PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH SRUWENG Nomor : ....../PER/PKU.S/DIR/..../2015 TENTANG PANDUAN PEMBERIAN INFORMASI TERMASUK RENCANA PENGOBATAN RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH SRUWENG
DIREKTUR RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH SRUWENG Menimbang
:
a. Bahwa
berdasarkan
Lampiran
Permenkes
1691/2011
tentang Hak pasien, disebutkan bahwa pasien dan keluarganya mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan hasil pelayanan termasuk kemungkinan terjadinya insiden. b. Bahwa Dokter penanggung
jawab
pelayanan
wajib
memberikan penjelasan secara jelas dan benar kepada pasien
dan keluarganya
tentang rencana dan
hasil
pelayanan, pengobatan atau prosedur untuk pasien termasuk kemungkinan terjadinya insiden. c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada pasal (a dan b) di atas, perlu ditetapkan Panduan Pemberian Informasi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sruweng dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sruweng;
Mengingat
1: . UU no 44/2009 tentang Rumah Sakit pasal 5 2. UU no 44/2009 tentang Rumah Sakit pasal 29
3. UU no 29/2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 3 4. UU no 44/2009 tentang Rumah Sakit pasal 43 5. Permenkes 1691/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 6. Pasal 7 Permenkes 1691/2011 7. Permenkes 755/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit 8. Permenkes 1438/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 147/MENKES/PER/I/2010 Tentang Perijinan Rumah Sakit; 10.
Pedoman
Pimpinan
Pusat
Muhammadiyah
Nomor
01/PED/I.0/B/2011 tentang Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah; 11.
Surat Keputusan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sruweng
Nomor 01/SK/PCM.IX/2011 tanggal 01 September 2011 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sruweng; 12.
Surat Keputusan Majelis Pembina Kesehatan Umum
Pimpinan
Cabang
02/SK/PCM.IX/2011
Muhammadiyah tanggal
26
Sruweng
September
Nomor 2011
:
tentang
Pembaharuan Struktur Organisasi Rumah Sakit Muhammadiyah Sruweng;
M E M U T U S K AN Menetapkan
: PERATURAN
DIREKTUR
MUHAMMADIYAH
RUMAH
SRUWENG
SAKIT
TENTANG
PKU
PANDUAN
PELAKSANAAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH SRUWENG.
BAB I DEFINISI
Dalam UU 44/2009 pasal 5 huruf b, dinyatakan bahwa pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. Pada penjelasan pasal 5 huruf b, disebutkan : yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan paripurna tingkat kedua adalah upaya kesehatan perorangan tingkat lanjut dengan mendayagunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik. Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan paripurna tingkat ketiga adalah upaya kesehatan perorangan tingkat lanjut dengan mendayagunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialistik. Dengan demikian asuhan medis kepada pasien diberikan oleh dokter spesialis. 1. DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) : adalah seorang dokter, sesuai dengan kewenangan klinisnya terkait penyakit pasien, memberikan asuhan medis lengkap (paket) kepada satu pasien dengan satu patologi / penyakit, dari awal sampai dengan akhir perawatan di rumah sakit, baik pada pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Asuhan medis lengkap artinya melakukan asesmen medis sampai dengan implementasi rencana serta tindak lanjutnya sesuai kebutuhan pasien. 2. Pemberian informasi kepada pasien atau keluarganya tentang diagnosis, tata cara tindakan medis (termasuk rencana pengobatan), tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis penyakit terhadap tindakan yang dilakukan merupakan kewajiban dari Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) 3. Pasien dengan lebih dari satu penyakit dikelola oleh lebih dari satu DPJP sesuai kewenangan klinisnya, dalam pola asuhan secara tim atau terintegrasi. Contoh : pasien dengan Diabetes Mellitus, Katarak dan Stroke, dikelola oleh lebih dari satu DPJP : Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Mata dan Dokter Spesialis Saraf. 4. Dokter yang memberikan pelayanan interpretatif, misalnya memberikan uraian / data tentang hasil
laboratorium atau radiologi, tidak dipakai istilah DPJP, karena
tidak memberikan asuhan medis yang lengkap.
BAB II RUANG LINGKUP
Bagian yang terkait dengan pemberian informasi adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Rekam medik Komite Medik/SMF Bidang Keperawatan Instalasi rawat Jalan Instalasi Gawat darurat Instalasi Rawat Inap ICU IBS.
BAB III TATA LAKSANA
Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) harus aktif dan intensif dalam pemberian edukasi/informasi kepada pasien karena merupakan elemen yang penting dalam konteks Pelayanan Fokus pada Pasien (Patient Centered Care), selain juga merupakan kompetensi dokter dalam area kompetensi ke 3 (Standar Kompetensi Dokter Indonesia, KKI 2012; Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Yang Baik di Indonesia, KKI 2006)). Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) pada waktu visite pertama kali memberikan informasi kepada pasien atau keluarganya tentang hak dan kewajiban sebagai pasien, antara lain tentang : a. Berikan informasi secara jelas dan benar mengenai kondisi pasien dengan bahasa yang mudah di mengerti pasien. b. Informasi yang diberikan meliputi
Diagnosis,
Tata cara tindakan medis (termasuk rencana pengobatan),
Tujuan tindakan medis,
Alternatif tindakan,
Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi,
Prognosis penyakit terhadap tindakan yang dilakukan.
c. Berikan kesempatan kepada pasien untuk menanyakan hal-hal yang belum jelas (lakukan kroscek) d. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dalam memberikan Informasi kepada pasien dilakukan secara lisan kemudian didokumentasikan secara tertulis pada formulir pemberian informasi didalam rekam medis pasien yang sudah disediakan. e. Pastikan bahwa informasi yang diberikan telah dipahami oleh pasien maupun keluarga pasien. f. Setelah memahami informasi, pasien atau keluarganya di mintai tandatangan bahwa telah menerima informasi dari DPJP.
BAB IV DOKUMENTASI
Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dalam memberikan Informasi kepada pasien dilakukan secara lisan kemudian didokumentasikan secara tertulis pada formulir pemberian
informasi
didalam
rekam
medis
pasien
yang
sudah
disediakan.
Pendokumentasian yang dilakukan oleh DPJP di rekam medis harus mencantumkan nama dan paraf / tandatangan.
Ditetapkan di : Sruweng Pada Tanggal : Direktur,
dr. H. Chairon NBM: 1122142
