keuangan yang transparan oleh partai politik merupakan bentuk kepatuhan terhadap undang!undang partai politik dan undang! undang
pemilu+
Partai
politik
harus
mampu
dan
melaksanakan
pertanggung"aaban terhadar seluruh sumber daya keuangan yang digunakan kepadaa para kons kepad konstituen tituennya+ nya+ entu entuk k pertang pertanggung gung"aaba "aaban n penge pengelola lola keuan keuangan gan partai politik serta pemilu adalah penyampaian -aporan &ana #ampanye #a mpanye $semua $se mua peserta pemilu%,serta -aporan #euangan $khusus untuk partai politik%, yang harus diaudit oleh #antor .kuntan Publik, ke #PU serta terbuka untuk diakses publik+ .kuntabil .ku ntabilitas itas yang tingg tinggii dapat mencip menciptakan takan good politi political cal party go/ernance sehingga dapat meminimalisasi kecurangan penyalahgunaan dana dan mengan men gantis tisipas ipasii mun muncul culny nyaa kon konfli flik+ k+ Pen Penera erapan pan ke kea"i a"iban ban tata adm admini inistra strasi si keuangan dan system pelaporan dana kampanye secara transparan, akuntabel, dan independen akan sangat menun"ang peru"udan pelaksanaan pemilu yang bersih dalam rangka membengun demokrasi yang berkredibilitas dan dapat menciptakan kepercayaan publik kepada pemerintah dan pertanggung"aaban peserta pemilu kepada
publik+
Realitas yang ada masih menun"ukkan lemahnya kesadaran dan kepatuhan partai politik untuk membuat laporan pertanggung"aaban atas penggunaan dananya+ aktanya pada nopember 20'0, masih ada '' parpol kontestan pemilu 200( yang belum menyerahkan laporan pertanggung"aaban dana kampanyenya kepada #PU+ 1al ini tentunya dapat menghambat pembangunan demokrasi yang
berkredibilitas+ &i sisi lain, standar akuntansi yang ada, yaitu P.# )*, merupakan standar akuntansi keuangan yang dibuat I.I untuk organisasi nirlaba yang "uga digunakan untuk partai politik+ P.# )* ini tidak cukup mengakomodir karakteristik partai politik yang berbeda dengan organisasi nirlaba+ 3leh karena itu, perlu standar akuntansi keuangan khusus yang mengatur pelaporan keuangan partai politik+ &engan demikian laporan keuangan partai politik dapat lebih mudah dipahami, memiliki rele/ansi, dapat diandalkan, dan memiliki daya banding yang tinggi+ -aporan yang baik dapat digunakan semaksimal mungkin oleh para pengurus partai, anggota partai, pemerintah, donator, kreditur, dan publik dalam membantu menilai, memonitor, dan menge/aluasi kiner"a partai, serta merencanakan gerak langkah partai selan"utnya+ ecara khusus, tu"uan utama pembuatan laporan adalah menginformasikan posisi keuangan, kiner"a, serta perubahan posisi keuangan partai politik+ 2.
Fungsi Partai Politik
&alam Negara demokrasi,Partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi4 '+ Partai Politik ebagai #omunikasi Politik45enyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat serta mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat masyakat men"adi berkurang+ 2+ Partai Politik sebagai arana osialisasi politik4diartikan sebagai proses sikap dan orientasi seorang terhadap fenomena politik dalam mengikuti kecenderungan masyarakatnya+ 6+ Partai Politik ebagai arana Rekrutmen Politik4 Untuk mencari dan menga"ak orang yang terbakar untuk turut aktif dalam kegiatan politik,Rekruitmen anggota partai merupakan uapaya regenerasi kepemimpinan+ )+ Partai Politik ebagai arana Pengatur #onflik4 Persaingan dan perbedaan dalam masyarakat merupakan hal yang a"ar+7ika sampai ter"adi konflik partai politik berusaha untuk mengatasinya+ 3. Penyusunan Pelaoran Keuangan !ala" Partai Politik
#euangan Partai Politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan dari anggaran negara+ umbangan yang sah menurut hukum dapat berupa uang, barang, fasilitas, peralatan, danatau "asa+ antuan dari
anggaran negara $yang diatur dalam peraturan pemerintah% diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapat kursi di lembaga perakilan rakyat+ umbangan dari anggota dan bukan anggota yang sah menurut hukum paling banyak senilai Rp200+000+000 $dua ratus "uta rupiah% dalam aktu ' $satu% tahun+ &an sumbangan dari perusahaan danatau badan usaha yang sah menurut hukum paling banyak senilai Rp800+000+000 $delapan ratus "uta rupiah% dalam aktu ' $satu% tahun+ -aporan keuangan yang dibuat oleh Partai Politik adalah laporan keuangan tahunan dan laporan dana kampanye+ Penyusunan -aporan #euangan Tahunan Partai Politik mengacu pada P.# $Pernyataan tandar .kuntansi #euangan% No+ )* tentang akuntansi untuk organisasi nirlaba, yang dikeluarkan oleh Ikatan .kuntan Indonesia dan terdiri atas laporan berikut ini4 9 -aporan Posisi #euangan+ 9 -aporan .kti/itas+ 9 -aporan Perubahan dalam .kti/a Neto:kuitas+ 9 -aporan .rus #as+ 9 ;atatan atas -aporan #euangan+ elain mengacu pada P.# No+ )*, penyusunan laporan keuangan Partai Politik "uga terikat pada ketentuan!ketentuan yang terdapat dalam perundang!undangan RI mengenai Partai Politik dan Pemilu, seperti UU No+ 6' tahun 2002 tentang Partai Politik dan UU No+ '2 tahun 2006 tentang Pemilu+ #etentuan teknis tentang pedoman penyusunan laporan keuangan untuk Partai Politik terdapat dalam # #PU No+ <=< tahun 2006 tentang Tata .dministrasi #euangan dan istem .kuntansi #euangan Partai Politik, serta Pelaporan &ana #ampanye Peserta Pemilihan Umum+ #. Ke"ana $an Kaan !ana Ka"anye Organisasi Partai Politik itu $ilaorkan
&alam pasal =( UU No+ '2 tahun 2006 tentang Pemilu disebutkan baha seluruh laporan dana kampanye peserta Pemilu, baik penerimaan maupun pengeluaran, a"ib diserahkan ke akuntan publik terdaftar selambat!lambatnya <0
hari sesudah hari pemungutan suara+ ementara itu, akuntan publik a"ib menyelesaikan audit selambat!lambatnya 60 hari kemudian dan hasilnya dilaporkan #etentuan
ke
#PU
tersebut
selambatnya
dimaksudkan
agar
tu"uh teru"ud
hari
sesudah
akuntabilitas
diaudit+ mengenai
Pengelolaan &ana #ampanye Pemilu sehingga dapat menepis tuduhan akan adanya praktik!praktik politik uang $money politics%+ Tapi pada kenyataannya, berdasarkan data dan catatan di #PU hingga batas aktu yang ditetapkan '2 7uli 200), baru tu"uh Partai Politik yang menyerahkan hasil audit dana kampanye Pemilu legistalif+ Ini artinya masih ada tu"uh belas Partai Politik yang belum menyerahkan audit dana kampanyenya ke #PU+ .kibatnya, #omisi Pemilihan Umum memperpan"ang batas aktu penyerahan hasil audit dana kampanye Partai Politik hingga tanggal 2= 7uli 200)+ Untuk itu #PU mengirimkan surat peringatan lagi
kepada
Partai
Politik
yang
belum
menyerahkan
laporan+
Partai Politik enggan untuk menyerahkan laporan dana kampanye terutama Partai Politik yang tidak memperoleh kursi legislatif+ &i samping itu, keengganan Partai Politik melaporkan audit dana kampanye adalah karena tidak adanya sanksi bagi legislatif+ 5eskipun tidak ada sanksi hukum, sebenarnya Partai Politik yang tidak menyerahkan bisa dikenai sanksi moral yang akan menurunkan kredibilitas Partai Politik kepada publik+ #PU "uga akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah, Partai Politik mana sa"a yang tidak memenuhi ketentuan UU Pemilu dan UU Partai Politik+ %. Au$it Atas Laoran Keuangan Partai
Peraturan mengenai partai politik telah diatur dengan Undang!Undang Nomor 2 tahun 20'', sebagai pengganti dari Undang!Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik+ #euangan partai politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan, maupun bantuan keuangan dari .PN.P&+ &alam pasal 6). ayat '
menyebutkan
baha
partai
politik
a"ib
menyampaikan
laporan
pertanggung"aaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan .nggaran Pendapatan dan elan"a Negara $.PN% dan .nggaran Pendapatan dan elan"a &aerah $.P&% kepada adan Pemeriksa #euangan $P#% secara berkala ' $satu% tahun sekali untuk diaudit paling lambat ' $satu%
bulan setelah tahun anggaran berakhir+ Tu"uan audit oleh P# tersebut adalah untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang!undangan terkait dengan bantuan pemerintah dan efekti/itas dan operasi penggunaan dana bantuan pemerintah+ .udit dilaksanakan berdasarkan tandar Pemeriksaan #euangan Negara $P#N%+ &alam pasal 68 UU No 2 th 20'' di"elaskan baha hasil pemeriksaan laporan pertanggung"aaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik terbuka untuk diketahui masyarakat+ 1al ini mengindikasikan baha seharusnya masyarakat dapat mengetahui dan mengakses atas pelaporan keuangan partai+ Namun kenyataannya masih sangat sulit untuk menerapkan transaparansi atas keuangan partai politik+ Pasal 6( dari undang!undang ini menyatakan baha4 '+ Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel 2+ Pengelolaan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat $'% diaudit oleh akuntan publik setiap ' $satu% tahun dan diumumkan secara periodic 6+ Partai Politik a"ib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi4 9 laporan realisasi anggaran Partai Politik 9 laporan neraca> dan 9 laporan arus kas+ &alam Undang!Undang No+ 6' Tahun 2002 tentang partai politik, pasal ( sebagai dasar hukum penyelenggaraan akuntansi bagi partai politik yang men"elaskan baha4 9 Partai politik dia"ibkan untuk membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan "umlah sumbangan yang diterima, serta terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah+ 9 Partai politik dia"ibkan untuk menyampaikan laporan keuangan dan laporan dana kampanye pemilihan umum kepada #omisi Pemilihan Umum+ 9 Partai politik dia"ibkan membuat laporan keuangan secara berkala ' $satu% tahun sekali dan memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum serta menyerahkan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik kepada #omisi pemilihan Umum paling lambat < $enam% bulan setelah hari pemungutan suara+
&. Au$it atas Laoran Keuangan Ta'unan
.udit atas laporan keuangan tahunan partai politik dilakukan oleh auditor independen yaitu #antor .kuntan Publik $#.P%+ &alam hal ini partai politik melakukan seleksi dan penetapan #.P sesuai dengan prosedur internal Partai+ &alam menentukan #.P, partai politik harus memperhatikan /aliditas #.P mengingat banyak ter"adi praktik pemalsuan terhadap #.P+ #arena itu sebelum menun"uk #.P, partai dapat melakukan konsultasi kepada asosiasi profesi akuntan publik yaitu Institut .kuntan Publik Indonesia $I.PI% mengenai tata cara dan /aliditas #.P+ &alam setiap audit, #.P harus melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan l.PI+ &alam setiap audit #.P dengan partai politik harus dilengkapi dengan perikatankontrak yang mengatur tentang audit tersebut+ #.P akan menyediakan proposal perikatan sekaligus dapat digunakan sebagai
perikatankontrak+
&alam melaksanakan audit #.P akan men"alankan serangkaian prosedur yang diperlukan seperti melakukan aancara, inspeksi dokumen dan catatan, pengu"ian fisik, dan konfirmasi kepada pihak ketiga serta surat representasi dari partai politik+ Peker"aan #.P dituangkan dalam kertas pemeriksaan dimana kertas ker"a tersebut akan disimpan #.P+ Produk dari audit oleh #.P adalah laporan auditor independen yang memuat pendapat auditor atas laporan keuangan yang disa"ikan oleh partai politik+ Partai politik dapat meminta #.P untuk melakukan "enis audit lain yang rele/an yang diperlukan oleh partai politik terkait dengan pelaporan keuangan+
