NOTA KEBERATAN KEBERATAN (EKSEPSI)
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Nomor Register Perkara: REG. PERKARA: 05/RP.12/TPK/8/2010
A.n Terdakwa Vince May Struggle, S.P., M. Agr.
JAKARTA, 14 DESEMBER 2010
Perihal : Eksepsi
Kepada Yth, Ketua Majelis Hakim Dalam Perkara No. Register : REG. PERKARA: 05/RP.12/TPK/8/2010
Di Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Majelis Hakin yang kami Muliakan, Saudara Penuntut Umum yang kami hormati, dan Pengunjung Sidang yang kami banggakan,
Perkenankanlah kami Inez Siburian, S.H dan Verdinan, S.H masing -masing Advokat pada Verdinand S.H and Partners Law Firm and Legal Consultant beralamat di Jalan Sholihin Gp, No. 1 Jakarta Utara, Berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor : 218/SK/L-145/V/2009 tertanggal 20 Januari 2009, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama:
Nama Lengkap
:
VINCE MAY STRUGGLE, STRUGGLE, S.P., M. Agr.
Tempat lahir
:
Jakarta
Umur/Tanggal Lahir
:
45 tahun / 1 Januari 1963
Jenis Kelamin
:
Perempuan
Kebangsaan
:
Indonesia
Tempat Tinggal
:
Jalan Soekarno Hatta, No. 13, Perumahan Damri Raya, Jakarta Pusat
Agama
:
Budha
Perihal : Eksepsi
Kepada Yth, Ketua Majelis Hakim Dalam Perkara No. Register : REG. PERKARA: 05/RP.12/TPK/8/2010
Di Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Majelis Hakin yang kami Muliakan, Saudara Penuntut Umum yang kami hormati, dan Pengunjung Sidang yang kami banggakan,
Perkenankanlah kami Inez Siburian, S.H dan Verdinan, S.H masing -masing Advokat pada Verdinand S.H and Partners Law Firm and Legal Consultant beralamat di Jalan Sholihin Gp, No. 1 Jakarta Utara, Berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor : 218/SK/L-145/V/2009 tertanggal 20 Januari 2009, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama:
Nama Lengkap
:
VINCE MAY STRUGGLE, STRUGGLE, S.P., M. Agr.
Tempat lahir
:
Jakarta
Umur/Tanggal Lahir
:
45 tahun / 1 Januari 1963
Jenis Kelamin
:
Perempuan
Kebangsaan
:
Indonesia
Tempat Tinggal
:
Jalan Soekarno Hatta, No. 13, Perumahan Damri Raya, Jakarta Pusat
Agama
:
Budha
Pekerjaan
:
Pegawai Swasta
Pendidikan
:
Strata 2 Pertanian
Telephon/HP
:
021-322974
Sebelum memasuki uraian mengenai Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dasar
hukum
pengajuan
serta
materi
keberatan
kami
selaku
Advokat/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, perkenankanlah kepada kami untuk menyampaikan terima kasih kepada majelis hakim atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan eksepsi ini.
I.
PENDAHULUAN
Adanya kesempatan bagi terdakwa atau advokatnya untuk mengajukan eksepsi setelah Penuntut Umum mengajukan Suatu Surat Dakwaan menjadi bukti nyata bahwa KUHAP sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan, dengan memberikan keadilan, dengan cara memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk mengemukakan pandangannya masing-masing. Memang untuk memperoleh konstruksi tentang kebenaran dari suatu kasus seperti halnya kasus yang terdakwa alami tidak ada cara lain kecuali memberi kesempatan yang selayaknya kepada kedua belah pihak, penuntut umum dan terdakwa, untuk mengemukakan pandangannya masing-masing (Du Ch oc Des Opini ons Jail li t La Verite )
Oleh karena itu dalam Negara Hukum seperti halnya Negara Republik Indonesia, pengajuan keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum sama sekali tidak dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan atau memokokkan posisi penyidik atau penuntut umum yang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya telah bekerja dengan tekun dan gigih serta dengan hati nurani yang bersih. Bukan pula semata-mata memenuhi ketentuan Pro Forma hanya karena itu telah diatur dalam undang-undang atau sekedar
menjalani acara ritual yang sudah lazimnya dilakukan oleh seorang advokat hanya karena advokat itu telah menerima sejumlah honor dari kliennya. Pengajuan keberatan itu semata-mata demi memperoleh Konstruksi tentang kebenaran itu dimaksudkan dari kasus yang sedang terdakwa hadapi. Apabila misalnya ternyata dalam surat dakwaan penuntut umum atau dari hasil penyidikan yang menjadi dasar dakwaan penuntut umum terdapat cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara ( Error In Procedure ).
Maka
diharapkan
majelis
hakim
yang
memeriksa
perkara
dapat
mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang selanjutnya menyerahkan kepada penyidik untuk disidik kembali oleh karena kebenaran yang ingin dicapai oleh KUHAP tidak akan terwujud dengan surat dakwaan atau hasil penyidikan yang mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara ( Eror In Procedure ). Mustahil pula suatu kebenaran yang diharapkan akan dapat diperoleh melalui persidangan ini apabila terdakwa dihadapkan pada surat dakwaan penuntut umum yang tidak dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, oleh karena dalam hal demikian sudah pasti terdakwa termasuk advokatnya tidak akan dapat menyusun pembelaan terdakwa lagi dengan sebaik-baiknya.
Oleh karena itu melalui kesempatan ini Terdakwa dan Advokatnya memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan tempat yang selayaknya bagi keberatan ini dalam putusan yang akan diambil oleh majelis hakim setelah penuntut umum menyatakan pendapat.
II.
Surat Dakwaan Penuntut Umum
Bahwa pada tanggal 14 Desember 2009 Saudara Jaksa Penunut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, telah membacakan Surat Dakwaan
NOMOR: REG. PERKARA: 05/RP.12/TPK/8/2008 untuk selanjutnya disebut juga: SURAT DAKWAAN;
Bahwa dalam Surat Dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan yang berbentuk Kombinasi, yaitu:
Primair : Pasal 2 ayat (1) Undang -undang Nomor 31 T ahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Subsidair : Pasal 3 Undang -undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Lebih Subsider : Pasal 5 ayat (2) Undang -undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 KUHP
Bahwa oleh karena ketentuan-ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang -undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
akan
dibahas
oleh
Advokat
terdakwa
dalam
Eksepsi/Keberatan ini maka isi selengkapnya dari ketentuan-ketentuan tersebut akan dikutip sehingga terbaca sebagai berikut: -
Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. Tahun No. 20 Tahun 2001:
Setiap
orang
yang
secara
melawan
hukum
melakukan
perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00
(dua
ratus
juta
rupiah)
dan
paling
banyak
Rp.
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
-
Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. Tahun No. 20 Tahun 2001:
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan
atau
kedudukan
yang
dapat
merugikan
keuangan
negara
atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-undnag Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
III.
Dasar Hukum Mengenai Keberatan
Bahwa dasar hukum mengenai keberatan terdakwa atau advokat terhadap Surat Dakwaan penuntut umum diatur dalam Pasal 156 Ayat (1) KUHAP yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa atau advokatnya dapat mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan;
Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bermaksud mengajukan keberatan mengenai pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, maka yang akan mendapat pembahasan di sini adalah keberatan mengenai dakwaan tidak dapat diterima dan mengenai surat dakwaan harus dibatalkan;
Bahwa yang dimaksud dengan keberatan mengenai dakwaan tidak dapat diterima adalah keberatan yang diajukan apabila surat dakwaan yang diajukan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara (error in procedure); Disini,
kami
selaku
Penasihat
Hukum
Terdakwa
VINCE
MAY
STRUGGLE, berkeyakinan, Majelis Hakim Yang Mulia akan menilai positif dan akan memperhatikan secara serius serta bijak dan obyektif eksepsi yang kami ajukan ini. Hal ini tidak lain dan tidak bukan, karena kami berprinsip suatu Peradilan yang baik, jujur dan adil haruslah ditunjang dengan upaya yang optimal dari seluruh unsur penegak hukum di dalamnya. Adapun di dalam KUHAP sendiri, sebagaimana tertuang
pada Pasal 156 ayat (1), telah memberikan peluang dan/atau kesempatan kepada Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya untuk mengajukan keberatan.
Majelis Hakim Yang kami Muliakan, Oleh karena, seperti dikemukakan di atas, Terdakwa akan mengemukakan keberatan yang akan diuraikan dibawah ini, yang meliputi :
KEBERATAN KEWENANGAN MENGADILI (EXCEPTION OF INCOMPETENCY)
KEBERATAN MENGENAI DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA
KEBERATAN MENGENAI SURAT DAKWAAN HARUS DIBATALKAN
BARANG BUKTI
KESIMPULAN dan PERMOHONAN
1. KEBERATAN KEWENANGAN MENGADILI (EXCEPTION OF INCOMPETENCY)
Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 10 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Negara kita mengenai empat lingkungan peradilan, yakni : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Masingmasing lingkungan peradilan mempunyai wewenang tertentu, khusus untuk mengadili hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang bagi setiap lingkungan peradilan. Apa yang menjadi wewenang mengadili bagi satu lingkungan peradilan, dengan sendirinya menjadi kekuasaan mutlak bagi lingkungan peradilan yang bersangkutan, lingkungan peradilan lain tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya.
Keberatan tentang wewenang mengadili adalah berkenaan dengan kompetensi daripengadilan yaitu Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif. Kompetensi Absolut adalah berhubungan dengan kekuasaan mengadili dari suatu pengadilan, bahwa tidak setiap pengadilan mempunyai kekuasaan mengadili satu kasus perkara. Pengadilan Negeri Umum tidak memiliki kekuasaan mengadili jenis perkara Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama tidak memiliki kekuasaan mengadili jenis perkara Pidana. Kompetensi Relatif adalah bahwa tiap pengadilan itu mempunyai daerah hukum. Apabila suatu tindak pidana dilakukan seseorang di daerah hukum suatu daerah maka yang memiliki kekuasaan/kewenangan mengadili adalah Pengadilan Negeri daerah tersebut.
Bahwa kami berpendapat bahwa terdapat kekeliruan mengenai kompetensi relatif, yang dalam praktek hukum biasa disebut “distributie van rechtsmacht” atau kekuasaan relatif. Bahwa keberatan yang diuraikan menyangkut pengadilan tidak berwenang mengadili secara relatif, dimana hal ini lebih menitik beratkan pada pembagian wilayah hukum (yuridiksi) pengadilan sejenis dalam satu lingkungan peradilan sebagaimana ditentukan dalam bagian kedua Bab X KUHAP.Yang terdiri dari pasal 84, 85 dan pasal 86 KUHAP . Alasan menyangkut pengadilan
tidak berwenang mengadili secara relatif, dimana hal ini lebih menitik beratkan pada pembagian wilayah hukum (yuridiksi) pengadilan sejenis dalam satu lingkungan peradilan sebagaimana ditentukan dalam bagian kedua Bab X KUHAP Yang terdiri dari pasal 84, 85 dan pasal 86 KUHAP. Berdasarkan dari ketentuan ketiga pasal tersebut ada beberapa kriteria yang bisa dipergunakan oleh Terdakwa atau Penasehat Hukum sebagai dasar untuk mengukur atau menguji kewenangan mengadili dari pengadilan negeri. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 KUHAP yang menyebutkan “Pengadilan Negeri berwenang mengadili
segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya”. Asas yang dipergunakan dalam pasal ini adalah berdasarkan :
Tempat Tindak Pidana Dilakukan (locus delicti).
Terdapat suatu prinsip atau asas tentang menentukan kewenangan relatif bagi Pengadilan
Negeri
untuk
mengadili
suatu
perkara
pidana
berdasarkan
pada“Tempat terjadinya” tindak pidana dilakukan (locus delicti) Pengadilan Negeri
tersebutlah
yang
berwenang
mengadilinya,
sebagaimana
dalam
ketentuan pasal 84 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya”. Untuk memahami lebih jelas tentang locus delicti dapat
ditentukan berdasarkan teori perbuatan materil (mengenai tempat dimana perbuatan dilakukan), teori instrumen (mengenai peralatan yang dipakai untuk tindak pidana), dan teori akibat (mengenai dimana akibat perbuatan pidana terjadi).2 Beberapa ajaran tersebut yakni : De leer van delicha melijke daad atau teori corporeal action (ajaran mengenai tempat dimana perbuatan dilakukan in persona atau teori perbuatan materiil). Menurut ajaran ini yang menjadi patokan menentukan locus delicti atau yang harus dianggap sebagai tempat dilakukan tindak pidana adalah jika terdapat unsur : “Tempat di daerah hukum mana perbuatan pidana dilakukan” serta “akibat yang
ditimbulkannya juga terjadi pada daerah hukum yang sama”. Jika perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya terjadi dalam satu lingkungan daerah hukum Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri tersebutlah yang berwenang mengadilinya. Dalam hal ini antara “perbuatan” dengan “akibat” tidak terpecah
dalam dua lingkungan wilayah hukum yang berlainan. Akan tetapi berada pada satu wilayah hukum pengadilan saja.
De leer van het instrument (ajaran mengenai peralatan yang dipakai untuk tindak pidana atau teori instrument). Ajaran ini menentukan locus delicti berdasarkan unsur “alat yang digunakan” dan “dengan alat itu, tindak pidana diselesaikan dari suatu tempat”. Antara tempat
perbuatan dan penyelesaian perbuatan tindak pidana seolah-olah terpisah atau berlainan tempat atau dapat dikatakan lebih dari satu daerah hukum pengadilan. Maka menurut teori ini pada hakikatnya penyelesaian perbuatan sudah dianggap sempurna di tempat dari mana alat itu dipergunakan atau tempat dimana peralatan yang dipakai harus dianggap sebagai tempat dimana tindak pidana dilakukan menimbulkan suatu akibat, Pengadilan tersebutlah yang berwenang mengadilinya.
De leer van het gevolg (ajaran mengenai akibat atau teori akibat). Adakalanya suatu perbuatan dilakukan pada suatu tempat tanpa mempergunakan alat, tapi akibat perbuatan terjadi pada tempat lain. Menurut ajaran ini locus delicti ditentukan berdasarkan “akibat” perbuatan tindak pidana. Yang harus dianggap sebagai tempat tindak pidana dilakukan adalah tempat dimana perbuatan itu menimbulkan akibat. Berdasarkan pada tempat tinggal terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang akan dipanggil. Asas locus delicti sebagaimana disebutkan dalam pasal 84 ayat (1) KUHAP ternyata tidak mutlak dapat dipertahankan, hal ini dapat kita lihat sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa : “ Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal,
berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar
saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya tindak pidana itu dilakukan”. Pasal 84 ayat (2) KU H AP ini memberi gambaran telah mengesampingkan asas
pasal 84 ayat (1) tersebut mengenai locus delicti. Asas ini menentukan kewenangan relatif berdasarkan tempat tinggal sebagian besar saksi yang akan dipanggil untuk didengar keterangannya dalam persidangan. Jika sebagian saksi bertempat tinggal atau lebih dekat dengan suatu Pengadilan Negeri, maka pengadilan negeri tersebutlah yang berwenang mengadilinya. Penerapan asas tempat kediaman sebagian besar saksi bertempat tinggal dapat dilihat dari beberapa hal yaitu : Terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan negeri dimana sebagaian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal. Jika terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan negeri sebagian besar saksi yang akan dipanggil maka kewenangan relatif mengadili terdakwa, beralih dari Pengadilan Negeri tempat dimana peristiwa itu terjadi ke Pengadilan Negeri tempat dimana terdakwa bertempat tinggal dengan sebagian besar saksi yang akan dipanggil tersebut.
Tempat kediaman terakhir terdakwa dan sebagian besar saksi yang akan dipanggil bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan negeri tersebut. Jika terdakwa melakukan tindak pidana di suatu daerah Pengadilan Negeri, akan tetapi saksi-saksi yang akan dipanggil bertempat tinggal atau lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri dimana terdakwa berkediaman terakhir maka asas locus delicti dapat dikesampingkan, dan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri tempat kediaman terakhir terdakwa.
Di tempat terdakwa diketemukan dan saksi-saksi yang akan dipanggil sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat dengan kediaman terdakwa. Asas locus delicti dapat dikesampingkan dan yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri tempat terdakwa diketemukan. Di tempat terdakwa ditahan. Berdasarkan alasan tempat terdakwa ditahan dan saksi-saksi yang hendak dipanggil sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat dengan pengadilan negeri dimana tempat terdakwa ditahan. Hal ini juga dapat dijadikan alasan bahwa pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa adalah Pengadilan Negeri di mana tempat terdakwa tersebut ditahan. Dari beberapa alasan yang terdapat dalam pasal 84 ayat (2) KUHAP ini dapat ditafsirkan bahwa ketentuan ini lebih menitik beratkan kepada kepentingan kepraktisan pemeriksaan persidangan dengan jalan memberi pedoman dimana para saksi lebih mudah memenuhi panggilan pemeriksaan sidang. Sehubungan dengan beberapa tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri. Dalam hal beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, dimana tiap-tiap tindak pidana tersebut dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri. Sifat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa benar-benar murni, artinya tidak ada sangkut pautnya atau terpisah dengan tindak pidana yang lain yang dilakukan dalam daerah hukum Pengadila Negeri yang lain. Maka jika mengacu pada ketentuan pasal 84 ayat (3) KUHAP, dan jika terdakwa terbukti bersalah melakukan beberapa tindak pidana tersebut, maka masingmasing Pengadilan Negeri tersebut akan men-jatuhkan hukuman pidana. Dalam arti terdakwa akan dijatuhi lebih dari lebih dari satu hukuman pidana. Akan tetapi
bila tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut pada pelbagai pengadilan ada sangkut pautnya atau secara teoritis perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dipelbagai pengadilan negeri tersebut terdapat unsurunsur “Perbarengan” atau “Concursus” baik “Concursus Idealis” sebagaimana
yang diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 63 ayat (1) KUHP, maupun unsur “Concursus Realis” sebagaimana yang diatur berdasarkan pasal
65,66, dan yang terdapat dala pasal 70 KUHP atau dalam beberapa tindak pidana itu terdapat unsur perbarengan antara “lex spesialis” dengan “lex generalis”
sebagimana dirumuskan dalam pasal 63 ayat (2) KUHP., atau di dalam tindak pidana yang dilakukan dipelbagai pengadilan negeri itu terdapat unsur “Perbuatan Berlanjut” atau “vootgezette handeling”.
Terhadap hal yang disebutkan di atas terbuka kemungkinan bagi terdakwa atau penasehat hukum untuk mengajukan eksepsi demi terjaminnya perlindungan terhadap hak asasi terdakwa agar terhindar dari penjatuhan lebih dari satu pidana terhadap terdakwa. Karena berdasarkan pada ketentuan pasal 84 ayat (4) KUHAP, menunjukkan bahwa terhadap beberapa perkara pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam pelbagai pengadilan sedang dalam perbuatan itu terdapat unsurunsur sebagaimana yang disebut di dalam pasal 63,65,66, dan pasal 70 KUHP, dapat dibuka kemungkinan untuk menggabungkan perkara. Landasan dasar untuk menentukan kewenangan mengadili setiap Pengadilan Negeri atas suatu tindak pidana yang terjadi, selain merujuk pada ketentuan pasal 84 KUHAP dapat juga dijadikan landasan berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 85 KUHAP tentang Kewenangan atas penunjukkan Menteri Kehakiman dan berdasarkan pasal 86 KUHAP tentang Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan undang-undang atas tindak pidana yang dilakukan di luar negeri. Perlu diingat bahwa eksepsi kewenangan relatif
pada prinsipnya diajukan pada peradilan tingkat pertama atau Pengadilan Negeri. Namun tidak mengurangi hak terdakwa atau penasehat hukum mengajukan suatu eksepsi kepada Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, idealnya eksepsi demikian ini diajukan bersamaan dalam memori banding. Oleh karena kewenangan mengadili merupakan ketentuan yang bersifat aturan public (public order), Pengadilan Tinggi secara ex officio (karena jabatannya) berwenang memeriksa dan menilai apakah Pengadilan Negeri melanggar prinsip kompetensi relatif dalam mengadili suatu perkara yang bersangkutan, meskipun hal itu tidak diajukan sebagai sebagi eksepsi dalam peradilan tingkat pertama. Penerapan yang demikian tidak semata-mata hanya didasarkan atas alasan public order, tapi juga berdasarkan kehendak yang terkandung dalam pasal 156 ayat (7) KUHAP, yang memberi fungsi ex officio bagi hakim memeriksa dan memutus mengenai kompetensi meskipun hal itu tidak diajukan sebagai eksepsi.
Bahwa berdasarkan uraian diatas kami ingin menegaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak memahami atau setidak-tidaknya telah mengabaikan identitas dari terdakwa. KUHAP yang menjadi pedoman dalam menjalankan hukum dengan sebaik-baiknya sehingga terciptanya kepastian hukum bagi para pencari keadilan tidak dapat dikesampingkan baik sedikit ataupun banyak bagi kepentingan siapapun dan untuk apapun. Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bertentangan dengan kewenangan relatif pengadilan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih
dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.
Bahwa berdasarkan kartu tanda penduduk milik terdakwa, terdakwa bertempat Jalan Soekarno Hatta, No. 13, Perumahan Damri Raya, Jakarta Pusat. Dengan begitu merujuk dalam pasal 84 ayat (2) KUHAP maka pengadilan negeri yang berwenang mengadili bukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara melainkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Serta dalam hal tempat tingal sebagian besar saksi yang turut dihadirkan dalam persidangan berada pula pada wilayah Jakarta Pusat, sehingga untuk mempermudah jalannya persidangan dalam pemeriksaan saksi-saksi. Sudah barang tentu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Oleh karena itu, penasihat hukum terdakwa berpendapat Bahwa dalam hal kewenangan relative, Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini bukanlah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melainkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena mengingat dalam hal terdakwa bertempat tinggal, di tangkap/ ditahan, kediaman sebagian besar dari saksi yang turut dihadirkan dalam perkara ini antara lain, adalah berada di Jakarta Pusat atau berada wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa,
mengadili
dan
memutus
perkara
ini,
dan
merupakan
kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa,
mengadili dan memutus perkara ini, sebagaimana disebutkan dalam pasal 84 ayat (2) KUHAP.
2. KEBERATAN MENGENAI DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA
Keberatan dengan alasan surat dakwaan tidak dapat diterima pada umumnya didasarkan atas kewenangan menuntut dari Penuntut Umum, Bahwa ketentuan Pasal 140 Ayat (1) KUHAP dengan tegas telah menentukan bahwa dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan;
Bahwa ketentuan ini mengisyaratkan bahwa penuntut umum baru boleh membuat surat dakwaan apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan dan ini berarti apabila dari hasil penyidikan tidak dapat dilakukan penuntutan, ia belum atau tidak boleh
membuat
surat
dakwaan;
Bahwa ketentuan ini pun mengisyaratkan bahwa hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik merupakan dasar dalam pembuatan surat dakwaan. Surat Dakwaan adalah sebuah akte yang dibuat oleh penuntut umum berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan
dari
hasil
penyidikan.
Bahwa oleh karena surat dakwaan itu dibuat berdasarkan disusun berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan, maka dengan sendirinya apabila hasil penyidikan itu mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara (error in procedure), maka surat dakwaan itu pun menjadi cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara (error in
procedure);
Bahwa oleh karena itu untuk mengukur sejauh mana hak-hak asasi tersangka telah dirugikan oleh penyidik dalam penyidikan atau untuk mengukur sejauh mana Surat Dakwaan Penuntut Umum telah mengalami cacat formal atau kekeliruan beracara (error in procedure), maka hal itu tergantung selain pada sejauh mana penuntut umum dalam membuat surat dakwaannya, juga pada sejauh mana penyidik dalam melakukan penyidikan telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam KUHAP;
Bahwa oleh karena semua atau sebagian besar hasil penyidikan penyidik telah tertuang dalam Berkas Perkara yang dibuat oleh penyidik. Bahwa oleh karena keterbatasan waktu yang tersedia, maka dalam penyusunan KEBERATAN ini Terdakwa atau advokatnya tidak dapat menganalisis seluruh bagian dari Berkas Perkara yang dibuat oleh penyidik tersebut
dan
karena
itu
Terdakwa
atau
advokatnya
hanya
akan
mengemukakan beberapa cacat formal atau kekeliruan beracara (error in procedure)
seperti
diuraikan
di
bawah
ini;
Bahwa akan tetapi Terdakwa atau advokatnya yakin bahwa oleh karena cacat formal atau kekeliruan beracara (error in procedure) yang terjadi baik dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun selama dalam tahap penyidikan itu cukup mengganggu fondamen penegakan hukum, khususnya bagi penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang telah diamanatkan oleh
pembentuk
undang-undang
melalui
KUHAP,
maka
sangatlah
diharapkan Majelis Hakim mau memberi tempat yang selayaknya bagi KEBERATAN yang Terdakwa atau advokatnya ajukan berdasarkan alasanalasan
A.
sebagai
berikut:
Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka tanpa
didampingi advokat, tanpa menunjuk advokat bagi tersangka, dan tanpa menjelaskan kepada tersangka bahwa dalam perkara itu ia wajib
didampingi oleh advokat, sehingga ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP
telah
dilanggar,
Bahwa ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP telah menyatakan:
Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
Bahwa ketentuan ini tidak lain dimaksudkan untuk melindungi hak-hak asasi manusia seorang tersangka atau terdakwa yang dipersangkakan atau didakwa melakukan suatu tindak pidana, oleh karena seandainya orang itu benar telah melakukan perbuatan seperti yang dipersangkakan atau didakwakan, perbuatan itu belum tentu merupakan suatu tindak pidana, dan seandainya perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana, belum tentu ia bersalah melakukan tindak pidana itu karena berbagai keadaan yang dibenarkan
oleh
hukum;
Bahwa oleh karena itu peran seorang advokat dalam mendampingi tersangka yang sedang didengar keterangannya oleh penyidik menjadi sangat penting dalam mengawal amanat undang-undang dalam menegakkan dasar utama negara hukum, dengan pendampingan advokat diharapkan dapat dijaga misalnya:
a. agar keterangan tersangka diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apa pun sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 117 Ayat
(1)
KUHAP
yang
berbunyi:
“Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa
tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apa pun.”
b.
Agar dapat dipastikan bahwa penyidik mencatat keterangan tersangka
dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri, bukan kata yang dikehendaki oleh penyidik atau yang sesuai dengan keterangan saksi pelapor, sesuai dengan ketentuan Pasal 117 Ayat (2) KUHAP
yang
berbunyi:
“Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah
lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan
oleh
tersangka
sendiri.”
Bahwa peran pendampingan seorang advokat bagi tersangka dalam pemeriksaan penyidik sangat inhaerent dengan perlindungan hak-hak asasi manusia khususnya bagi mereka yang tengah menjadi pesakitan di hadapan penyidik atau penuntut umum. Dalam praktek peradilan khususnya untuk perkara Tindak Pidana Korupsi maka ketentuan Pasal 56 KUHAP sifatnya imperative dalam artian bahwa tersangka pelaku Tindak Pidana Korupsi dengan tegas harus didampingi penasihat hukum pada semua tingkat pemeriksaan. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai implementasi dijunjung tingginya hak asasi manusia/terdakwa sebagaimana dasar dikeluarkannya KUHAP, sehingga tidak diharapkan adanya kesewenangwenangan
dalam
pemeriksaan
tersangka/terdakwa.
Bahwa oleh karena sedemikian seriusnya ketentuan sejenis “Miranda Rule” dalam KUHAP yang mewajibkan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk menunjuk penasihat hukum bagi mereka untuk tindak pidana yang ancamannya disebutkan dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHAP, maka atas adanya pelanggaran terhadap ketentuan tersebut tidak mengherankan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam berbagai putusannya menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
Bahwa berbagai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di antaranya
adalah putusan No. 367 K/Pid./1998 tanggal 29 Mei 1998 dan putusann No. 1565K/Pid/1991
tanggal
16
September
1993;
Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 367 K/Pid./1998 tanggal
29
Mei
1998
amarnya
berbunyi:
1. Menyatakan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum/Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sengkang
tidak
dapat
diterima;
2. Memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan Rutan (Rumah Tahanan
Negara);
3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Sengkang untuk mengembalikan berkas perkara, yaitu Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang yang selanjutnya menyerahkan kepada
4.
Membebankan
Penyidik
biaya
perkara
dalam
Polri;
semua
tingkat
kepada
Negara;
Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut didasarkan atas pertimbangan
sebagai
berikut:
Bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, ditemukan fakta bahwa terdakwa diperiksa dalam tingkat penyidikan masing-masing pada tanggal 31 Desember 19996, tanggal 3 Januari 1997 dan tanggal 6 Januari 1997 dan dalam tingkat penuntutan tanggal 1 Maret 1997, tidak ditunjuk penasihat hukum untuk mendampingi Nya, sehingga bertentangan dengan pasal 56 KUHAP, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan Penuntut Umum batal demi hukum dan oleh karena itu penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang Pengadilan, terdakwa didampingi Penasehat Hukum.
Bahwa sedangkan putusan Mahkamah Agung No. 1565K/Pid/1991 tanggal 16 September
1993
berbunyi
sebagai
berikut:
Apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut
umum
dinyatakan
tidak
dapat
diterima.
Bahwa oleh karena adanya ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP dan adanya kedua putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas, maka menjadi sangat relevan untuk menjawab pertanyaan: apakah penyidik selama dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan terhadap Terdakwa telah bertindak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP dan kaidah hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam kedua putusan tersebut
di
atas;
Bahwa apabila berpegang pada Berita Acara Pendapat (Resume) tanggal ........ yang dibuat oleh penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, untuk selanjutnya juga disebut: Berita Acara Pendapat PENYIDIK, maka segera dapat diketahui apakah dalam melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, penyidik telah melakukannya sesuai
dengan
ketentuan
KUHAP
tersebut;
Bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut, dapatlah terlebih dahulu membaca BERITA
ACARA
PENDAPAT
PENYIDIK
yang
berbunyi:
Dalam pemeriksaan ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan ketika ia akan dimintai keterangannya ia tidak menggunakan Penasehat Hukum atau Pengacara, akan tetapi meskipun ia tidak didampingi oleh Penasihat hukum ia bersedia untuk dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
Bahwa menilik keterangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pendapat tersebut, jelaslah pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada waktu itu sebagai Tersangka dalam tahap penyidikan telah dilakukan oleh penyidik secara
bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP dan kaidah hukum yang termaut dalam konstante jurisprudentie tersebut di atas. Bahwa berdasrkan hasil dari acara pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa, tindak pidana yang dipersangkakan kepada Terdakwa yang pada waktu itu sebagai Tersangka adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20/2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 Undang-undang No. 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20/2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan Pasal
5
Ayat
(1)
huruf
a;
Bahwa ancaman pidana menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20/2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan seterusnya, ancaman pidana menurut ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20/2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31/1999 tentang Tindak Pidana
Korupsi
adalah
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan seterusnya, dan ancaman pidana menurut ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang No. 20/2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun
dan
paling
lama
5
tahun
dan
seterusnya;
Bahwa oleh karena ancaman pidana atas tindak pidana yang dipersangkakan terhadap Terdakwa yang pada waktu itu sebagai Tersangka adalah lebih dari lima belas, dan lagi pula Terdakwa yang pada waktu itu sebagai Tersangka tidak mempunyai advokat sendiri, maka jelas penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada waktu itu sebagai Tersangka seharusnya menunjuk
advokat
bagi
Terdakwa
yang
pada
waktu
itu
sebagai
Tersangka;
Bahwa oleh karena Berita Acara Pendapat tersebut sebagaimana ternyata dari bagian penutupnya telah dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani oleh yang membuatnya pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang disebutkan pada bagian awal Berita Acara tersebut, maka jelas Berita Acara tersebut merupakan bukti sempurna yang menunjukkan bahwa pemeriksaan pada tingkat penyidikan terhadap Terdakwa yang pada waktu itu sebagai Tersangka telah dilakukan tanpa adanya pendampingan seorang advokat bagi Terdakwa yang pada waktu itu sebagai Tersangka, dan penyidik sebelum memulai pemeriksaan tidak telah melaksanakan kewajibannya untuk menunjuk advokat bagi Terdakwa yang pada waktu itu sebagai
Tersangka;
Bahwa oleh karena hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka jelas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penyidik terhadap Terdakwa yang pada waktu itu sebagai Tersangka telah melanggar ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP dan konstante jurisprudentie, dan karena itu dengan sendirinya Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum berdasarkan hasil penyidikan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena mengandung cacat formal atau mengandung
kekeliruan
beracara
(error
in
procedure);
Bahwa kendati Berita Acara Pendapat tersebut sudah merupakan bukti yang sempurna menunjukkan adanya pelanggaran ketentuan KUHAP yang dilakukan oleh penyidik dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada waktu itu sebagai Tersangka, untuk memberi rasa keadilan tidak ada salahnya kita menguji kebenaran Berita Acara Pendapat tersebut dengan menelusuri Berita Acara Pemeriksaan yang telah dibuat pada waktu penyidik melakukan pemeriksaan terhadap
diri
Terdakwa
yang
pada
waktu
itu
sebagai
Tersangka;
Bahwa dari Berkas Perkara dapat diketahui bahwa Terdakwa yang pada waktu itu sebagai Tersangka selama pada tahap penyidikan telah menjalani pemeriksaan
sebagai tersangka. Bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani pemeriksaan, maka akan ditinjau beberapa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada waktu itu berstatus sebagai Tersangka;
a. Berita
Acara
Pemeriksaan
tanggal
14
Juni
2009
Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat pada 14 Juni 2009 ternyata pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada waktu itu sebagai Tersangka sama sekali tidak didampingi oleh seorang advokat, dan juga dari sekian banyak pertanyaan yang diajukan seperti tertulis dalam Berita
Acara
itu
ternyata
penyidik
selain
sama
sekali
tidak
memberitahukan kepada yang diperiksa bahwa ia dalam perkara itu wajib didampingi oleh seorang advokat, juga sama sekali tidak menunjuk seorang advokat untuk mendampingi Terdakwa yang pada waktu itu sebagai
Tersangka
dalam
pemeriksaan
tersebut;
Bahwa mengenai adanya keterangan dalam Berita Acara yang berbunyi “Sebelum pemeriksaan (pemeriksaan lanjutan) ini dimulai kepada
Tersangka
terlebih
dahulu
dibacakan
hak-haknya
terutama
yang
menyangkut dengan bantuan hukum” tidak akan ditanggapi di sini,
melainkan akan dibahas pada bagian lain yang juga menjadi materi KEBERATAN ini;
b. Berita
Acara
Pemeriksaan
tanggal
21
Juni
2009
Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat pada tanggal 21 Juni 2009 ternyata Terdakwa yang pada waktu sebagai Tersangka dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik baru kali pertama ini didampingi oleh dua orang advokat, yaitu Verdinan, S.H dan Inez Siburian S.H;
Bahwa namun pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP ini pada akhir pemeriksaan yang berlangsung pada
tanggal
22
Agustus
2007
ini
sama
sekali
tidak
bersifat
menghilangkan cacat formal dan kekeliruan beracara (error in procedure) yang terkandung dalam Berita-berita acara sebelumnya, oleh karena Mahkamah Agung dalam putusannya No. 367 K/Pid./1998 tanggal 29 Mei 1998 dan No. 1565K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993, dengan tegas telah mengingatkan bahwa pendampingan advokat bagi tersangka yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP seperti halnya yang dipersangkakan pada Terdakwa yang waktu itu sebagai Tersangka haruslah dimulai dari “sejak awal penyidikan” dan dalam setiap pemeriksaan tanpa ada satu pun yang
dikecualikan, tidak cukup hanya dalam pemeriksaan yang terakhir atau yang
pertamanya
saja;
B. Pembacaan mengenai hak-hak tersangka yang menyangkut bantuan hukum tidak dituangkan oleh penyidik dalam Berita Acara sesuai
dengan
ketentuan
Pasal
75
Ayat
(1)
KUHAP
Bahwa selama tahap penyidikan Terdakwa yang pada waktu itu sebagai Tersangka telah menjalani pemeriksaan di hadapan penyidik berturut-turut pada tanggal-tanggal 14, 21, 28 Juni dan21 Agustus 2009, dan untuk setiap pemeriksaan itu telah dibuat suatu berita acara namun didalam acara pemeriksaan maupun Berita acara Pemeriksaan tersebut sama sekali tidak tertuang pembacaan hak – hak tersangka sebagaimana mestinya harus diketahui
C.
Penahanan
ketentuan
terdakwa
saat
menjadi
tersangka;
yang dilakuka leh penyidik bertentangan dengan Pasal
21
ayat
(1)
KUHAP
Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang yang merupakan HAK ASASI MANUSIA yang harus dihormati disatu pihak, dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak, yang harus dipertahankan untuk masyarakat, dari perbuatan jahat si-
tersangka [“C’est l’ eternel conflit entre la liberte et l’autorite”,
sebagaimana dikatakan oleh Larnaude dalam rede-nya tahun 1901].
Bahwa menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 ( K ITAB UNDANG - UNDANG HUKUM ACARA PIDANA ), Pasal 1 ayat ( 21 ) memberikan pengertian penahanan , sebagai berikut :
Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat
tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undangundang ini.
Bahwa seperti yang diketahui, Pasal 7 ayat (1) butir dan Pasal 20 ayat (1) Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberi kewenangan kepada penyidik untuk menahan tersangka yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, penahanan dapat dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Oleh karena itu, baik penangkapan maupun penahanan harus dilakukan dengan surat perintah penangkapan atau surat perintah penahanan, sehingga surat perintah yang baru diberikan 1 (satu) hari setelah penangkapan dan penahanan tersebut dilakukan bertentangan dengan ketentuan undang-undang.
Bahwa berdasarkan resume berkas berita acara, ditemukan bukti – bukti yang tidak lengkap yang digunakan sebagai dasar penahanan terdakwa saat menjadi tersangka, bukti – bukti tersebut tidaklah cukup kuat untuk
menahan tersangka. Penyidik terkesan melakukan tindakan asal tahan terhadap terdakwa saat menjadi tersangka. Penyidik seolah – olah berpendapat bahwa setiap orang yang disangkakan melakukan kejahatan baik itu kasus korupsi atau dalam kasus apapun asal ada bukti cukup kuat bisa ditahan. Akan tetapi menurut kami tidak ada keharusan penahanan, sebab tidak ada satupun ketentuan hukum yang mengatur tentang adanya keharusan penahanan.
3. KEBERATAN MENGENAI SURAT DAKWAAN HARUS DIBATALKAN
Bahwa seperti telah dikemukakan di atas, yang dimaksud dengan keberatan mengenai surat dakwaan harus dibatalkan adalah keberatan yang diajukan karena surat dakwaan telah dibuat dengan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143
Ayat
(2)
Huruf
b
KUHAP
yang
berbunyi:
Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: … b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap
mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat
tindak
pidana
itu
dilakukan.
Bahwa dalam buku Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan (Penerbit Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1885, halaman 14 - halaman 16) yang
disebut:
a. Cermat, adalah ketelitian penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada Undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau dakwaan tidak dapat dibuktikan; b. Jelas, adalah kemampuan merumuskan
unsur-unsur
delik
yang
didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materil (fakta) yang
dilakukan
oleh
terdakwa
dalam
surat
dakwaan;
c. Lengkap, adalah uraian yang mencakup semua unsur yang ditentukan Undang-undang
secara
lengkap.
Bahwa apakah Surat Dakwaan Penuntut Umum sudah memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) Huruf b KUHAP, pertanyaan ini akan dijawab dengan mengikuti Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan yang diterbitkan oleh Kejaksaan
A.
Agung
Republik
Indonesia
tersebut
di
atas;
Kecermatan Surat Dakwaan
Bahwa yang dimaksud dengan cermat adalah ketelitian penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada Undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau dakwaan tidak dapat dibuktikan;
Bahwa dari rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk kriteria “kecermatan”
dapat
dipandang
dari
beberapa
sudut,
yaitu:
1. apakah surat dakwaan itu sudah didasarkan kepada Undang-undang yang berlaku
bagi
terdakwa,
2. apakah dalam surat dakwaan tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau dakwaan tidak dapat dibuktikan;
Bahwa pertanyaan apakah surat dakwaan itu sudah didasarkan kepada Undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, dapat dijawab berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam bagian lain dari keberatan ini, yaitu pada bagian keberatan yang berjudul penuntutan atau dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah bertentangan dengan
asas “nullum delictum, nulla puna sine praevia lege punali” seb agaimana
diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
Bahwa seperti telah dikemukakan di atas bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah menerapkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terhadap perbuatan-perbuatan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka jelaslah penuntutan atau dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini selain bertentangan dengan asas “nullum delictum, nulla puna sine praevia lege punali” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, juga telah tidak memenuhi kriteria “cermat” sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Pasal 143 Ayat (2) Huruf b KUHAP;
Bahwa pertanyaan apakah dalam surat dakwaan tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau dakwaan
tidak
dapat
dibuktikan;
Bahwa sehubungan dengan pertanyaan ini, maka pada halaman 2 Surat Dakwaan sudah memperlihatkan kekeliruan yang sangat fatal, bahwa penuntut Umum telah menrapkan berlakunya Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahun
2009
sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 46
tentang
Pengadilan
Tindak
Pidana
Korupsi
Bahwa oleh karena ternyata Surat Dakwaan Penuntut Umum itu tidak didasarkan kepada Undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, dan juga dalam surat dakwaan terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau dakwaan tidak dapat dibuktikan, maka jelaslah Surat Dakawan itu telah dibuat dengan tidak mengindahkan syarat
B.
kecermatan
Kejelasan
untuk
suatu
Surat
surat
dakwaan;
Dakwaan
Bahwa syarat kejelasan suatu surat dakwaan adalah bahwa surat dakwaan itu harus merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat
dakwaan;
Bahwa untuk menjawab pertanyaan apakah surat dakwaan itu telah merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan, maka harus dikemukakan terlebih dahulu unsur-unsur delik yang
didakwakan;
Tiga dakwaan secara kombinasi, maka unsur-unsur delik dakwaan itu akan diuraikan
sebagai
berikut;
1.Dakwaan Primair
Bahwa oleh karena Dakwaan Pertama adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001”, maka unsur -unsur delik untuk Dakwaan Pertama ini
akan
dikemukakan
di
bawah
Bahwa unsur-unsur delik untuk Dakwaan Pertama adalah sebagai berikut:
- setiap orang; - yang secara melawan hukum; - melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; - yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiam negara;
ini;
Unsur
delik
“setiap
orang”
Bahwa mengenai unsur “setiap orang” perlu dihu bungkan dengan ketentuan
Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk
korporasi”;
Bahwa sedangkan korporasi dirumuskan dalam ketentuan BAB I, Pasal 1 Angka 1 UU Tipikor yang menyatakan “Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan
badan
hukum”;
Bahwa apakah unsur delik “setiap orang” ini telah dirumuskan dalam Surat
Dakwaan dan sudah memadukan dengan uraian perbuatan materil (fakta) yang dilakukan
oleh
terdakwa
dalam
surat
dakwaan;
Bahwa untuk menjawab pertanyaan ini harus dijawab terlebih dahulu pertanyaan apakah Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum
adalah
orang
perseorangan
atau
termasuk
korporasi;
Bahwa ternyata tidak mudah menjawab pertanyaan ini oleh karena pada bagian “Identitas Terdakwa” Surat Dakwaannya Penuntut Umum menyebut
Terdakwa adalah orang perseorangan, yaitu yang bernama lengkap VINCE MAY
STRUGGLE;
Bahwa akan tetapi pada bagian “Dakwaan” baik Dakwaan P rimair, Subsidair
maupun Dakwaan Lebih Subsidair Surat Dakwaannya Penuntut Umum menyebut Terdakwa dengan sebutan “terdakwa VINCE MAY STRUGGLE
selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik ”,
Bahwa dengan penyebutan yang saling bertentangan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum antara bagian “Identitas Terdakwa” dan bagian “Dakwaan”
seperti dikemukakan di atas, maka menjadi tidak jelas apakah Terdakwa didakwa sebagai orang perorangan atau dalam kedudukannya selaku Direktur Perum Bolog yang oleh demikian itu bertindak untuk dan atas nama Perum Bulog;
Bahwa apabila Terdakwa didakwa dalam kedudukannya selaku Direktur Perum Bulog, maka berarti segala tindakannya itu dilakukan untuk dan atas nama
Perum
Bulog,
bukan
untuk
dirinya
sendiri;
Bahwa lebih lanjut apabila Terdakwa didakwa dalam kedudukannya selaku Direktur Perum Bulog, maka berarti unsur delik “setiap orang” dalam Surat Dakawan Penuntut Umum adalah korporasi, dan bukan orang perseorangan;
Bahwa oleh karena dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak jelas apakah Terdakwa didakwa sebagai orang perorangan atau dalam kedudukannya selaku Direktur Perum Bulog yang oleh demikian itu bertindak untuk dan atas nama Perum Bulog, maka unsur “setiap orang” dalam Surat Dakwaan harus dipandang
Unsur
Bahwa
tidak
delik
mengenai
“yang
unsur
delik
secara
“yang
terpenuhi;
melawan
secara
melawan
hukum”
hukum”
Bahwa khusus pengertian melawan hukum secara materil, oleh karena telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006, maka dalam perkara ini hanya akan ditinjau dari segi perbuatan melawan hukum secara formil;
Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum secara formil
adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
Bahwa sesuai dengan pengertian di atas yang dihubungkan dengan uraian dalam Surat Dakwaan, maka unsur delik “yang secara melawan hukum” pun
telah tidak terpenuhi atau setidak-tidaknya menjadi kabur.
Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
suatu
korporasi”
Bahwa unsur ini pun tidak terpenuhi dalam Surat Dakwaan oleh karena dalam Surat Dakwaan selain tidak dijelaskan sama sekali mengenai berapa besar uang yang telah Terdakwa nikmati juga tidak dijelaskan sama sekali mengenai “korporasi/perusahaannya” mana yang telah dipercaya oleh perbuatan tersebut
dan
dalam
jumlah
berapa;
Unsur “yang dapat merugikan keuangan negara a tau perekonomian negara”
Bahwa oleh karena seperti diuraikan di atas kedudukan Terdakwa dalam melakukan perjanjian kerja bersama Vietnam telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 12/M-DAG/PER/4/2008 tanggal 15 Januari 2008, dalam kedudukannya sebagai badan hukum privat Perum Bulog menyediakan beras impor untuk nasional sesuai yang teal disepakaki dengan Kemendag, maka jelas tidak mungkin keuangan negara atau perekonomian negara
dapat
dirugikan;
2. Dakwaan Subsidair dan Lebih Subsidair Bahwa oleh karena dalam Surat Dakwaannya peristiwa yang dirumuskan baik untuk Dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair dan lebih Subsidair tidak
jauh berbeda, maka segala uraian mengenai “Kejelasan Surat Dakwaan”
dianggap termasuk dalam bagian ini; Bahwa dalam dakwaan subsidair saudara terdakwa dijerat pasal 3 dan dalam dakwaan Lebih subsidair terdakwa didakwa pasal 5 ayat 1 huruf a Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, bahwa dalam pasal tersebut terdapat unsur “menyalahgunakan kewenangan” perlu ditegaskan bahwa terdakwa tidak pernah berniat sama sekali untuk menyalahgunakan
kewenangannya
sehingga
mengakibatkan
kerugian
negara, melainkan terdakwa berupaya dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya dalam tanggung jawabnya sebagi Direktur Perum Bulog.
4. BARANG BUKTI
Bahwa barang bukti berupa Beras yang ditemukan di sejumlah pasar induk di Indonesia keadaannya jelas sudah berbeda dengan keadaan awal Beras saat diterima di Pelabuhan tanjung Priok. Proses pengangkutan beras yang telah melalui perjalanan panjang tersebar ke seluruh wilayah Indonesia, serta melalui kondisi geografis yang juga berbeda-beda menjadikan besar kemungkinan
mengakibatkan
meningkatnya
kepecahan
Beras
dan
penurunan kualitas beras. Oleh sebab itu tidak relevan beras yang ditemukan di salah satu pasar induk dijadikan sampel untuk diuji. Beras yang menjadi sampel jelas tidak dapat mewakili semua beras Impor asal Vietnam yang didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Pengujian yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) terasa sangat menghakimi Terdakwa Vince May Struggel, S.P., M.Agr. sebagai pribadi manusia, yang penelitian tersebut dilakukan tanpa melakukan penelitian secara cermat dan teliti.
Dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tentang tingkat kepecahan Beras yang mencapai 30% adalah hal yang terlalu dipaksakan.
tingkat kepecahan maksimum untuk beras jenis medium adalah 25% dengan kondisi beras yang memiliki perbandingan 25% beras yang hancur dan 75% beras yang masih dalam kondisi utuh atau baik. Kepecahan beras untuk jenis medium telah diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor: 12/M-DAG/PER/4/2008. Bahwa dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tentang beras impor asal Vietnam yang mengharuskan syarat beras medium memiliki tingkat kepacahan 5% adalah sebuah kesalahan sebab dalam peraturan Menteri Perdagangan nomor: 12/M-DAG/PER/4/2008 tingkat kepecahan pada beras jenis medium adalah berkisar
diatas 5% - 25%, sedangkan
tingkat kepecahan 5% tidak termasuk dalam jenis beras medium melainkan jenis beras premium. Tidak mungkin dalam keadaan darurat, dimana Indonesia mengalami defisit cadangan beras akibat gagal panen dan bencana alam, Perum Bulog memaksakan untuk mengadakan Beras jenis Premium dengan tingkat kepecahan 5%. Sebagaimana diketahui beras jenis Premium sangat terbatas jumlahnya dipasaran sekalipun oleh negara-negara penghasil beras di Asia Tenggara. Beras jenis Premium yang terbatas jumlahnya juga pastinya akan berbanding lurus dengan harga yang tinggi.
Bahwa dalam proses publikasi ke seluruh negara-negara penghasil beras di wilayah Asia Tenggara hanya Negara Vietnam yang menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi pengadaan beras ke Negara Indonesia. Bahwa proses impor beras asal Vietnam telah memenuhi semua prosedur yang telah ditentukan, dengan kelengkapan dokumen-dokumen impor serta telah melalui tahapan verifikasi yang ketat oleh pihak independen yang telah ditetapkan kementerian perdagangan yaitu PT Sucofindo. Oleh sebab itu majelis hakim yang terhormat, bukti-bukti yang didakwakan saudara penuntut umum kepada terdakwa terkesan sangat dipaksakan.
5.
KESIMPULAN
DAN
PERMOHONAN
MAKA berdasarkan segala uraian dan fakta hukum seperti dikemukakan di atas, kami selaku Advokat Terdakwa berkesimpulan bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum jelas telah mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara (error in procedure) di samping tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 Ayat (2) Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum
Acara
Majelis Jaksa
Pidana.
Hakim Penuntut
Yang
Umum
Hadirin
Yang
Kami
Mulia, Hormati
Yang
dan,
Terhormat.
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kami Penasihat Hukum Terdakwa akan menjelaskan dan menyampaikan alasan-alasan Keberatan atau Eksepsi atas
Surat
Dakwaan
Jaksa
Penuntut
Umum,
yang
terdiri
dari:
:
1. Bahwa didalam Surat Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum menyatakan Terdakwa VINCE MAY STRUGGLE bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, No. 13, Perumahan Damri Raya, Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Pengadilan yang berhak memeriksa dan mengadili terdakwa adalan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
-
2. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara
atau
perekonomian
negara.
Bahwa Surat Dakwaan Tidak memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur
dalam
pasal
143
ayat
(2)
huruf
b
KUH.Acara
Pidana;
Menurut pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, Surat Dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Bahwa yang dimaksud dengan cermat adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan pada Undang Undang yang belaku bagi Terdakwa, serta tidak terdapat kecurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan. Sedangkan yang dimaksud dengan jelas adalah bahwa Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian materil (fakta) yang dilakukan
oleh
Terdakwa
dalam
Surat
Dakwaan.
Adapun yang dimaksud dengan lengkap adalah uraian Surat Dakwaan harus mencakup semua unsur yang ditentukan dalam Undang-undang secara lengkap. Bahwa Surat Dakwaan tidak memenuhi syarat materil, karena tidak cermat, jelas dan lengkap menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan, berarti
Surat Dakwaan
itu obscur
libel (kabur)
atau rumusannya
mengandung uraian perbuatan yang bertentangan antara pasal satu dengan pasal
yang
lain.
Memperhatikan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo ini, maka kami berkesimpulan bahwa Surat Dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Hal ini dapat kami jelaskan sebagai berikut:
Bahwa Surat Dakwaan disusun secara tidak cermat karena Surat Dakwaan tersebut
melanggar
azas
legalitas.
Bahwa Surat Dakwaan, tersebut disusun secara tidak cermat dan unsurunsurnya serta keterkaitannya antara dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair.
Hal ini terbukti bahwa Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut
Umum
telah
disusun
secara
kombiansi.
3. Bahwa dalam dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum menyatakan dengan tegas bahwa Terdakwa merupakan pihak yang ditunjuk secara resmi untuk melakukan Impor Beras Jenis Medium. -
Bahwa Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 12/M-DAG/PER/4/2008 tanggal 15 Januari 2008 resmi menunjuk Perum Bulog untuk melakukan Impor Beras Jenis Medium dan Terdakwa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengimporan beras ke Indonesia.
4. Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama Perum Bulog (Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) Pasal 23 Ayat (1) Sesuai anggaran Dasar Perum BULOG, mempunyai tugas dan tanggungjawab adalah sebagai berikut : a. Memimpin, mengurus dan mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan dayaguna dan hasilguna Perusahaan; b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perusahaan; c. Mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan; d. Menyiapkan rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran perusahaan; e. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan; f. Menyiapkan struktur organisasi dan tata kerja perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya: melakukan kerjasama usaha, membentuk anak perusahaan dan melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan Menteri Keuangan; g. Menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala. sehingga tidak terdapat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dakwaan Saudara Jaksa penuntut Umum,
mengingat bahwa tindakan melawan hukum (waterrechtelijk) adalah satu istilah yang ditujukan pada pihak yang tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya, sementara tindakan Terdakwa adalah
berdasarkan
ijin
dari
pihak
yang
berkompeten.
Bahwa dalam Dakwaa Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara lengkap dan jelas keadaan-keadaan yang melekat pada tindakan pidana (Circumstances) dan keadaan-keadaan yang melekat pada tingkat pidana terutama keadaan khusus (particular circumsances) yang didakwakan kepada
Terdakwa
VINCE
MAY
STRUGGLE;
Dengan demikian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dijelaskan secara keseluruhan, terdapat kekaburan dalam Surat Dakwaan, bahkan hakikatnya Surat Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak memuat secara jelas dan lengkap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dengan sendirinya mengakibatkan tindak pidana yang didakwakan
kepada
Terdakwa
bukan
merupakan
tindak
pidana.
Bahwa Surat Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum adalah tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap menguraikan mengenai tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa VINCE MAY STRUGGLE sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001. Pasal 143 ayat (2) huruf b KUH.Acara Pidana;
5. Bahwa berdasarkan pasal 143 ayat (2) sub b KUH.Acara pidana kami menilai bahwa Tindak Pidana yang didakwakan dalam dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap (obscuur libel) sehingga Surat Dakwaan tersebut “Cacat Hukum”. (Vide pasal 143
ayat
(3)
KUH.Acara
Pidana);
Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum mendakwakan
Terdakwa dengan Dakwaan Kombinasi yakni terdiri dari dua (2) dakwaan yang
terdiri
dari
:
Dakwaan Primair:
Terdakwan didakwa telah melakukan tindakan pidana korupsi. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuntungan negara atau perekonomian negara, dipidana dipenjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.20.000.000,-
(dua
ratus
juta
rupiah)
dan
paling
banyak
Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001.
-. Dakwaan Subsidair:
Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana ”dengan sengaja tidak
membayar dan/atau menyetor PSDH sebesar Rp134.145.275,- (seratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dan DR sebesar US$40.252,03 (empat puluh ribu dua ratus lima puluh dua koma nol tiga dollar Amerika) yang merupakan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 21 ayat (1) huruf a UU No.20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Bukan
pajak”.
Dengan mencermati dalil-dalil Jaksa Penuntut Umum jelaslah bahwa bahwa dalil-dalil tersebut sangat bertentangan dengan apa yang dimaksud sebagai suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam unsurunsur pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi senagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001.
Bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi sebagaimana dapat dilihat dari Putusan-putusan
Mahkamah
Agung
Republik
Indonesia
No.531
K/Pid/1984, tertanggal 9 Mei 1985 Jo. No.1289 K/Pid/1984, tertanggal 26 Juni 1987 Jo. No. 618 K/ Pid/1984, tertanggal 17 April 1985 Jo. No.246 K/Pid/1988, tertanggal 30 Mei 1990 Jo. No.350.K/Pid/1990, tertanggal 30 September 1993, semua unsur yang didakwakan harus dirumuskan dengan jelas
dan
lengkap
dalam
Surat
Dakwaan.
Bahwa berdasarkan yang kami telah sampaikan tersebut diatas jelaslah Surat Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak cermat, tidak jelas atau tidak lengkap (kabur), sehingga dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak demi hukum karena Surat Dakwaan tersebut cacat hukum dan oleh karena Surat Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) huruf b maka Surat Dakwaan tersebut batal demi hukum. Vide pasal 143 ayat (3) KUH.Acara Pidana.
6. bukti-bukti yang didakwakan saudara penuntut umum kepada terdakwa terkesan
sangat
dipaksakan.
Majelis Hakim Yang Mulia, Jaksa Penuntut Umum Yang Kami Hormati dan, Hadirin Yang Terhormat.
Oleh karena itu Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa tindak pidana Terdakwa seperti yang didakwakan Saudara Jaksa Penuntut Umum adalah tidak cermat, tidak jelas atau tidak lengkap dan kabur sehingga konsekwensinya
Surat Dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut batal demi hukum sesuai dengan
pasal
143
ayat
(3)
KUH.Acara
Pidana;
Akhirnya berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, kiranya sudah cukup alasan bagi kami Advokat/Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar
kiranya
1.
Menerima
berkenan
Eksepsi/keberatan
memutuskan:
kami
tersebut
;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg, Perk.: 05/RP.12/TPK/15/2010 tertanggal 6 Desember 2010 tersebut batal demi hukum atau
setidak-tidaknya
tidak
dapat
diterima
;
3. Menyatakan membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Hukum
4.
Memerintahkan
;
terdakwa
segera
dikeluarkan
dari
tahanan.
Atau Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono), demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
Demikianlah Eksepsi/keberatan Advokat/Penasihat Hukum Terdakwa ini kami sampaikan, atas perhatian Majelis Hakim, kami mengucapkan terima kasih.
