Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru

PEDOM AN AN PEL AK AK S AN AN A AN AN PEN Y ALUR AN TUNJ ANG AN PR OFESI GUR U

DIR EK TOR A T JENDER A L PENINGK A T A N MUTU PENDIDIK D K D A N TEN A G A K A K EPENDIDIK A N DEP A R A N N A SION A L RT EMEN PENDIDIK 2008

K AT AT A PENG AN ANT AR AR

UU No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru yang profesional harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pada tahun 2007 telah dilaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan terhadap 200.450.000 orang, dari jumlah tersebut sebagian diantaranya telah lulus dan dengan sendirinya dinyatakan sebagai guru profesional. Peningkatan profesionalitas guru tersebut harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan. Salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan guru adalah berupa tunjangan profesi guru yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok bagi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik. Buku pedoman ini disusun sebagai acuan bagi bagi semua pihak yang yang terkait dengan pelaksanaan penyaluran tunjangan profesi guru. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku pedoman ini, semoga buku pedoman ini dapat bermanfaat bagi para pengelola baik di tingkat pusat maupun daerah.

Jakarta, Januari 2008 Direktur Jenderal,

Dr. Baedhowi NIP. 130803888

Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Tunjangan Profesi Pendidik

i

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun Sertifikasi Guru dalam Jabatan; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun Penyaluran Tunjangan profesi Bagi Guru; 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan;

2007 tentang BAB II TUNJ AN ANG AN AN PR OFESI G UR U

2007 tentang 2007 tentang 2007 tentang

C. TUJUAN

Buku Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Tunjangan Profesi Bagi Guru ini disusun untuk menjadi acuan bagi pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan penyaluran tunjangan profesi guru bagi guru yang memenuhi persyaratan.

A. PENGERTIAN

Tunjangan profesi guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat sertifikat pendidik dan dan memenuhi persyaratan lainnya. lainnya. Guru yang dimaksud adalah guru PNS dan guru tetap bukan PNS baik yang mengajar di sekolah negeri maupun sekolah swasta. B. BESARAN

Tunjangan profesi guru diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok guru PNS yang diangkat pada satuan pendidikan yang ditugaskan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Bagi guru bukan PNS, tunjangan profesi guru diberikan setara dengan gaji gaji pokok PNS sesuai sesuai dengan penetapan “ in-passing” jabatan fungsional guru yang bersangkutan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 tahun 2007. C. SIFAT

Tunjangan profesi guru bersifat tetap selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru dengan memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Guru. D. SUMBER DANA

Dana untuk pembayaran tunjangan profesi guru bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pada dana dekonsentrasi dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pendidikan Provinsi.


2


3

a. Mencocokkan nama guru yang diusulkan untuk mendapatkan tunjangan profesi guru dengan nama guru yang lulus sertifikasi dari LPTK yang bersangkutan, b. Memeriksa kelengkapan kabupaten/kota, c.

berkas

persyaratan

tiap

guru

per

Membuat daftar penerima tunjangan profesi guru yang mencantumkan nama, NIP, nomor sertifikat, nomor registrasi guru, besaran gaji pokok, dan nilai tunjangan profesi guru,

d. Membuat daftar nama guru yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi guru dan mengirimkan ke dinas kabupaten/kota dengan tembusan ke dinas pendidikan provinsi dengan menggunakan format 2 terlampir, e. Menerbitkan Surat Keputusan Guru Penerima Tunjangan Profesi Guru per kabupaten/kota dan mengirimkan kepada yang bersangkutan dengan tembusan ke dinas pendidikan kabupaten/kota dan dinas pendidikan provinsi. Tata cara pengajuan tunjangan profesi guru dapat dilihat pada diagram 2 dibawah ini.

Dinas Pend. Kab/Kota

Prosedur dan mekanisme pembayaran tunjangan profesi guru bagi guru adalah sebagai berikut. 1. Pembayaran tunjangan profesi guru dilakukan sebanyak 4 (empat) kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Maret (untuk pembayaran bulan Januari, Februari, dan Maret), bulan Juni (untuk pembayaran bulan April, Mei, dan Juni), September (untuk pembayaran bulan Juli, Agustus, dan September), serta Desember (untuk pembayaran bulan Oktober, November, dan Desember). 2. Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen PMPTK tentang Guru Penerima Tunjangan Profesi Guru, Dinas Pendidikan Provinsi membuat usulan pencairan dana tunjangan profesi guru kepada KPPN setempat untuk disalurkan ke rekening guru yang bersangkutan. Dalam proses pengiriman dana ke rekening guru, penunjukan bank atau lembaga keuangan lain untuk menyalurkan dana tunjangan profesi guru sepenuhnya menjadi kewenangan KPPN. 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan pengawasan dan mencatat permasalahan yang terjadi dalam proses penyaluran tunjangan profesi guru. 4. Koordinasi dan konsultasi penyelesaian masalah yang terjadi dilakukan bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan atau Ditjen PMPTK sesuai dengan keperluan.

Ditjen PMPTK (Dit. Profesi Pendidik)

Dinas Pend. Provinsi

C. MEKANISME PEMBAYARAN

Alur pembayaran tunjangan profesi guru dapat digambarkan pada diagram 3 dibawah ini.

Guru PLB

Guru TK, SD, SMP, SMA,SMK

Diagram 2. Mekanisme Pengajuan Usulan Tunjangan Profesi Guru


10


11

Evaluasi program dilakukan dengan menganalisis hasil monitoring. Hasil analisis digunakan sebagai rekomendasi pelaksanaan penyaluran tunjangan profesi guru pada tahun berikutnya. C. PENGAWASAN PROGRAM

Untuk mewujudkan penyaluran tunjangan profesi guru guru yang transparan dan akuntabel, diperlukan pengawasan oleh aparat fungsional internal dan eksternal. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyaluran tunjangan profesi guru ini s epenuhnya diserahkan kepada lembaga lembaga fungsional yang berwenang.

B AB AB V V PENUTUP

Pedoman pelaksanaan penyaluran tunjangan profesi guru guru disusun sebagai acuan bagi pengelola tunjangan profesi guru baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota sehingga pelaksanaan program tunjangan profesi guru guru dapat berjalan lancar. Dalam pelaksanaan di lapangan, pengelola tingkat pusat dan daerah senantiasa melakukan komunikasi yang terbuka dan terus menerus sehingga pelaksanaan program tunjangan profesi guru guru mampu memberikan dampak pada proses pembelajaran yang lebih baik dan bermutu, mendorong perbaikan kinerja guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dengan demikian program tunjangan profesi guru guru diharapkan mampu memperkecil disparitas mutu pendidikan antara satu daerah dengan daerah lainnya, antara sekolah satu dengan sekolah lainnya. Hal tersebut sejalan dengan keinginan pemerintah dalam upaya meningkatkan profesonalitas guru sehingga seluruh program tersebut dapat menghasilkan mutu lulusan yang berdaya saing nasional, regional, bahkan untuk jangka menengah dan panjang mampu meraih mutu dengan daya saing internasional. Semoga pemberian tunjangan profesi guru guru dapat berjalan sesuai yang diharapkan, dan kepada semua pihak terkait dengan program ini dapat menyadari sepenuhnya bahwa program tersebut dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.


16


17

LAMPIRAN.


18


19


20


21

3. Format 3.Daftar 3.Daftar Nama Nama Usulan Penerima Tunjangan Profesi Guru Guru Yang Tidak Memenuhi Syarat ◊

Subjudul JENJANG PENDIDIKAN. - diisi dengan salah satu dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau SLB

◊

Subjudul KELOMPOK GURU. - diisi dengan salah satu dari PNS, bukan PNS atau Khusus

◊

Subjudul PROVINSI. - cukup jelas

◊

Subjudul KABUPATEN/KOTA. - cukup jelas

◊

Kolom NUPTK s.d Nama Sekolah - sama dengan penjelasan pada format 1

- 0 -


24

Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru

Recommend Documents