KEPUTUSAN KEPALA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.III ANTON SOEDJARWO PONTIANAK No. ................................................. tentang PANDUAN PEMBERIAN INFORMASI YANG MENYANGKUT PENGOBATAN PASIEN DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.III ANTON SOEDJARWO PONTIANAK KEPALA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.III ANTON SOEDJARWO PONTIANAK Menimbang :
a. bahwa
berdasarkan
tentang
Hak
Lampiran
pasien,
Permenkes
disebutkan
bahwa
1691/2011 pasien
dan
keluarganya mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang
rencana
dan
hasil
pelayanan
kemungkinan terjadinya insiden. b. bahwa Dokter penanggung jawab
termasuk
pelayanan
wajib
memberikan penjelasan secara jelas dan benar kepada pasien
dan
pelayanan,
keluarganya pengobatan
tentang atau
rencana
prosedur
dan
untuk
hasil pasien
termasuk kemungkinan terjadinya insiden. c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada pasal (a dan b) di atas, perlu ditetapkan Panduan Pemberian Informasi Rumah
Sakit
Peraturan Mengingat
PKU
Direktur
Muhammadiyah Rumah
Sakit
Sruweng
PKU
dengan
Muhammadiyah
Sruweng; : 1. UU no 44/2009 tentang Rumah Sakit pasal 5 2. UU no 44/2009 tentang Rumah Sakit pasal 29 3. UU no 29/2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 3 4. UU no 44/2009 tentang Rumah Sakit pasal 43 5. Permenkes 1691/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 6. Pasal 7 Permenkes 1691/2011 7. Permenkes 755/2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit 8. Permenkes
1438/2010
tentang
Standar
Kesehatan
RI
Pelayanan
Kedokteran 9. Peraturan
Menteri
Nomor
:
147/MENKES/PER/I/2010 Tentang Perijinan Rumah Sakit; 10.
Surat Keputusan Kepala Polisi Daerah Kalimantan Barat
Nomor ..../SK/.../2000 tanggal ... September 20.. tentang Pengangkatan Jabatan Kepala Rumah Sakit Bhayangkara
Tk.III Anton Soedjarwo Pontianak;
Menetapka n
MEMUTUSKAN : PERATURAN KEPALA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK.III ANTON SOEDJARWO PONTIANAK TENTANG PANDUAN PELAKSANAAN PERSETUJUAN
TINDAKAN
KEDOKTERAN
DI
RUMAH
SAKIT
BHAYNGKARA TK.III ANTON SOEDJARWO PONTIANAK. Ditetapkan di Pada tanggal
: Pontianak. : Nopember 2016 KARUMKIT BHAYANGKARA TK. III ANTON SOEDJARWO PONTIANAK
drg. SUGIYATO AKBP NRP 66050671
Lampiran Surat Keputusan Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Anton Soedjarwo Pontianak Nomor : .../.../.../2016 Tentang : Panduan Pemberian Informasi Yang Mmenyangkut Pengobatan Pasien BAB I DEFINISI Dalam UU 44/2009 pasal 5 huruf b, dinyatakan bahwa pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
Pada penjelasan pasal 5 huruf b, disebutkan : yang dimaksud dengan pelayanan
kesehatan
paripurna
tingkat
kedua
adalah
upaya
kesehatan
perorangan tingkat lanjut dengan mendayagunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik. Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan paripurna tingkat ketiga adalah upaya kesehatan perorangan tingkat lanjut dengan mendayagunakan
pengetahuan
dan
teknologi
kesehatan
sub
spesialistik.
Dengan demikian asuhan medis kepada pasien diberikan oleh dokter spesialis. 1. DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pelayanan) : adalah seorang dokter, sesuai dengan kewenangan klinisnya terkait penyakit pasien, memberikan asuhan medis lengkap (paket) kepada satu pasien dengan satu patologi / penyakit, dari awal sampai dengan akhir perawatan di rumah sakit, baik pada pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Asuhan medis lengkap artinya melakukan asesmen medis sampai dengan implementasi rencana serta tindak lanjutnya sesuai kebutuhan pasien. 2. Pemberian informasi kepada pasien atau keluarganya tentang diagnosis, tata cara tindakan medis (termasuk rencana pengobatan), tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis penyakit terhadap tindakan yang dilakukan merupakan kewajiban dari Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) 3. Pasien dengan lebih dari satu penyakit dikelola oleh lebih dari satu DPJP sesuai
kewenangan
klinisnya,
dalam
pola
asuhan
secara
tim
atau
terintegrasi. Contoh : pasien dengan Diabetes Mellitus, Katarak dan Stroke, dikelola oleh lebih dari satu DPJP : Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Mata dan Dokter Spesialis Saraf. 4. Dokter yang memberikan pelayanan interpretatif, misalnya memberikan uraian / data tentang hasil
laboratorium atau radiologi, tidak dipakai istilah
DPJP, karena tidak memberikan asuhan medis yang lengkap.
BAB II RUANG LINGKUP Bagian yang terkait dengan pemberian informasi adalah: 1. 2. 3. 4.
Rekam medik Komite Medik/SMF Bidang Keperawatan Instalasi rawat Jalan
5. 6. 7. 8.
Instalasi Gawat darurat Instalasi Rawat Inap ICU IBS.
BAB III TATA LAKSANA
Dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) harus aktif dan intensif dalam pemberian edukasi/informasi kepada pasien karena merupakan elemen yang penting dalam konteks Pelayanan Fokus pada Pasien (Patient Centered Care), selain juga merupakan kompetensi dokter dalam area kompetensi ke 3 (Standar Kompetensi Dokter Indonesia, KKI 2012; Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Yang Baik di Indonesia, KKI 2006)).
Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) pada waktu visite pertama kali memberikan informasi kepada pasien atau keluarganya tentang hak dan kewajiban sebagai pasien, antara lain tentang : a. Berikan informasi secara jelas dan benar mengenai kondisi pasien dengan bahasa yang mudah di mengerti pasien. b. Informasi yang diberikan meliputi
Diagnosis,
Tata cara tindakan medis (termasuk rencana pengobatan),
Tujuan tindakan medis,
Alternatif tindakan,
Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi,
Prognosis penyakit terhadap tindakan yang dilakukan.
c. Berikan kesempatan kepada pasien untuk menanyakan hal-hal yang belum jelas (lakukan kroscek) d. Dokter
Penanggung
Informasi
kepada
Jawab
Pelayanan
pasien
dilakukan
(DPJP)
dalam
secara
lisan
memberikan kemudian
didokumentasikan secara tertulis pada formulir pemberian informasi didalam rekam medis pasien yang sudah disediakan. e. Pastikan bahwa informasi yang diberikan telah dipahami oleh pasien maupun keluarga pasien. f. Setelah memahami informasi, pasien atau keluarganya di mintai tandatangan bahwa telah menerima informasi dari DPJP.
BAB IV DOKUMENTASI Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dalam memberikan Informasi kepada pasien dilakukan secara lisan kemudian didokumentasikan secara tertulis pada formulir pemberian informasi didalam rekam medis pasien yang sudah disediakan. Pendokumentasian yang dilakukan oleh DPJP di rekam medis harus mencantumkan nama dan paraf / tandatangan.
Ditetapkan di Pada tanggal
: Pontianak. : Nopember 2016 KARUMKIT BHAYANGKARA TK. III ANTON SOEDJARWO PONTIANAK
drg. SUGIYATO AKBP NRP 66050671
