12
Juntika, Landasan Bimbingan dan Konseling, (Bandung,Remaja Rosdakarya, 2008), h.54
W.S. Winkel S.J.,dan Sri Hastuti, Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan, (Yogyakarta, Media Abadi, 2013), h. 793.
http://theboxoflifetheboxofeducation.blogspot.com/2009/11/manajemen-bimbingan-dan-konseling.html.,
Dewa Ketut Sukardi, Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah, ( Bandung, Alfabeta, 2003 ), h.98-99.
W.S. Winkel S.J.,dan Sri Hastuti, Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan,...., h. 795-796.
Tohirin, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah, (Jakarta, PT Grafindo Persada, 2014), h. 246
Tohirin, Bimbingan dan Konseling, … h. 247.
Fenti Hikmawati,Bimbingan dan Konseling, (Jakarta, Rajawali Pers, 2012), h. 3-5.
Fenti Hikmawati, Bimbingan dan Konseling, (Jakarta, Rajawali Pers, 2012), h. 5-6.
Tohirin, Bimbingan dan Konseling, ... h. 252-254
MENYUSUN ORGANISASI DAN PROGRAM BK
MAKALAH
Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Bimbingan Konseling
Dosen Pengampu:
Arman Marwing M.A.
Disusun Oleh :
Titik Carina 1721143395
Kelas : PAI
Jurusan Pendidikan Agama Islam
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG
April 2016
DAFTAR ISI
BAB I
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG.
Saat ini keberadaan layanan Bimbingan dan Konseling (BK) di sekolah sudah tampak lebih baik jika dibandingkan dengan masa sebelumnya. Pengakuan ke arah pelayanan BK atau konseling sebagai suatu alternatif pemecahan kasus kenakalan remaja sudah semakin banyak diperhatikan terutama oleh pemerintah. Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari proses pendidikan dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan proses pendidikan. Pelayanan bimbingan konseling hanya mungkin dapat dilaksanakan secara baik, apabila diprogramkan dengan baik pula. Dengan kata lain, pelayanan bimbingan dan konseling perlu direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara sistematis sehingga dapat diselenggarakan secara efisien dan efektif serta dirasakan manfaatnya oleh berbagai pihak.
Penyusunan program BK ini mempunyai arti yang sangat penting untuk menarik perhatian, minat, dan kegiatan dalam pelaksanaan BK di sekolah, serta juga sebagai penentu kesuksesan penyelenggaraan BK di sekolah. Selain itu, penyusunan program BK juga mengatur keterlibatan semua pihak sekolah dalam kegiatan BK sehingga mampu memelihara suasana psikologis yang positif di sekolah. Oleh karena itu, mengingat pentingnya penyusunan program BK ini, kami tertarik untuk membahasnya dalam makalah kami agar kami kedepannya bisa mengetahui bagaimana menyusun program BK yang baik dan mempraktekkannya.
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang di atas, kami mempunyai beberapa rumusan masalah yang akan kami bahas dalam makalah ini, yaitu:
Apa pengertian pengorganisasian bimbingan dan konseling di sekolah?
Apa landasan dasar perlunya organisasi bimbingan dan konseling di sekolah?
Bagaimana pola pengorganisasian bimbingan dan konseling di sekolah?
Bagaimana perencanaan program bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah?
Bagaimana perencanaan program bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah?
TUJUAN.
Dari beberapa rumusan masalah di atas, tujuan yang perlu kami capai dalam pembuatan makalah ini adalah:
Untuk mengetahui pengertian dari pengorganisasian bimbingan dan konseling di sekolah.
Untuk mengetahui landasan dasar perlunya organisasi bimbingan dan konseling di sekolah
Untuk mengetahui pola pengorganisasian bimbingan dan konseling di sekolah
Untuk mengetahui perencanaan program bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah.
Untuk mengetahui perencanaan program bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah.
BAB II
PEMBAHASAN
Pengertian Pengorganisasian Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata organisasi berarti kesatuan (susunan, dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian (orang, dan sebagainya) di dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu. Mengorganisasi bimbingan berarti mengatur dan menyusun bagian-bagian (orang dan sebagainya) sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur dalam pelaksanaan bimbingan.
Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan efektif antar personel sehingga mereka dapat bekerja secara efisien dan mendapat kepuasan pribadi dalam menjalankan tugasnya. Pengorganisasian dilaksanakan setelah manajer menetapkan tujuan yang akan dicapai dan menetapkan strategi untuk mencapainya melalui proses perencanaan.
Landasan Dasar Perlunya Organisasi Bimbingan dan Konseling di Sekolah.
Organisasi bimbingan dan konseling di sekolah mutlak diperlukan, hal itu disebabkan karena hal – hal sebagai berikut:
Pelayanan bimbingan dan konseling adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan (integral) dari keseluruhan program pendidikan.
Pembinaan bimbingan dan konseling di sekolah berada pada kepala sekolah sebagai administrator sekolah yang memegang peran kunci.
Tanggung jawab langsung dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling di sekolah hendaknya dilimpahkan kepada staf yang berwenang yang memiliki kompetensi dan kualifikasi tertentu baik dalam segi pendidikan (formal), sifat, sikap, kepribadian, keterampilan, pengalaman, dan mempunyai cukup waktu untuk melaksanakan tugas kepembimbingan.
Program bimbingan dan konseling merupakan suatu benruk kegiatan yang cukup luas bidang geraknya.
Program layanan bimbingan dan konseling di sekolah hendaknya perlu untuk dinilai (evaluasi) untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi dari pelaksanaan program bimbingan dan konseling, dimana hasil evaluasi tersebut dipergunakan sebagai bahan revisi pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling pada masa selanjutnya.
Petugas-petugas yang diberi tanggung jawab bimbingan yang bersifat khusus seperti kegiatan konseling atau tes psikologis, hendaknya adalah petugas yang profesional dan berkompeten mengerjakan jenis tugas tersebut, berkompeten dari aspek keahliannya maupun dari aspek pribadinya.
Petugas-petugas dan staf bimbingan dan konseling, mutlak diberikan pelatihan dan pendidikan dalam jabatan (inservice training), sebagai suatu sarana untuk memperbaiki layanan bimbingan dan konseling di sekolah.
Pola-Pola Organisasi
Dalam lembaga pendidikan. Pola organisasi ialah kerangka hubungan struktural antara berbagai bidang atau berbagai kedudukan di dalam lembaga pendidikan itu. Kerangka struktural hubungan itu digambarkan dalam suatu organogram, yaitu bagan organisasi yang menjelaskan secara grafis hubungan saling ketergantungan antara berbagai petugas di bidang tertentu, dengan menggunakan nama jabatan. Organogram di lembaga pendidikan menggambarkan hubungan struktural antara bidang administrasi dan supervisi, bidang pengajaran dan bidang pembinaan siswa, atau menggambarkan hubungan struktural antara petuga-petuga yang mempunyai kedudukan/posisi tertentu di masing-masing bidang atau subbidang, dengan mencantumkan nama jabatan.
Perencanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah
Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah terlaksana melalui sejumlah kegiatan bimbingan. Kegiatan-kegiatan tersebut diselenggarakan melalui suatu program bimbingan. Rancangan atau rencana kegiatan tersebut disusun secara sistematis, terorganisasi, dan terkoordinasi dalam jangka waktu tertentu.
Dalam menyusun rencana program bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah, harus melibatkan berbagai pihak yang terkait, seperti kepala sekolah, guru BK, para guru, tenaga administrasi, orang tua siswa, komite sekolah, dan tokoh masyarakat. Dengan kata lain, koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait sangat diperlukan dalam penyusunan rencana program BK di sekolah dan madrasah, sehingga program BK di sekolah dan madrasah merupakan refleksi dari berbagai pihak yang terkait. Dengan demikian, diharapkan hasil dari program yang telah disusun dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak di sekolah dan madrasah yang bersangkutan. Beberapa hal yang perlu disiapkan dan dilakukan dalam perencanaan program BK :
Studi Kelayakan.
Studi kelayakan merupakan refleksi tentang alasan-alasan mengapa diperlukan suatu program bimbingan. Studi kelayakan juga perlu dilakukan untuk melihat program mana yang lebih layak untuk dilaksanakan dalam bentuk layanan bimbingan terhadap siswa. Dari studi kelayakan akan diperoleh kesimpulan bidang-bidang atau lingkup bimbingan mana yang layak untuk dituangkan dalam bentuk program bimbingan dan konseling.
Studi kelayakan dapat diadakan oleh pimpinan sekolah dan madrasah dengan mengundang beberapa ahli bimbingan dari luar. Dapat pula dilaksanakan oleh guru BK bersama dengan tenaga kependidikan yang sudah berpengalaman di lembaga yang bersangkutan. Oleh karena dilaksanakan dalam konteks layanan bimbingan, maka studi kelayakan dilakukan sebelum penyusunan program dilakukan.
Adapun hal-hal sebagai pijakan untuk mempraktikkan layanan BK, pada intinya adalah :
Melakukan penelaahan kebutuhan untuk mengukur dan menafsirkan keinginan, sikap, kepercayaan, serta tingkah laku objek BK.
Menentukan kebutuhan pokok objek BK yang akan dilayani,
Memilih prioritas layanan dan subjek sasaran tertentu untuk memenuhi kebutuhan objek BK.
Studi kelayakan ini menjadi satu mata rantai dengan beberapa suborganisasi dan administrasi yang akan dibahas selanjutnya. Oleh karena itu, masalah studi kelayakan harus dikaji secara serius dan diletakkan pada awal sebelum mendirikan lembaga BK.
Penyusunan Program Bimbingan.
Penyusunan program bimbingan dapat dikerjakan oleh tenaga ahli bimbingan atau guru BK/konselor. Penyusunan program bimbingan harus merujuk kepada kebutuhan sekolah dan madrasah secara umum dan lingkup layanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah. Dalam menyusun rencana program BK, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
Pola dasar mana yang sebaiknya dipegang dan strategi mana yang paling tepat untuk diterapkan.
Bidang-bidang atau lingkup bimbingan mana yang perlu diprioritaskan.
Bidang-bidang atau jenis layanan mana yang sesuai untuk melayani kebutuhan para siswa.
Keseimbangan yang wajar antara pelayanan bimbingan secara kelompok dan secara individu.
Pengaturan pelayanan konsultasi.
Cara mengadakan evaluasi program.
Pelayanan rutin dan pelayanan incidental.
Tingkatan-tingkatan kelas yang akan mendapat layanan-layanan bimbingan tertentu.
Petunjuk-petunuk atau instruksi-instruksi yang diberikan oleh instasi yang berwenang (jika ada).
Menentukan Ruang Lingkup Program.
Tahap ini merupakan yang memberikan layanan-layanan pada program bimbingan dan konseling. Pada program umum lingkup ini mencakup bidang-bidang tetentu. Ruang lingkup program umum bimbingan dan konseling dapat mencakup bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karier.
Konsultasi Usulan Program Bimbingan Dan Konseling.
Agar layanan bimbingan dan konseling diterima berbagai pihak, ada baiknya program bimbingan dan konseling yang telah tertuang dalam pelaksanaan perlu dikonsultasikan oleh berbagai pihak ahli konselor atau penjabat-pejabat dalam masyarakat. Rancangan program ini harus mendapat persetujuan dari berbagai elemen masyarakat, hal ini dapat menimbulkan otokritik yang konstruktif untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan keliru. Selain itu, ada berbagai cara yang dapat ditempuh oleh institusi penyelenggara program bimbingan dan konseling seperti :
Menjelaskan secara lisan kepada berbagai pihak yang berkepentingan.
Menggunakan perangkat-perangkat yang ada pada lembaga, misalnya kotak kritik dan saran, kolom saran jika tersedia layanan website atau e-mail, serta cara-cara yang menunjang keefektifan dalam kerja.
Penyediaan Sarana Fisik dan Teknis.
Sarana fisik adalah semua perlatan atau perlengkapan yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan program BK seperti; ruang kerja tenaga bimbingan (ruang kerja guru BK) beserta peralatannya seperti; almari data, perpustakaan BK, ruang konsultasi, ruang tunggu, ruang tata usaha BK, dan peralatan administrasi. Sedangkan sarana teknis adalah alat-alat atau instrument-insttrumen yang diperlukan untuk melaksanakan pelayanan bimbingan seperti tes baku, daftar check list, angket, formt anekdot, daftar penilaian, kartu pribadi, dan sebagainya.
Tahap Penyediaan Anggaran Biaya.
Penganggaran biaya merupakan hal yang cukup sensitif dan cukup rumit untuk diterapkan dan terkadang sulit dirasionalisasikan. Sebenarnya, penyediaan anggaran bersifat vital karena berhubungan dengan optimalisasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, harus ada beberapa pendekatan dalam menerapkan anggaran biaya. Menurut pendapat Ridwan yang dikutip dalam buku Bimbingan dan Konseling karya Fenti Hikmawati, ada tiga pendekatan yang dapat digunakan dalam penganggaran program bimbingan dan konseling, yaitu:
Pendekatan subjektif, pendekatan ini didasarkan atas pengalaman-pengalaman terdahulu, dengan pengalaman yang lalu kita dapat mengusulkan kembali anggaran tersebut kepada pimpinan lembaga.
Pendekatan tugas, setiap satuan layanan dan kegiatan pendukungnya telah berisi tujuan dan hasil-hasil yang hendak dicapai, dan distribusi tugas untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Atas dasar ini ditetapkan anggaran dan dikonsultasikan kepada pimpinan lembaga.
Pendekatan normatif, konselor menawarkan layanan unggulan kepada siswa, maka dalam penyusunan anggaran, konselor sekolah sebaiknya mengarahkan perhatian pada optimalisasi perkembangan siswa.
Penentuan Sarana Personel dan Pembagian Tugas.
Sarana personel dalam penyusunan rencana program BK adalah orang-orang yang akan dilibatkan dalam penyusunan program BK dan mereka akan diberi tugas apa. Seperti disebutkan di atas, orang-orang yang bisa dilibatkan dalam penyusunan rencana program BK di sekolah dan madrasah adalah; konselor atau pembimbing, kepala sekolah dan madrasah, guru mata pelajaran, pegawai administrasi, perwakilan orang tua siswa, komite sekolah dan madrasah.
Penyusunan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah.
Penyusunan program BK di sekolah dan madrasah harus merujuk kepada program sekolah dan madrasah secara umum dan tidak boleh bertentangan dengan program sekolah dan madrasah yang bersangkutan. Hal ini mengingat program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah merupakan salah satu program sekolah dan madrsah itu sendiri. Selain disusun berdasarkan kebutuhan sekolah dan madrasah, program BK juga harus disusun berdasarkan kebutuhan siswa secara individual. Semua kebutuhan di atas diidentifikasikan dan dianalisis untuk selanjutnya ditentukan kebutuhan mana yang menjadi prioritas untuk deprogramkan dalam program BK guna memberikan pelayanan kepada siswa. Adapun penyusunan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah harus menempuh langkah-langkah sebagai berikut:
Menentukan karakteristik siswa : Didalam penyusunan program BK, harus meperhatikan karakteristik siswa. Jenjang pendidikan sekolah siswa sangat mempengaruhi karakteristik siswa tersebut. Artinya penyusunan program BK antara di sekolah dasar (SD/MI) akan berbeda dengan tingkat SMP/MTs maupun dengan SMA/MA. Dari karakteristik siswa pada masing-masing tingkat pendidikan di atas, akan diketahui kebutuhan-kebutuhannya. Dari situlah selanjutnya disusun program BK.
Penyusunan program : Penyusunan program BK umunya mengikuti empat langkah pokok, yaitu:
Identifikasi kebutuhan, suatu program BK hendaknya didasarkan atas analisis kebutuhan siswa. Dengan keleluasaannya, guru pembimbing diharapkan mampu mengakses, memadukan, dan menganalisis berbagai informasi dan konsep yeng relevan guna menghasilkan suatu keputusan tentang kebutuhan siswa akan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah.
Penyusunan rencana kegiatan, penyusunan kegiatan BK disusun atas dasar jenis-jenis dan prioritas kebutuhan, baik kebutuhan inividu mapun kebutuhan sekolah dan madrsah secara umum. Selain itu, rencana kegiatan BK juga harus disesuaikan dan diintregasikan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya, serta disusun secara spesifik dan realistik. Tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan tersebut, harus dirumuskan secara jelas.
Pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan merupakan realisasi rencana program BK yang telah disusun. Dalam kaitan ini, format-format monitoring yang telah dikembangkan dapat digunakan untuk mencatat jalannya proses kegiatan. Monitoring yang dilakukan diarah untuk mempertimbangkan sejauh mana hal-hal yang diharapkan dalam pelaksanaan sudah dapat direalisasikan, baik situasi dan kondisi kegiatan, teknik yang digunakan, mapun keikutsertaan siswa dan personel lainnya yang terlibat.
Penilaian kegiatan. Penilaian dilakukan mencakup semua kegiatan BK yang telah dilaksanakan. Penilaian direncanakan dan dilakukan pada setiap tahap kegiatan dalam keseluruhan program. Dengan kata lain, dalam merencanakan suatu kegiatan BK perlu direncanakan pula kegiatan-kegiatan untuk menilai pelaksanakan dan hasil yang dicapai oleh kegiatan itu. Penilaian dilakukan terhadap semua terhadap semua tahap kegiatan (identifikasi kebutuhan, perencanaan kegiatan, dan pelaksanakan kegiatan). Hasil penilaian merupakan gambaran tentang proses seluruh dan hasil yang dicapai disertai dengan rekomendasi tentang kegiatan berikutnya. Rumusan tindak lanjut dapat berupa jenis kebutuhan dan pelayanan baru atau perbaikan program kegiatan terdahulu sesuai dengan informasi yang diperoleh.
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN.
SARAN.
Di dalam pembuatan makalah Bimbingan Konseling dengan tema "Menyusun Program BK" ini, kami mempunyai beberapa saran yaitu agar pembaca bisa mengambil ilmu yang bermanfaat dalam makalah ini dan menerapkan penyusunan program Bimbingan dan Konseling sehingga bisa memudahkan pelaksanaan program-program yang ada dalam BK supaya tujuan dari Bimbingan dan Konseling bisa tercapai. Di sisi lain, kami juga menyarankan bisa memberikan masukan dan kritik yang membangun untuk perbaikan makalah kami selanjutnya.
DAFTAR PUSTAKA
Sukardjo, Landasan Pendidikan;Konsep dan Aplikasinya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
Suparno, Paul, Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan, Jogjakarta: Penerbit Kanisius, 2012.
Thobroni, M. dan Arif Mustofa, Belajar dan Pembelajaran, Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2013.
Ula, S. Shoimatul, Revolusi Belajar:Optimalisasi Kecerdasan Melalui Pembelajaran Berbasis Kecerdasan Majemuk, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
https://www.academia.edu/11999334/TEORI_PEMBELAJARAN_TEORI_PEMBELAJARAN_KONSTRUKTIVISME, diakses pada tanggal 20 Maret 2016 pukul 16.00 WIB.
