BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1. Profil Puskesmas a. Gambaran Umum Puskesmas Lompoe merupakan satu dari 5 Puskesmas yang ada di Kota Parepare, terletak di Kecamatan Bacukiki.Jaraknyakurang lebih 161 km dari Kota Makassar dan8 km dari Pusat Kota Parepare/ Dinas Kesehatan. Dengan luas wilayah kerja kurang lebih 66,70 km2. Batas wilayah kerja Puskesmas :
Batas Timur
: Kabupaten Sidrap
Batas Barat
: Kelurahan Lapadde
Batas Selatan : Kelurahan LumpuE
Batas Utara
: Kelurahan Lapadde
Wilayah kerja Puskesmas Lompoe meliputi 4 Kelurahan yaitu : -
Kelurahan Lompoe
-
Kelurahan Lemoe
-
Kelurahan Watang Bacikiki
-
Kelurahan Galung Maloang Dari empat kelurahan yang masuk dalam wilayah kerja PuskesmasLompoe terdapat 27 ORW. Dengan perincian Kelurahan Lompoe 9 RW, Kelurahan Lemoe 4 RW, Kelurahan Watang Bacikiki 7 RW dan Kelurahan Galung Maloang 7 RW. a. Visi puskesmas Menjadikan UPTD Puskesmas Lompoesebagai penyelenggara pelayanan kesehatan yang menjangkau, terjangkau, bermutu dan terpadu menuju Parepare Peduli Sehat. b. Misi Puskesmas
Memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjangkau, terjangkau, bermutu dan terpadu. Meningkatkan profesionalisme SDM yang peduli dan bermartabat Meningkatkan kemajuan masyarakat dan keluarga untuk kemandirian dalam kesehatan Menjalin kerjasama lintas program dan lintas sektor Menggerakkan kemajuan pembangunan berwawasan kesehatan c. Struktur organisasi Puskesmas Struktur organisasi terlampir d. Motto Puskesmas “Kita PEDULI, Masyarakat Sehat” e. Tata nilai Seluruh jajaran Puskesmas Lompoe PEDULI : P : Personal E : Empati D : Dinamis U : Unggul L : Lembut I : Indah 2. Kebijakan mutu Pimpinan beserta staf Lompoe bertekad melakukan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memenuhi kepuasan pasien. 3. Proses pelayanan ( proses bisnis ) a. Penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat ( UKM ) 1. Defenisi UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat. UKM wajib mencakup pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan KIA – KB yang bersifat UKM, pelayanan gizi yang bersifat UKM, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. UKM pengembangan membawahi pelayanan kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan olahraga, pelayanan kesehatan mata, pelayanan kesehatan gigi masyarakat, pelayanan kesehatan lansia, pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat, pelayanan posbindu penyakit tidak menular.
2. Tujuan : a.
Melaksanakan identifikasi kebutuhan untuk proses perencanaan berdasarkan
analisis masalah kesehatan masyarakat b. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan c. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan d. Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakatyang bekerjasama dengan sektor lain terkait e. Melaksanakanpembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasismasyarakat f. Melaksanakanpeningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas g. Melaksanakanpencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan. h. Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit. b. Penyelenggaraan pelayanan klinis ( UKP) 1. Defenisi UKP adalah setiap kegiatan yg dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan UKP mencakup upaya-upaya promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan rawat jalan, kesehatan ibu dan anak, pembatasan dan pemulihan kecacatan yang ditujukan terhadap perorangan, MTBS, konseling, dan gizi. Dalam UKP juga termasuk pengobatan tradisional dan alternatif serta pelayanan kebugaran fisik, usila, prolanis dan pemeriksaan kesehatan calon haji. 2. Tujuan : a. Menyelenggarakan
Pelayanan
Kesehatan
dasar
secarakomprehensif,
berkesinambungan dan bermutu untuk mencapai visi dan misi puskesmas Lompoe; b. MenyelenggarakanPelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif; c. MenyelenggarakanPelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat
d. MenyelenggarakanPelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung; e. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan antar profesi; f. Melaksanakan rekam medis; g. Melaksanakanpencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan h. Melaksanakanpeningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan i. Mengkoordinasikan dan melaksanakanpembinaanfasilitas pelayanan kesehatan j.
tingkat pertama di wilayah kerjanya; Melaksanakanpenapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan
B. Ruang Lingkup
Lingkup pedoman mutu ini disusun berdasarkan standar akreditasi Puskesmas yang meliputi: 1. Persyaratan umum system manajemen mutu 2. Tanggung jawab manajemen 3. Manajemen sumber daya 4. Proses pelayanan yang terdiri dari penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat yang meliputi : a. pelayanan promosi kesehatan; b. pelayanan kesehatan lingkungan; c. pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana; d. pelayanan gizi; e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. 5. Penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan, yang meliputi : a. Rawat jalan; b. Pelayanan gawat darurat; c. Home care Dalam penyelenggaraan UKM dan pelayanan klinis memperhatikan keselamatan sasaran/pasien dengan menerapkan manajemen risiko. C. Tujuan
Pedoman mutu ini merupakan acuan kegiatan opersional dalam rangka memenuhi komitment mutu untuk memberikan kepuasan stakeholder dengan mencapai target-target opersional termasuk seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan.Dengan penerapan sistem manajemen mutu ini, diharapkan dapat menjadi landasan bagi terciptanya mekanisme komunikasi internal Puskesmas Lompoe yang baik, serta landasan bagi pengembangan budaya kerja di PuskesmasLompoe.
Pedoman mutu ini disusun sebagai acuan bagi Puskesmas dalam membangun system manajemen mutu yang baik untuk penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP). D. Landasan Hukum dan Acuan
1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indone4sia Tahun 2011 Nomor 755) Acuan yang digunakan dalam menyusun pedoman mutu ini adalah : standar akreditasi puskesmas. E. Istilah dan Definisi 1. Dokumen adalah sebuah tulisanyang memuat informasi. Biasanya, dokumen ditulis di kertas dan informasinya ditulis memakai tintabaik memakai tangan atau memakai media elektronik. 2. Efektivitas adalah secara umum menunjukan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan 3. Efisiensi adalah merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. 4. Kebijakan Mutu adalah kebijakan resmi dan tertulis dari manajemen perusahaan tentang komitmen perusahaan dalam memperhatikan dan mempertimbangkan aspek-aspek mutu dalam aktifitas keseharian organisasi atau perusahaan. 5. Koreksi adalah pembetulan; perbaikan; pemeriksaan 6. Pasienadalah seseorang yang menerima perawatan medis 7. Pelanggan adalah seseorang yang terbiasa membeli barang atau jasa di sebuah tempat 8. Pedoman Mutu adalah panduan untuk melaksanakan suatu proses 9. Proses adalah sebuah urutan pelaksanaan atau peristiwa yang terjadi secara alami atau rekayasa
10. Perencanaan Mutu adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan. 11. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses 12. Rekaman adalah Dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau memberi bukti pelaksanaan kegiatan 13. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan; 14. Sasaran Mutu adalah Target dari Masing Masing Bagian / departemen yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, 15. Tindakan Korektif tindakan untuk menghilangkan penyebab Tindakan korektif adalah ketidak sesuaian yang ditemukan atau situasi yang tidak dikehendaki 16. Tindakan Preventif Tindakan preventif adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang potensial atau situasi potensial lain yang tidak dikehendaki.
BAB II SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN SISTEM PENYELENGGARAAN PELAYANAN
A. Persyaratan Umum Puskesmas Lompoe, menerapkan, mendokumentasikan, memelihara system manajemen mutu sesuai dengan standar akreditasi Puskesmas. Sistem ini disusun untuk memastikan telah
diterapkanya persyaratan dan pengendalian terhadap proses-proses dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat baik penyelenggaraan upaya kesehatan puskesmas maupun penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan, yang meliputi proses kejelasan pelayanan dan interaksi proses dalam penyelenggaraan pelayanan, kejelasan, penanggung jawab, penyediaan sumber daya, penyelenggaraan pelayanan itu sendiri mulai dari perencanaan yang berdasar kebutuhan masyarakat/pelanggan, verifikasi terhadap rencana yang disusun, pelaksanaan pelayanan, dan verivikasi terhadap proses pelayanan dan hasil-hasil yang dicapai, monitoring dan evaluasi serta upaya penyempurnaan yang berkesinambungan. B. Pengendalian Dokumen 1. Secara umum dokumen-dokumen dalam system dalam manajemen mutu disusun meliputi: a. Dokumen level 1 : Kebijakan b. Dokumen level 2 : Pedoman/manual c. Dokumen level 3 : Standar prosedur operasional d. Dokumen level 4 : Rekaman-rekaman Dokumen-dokumen yang tercakup dalam sistem manajemen mutu dikendalikan berdasarkan persyaratan standar, untuk memastikan penggunaan dokumen secara tepat, benar dan up-to date. Prosedur pengendalian dokumen terdokumentasikan dibuat untuk mengatur beberapa hal, antara lain : - Tata cara diidentifikasi untuk ketelusuran dan kejelasan status revisinya. - Tata cara pengesahan sebelum digunakan, peninjauan ulang, direvisi dan -
pengesahan kembali. Tata cara pengendalian dokumen, penarikan, pemusnahan/penghancuran dan halhal lain yang dipandang perlu.
a. Kebijakan Wujud komitmen mutu dituangkan dalam pernyataan formal yang menunjukkan tekad untuk selalu memberikan yang terbaik kepada stakeholder. Memastikan kebijakan dipahami oleh seluruh personil dan menjadi acuan dalam penetapan target, penyusunan perencanaan dan evaluasi. Memberikan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan, persyaratan dan harapan stakeholder.Menyampaikan produk dengan tiga prinsip tepat; Tepat Mutu, Tepat Waktu, Tepat Pelayanan. b. Pedoman/Manual Sistem manajemen mutu didokumentasikan menjadi Pedoman mutu, yang terdiri dari berbagai dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam pengendalian proses pelayanan kesehatan di puskesmas dan sistem pendukungnya adalah : - Pedoman/panduan Mutu - Program Pendukung - Struktur Organisasi PuskesmasLompoe - Dokumen eksternal terkait c. Standar Prosedur Operasional Standar Prosedur Operasional adalah dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang memuat tentang: - Cara melakukan pekerjaan - Waktu pelaksanaan - Tempat pelaksanaan - Sumber daya yang berperan dalam kegiatan d. Rekaman/arsip Seluruh proses yang dijalankan pada setiap unit kerja perlu dilengkapi rekaman/arsip untuk membuktikan efektifitas pencapaian semua persyaratan proses. Rekaman/arsipdikelola dengan baik, berdasarkan prosedur terdokumentasi agar mudah diidentifikasi, dipahami, ditelusuri, diketahui masa retensinya, aman dan terhindar dari kerusakan. C. Tanggung Jawab Manajemen 1. Komitmen manajemen Kepala Puskesmas, penanggung jawab manajemen mutu, penanggung jawab upaya, penanggung jawab pelayanan klinis, dan seluruh karyawan puskesmas akan menjalankan sistem manajemen mutu ini secara konsisten dan konsekuen untuk mendukung pencapaian visi dan misi PuskesmasLompoe, memberikan komitmen mutu dan kepuasan stakeholder serta secara terus – menerus melakukan perbaikan. 2. Fokus pada sasaran/pasien PuskesmasLompoe bertekad untuk memberikan kepuasan kepada sasaran/pasien dengan cara : a. Mengidentifikasi kebutuhan, persyaratan sasaran/pasien
b. Mengidentifikasi persyaratan-persyaratan legal yang terkait c. Mengkomunikasikan persyaratan sasaran/pasien pada semua unit terkait d. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan persyaratan dapat dipenuhi e. Melakukan perbaikan terus menerus dan berkesinambungan. 3. Kebijakan mutu Kebijakan mutu dituangkan dalam surat keputusan Kepala Puskesmas yang meliputi kebijakan mutu pelayanan klinis dan kebijakan mutu pelayanan UKM Wujud komitmen mutu dituangkan dalam pernyataan formal yang menunjukkan tekad untuk selalu memberikan yang terbaik kepada stakeholder. Memastikan kebijakan dipahami oleh seluruh personil dan menjadi acuan dalam penetapan target, penyusunan perencanaan dan evaluasi. Memberikan yang terbaik sesuai
dengan
kebutuhan, persyaratan dan
harapan
stakeholder.Menyampaikan produk dengan tiga prinsip tepat; Tepat Mutu, Tepat Waktu, Tepat Pelayanan. 4. Perencanaan system manajemen mutu dan pencapaian sasaran kinerja Sasaran kinerja ditetapkan berdasarkan standar kinerja/standar pelayanan minimal yang meliputi indikator-indikator pelayanan klinis, indikator penyelenggaraan upaya puskesmas, perencanaan disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan pelanggan, hak dan kewajiban pelanggan, serta upaya untuk mencaapai sasaran kinerja yang ditetapkan. Perencanaan mutu puskesmas dan keselamatan pasien berisi program-program kegiatan peningkatan mutu yang meliputi: a. Penilaian dan peningkatan kinerja baik UKM maupun UKP Untuk mengukur kinerja atau pencapaian program UKM dan UKP maka harus dituangkan dalam dokumen penilaian kinerja puskesmas dengan menghitung capaian dari standar pelayanan minimal dari enam upaya kesehatan wajib dan upaya pengembangan yang diprioritaskan sesuaikebutuhan di wilayah kerjanya Agar dicapai pelayanan yang bermutu dan berkinerja tinggi, untuk itu prinsip mutu dan peningkatan kinerja perlu dipahami oleh pimpinan puskesmas dan staff, Salah satu diantaranya juga penyusunan standar prosedur operasional untuk tiap pelayanan b. Upaya pencapaian enam sasaran keselamatan pasien Enam sasaran keselamatan pasien adalah: - Ketepatan identifikasi pasien Puskesmas mengembangkan suatu pendekatan untuk memperbaiki -
dan
meningkatkan/ketelitian identifikasi pasien Peningkatan komunikasi yang efektif Komunikasi efektif merupakan komunikasi antara para petugas pemberi pelayanan, yang dilakukan secara tepat waktu, akurat, lengkap, jelas dan dapat dipahami oleh
penerima sehingga mengurangi kesalahan -Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai
Teknik pemberian obat agar terhindar dari KTD yaitu, benar pasien, benar obat, benar waktu, benar dosis, benar rute, benar dokumentasi Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan Pengurangan risiko pasien cedera akibat jatuh c. Penerapan manajemen risiko pada area prioritas Merupaka sebuah cara yang sistematis dalam memandang sebuah risiko dan menentukan -
dengan tepat penanganan risiko tersebut. Ini merupakan sebuah sarana untuk mengidentifikasi sumber dari risiko dan ketidak pastian, dan memperkirakan dampak yang ditimbulkan dan mengembangkan respon yang ahrus dilakukan untuk menanggapi risiko d. Penilaian kontrak/kerjasama pihak ketiga Penilaian kontrak kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan melalui kegiatan unit yang terkait dengan pihak ketiga meliputi : - Identifikasi masalah kegiatan yang memerlukan dukungan dengan pihak ketiga melalui suatu rapat bersama membahas kebutuhan kerjasama dengan pihak -
ketiga Penetapan spesifikasi yang dibutuhkan dalam kerjasama pihak ketiga Penyusunan dokumen kontrak yang dilakukan oleh tim administrasi dan teknis
-
yang terkait dengan pihak ketiga Penetapan pihak ketiga melalui penandatanganan kontrak dan pembahasan
-
kesepakatan kontrak kerja Pelaksanaan kegiatan sesuai isi kontrak serta adanya bentuk kerjasama nyata di
Puskesmas dengan pihak ketiga e. Pelaporan dan tindak lanjut insiden keselamatan pasien Merupakan reduksi dan meminimalkan tindakan yang tidak aman dalam system pelayanan kesehatan sebisa mungkin melalui praktik yang terbaik untuk mencapai luaran yang optimal dengan system: - Kajian risiko - Identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien - Pelaporan dan analisis insiden - Kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjut serta implementasi solusi untuk f.
meminimalkan timbulnya risiko. Peningkatan mutu pelayanan laboratorium Salah satu standar mutu peningkatan mutu pelayanan laboratoriun puskesmas adalah tersedianya SDM dengan jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi tenaga sesuai dengan jenis pelayanan laboratorium yang ada. Indikator pengukuran mutu laboratorium adalah: - Input (struktur) segala sumber daya yang diperlukan untuk melakukan pelayanan laboratorium seperti SDM, dana, fasilitas, peralatan, bahan, dll. pelayanan laboratorium yang bermutu memerlukan dukungan input yang bermutu.
-
Proses merupakan interaksi professional antara pemberi layanan dengan
-
konsumen (pasien/masyarakat) Output merupakan hasil pelayanan kesehatan, merupakan perubahan yang terjadi
pada konsumen (pasien/masyarakat) termasuk kepuasan dari konsumen tersebut g. Peningkatan mutu pelayanan obat Pelayanan kefarmasian di puskesmas merupakan kegiatan yang terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikas, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu pelayanan kefermasian mengharuskan adanya perluasan dari paradigm lama yang berorientasi kepada produk(drug oriented) menjadi paradigm baru yang berorientasi pada pasien (patient oriented) dengan filosofi pelayanan kefarmasian. Ruang lingkup pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi: - Pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai merupakan salah satu pelayanan kefarmasian
yang
dimulai
dari
perencanaan
permintaan,
penerimaan,
penyimpanan pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta -
pemantauan dan evaluasi Pelayanan farmasi klinik merupakan bagian dari pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan obat dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu
kehidupan pasien. h. Pendidikan dan pelatihan karyawan tentang mutu dan keselamatan pasien Peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien tidak hanya diemban oleh tenaga medis dan perawat yang bersentuhan langsung dengan pasien, akan tetapi hal itu merupakan tanggung jawab semua karyawan puskesmas, maka sangat perlu untuk mengikutsertakan karyawan dalam pendidikan dan pelatihan peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pada setiap karyawan sesuai standar peningkatan mutu dan keselamatan pasien sesuai standar akreditasi peskesmas. 5. Tanggung jawab dan wewenang Tanggung jawab dan wewenang seluruh karyawan Puskesmas Mamajang dijelaskan secara rinci pada lampiran Tupoksi dan Job Description. 6. Wakil manjemen mutu Untuk memastikan sistem manajemen mutu berjalan efektif, Puskesmas Mamajang menunjuk seorang Wakil manajemen yang bertanggung jawab untuk : Menjamin ketepatan dalam pengembangan sistem.Menjamin efektivitas implementasi sistem. Menjamin dalam mempertahankan sistem dan menjamin perbaikan sistem secara terus menerus melalui tahap antaralain: a. Memastikan system manajemen mutu ditetapkan, diimplementasikan, dan dipelihara
b. Melaporkan kepada manajemen kinerja dari system manajemen mutu dan kinerja pelayanan c. Memastikan
kesadaran
seluruh
karyawan
terhadap
kebutuhan
dan
harapan
sasaran/pasien 7. Komunikasi internal Untuk memastikan sistem manajemen mutu berjalan efektif, mencapai tujuan yang direncanakan, maka para pimpinan/atasan wajib melakukan komunikasi secara teratur melalui mekanisme yang telah ditetapkan.Tujuan komunikasi adalah memastikan agar tujuan, sasaran dan kriteria pengendalian (persyaratan kondisi serta indikator kinerja) untuk setiap tugas dan dipahami oleh seluruh personil dan dicapai secara efektif.Komunikasi internal dapat dilakukan dengan cara mini lokakarya, pertemuan, diskusi, serta media sosial yang ada. 8. Tinjauan manajemen a. Umum: Wakil manajemen melaksanakan tinjauan manajemen minimal satu kali dalam satu semester, untuk membahas agenda dalam rangka menjalankan sistem manajemen mutu.Tinjauan untuk setiap aspek dapat dilakukan sendiri – sendiri atau digabungkan, manayang
praktis.Hasil
tinjauan
memuat
keputusan/kesimpulan
mengenai
tindakan/perbaikan yang perlu diambil.Hasil tinjauan dibagikan kepada pihak yang berkepentingan. b. Masukan tinjauan manajemen meliputi : - Hasil audit internal - Umpan balik pelanggan - Kinerja proses/hasil Pelayanan Kesehatan - Pencapaian sasaran mutu - Status tindakan koreksi dan pencegahan yang dilakukan - Tindak lanjut terhadap hasil tinjauan manajemen yang lalu - Perubahan terhadap Kebijakan Mutu - Rencana perubahan/perbaikan Sistem - Usul/saran karyawan c. Luaran tinjauan: Hasil yang diharapkan dari tinjauan manajemen adalah peningkatan efektivitas system manajemen mutu, peningkatan pelayanan terkait dengan persyaratan pelanggan, dan identifikasi perubahan-perubahan, termasuk penyediaan sumber daya yang perlu dilakukan. D. Manajemen Sumber Daya 1. Penyediaan sumber daya Kepala Puskesmas berkewajiban menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pelayanan di puskesmas.Penyediaan sumber daya meliputi sumber daya penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat maupun upaya esehatan perorangan. 2. Manajemen sumber daya manusia
Penyediaan sumber daya manusia, proses rekrutmen, proses kredensial, proses pelatihan dan penigkatan kompetensi. Dokter, Para Medik dan Karyawan diberikan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kompetensi didalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara tepat dan benar sesuai target dan persyaratan pekerjaan yang telah ditetapkan, Khususnya untuk pekerjaan yang terkait dengan aspek mutu. 3. Infrastruktur Infrastruktur/perlengkapan/sarana Puskesmas serta pendukung kerja disediakan dan dipelihara agar senantiasa dalam kondisi layak pakai/layak operasi untuk mendukung tercapaianya semua sasaran proses dan proses pendukung yang telah direncanakan. 4. Lingkungan kerja Setiap pimpinan unit bertanggungjawab untuk membina program Kebersihan dengan melibatkan seluruh karyawan pada setiap unit, untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, bersih dan sehat. Identifikasi harus diterapkan secara jelas terhadap aspek-aspek lingkungan signifikan, dan kondisi tidak aman, untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan pencemaran lingkungan. E. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Klinis 1. Upaya Kesehatan Masyarakat Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat a. Perencanaan upaya kesehatan masyarakat, akses dan pengukuran kinerja Di dalam peningkatan kinerja upaya kesehatan dikenal dengan standar pelayanan minimal (SPM) yang merupakan standar yang ditetapkan untuk setiap pelayanan essential yang dipakai untuk mengarahkan dan mengukur kinerja pelaksanaan kewenangan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar. b. Penyelenggaraan UKM Upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama meliputi upaya kesehatan masyarakat esensial dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan Upaya kesehatan masyarakat esensial atau wajib adalah uapaya yang ditetapkan berdasarkan komitmen nasional, regional dan global serta mempunyai daya ungkit tinggi untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat.Upaya kesehatan wajib ini harus diselenggarakan oleh setiap puskesmas yang ada di wilayah Indnesia. Upaya kesehatan wajib tersebut antara lain: - pelayanan promosi kesehatan; - pelayanan kesehatan lingkungan; - pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana; - pelayanan gizi; dan - pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit
Upaya kesehatan masyarakat pengembangan adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat serta disesuaikan dengan kemampuan puskesmas. Upaya kesehatan pengembangan dipilih dari daftar upaya kesehatan pokok puskesmas yang telah ada antara lain: - Upaya keseatan sekolah - Upaya kesehatan olahraga - Upaya perawatan kesehatan masyarakat - Upaya keselamatan kerja - Upaya kesehatan gigi dan mulut - Upaya kesehatan jiwa - Upaya kesehatan mata - Upaya kesehatan usia lanjut - Upaya pembinaan pengobatan tradisional c. Sasaran Kinerja UKM dan MDGs Sasaran kinerja UKM dan MDGs antara lain meliputi: 1) Pemantauan dan pengukuran a) Kepuasan pelanggan Puskesmas membuat program survey untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan dan menggunakan hasil survey untuk perbaikan.Metoda survey harus dipastikan valid dan dapat dipercaya.Survei dapat dilakukan oleh pihak ketiga bila dipandang perlu, untuk objectivitas dan efisiensi waktu. b) Audit internal Audit internal direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan sistem manajemen mutu telah diimplementasikan secara efektif, sesuai persyaratan standar/persyaratan yang dijadikan referensi.Dalam setiap pelaksanaan audit, auditor harus memperhatikan hasil audit yang terdahulu untuk mengevaluasi efektivitasnya.Pimpinan unit yang diaudit bertanggung jawab untuk menindak-lanjuti setiap temuan audit.Verifikasi dilakukan oleh Auditor. Ketua tim audit bertanggung jawab dan melapor kepada Top Management. Auditor harus dibekali pengetahuan dan keterampilan audit sebelum melaksanakan audit. Audit dilakukan secara objectif dan independent.Audit pada aspek-aspek kritis dilaksanakan pada frekuensi yang lebih dari yang tidak kritis. Prosedur audit internal harus disediakan. c) Pemantauan dan pengukuran proses Semua unit kerja wajib melakukan pemantauan, dan pengukuran terhadap kegiatannya untuk mengetahui kinerja yang telah dicapai, dan mengidentifikasi deviasi atau kegagalan.Hasil pemantauan dan pengukuran dianalisa dan dijadikan acuan untuk perbaikan. Pemantauan dan pengukuran mengacu pada kebijakan,
target yang telah
ditetapkan. Bila pemantauan dan pengukuran menggunakan alat-alat pengukuran,
harus dipastikan peralatan tersebut dalam kondisi baik, dan hasil pengukuran akurat.Hasil pemantauan dan pengukuran dicatat. d) Pemantauan dan hasil pengukuran layanan Pemantauan dan pengukuran pelayanan kesehatan (input-work in process maupun finished goods) dilakukan melalui sampling dan pengujian untuk memastikan semua persyaratan pelayanan kesehatan terpenuhi. 2) Pengendalian jika ada produk tidak sesuai Apabila terjadi pelayanan dan hasil pelayanan yang tidak sesuai, semua unit membuat/mengisi formulir sesuai prosedur pengendalian Pelayanan yang tidak sesuai dan menyerahkan kepada pihak yang berwenang untuk memutuskan apakah pelayanan tersebut di proses. 3) Analisis Data Analisa dilakukan secara berkala oleh masing-masing penanggung jawab process dan secara sentral dikoordinasikan oleh wakil manajemen atau setiap waktu bila diperlukan. 4) Peningkatan berkelanjutan Semua perbaikan mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan PuskesmasLompoe, Sasaran Kinerja, hasil audit analisa data, tinjauan manajemen, hasil surveillance audit, hasil analisa data atau dari sumber lainnya, seperti keluhan stakeholder, hasil survey kepuasan pelanggan dan sebagainya. Program perbaikan harus dibuat dan mencakup aspek mutu, aspek lingkungan signifikan dan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Untuk mendukung perbaikan, Kepala Puskesmas mengembangkan kegiatan unit kerja, yang akan turut berpartisipasi dalam kegiatan perbaikan secara terus menerus. 5) Tindakan korektif Penyebab terjadinya ketidak-sesuaian dikaji dan dikoreksi agar problem yang sama tidak terjadi lagi. Tindakan koreksi disesuaikan dengan bobot persoalan dan dampak yang dapat ditimbulkan.Hasil tindakan koreksi dievaluasi untuk memastikan efektivitas.Tindakan koreksi dicatat dan direkaman/arsip terkait dengan tindakan disimpan. Bila tindakan koreksi menyebabkan perubahan sistem, maka perubahan tersebut dipastikan dilakukan secara terkendali. Bila tindakan koreksi yang diambil menyebabkan perubahan pada Sistem maka sistem perlu di perbaharui 6) Tindakan preventif Tindakan pencegahan meliputi : a) Identifikasi potensi masalah dan penyebabnya b) Menerapkan langkah antisipasi yang diperlukan.
Setiap melakukan tindakan pencegahan hendaknya disesuaikan dengan bobot persoalan dan potensi dampak.Hasil tindakan pencegahan harus dievaluasi untuk memastikan tindakan yang diambil telah efektif. Setiap tindakan pencegahan harus dicatat dan rekaman/arsipnya disimpan. 2. Pelayanan Klinis a. Pelayanan klinis yang berorientasi pasien b. Penunjang pelayanan klinis c. Peningkatan mutu pelayanan klinis dan keselamatan pasien 1) Penilaian indicator kinerja klinis 2) Pengukuran, pencapaian, sasaran keselamatan pasien 3) Pelaporan insiden keselamatan pasien 4) Analisis dan tindak lanjut 5) Penerapan manajemen risiko
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Manual mutu ini dibuat untuk memudahkan Puskesmas Lompoe dalam menjalankan kegiatannya, sehingga menghasilakan pelayanan yang bermutu. Sehingga dalam pelaksanaannya seluruh jajaran Puskesmas Lompoe berupaya memberikan pelayanan semaksimal mungkin sesuai standar mutu untuk mencapai kepuasan pasien. B. Lampiran.
