Surat Keberatan Pajak

Kelompok 10 Achmad Sam’ani 1206275710 Mikha Satya Omega 1206275603 Wulan Febrina 1206225495

FORMAT SURAT KEBERATAN:  Nomor : 000009/123/45/678/13 000009/123/45/678/13 Lampiran : Hal : Pengajuan Keberatan

07 Oktober 2013

Yth. Direktur Jenderal Pajak u.b. Kepala KPP Pratama Depok Yang bertanda tangan di bawah ini:  Nama : Siti Kusnari  NPWP : 01.234.567.8-912.000 01.234.567.8-912.000 Jabatan : Direktur Alamat : Jl. Juanda 123 Depok  Nomor Telepon : 841.4447 Bertindak selaku: Wajib Pajak Wakil Kuasa dari Wajib Pajak  Nama : PT Bioskop  NPWP : 01.234.567.8-912.000 01.234.567.8-912.000 Alamat : Jl Margonda 100 Depok  bersama ini mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak (skp)/pemotongan atau  pemungutan oleh pihak ketiga*): ketiga*): Jenis surat : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)  Nomor dan tanggal : 000009/123/45/678/13 000009/123/45/678/13 tanggal 2 Agustus Agustus 2013 Jenis Pajak : PPh Pasal 23 Masa/Tahun Pajak : Agustus-Desember 2008 Alasan pengajuan keberatan (17): 1. Sengketa Penetapan Royalti yang bukan merupakan Objek PPh Pasa l 23 Hasil Pemeriksaan Alasan keberatan dan jumlah menurut Wajib Pajak : Koreksi Positif atas royalti sebesar Rp 33.338.989.113 tidak seharusnya dikoreksi. Hal ini karena, sistem yang digunakan adalah profit sharing, yang mana wajib pajak tidak memiliki sepenuhnya hak penayangan. karena hak penayangan yang dimiliki tidak sepenuhnya maka hal tersebut tidak dapat dikatakan royalti. hal tersebut didasarkan pada PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER 33/PJ/2009 Dalam pasal 1 ayat satu huruf c dikatakan bahwa “Pemanfaatan hasil Karya Sinematografi dapat dilakukan melalui suatu perjanjian penggunaan hasil Karya Sinematografi adalah dengan memberikan hak menggunakan hak cipta hasil Karya Sinematografi kepada pihak lain untuk mengumumkan ciptaannya dengan menggunakan pola bagi hasil antara pemegang hak cipta dan pengusaha bioskop. Sistem yang digunakan dalam transaksi ini adalah profit sharing sebagaimana yang

tertulis dalam kontrak. Selain itu tidak terdapat bukti potong pph 23 yang dilakukan oleh PT.Bioskop, sehingga tidak dapat dikoreksi dengan alasan pph 23 karena hal tersebut bukan merupakan royalti. Hal ini didukung dengan bukti berupa kontrak  perjanjian antara PT. Bioskop dengan distributor film.

2. Sengketa Penetapan jasa yang bukan merupakan Objek PPh Pasal 23 Hasil Pemeriksaan Alasan keberatan dan jumlah menurut Wajib Pajak : a. Meals Allowance yang kami maksud adalah objek PPh pasal 21 karena pemberian makanan catering yang dimiliki wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat dibuktikan dengan surat perjanjian antara PT Bioskop dengan pemilik catering yang berisi tentang identitas pemilik catering atas nama Jasmine dan perjaniN yang telah dibuat antara PT Bioskop dengan pemilik Catering. Jasa Catering termasuk dalam objek PPh  pasal 23 kecuali pemilik jasa catering tersebut adalah orang pribadi bukan suatu  badan. Sehingga Meals Allowance sebesar 1.882.997.600 harus dikeluarkan dari objek PPh pasal 23.  b. Survey Expense ini adalah kegiatan survey yang dilakukan oleh divisi Research and Development PT Bioskop. Tujuan survey ini untuk mengukur tingkat kepuasan serta layanan yang diberikan kepada customer. Survey expense ini termasuk ke dalam  pasal 6 ayat 1 huruf f dan bukan merupakan objek PPh pasal 23 karena PT Bioskop tidak menggunakan jasa survey dari luar perusahaan c. Legal and Professional Fee yang dimaksud adalah pembayaran jasa konsultan. Jasa Konsultan yang digunakan tidak berasal dari Kantor Akuntan Publik tetapi menggunakan konsultan orang pribadi. Sehingga Legal and Professional Fee sebesar 7.988.120.599 dikoreksi karena tidak termasuk objek PPh 23 tetapi karena orang  pribadi maka ini termasuk dalam objek PPh 21

Berdasarkan hal tersebut di atas maka: a. Jumlah pajak yang terutang menurut surat ketetapan pajak/pemotongan atau  pemungutan*) sebesar Rp. 111.818.945.636  b. Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak sebesar: Rp. 78.479.956.523 c. Jumlah pajak yang terutang yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebesar: Rp. 111.818.945.636 d. Jumlah yang telah dilunasi sebesar Rp. 2.329.629.737 tanggal ............................ (22)  pada bank/pos persepsi ............................. (23) dengan NTPN ............................. (24) Lampiran: (25)

No. 1. 2

3

Jenis Dokumen Faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga Faktur tagihan atau dengan bukti-bukti dokumen pendukung dan biaya tersebut merupakan pengeluaran untuk pembelian suku cadang projector, sound system dan pendingin udara, dan bukan jasa pemeliharaan kepada pihak ketiga (bukan termasuk Objek PPh Pasal 23) yang pemeliharaan/perbaikan ketiga peralatan Kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan

Set/Lembar 1 5

1

Demikian surat keberatan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan. Wajib Pajak/Wakil/Kuasa**) PT.BioskopSiti Kusnari Direktur

Keterangan: 1. Beri tanda X pada yang sesuai. 2. *) Diisi salah satu yang sesuai. 3. **) Diisi salah satu yang sesuai dan dalam hal surat pengajuan keberatan ditandatangani oleh kuasa harus dilampiri Surat