eksepsi

LAW OFFICE MINOHASAN LAW FIRM  ADVOKAT –  KONSULTAN HUKUM Jl. Bunga No. 1 Bandarlampung Phone : (0721) 12345678 HP : 085298765432 EKSEPSI NO. 321/ MH / E/ III / 2014

Kepada Yth. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara DiPengadilan Negeri Tanjung Karang

Dengan hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini: EDIUS PRATAMA, S.H.,M.H. ZULIYANI AKERA, S.H.,M.H. Masing- masing adalah advokat/konsultan hukum berkantor pada Minohasan Law Firm di Jl. Bunga No. 01 Bandar Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 321/SKK/I/2014 321/SKK/I/2014 tertanggal 5 Januari 2014. 2014. Bertindak untuk dan atas nama serta sah untuk mewakili terdakwa: Nama lengkap

: Senna bin Pamungkas

Tempat lahir

: Metro

Umur/ tanggal lahir

: 25 tahun/ 1 januari 1988

Jenis kelamin

: Laki-laki

Kebangsaan/ kewarganegaraan kewarganegaraan

: indonesia

Tempat tinggal

: Jl. Hajimena Nomor 25, Lampung Selatan

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Tidak ada

Pendidikan

: SMA

Adalah selaku selaku terdakwa terdakwa dalam perkara pidana nomor-reg perkara : PDM23/TJKAR/03/2014 Terdakwa telah diperhadapkan dimuka persidangan ini berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntun Umum tertanggal 7 April 2014 dengan ini perkenankanlah kami mengajukan Eksepsi/Nota Keberatan atas surat dakwaan Jaksa Penuntun Umum tersebut.

LAW OFFICE MINOHASAN LAW FIRM  ADVOKAT –  KONSULTAN HUKUM Jl. Bunga No. 1 Bandarlampung Phone : (0721) 12345678 HP : 085298765432 Merupakan suatu kehormatan bagi kami yang secara bersama-sama dengan Jaksa Penuntun Umum dalam menegakkan supremasi hukum, mendampingi terdakwa Senna bin Pamungkas, dimana kami dan Jaksa Penuntun Umum adalah sama-sama beranjak dari hukum yang berlaku, namun dalam perkara ini kami berbeda pendapat dengan Jaksa Penuntun Umum yang menyatakan terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud di bawah ini :

KESATU Dakwaan primair : pasal 339 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dakwaan subsidiair : pasal 338 UU no. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KEDUA Dakwaan primair : pasal 365 ayat (1) UU no. 1 Tahun 1946 tentang Kitab UndangUndang Hukum Pidana. Dakwaan subsidiair : pasal 363 ayat (1) angka 4 UU no. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Majelis hakim yang terhormat, Jaksa Penuntun Umum yang kami hormati, Saudara terdakwa serta hadirin sidang yang kami hormati . Sidang yang kami muliakan.

Terlebih dahulu perkenankan kami selaku tim Penasehat Hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Januari 2014 bertindak untuk dan atas nama terdakwa Senna bin Pamungkas pada kesempatan ini memanjatkan segala puji dan syukur kepada tuhan yang maha esa atas berkat dan rahmatnya. Selanjutnya kami selaku tim Penasehat Hukum terdakwa menyampaikan terimaksih kepada majelis hakim atas kesempatan yang diberikan untuk mengajukan nota keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntun Umum dalam perkara atas nama terdakwa

LAW OFFICE MINOHASAN LAW FIRM  ADVOKAT –  KONSULTAN HUKUM Jl. Bunga No. 1 Bandarlampung Phone : (0721) 12345678 HP : 085298765432 Senna bin Pamungkas. Eksepsi ini kami ajukan dengan pertimbangan bahwa ada hal-hal yang prinsipal yang perlu kami sampaikan berkaitan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan dan demi memastikan terpenuhinya keadilan yang menjadi hak asasi tiap manusia, sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Deklarasi Universal HAM, pasal 14 ayat (1) Konvenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang pengesahan Internasional Convenant on Civel and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pasal 27 ayat (1), pasal 28 d ayat (1) UUD RI 1945, pasal 7 dan pasal 8 TAP MPR NO. XVII tahun 1998 tentang HAM, pasal 17 UU No 39 tahun 1999 tentang HAM, dimana semua orang adalah sama dimuka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama. Pengajuan eksepsi atau nota keberatan ini juga didasarkan pada hak terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat (1) kuhap yang mengatur sebagai berikut:

“dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan oleh Jaksa Penuntun Umum untuk menyatakan pendapatnya hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk

selanjutnya mengambil keputusan”. Keberadaan kami, selaku kuasa hukum terdakwa Senna bin Pamungkas, kami sadari berada dalam posisi subjektif atau dalam kepentingan pembelaan perkara terdakwa Senna bin Pamungkas. Namun demikian, hendaklah kiranya di persidangan ini kita secara bersama-sama berada dalam satu pandangan objektif yang berorientasi secara hukum dalam rangka mencari dan menemukan materi sebagaimana dikehendaki oleh hukum acara pidana. Eksepsi ini kami ajukan dengan pertimbangan, bahwa ada berbagai hal yang prinsipil yang harus kami sampaikan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan. Kami berharap proses penegakan hukum tebang pilih tidak dijadikan landasan proses penegakan hukum kepada saudara terdakwa Senna bin Pamungkas untuk menutup-nutupi adanya praktek kotor di dalam persidangan. Dengan tidak mengecilkan niat baik maupun semangat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan tindak pidana yang sangat menyengsarakan dan meresahkan masyarakat, kami selaku

LAW OFFICE MINOHASAN LAW FIRM  ADVOKAT –  KONSULTAN HUKUM Jl. Bunga No. 1 Bandarlampung Phone : (0721) 12345678 HP : 085298765432 Penasehat Hukum terdakwa Senna bin Pamungkas menyampaikan penyesalan dalam eksepsi ini atas proses yang menurut terdakwa Senna bin Pamungkas sebagai bentuk ketidakadilan dari penegak hukum

Majelis hakim yang terhormat, Jaksa Penuntun Umum yang kami hormati, Saudara terdakwa serta hadirin sidang yang kami hormati . Sidang yang kami muliakan.

Berdasarkan pedoman pembuatan surat dakwaan, terbitan kejaksaan agung republik indonesia tahun 1985 halaman 14 menyatakan yang dimaksud dengan cermat adalah:

“ketelitian Jaksa Penuntun Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, antara lain misalnya : apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan, apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat, apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dalam melakukan perbuatan tersebut, apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kedaluarsa, apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak nebis in idem. Pada pokoknya kepada Jaksa Penuntun Umum dituntut untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan

keberhasilan penuntutan perkara dimuka sidang pengadilan”. Setelah kami mendengar, meneliti dan mempelajari surat dakwaan Jaksa Penuntun Umum seperti yang disampaikan pada persidangan ini, maka kami menanggapi surat dakwaan Jaksa Penuntun Umum tersebut karena adanya suatu hal yang janggal dalam melaksanakan persidangan tersebut. Dan kami menyatakan keberatan dengan alasanalasan sebagai berikut :

LAW OFFICE MINOHASAN LAW FIRM  ADVOKAT –  KONSULTAN HUKUM Jl. Bunga No. 1 Bandarlampung Phone : (0721) 12345678 HP : 085298765432 1. KEBERATAN ATAS DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM 2.1 DAKWAAN KURANG LENGKAP, KURANG JELAS ATAU KABUR Dalam surat dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntun Umum dijelaskan dalam dakwaan kesatu bahwa terdakwa Senna bin Pamungkas telah melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 339 UU No. 1 tahun 1946 kuhp dan dalam dakwaan subsidiair bahwa terdakwa Senna bin Pamungkas telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan sebagaimana yang diatur dalam pasal pasal 338 uu no. 1 tahun 1946 kuhp. Namun Jaksa Penuntun Umum telah melakukan kesalahan dengan mendakwa terdakwa Senna bin Pamungkas. Bahwa Jaksa Penuntun Umum terlalu mendramatisir dakwaan dan cenderung keluar dari pokok perkara yang terjadi sebenarnya sehingga surat dakwaan terlalu memberatkan terdakwa dan tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Hal ini karena terdakwa Senna bin Pamungkas diberi tahu oleh korban Ibrohim bin Ahmad bahwa di dirumah bapak Batinta ada perhiasan senilai Rp 10.000.000,-. Dalam pasal 338 uu no. 1 tahun 1946 kuhp menyebutkan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dalam hal ini terdakwa Senna bin Pamungkas sama sekali tidak ada niatan membunuh dia hanya ingin menguasai harta yang berada di dalam rumah bapak Batinta. Dengan demikian, perbuatan melawan hukum yang didakwakan oleh Jaksa Penuntun Umum adalah tidak berdasar pada fakta yang terjadi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sehingga berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntun Umum tersebut, sangat jelas dan nyata bahwa surat dakwaan tersebut kabur atau obscuur libellum karena syarat materiil tidak terpenuhi dengan jelas. Oleh karena itu

LAW OFFICE MINOHASAN LAW FIRM  ADVOKAT –  KONSULTAN HUKUM Jl. Bunga No. 1 Bandarlampung Phone : (0721) 12345678 HP : 085298765432 sudah seharusnya surat dakwaan dari Jaksa Penuntun Umum cacat hukum dan karenanya menjadi batal demi hukum. 2.2DAKWAAN ERROR IN PERSONA Bahwa setelah kami teliti dengan cermat dari surat dakwaan saudara Jaksa Penuntun Umum dalam perkara ini, kami melihat ada suatu indikasi, bahwa kasus terdakwa Senna bin Pamungkas ini sangat dipaksakan untuk dimajukan ke persidangan. Hal ini dapat dilihat bahwa penguraian materi dakwaan Jaksa Penuntun Umum yang terkesan asal jadi, terutama mengenai kedudukan terdakwa dalam delik yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntun Umum. Dalam perkara ini seharusnya yang bertanggung jawab adalah Kevin bin Tara karena pihak tersebutlah yang melakukan pembunuhan dan terdakwa Senna bin Pamungkas hanya memiliki niatan untuk memilki sejumlah uang dari rumah saksi korban Batinta. Terdakwa Senna bin Pamungkas hanya di ajak Kevin bin Tara yang sidangkan dalam berkas yang terpisah, sangat jelas dan nyata bahwa syarat formil surat dakwaan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dakwaan dari saudara Jaksa Penuntun Umum harus dinyatakan batal demi hukum. Karena telah salah mengajukan person atau error in persona dalam perkara ini. Maka dakwaaan dari Jaksa Penuntun Umum dinyatakan dapat dibatalkan.

Dengan menunjuk pada alasan diatas, maka kami selaku Penasehat Hukum terdakwa Senna bin Pamungkas memohon kiranya agar majelis hakim memutus: 1.

menerima Nota Keberatan/Eksepsi secara keseluruhan dari Penasehat Hukum terdakwa Senna bin Pamungkas.

2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Karang tidak berwenang untuk mengadili perkara atas nama Senna bin Pamungkas. 3. Jelaslah bahwa dakwaan Jaksa Penuntun Umum kabur atau tidak

berdasar

dan

terkesan

mengada-ada

sehingga

obscurum libellum,

akan

merugikan

LAW OFFICE MINOHASAN LAW FIRM  ADVOKAT –  KONSULTAN HUKUM Jl. Bunga No. 1 Bandarlampung Phone : (0721) 12345678 HP : 085298765432 kepentingan terdakwa, karenanya dakwaan tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum. 4. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntun Umum adalah error in persona, karena yang seharusnya bertanggung jawab atas perkara ini adalah saudara Kevin Bin Tara, sehingga surat dakwaan dapat dibatalkan. 5. Menyatakan memulihkan nama baik, harkat, dan martabat terdakwa. 6. Membebankan biaya perkara ini kepada negara. Demikian Eksepsi/ Nota Keberatan ini kami sampaikan, atas perkenan Majelis Hakim Mengabulkan permohonan kami, atas nama terdakwa dan keluarganya kami ucapkan terima kasih.

Bandarlampung, 14 April 2014 Penasehat Hukum Terdakwa,

Edius Pratama, S.H.,M.H.

Zuliyani Akera, S.H.,M.H.

LAW OFFICE MINOHASAN LAW FIRM  ADVOKAT –  KONSULTAN HUKUM Jl. Bunga No. 1 Bandarlampung Phone : (0721) 12345678 HP : 085298765432

NOTA KEBERATAN (EKSEPSI) NO. 321/ MH / E/ III / 2014

A.n. Terdakwa Senna bin Pamungkas

Bandarlampung, 14 April 2014