NOTA KEBERATAN
(EKSEPSI)
Atas Surat Dakwaan Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana
NO.: PDS – 182 /BANJARNEGARA/III/2011
Atas Nama Terdakwa
AGUS TRIYANTORO
Diajukan oleh tim penasehat hukum:
I GEDE NGURAH WAHYU SANJAYA, S.H., LL.M.
ANAK AGUNG NGURAH RIGA RADITYA ARNAYA, S.H.
Disampaikan pada
Sidang Pengadilan Negeri Banjarnegara
Hari Sabtu tanggal 17 Maret 2011
Didakwa
Dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 Undang-
Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
jo. Pasal 12 Huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
Dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal Pasal 3
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang
I. PENDAHULUAN
Majelis Hakim Yang Terhormat,
Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati
Saudara Terdakwa dan hadirin yang kami hormati
Serta Sidang yang kami muliakan.
------------Terlebih dahulu perkenankan kami selaku Tim Penasehat Hukum
Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2011 bertindak
untuk dan atas nama terdakwa AGUS TRIYANTORO pada kesempatan ini
memanjatkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat
dan rahmaNya. Selanjutnya kami selaku tim penasehat hukum terdakwa
menyampaikan terimaksih kepada majelis hakim atas kesempatan yang diberikan
untuk mengajukan nota keberatan (Eksepsi) terhadap Surat Dakwaan Penuntut
Umum dalam perkara atas nama terdakwa AGUS TRIYANTORO. Eksepsi ini kami
ajukan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal yang prinsipal yang perlu kami
sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan dan demi
memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi hak asasi tiap manusia,
sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Deklarasi Universal HAM, pasal 14 ( 1 )
Konvenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-
undang No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Internasional Convenant on
Civel and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil
dan Politik) , pasal 27 (1), pasal 28 D (1) UUD 1945, pasal 7 dan pasal 8
TAP MPR No. XVII Tahun 1998 Tentang HAM, pasal 17 UU no 39 tahun 1999
tentang HAM, dimana semua orang adalah sama dimuka hukum dan tanpa
diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama.---------
------------------------------------
--------------Pengajuan eksepsi atau keberatan ini juga didasarkan pada hak
Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP yang mengatur
sebagai berikut:
" Dalam hal Terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa
Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat
diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi
kesempatan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya Hakim
mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan
".---------------------------
-------------Pengajuan eksepsi yang kami buat tidak sama sekali mengurangi
rasa hormat kami kepada Penuntut Umum yang sedang melaksanakan fungsi dan
juga pekerjaanya, serta juga pengajuan eksepsi ini tidak semata – mata
mencari kesalahan dari dakwaan penuntut umum ataupun menyanggah secara
apriori dari materi ataupun formal dakwaan yang dibuat oleh penutut umum.
Namun ada hal yang sangat fundamental untuk dapat diketahui Majelis Hakim
dan saudara Penuntut Umum demi tegaknya keadilan sebagaimana semboyan yang
kita selalu kita elu – elukan bersama dan kita junjung bersama selaku
penegak hukum yakni fiat justitia ruat caelum-------------------------------
-------------------------------------------
-------------Dan juga Pengajuan eksepsi ini bukan untuk memperlambat
jalanya proses peradilan ini, sebagaimana disebutkan dalam asas trilogi
peradilan. Namun sebagaimana disebutkan diatas, bahwa pembuatan dari
eksepsi ini mempunyai makna serta tujuan sebagai penyeimbang dari surat
dakwaan yang disusun dan dibacakan secara panjang lebar dalam sidang. Kami
selaku penasihat hukum terdakwa percaya bahwa majelis hakim akan
memepertimbangkan dan mencermati segala masalah hukum tersebut, sehingga
dalam keberatan ini mencoba untuk menggugah nurani majelis hakim agar tidak
semata – mata melihat permasalahn ini dari kacamata atau sudut pandang
yuridis yang sempit atau hukum positif yang ada semata.--------------------
----------------------------------------
-------------- Sebelum melangkah pada proses yang lebih jauh lagi maka
perkenankan saya untuk memberikan suatu adagium yang mungkin bisa
dijadilkan salah satu perimbangan majelis hakim, " dakwaan merupakan unsur
penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat
itu hakim akan memeriksa surat itu ". ( Andi Hamzah)------------------------
---------------
--------------Dalam hal ini maka Penuntut Umum selaku penyusun Surat
Dakwaan harus mengetahui dan memahami benar kronologi peristiwa yang
menjadi fakta bagi dakwaan, apakah sudah cukup berdasar untuk dapat
dilanjutkan ke tahap pengadilan ataukah fakta tersebut tidak seharusnya
diteruskan karena memang secara materiil bukan merupakan tindak pidana.
Salahsatu fungsi hukum adalah menjamin agar tugas Negara untuk menjamin
kesejahteraan rakyat bisa terlaksana dengan baik. Adalah suatu paradoks dan
kerugian hakiki ketika penegakan hukum justru menyebabkan Negara tidak bisa
menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Melalui uraian ini kami mengajak
majelis hakim yang terhormat dan penunutut umum bisa melihat permasalahan
secara menyeluruh (komprehensif) dan tidak terburu-buru serta bijak, agar
dapat sepenuhnya menilai ulang dalam mendudukkan saudara AGUS TRIYANTORO
sebagai terdakwa dalam perkara ini.-----------------------------------------
------- -------------------------------------
II. KEBERATAN TERHADAP SURAT DAKWAAN PENUTUT UMUM
Majelis Hakim yang terhormat,
Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,
Terdakwa serta hadirin sidang yang kami hormati,
Serta sidang yang kami muliakan.
----------------M. Yahya Harahap mengatakan bahwa "pada dasarnya alasan
yang dapat dijadikan dasar hukum mengajukan keberatan agar surat dakwaan
dibatalkan, apabila surat dakwaan tidak memenuhi ketentuan pasal 143 atau
melanggar ketentuan pasal 144 ayat (2) dan (3) KUHAP". (Pembahasan dan
penerapan KUHAP, pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hlm. 663-664)--------------
--------
---------------Berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum
maka menurut hemat kami ada beberapa hal yang perlu ditanggapi secara
seksama mengingat di dalam Surat dakwaan tersebut terdapat berbagai
kejanggalan dan ketidakjelasan yang menyebabkan kami mengajukan keberatan.--
----------------------
---------------Berdasarkan uraian di atas kami selaku Penasehat Hukum
Terdakwa ingin mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang telah
didakwakan oleh Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut :---------------
-----------------------------
SURAT DAKWAAN OBSCUUR LIBEL (DAKWAAN KABUR)
------------Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b
KUHAP, diatur surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah memenuhi syarat-
syarat antara lain:----- ---------------------------------------------------
--------------------------------------
a. Syarat formal yaitu :----------------------------------------------------
--------------------------
bahwa surat dakwaan harus menyebutkan identitas lengkap Terdakwa
/Tersangka serta bahwa surat dakwaan harus diberi tanggal dan
ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum.----------------------------------
-------------
b. Syarat materiil :--------------------------------------------------------
----------------------------
bahwa surat dakwaan harus memuat dan menyebutkan waktu, tempat delik
dilakukan. Kemudian surat dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas
dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan.------------------------
---------------
-------------Dalam eksepsi kami ini, yang kami ajukan keberatan adalah
menyangkut isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu berkaitan
dengan persyaratan materiil sebagaimana diharuskan pasal 143 ayat (2)
KUHAP, khususnya yang mensyaratkan bahwa dakwaan haruslah disusun secara
cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan.------------
------------------
------------Berkenaan dengan maksud ketentuan pasal 143 ayat(2) itu,
ijinkan kami mengutip dari buku Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan, terbitan
Kejaksaan Agung R.I tahun 1985 : hal 14 – 16, dirumuskan pengertian cermat,
jelas dan lengkap adalah sebagai berikut :----------------------------------
--------------------------------
Yang dimaksud dengan cermat adalah :----------------------------------------
-------------
------------Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Departemen
Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, tahun 2001, halaman 211, mengartikan
kata cermat dengan: saksama, teliti. Kata teliti diartikan dengan meneliti.
Oleh karena itu kata cermat tidak lain adalah tindakan untuk meneliti.------
---------------------------------------
-----------Berdasarkan Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan, terbitan Kejaksaan
Agung Republik Indonesia tahun 1985 halaman 14 menyatakan yang dimaksud
dengan cermat adalah:-------------------------------------------------------
------------------------
" Ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang
didasarkan kepada Undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak
terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya
surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, antara lain misalnya : apakah
ada pengaduan dalam hal delik aduan, apakah penerapan hukum/ketentuan
pidananya sudah tepat, apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dalam
melakukan perbuatan tersebut, apakah tindak pidana tersebut belum atau
sudah kedaluarsa, apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak nebis in
idem. Pada pokoknya kepada Jaksa Penuntut Umum dituntut untuk bersikap
teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan
penuntutan perkara dimuka sidang pengadilan".-------------------------------
---- --------------------------
-----------Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak cermat sebab
tidak mengutarakan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan sesuai
dengan yang ditentukan dalam Undang-undang atau pasal-pasal yang
bersangkutan. Bahkan Jaksa Penuntut Umum justru menguraikan fakta-fakta
perbuatan yang tidak sesuai dengan unsur-unsur dari pasal yang dilanggar,
baik dalam dakwaan kesatu ,dan kedua.----------- ---------------------------
---------------------------------------------
-----------Tidak disebutkannya tempat perbuatan atau locus dilicti dalam
kronologis dilakukannya perbuatan secara lengkap di dalam surat dakwaan
penuntut umum, sehingga sangat kentara dan terang benderang sekali terjadi
mising link isi materiil surat dakwaan tersebut.----------------------------
-------------------------------------------------
-----------Dalam Surat Dakwaan kedua yang diajukan Penuntut Umum,
disebutkan tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa bertempat di Lounge Hotel
Syahrani Banjarnegara dengan kata lain "locus delicti". Sementara salah
satu pasal yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan Tindak Pidana Money
Loundring. Money Loundring merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan
dalam rangkain peristiwa atau proses. Menurut para ahli Tindak Pidana Money
Loundring dibagi menjadi 3 tahap yaitu :---------------------------- -------
-----------------------------------------
- Placement Tahap pertama dari pencucian uang adalah menempatkan
(mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan
(financial system) dengan cara memecah jumlah uang tunai yang sangat
besar ke dalam jumlah-jumlah yang lebih kecil dan kemudian
mendepositokan langsung ke dalam suatu rekening di bank, atau dengan
membeli sejumlah instrumen-instrumen moneter (monetary instruments)
seperti cheques, money orders dan lain-lain dan kemudian menagih uang
tersebut serta mendepositokannya ke dalam rekening-rekening di lokasi
lain.------------------- ---------------------------------------------
- Layering atau disebut pula heavy soaping. Dalam tahap ini pencuci uang
berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari
sumbernya dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank
yang lain dan dari negara yang satu ke negara yang lain sampai
beberapa kali, yang sering kali pelaksanaannya dilakukan dengan cara
memecah-mecah jumlahnya, sehingga dengan pemecahan dan pemindahan
beberapa kali itu asal usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat
dilacak oleh otoritas moneter atau oleh para penegak hukum.------------
----------------------------------- --------------------------
- Integration. Pada tahap ini uang yang telah dicuci dibawa kembali ke
dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan yang bersih, bahkan merupakan
obyek pajak (taxable) dengan cara menggunakan uang yang telah menjadi
uang normal (clean money) itu untuk kegiatan bisnis atau kegiatan
operasi kejahatan dari penjahat atau organisasi kejahatan yang
mengendalikan uang tersebut.-------------------------------------------
-----
-------------Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Tindak
Pidana Money Loundring tidak hanya dilakukan di dalam satu tempat,
melainkan banyak tempat. Namun Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara
lengkap "locus delicti" dalam dakwaan tersebut------------------------------
------------------------------------
Yang dimaksud dengan jelas adalah :-----------------------------------------
---------------
------------Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Departemen
Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, Tahun 2001, halaman 465 mengartikan
kata jelas sebagai berikut: terang, nyata atau gamblang, tegas, tidak ragu-
ragu atau tidak bimbang.---------- -----------------------------------------
---------------------------------------------
------------Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Pedoman Pembuatan
Surat Dakwaan, terbitan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985
halaman 15 menyatakan:------------------------------------------------------
--------------------------------------
Jelas adalah Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur
delik yang didakwakan sekaligus mempadukan dengan uraian perbuatan
materiil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan.
Dalam hal ini harus diperhatikan, jangan sekali-kali mempadukan dalam
uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya,
sedangkan unsur-unsurnya berbeda.----------------------------------
------------Ketidak jelasan dari dakwaan Tim penuntut umum ini berawal dari
ketidakceramatan dari penelitian perkara dan sampai perumusan isi dakwaan
tersebut. Dalam dakwaan tersebut terdapat keidakjelasan mengnai unsur-unsur
dari delik yang didakwakan yang kemudian dipadukan dengan uraian perbuatan
material/fakta perbuatan yang dilakukan oleh saudara Agus Triyantoro.
Beberapa hal yang tidak diuraikan secara jelas oleh penuntut umum di dalam
surat dakwaannya, antara lain sebagai berikut:------------------------------
-------------------------
A. DALAM URAIAN FAKTA DAN DAKWAAN PERTAMA:
1. Dalam surat dakwaan halaman halaman 2 (dua), penuntut umum
menyatakan sebagai berikut:-----------------------------------------
-----------------
Bahwa pada tempat sebagaimana disebutkan diatas TERDAKWA merupakan
seorang Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pejabat Lelang
Kelas 1 KPKNL Purwokerto yang berkantor di Jalan Mayjen Sutoyo No.1
Purwokerto berdasarkan SK Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas 1 No.
183/SK/2000.------------------------------------
------------Penuntut Umum tidak menjelaskan dengan lengkap tentang status
Pegawai Negeri atau penyelenggara negara Terdakwa. Karena ini merupakan
salah satu unsur penting dalam pasal yang didakwakan terhadap terdakwa.-----
----
2. Dalam surat dakwaan halaman 3 (tiga) Penuntut Umum menyatakan sebagai
berikut:---------------------------------------------------------------
------------
Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010 sekitar pukul 21.00 WIB, TERDAKWA
menyetujui tawaran kerjasama yang diajukan saksi BELLA CRISTALIA
kepada TERDAKWA.------------------------------------
-------------Setelah fakta tersebut, terdapat beberapa fakta atau perbuatan
yang dilakukan terdakwa. Namun Penuntut Umum tidak menjelaskan fakta atau
perbuatan yang mana yang dimaksud digerakkan oleh janji yang diterima
terdakwa.-------------------- ----------------------------------------------
------------------------------
Dalam surat dakwaan, Penuntut Umum tidak menjelaskan apa yang menjadi
kewajiban terdakwa, perbuatan apa yang bertentangan dengan kewajiban
terdakwa, serta mengapa perbuatan tesebut dianggap bertentangan dengan
kewajibannya.-------------------
B. DALAM URAIAN FAKTA DAN DAKWAAN KEDUA:
1. Dalam surat dakwaan halaman 3, Penuntut Umum mengatakan fakta sebagai
berikut:
Bahwa Pada tanggal 20 Oktober 2010 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi
BELLA CRISTALIA bertemu kembali dengan TERDAKWA di Lounge Hotel
Syahrani Banjarnegara untuk mengutarakan rencananya memperkaya diri
sendiri melalui proses lelang tersebut.--------------------------------
------------------
Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010 sekitar pukul 21.00 WIB, TERDAKWA
menyetujui tawaran kerjasama yang diajukan saksi BELLA CRISTALIA
kepada TERDAKWA.-------------------------------------------------------
-
-------------Dari uraian fakta tersebut terdapat makna yang tidak
diperhatikan penuntut umum dan seolah-olah disembunyikan. Yaitu terlihat
jelas bahwa asal niat atau rencana tindak pidana tersebut berasal dari
Saksi Bella yang ingin memperkaya dirinya sendiri. Terdakwa Agus Triyantoro
hanya berniat membantu Saksi Bella.---------------------------- ------------
-----------------------------------------------------
Yang dimaksud dengan lengkap adalah:
----------Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen
Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, Tahun 2001, halaman 660 menguraikan
kata lengkap diartikan sebagai komplit, genap tidak ada kekurangannya.
Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan
terbitan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 1985 halaman 16
menyatakan bahwa: Lengkap adalah bahwa Surat Dakwaan harus mencakup semua
unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai
terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak
diuraikan perbuatan materiilnya secara tegas dalam Dakwaan, sehingga
berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-
undang. Surat Dakwaan .NO. REG. PERK PDS – 182 /BANJARNEGARA/III/2011
tertanggal 14 Maret 2011, unsur-unsur delik tidak diuraikan secara
komprehensif. Jaksa Penuntut Umum hanya menguraikan beberapa unsur
sedangkan unsur yang lain tidak disebutkan. Dalam Dakwaan Penuntut Umum
dituliskan fakta-fakta yang tidak relevan dengan unsur yang didakwakan
sedangkan hal-hal yang bersifat substantif tidak diuraikan.-----------------
-------------------------------------- --------------------
- Dalam Dakwaan Penuntut Umum, kami melihat adanya unsur delik yang
tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan
materiilnya secara tegas dalam Dakwaan. Hal tersebut terlihat dalam
dakwaan pertama dan kedua. Dalam dakwaan petama, dimana pasal yang
didakwakan tersebut mengatakan "patut diduga bahwa janji tersebut
diberikan untuk menggerkkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya,
yang bertentangan dengan kewajibannya". Dalam dakwaan tidak dijelaskan
bahwa terdapat sesuatu yang bertetangan dengan kewajiban terdakwa.-----
--------------------------------------------- ----------------------
- Dalam dakwaan kedua dijelaskan bahwa "menempatkan dana tersebut
bertujuan untuk menyamarkan asal-usul harta tersebut". Dalam dakwaan
penuntut umum tidak ada fakta-fakta yang menjelaskan behwa terdakwa
melakukan penempatan dana tersebut bertujuan untuk menyamarkan asal-
usul dana sebesar Rp 5.000.000.000.00 tersebut.--------
- Dalam Dakwaan Penuntut Umum juga tidak terdapat fakta-fakta yang
secara spesifik menjelaskan peristiwa atau proses terjadinya tindak
pidana.--------------- ------------------------------------------------
---------------------------
Majelis Hakim Yang Terhormat,
Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati
Saudara Terdakwa dan hadirin yang kami hormati
Serta Sidang yang kami muliakan.
------------Atas pendapat yang kami uraikan di atas mengenai surat dakwaan
penuntut umum kami berpendapat bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 143
ayat ( 2 ) huruf b KUHAP bahwa syarat materril dari dakwaan harus dibuat
secara cermat, lengkap, jelas, yang dimana dalam dakwaan tidak tercermin
hal – hal seperti itu atau obscuurlibel maka sudah sepatutnya surat dakwaan
dari penuntut umum dinyatakan batal demi hukum.-----------------------------
-----------------
------------Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, bersama ini
saya penasihat hukum terdakwa mengajukan permohonan agar yang terhormat
majelis hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa perkara ini
agar menjatuhkan putusan sela dengan amar sebagai berikut : ----------------
----------------
PRIMAIR
1. Menerima dan mengabulkan segala eksepsi atau keberatan dari terdakwa
AGUS TRIYANTORO untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak
jelas, dan tidak lengkap, oleh karena itu dakwaan dari penutut umum
tidak dapat diterima (obsscuurlibel) ;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari
tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara;
SUBSIDAIR
-----------Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, agar diberikan
putusan yang seadil – adilnya, demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum
yang berlaku dan berdasarkan ketuhanan yang maha esa (ex acqueo et bono).---
---
----------Demikianlah eksepsi/nota keberatan kami, atas perhatian majelis
dan kearifan majelis yang terhormat saya ucapkan terimakasih.---------------
----------------
Banjarnegara, 17 Maret 2011
Hormat kami
Penasihat Hukum TERDAKWA
I GEDE NGURAH WAHYU SANJAYA, S.H., L.L.M.
No. 56.20086
ANAK AGUNG NGURAH RIGA RADITYA ARNAYA, S.H.
No. 56.20084
