BAB I PENDAHULUAN
Akredi Akreditas tasii Puskesm Puskesmas as dan Fasilita Fasilitass Kesehat Kesehatan an Tingkat ingkat Pertam Pertamaa
merupak merupakan an upaya upaya
peningkatan mutu dan kinerja pelayanan yang dilakukan melalui membangun sistem manajemen mutu, penyelenggaraan penyelenggaraan Upaya Kesehatan, Kesehatan, dan sistem sistem pelayanan pelayanan klinis klinis untuk memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan dan peraturan perundangan serta pedoman yang berlaku. Untuk membangun dan membakukan sistem manajemen mutu, sistem pelayanan, perlu disusun pengaturan-pengaturan Regulasi internal tersebut berupa Kebijakan, Pedoman, Standar perasional Prosedur !SP" dan dokumen lain disusun berdasarkan peraturan perundangan dan pedoman-pedoman eksternal yang berlaku. Untuk memudahkan dalam mempersiapkan regulasi internal tersebut, maka perlu disusun pedoman penyusunan dokumen akreditasi Puskesmas.
Pedoman ini disusun dengan tujuan sebagai berikut# $. Tersedi ersedianya anya pedoman pedoman bagi Kepala Kepala Puskes Puskesmas mas % Fasili Fasilitas tas Kesehat Kesehatan an Tingkat ingkat Pertam Pertama, a, Penanggung &a'ab dan Pelaksana Upaya Kesehatan di Puskesmas, dan tim mutu dalam menyusun dokumen - dokumen yang dipersyaratkan dalam standar akreditasi, (. Tersedianya ersedianya Pedoman bagi pendamping akreditasi akreditasi di )inas Kesehatan Kabupaten%Kot Kabupaten%Kotaa untuk melakukan pendampingan pada Puskesmas, *. Tersedi ersedianya anya pedoman pedoman bagi sur+eyor sur+eyor dalam dalam melakuk melakukan an penilai penilaian an akredi akreditas tasii Puskes Puskesmas mas dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama lainnya, . Terse ersedi diany anyaa pedom pedoman an penyu penyusun sunan an dokum dokumen en untu untuk k pela pelati tiha han n akre akredi dita tasi si Puske Puskesm smas as dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama lainnya. Pedoman ini disusun untuk dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen bagi Kepala Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama lainnya, Penanggung ja'ab dan pelaksana Upaya Kesehatan di Puskesmas, baik upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan, pendamping tingkat Kabupaten%Kota, dan sur+eior akreditasi Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Tingkat Pertama lainnya. lainnya. Pedom Pedoman an ini ini disu disusu sun n seba sebagai gai bahan bahan bagi bagi Pusk Puskes esma mass untu untuk k menyu menyusu sun n keleng kelengkap kapan an pedoman tata naskah terkait dengan dokumen - dokumen yang dipersyaratkan oleh standar akreditasi. )alam pedoman tata naskah perlu dimasukkan bagaimana penyusunan kebijakan, standar prosedur operasional, dengan tata penomorannya.
BAB II $
DOKUMENTASI AKREDITASI PUSKESMAS DAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
Sistem manajemen mutu, mutu, sistem pelayanan, dan sistem penyelenggaraan upaya Puskesmas % Klinik perlu dibakukan berdasarkan regulasi internal. Regulasi internal ini disusun dalam bentuk dokumen akreditasi akreditasi yang harus dipersiapkan dipersiapkan oleh Puskesmas Puskesmas % Klinik % Praktik mandiri mandiri untuk memenuhi standar akreditasi. Penyusunan Penyusunan
regulasi regulasi internal, internal, perlu didukung didukung regulasi eksternal eksternal yang berupa berupa peraturan
perundangan dan pedoman-pedoman yang diberlakukan oleh Kementerian Kesehatan, )inas Kesehatan Pro+insi, )inas Kesehatan Kabupaten%Kota dan organisasi organisasi proesi, yang merupakan auan auan bagi Puskesm Puskesmas as dalam dalam menyel menyelengg enggara arakan kan manajem manajemen en Puskes Puskesmas mas,, upaya upaya kesehat kesehatan an masyarakat, masyarakat, dan upaya kesehatan kesehatan perorangan. perorangan. )okumen-dokume )okumen-dokumen n tersebut sebaiknya sebaiknya ada di Puskesmas%Klinik, dan merupakan dokumen eksternal yang dikendalikan, meskipun dokumen eksternal tersebut tidak merupakan persyaratan dalam penilaian akreditasi. )okumen-dokumen yang perlu dipersiapkan di Puskesmas dapat dibedakan sebagai berikut # A. Penyele Penyelengga nggaraan raan manajem manajemen en Pusesma Pusesmas! s! $. Kebijakan Kebijakan Kepala Puskesmas%Fasil Puskesmas%Fasilitas itas Pelayanan Kesehatan Kesehatan Tingkat Tingkat Pertama/ (. Renana 0ima Tahunan Puskesm Puskesmas/ as/ *. Pedoman Pedoman%ma %manual nual mutu/ mutu/ . Pedoman%panduan Pedoman%panduan tehnis tehnis yang terkait terkait dengan dengan manajemen/ manajemen/ 1. Standar perasional perasional Prosedur Prosedur !SP"/ !SP"/ 2. Perenanaan Perenanaan Tingkat Tingkat Puskesmas Puskesmas !PTP"# !PTP"# Renana Usulan Usulan Kegiatan Kegiatan !RUK" !RUK" dan Renana Renana
B.
C.
Pelaksanaan Kegiatan !RPK"/ 3. Kerangk Kerangkaa Auan Auan Kegiata Kegiatan. n. Penyelenggaraan U"aya Kese#a$an Masyaraa$ %UKM&! $. Kebijak Kebijakan an Kepala Kepala Puskesmas Puskesmas// (. Pedoman untuk untuk masing-masi masing-masing ng upaya kesehatan kesehatan masyarakat masyarakat// *. Standar perasional perasional Prosedur Prosedur !SP"/ !SP"/ . Renana Tahunan untuk untuk masing-masi masing-masing ng UK4/ 1. Kerangka Kerangka Auan Auan Kegiatan Kegiatan pada tiap-ti tiap-tiap ap UK4. Penyelenggaraan "elayanan l'n's(u"aya ese#a$an "er)rangan %UKP& $. Kebijakan Kebijakan tentang tentang pelayanan pelayanan klinis/ klinis/ (. Standar perasional perasional Prosedur Prosedur !SP" klinis/ klinis/ *. Pedoman Pedoman Pelay Pelayanan anan Klini Klinis/ s/ . Kerangk Kerangkaa Auan terkait terkait dengan dengan Progra Program%K m%Kegi egiata atan n Pelayan Pelayanan an Klinis Klinis dan Peningkat Peningkatan an 4utu dan Keselamatan Pasien. )okumen )okumen-dok -dokumen umen yang perlu perlu dipers dipersiap iapkan kan oleh oleh UPT Puskesma Puskesmass )urenan )urenan
adalah# $. (. *. . 1. 2. 3.
Renana Renana strate strategik gik%re %rena nana na lima lima tahunan tahunan ! RS5 RS5 "/ "/ Rena Renana na tah tahuna unan n ! RUK, RUK, RPK, RPK, R5A "/ Kebi Kebija jaka kan n Kepal Kepalaa Puske Puskesm smas as// Pedo Pedoma man% n%pa pand ndua uan n mutu mutu// Stand Standar ar per peras asio ional nal Pro Prose sedur dur !S !SP" P"// Pand Pandua uann-pa pand ndua uan n tekn teknis is// Kera Kerang ngka ka Aua Auan n Keg Kegia iata tan n.
(
antara antara lain
DOKUMENTASI AKREDITASI PUSKESMAS DAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
Sistem manajemen mutu, mutu, sistem pelayanan, dan sistem penyelenggaraan upaya Puskesmas % Klinik perlu dibakukan berdasarkan regulasi internal. Regulasi internal ini disusun dalam bentuk dokumen akreditasi akreditasi yang harus dipersiapkan dipersiapkan oleh Puskesmas Puskesmas % Klinik % Praktik mandiri mandiri untuk memenuhi standar akreditasi. Penyusunan Penyusunan
regulasi regulasi internal, internal, perlu didukung didukung regulasi eksternal eksternal yang berupa berupa peraturan
perundangan dan pedoman-pedoman yang diberlakukan oleh Kementerian Kesehatan, )inas Kesehatan Pro+insi, )inas Kesehatan Kabupaten%Kota dan organisasi organisasi proesi, yang merupakan auan auan bagi Puskesm Puskesmas as dalam dalam menyel menyelengg enggara arakan kan manajem manajemen en Puskes Puskesmas mas,, upaya upaya kesehat kesehatan an masyarakat, masyarakat, dan upaya kesehatan kesehatan perorangan. perorangan. )okumen-dokume )okumen-dokumen n tersebut sebaiknya sebaiknya ada di Puskesmas%Klinik, dan merupakan dokumen eksternal yang dikendalikan, meskipun dokumen eksternal tersebut tidak merupakan persyaratan dalam penilaian akreditasi. )okumen-dokumen yang perlu dipersiapkan di Puskesmas dapat dibedakan sebagai berikut # A. Penyele Penyelengga nggaraan raan manajem manajemen en Pusesma Pusesmas! s! $. Kebijakan Kebijakan Kepala Puskesmas%Fasil Puskesmas%Fasilitas itas Pelayanan Kesehatan Kesehatan Tingkat Tingkat Pertama/ (. Renana 0ima Tahunan Puskesm Puskesmas/ as/ *. Pedoman Pedoman%ma %manual nual mutu/ mutu/ . Pedoman%panduan Pedoman%panduan tehnis tehnis yang terkait terkait dengan dengan manajemen/ manajemen/ 1. Standar perasional perasional Prosedur Prosedur !SP"/ !SP"/ 2. Perenanaan Perenanaan Tingkat Tingkat Puskesmas Puskesmas !PTP"# !PTP"# Renana Usulan Usulan Kegiatan Kegiatan !RUK" !RUK" dan Renana Renana
B.
C.
Pelaksanaan Kegiatan !RPK"/ 3. Kerangk Kerangkaa Auan Auan Kegiata Kegiatan. n. Penyelenggaraan U"aya Kese#a$an Masyaraa$ %UKM&! $. Kebijak Kebijakan an Kepala Kepala Puskesmas Puskesmas// (. Pedoman untuk untuk masing-masi masing-masing ng upaya kesehatan kesehatan masyarakat masyarakat// *. Standar perasional perasional Prosedur Prosedur !SP"/ !SP"/ . Renana Tahunan untuk untuk masing-masi masing-masing ng UK4/ 1. Kerangka Kerangka Auan Auan Kegiatan Kegiatan pada tiap-ti tiap-tiap ap UK4. Penyelenggaraan "elayanan l'n's(u"aya ese#a$an "er)rangan %UKP& $. Kebijakan Kebijakan tentang tentang pelayanan pelayanan klinis/ klinis/ (. Standar perasional perasional Prosedur Prosedur !SP" klinis/ klinis/ *. Pedoman Pedoman Pelay Pelayanan anan Klini Klinis/ s/ . Kerangk Kerangkaa Auan terkait terkait dengan dengan Progra Program%K m%Kegi egiata atan n Pelayan Pelayanan an Klinis Klinis dan Peningkat Peningkatan an 4utu dan Keselamatan Pasien. )okumen )okumen-dok -dokumen umen yang perlu perlu dipers dipersiap iapkan kan oleh oleh UPT Puskesma Puskesmass )urenan )urenan
adalah# $. (. *. . 1. 2. 3.
Renana Renana strate strategik gik%re %rena nana na lima lima tahunan tahunan ! RS5 RS5 "/ "/ Rena Renana na tah tahuna unan n ! RUK, RUK, RPK, RPK, R5A "/ Kebi Kebija jaka kan n Kepal Kepalaa Puske Puskesm smas as// Pedo Pedoma man% n%pa pand ndua uan n mutu mutu// Stand Standar ar per peras asio ional nal Pro Prose sedur dur !S !SP" P"// Pand Pandua uann-pa pand ndua uan n tekn teknis is// Kera Kerang ngka ka Aua Auan n Keg Kegia iata tan n.
(
antara antara lain
Sebagai bukti pelaksanaan kegiatan dan pelayanan, Puskesmas perlu menyiapkan rekam implementasi implementasi !bukti tertulis tertulis kegiatan kegiatan yang dilaksanakan" dilaksanakan" dan dokumen-dokumen dokumen-dokumen pendukung lain, seperti oto opy ija6ah, sertiikat pelatihan, sertiikat kalibrasi, dan sebagainya.
BAB III PEN*USUNAN DOKUMEN AKREDITASI
A. KEBI+AKAN
Kebijakan Kebijakan adalah Peraturan%Keputus Peraturan%Keputusan an yang ditetapkan oleh Kepala UPT Puskesmas Puskesmas )urenan yang merupakan garis besar yang bersiat mengikat dan 'ajib dilaksanakan dilaksanakan oleh# penanggung
ja'ab
maupun pelaksana.
5erdasarkan
kebijakan
tersebut, disusun
pedoman%panduan dan standar operasional prosedur !SP" yang memberikan kejelasan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan di Puskesmas. *
Penyusunan Peraturan%Surat Keputusan tersebut harus didasarkan pada peraturan perundangan, baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan )aerah, Peraturan Kepala )aerah, Peraturan 4enteri dan pedoman-pedoman teknis yang berlaku seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian )alam 7egeri, )inas Kesehatan Pro+insi, dan )inas Kesehatan Kabupaten%Kota. Peraturan%Surat Keputusan Kepala FKTP dapat dituangkan dalam pasal-pasal dalam keputusan tersebut, atau merupakan lampiran dari peraturan%keputusan.
Format Peraturan% Surat Keputusan dapat disusun sebagai berikut# 1. Pembukaan ditulis memakai huru Kapital# a. Kebijakan # Peraturan%Keputusan Kepala Puskesmas b. 7omor # )itulis sesuai sistem Penomoran di Puskesmas !ditulis ......% Nomor urut
Dokumen %*1.8*.8$8.$*.88$% Tahun terbit Contoh misal Keputusan: 188.43/no urut agenda/35.03.010.13.001/2017 c. &udul # Tulis &udul Peraturan % Keputusan tentang d. &abatan pembuat keputusan ditulis simetris, diletakkan di tengah margin serta ditulis dengan huru kapital, dan diakhiri dengan tanda !," koma, (. Konsideran, meliputi# a. 4enimbang# $" 4emuat uraian singkat tentang pokok - pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan keputusan, (" 9uru a'al kata :menimbang; ditulis dengan huru kapital diakhiri dengan tanda baa titik dua ! # ", dan diletakkan di bagian kiri. *" Konsideran menimbang dia'ali dengan penomoran menggunakan huru keil abjad dan dimulai dengan kata :bah'a; dengan :b; huru keil dan di akhiri dengan tanda baa !/" b. 4engingat # $" 4emuat dasar ke'enangan dan peraturan perundangan yang memerintahkan pembuat keputusan tersebut. (". Peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum adalah peraturan yang tingkatannya sederajat atau lebih tinggi. *". Konsideran ini diletakkan di bagian kiri tegak lurus dengan kata menimbang. Konsideran yang berupa peraturan perundangan diurutkan sesuai dengan hirarki tata perundangan dia'ali dengan nomor dengan angka $, (, dst.di akhir dengan tanda baa !/". *. )iktum # a. )iktum :4<4UTUSKA7; ditulis simetris di tengah, seluruhnya dengan huru apital. b. )iktum 4enetapkan diantumkan setelah kata memutuskan disejajarkan ke ba'ah dengan kata menimbang dan mengingat, huru a'al kata menetapkan ditulis dengan huru kapital, dan diakhiri dengan tanda baa titik dua ! # "/ . 7ama keputusan sesuai dengan judul !kepala", seluruhnya ditulis dengan huru kapital dan diakhiri dengan tanda baa titik ! . ". . . 5atang Tubuh.
a. 5atang tubuh memuat semua substansi keputusan yang dirumuskan dalam di ktumdiktum ! 9uru 5esar ", misalnya#
K
#
K<)UA
#
dst
b. )iantumkan
saat
berlakunya
peraturan%keputusan,
perubahan,
pembatalan,
penabutan ketentuan, dan peraturan lainnya, . 4ateri kebijakan dapat dibuat sebagai lampiran peraturan%keputusan, dan pada halaman terakhir ditandatangani oleh pejabat yang menetapkan peraturan%keputusan 1. Kaki# Kaki peraturan%keputusan merupakan bagian akhir substansi peraturan%keputusan yang memuat
penanda
tangan
penerapan
peraturan%keputusan,
pengundangan
peraturan%keputusan yang teridiri atas # a. tempat dan tanggal penetapan, b. nama jabatan diakhiri dengan tanda koma !,", . tanda tangan pejabat, dan d. nama lengkap pejabat yang menanda tangani. 2. Penandatanganan# Peraturan% Surat Keputusan Kepala Puskesmas ditandatangani oleh Kepala Puskesmas, dituliskan nama dengan gelar serta 7=P ! 7omor =nduk Pega'ai " diantumkan pangkat. 3.0ampiran peraturan%keputusan# a. 9alaman pertama harus diantumkan judul dan nomor peraturan% Surat keputusan b. 9alaman terakhir harus ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas. 5eberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dokumen Peraturan % Surat Keputusan yaitu# $. Kebijakan yang telah ditetapkan Kepala Puskesmas tetap berlaku meskipun terjadi penggantian
Kepala Puskesmas hingga adanya kebutuhan re+isi atau pembatalan.
(. Untuk Kebijakan berupa Peraturan, pada 5atang Tubuh tidak ditulis sebagai diktum tetapi dalam bentuk 5ab-bab dan Pasal-pasal. *. Pengesahan )okumen )okumen disahkan oleh Kepala Puskesmas )urenan. $. Penomoran dan )istribusi )okumen Kepala Puskesmas )urenan
menunjuk P& Pengendali dokumen sebagai petugas yang
bertanggungja'ab dalam # a. Penomoran dokumen )ilakukan pengkodean berdasarkan kelompok kerja, kelompok program atau layanan dan kelompok jenis dokumen ,. Pengkodean berdasarkan kelompok kerja % POK+A& $. Administrasi 4anajemen , dengan kode # = (. Upaya Kesehatan 4asyarakat !UK4", dengan kode # == *. Upaya Kesehatan Perorangan !UKP", dengan kode # === -. Pengkodean berdasarkan kelompok program % unit $. Administrasi 4anajemen, disingkat TU
1
(. Pendataran, ditulis P)F . Poli Umum, disingkat 5PU /. Pelayanan Farmasi, disingkat FAR 0. Pelayanan 0aboratorium, disingkat 0A5 1. Program % Poli 4ata, disingkat 4TA 2. Program % Poli 0ansia, disingkat 07S 3. Program % Poli >igi, disingkat P>> 4. Program % Poli Kesehatan 0ingkungan, disingkat PK0 ,5. Program % Poli K=A-K5. disingkat K=5 ,,. Program % Poli >i6i, disingkat P>? ,-. Program Promosi Kesehatan, disingkat PR4 ,. Program &i'a, disingkat P&@ ,/. Program 5atra, disingkat 5TR ,0. Program Usaha Kesehatan Sekolah, disingkat UKS ,1. Program Kes. Remaja , disingkat KRR ,2. Program Kes Kerja , disingkat UKK ,3. Program Perkesmas, disingkat PK4 ,4. Program Kes lahraga , disingkat PK -5. Pogram Kes =spa , disingkat P=S -,. Program =ndra , disingkat P=7 --. Program T5, disingkat PT5 -. Program =munisasi, disingkat P=4 -/. Program 4alaria, disingkat P40 -0. Program 9=, disingkat 9= -1. Program Posbindu PT4, disingkat PT4 -2. Program )5), disingkat )5) -3. Pogram )iare , disingkat P)R -4. Program Kusta, disingkat P49 5. Program Sur+eilen, disingkat PS< ,. Program ilariasis, disingkat PFR *". Pengkodean berdasarkan jenis dokumen $. (. *. .
)okumen
". Urutan penomoran dokumen a. Urutan penomoran menggunakan ketentuan # Kode pokja % Kode unit kerja % Kode )okumen % 7omor urut % Tahun pembuatan. Bontoh # TU 6 I ( TU ( SOP ( N)m)r Agen7a D)umen In$ernal ( -5,3 PROMKES 6 II ( PRM ( SOP ( N)m)r Agen7a D)umen In$ernal ( -5,3 LANSIA 6 III ( LNS ( SOP ( N)m)r Agen7a D)umen In$ernal ( -5,3
b. . d.
Penatatan dalam )atar )okumen
B. PEDOMAN MANUAL MUTU
Pedoman 4anual 4utu adalah dokumen yang memberi inormasi yang konsisten ke dalam maupun ke luar tentang sistem manajemen mutu. 4anual mutu disusun, ditetapkan, dan dipelihara oleh organisasi, yang meliputi# Ka$a Pengan$ar
2
I.
Pen7a#uluan !
A. 0atar belakang $. Froil rganisasi (. Kebijakan 4utu *. Proses Pelayanan !Proses 5isnis" 5. Ruang 0ingkup B. Tujuan ). 0andasan 9ukum dan Auan <. =stilah dan )einisi II.
III.
S's$em Manajemen Mu$u 7an S's$em Penyelenggaraan Layanan !
A.
Persyaratan Umum
5.
Pengendalian )okumen
Tanggung +a8a9 Manajemen
A. Komitmen 4anajemen 5. Fokus Pada Sasaran %Pasien B. Kebijakan 4utu ). Perenanaan Sistim 4anajemen 4utu dan Penapaian Sasaran Kinerja % mutu <. Tanggung &a'ab , 'e'enang dan Komunikasi F. @akil 4anajemen 4utu%Penaggung &a'ab 4anajemen 4utu >. Komunikasi =nternal =.
T'njauan Manajemen!
A. Umum 5. 4asukan Tinjauan 4anajemen B. 0uaran tinjauan
:.
Manajemen Sum9er Daya!
A. Penyediaan sumber daya 5. 4anajemen sumber daya manusia B. =nrastruktur ). 0ingkungan kerja
:I.
Penyelenggaraan Pelayanan!
A. Upaya Kesehatan 4asyarakat Puskesmas# $". Perenanaan Upaya Kesehatan 4asyarakat, akses dan pengukuran kinerja (". Proses yang berhubungan dengan sasaran# a. . Penetapan persyaratan sasaran b. .Tinjauan terhadap persyaratan sasaran . . Komunikasi dengan sasaran *". Pembelian !jika ada" ". Penyelenggaraan UK4# 3
a. Pengendalian
proses
penyelenggaraan upaya
b. alidasi proses penyelenggaraan upaya . =dentiikasi dan mampu telusur d. 9ak dan ke'ajiban sasaran e. Pemeliharaan barang milik pelanggan !jika ada" . 4anajemen risiko dan keselamatan 1". Pengukuran, analisis,
dan
penyempurnaan sasaran kinerja UK4#
a. Umum
b. Pemantauan dan pengukuran# $" epuasan pelanggan (" Audit internal *" Pemantauan dan pengukuran proses " Pemantauan b.
dan
pengukuran
hasil layanan
Pengendalian jika ada hasil yang tidak sesuai
. Analisis data d. Peningkatan berkelanjutan e. Tindakan korekti . Tindakan pre+enti 5. Pelayanan klinis !Upaya Kesehatan Perseorangan"# $. Perenanaan Pelayanan Klinis (. Proses yang berhubungan dengan pelanggan *. Pembelian%pengadaan barang terkait dengan pelayanan klinis# $. Proses pembelian (. eriikasi barang yang dibeli *. Kontrak dengan pihak ketiga . Penyelenggaraan pelayanan klinis# $. Pengendalian proses pelayanan klinis (. alidasi proses pelayanan *. =dentiikasi dan ketelusuran . 9ak dan ke'ajiban pasien 1. Pemeliharaan
barang
milik
pelanggan !spesiemen, rekam medis,
dsb" 2. 4anajemen risiko dan keselamatan pasien 1. Peningkatan
4utu
Pelayanan
Klinis dan Keselamatan Pasien#
$. Penilaian indikator kinerja klinis (. Pengukuran penapaian sasaran keselamatan pasien *. Pelaporan insiden keselamatan pasien . Analisis dan tindak lanjut C
1. Penerapan manajemen risiko 2. Pengukuran, analisis, dan penyempurnaan# $" ("
Umum
Pemantauan dan pengukuran#
d"
a"
Kepuasan pelanggan
b"
Audit internal
"
Pemantauan dan pengukuran proses, kinerja
Pemantauan dan pengukuran hasil layanan
*"
Pengendalian jika ada hasil yang tidak sesuai
"
Analisis data
1"
Peningkatan berkelanjutan
2"
Tindakan korekti
3"
Tindakan pre+enti
:II. Penu$u" 0ampiran !jika ada" B. REN;ANA LIMA TAHUNAN PUSKESMA S % RSB & Sejalan dengan renana stratejik )inas Kesehatan Kabupaten%Kota dan Karena status Puskesmas )urenan 50U) , maka perlu menyusun renana kinerja lima tahunan atau RS5 dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan oleh )inas Kesehatan Kabupaten%Kota. Renana lima tahunan tersebut harus sesuai dengan +isi, misi, tugas pokok dan ungsi Puskesmas bedasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat seara optimal. )alam menyusun renana lima tahunan ! RS5 ", Kepala Puskesmas bersama seluruh jajaran karya'an yang bertugas di Puskesmas melakukan analisis situasi yang meliputi analisis penapaian kinerja, menari aktor-aktor yang menjadi pendorong maupun penghambat kinerja, sehingga dapat menyusun program kerja lima tahunan yang dijabatkan dalam kegiatan dan renana anggaran.
$. Sistematika Renana Kinerja 0ima Tahunan Puskesmas ! RS5 " Sistematika Renana Kinerja 0ima Tahunan Puskesmas ! RS5 " dapat disusun dengan sistematika sebagai berikut# Kata Pengantar Ba9 I. Pen7a#uluan A. Keadaan Umum Puskesmas B. Tujuan penyusunan renana lima tahunan
D
Ba9 II. Ken7ala 7an Masala# A.
=dentiikasi keadaan dan masalah Tim mempelajari kebijakan, RP&47, renana strategis Kementerian
a.
Kesehatan, )inas Kesehatan Pro+insi%Kabupaten%Kota, target kinerja lima tahunan yang harus diapai oleh Puskesmas. Tim mengumpulkan data#
b.
B.
C.
a)
)ata umum
b)
)ata 'ilayah
c)
)ata penduduk sasaran
d)
)ata akupan
e)
)ata sumber daya
c.
Tim melakukan analisis data
d.
Alternati pemeahan masalah
Penyusunan renana 1)
Penetapan tujuan dan sasaran
2)
Penyusunan renana a)
Penetapan strategi pelaksanaan
b)
Penetapan kegiatan
c)
Pengorganisasian
d)
Perhitungan sumber daya yang diperlukan
Penyusunan Renana Pelaksanaan !Plan of Action"
1)
Penjad'alan
2)
Pengalokasian sumber daya
3)
Pelaksanaan kegiatan
4)
Penggerak pelaksanaan D.
Penyusunan Pelengkap )okumen
Ba9 III. In7'a$)r 7an s$an7ar 'nerja un$u $'a" jen's "elayanan 7an u"aya Pusesmas Ba9 I:. Anal's's K'nerja A. B.
Penapaian Kinerja untuk tiap jenis pelayanan dan upaya Puskesmas Analisis Kinerja# menganalisis aktor pendukung dan penghambat penapaian kinerja Ba9 :. Ren
Program Kerja dan kegiatan# berisi program- program kerja yang akan dilakukan yang meliputi antara lain# $8
1)
Program
Kerja
dijabarkan pelatihan,
dalam pengusulan
Pengembangan
S)4, yang
kegiatan- kegiatan, misalnya# penambahan
S)4,
seminar,
'orkshop, dsb. 2)
Program
Kerja
Pengembangan
sarana, yang
dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan, misalnya# pemeliharaan sarana, pengadaan alat-alat kesehatan, dsb. 3) B.
Program Kerja Pengembangan 4anajemen, dan seterusnya.
Renana anggaran# yang merupakan renana biaya untuk tiaptiap program kerja dan kegiatan- kegiatan yang direnanakan seara garis besar.
Ba9 :I. Peman$auan 7an Pen'la'an Ba9 :II. Penu$u"
0ampiran# matriks renana kinerja lima tahunan Puskesmas. (. 0angkah-langkah Penyusunan Renana Kinerja 0ima Tahunan Puskesmas% Klinik# Adapun tahapan penyusunan renana lima tahunan Puskesmas% Klinik adalah sebagai berikut# a. 4embentuk tim penyusunan renana kinerja lima tahun yang terdiri dari Kepala Puskesmas bersama dengan penanggung ja'ab upaya Puskesmas dan Pelayanan Klinis/ b. Tim mempelajari renana stratejik )inas Kesehatan Kabupaten%Kota, target kinerja lima tahunan yang harus diapai oleh Puskesmas/ c. Tim mengumpulkan data penapaian kinerja/ d. Tim melakukan analisis kinerja / e. Tim menyusun pentahapan penapaian indiator kinerja untuk tiap upaya Puskesmas dengan penjabaran penapaian untuk tiap tahun/ f. Tim menyusun program kerja dan kegiatan yang akan dilakukan untuk menapai target pada tiap-tiap indiator kinerja/ g. Tim menyusun dokumen renana kinerja lima tahunan untuk disahkan oleh Kepala Puskesmas/ h. Sosialisasi renana pada seluruh jajaran puskesmas. *. 4atriks Renana Kinerja 0ima Tahunan !lihat orm eEel" Panduan dalam mengisi matriks renana kinerja lima tahunan# a. 7omor # diisi dengan nomor urut/ b. Upaya Puskesmas# diisi dengan Pelayanan Klinis !Upaya Kesehatan Perseorangan", dan Upaya Kesehatan 4asyarakat yang dilaksanakan di Puskesmas tersebut, misalnya Upaya K=A, Upaya K5, Upaya PK4, dan seterusnya/ c. =ndikator# diisi dengan indikator-indikator yang menjadi
tolok
ukur kinerja
Upaya%Pelayanan/ d. Standar # diisi dengan standar kinerja untuk tiap indiator/ e. Penapaian # diisi dengan penapaian kinerja 0ima tahun terakhir/ Target penapaian# diisi dengan target-target yang akan diapai pada tiap tahap f. tahunan/ g. Program Kerja # diisi dengan Program Kerja yang akan dilakukan untuk menapai target pada
tiap tahun berdasarkan
hasil analisis kinerja,
$$
misalnya program kerja
pengembangan S)4, program kerja peningkatan mutu, program kerja pengembangan S)4, program kerja pengembangan sarana, dsb/ h. Kegiatan# merupakan rinian kegiatan untuk tiap program yang direnanakan, misalnya untuk program pengembangan S)4, kegiatan Pelatihan Pera'at, Pelatihan Tenaga PK4, dan sebagainya/ i. olume # diisi dengan +olume kegiatan yang direnanakan untuk tiap tahapan tahunan/ j. 9arga Satuan# harga satuan untuk tiap kegiatan/ k. Perkiraan 5iaya # diisi dengan perkalian antara +olume dengan harga satuan. . Penutup Panduan ini disusun dengan harapan akan membantu Kepala Puskesmas dalam menyusun renana kinerja lima tahunan, yang kemudian diuraikan dalam renana tahunan dalam bentuk Renana Usulan Kegiatan dan Renana Penapaian Kegiatan. 0ampiran# Renana Kinerja 0ima Tahunan Puskesmas 4ATR=KS R<7BA7A K=7
).
Target
(8..
(8..
(8..
(8..
(8..
(8..
PEREN;ANAAN TINGKAT PUSKESMAS %PTP& TAHUNAN % RUK DAN RPK PUSKESMAS &
Perenanaan adalah# suatu proses kegiatan seara urut yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam rangka menapai tujuan
yang telah ditentukan dengan
memanaatkan sumberdaya yang tersedia seara berhasil guna dan berdaya guna. Perenanaan Tingkat Puskesmas !PTP" diartikan sebagai proses penyusunan renana kegiatan Puskesmas pada tahun yang akan datang, dilakukan seara sistematis untuk mengatasi masalah atau sebagian masalah kesehatan masyarakat di'ilayah kerjanya. Perenanaan Puskesmas menakup semua kegiatan upaya Puskesmas yang dilakukan di Puskesmas baik 'ajib, pengembangan maupun upaya khusus spesiik 'ilayah% Puskesmas sebagai renana Tahunan Puskesmas yang dibiayai oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah serta sumber dana lainnya. $. 4ekanisme Perenanan Tingkat Puskesmas. 0angkah pertama dalam mekanisme Perenanaan Tingkat Puskesmas !PTP" adalah# menyusun usulan
kegiatan yang meliputi usulan menakup semua kegiatan
semua upaya Puskesmas, maupun upaya khusus spesiik 'ilayah% Puskesmas. Penyusunan
Renana Usulan Kegiatan !RUK"
memperhatikan berbagai
kebijakan yang berlaku, baik seara global, nasional maupun daerah sesuai dengan hasil kajian
data
dan
inormasi
yang
tersedia $(
di
Puskesmas.
Puskesmas
perlu
mempertimbangkan masukan dari masyarakat melalui kajian maupun asupan dari lintas sektoral Puskesmas. Renana Usulan Kegiatan harus dilengkapi usulan pembiayaan untuk kebutuhan rutin, sarana, prasarana dan operasional Puskesmas. RUK yang disusun merupakan RUK tahun mendatang !9$". RUK dibahas di )inas Kesehatan Kabupaten% Kota selanjutnya terangkum dalam usulan )inas Kesehatan Kabupaten% Kota akan diajukan ke )PR) untuk memperoleh persetujuan pembiayaan dan dukungan politis. Seara rini RUK dijabarkan kedalam renana pelaksanaan kegiatan !RPK". Setelah menapatkan persetujuan, selanjutnya diserahkan ke Puskesmas melalui )inas Kesehatan Kabupaten% Kota maka disusun seara rini renana pelaksanaan kegiatan dengan menyesesuaikan anggaran yang telah turun. (. Tahap penyusunan RUK. a. Tahap persiapan. Tahap ini mempersiapkan sta Puskesmas yang terlibat dalam proses penyusunan RUK agar memperoleh kesamaan pandangan dan pengetahuan untuk melaksanakan tahap- tahap perenanaan. b. Tahap analisis situasi. Tahap ini dimkasudkan untuk memperoleh inormasi mengenai keadaan dan permasalahan yang dihadapi Puskesmas melalui proses analisis terhadap data yang dikumpulkan tim yang telah ditunjuk oleh Kepala Puskesmas. )ata- data tersebut menakup data umum, data khusus !hasil penilaian kinerja Puskesmas".
*. Tahap penyusunan RUK. Penyusunan RUK memperhatikan hal- hal untuk mempertahankan kegiatan yang sudah diapai pada periode sebelmnya dan memperhatikan program% upaya yang masih bermasalah, menyusun renana kegiatan baru yang disesuaikan dengan kondisi kesehatan di'ilayan tersebut dan kemampuan Puskesmas. Penyusunan RUK terdiri dua tahap, yaitu# a. Analisis 4asalah dan Kebutuhan 4asyarakat. Analisis masalah dan kebutuhan masyarakat dilakukan melalui kesepakatan tim penyusun dan lintas sektoral Puskesmas melalui# $" =dentiikasi masalah dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, melalui analisis kesehatan masyarakat !community health analysis"/ (" 4enetapkan urutan prioritas masalah/ *" 4erumuskan masalah/ " 4enari akar penyebab, dapat mepergunakan diagram sebab akibat, pohon masalah, urah pendapat, dan alat lain yang dapat digunakan. b. Penyusunan RUK. Penyusunan RUK meliputi upaya kesehatan upaya 'ajib, pengembangan dan upaya khusus setempat yang meliputi# $*
$" Kegiatan tahun yang akan dating/ (" Kebutuhan sumber daya/ *" Rekapitulasi renana usulan kegiatan. . Penyusunan Renana Pelaksanaan Kegiatan. Renana Pelaksanaan Kegiatan baik upaya kesehatan 'ajib, pengembangan maupun khusus setempat dan renana ino+asi seara bersama-sama, terpadu dan terintegrasi, dengan langkah-langkah# a.
4empelajarai alokasi kegiatan/
b.
4embandingkan alokasi kegiatan yang disutujui dengan RUK/
.
4enyusun ranangan a'al seara rini/
d.
4engadakan lokakarya mini/
e.
4embuat Renana Pelaksanaan Kegiatan.
Proses penyusunan Perenanaan Tingkat Puskesmas dengan menggunakan ormatormat sesuai dengan Pedomanan Pelaksanaan 4anajemen Puskesmas yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan )irektorat &enderal 5ina Kesehatan 4asyarakat, tahun (8$(. Adapun ormat-ormat untuk dilihat didalam lampiran buku panduan penyusunan dokumen ini.
<.
PEDOMAN( PANDUAN
Pedoman% panduan adalah# kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah langkahlangkah yang harus dilakukan. Pedoman merupakan dasar untuk menentukan dan melaksanakan kegiatan. Panduan adalah petunjuk dalam melakukan kegiatan, sehingga dapat diartikan pedoman mengatur beberapa hal, sedangkan panduan hanya mengatur $ !satu" kegiatan. Pedoman% panduan dapat diterapkan dengan baik dan benar melalui penerapan SP. 4engingat sangat ber+ariasinya bentuk dan isi pedoman%panduan maka Puskesmas menyusun%membuat sistematika buku pedoman% panduan sesuai kebutuhan. 5eberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dokumen pedoman atau panduan yaitu # $. Setiap pedoman atau panduan harus dilengkapi dengan peraturan atau keputusan Kepala Puskesmas untuk pemberlakuan pedoman% panduan tersebut/ (. Peraturan Kepala Puskesmas tetap berlaku meskipun terjadi penggantian Kepala Puskesmas/ *. Setiap pedoman% panduan sebaiknya dilakukan e+aluasi minimal setiap (-* tahun sekali/ . 5ila Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Pedoman% Panduan untuk suatu kegiatan% pelayanan tertentu, maka Puskesmas dalam membuat pedoman% panduan 'ajib mengau pada pedoman% panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan/ 1. Format baku sistematika pedoman panduan yang la6im digunakan sebagai berikut # a.
Format Pedoman Pengorganisasian Unit Kerja $
Kata pengantar 5A5 = Pendahuluan 5A5 == >ambaran Umum FKTP 5A5 === isi, 4isi, Falsaah, 7ilai dan Tujuan FKTP 5A5 = Struktur rganisasi FKTP 5A5 Struktur rganisasi Unit Kerja 5A5 = Uraian &abatan 5A5 == Tata 9ubungan Kerja 5A5 === Pola Ketenagaan dan Kualiikasi Personil 5A5 =G Kegiatan rientasi 5A5 G Pertemuan% Rapat 5A5 G= Pelaporan 1. 0aporan 9arian 2. 0aporan 5ulanan 3. 0aporan Tahunan b.
Format Pedoman Pelayanan Unit Kerja Kata pengantar
BAB I PENDAHULUAN A. 0atar 5elakang B. Tujuan Pedoman C. Sasaran Pedoman D. Ruang 0ingkup Pedoman E. 5atasan perasional
BAB II STANDAR KETENAGAAN A. Kualiikasi Sumber )aya 4anusia B. )istribusi Ketenagaan C. &ad'al Kegiatan
BAB III STANDAR FASILITAS A.
)enah Ruang
B.
Standar Fasilitas
BAB I: TATA LAKSANA PELA*ANAN A.
0ingkup Kegiatan
B.
4etode
C.
0angkah Kegiatan
BAB : LOGISTIK
$1
BAB :I KESELAMATAN SASARAN KEGIATAN(PROGRAM BAB :II KESELAMATAN KER+A BAB :III PENGENDALIAN MUTU BAB I= PENUTUP c.
Format Panduan Pelayanan BAB I DEFINISI BAB II RUANG LINGKUP BAB III TATA LAKSANA BAB I: DOKUMENTASI
Sistematika panduan pelayanan Puskesmas dapat dibuat sesuai dengan materi%isi panduan.Pedoman%panduan yang harus dibuat adalah pedoman%panduan minimal yang harus ada di Puskesmas yang dipersyaratkan sebagai regulasi yang diminta dalam elemen penilaian. 5agi Puskesmas yang telah menggunakan e-file tetap harus mempunyai hardcopy pedoman%panduan yang dikelola oleh tim akreditasi Puskesmas atau bagian Tata Usaha Puskesmas
F.
PEN*USUNAN KERANGKA A;UAN PROGRAM(KEGIATAN % KAK &
Kerangka auan disusun untuk program atau kegiatan yang akan dilakukan oeh Puskesmas, misalnya# program pengembangan S)4, program peningkatan mutu Puskesmas dan Keselamatan Pasien, Program penegahan benana, Program penegahan kebakaran, Program =munisasi, dsb. )alam menyusun kerangka auan harus jelas tujuan dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam menapai tujuan. Tujuan dibedakan atas tujuan umum yang merupakan tujuan seara garis besar dari keseluruhan program%kegiatan, dan tujuan khusus yang merupakan tujuan dari tiap-tiap kegiatan yang akan dilakukan. )alam kerangka auan harus dijelaskan bagaimana ara melaksanakan kegiatan agar tujuan terapai, dengan penjadualan yang jelas, dan e+aluasi serta pelaporan. Kerangka auan dapat menggunakan ormat yang diterapkan di )inas
Kesehatan
Kabupaten%Kota masing-masing atau ontoh Sistematika Kerangka Auan sebagai berikut I. PENDAHULUAN
Hang ditulis dalam pendahuluan adalah hal-hal yang bersiat umum yang masih terkait dengan upaya% kegiatan.
II.
LATAR BELAKANG
0atar belakang adalah merupakan justiikasi atau alasan mengapa program tersebut disusun. Sebaiknya dilengkapi dengan data-data sehingga alasan diperlukan program tersebut dapat lebih kuat.
III. TU+UAN UMUM DAN TU+UAN KHUSUS Tujuan ini adalah merupakan tujuan Program%kegiatan. Tujuan umum adalah tujuan seara garis besarnya, sedangkan tujuan khusus adalah tujuan seara rini $2
I:. KEGIATAN POKOK DAN RIN;IAN KEGIATAN Kegiatan pokok dan rinian kegiatan adalah langkah-langkah keg iatan yang harus dilakukan sehingga terapainya tujuan Program%kegiatan. leh karena itu antara tujuan dan kegiatan harus berkaitan dan sejalan.
:. ;ARA MELAKSANAKAN KEGIATAN Bara melaksanakan kegiatan adalah metode untuk melaksanakan kegiatan pokok dan rinian kegiatan. 4etode tersebut bisa antara lain dengan membentuk tim, melakukan rapat, melakukan audit, dan lain-lain.
:I. SASARAN Sasaran program adalah target pertahun yang spesiik dan terukur untuk menapai tujuan-tujuan upaya% kegiatan. Sasaran Program% kegiatan menunjukkan hasil antara yang diperlukan untuk merealisir tujuan tertentu. Penyusunan sasaran program perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut# Sasaran yang baik harus memenuhi :S4ART; yaitu# $. Speciic! sasaran harus menggambarkan hasil spesiik yang diinginkan, bukan ara penapaiannya. Sasaran harus memberikan arah dan tolok ukur yang jelas sehingga dapat dijadikan landasan untuk penyusunan strategi dan kegiatan yang spesiik. (. !easura"le! sasaran harus terukur dan dapat dipergunakan untuk memastikan apa dan kapan penapaiannya.
Akuntabilitas harus
ditanamkan ke dalam proses
perenanaan. leh karenanya metodologi untuk mengukur penapaian sasaran !keberhasilan upaya% kegiatan" harus ditetapkan sebelum kegiatan yang terkait dengan sasaran tersebut dilaksanakan. *. #gressi$e "ut #ttaina"le! apabila sasaran harus dijadikan standar keberhasilan, maka sasaran harus menantang, namun tidak boleh mengandung target yang tidak layak. . %esult oriented ! sedapat mungkin sasaran harus menspesiikkan hasil yang ingin diapai. 4isalnya# mengurangi komplain masyarakat terhadap pelayanan ra'at inap sebesar 18I. 1. &ime "ound ! sasaran sebaiknya dapat diapai dalam 'aktu yang relati pendek, mulai dari beberapa minggu sampai beberapa bulan !sebaiknya kurang dari $ tahun". Kalau ada Program%kegiatan 1 !lima" tahun dibuat sasaran antara. Sasaran akan lebih mudah dikelola dan dapat lebih serasi dengan proses anggaran apabila dibuat sesuai dengan batas-batas tahun anggaran di Puskesmas.
:II. +AD>AL PELAKSANAAN KEGIATAN &ad'al adalah merupakan perenanaan 'aktu untuk tiap-tiap rinian kegiatan yang akan dilaksanakan, yang digambarkan dalam bentuk bagan >antt.
:III.
E:ALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN
$3
Hang dimaksud dengan e+aluasi pelaksanaan kegiatan adalah e+aluasi pelaksanaan kegiatan terhadap jad'al yang direnanakan. &ad'al tersebut akan die+aluasi setiap berapa bulan sekali !kurun 'aktu tertentu", sehingga apabila dari e+aluasi diketahui ada pergeseran jad'al atau penyimpangan jad'al, maka dapat segera diperbaiki sehingga tidak mengganggu Program% kegiatan seara keseluruhan. Karena itu yang ditulis dalam kerangka auan adalah kapan !setiap kurun 'aktu berapa lama" e+aluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dan siapa yang melakukan. Hang dimaksud dengan pelaporannya adalah bagaimana membuat laporan e+aluasi pelaksanaan kegiatan tersebut dan kapan laporan tersebut harus dibuat. &adi yang harus ditulis di dalam kerangka auan adalah ara bagaimana membuat laporan e+aluasi dan kapan laporan tersebut harus dibuat dan ditujukan kepada siapa.
I=.
PEN;ATATAN? PELAPORAN DAN E:ALUASI KEGIATAN
Penatatan adalah atatan kegiatan dan yang ditulis dalam kerangka auan adalah bagaimana melakukan penatatan kegiatan atau membuat dokumentasi kegiatan. Pelaporan adalah bagaimana membuat laporan program dan kapan laporan harus diserahkan dan kepada siapa saja laporan tersebut harus diserahkan. <+aluasi
kegiatan
adalah
e+aluasi
pelaksanaan
Program% kegiatan
seara
menyeluruh. &adi yang ditulis di dalam kerangka auan, bagaimana melakukan e+aluasi dan kapan e+aluasi harus dilakukan. &ika diperlukan, dapat ditambahkan butir-butir lain sesuai kebutuhan, tetapi tidak diperbolehkan mengurangi, misalnya renana pembiayaan dan anggaran >.
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR %SOP&
=stilah prosedur ada beberapa pengertian, diantaranya# $. Standard Operating Procedures !SP" dibakukan
mengenai
berbagai
proses
adalah serangkaian instruksi tertulis yang penyelenggaraan
administrasi
pemerintah,
!Kepmenpan 7o.8*1 tahun (8$("/ (. =nstruksi kerja adalah petunjuk kerja terdokumentasi yang dibuat seara rini, spesiik dan bersiat instrukti, yang dipergunakan oleh pekerja sebagai auan dalam melaksanakan suatu pekerjaan spesiik agar dapat menapai hasil kerja sesuai persyaratan yang telah ditetapkan !Susilo, (88*". 0angkah didalam penyusunan instruksi kerja sama dengan penyusunan prosedur, namun ada perbedaan, instruksi kerja
adalah suatu proses yang melibatkan satu bagian%unit%
proesi, sedangkan prosedur adalah suatu proses yang melibat lebih dari satu bagian% unit% proesi. Prinsip dalam penyusunan prosedur dan instruksi kerja adalah kerjakan yang ditulis, tulis yang dikerjakan, buktikan dan tindak-lanjut, serta dapat ditelusur hasilnya/
$C
*. Standar perasional Prosedur !SP" adalah suatu perangkat instruksi%langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu. =stilah ini digunakan di Undang-undang 7o. (D Tahun (88, tentang Praktik Kedokteran dan Undang-undang 7o. Tahun (88D, tentang Rumah Sakit. 5eberapa =stilah Prosedur yang sering digunakan yaitu #
Prosedur yang telah ditetapkan disingkat Protap,
Prosedur untuk panduan Kerja !prosedur kerja, disingkat PK",
Prosedur untuk melakukan tindakan,
Prosedur Penatalaksanaan
Petunjuk pelaksanaan disingkat &uklak,
Petunjuk pelaksanaan seara tehnis, disingkat &uknis,
Prosedur untuk melakukan tindakan klinis# protokol klinis, Algoritma/Clinical Pathay! @alaupun banyak istilah tentang pengertian prosedur agar tidak menjadikan salah
tapsir maka yang dipergunakan didalam dokumen akreditasi Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama didalam buku panduan ini adalah :S$an7ar O"eras')nal Pr)se7ur %SOP&@. Sedangkan pengertian SOP adalah # Suatu perangkat instruksi% langkah-
langkah yang di bakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu. b. Tujuan Penyusunan SP, Agar berbagai proses kerja rutin terlaksana dengan
eisien, eekti, konsisten%
seragam dan aman, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar yang berlaku/ . 4anaat SP/ d. 4emenuhi persyaratan standar pelayanan Puskesmas/ e. 4endokumentasi langkah-langkah kegiatan/ . 4emastikan sta Puskesmas memahami bagaimana melaksanakan pekerjaannya. Bontoh #SP Pemberian inormasi, SP Pemasangan inus, SP Pemindahan pasien dari tempat tidur ke kereta dorong, g. Format SP. $" Format SP dibakukan agar tidak terjadi banyak ormat yang digunakan, ontoh pada lampiran, dan diberlakukan sesuai dengan akreditasi Puskesmas ini diberlakukan, (" Format merupakan ormat minimal, oleh karena itu ormat ini dapat diberi tambahan materi% kolom misalnya, nama penyusun SP, unit yang memeriksa SP. Untuk SP tindakan agar memudahkan didalam melihat langkah- langkahnya dengan bagan alir, persiapan alat dan bahan dan lain- lain, namun tidak boleh mengurangi item-tem yang ada di SP. *" Prinsi adalah FORMAT SP yang digunakan dalam satu institusi harus SERAGAM
$D
F)rma$ SOP se9aga' 9er'u$ ! KENAIKAN PANGKAT ! =%TU%SP%8$%(8$C 7o )okumen Tanggal Terbit ! 8(-8$-(8$C SOP
!terbitnya SP" ! $%(
9alaman UPT Puskesmas )urenan
Drg.Mu#amma7 A$#)
T$7 Ka"us
7=P.$D2(8C(1$DCD8$$88(
Kabupaten Trenggalek
K)m")nen SOP
$. Pengertian (. Tujuan *. Kebijakan . Reerensi 1. Prosedur % langkah J langkah 2. )iagram Alir 3. Unit terkait Rekaman 9istoris N)
Halaman
*ang 7'ru9a#
Peru9a#an
D'9erlauan Tgl.
P<7&<0ASA7 # Penulisan SP yang harus tetap didalam tabel%kotak adalah #nama Puskesmas dan logo, judul SP, nomor dokumen, tanggal terbit dan tandatangan Kepala Puskesmas,
(8
sedangkan untuk pengertian, tujuan, kebijakan, prosedur% langkah- langkah, dan unit terkait boleh tidak diberi kotak% tabel. h. Petujuk Pengisian SP 1)
L)g)!
0ogo yang dipakai adalah logo Pemerintah Kabupaten Trenggalek. 2)
K)$a K)"( 'eading diisi sebagai berikut#
"eading hanya dietak halaman pertama.
a)
b)
Kotak FKTP diberi 0ogo pemerintah Kabupaten Trenggalek, dan
nama Puskesmas. c)
Kotak &udul diberi &udul %nama SP sesuai proses kerjanya.
d)
7omor )okumen# diisi sesuai dengan ketentuan penomeran yang berlaku di Puskesmas%FKTP yang bersangkutan, dibuat sistematis agar ada keseragaman.
e".
Tanggal terbit# diberi tanggal sesuai tanggal terbitnya atau tanggal diberlakukannya SP tersebut.
".
9alaman# diisi nomor halaman dengan menantumkan juga total halaman untuk SP tersebut !misal $%1". 7amun, di tiap halaman selanjutnya dibuat ooter misalnya pada halaman kedua# (%1, halaman terakhir# 1%1.
g".
)itetapkan Kepala FKTP# diberi tandatangan Kepala FKTP dan nama jelasnya.
3)
Is' SOP
=si dari SP setidaknya adalah sebagai berikut# a)
Penger$'an # diisi deinisi judul SP, dan berisi penjelasan dan atau deinisi
tentang istilah
yang
mungkin
sulit
dipahami atau menyebabkan salah
pengertian% menimbulkan multi persepsi. b)
Tujuan! berisi tujuan pelaksanaan SP seara spesiik. Kata kuni# :
Sebagai auan penerapan langkah-langkah untuk ;. ". Ke9'jaan ! berisi kebijakan Kepala Puskesmas yang menjadi dasar dibuatnya SP tersebut. )iantumkan kebijakan yang mendasari SP tersebut, ontoh untuk SP imunisasi pada bayi, pada kebijakan dituliskan# Keputusan Kepala UPT Puskesmas )urenan
7omor #
$CC.1%........%*1.8*.8$8.$*.88$%(8$C
Tanggal ... &anuari (8$C Tentang Pelayanan =munisasi. d". Reerens'! berisikan dokumen ekternal sebagai auan penyusunan SP, bisa berbentuk buku, peraturan perundang- undangan, ataupun bentuk lain sebagai bahan pustaka, e". Pr)se7ur ( langa#C langa#! bagian ini merupakan bagian utama yang menguraikan langkah-langkah kegiatan untuk menyelesaikan proses kerja tertentu, ". D'agram Al'r ! berisikan rangkuman dari langkar J langkah prosedur yang dibuat dalam bentuk bagan sehingga mempermudah dalam pemahaman SP, ($
g". Hal J Hal *ang Perlu D'"er#a$'an ! 5erisikan hal penting yang berkaitan dengan SP tersebut, h". Un'$ $era'$ ! berisi unit-unit yang terkait dan atau prosedur terkait dalam proses kerja tersebut. i". Reaman H's$)r's ! memuat tentang perubahan atau re+isi dari SP yang dibuat. )ari ormat SP sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam satu organisasi menggunakan satu ormat yang seragam.
D'agram Al'r( 9agan al'r %Fl)8 ;#ar$&!
)idalam penyusunan prosedur maupun instruksi kerja sebaiknya dalam langkahlangkah kegiatan dilengkapi dengan diagram alir%bagan alir untuk memudahkan dalam pemahaman langkah-langkahnya. Adapun bagan alir seara garis besar dibagi menjadi dua maam, yaitu diagram alir makro dan diagram alir mikro.
)iagram alir makro, menunjukkan kegiatan-kegiatan seara garis besar dari proses yang ingin kita tingkatkan, hanya mengenal satu symbol, yaitu simbol balok#
)iagram alir mikro, menunjukkan rinian kegiatan-kegiatan dari tiap tahapan diagram makro, bentuk simbul sebagai berikut#
o
A'al kegiatan #
o
Akhir kegiatan #
o
Simbol Keputusan #
HaL
tidak
o
Penghubung #
o
)okumen #
o
Arsip #
((
a. Tata Bara Pengelolahan SP# $" Agar ditetapkan siapa yang mengelola SP/ (" Pengelola SP harus mempunyai arsip seluruh SP Puskesmas/ *" Pengelola SP agar membuat tata ara penyusunan, penomoran, distribusi, penarikan, penyimpanan, e+aluasi dan re+isi SP. b. Tata Bara Penyusunan SP 9al-hal yang perlu diingat # $" Siapa yang harus menulis atau menyusun SP (" 5agaimana merenanakan dan mengembangkan SP *" 5agaimana SP dapat dikenali " 5agaimana memperkenalkan SP# penomoran, re+isi yang keberapa, dan distribusi kepada siapa. 1" Syarat penyusunan SP #
=dentiikasi kebutuhan, yakni mengidentiikasi apakah kegiatan yang dilakukan saat ini sudah memiliki SP atau belum, dan bila sudah agar diidentiikasi apakah SP masih eekti atau tidak, jika belum apakah kegiatan tersebut perlu disusun prosedurnya.
Perlu ditekankan bah'a SP #arus 7'$ul's )le# merea yang melauan "eerjaan tersebut atau oleh unit kerja tersebut. Tim atau panitia yang ditunjuk
oleh Kepala Puskesmas hanya untuk menanggapi dan mengkoreksi SP tersebut. 9al tersebut sangatlah penting, karena komitmen terhadap pelaksanaan SP hanya diperoleh dengan adanya keterlibatan personel%unit kerja dalam penyusunan SP.
SP harus merupakan flo charting dari suatu kegiatan. Pelaksana atau unit kerja agar menatat proses kegiatan dan membuat alurnya kemudian Tim 4utu diminta memberikan tanggapan.
)i dalam SP harus dapat dikenali dengan jelas siapa melakukan apa, dimana, kapan, dan mengapa.
SP jangan menggunakan kalimat majemuk, subjek, predikat dan objek harus jelas.
SP harus menggunakan kalimat perintah%instruksi dengan bahasa yang dikenal pemakai.
SP harus jelas, ringkas, dan mudah dilaksanakan. Untuk SP pelayanan pasien maka harus memperhatikan aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan pasien. Untuk SP proesi harus mengau kepada standar proesi, standar
(*
pelayanan, mengikuti perkembangan =lmu Pengetahuan dan Teknologi !=PT
. Proses penyusunan SP $" SP disusun dengan menggunakan ormat sesuai dengan panduan penyusunan dokumen akreditasi Puskesmas%FKTP ini. (" Penyusunan SP dapat dikoordinir oleh tim mutu%tim akreditasi Puskesmas%FKTP dengan mekanisme sebagai berikut # a" Pelaksana atau unit kerja% upaya menyusun SP dengan melibatkan unit terkait. b" SP yang telah disusun oleh pelaksana atau unit kerja
disampaikan ke tim
mutu%tim akreditasi, " Fungsi tim mutu% tim akreditasi Puskesmas didalam penyusunan SP adalah # !$" 4emberikan tanggapan, mengkoreksi dan memperbaiki SP yang telah disusun oleh pelaksana atau unit kerja baik dari segi bahasa maupun penulisan, !("4engkoordinir proses pembuatan SP sehingga tidak terjadi duplikasi SP %tumpang tindih SP antar unit, !*" 4elakukan ek ulang terhadap SP - SP yang akan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas. !" Penyusunan SP dilakukan dengan mengidentiikasi kebutuhan SP. Untuk SP
pelayanan
dan SP administrasi, untuk melakukan identiikasi
kebutuhan SP bisa dilakukan dengan menggambarkan proses bisnis di unit kerja tersebut atau alur kegiatan dari kerja yang dilakukan di unit tersebut. Sedangkan untuk SP klinis, identiikasi kebutuhan dilakukan dengan mengetahui pola penyakit yang sering ditangani di unit kerja tersebut. )ari identiikasi kebutuhan SP dapat diketahui berapa banyak dan maam SP yang harus dibuat%disusun. Untuk melakukan identiikasi kebutuhan SP dapat pula dilakukan dengan memperhatikan elemen penilaian pada standar akreditasi, minimal SP - SPapa saja yang harus ada. SP yang dipersyaratkan di elemen penilaian adalah SP minimal yang harus ada di Puskesmas%FKTP.
Sedangkan identiikasi SP dengan menggambarkan
terlebih dahulu proses bisnis di unit kerja adalah seluruh SP seara lengkap yang harus ada di unit kerja tersebut. !1" 4engingat SP merupakan flo charting dari proses kegiatan maka untuk memperoleh pengertian yang jelas bagi subyek, penulisan SP adalah dimulai dengan membuat flo chart dari kegiatan yang dilaksanakan. Baranya adalah membuat diagram kotak sederhana yang menggambarkan langkah penting dari seluruh proses. (
Setelah dibuatkan diagram kotak maka diuraikan kegiatan di masing-masing kotak dan dibuat alurnya. !2" Semua SP harus ditandatangani oleh Kepala Puskesmas, !3" Agar SP dapat dikenali oleh pelaksana maka perlu dilakukan sosialisasi SP-SP tersebut dan bila SP tersebut rumit maka untuk melaksanakan SP tersebut perlu dilakukan pelatihan. d. 9al-hal yang mempengaruhi keberhasilan penyusunan SP $" Ada komitmen dari Kepala Puskesmas )urenan
yang terlihat dengan adanya
dukungan asilitas dan sumber daya. (" Adanya petugas yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menyusun SP. *" Ada target 'aktu yaitu ada target dan jad'al yang disusun dan disepakati " Adanya pemantauan dan pelaporan kemajuan penyusunan SP. 1" Tata ara penomoran SP. Penomoran SP maupun dokumen lainnya diatur pada kebijakan pengendalian dokumen, dengan ketentuan# a" Semua SP harus diberi nomor, b" Puskesmas%FKTP agar membuat kebijakan tentang pemberian nomor untuk SP sesuai dengan tata naskah yang dijadikan pedoman, " Pemberian nomor mengikuti tata naskah Puskesmas, atau ketentuan penomoran yang khusus untuk SP !bisa menggunakan garis miring atau dengan sistem digit". Pemberian nomor sebaiknya dilakukan seara terpusat. 2" Kode-kode dapat dipergunakan untuk pemberian nomor, seperti ontoh sebagai berikut# a"Kode unit kerja # masing-masing unit kerja di Puskesmas mempunyai kode sendirisendiri yang dapat berbentuk angka atau huru. Sebagai ontoh pada Program 5ab =, dengan =% SP%K=A.K5, dan lain sebagainya !namun tergantung didalam pedoman tata naskah yang berlaku, b"7omor urut SP adalah urutan nomor SP di dalam unit kerja upaya Puskesmas. "Satu SP dipergunakan oleh
lebih dari satu unit yang berbeda misalnya SP
rujukan pasien maka diberi kolom unit terkait%unit pemakai SP. 3" Tata Bara Penyimpanan SP a" Penyimpanan adalah bagaimana SP tersebut disimpan. b" SP asli !SP yang sudah dinomori dan sudah ditandatangani oleh Kepala Puskesmas" agar disimpan di sekretariat Tim Akreditasi Puskesmas )urenan atau 5agian Tata Usaha Puskesmas Asembagus, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di organisasi tersebut tentang tata ara pengarsipan dokumen yang diatur dalam tata nasah. Penyimpanan SP yang asli harus rapi, sesuai metode pengarsipan sehingga mudah diari kembali bila diperlukan.
(1
" SP otoopy disimpan di masing-masing unit upaya Puskesmas%FKTP, dimana SP tersebut dipergunakan. 5ila SP tersebut tidak berlaku lagi atau tidak dipergunakan maka unit kerja 'ajib mengembalikan SP yang sudah tidak berlaku tersebut ke sekretariat Tim mutu atau 5agian Tata Usaha sehingga di unit kerja hanya ada SP yang masih berlaku saja. Sekretariat Tim 4utu atau 5agian Tata Usaha organisasi dapat memusnahkan otoopy SP yang tidak berlaku tersebut, namun untuk SP yang asli agar tetap disimpan, dengan lama penyimpanan sesuai ketentuan dalam ketentuan retensi dokumen yang berlaku di Puskesmas%FKTP. d" SP di unit upaya Puskesmas%FKTP harus diletakkan ditempat yang mudah dilihat, mudah diambil, dan mudah dibaa oleh pelaksana. C" Tata Bara Pendistribusian SP a" )istribusi adalah kegiatan atau usaha menyampaikan SP kepada unit upaya atau pelaksana yang memerlukan SP tersebut agar dapat digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatannya. Kegiatan ini dilakukan oleh tim mutu atau bagian Tata Usaha Puskesmas )urenan sesuai pedoman tata naskah. b" )istribusi dokumen Puskesmas )urenan
memakai ekspedisi atau buku
pendistribusian )okumen "
)istribusi SP bisa hanya untuk unit kerja tertentu tetapi bisa juga untuk seluruh unit kerja lainnya.
d" 5agi Puskesmas%Klinik yang sudah menggunakan e-file maka distribusi SP bisa melalui jejaring area loal, dan diatur ke'enangan otorisasi disetiap unit kerja, sehingga unit kerja dapat mengetahui batas ke'enangan dalam membuka SP. D"
<+aluasi SP. <+aluasi SP dilakukan terhadap isi maupun penerapan SP. a# <+aluasi penerapan%kepatuhan terhadap SP dapat dilakukan dengan meniai tingkat kepatuhan terhadap langkah-langkah dalam SP. Untuk e+aluasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan datar tilik%check list
)atar tilik adalah datar urutan kerja !ations" yang dikerjakan seara konsisten, diikuti dalam pelaksanaan suatu rangkaian kegiatan, untuk diingat, dikerjakan, dan diberi tanda !check-mark ".
)atar tilik merupakan bagian dari sistem manajemen mutu untuk mendukung standarisasi suatu proses pelayanan.
)atar tilik tidak dapat digunakan untuk SP yang kompleks.
)atar tilik digunakan untuk mendukung, mempermudah pelaksanaan dan memonitor SP, bukan untuk menggantikan SP itu sendiri. !$" 0angkah-langkah menyusun datar tilik
(2
0angkah a'al menyusun datar tilik dengan melakukan =dentiikasi prsedur yang membutuhkan datar tilik untuk mempermudah pelaksanaan dan
monitoringnya
>ambarkan lo'-hart dari prosedur tersebut,
5uat datar kerja yang harus dilakukan,
Susun urutan kerja yang harus dilakukan,
4asukkan dalam datar tilik sesuai dengan ormat tertentu,
0akukan uji-oba,
0akukan perbaikan datar tilik,
Standarisasi datar tilik.
)atar tilik untuk mengeek kepatuhan terhadap
SP dalam langkah-
langkah kegiatan, dengan rumus sebagai berikut.
Compliance r a$e %;R& M N Ha
E $88 I N HaTidak
!(" <+aluasi isi SP. !a"<+aluasi SP dilaksanakan sesuai kebutuhan dan minimal dua tahun sekali yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja. !b"9asil e+aluasi #SP masih tetap bisa dipergunakan, atau SP tersebut perlu diperbaiki%dire+isi. Perbaikan%re+isi isi SP bisa dilakukan sebagian atau seluruhnya. !"Perbaikan% re+isi perlu dilakukan bila #
Alur SP sudah tidak sesuai dengan keadaan yang ada
Adanya perkembangan =lmu dan Teknologi !=PT
Adanya perubahan organisasi atau kebijakan baru,
Adanya perubahan asilititas
!d" Pergantian kepala Puskesmas, bila SP memang masih sesuai% dipergunakan maka tidak perlu dire+isi. 9.
PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAM IMPLEMENTASI.
$. Pengertian dokumen adalah Semua dokumen yg harus disiapkan Puskesmas%FKTP yang merupakan regulasi internal yang berlaku di Puskesmas%FKTP. )okumen tersebut disusun disesuaikan dengan persyaratan yang diminta oleh standar Akreditasi. (. Rekam implementasi adalahdokumen yang menjadi 9u$' )9ye$' dari kegiatan yang dilakukan
atau
hasil
yang
diapai
didalam
kegiatan
melaksanakan regulasi internal atau kegiatan yang direnanakan.
(3
Puskesmas%FKTPdalam
*. Pengendalian dokumen dan rekam implementasi adalahsistem penomoran dan sistem penyimpanan dokumen dan rekam implementasi. Pengendalian dokumen sebagaimana dipersyaratkan oleh standar akreditasi meliputi# a. 4enyetujui dokumen untuk keukupan sebelum terbit, b. 4enelaah dan memperbaharui jika diperlukan, dan persetujuan pemebrlakukan ulang dokumen, . 4emastikan bah'a perubahan dan status re+isi terkini dari dokumen teridentiikasi, d. 4emastikan bah'a +ersi yang rele+an dari dokumen yang dapat diterapkan tersedia ditempat pengguna, e. 4emastikan bah'a dokumen tetap dapat terbaa dan segeradapat teridentiikasi, . 4emastikan bah'a dokumen yang berasal dari luar organisasi yang ditetapkan oleh organisasi yang penting untuk perenanaan dan operasional sistem manajemen mutu diidentiikasi dan distribusinya dikendalikan, g. 4enegah penggunaan tidak sengaja dokumen kadalu'arsa dan untuk menerapkan identiikasi yang sesuai pada dokumen bila disimpan untuk maksud apapun. Batatan%rekam
implementasi
sebagaibukti
pelaksanaan
kegiatan
juga
harus
dikendallikan.rganisasi harus menetapkan SP terdokumentasi untuk mendeinikan pengendalian yang diperlukan untuk identiikasi, penyimpanan, perlindungan, pengambilan, lama simpan dan permusnahan.Batatan%rekam implementasi harus dapat terbaa, segera dapat teridentiikasi dan dapat diakses kembali. Untuk memperjelas dokumen areditasi Puskesmas%FKTP dilengkapi dengan ontoh- ontoh dokumen sebagai lampiran dari pedoman ini.
I.
PENATAAN DOKUMEN.
Untuk memudahkan didalam penarian dokumen akreditasi Puskesmas )urenan dikelompokan masing- masing bab dengan diurutkan setiap urutan kriteria dan elemen penilaian, dan diberikan datar seara berurutan.
+.
TATA ;ARA PENGENDALIAN DOKUMEN
Pengendalian dokumen yang ada di UPT Puskesmas )urenan dibagi menjadi # b.
)okumen Asli
# adalah ! 4aster yang sudah di 7omori dan di tandatangani" di
simpan di sekretariat Tim Akreditasi Puskesmas atau 5agian Tata Usaha Puskesmas, sesuai ketentuan yang berlaku yang diatus dalam pedoman % tata naskah c.
)okumen Terkendali# adalah dokumen salinan dari dokumen asli yang dibubuhi stempel dokumen terkendali, dimana yang menerima salinan tersebut adalah unit % orang dalam instansi UPT Puskesmas )urenan
d.
)okumen Tidak Terkendali # adalah dokumen salinan dari dokumen asli yang dibubuhi stemple tidak terkendali, dimana yang menerima dokumen tidak terkendali adalah unit eksternal (C
e.
)okumen Kadaluarsa
# adalah dokumen yang sudah tidak terpakai lagi, namun
disimpan selama masa retensi Untuk penomoran dokumen terkendali, UPT Puskesmas )urenan
menggunakan sistem
pengkodean, yaitu # 8$ M untuk didistribusikan ke unit layanan UPT Puskesmas )urenan 8( M untuk didistribusikan ke yang bersangkutan programer 8* M untuk didistribusikan ke yang bersangkutan non programer !dalam hal ini adalah pelaksana" 8 M untuk didistribusikan ke jaringan puskesmas !pustu%ponkesdes" 81 M untuk didistribusikan ke unit lainnya ! dalam instansi, yang tidak terantum 8$ - 8 "
K.
TATA ;ARA PENULISAN NASKAH f.
Penulisan 7askah memakai huru Times 7e' Roman ukuran 9uru $( dengan Spasi $,1
g.
5atas 4argin # atas (m, 5a'ah ( m, Kiri * m, Kanan (m
h.
Kertas 9S F0= F
(D
BAB I: PENUTUP
Pada prinsipnya dokumen akreditasi adalah :TU0=S HA7> )=K )=TU0=S, 5=SA )=5UKT=KA7 SA7 5UKT=7HA;.7amun pada penerapannya tidaklah semudah itu. Penyusunan pedoman penyusunan dokumen selain diperlukan komitmen Kepala Puskesmas, juga diperlukan sta yang mampu dan mau menyusun dokumen akreditasi tersebut. )engan tersusunnya 5uku Panduan Penyusunan )okumen Akreditasi diharapkan dapat membantu Puskesmas )urenan
dan
asilitator pendamping akreditasi dalam menyusun dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh standar akreditasi.
*8
LAMPIRAN ! ,. MASTER KOP UPT PUSKESMAS DURENAN
P<4>A0<7)A0=A7 P<7)U)UK )A7 K<0UAR>A 5
UPT PUSKESMAS DURENAN &alan Raya )urenan-Prigi Telp.!8*11" C3D2$* Kode Pos 22*C$
TR<7>>A0
*$
LAMPIRAN !
(. SK STRUKTUR ORGANISASI UPT PUSKESMAS DURENAN
;ONTOH !
P<4>A0<7)A0=A7 P<7)U)UK )A7 K<0UAR>A 5
UPT PUSKESMAS DURENAN &alan Raya )urenan-Prigi Telp.!8*11" C3D2$* Kode Pos 22*C$
TR<7>>A0
74R # $CC.*%
%*1.8*.8$8.$*.88$%(8$C
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI UPT PUSKESMAS DURENAN
KEPALA UPT PUSKESMAS DURENAN KABUPATEN TRENGGALEK?
4enimbang # a. b.
bah'a dalam rangka menjalankan organisasi puskesmas untuk menapai suatu tujuan bersama/ bah'a agar Struktur rgnisasi UPT Puskesmas )urenan dapat berjalan tertip dan lanar, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Struktur rganisasi Puskesmas yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala
4engingat
# $.
Puskesmas/ Undang - Undang Republik =ndonesia 7omor *2 Tahun (88D tentang
(.
Kesehatan, 0embaran 7egara Republik =ndonesia Tahun (88D 7omor $/ Undang - Undang Republik =ndonesia 7omor (1 Tahun (88D tetang Pelayanan
Publik, 0embaran 7egara Republik =ndonesia Tahun (88D
*.
7omor $$(/ Undang - Undang Republik =ndonesia 7omor (* Tahun (8$ tentang
.
Pemerintahan )aerah/ Peraturan Presiden Republik =ndonesia 7omor 3( Tahun (8$( tentang
1.
Sistem Kesehatan 7asional/ Peraturan 4enteri PA7 dan R5 7omor *1 tahun (8$( tentang Pedoman
2.
Penyusunan Standar perasional Prosedur Administrasi Pemerintahan/ Peraturan 4enteri Kesehatan 7omor 3$ tahun (8$* tentang Pelayanan
3.
Kesehatan pada &aminan Kesehatan 7asional/ Peraturan 4enteri Kesehatan 7omor D tahun (8$ tentang Klinik/
C.
Peraturan 4enteri Kesehatan 7omor 31 tahun (8$ tentang Puskesmas/ *(
D.
Peraturan 4enteri Kesehatan Republik =ndonesia 7o 2 tahun (8$1 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik 4andiri )okter, dan
Tempat Praktik 4andiri )okter >igi/ $8. Peraturan 4enteri Kesehatan Republik =ndonesia 7o * tahun (8$2 tentang $$.
Standar Pelayanan 4inimal 5idang Kesehatan/ Peraturan 4enteri Kesehatan Republik =ndonesia 7o tahun (8$2 tentang
Pedoman 4anajemen Puskesmas/ jarak enter $(. Keputusan 4enteri Kesehatan 7omor 1D%(8$1 tentang Komisi Akreditasi FKTP/ $*. Peraturan 5upati Trenggalek 7omor C$ Tahun (8$( tentang rganisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan 4asyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis )inas Kesehatan/ $. Peraturan 5upati Kabupaten Trenggalek 7omor 3* tahun (8$* tentang Pedoman Tata 7askah )inas/ $1. Peraturan 5upati Kabupaten Trenggalek nomor *1 tahun (8$ tentang perubahan atas peraturan 5upati Trenggalek nomor 3* tahun (8$* tentang Tata 7askah )inas/ $2. Peraturan 5upati Trenggalek 7omor 13 Tahun (8$1 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 5elanja )aerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran (8$1 !5erita )aerah Kabupaten Trenggalek Tahun (8$1 7omor 13"/ $3
Peraturan 5upati Trenggalek 7omor 1C Tahun (8$1 tentang Pedoman dan Standar Perjalanan
)inas 5agi
Penyelenggara Pemerintah )aerah
Kabupaten Trenggalek Tahun (8$2 !5erita )aerah Kabupaten Trenggalek Tahun (8$1 7omor 1C"/ MEMUTUSKAN
4enetapkan
# K
K
STRUKTUR R>A7=SAS= UPT PUSK
K<)UA
keputusan =ni. # Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalamkeputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
)itetapkan di # Trenggalek Pada Tanggal # &anuari (8$C K>A0
jarak spasi $,$1
jarak spasi $,$1
**
)rg.4U9A44A) AT9 Pembina 7=P. $D2(8C(1 $DCD8$ $ 88(
LAMPIRAN !
*. ;ONTOH F)rma$ SOP se9aga' 9er'u$ !
KENAIKAN PANGKAT ! =%TU%SP%8$%(8$C 7o )okumen Tanggal Terbit ! 8(-8$-(8$C SOP
9alaman
!terbitnya SP" ! $ *
