PANDUAN PEMBERIAN INFORMASI RENCANA PENGOBATAN
A. PENGERTIAN Persetujuan tindakan medik atau yang sering di sebut informed consent sangat penting dalam setiap pelaksanaan tindakan medic di rumah sakit baik untuk kepentingan dokter maupun pasien. Menurut
john
M.
echols
dalam
kamus
inggris
–
Indonesia(2003), informed berarti telah diberitahukan, teleh disampaikan,telah diinformasikan.sedangkan consent berarti persetujuan yang yang diberikan kepada seseorang untuk berbuat sesuatu. Menurut Jusuf Hanifah (1999), informed consent adalah persetujuan yang diberikan pasien kepada dokter setelah diberi penjelasan.
Dalam
praktiknya,
seringkali
istilah
informed
consent disamakan dengan surat izin operasi (SIO) yang diberikan oleh tenaga kesehtan kepada keluarga sebelum seorang pasien dioperasi, dan dianggap sebagai persetujuan tertulis. Akan tetapi, perlu diingatkan bahwa informed consent bukan sekedar formulir persetujuan yang didapat dari pasien, juga bukan sekedar tanda tangan keluarga, namun merupakan proses
komuniksi.
Inti
dari
informed
consent
adalah
kesepakatan antara tenaga kesehatan dan klien, sedangkan formulir hanya merupkan pendokumentasian hasil kesepakatan. sehingga secara keseluruhan dapat diartikan bahwa telah mendapat
penjelasan
tentang
tindakan
apa
yang
akan
dilakukan oleh petugas medic dan telah disetujui oleh keluarga dengan ditandai oleh penandatanganan surat persetujuan tindakan medic. Persetujuan tindakan adalah kesepakatan yang dibuat seorang klien untuk menerima rangkaian terapi atau prosedur setelah informasi yang lengkap, termasuk risiko terapi dan fakta yang berkaitan dengan terapi tersebut, telah diberikan oleh dokter. Oleh karena itu, persetujuan tindakan adalah pertukaran antara klien dan dokter. Biasanya, klien menandatangani formulir yang disediakan oleh institusi. Formulir itu adalah suatu
catatan mengenai persetujuan tindakan, bukan persetujuan tindakan itu sendiri. Mendapatkan persetujuan tindakan untuk terapi medis dan bedah
spesifik
adalah
tanggung
jawab
dokter.
Meskipun
tanggung jawab ini didelegasikan kepada perawat di beberapa institusi dan tidak terdapat hukum yang melarang perawat untuk menjadi bagian dalam proses pemberian informasi tersebut.
B. TUJUAN Keberadaan informed consent sangat penting, karena mengandung ide moral, seperti tanggung jawab (autonomi tidak terlepas dari tanggung jawab). Jika individu memilih untuk melakukan sesuatu, ia hanya bertanggung jawab terhadap pilihannya dan tidak bisa menyalahkan konsekuensi yang akan terjadi. Ide moral lain adalah pembaruan. Tanpa autonomi, tidak ada pembaruan dan jika tidak ada pembaruan, masyarakat tidak akan maju. Sehingga tujuan dari informed consent adalah agar pasien mendapat informasi yang cukup untuk dapat mengambil keputusan atas terapi yang akan dilaksanakan. Informed consent juga berarti mengambil keputusan bersama. Hak pasien untuk menentukan nasibnya dapat terpenuhi dengan sempurna apabila pasien telah menerima semua informasi yang ia perlukan sehingga ia dapat mengambil keputusan yang tepat.
Kekecualian
dapat
dibuat
apabila
informasi
yang
diberikan dapat menyebabkan guncangan psikis pada pasien. Informed consent mempunyai peran dan manfaat yang
sangat
penting
dalam
penyelenggaraan
praktik,yaitu : 1. Membantu kelancaran tindakan medis. Melalui informed consent, secara tidak langsung terjalin kerjasama antara tenaga medis dan klien sehingga memperlancar tindakan yang akan dilakukan. Keadaan ini dapat meningkatkan efisiensi waktu dalam upaya tindakan kedaruratan. 2. Mengurangi efek samping dan komplikasi yang mungkin terjadi. Tindakan medis yang tepat dan segera, akan
menurunkan komplikasi. 3. Mempercepat
resiko
terjadinya
proses
efek
pemulihan
samping
dan
dan
penyembuhan
penyakit, karena pasien memiliki pemahaman yang cukup terhadap tindakan yang dilakukan. 4. Meningkatkan mutu pelayanan.
Peningkatan
mutu
ditunjang oleh tindakan yang lancar, efek samping dan komplikasi yang minim, dan proses pemulihan yang cepat 5. Melindungi tenaga medis dari kemungkinan tuntutan hukum.
Jika
tindakan
medis
menimbulkan
masalah,
tenaga medis memiliki bukti tertulis tentang persetujuan pasien.
C. BENTUK – BENTUK INFORMED CONSENT Informed
consent
harus
dilakukan
setiap
kali
akan
melakukan tindakan medis, sekecil apapun tindakan tersebut. Menurut depertemen kesehatan (2002), informed consent dibagi menjadi 2 bentuk : 1. Implied consent Yaitu persetujuan
yang
dinyatakan
tidak
langsung.
Contohnya: saat akan mengukur tekanan darah ibu, ia hanya
mendekati
si
ibu
dengan
membawa
sfingmomanometer tanpa mengatakan apapun dan si ibu langsung menggulung lengan bajunya (meskipun tidak mengatakan apapun, sikap ibu menunjukkan bahwa ia tidak keberatan terhadap tindakan yang akan dilakukan bidan). 2.
Express Consent Express consent yaitu persetujuan yang dinyatakan dalam bentuk tulisan atau secara verbal. Sekalipun persetujuan secara tersirat dapat diberikan, namun sangat bijaksana bila persetujuan pasien dinyatakan dalam bentuk tertulis karena hal ini dapat menjadi bukti yang lebih kuat dimasa mendatang. Contoh, persetujuan untuk pelaksanaan sesar.
Yang berhak menandatangani informed consent
Pasien dewasa 21 tahun atau sudah menikah dalam keadaan sehat
Keluarga pasien bila umur pasien 21, pasien dengan
gangguan jiwa, tidak sadar,atau pingsan Pasien < 21 tahun/ sudah menikah dibawah pengampuan
dan gangguan mental, persetujuan diberikan pada wali Pasien < atau belum menikah dan tidak punya wali/ wali berhalangan, persetujuan diberikan pada keluarga atau
induk semang/ yang bertanggung jawab pada pasien Dalam keadaan pasien tidak sadar dan tidak ada wali/ keluarga terdekat dan dalam keadaan darurat yang perlu tindakan medik segera tidak dibutuhkan informed consent dari siapapun
Syarat syah informed consent menurut The Medical Denfence Union dalam bukunya Medicolegal Issues in Clinical Practice yaitu
diberikan secara bebas diberikan pada orang yang sanggup memberikan perjanjian telah dijelaskannya bentuk tindakan yang akan dilakukan
sehingga pasien memahami tindakan itu perlu dilakukan mengenai sesuatu yang khas tindakan itu juga dilakukan pada situasi yang sama
D. TATA CARA INFORMED CONSENT Permenkes RI NO 585/MenKesh/Per/IX/1989 1. Penjelasan langsung dari dokter yang melakukan tindakan medis dan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien 2. Tidak ada unsur dipengaruhi/ mengarahkan pasien pada tindakan tertentu, semua putusan diserahkan pasien dan dokter hanya menyarankan dan menjelaskannya 3. Menyakan ulang kembali apakah sudah mengerti 4. Lembar informed consent diisi oleh pasien/keluarga/ wali
Persetujuan atau kesepakatan antara tenaga kesehatan dan klien harus mencakup: 1. pemberi penjelasan, yaitu tenaga kesehatan.
2.
penjelasan yang akan disampaikan yang memuat lima hal
yaitu: a. b. c. d. e.
Tujuan tindakan medis yang akan dilakukan, Tata cara tindakan yamg akan dilakukan, Resiko yang mungkin dihadapi, Alternatif tindakan medik dari setiap alternatif tindakan, Prognosis, bila tindakan itu dilakukan atau tidak.
3. Cara menyampaikan penjelasan . 4. Pihak yang berhak menyatakan persetujuan yaitu pasien, tanpa paksaan dari pihak manapun. 5. Cara menyatakan persetujuan (tertulis atau lisan). Dalam praktiknya, consent dapat diberikan oleh pasien secara langsung atau oleh keluarga/ pihak yang mewakili pasien dalam keadaan darurat.
E. UNSUR-UNSUR INFORMED CONSENT Suatu informed consent baru sah diberikan oleh pasien jika memenuhi minimal 3 (tiga) unsur sebagai berikut : 1. Keterbukaan informasi yang cukup diberikan oleh dokter 2. Kompetensi pasien dalam memberikan persetujuan 3. Kesukarelaan (tanpa paksaan atau tekanan) dalam memberikan persetujuan. Jenis tindakan yang memerlukan informed consent 1. Tindakan-tindakan yang bersifat invasif dan operatif atau memerlukan pembiusan, baik untuk menegakkan diagnosis maupun tindakan yang bersifat terapeutik. 2. Tindakan pengobatan khusus, misalnya radioterapi untuk kanker. 3. Tindakan khusus yang berkaitan dengan penelitian bidang kedokteran ataupun uji klinik (berkaitan dengan bioetika)
Hal yang membatalkan informed consent
keadaan darurat medis ancaman terhadap kesehatan masyarakat pelepasan hak pemberian consen pada pasien clinical privilage pasien tanpa pendamping yang tidak memberikan consent
kompeten
F. SANKSI HUKUM TERHADAP INFORMED CONSENT 1. Sanksi pidana Apabila seorang tenaga kesehatan menorehkan benda tajam tanpa persetujuan pasien dipersamakan dengan adanya penganiayaan yang dapat dijerat Pasal 351 KUHP 2. Sanksi perdata Tenaga kesehatan atau sarana kesehatan yang mengakibatkan kerugian dapat digugat dengan 1365, 1367, 1370, 1371 KUHP 3. Sanksi administratif Pasal 13 Pertindik mengatur bahwa : Terhadap dokter yang melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien atau keluarganya dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin praktik. G. BILA TERJADI PENOLAKAN INFORMED CONSENT Dalam
pelaksanaanya
tidak
selamanya
pasien
atau
keluarga setuju dengan tindakan medic yang akan dilakukan dokter. Dalam situasi demikian kalangan dokter maupun tenaga kesehatan lainnya harus memahami bahwa pasien atau keluarga mempunyai hak menolak usul tindakan yang akan dilakukan.Tidak ada hak dokter yang dapat memaksa pasien mengikuti anjuran, walaupun dokter menganggap penolakan bisa berakibat gawat atau kematian pada pasien. Bila
dokter
gagal
dalam
meyakinkan
pasien
pada
alternative tindakan yang diperlukan, maka untuk keamanan dikemudian hari, sebaiknya dokter atau rumah sakit meminta pasien
atau
keluarga
menandatangani
surat
terhadap anjuran tindakan medic yang diperlukan.
penolakan
