LAPORAN KELOMPOK 4 SISTEM BIOETIK
Tutor
: dr. Rayhana, M.Biomed
Ketua
: Fitriya Sujatmaka
(2011730134)
Sekertaris
: Agus Jamjam Maulana
(2011730119)
Anggota
: Arafani Putri Yaman
(2011730123)
Balqis Basbeth
(2011730127)
Gita Listawaty
(2011730137)
M.DAFTAR Kamardi
ISI
(2011730152)
Mahardika Johansyah
(2011730153)
Novita Putri W
(2011730157)
Setiani Imaningtias
(2011730162)
Yudha Yudha Daud Pratama
20117301 2011730165 65
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA FAKULTAS KEDOKTERAN DAN KESEHATAN PENDIDIKAN KEDOKTERAN 2012
KASUS 3 HAM Suatu ketika di Indonesia, terjadi endemi infeksi HIV dikota Asal Muasal. Melihat hal tersebut, bupati dan para pejabat terkait bingung harus berbuat apa. Mereka lalu menyelenggarakan peraturan bahwa semua masyarakat didaerah tersebut harus melakukan pemeriksaan screening HIV. Daerah tersebut membuat kartu dengan dua warna, yaitu warna merah untuk mereka yang hasil screening HIV-nya positif dan hijau bagi mereka dengan hasil screening negatif. Bupati daerah tersebut juga lalu mengeluarkan peraturan bahwa semua orang yang akan keluar masuk wilayah tersebut harus menunjukkan kartu hijau untuk dapat keluar dari wilayah tersebut. Selain itu, tidak ada satu orangpun yang boleh masuk ke daerah tersebut, sedangkan yang sudah masuk minimal harus tinggal selamanya. Tersebutlah nyonya Tuna yang sedang mengalami peritonitis akut ec perforasi gaster. Rumah sakit dikota Asal Muasal tidak dapat melakukan operasi laparotomi untuk mengatasi penyakit yang diderita nyonya Tuna sehingga ia harus dirujuk ke kota Sumber Sehat. Sayangnya dengan diberlakukannya peraturan di kota Asal Muasal, nyonya Tuna harus menunggu hasil dari screening HIV padahal penyakit yang diderita adalah penyakit yang memerlukan operasi yang cepat. Saat menunggu hasil pemeriksaan itu, nyonya tuna meninggal dunia sebelum sempat dilakukannya kegiatan apa-apa. Pada saat yang sama, kebetulan dikota Asal Muasal akan diselenggarakan pertemuan ilmiah dokter-dokter bedah. Tuan Salmon yang telah lama didiagnosis menderita gagal ginjal sedang bergembira karena mendapatkan kesempatan menjalani transpalantasi ginjal secara gratis saat pertemuan ilmiah tersebut. Saat itu ginjal donor untuk dirinya telah tiba di rumah sakit di kota Asal Muasal, peralatan medis pinjaman dari kota Sumber Sehat sudah tiba di rumah sakit kota Asal Muasal dan siap digunakan namun terjadi masalah pada saat dilakukan transplantasi ginjal tersebut. Dengan peraturan yang baru ini, dokter Patin yang akan mengoperasi tuan Salmon tidak dapat masuk ke kota Asal Muasal, tuan Salmon juga tidak dapat keluar ke Kota Sumber Sehat sedangkan ginjal donor yang telah tiba dirumah sakit hanya dapat bertahan selama 1hari mengingat keterbatasan peralatan dikota Sumber Sehat. Alhasil ginjal donor tersebut rusak dan tidak dapat digunakan, tuan Salmon pun batal dioperasi.
PERMASALAHAN 1. Pembedaan warna pada hasil screening. 2. Orang yang keluar masuk wilayah harus menunjukan kartu tanda bukti (sulitnya masuk). 3. Peraturan pemerintah daerah asal muasal yang menyebabkan kerugian pasien. 4. Minimnya fasilitas dan sumber daya manusia tenaga kesehatan.
PEMBAHASAN MASALAH 1. Pembedaan warna pada screening Pro : Pasal 49 ayat (1) dan (2) UU no 36 tentang Kesehatan thn 2009 (1) Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan. (2) Penyelenggaraan upaya kesehatan harus memperhatikan fungsi sosial, nilai, dan norma agama, sosial budaya, moral, dan etika proffesi. Pasal 62 UU no 36 tentangKesehatan (1) Peningkatan kesehatan merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat untuk mengoptimalkan kesehatan melalui kegiatan penyuluhan, penyebarluasaan informasi, atau kegiatan lain untuk menunjang tercapainya hidup sehat. (2) Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.
Kontra : UU RI no 36 tentang Kesehatan thn 2009 Pasal 62 ayat (2) Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit. UU no 36 tentang Kesehatan thn 2009 Pasal 4 Setiap orang berhak atas kesehatan. Inti : Pencegahan untuk langkah prefensi tidak dilakukan diluar tetapi juga di dalam. 2. Orang yang keluar masuk wilayah harus menunjukan kartu tanda bukti (sulitnya masuk). Pro : Pasal 14 UU no 36 thn 2009 tentang Kesehatan (1) Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. (2) Tnggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik. Kontra: UU no 36 thn 2009 tentang Kesehatan Pasal 4 dan 5 ayat (1) dan (2) PASAL 4 Setiap orang berhak atas kesehatan.
PASAL 5 (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan. (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
Inti
: Sulitnya keluar masuk daerah akan berdampak sulit pada penghambatan ekonomi
3. Peraturan pemerintah daerah asal muasal yang menyebabkan kerugian pasien. Pro : UU no 36 thn 2009 tentang Kesehatan BAB 5 Pasal 21 (1) Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. (2) Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. (3) Ketentuan mengenai kesehatan diatur dengan Undang-undang. UU no 36 thn 2009 tentang Kesehatan Pasal 9 (1) Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan. UU no 36 thn 2009 tentang Kesehatan Pasal 26 ayat (2) (2)Pemerintah daerah dapat mengadakan dan mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Kontra: UU no 36 thn 2009 tentang Kesehatan Pasal 4 dan 5 PASAL 4 Setiap orang berhak atas kesehatan. PASAL 5 (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan. (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
UU no 36 thn 2009 tentang Kesehatan Pasal 32 (1) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamat nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. (2) Dalam keadaan darurat, Fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka. Inti
: Pencegahan, kecuali pada pasien yang darurat.
4. Minimnya fasilitas dan sumber daya manusia tenaga kesehatan. Pro : UU no 36 thn 2009 tentang Kesehatan Pasal 26 ayat (2) (2)Pemerintah daerah dapat mengadakan dan mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Kontra: UU RI no 36 thn 2009 tentang Kesehatan Pasal 23 dan 26 PASAL 23 (1) Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. (2) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bidang keahlian yang dimiliki. (3) Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. (4) Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi. (5) Ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Mentri. PASAL 26 (1) Pemerintah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan pelayanan kesehatan. (2) Pemerintah daerah dapat mengadakan dan mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. UU RI no 36 thn 2009 tentang Kesehatan Pasal 35 (1) Pemerintah daerah dapat menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin beroperasi didaerahnya. (2) Penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pemerintah daerah dengan mempertimbangkan : a. Luas wilayah; b. Kebutuhan kesehatan; c. Jumlah dan persebaran penduduk; d. Pola penyakit; e. Pemanfaatannya;
f. Fungsi sosial; dan g. Kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. (3) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk fasilitas pelayanan kesehatan asing. (4) Ketentuan mengenai jumlah dan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bertlaku untuk rumah sakit khusus karantina, penelitian, dan asilum. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah. Inti
: Pada pasal 35, pemerintah mempunyai otoritas untuk menentukan jumlah dan fasilitas kesehatan berupa pelayanan kesehatan dasar dan bersifat darurat.
