EKSEPSI/KEBERATAN Terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Perkara Nomor : PDM 01/DARMA CENDIKA/04/2009
TEAM PENASEHAT HUKUM
DEDIEK SUSANTO, S.H.
UNTUK DAN ATAS NAMA TERDAKWA BETSY SUWARGO Di Pengadilan Negeri Surabaya
1
Bagian Kesatu PENDAHULUAN
Bapak Hakim Ketua Yang Mulia, Bapak dan Ibu Hakim Anggota Yang Mulia, Saudara Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat, Selaku Penasehat Hukum Terdakwa BETSY SUWARGO dalam perkara ini, sewajarnya kalau terlebih dahulu kami memanjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Adil yang atas berkah dan rahmat-Nya membuat kita bersama yaitu Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum serta kami Penasehat Hukum, bisa berkumpul di ruang persidangan yang Mulia ini, dimana kami Penasehat Hukum Terdakwa bisa membacakan dan menyampaikan Keberatan atau EKSEPSI. Kalaupun atau andaikata di dalam putusan ini nanti pendapat, pertimbangan dan keyakinan Majelis Hakim tentang perkara ini ternyata berbeda dengan pendapat, pertimbangan dan keyakinan kami Penasehat Hukum Terdakwa, hal ini tetap tidak mengurangi penghargaan dan rasa hormat kami kepada majelis Hakim. Bahwa pendapat, pertimbangan dan keyakinan Jaksa Penuntut Umum berbeda dengan pendapat, pertimbangan dan keyakinan kami Penasehat Hukum tentang perkara ini, bagi kami bukanlah sesuatu yang mengherankan, melainkan sesuatu yang biasa. Bahwa Jaksa Penuntut Umum menganggap dakwaannya sah dan meyakinkan dan oleh karena itu menuntut agar terdakwa dinyatakan bersalah serta dipidana, bagi kami bukan merupakan sesuatu yang mengherankan, melainkan sesuatu yang biasa karena adanya suatu tuntutan pekerjaan. Dari menelaah secara seksama isi dakwaan Jaksa Penuntut umum bukan saja yang tersurat tetapi lebih-lebih yang tersirat di balik yang tersurat itu maka meskipun Jaksa Penuntut Umum secara tertulis tetap mendakwa agar terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana namun kami yakin bahwa hati kecil dan hati nurani Jaksa Penuntut Umum
2
sebetulnya sama dengan hati kecil dan hati nurani kami Penasehat Hukum yakni TIDAK YAKIN bahwa Terdakwa Bersalah. Majelis hakim Yang Mulia Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat, Sekarang, bahkan sejak perkaranya mulai diperiksa hingga disidangkan, dikursi Terdakwa di Pengadilan Negeri Surabaya ini duduk dihadapan kita seorang perempuan : Nama
: BETSY SUWARGO
Lahir
: Surabaya
Tanggal Lahir
: 2 Mei 1984
Jenis Kelamin
: Perempuan
Kebangsaa
: Indonesia
Tempat tinggal
: Jl. Lebak Arum Gg. IV No. 19 Surabaya
Agama
: Kristen
Pekerjaan
: Mahasiswa
Pendidikan
: SLTA
Menurut salah satu adagium hukum bahwa setiap orang itu dianggap mengetahui hukum. Namun oleh karena setiap orang hanya dianggap mengetahui hukum ( jadi bukan bahwa setiap orang itu pasti mengetahui hukum ) maka apabila dihubungkan dengan yang namanya keadilan dalam menerapkan pasal tertentu dari sesuatu aturan pidana terhadap seseorang, hendaklah dilihat dan ditelaah pula secara seksama lebih dahulu tentang apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa itu sejauh yang diketahui olehnya merupakan tindak pidana memproduksi ecxtacy atau tidak. Dalam perkataan lain apakah Terdakwa memproduksi ecxtacy ataukah tidak bahwa perbuatan yang selama ini dilakukan di Surabaya . Adalah tidak mungkin terdakwa memproduksi ecxtacy sejumlah besar ini karena bukankah apa yang dilakukan olehnya, semua yang dikerjakan olehnya sejak terdakwa menjadi mahasiswa di Universitas swasta tidak ada satu pun yang setahunya atau sejauh
3
yang diketahui olehnya, dalam suatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku, suatu perbuatan yang dapat menyeretnya ke dalam penjara.
BAB II POKOK-POKOK EKSEPSI Bahwa setelah mendengar pembacaan dan mencermati Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang di bacakan di Persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 April 2009, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi atau Keberatan atas Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jakwa Penuntut Umum dengan uraian sebagai berikut : 1. Berwenangkah Jaksa Penuntut Umum sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Psikotropika; 2. Surat Dakwaan Kabur (Obscuur Libel). I.
Berwenangkah Jaksa Penuntut Umum sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Psikotropika.
Apabila kami Penasehat Hukum membaca secara seksama Surat Dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di ruang persidangan pada tanggal 24 April 2009 di Pengadilan Negeri Surabaya, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa , mempertanyakan keabsahan penyidikan terhadap Terdakwa yang pada perkara ini sejak awal pemeriksaan ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum. Dan juga Dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa
adalah merupakan tindak Pidana sebagaimana diancam
dalam Pasal 59 ayat (1)huruf b, dan ayat (2) dan pasal 60(1) huruf a jo pasal 71 dan atau pasal 69 UU RI No. 5 Tahun1997 tentang Psikotropika. Namun dalam praktek penegakan Hukum yang terjadi adalah tumpang tindihnya aparat Penyidik. Dimana Polri dan Jaksa menyatakan bahwa institusi masing-masinglah
4
II.
Surat Dakwaan Kabur (Obscuur Libel).
Syarat Surat Dakwaan yang ditujukan kepada semua Terdakwa tanpa kecuali adalah tercantum atau dimuat di dalam pasal 143 KUHAP, dimana dalam pasal tersebut terdapat dua syarat yang harus dipenuhi dalam membuat Surat Dakwaan yaitu harus memenuhi syarat Formal dan Syarat Materiil. Untuk syarat Formal yaitu Surat Dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum dan Syarat Formal harus memuat Nama Lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa. Sedangkan Syarat materiil adalah harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak Pidana yang didakwakan dan juga harus menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan ( tempus delicti dan locus delicti ). Pada syarat Formal kekurangan memenuhi syarat tersebut tidak mengakibatkan batalnya surat dakwaan, namun apabila syarat materiil tidak dipenuhi maka surat dakwaan batal demi hukum. Kami Penasehat Hukum berkeyakinan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak memenuhi syarat materiil, karena surat dakwaan tersebut tidak jelas ( obscuur libel). Kekaburan atau ketidakjelasan ini disebabkan surat dakwaan tersebut tidak menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa. Bahwa dalam surat dakwaannya, Jaksa Penuntut umum telah merumuskan bahwa perbuatan pidana terdakwa dilakukan secara bersama-sama(melakukan atau turut serta melakukan) serta perbuatan pidana yang satu dengan yang lainnya ada perhubungannya merupakan rangkaian perbuatan pidana berlanjut (voorgezette handeling). Perlu dicermati , apakah memang benar perumusan Surat dakwaan tersebut telah konsisten dengan Pasal 59 ayat (1)huruf b, dan ayat (2) dan pasal 60(1) huruf a jo pasal 71 dan atau pasal 69 UU RI No. 5 Tahun1997 tentang Psikotropika? Berdasarkan Uraian atau penjelasan
Eksepsi atau Keberatan yang kami Penasehat
Hukum buat diatas, maka kami Penasehat Hukum Terdakwa BETSY SUWARGO
5
memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan Sela sebagai Berikut : 1. Menyatakan menerima Eksepsi/Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa BETSY SUWARGO untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi unsur-unsur syarat-syarat formal, mengandung cacat formal dan menyatakan Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima ; 3. Menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak berwenang untuk melakukan penyidikan sesuai dengan UU RI No. 5 Tahun1997 tentang Psikotropika; 4. Menyatakan Perkara ini tidak diperiksa lebih lanjut dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan Tahanan ; 5. Menyatakan Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara. Atau apabila majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Surabaya, 24 April 2009 Hormat Kami, Penasehat Hukum BETSY SUWARGO
DEDIEK SUSANTO,S.H.
6
