Problem Based Learning Imunologi Modul II Sistem Bioetik Skenario 2
Kelompok 5
Tutor
:
DR.dr.Prabowo Soemarto, Sp.PA
Ketua
:
Sari Azzahro Said
(2013730175)
Sekretaris
:
Sabrina Qurrotaa’yun
(2013730173)
Anggota
:
Afifah Qonita
(2013730123)
Carissa Gayatri Putri
(2013730131)
Deni Nelissa
(2013730133)
Dinda Meladya
(2013730137)
Fikri Akbar Alfarizi
(2013730143)
Nabila Nitha Alifia
(2013730158)
Putri Noviarin Irhamna
(2013730166)
Rifky Fadillah N
(2013730171)
Mohamad Himowo K
(2010730145)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA JAKARTA 2014
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum wr.wb Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan ridho-Nya sehingga kelompok 5 bisa menyelesaikan laporan PBL kedua untuk modul HAM pada sistem bioetik. Dalam penyusunan laporan ini, berdasarkan hasil brainstorming kelompok, dan mengacu pada buku-buku serta website di internet.Masalah yang menyangkut pada skenario dua pada modul HAM, kami kemukakan dalam pembahasan laporan yang telah disusun. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Prabowo sebagai pembimbing kelompok 5 atas tutorial yang membantu pada saat diskusi kelompok kami, sehingga dapat terselesaikannya laporan PBL modul HAM ini. Akhir kata, kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun dengan suatu harapan yang tinggi, semoga laporan yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya. Wassalam.wr.wb Jakarta, 30 Juni 2014
Kelompok 5
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum wr.wb Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan ridho-Nya sehingga kelompok 5 bisa menyelesaikan laporan PBL kedua untuk modul HAM pada sistem bioetik. Dalam penyusunan laporan ini, berdasarkan hasil brainstorming kelompok, dan mengacu pada buku-buku serta website di internet.Masalah yang menyangkut pada skenario dua pada modul HAM, kami kemukakan dalam pembahasan laporan yang telah disusun. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Prabowo sebagai pembimbing kelompok 5 atas tutorial yang membantu pada saat diskusi kelompok kami, sehingga dapat terselesaikannya laporan PBL modul HAM ini. Akhir kata, kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun dengan suatu harapan yang tinggi, semoga laporan yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya. Wassalam.wr.wb Jakarta, 30 Juni 2014
Kelompok 5
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................ .................................................................. ............................................ ............................................. ....................... 3 DAFTAR ISI................................................... .......................................................................... ......................... .. Error! Bookmark not defined. BAB 1 PENDAHULUAN........................................... ................................................................. ............................................ ...................................... ................ 4 1.1
LATAR BELAKANG................................. BELAKANG....................................................... ............................................. .......................................... ................... 4
1.2
TUJUAN .......................................... ................................................................. ............................................. ............................................ .............................. ........ 5
1.3
SASARAN PEMBELAJARAN............................................ ................................................................... ...................................... ............... 6
BAB 2 PEMBAHASAN ......................................... ............................................................... ............................................. ........................................ ................. 10 2.1
SKENARIO.......................................... ................................................................ ............................................ ............................................. ......................... .. 10
2.2
Kata / Kalimat Sulit ......................................... ............................................................... ............................................ .................................... .............. 10
2.3
KATA / KALIMAT KUNCI.......................................... KUNCI................................................................ ........................................... ..................... 10
2.4
PERTANYAAN.......................................... ................................................................. ............................................. ....................................... ................. 10
BAB 3 JAWABAN .......................................... ................................................................ ............................................ ............................................. ......................... .. 11 DAFTAR PUSTAKA ............................................. ................................................................... ............................................ ........................................... .....................30
3
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG
Jaminan konstitusi terhadap hak atas kesehatan telah ada sejak masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949. Dalam Pasal 40 Konstitusi RIS terdapat ketentuan yang menyatakan,
“ Penguasa
senantiasa
berusaha
dengan
sunguh-sungguh
memajukan
kebersihan umum dan kesehatan rakyat ”. Setelah bentuk negara serikat kembali ke bentuk negara kesatuan dan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS), ketentuan Pasal 40 Konstitusi RIS di adopsi ke dalam Pasal 42 UUDS. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 telah menetapkan Universal Declaration of Human Rights, yang di dalamnya mengatur hak atas kesehatan. Dalam Pasal 25 dinyatakan: “Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan…” Sejalan dengan itu, Konstitusi World Health Organization (WHO) 1948 telah menegaskan pula bahwa “memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang” (the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being). Istilah yang digunakan bukan “human rights”, tetapi “ fundamental rights”, yang kalau kita terjemahkan langsung ke Bahasa Indonesia menjadi “Hak hak Dasar”. Gagasan hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia terus berkembang baik dalam hukum nasional maupun hukum intenasional.Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan dinyatakan, “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal ”.Sementara itu dalam Hukum Internasional telah dikembangkan berbagai instrumen hak asasi manusia, antara lain Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya ( International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) yang ditetapkan pada tahun 1966. Dalam Pasal 12 ayat (1) Kovenan tersebut dinyatakan bahwa “ setiap orang mempunyai hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental ”.1 Akhirnya pada tahun 2000, melalui Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945, kesehatan ditegaskan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam Pasal 28H ayat (1) dinyatakan, bahwa: 1
Kovenan tersebut telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005.
4
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Masuknya ketentuan tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, menggambarkan perubahan paradigma yang luar biasa. Kesehatan dipandang tidak lagi sekedar urusan pribadi yang terkait dengan nasib atau karunia Tuhan yang tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab negara, melainkan suatu hak hukum (legal rights). Memuat ketentuan jaminan hak asasi manusia, termasuk hak atas kesehatan, ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sebuah komitmen politik Negara, hal ini mungkin telah menyelesaikan berbagai tuntutan politik dan harapan rakyat, tetapi dari perspektif hukum tata negara, hal tersebut masih mengandung persoalan. Persoalan utama terkait dengan beragamnya batasan atau definisi hak atas kesehatan, padahal batasan tersebut sangat penting bagi kepastian hukum. Tanpa batasan yang jelas, akan sulit menentukan ruang lingkup tanggung jawab negara sebagaimana yang ditegaskan dalam UUD 1945.
1.2 TUJUAN Tujuan Intruksional Umum (TUI)
Agar mahasiswa setelah menyelesaikan modul ini lebih berperilaku professional dalam praktik kedokteran serta mendukung kebijakan kesehatan sesuai Area Etika,Moral, Medikolegal dan profesionalisme serta keselamatan pasien.
Tujuan Intruksional Khusus(TIK)
Setelah mempelajari modul ini mahasiswa diharapkan dapat memintegrasikan pelajaran Bioetik, Medikolegal dan HAM , dan mahasiswa diharapkan mampu : a. b. c. d. e.
Menunjukan sikap profesional Berperilaku profesional dalam bekerja Berperan sebagai anggota tim pelayanan kesehatan yang profesional Melakukan praktik kedokteran dalam masyarakat multikultural di Indonesia Berkomunikasi dengan pasien serta anggota keluarganya, sejawat , masyarakat, dan dengan anggota profesi lainnya. f. Menjelaskan aspek medikolegal dalam praktik kedokteran g. Menjelaskan aspek keselamatan pasien dalam praktek kedokteran dan Hak Asasi Manusia
5
1.3 SASARAN PEMBELAJARAN
1.3.1 Menunjukan sikap profesional Diharapkan mampu : 1.3.1.1 Menunjukan sikap yang sesuai dengan Kode Etik Dokter Indonesia. 1.3.1.2 Menjaga kerahasiaan dan kepercayaan pasien 1.3.1.3 Menunjukan kepercayaan dan saling menghormati dalam hubungan dokter pasien 1.3.1.4 Menunjukan rasa empati dengan pendekatan yang menyeluruh 1.3.1.5 Mempertimbangkan masalah pembiayaan dan hambatan lain dalam memberikan pelayanan kesehatan serta dampaknya 1.3.1.6 Mempertimbangkan aspek etis dalam penanganan pasien sesuai standart profesi 1.3.1.7 Mengenal alternatif dalam menghadapi pilihan etik yang sulit 1.3.1.8 Menganalisis secara sistemik dan mempertahankan pilihan etik dalam pengobatan setiap individu pasien. 1.3.2 Berperilaku profesional dalam bekerjasama 1.3.2.1 menghormati setiap orang tanpa membedakan status sosial 1.3.2.2 menunjukkan pengakuan bahwa tiap individu mempunyai kontribusi dan peran yang berharga tanpa memandang status sosial. 1.3.2.3 Berperan serta dalam kegiatan yang memerlukan kerjasama dengan para pet ugas kesehatan lainnya. 1.3.2.4 Mengenali dan berusaha menjadi penengah kektika terjadi konflik 1.3.2.5 Memberikan tanggapan secara konstruktif terhadap masukan dari orang lain. 1.3.2.6 Mempertimbangkan aspek etis dan moral dalam berhubungan dengan petugas kesehatan lain, serta bertindak secara professional 1.3.2.7 Mengenali dan bertindak sewajarnya saat kolega melakukan suatu tindakan yang tidak profesional 1.3.3 Berperan sebagai anggota tim pelayanan kesehatan yang profesional 1.3.3.1 berperan dalam pengelolaaan masalah pasien dan menerapkan nilai-nilai profesionalisme 1.3.3.2 bekerja dalam berbagai tim pelayanan kesehatan secara efektif 1.3.3.3 menghargai peran dan berpendapat berbagai profesi kesehatan 1.3.3.4 berperan sebagai manager baik dalam praktik pribadi maupun dalam sistem pelayanan kesehatan 1.3.3.5 menyadari profesi medis yang mempunyai peran di masyarakat dan dapat melakukan suatu perubahan 1.3.3.6 mampu mengatasi perilaku yang tidak profesional dari anggota tim pelayanan kesehatan lain. 1.3.4 Melakukan praktik kedokteran dalam masyarakat multikultural di Indonesia 1.3.4.1 menghargai perbedaan karakter individu, gaya hidup, dan budaya dari pasien dan sejawat 1.3.4.2 memahami heterogenitas persepsi yang berkaitan dengan usia, gender, orientasi seksual, etnis, kecatatan dan status sosial ekonomi. 6
1.3.5
Berkomunikasi dengan pasien serta anggota keluarganya, sejawat, masyarakat dan dengan anggota profesi lain 1.3.5.1 Berkomunikasi dengan pasien serta anggota keluarganya 1.3.5.1.A.
Bersambung rasa dengan pasien dan keluarganya
1.3.5.1.A.a
Memberikan situasi yang nyaman bagi pasien
1.3.5.1.A.b
Menunjukan sikap empati dan dapat dipercaya
1.3.5.1.A.c
Menyimpulkan kembali masalah pasien, kekhawatiran, maupun harapannya
1.3.5.1.A.d
Memelihara dan menjaga harga diri pasien, hal-hal yang bersifat pribadi, dan kerahasiaan pasien sepanjang waktu
1.3.5.1.A.e
Memperlakukan pasien sebagai mitra sejajar dan meminta persetujuannya dalam memutuskan suatu terapi dan tindakan
1.3.5.1.B Mengumpulkan Informasi
1.3.5.1.B.a
Meminta penjelasan pada pasien pada pernyataan yang kurang dimengerti
1.3.5.1.B.b
Tidak memperikan nasehat maupun penjelasan yang prematur saat masih mengumpulkan data
1.3.5.1.C Memahami Perspektif Pasien 1.3.5.1.C.a
Menghargai kepercayaan pasien terhadap segala sesuatu yang menyangkut penyakitnya.
1.3.5.1.C.b
Melakukan eksplorasi terhadap kepentingan pasien, kekhawatirannya dan harapannya.
1.3.5.1.C.c
Melakukan fasilitasi secara profesional terhadap ungkapan emosi pasien(marah,takut,malu, sedih, bingung, eforia, maupun dengan hambatan komunikasi misalnya bisu-tuli, gangguan psikis)
1.3.5.1.C.d
Memperhatikan faktor bio-psiko-sosialbudaya dan norma-norma setempat untuk menetapkan dan mempertahankan terapi paripurna dan hubungan dokter pasien yang profesional
1.3.5.1.C.e
Menggunakan bahasa yang santun dan dapat dimengerti oleh pasien(termasuk bahasa daerah setempat) sesuai dengan umur,tingkatan pendidikan ketika menyampaikan hasil diagnosis, pilihan penanganan serta prognosis.
1.3.5.1.D Memberi Penjelasan dan Informasi
1.3.5.1.D.a
Mempersiapkan perasaan pasien untuk menghindari rasa takut dan stres sebelum melakukan pemeriksaan fisik
1.3.5.1.D.b
Memberi tahu adanya sakit atau tidak nyaman yang mungkin timbul selama pemeriksaan fisik atau tindakannya
7
1.3.5.1.D.c
Memberi penjelasan dengan benar, jelas, lengkap dan jujur tentang tujuan, keperluan, manfaat, risiko prosedur diagnostik, dan tindakan medis(terapi,operasi, prognosis, rujukan) sebelum dikerjakan
1.3.5.1.D.d
Menjawab pertanyaan dengan jujur , memberi konsultasi, atau menganjurkan rujukan untuk permasalahan yang sulit
1.3.5.1.D.e
Memberikan edukasi dan promosi kesehatan kepada pasien maupun keluarganya
1.3.5.1.D.f
Memastikarmasin mengkonfirmasikan bahwa informasi dan pilihan-pilihan tindakan telah dipahami oleh pasien
1.3.5.1.D.g
Memberikan waktu yang cukup kepada pasien untuk merenungkan kembali serta berkonsultasi sebelum persetujuan
1.3.5.1.D.h
Menyampaikan berita buruk secara profesional dengan menjunjung tinggi etika kedokteran
1.3.5.1.D.i
memastikan kesnimabungan pelayanan yang telah dibuat dan disepakati
1.3.5.2 Berkomunikasi dengan sejawat,masyarakat dan dengan anggota profesi lain
1.3.5.2.1
Memberi informasi yang tepat kepada teman sejawat tentang kondisi pasien baik secara lisan, tertulis atau elektronik pada saat yang diperlukan demi kepentingan pasien maupun ilmu kedokteran
1.3.5.2.2
Menulis surat rujukan dan laporan penanganan pasien dengan benar, demi kepentingan pasien maupun ilmu kedokteran
1.3.5.2.3
Melakukan presentasi laporan kasus secara ekeftif dan jelas demi kepentingan pasien maupun ilmu kedokteran
1.3.5.2.4
Menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat
1.3.5.2.5
Menggali masalah kesehatan menurut persepsi masyarakat
1.3.5.2.6
Menggunakan teknik komunikasi langsung yang efektif agar masyarakat memahami kesehatan sebagai kebutuhan
1.3.5.2.7
Memanfaatkan media dan kegiatan kemasyarakatan secara efektif ketika melakukan promoasi kesehatan
1.3.5.2.8
Mellibatkan tokoh masyarakat dalam mempromosikan kesehatan secara profesional
1.3.5.2.9
Mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberi waktu cukup kepada profesi lain untuk menyampaikan pendapatnya
1.3.5.2.10
Memberikan informasi yang tepat waktu dan sesuai kondisi yang sebenarnya ke perusahaan jasa asuransi kesehatan untuk memproses klaim
8
1.3.5.2.11
Memberikan informasi yang relavan kepadapenegak hukum atau sebagai saksi ahli di pengadilan(jika diperlukan)
1.3.6 Menjelaskan Aspek medikolegal dalam praktik kedokteran 1.3.6.1 menjelaskan tentang hak asasi manusia 1.3.6.2 menjelaskan aspek medikolegal pemberian resep obat 1.3.6.3 menjelaskan aspek medikolegal penyalahgunaan tindakan fisik dan seksual 1.3.6.4 menjelaskan tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia 1.3.6.5 menjelaskan aspek medikolegal pembuatan surat keterangan sehat, sakit atau surat kematian 1.3.6.6 menjelaskan proses di pengadilan 1.3.6.7 menjelaskan tentang UU RI No.29 tahun 2004 t entang praktik kedokteran 1.3.6.8 Menjelaskan tentang peran Konsil Kedokteran Indonesia sebagai badan yang mengatur praktik kedokteran 1.3.6.9 Menetukan , menyatakan dan menganalisis segi etika dalam kebijakan kesehatan 1.3.7 Menjelaskan Aspek keselamatann pasien dalam praktek kedoteran 1.3.7.1 Menerapkan Staandar keselamatan pasien 1.3.7.1.1 Hak pasien 1.3.7.1.2 Mendidik pasien dan keluarga 1.3.7.1.3 Keselamatan` dan kesinambungan pelayanan 1.3.7.1.4 Penggunaan metoda peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien 1.3.7.1.5 Peran kepemimpinan dalam meningkatan keselamatan pasien 1.3.7.1.6 Mendidik staf tentang keselamatan pasien 1.3.7.1.7 Komunikasi yang merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien 1.3.7.2 Menerapkan 7(tujuh) langkah keselamatan pasien : 1.3.7.2.1 Bangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien 1.3.7.2.2 Memimpin dan mendukung staf 1.3.7.2.3 Integrasikan aktifitas pengelolaan risiko 1.3.7.2.4 Kembangkan sistem pelaporan 1.3.7.2.5 Libatkan dan berkomunikasi dengan pasien 1.3.7.2.6 Belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien 1.3.7.2.7 Cegah cidera melalui implementasi sistem keselamatan pasien
9
BAB 2 PEMBAHASAN 2.1 SKENARIO
Wanita datang ke dokter puskesmas mnegatakan dirinya telah diperkosa dan tidak mau melapor pada polisi dan hanya meminta pemeriksaan dokter. 3 hari kemudian polisi datang dan meminta visum pada dokter berdasarkan pemeriksaan yang lalu dokter memberikan hasil pemeriksaan yang dibutuhkan. 2.2 Kata / Kalimat Sulit
2.3 KATA / KALIMAT KUNCI
Wanita diperkosa Tidak melapor polisi Meminta pemeriksaan dokter Tiga hari kemudian polisi meminta visum pada dokter, dan dokter memberikan hasil pemeriksaannya.
2.4 PERTANYAAN
Menganalisa skenario 2 sesuai daftar tilik etika klinik(Jonsen Siegler and Winslade)!
10
BAB 3 PEMBAHASAN Medical Indication No Pertanyaan Etik Analisa Pro Apakah masalah medis Masalah medis : Pasien telah 1. pasien?Riwayat?Diagno diperkosa, dokter memberikan hasil sis?dan Prognosis? pemeriksaan kepada polisi. Riwayat : Seorang pasien wanita diperkosa. Diagnosis : Adanya trauma pada tubuh pasien (mulut, anus, badan, wajah, tungkai), vagina robek. Prognosis : Pada keadaan seperti ini pasien dewasa dapat kembali menjalani kehidupan normal. Akan tetapi jika pasien mengalami trauma yang sangat berat, pasien akan membutuhkan dokter jiwa untuk masalah depresi, kecemasaan dan trauma yang dialami. Apakah masalah Masalah pada kasus tersebut tidak 2. tersebut akut, kronik, kritis dan tidak gawat akut?Kronik?kritis?Ga darurat. Kejadian yang menimpa wat Darurat? Dan pasien (adanya trauma dan vagina masih dapat robek) tidak dapat disembuhkan. disembuhkan? Apakah tujuan akhir Untuk mengetahui apakah adanya 3. pengobatan ? kemungkinan kehamilan, stress psikologis, trauma, adanya kerusakan pada alat vital dan penyakit kelamin.
4. 5.
6.
Berapa besar kemungkinan berhasil? Adakah rencana lain bila tidak berhasil?gagal? Sebagai tambahan, bagaimana pasien inu diuntungkan dengan perawatan medis, dan bagaimana kerugian dari pengobatan?
Analisa Kontra Masalah medis: dokter memberikan hasil pemeriksaan kepada polisi Riwayat: pasien wanita yang telah diperkosa Diagnosis: vagina robek Prognosis: -
Masalah tersebut tidak akut, kronis, kritis, gawat darurat, dan vagina yang robek sudah tidak bisa dikembalikan ke seperti semula.
Tidak diketahui
Tujuan akhir pengobatan adalah untuk mengetahui apakah pasien terkena penyakit menular seksual maupun penyakit lainnya, pemeriksaan kemungkinan kehamilan, dan rusak/tidaknya alat vital Tidak diketahui
Tidak diketahui
Tidak diketahui
Pasien tersebut diuntungkan jika mendapatkan hasil pemeriksaan yang memuaskan dan akan rugi bila hasil pemeriksaan milik pasien tersebut disebar luaskan tanpa izin dari sang pasien. Pasal : 7a. seorang dokter harus dalam setiap praktik medisnya memberikan pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang dan penghormatan atas martabat manusia.
Pasien tersebut diuntungkan apabila mendapatkan hasil pemeriksaan yang pasien inginkan. Pasien tersebut juga dirugikan apabila hasil pemeriksaan milik pasien tersebut di sebar-luaskan kepada siapa saja tanpa izin dari pasien tersebut. Pasal 7c: Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hakhak sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus 11
Pasal : 7c. seorang dokter harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya dan hak tenaga kesehatan lainnya dan harus menjaga kepercayaan pasien. Pasal : 12. Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang di ketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.
Quality of Life No. Pertanyaan Etik 1. Bagaimana prospek,dengan atau tanpa pengobatan untuk kembali ke kehidupan normal ?
2.
Apakah gangguan fisik,mental dan sosial yang pasien alami bila pengobatannya berhasil ?
Analisa Pro Pasien dapat kembali ke kehidupan normal dengan terapi psikologis dan dukungan rohani serta konseling yang benar untuk pengobatan trauma psikologis pasca terjadinya pemerkosaan dan kemungkinan terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan
Kemungkinan besar pengobatan secara psikologis dan dukungan rohani serta konseling yang baik akan berhasil karena pasien memerlukan pemulihan terhadap trauma psikologis akibat pemerkosaan.Pasien akan mengalami depresi apabila kasus tersebut diketahui oleh masyarakat
menjaga kepercayaan pasien. Pasal 12: Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.
Analisa Kontra Prospek kedepannya buruk. Karena pasien pasti sudah tidak mempercayai dokter tersebut lagi bahkan dia bisa trauma untuk berkunjung kedokter. Padahal yang pasien tersebut harapkan adalah dia sembuh dari trauma dan berharap tidak seorang pun tau mengenai kasus pemerkosaan yang menimpa dirinya. Hal ini bertentangan dengan salah satu Lafal Sumpah Dokter Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1960, berbunyi: “saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter” Apalagi jika pasien tersebut menderita penyakit infeksi yang bias tertular melalui hubungan seksual itu akan memperburuk kondisinya. Pengobatan tidak akan berhasil karena pada kasus dijelaskan pasien hanya meminta pemeriksaan dan beberapa hari kemudian polisi dating dan meminta visum pada dokter dan dokter tersebut pun memberikan hasil pemeriksaan. Apabila pasien tau jika dokter tersebut telah memberikan hasil pemeriksaannya 12
atau lingkungan.
3.
4.
Apakah ada prasangka Kemungkinan ada prasangka yang mungkin karena pasien akan mengalami menimbulkan kecurigaan depresi dalam jangka panjang terhadap evaluasi apabila mengalami kehamilan yang pemberi pelayanan tidak diinginkan terhadap kualitas hidup pasien ? Bagaimana kondisi Apabila terapi psikologis berhasil pasien sekarang atau pasien akan menerima kenyataan masa depan,apakah dan akan kembali hidup normal kehidupan pasien selanjutnya dapat dinilai seperti yang diharapkan ?
kepada polisi, pasien tersebut pasti akan sangat kecewa dan pengobatan tidak akan terjadi . Kemungkinan ada karena pasien akan mengalami depresi
Tidak dapat, karena dokter telah melanggar kode etik yang mana tercantum pada pasal 12 dalam KODEKI : setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorag pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Dimana hubungan dokter dengan pasien adalah bersifat konfidensial, percaya-mempercayai dan hormat-menghormati. Pada kasus ini dapat disimpulkan bahwa dokter tersebut tidak menghormati pasien sehingga berpengaruh pada kehidupan pasien yang mana tidak sesuai seperti apa yang diharapkannya.
5.
Apakah ada rencana alasan rasional untuk pengobatan selanjutnya ?
Apabila terjadi kehamilan maka harus dilakukan terapi lebih lanjut sampai pasien dapat menerima keadaan dan dapat kembali hidup normal
Tidak ada. Karena dokter telah melakukan hal yang sangat menentang kode etik sesuai dengan pasal 12. Maka dari itu, pasien tidak akan melanjutkan pengobatan selanjutnya.
6.
Apakah ada rencana Terapi psikologis depresi akibat untuk kenyamanan dan pemerkosaan dengan memberikan perawatan paliatif ? dukungan rohani dan konseling serta pemberian kontrasepsi darurat (kondar)
Tidak ada. Karena dokter tersebut telah menyalahgunakan kepercayaan pasien sehingga pasien tersebut pun tidak mau jika ada rencana kenyamanan dan perawatan paliatif yang diberikan dokter kepada dirinya.
13
Patient Preferrences Pertanyaan Etik
Analisa Pro
Analisa Kontra
Apakah secara mental pasien mampu dan kompeten secara legal? Apakah ada keadaan yang menimbulkan ketidakmampuan?
Secara mental pasien mampu dan kompeten dalam mengambil keputusan untuk tidak melapor kepolisi karena tidak ada keterangan paksaan dari segimana pun dari segi keluarga mau pun lingkungan.
Secara mental pasien tidak mampu dan tidak kompeten secara legal karena pasien tidak mengambil keputusan untuk melapor kepolisi. Disini dokter mempunyai hak membela diri karena bertujuan untuk menyelesaikan kasus tersebut kepada pihak berwajib.
2.
Bila berkompeten apa yang pasien katakana mengenai pilihan pengobatannya?
Dalam kasus ini pasien seharusnya Pada pilihan apa yang dikatakan diberikan informasi yang jelas dan pasien, “pasien hanya meminta memberikan persetujuan. Karena hak pemeriksaan dokter” tapi “dokter seorang pasien yaitu memperoleh memberikan hasilpemeriksaan yang penjelasan tantang diagnosis dan dibutuhkan” tanpa kesepakatan dari terapi daridokter yang mengobatinya. pasien, disini seorang dokter telah menyalahi aturan seorang dokter pada pasal 1320 KUH Perdata yang isinya untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi 4 syarat, yaitu: a. Adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang bebas dari paksaan, kekeliruan, salah paham dan penipuan. b. Kedua belah pihak telah cakap untuk membuat suatu perjanjian c. Adanya suatu hal tertentu/nyata yang diperjanjikan d. Perjanjian tersebut mengenai suatu sebab yang halal, yang dibenarkan dan tidak dilarang oleh peratutan perundang undangan, serta merupakan suatu sebab yang masuk akal untuk dipenuhi oleh pihak pihak yang membuat perjanjian. Ditegaskan bahwa suatu pernyataan persetujuan adalah sah, jika sebelumnya diberikan informasi yang cukup terlebih dahulu (voldoende informative).Jadi perjanjian tidak sah jika dokter tidak memberikan informasi sebelumnya, atau informasi yang diberikan tidak cukup dipahami oleh pasien.
3.
Apakah pasien telah diinformasikan mengnai
Dalam konteks hasil pemeriksaan ini pasien tidak diberikan atau
No 1.
Disini pasien hanya meminta hasil pemeriksaan dari dokter.Seharusnya 14
keuntungan danresikonya, mengerti atau tidak terhadap informasi yang diberikan dan memberikan persetujuan?
diinformasikan jika hasil pemeriksaan akan diberitahukan kepada pihak polisi. Disini tidak ada perjanjian atas seorang dokter dengan seorang pasien, disini pasien merasa dirugikan karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Maka disini seorang dokter melanggar pasal 1320 KUH Perdata.
pasien melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib untuk ditindak lanjuti dengan hasil visum berdasarkan pemeriksaan yang lalu.
4
Apakah pasien tersebut telah menunjukan sesuatu yang lebih disukainya?
Disini pasien hanya ingin meminta hasil pemeriksaan dokter tanpa ingin melapornya kepada pihak berwajib. Dokter telah memberikan hasil pemeriksaan kepada polisi tanpa persetujuan dari pasien dan ini melanggar hak ikat rahasia yang disebutkan dalam Permenkes No. 749a/19891 pasal 10 ayat 2 “isi rekam medis merupakan milik pasien”
Pasien seharusnya ingin/mampu untuk bekerja sama dengan pengobatan yang diberikan. Karena hak sebagai pasienya itu memperoleh pengobatan atau terapi yang diberikan oleh dokter.
5
Apakah pasien tidak berkeinginan/tidak mampu untuk bekerjasama denganpengobatannya yang diberikan?kalau ya, kenapa?
Iya pasien tidak berkeinginan karena disini pasien tidak ingin melapor polisi dan hanya ingin mendapatkan hasil pemeriksaan dokter tanpa ingin melibatkan pihak berwajib.dalam hal ini seorang dokter melanggar KODEKI pasal7c : “seorang dokter harus
-
menghormati hak-hak pasien, hakhak sejawatnya, dan hak tenaga kesehatanlain, dan harus menjaga kepercayaan pasien”.
15
Contextual Features No. Pertanyaan Etik 2. Apakah ada masalah
sumber data (klinisi dan perawat) yang mungkin mempengaruhi pengambilan keputusan pengobatan?
4.
Apakah ada faktor religius dan budaya?
Analisa Pro Tidak ada masalah sumber data
Analisa Kontra Jelas terjadi masalah, karena pada skenario wanita tersebut tidak ingin yang dapat mempengaruhi polisi mengetahui hasil pengambilan keputusan pengobatan pemeriksaan tersebut, tetapi dokter karena dalam skenario dikatakan memberikan hasil visum atau hasil pemeriksaannya kepda polisi bahwa wanita tersebut tidak mau setelah 3 hari dari pemeriksaan, dan melapor ke polisi, tetapi 3 hari jelas bahwa dokter ituu melanggar kemudian polisi datang dan pasal 7b yaitu seorang dokter harus meminta data visum dari dokter dan bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan dokter tersebut memberikan hasil berupaya untuk mengingatkan visumnya kepada polisi. Dengan sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam begitu data visum nya akan ditangani oleh pihak yang berwajib karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau agar dapat dipergunakan dengan penggelapann, dalam menangani sebaik-baiknya untuk penegakan pasien. Dan di dalam pasal 12 dalam kewajiban dokter terhadap hukum dan tidak akan pasien yaitu setiap dokter wajib mempengaruhi keputusan merahasiakan segala sesuatu yang pengobatan terhadap pasien. diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Jelas tertera bahwa dokter telah membohongi pasiennya dan tidak menjaga kerahasiaan pemerisaan yang telah diminta oleh pasien karena polisi yang meminta hasill pemeriksaan tersebut meminta tanpa izin kaena tidak ada surat dari pihak yang berwajib atau dari lembaga yang berwajib.
Dalam skenario ini ada faktor religius yaitu dokter tidak mau berbohong terhadap dirinya sendiri jadi dokter tersebut memberikan visum kepada polisi karena dokter percaya bahwa dalam keagamaan ahli hukum akan bertindak dengan sebenarnya kalo tidak ahli hukum itu yang akan menanggung dosa karena sudah di beri kepercayaan dari dokternya. Dan sesuai dengan
Dalam skenario faktor budaya tidak terkait dlam kasus ini tetapi faktor religius terdapat dalam skenario karenadari segi religius dokter tersebut telah berbohong kepada pasiennya dalam kode etik kedokteran terdapat dalam pasal 7b yang menjelaskan tentang kejujuran seorangg dokter terhadap pasiennya. Dalam agama terdapat jelas bahwa seseorang tidak berbohong tetapi yang telah dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya ternyata dokter tersebut 16
pasal 9 ada faktor budaya saling menghormati yaitu "Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat, harus saling menghormati" maka
berbohong terhadap pasiennya sendiri dengan cara memberikan hasil pemmereiksaan yang telah di lakukan diberikan kepada pihak kepolisian sedangkan pasien dalam skenario ini tidka mau polisi mengetahui kasus ini.
dalam skenario dokter menghormati pekerjaan polisi sebagai penegak hukum dengan membantunya mencari keadilan untuk pasien itu sendiri. 7.
Bagaimanakah hukum Hukum berpengaruh dalam mempengaruhi pengambilan keputusan pengambilan keputusan pengobatan. Karena dalam skenario pengobatan? ini adalah kasus pemerkosaan yang termasuk tindak kriminal ,makan pihak berwajib harus turun tangan dalam menangani pasien tersebut. Pihak berwajib membutuhkan visum dari dokter sebagai alat bukti untuk menegakkan hukum, jika terbukti itu adalah kasus pemerkosaan maka dokter bisa melanjutkan pengobatan baik secara fisiknya mau pun keadaan psikologi pasien yang mungkin mengalami trauma.
Hukum mempengaruhi pengambila keputusan dengan cara yang salah karena dalam skenario setelah 3 hari dari pemeriksaan polisi datang dengan cara yang salah dimana polisi datang dengan cara tanpa surat izin dari lembaga kepolisian polisi tersebut meminta langsung hasil visum atau hasil pemeriksaan yang telah di lakukan, jels hal tersebut melanggar pasal-pasal yang menjelaskan tentang kerahasiaan rekam medis. Seharusnya polisi datang dengan membawa surat dari lembaga kepolisian untuk meminta hasil visum atau pemeriksaan yang telah dilakukan .
17
9.
Apakah ada konflik kepentingan didalam bagian pengambilan keputusan dalam satu institusi?
Dalam pengambilan keputusan suatu institusi dalam hal ini kepolisian, pasti ada faktor kepentingan. Diantaranya kepentingan untuk menegakkan hukum yang berlaku, dalam skenario ini pihak berwajib membutuhkan visum untuk menegakkan hukum dan membuktikan tindak kejahatan yg terjadi. Sedangkan dokter juga mempunyai kepentingan untuk menjaga rahasia sang pasien, tetapi
konflik kepentingan hanya terjadi antara dokter dengan pasiennya saja karena pasien wanita tersebut datang sendiri tanpa di dampingi dari pihak yang berwajib dan juga karena sang pasien meminta kepada dokter supaya pihak kepolisian tidak mengetahui hasil pemeriksaan yang telah di lakukan. Jadi dokter penting untuk menjaga kerahasiaan yang telah di dapatkan pada hasil pemeriksaanya. Jika kerahasiaan tersebut terbongkar maka sang dokter telah melanggar kode etik kedokteran dalam pasal 12 dan pasal 7b.
dia juga berkewajiban membantu pihak berwajib untuk menegakkan kebenaran. Jadi dalam skenario ini terjadi konflik kepentingan untuk mengambil keputusan.
Etika Islam No. Pertanyaan Etik Prinsip Niat/intention 1.
(qa,idat al qasd)
Analisa Pro Sesuai dengan pasal 11 yaitu setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasihatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya. Disini dokter tersebut berniat baik ingin meluruskan masalah dari wanita tersebut dengan cara memberikan hasil visum tersebut kepada polisi. Dengan tujuan supaya polisi tersebut bisa membantu memecahkan masalah pemerkosaan wanita itu,
Analisa Kontra Sesuai dengan pasal 12 setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien,bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia, nah disini harusnya dokter berniat agar melaksanakan pasal trsebut,tetapi dokter dalam skenario ini telah melanggar pasal itu karena dokter memberikan hasil pemeriksaan atau hasil visum itu kepada polisi 18
sedangkan pasien yang dokter periksa tidak mau jika polisi mengetahui pemeriksaan yang telah dilakukan. 2.
Prinsip Kepastian/certainty (qa,idat al yaqeen)
3.
Prinsip harm dharat)
Sesuai dengan Pasal 7 Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya. Jadi dokter harus menggunakan prinsip kepastian, disini dokter tersebut memberikan bukti visum kepada pihak berwajib yang mana visum tersebut sudah diperiksa kebenarannya oleh dokter dan siap untuk dijadikan bukti dalam kasus tersebut
Kerugian/do Pasien yang mengalami (qa,idat al pemerkosaan adalah pihak yang
dirugikan. Maka sebagai seorang dokter harus mempertimbangkan alasan untuk memberikan visum kepada pihak kepolisian. Dalam skenario ini dokter sudah bertindak dengan benar dlm memberikan visum tersebut karena itu bisa membantu pasien yang dirugikan akibat pemerkosaan
Seharusnya dokter bisa memastikan bahwa kerahasiaan ini dapat terjaga kerahasiaannya tetapi di dalam skenario ini seorang dokter belum bisa melaksanakan hal tersebut yang dikarenakan hasil dari pemeriksaan yang di dapat di laporkan kepada polisi. Jadi prinsip kepastian yang di jalankan oleh seorang dokter di dalam skenario tersebut kepastiannya belum kuat. Dalam skenario ini sang pasien pasti merasa di rugikan karena kerahasiaan yang harusnya terjaga ternyata sebaliknya yang terjadi. Maka sang pasien merasa di rugikan dikarenakan kerahasiaan tersebut telah terungkap karena dokter yang memeriksanya memberikan hasil pemeriksaan tersebut kepada polisi yang seharusnya hasil tersebut pasien tidak mau jika polisi mengetahui hasil pemeriksaannya itu.
19
No. 1.
Elemen Informed Consent Pertanyaan Etik Threshold
Analisa Pro Dalam melakukan praktek, seorang dokter harus terlebih
elements / Yang
dahulu menanyakan persetujuan kepada pasien. Dengan
Memberi
tujuan supaya pasien lebih mengerti dan memahami apa
Persetujuan
yang nantinya akan dilakukan dokter terhadap pasien.
Analisa Kontra (dijelaskan dihalaman berikutnya)
Hal ini juga dapat membantu dokter bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam praktet tersebut. Dalam kasus ini dokter dari awal sudah meminta persetujuan dengan pasien serta pasien pun mau untuk menyetujuinya agar mau dibantu masalahnya. Hal ini sesuai dengan kodeki pasal 7c & 12, yaitu setiap dokter harus menghormati hak-hak pasien dan
“
harus menjaga kepercayaan pasien. dan Setiap dokter ”
“
wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui pasien tsb, bahkan sampai pasien tsb meninggal.
2.
”
a. Disclosure (pengungkapan penjelasan) Information (dijelaskan element / Isi dari Dokter harus memberikan penjelasan tentang apa yang dihalaman penjelasan berikutnya) nanti akan dilakukannya, bagaimana caranya, & akibat dari tindakan tsb hingga kedepannya. Hal ini semata-mata bukan untuk menakut-nakuti,tapi untuk menegaskan pasien bahwa segala tindakan akan
ada
efek samping serta bahaya nya. b. Understanding (pemahaman) Dokter harus menjelaskan prosedur-prosedur yang akan dilakukannya harus dengan bahasa yang dimengerti pasien dan bukan bahasa medis. Hai ini supaya pasien paham. Kita harus bertanya juga apakah pasien memang benar-benar mengerti. Dalam kasus ini, dokter sudah memberikan penjelasan tentang
apa
yang
dilakukannya
dan
memberikan
pemahaman kepada pasien. Kedua elemen ini berkaitan
20
dengan pasal 7b dan UU praktek kedokteran no.29 tahun 2004, yaitu Setiap dokter harus
bersikap jujur dalam
“
berhubungan
degan
pasien. dan ”
memberikan informasi
yang
dalam menangani pasien.
3.
Consents Elements / Isi dan Persetujuan
Dokter
“
lengkap
dan
harus jujur
”
a. Volunterness (Kesukarelaan)
(dijelaskan Pasien dalam menyetujui informed consent harus dihalaman berikutnya) semata-mata karena keinginan pasien pribadi, bukan dari orang lain termasuk dokter. b. Autorization (persetujuan) Jika memang pasien sudah benar-benar mengerti dan paham, maka pasien harus
menyetujui.
Hal
ini bisa
dalam bentuk lisan maupun tertulis. Jadi jika suatu saat terjadi hal-
hal yang tidak dinginkan dan pasien
menuntut, dokter sudah punya surat informed consent yang berisi tandatangan persetujuan pasien. Hal tsb bisa menjadi bukti otentik bahwa dokter
tidak
bersalah.Kedua elemen ini berkaitan sekali dengan UU praktek kedokteran no. 29 tahun 2004 pasal 39, pasal 45,
&
pasal
52
yaitu
praktek
“
kedokteran
diselenggarakan atas kesepakatan dokter dan pasien. dan
setiap
“
pasien,
tindakan pasien
”
harus
mendapat
persetujuan
berhak
mendapat
penjelasan
lengkap tentang tindakan medis, meminta pendapat, dan menolak tindakan tersebut.
”
21
Malpraktek No. Pertanyaan Etik 1.
Analisa Pro
Analisa Kontra Duty of care Dokter dalam praktek nya memiliki kewajiban untuk (dijelaskan (kewajiban) menolong pasien yang membutuhkan baik darurat dihalaman berikutnya) maupun tidak. Dalam kasus ini, dokter sudah membantu dengan baik pasien tsb. Hal ini sesuai dengan pasal 7d dan pasal 13, yaitu setiap dokter “
wajib melindungi hidup manusia. dan setiap dokter ”
“
wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas kemanusiaan.
2.
Deriliction of Duty (pelanggaran kewajiban)
3.
Damage (kompensasi kerugian)
Dalam
kasus
ini
”
dokter
tidak
melakukan
suatu
(dijelaskan pelanggaran. Karena dokter memang sudah membantu dihalaman berikutnya) pasien tsb. Hal ini sesuai dengan pasal 7d diatas. Dalam kasus ini, apa yang dilakukan dokter sama sekali tidak menyebabkan dampak kerugian untuk pasien atau orang lain. Hal ini sesuai dengan pasal 8
(dijelaskan dihalaman berikutnya)
yaitu dokter harus memperhatikan kepentingan pasien “
dan
memperhatikan
semua
aspek
menyeluruh baik fisik maupun psikososial.
4.
kesehatan
”
Direct Cause Dalam kasus ini, dokter dari awal tidak melakukan (Sebab langsung) pelanggaran. Jadi dokter tidak menyebabkan pasien mengalami kerugian secala langsung. Hal ini sesuai
(dijelaskan dihalaman berikutnya)
dengan pasal 8 diatas.
Penjelasan bagian Kontra Tidak setuju dengan tindakan dokter tersebut yang memberikan rekam medis tersebut kepada kepolisian tanpa ada persetujuan dari pihak pasien. Kenapa? Berikut alasan yang diperkuat dengan pasal-pasal Hukum:
22
Infromed Consent Informed consent diteguhkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 585/Menkes/Per/IX/1989. Dalam permenkes No. 589 tahun 1989 menjelaskan tentang pengertian informed consent adalah persetujuan yang diberikan pasien atau keluarga atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien terseb ut. Bentuk informed consent terbagi menjadi dua, yaitu: 1. Tersirat atau dianggap telah diberikan baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan darurat 2. Dinyatakan baik secara lisan maupun tulisan
Implied consent bentuk lain adalah bila pasien dalam keadaan gawat darurat sedangkan dokter memerlukan tindakan segera, sementara pasien dalam keadaan tidak bisa memberikan persetujuan dan keluarganya pun tidak ada ditempat maka dokter dapat melakukan tindakan medik terbaik menurut dokter 9Permenkes no 585 Tahun 1989, pasal 11). Jenis persetujuan ini disebut sebagai Presumed consent. Dalam Permenkes No.585 tahun 1989 tentang Informed Consent, dinyatakan bahwa dokter harus menyampaikan informasi atau penjelasan kepada pasien atau keluarga baik diminta ataupun tidak diminta. Komponen Informasi
Keterangan
What
Tindakan apa yang dilakukan Prosedur apa yang akan dijalani oleh pasien Tujuannya
apa,
apa
resikonya,
apa
manfaat dari terapinya Kapan
Bergantung pada waktu yang tersedia setelah
dokter
memutuskan
akan
melakukan tindakan.
23
Siapa
Bergantung pada jenis tindakan yang dilakukan.
Dalam UU tentang persetujuan tindakan kedokteran, informasi atau penjelasan ini dinyatakan bahwa dalam memberikan penjelasan sekurang-kurangnya mencakup: a. Diagnosis dan tata cara tindakan medis b. Tujuan tindakan medis c. Alternatif tindakan lain dan risikonya d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan
Persetujuan Yang berhak memberikan persetujuan adalah pasien yang sudah dewasa (diatas 21 tahun atau sudah menikah) dan dalam keadaan sehat mental. Berdasarkan pasal 11 bab IV Permenkes No. 585: Untuk pasien dibawah umur 21 tahun dan pasien dengan gangguan jiwa yang menandatangani adalah orangtua atau wali atau keluarga terdekat. Untuk pasien dalam keadaan tidak sadar, atau pingsan serta tidak didampingi oleh keluarga terdekat dan secara medik berada dalam keadaan gawat darurat yang memerlukan tindakan medik segera maka tidak memerlukan persetujuan dari siapapun. Tidak selamanya pasien atau keluarga setuju dengan tindakan medik yang akan dilakukan dokter. Dalam situasi demikian, kalangan dokter maupun kalangan kesehatan lainnya harus memahami bahwa pasien atau keluarga mempunyai hak untuk menolak usul tindakan yang akan dilakukan. Ini disebut Informed refusal. Tidak ada hal dokter yang dapat memaksa pasien mengikuti anjurannya, walaupun dokter menganggap penolakan bisa berakibat gawat atau kematian pada pasien.
24
Malpraktek atau Lalai Medik Setiap profesi pada dasarnya memiliki beranekaragam kewajiban. Salah satu profesi yang kewajibannya diteguhkan dalam hukum negara adalah Dokter. Dokter memiliki kewajiban yang diatur sedemikian detail baik dari peraturan pemerintah berupa undang-undang maupun dari organisasi besar profesi dokter yaitu IDI. Sejak zaman Hippokrates rahasia pekerjaan dokter menduduki tempat yang penting dalam hubungan dokter dengan pasien. “Apapun yang saya dengar atau lihat tentang kehidupan seseorang yang tidak patut disebarluaskan, tidak akan saya ungkapkan karena saya harus merahasiakannya.” (Sumpah Hippokrates, butir 9) Kewajiban sebagai seorang dokter tercantum pada UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 51 , yaitu:
a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan sop serta kebutuhan medis pasien. b. Merujuk pasien ke dokter atau ke dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan. c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.
d. Melakukan pertolongan darurat atas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin pada oranglain yang bertugas dan mampu melakukannya, dan e. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi. Kewajiban dokter terhadap pasien juga tercantum pada salah satu lafal sumpah dokter indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No 26 tahun 1960 , yang berbunyi “saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai dokter”. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi dan apabila dilanggar maka orang tersebut akan terkena sanksi baik berupa pidana maupun perdata.
25
Seperti kasus yang tertera pada skenario, berarti dokter tersebut telah melanggar kewajibannya, yaitu tidak menjaga kerahasiaan pasien yang berarti dokter tersebut melakukan pelanggaran etikolegal. Untuk memahami soal rahasia jabatan ditilik dari sudut hukum, tingkah laku seorang dokter dibagi menjadi 2 jenis, yaitu: 1. Tingkah laku yang bersangkutan dengan pekerjaan sehari-hari Dimana dalam hal ini yang diperhatikan adalah: Pasal 322 KUHP yang berbunyi:
(1) “Barang siapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia yang ia wajib menyimpannya oleh karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dulu, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ratus rupiah.” (sesuai dengan keadaan moneter) (2) “Jika kejahatan ini dilakukan terhadap seorang yang tertentu, ia hanya dituntut atas pengaduan orang itu.” Ayat (2) undang-undang ini terutama berkenaan dengan rahasia jabatan dokter, saat dokter membuka rahasia tentang keadaan pasiennya, namun tidak dengan sendirinya akan dituntut di muka pengadilan, melainkan hanya sesudah terhadapnya diadakan pengaduan oleh pasien itu. Dalam UU dikenal sebagai delik aduan. Pasal 1365 KUH Perdata
“Barang siapa yang berbuat salah sehingga orang lain menderita kerugian , berkewajiban mengganti kerugian itu.” 2. Tingkah laku dalam keadaan khusus Pasal 277 Reglemen Indonesia yang diperbarui (RIB):
(1) “Barang siapa yang karena martabatnya, pekerjaannya atau jabatannya yang sah, diwajibkan menyimpan rahasia, boleh minta mengundurkan diri dari memberikan penyaksian, akan tetapi hanya dan terutama mengenai hal yang diketahuinya dan dipercayakan kepadanya karena martabatnya, pekerjaannya atau jabatannya itu.”
26
(2) Pertimbangan, apakah permintaan untuk mengundurkan diri beralasan atau tidak, diserahkan ke pengadilan negara atau jika yang dipanggil untuk memberi penyaksian itu orang asing, pertimbangan itu diserahkan kepada ketua pengadilan negara. Pasal 48 Undang-Undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada paragraf 4 mengenai Rahasia Kedokteran
“Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran. Rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan” Mal praktik berasal dari kata Yunani, yang berarti buruk. Malpraktik medik dapat diartikan sebagai kelalaian atau kegagalan seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang cedera menurut ukuran dilingkungan yang sama. Walaupun UU No. 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan sudah dicabut oleh UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, namun perumusan malpraktik atau kelalaian medik yang tercantum pada Pasal 11b masih dapat dipergunakan, yaitu: “Dengan tidak mengurangi ketentuan didalam KUHP dan peraturan dalam UU lain, terhadap tenaga kesehatan dapat dilakukan tindakan-tindakan administratif dalam hal sebagai berikut: (a) Melalaikan kewajiban, (b) Melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh
seorang
tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya, maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan.
Penanganan dugaan Lalai Medik atau malpraktik tercantum dalam UU RI No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
27
Penanganan Dugaan Malpraktik
Pengaduan
MKDKI
Malpraktik Etik
Bebas
Malpraktik Medik
Disiplin Kedokteran
MKEK
Bebas
Tuntunan lisan, tertulis
Tindakan Administratif
(Pidana)
Hukuman Disiplin
Penegak Hukum
Pengadilan
Gaji atau pangkat Cabut SIP
Bebas
Pidana
Hukum Kepegawaian
Tips agar terhindar dari tuntutan malpraktik:
(1) Senantiasa berpedoman pada standar pelayanan medik dan SOP (2) Bekerjalah secara profesional, berlandaskan etik dan moral yang tinggi (3) Ikutilah peraturan perundangan yang berlaku, terutama tentang kesehatan dan praktik kedokteran (4) Jalin komunikasi yang harmonis dengan pasien dan keluarganya dan jangan enggan berbagi informasi baik tentang diagnosis, pencegahan dan terapi.
28
(5) Tingkatkan rasa kebersamaan, keakraban dan kekeluargaan sesama sejawat dan tingkatkan kerjasama tim medik demi kepentingan pasien. (6) Jangan berhenti belajar, selalu tingkatkan ilmu dan keterampilan dalam bidang yang ditekuni.
29
