Mutasi dan rotasi merupakan fenomena yang biasa terjadi di sebuah organisasi. Seperti diketahui, mutasi adalah suatu perubahan posisi/jabatan/tempat/pekerjaan yang dilakukan pimpinan puncak organisasi kepada seseorang yaitu karyawan (manajemen dan non-manajemen) baik secara horizontal maupun vertikal (promosi/demosi) di dalam satu organisasi. Sementara rotasi merupakan perpindahan karyawan namun lebih pada perpindahan tempat kerja dengan lingkup dan tugas pekerjaan yang cenderung berbeda agar para karyawan terhindar dari rasa jenuh atau produktifitas yang menurun. Keduanya merupakan bagian dari pengembangan sumberdaya manusia (SDM). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi karyawan, mengembangkan motivasi, meningkatkan pengetahuan dan pengalaman kerja, mutu proses pekerjaan dan produktifitas serta efisiensi organisasi. Namun bisa menjadi hal yang tidak biasa kalau kedua kegiatan itu menimbulkan harap-harap cemas di kalangan karyawan (manajemen dan non-manajemen). Mengapa demikian? Karena mutasi bisa bermakna dua yakni promosi dan demosi. Promosi adalah bentuk apresiasi kalau seseorang memiliki kinerja di atas standar organisasi dan berperilaku sangat baik yang diwujudkan dalam bentuk kenaikkan karir. Dengan demikian mereka yang mendapat promosi akan memperoleh tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang lebih besar. Sementara demosi merupakan tindakan penalti dalam bentuk penurunan pangkat atau dengan pangkat tetap tetapi sebagian tunjangan tidak diberikan. Hal ini dilakukan pimpinan kalau seseorang yang walaupun sudah mengikuti pelatihan dan pembinaan persoanal namun tetap saja bekerja dengan kinerja jauh di bawah standar organisasi dan berkelakukan tidak baik. Sedangkan rotasi akan dapat menimbulkan kecemasan kalau perpindahan tempat pekerjaan tidak dijelaskan alasannya dan membuat yang bersangkutan bekerja dengan tidak nyaman. Juga rotasi bisa percuma saja kalau tidak ada efek pengembangan mutu SDM dan karir dari karyawan bersangkutan. Untuk itu ada beberapa tips yang perlu dilakukan oleh organisasi yang dalam hal ini divisi/departemen atau direktorat dalam melaksanakan proses mutasi dan atau rotasi di kalangan karyawannya: 1. Yang penting baik mutasi maupun rotasi, keduanya harus merupakan bagian integral dari sistem keorganisasian. Harus didasarkan pada perencanaan strategis, kriteria dan indikator yang terukur, dan prospektif pada pengembangan SDM serta karir. Karena itu sebelum perusahaan melakukan proses mutasi dan rotasi maka diperlukan pemetaan potensi, performa dan perilaku karyawan di semua unit. Dalam pelaksanaannya harus menggunakan prosedur operasi standar. 2. Penetapan perlu tidaknya ada mutasi dan rotasi dengan segala persyaratannya dikeluarkan oleh pimpinan puncak organisasi setelah melalui rapat-rapat pimpinan dan rapat di lini terbawah. Namun demikian siapa-siapa yang terkena mutasi dan rotasi sebaiknya diusulkan oleh pimpinan unit divisi kepada pimpinan puncak setelah ada usul dari setiap manajer. Karena manajerlah yang paling tahu perkembangan karyawannya dan kondisi unitnya. Direktorat atau depertemen atau divisi SDM hanyalah pelaksana kebijakan pimpinan puncak organisasi; dengan kata lain tidak terlibat praktis dan langsung menentukan orang-orang atau jabatan yang dimutasi dan dirotasi. 3. Menetapkan adanya mutasi dan rotasi janganlah terlalu didasarkan pada pragmatisme seperti demi penyegaran karyawan. Kalau seperti itu tidak perlu dilakukan mutasi dan
rotasi besar-besaran. Asalkan pihak manajer selalu mengembangkan suasana belajar dan hubungan kemitraan kerja sesama karyawan dan atasan yang efektif maka kejenuhan tidak akan terjadi atau kalau toh ada tetapi relatif kecil. 4. Proses memutuskan perlunya mutasi dan atau rotasi karyawan untuk seluruh unit yang memiliki lingkup dan beban kerja yang sama jangan main pukul rata. Lho kok begitu? Karena kinerja masing-masing unit, potensi SDM, dan lingkungan kerjanya cenderung beragam. Kalau pendekatannya dengan asumsi semua konsidi unit seragam akan menimbulkan kontra produktif. Jadi prioritas adanya mutasi dan rotasi hendaknya pimpinan unit yang kinerjanya cenderung di bawah atau rata-rata organisasi. Atau bisa dilakukan mutasi kalau ada karyawan yang memang sudah tepat memeroleh promosi dalam rangka kenaikkan jenjang karir. Atau mutasi dilakukan dalam rangka demosi karyawan. 5. Setelah melakukan persiapan yang matang dan semua pimpinan unit bersetuju barulah dilakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan yang akan mutasi dan rotasi. Sejauh mungkin dilakukan pelatihan atau penyegaran yang intinya adalah bagaimana melakukan orientasi kerja pada lingkungan kerja baru, pengembangan dinamika kelompok, dan tentang budaya kerja. Istilah mutasi dan rotasi tidak jarang menimbulkan tumpang tindih. Namun pada dasarnya keduanya merupakan perpindahan karyawan dari satu unit ke unit lain atau bisa saja perpindahan pada antarsubunit di unit yang sama dengan motif yang beragam namun dengan tujuan yang sama. Pertimbangan atau tips di atas adalah dalam bentuk pokok-pokoknya saja. Dalam prakteknya setiap organisasi melakukan mutasi dan rotasi yang bervariasi sesuai dengan karakteristik, kompetensi organisasi dan individu karyawan, dan kondisi kesehatan organisasi. Namun ada prinsip umum yang seharusnya diterapkan oleh semua organisasi bahwa mutasi dan rotasi haruslah berdasarkan pada dimensi kemanusiaan, keorganisasian, pengembangan atau reposisi karyawan, keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas serta berkelanjutan.
Mangkuprawira,Prof. Dr. Ir. H. Sjafri.Mutasi dan Rotasi karyawan.from http://faisal14.wordpress.com/2009/03/02/cara-menulis-daftar-pustaka/.[ /2012/05/23.20:10]
ome Mutasi Mutasi Ditulis oleh Administrator Minggu, 29 November 2009 19:58 1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999; b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; c. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; e. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; g. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN)) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003. 2. Pengertian a. Mutasi Pegawai Negeri Sipil antar daerah adalah pemindahan pegawai dari atau ke Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten . b. Pemindahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud meliputi: 1) antara Daerah Kabupaten Grobogan dan Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Propinsi; 2) antara Daerah Kabupaten Grobogan dan Daerah Kabupaten/Kota luar Daerah Propinsi; 3) antara Daerah Kabupaten Grobogan dan Daerah Propinsi Grobogan; 4) antara Daerah Kabupaten Grobogan dan Daerah Propinsi Lainnya; 5) antara Daerah Kabupaten Grobogan dan Departemen/Lembaga; 3. Persyaratan
a. Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh Pemohon Mutasi Pegawai Negeri Sipil antar daerah masuk ke Kabupaten Grobogan: 1) surat permohonan pindah dari pemohon atau surat penawaran dari Pemerintah Propinsi Jateng kepada Bupati Grobogan; 2) berusia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun; 3) Kelengkapan berkas, meliputi: (a) fotokopi sah surat keputusan pangkat terakhir; (b) fotokopi sah ijasah; (c) fotokopi sah surat keputusan jabatan terakhir; (d) daftar riwayat hidup; (e) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) tahun terakhir ; (f) fotokopi Kartu Pegawai (g) surat Keterangan dari pejabat berwenang bahwa belum pernah/ tidak sedang menjalani sanksi atau hukuman disiplin dan memiliki kinerja yang baik ; (h) surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan; (i) surat pernyataan tidak menuntut untuk diangkat dalam jabatan struktural bagi pemohon yang telah menduduki jabatan struktural di instansi asal; (j) Berkas lain yang dapat mendukung permohonan mutasi antar daerah. b. Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh pemohon mutasi pegawai negeri sipil antar daerah keluar dari Kabupaten Grobogan: 1) surat permohonan pindah pemohon kepada Bupati Grobogan melalui Kepala Instansi; 2) surat pengajuan permohonan pindah dari Kepala Instansi kepada Bupati Grobogan melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah; 3) telah mengabdi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, kecuali bagi PNS yang terikat ketentuan Tugas Belajar diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku; 4) surat rekomendasi dari Instansi yang dituju apabila telah ada rekomendasi;
5) kelengkapan berkas, meliputi: (a) fotokopi sah surat keputusan pangkat terakhir; (b) fotokopi sah ijasah; (c) fotokopi sah surat keputusan jabatan terakhir; (d) Daftar Riwayat Hidup; (e) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaaan (P-3) tahun terakhir; (f) fotokopi Kartu Pegawai; (g) surat keterangan dari pejabat berwenang bahwa belum pernah/ tidak sedang menjalani sanksi atau hukuman disiplin dan memiliki kinerja yang baik; (h) berkas lain yang dapat mendukung permohonan mutasi antar daerah. 4. Prosedur a. Prosedur pengajuan mutasi pegawai negeri sipil antar daerah masuk ke Kabupaten Grobogan dapat dilakukan dengan dua cara: 1) Permohonan Pribadi (a) pemohon mengajukan permohonan pribadi secara tertulis ditujukan kepada Bupati Grobogan; (b) dilaksanakan seleksi oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan terhadap formasi, kompetensi, kinerja dan kajian non teknis; (c) diterbitkan jawaban dari hasil seleksi berupa surat persetujuan diterima atau jawaban ditolak; (d) apabila pemohon mendapat jawaban persetujuan diterima, maka yang bersangkutan mengurus ke instansi asal baik ke Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota ataupun sampai ke Pejabat Pembina Kepegawaian Propinsi; (e) surat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota dan atau Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi instansi asal dan rekomendasi persetujuan dari Bupati Grobogan disampaikan kepada Gubernur untuk diproses kepindahan definitifnya ke Badan Kepegawaian Negara. (f) setelah keputusan pindah dari Badan Kepegawaian Negara diterima oleh Bupati Grobogan melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas di instansi yang baru.
2) Permohonan Instansi (a) permohonan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota dan atau Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi instansi asal, ditujukan kepada Bupati Grobogan dan atau Gubernur ; (b) Gubernur menawarkan permohonan pindah tersebut kepada Bupati Grobogan; (c) dilaksanakan seleksi oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan terhadap formasi, kompetensi, kinerja dan kajian non teknis; (d) diterbitkan jawaban dari hasil seleksi berupa surat rekomendasi diterima atau ditolak; (e) apabila permohonan diterima maka Gubernur akan memproses kepindahan definitifnya ke Badan Kepegawaian Negara (BKN); (f) setelah keputusan pindah dari Badan Kepegawaian Negara (BKN)) diterima oleh Bupati Grobogan lewat Kepala Badan Kepegawaian Daerah akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas di instansi yang baru. b. Prosedur pengajuan mutasi pegawai negeri sipil antar daerah keluar dari Kabupaten Grobogandapat dilakukan dengan cara: 1) pemohon mengajukan permohonan mutasi keluar secara tertulis yang telah diketahui dan disetujui oleh Kepala Instansi ditujukan kepada Bupati Grobogan; 2) dilaksanakan seleksi oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Grobogan terhadap formasi dan kajian non teknis; 3) diterbitkan jawaban dari hasil seleksi berupa surat rekomendasi diloloskan atau ditolak; 4) apabila permohonan mutasi keluar diloloskan maka diterbitkan surat permohonan mutasi dari Bupati Grobogan kepada Gubernur untuk diproses lebih lanjut; 5) Gubernur menerbitkan surat penawaran pindah ke daerah yang dituju, untuk mendapatkan jawaban penerimaan atau penolakannya. 6) apabila diterima di daerah tujuan maka akan diproses SK kepindahan yang definitif oleh Badan Kepegawaian Negara dan Surat Tugas pada daerah tujuan mutasi. 7) diterbitkan surat pelepasan dan penyerahan dari Kabupaten Grobogan ke Daerah tujuan mutasi. 5. Kewenangan
Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan mutasi pegawai negeri sipil: a. antara Daerah Kabupaten Grobogan dan Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Propinsi ditetapkan oleh Gubernur b. antara Daerah Kabupaten Grobogan dan Daerah Kabupaten/Kota luar Daerah Propinsi ditetapkan oleh Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara; c. antara Daerah KabupatenGrobogan dan Daerah Propinsi ditetapkan oleh Gubernur ; d. antara Daerah Kabupaten Grobogan dan Daerah Propinsi Lainnya ditetapkan oleh Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara; e. antara Daerah Kabupaten Grobogan dan Departemen/Lembaga ditetapkan oleh Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara. 6. Mekanisme a. Mekanisme seleksi mutasi Pegawai Negeri Sipil antar daerah masuk ke Kabupaten Grobogan meliputi: 1) Seleksi Formasi Dalam tahapan seleksi formasi, kualifikasi pendidikan dan jabatan pemohon menjadi bahan pertimbangan utama. Jika formasi pada tahun berjalan membutuhkan kualifikasi pendidikan dan jabatan sebagaimana dimiliki pemohon maka pemohon dapat diproses untuk mengikuti seleksi tahap selanjutnya. Apabila berdasarkan formasi pada tahun berjalan tidak dibutuhkan kualifikasi sebagaimana dimiliki pemohon, maka proses pengajuan mutasi antar daerah langsung ditolak. Apabila sudah dikeluarkan surat penolakan maka proses mutasi antar daerah pemohon batal dan apabila masih berkeinginan mengajukan permohonan mutasi antar daerah harus mengajukan permohonan baru kembali. 2) Seleksi Kompetensi Pemohon yang lolos dari seleksi administrasi kemudian harus mengikuti seleksi kompetensi, yaitu melalui proses interview baik secara terbuka atau tertutup. Proses interview terbuka dilakukan melalui proses wawancara, sedangkan proses interview tertutup dilakukan melalui pengisian kuesioner yang telah disiapkan. 3) Seleksi Kinerja Seleksi kinerja dilakukan berdasarkan hasil keterangan pejabat berwenang di lingkungan instansi asal mengenai track record pemohon. meliputi: (a) belum pernah menjalani sanksi/hukuman disiplin;
(b) tidak sedang menjalani sanksi/hukuman disiplin, serta; (c) memiliki kinerja yang baik; (d) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) tahun terakhi; (e) jika memungkinkan penilaian kinerja dilakukan melalui cross cek dengan instansi asal. 4) Seleksi/kajian Non-Teknis Proses ini merupakan proses mengkaji hal-hal non-teknis yang dapat dijadikan pertimbangan untuk memproses mutasi antar daerah pemohon. Hal-hal non teknis tersebut antara lain: (a) alasan mengajukan mutasi; (b) jarak lokasi tempat kerja dengan rumah tinggal; (c) aktivitas sosial; (d) kondisi fisik/mental; (e) kondisi keluarga; (f) kondisi perekonomian; (g) sedang mengikuti proses pembelajaran; (h) pertimbangan non teknis lain yang disampaikan oleh pemohon. b. Mekanisme seleksi mutasi pegawai negeri sipil antar daerah keluar dari Kabupaten Grobogan meliputi: 1) formasi kebutuhan pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten Grobogan Dalam tahapan seleksi formasi, kualifikasi pendidikan dan jabatan pemohon menjadi bahan pertimbangan utama. Jika formasi pada tahun berjalan membutuhkan kualifikasi pendidikan dan jabatan sebagaimana dimiliki pemohon dan belum ada penggantinya maka pemohon ditolak. Apabila sudah dikeluarkan surat penolakan maka proses mutasi antar daerah pemohon batal dan apabila masih berkeinginan mengajukan permohonan mutasi antar daerah harus mengajukan permohonan baru kembali. 2) Kajian Non-teknis. (a) alasan mengajukan mutasi;
(b) jarak lokasi tempat kerja dengan rumah tinggal; (c) kondisi fisik/mental; (d) kondisi keluarga; (e) kondisi perekonomian; (f) sedang mengikuti proses pembelajaran; (g) pertimbangan lain yang disampaikan oleh pemohon. c. Aspek Penilaian Aspek penilaian dalam seleksi pemohon mutasi antar daerah terdiri dari: 1) performance; 2) sikap perilaku; 3) kemampuan komunikasi; 4) kepribadian; 5) komitmen pada tugas; 6) latar belakang permohonan mutasi antar daerah; 7) kompetensi bidang tugas; 8) prestasi; 9) aktivitas berorganisasi/ bermasyarakat; 10) kemampuan menangkap masalah dan memberikan solusi (sesuai bidang tugas)
Indonesia.Badan kepegawaian daerah kabupaten gerobongan.mutasi (online) http://bkd.grobogan.go.id/mutasi.html. [ /2012/05/23.19:59]
Pengertian Mutasi dan Promosi Mutasi Kegiatan memindahkan tenaga kerja dari satu tempat kerja ke tempat kerja lain disebut mutasi. Akan tetapi, mutasi sebenarnya tidak selamanya sama dengan pemindahan. Mutasi meliputi kegiatan memindahkan tenaga kerja, pengoperan tanggung jawab, pemindahan status ketenagakerjaan, dan sejenisnya. Adapun pemindahan hanya terbatas pada mengalihkan tenaga kerja dari suatu tempat ke tempat lain. Jadi, mutasi lebih luas ruang lingkupnya ketimbang pemindahan. Salah satu perwujudan kegiatan mutasi adalah pemindahan tenaga kerja dari satu tempat kerja ke tempat kerja lain. Berdasarkan uraian tersebut, mutasi dapat didefinisikan sebagai berikut. Mutasi adalah kegiatan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan proses pemindahan fungsi, tanggung jawab, dan status ketenagakerjaan tenaga kerja ke situasi tertentu dengan tujuan agar tenaga kerja yang bersangkutan memperoleh kepuasan kerja yang mendalam dan dapat memberikan prestasi kerja yang semaksimal mungkin kepada perusahaan. Proses mutasi tenaga kerja dari status semula ke status yang lain dapat terjadi karena keinginan tenaga kerja maupun karena kebijakan manajemen lini atau manajemen tenaga kerja. Baik mutasi atas dasar keinginan tenaga kerja sendiri maupun keinginan manajemen umumnya memiliki tujuan yang pasti, yakni untuk pembinaan dan pengembangan tenaga kerja yang menjadi tanggung jawab manajemen seluruh hierarki perusahaan. Disadari bahwa tenaga kerja merupakan salah satu unsur terpenting dari perusahaan yang harus dibina dan dikembangkan. Hasrat dan keinginan tenaga kerja untuk mutasi dari satu bagian ke bagian lain terutama disebabkan tenaga kerja merasa kurang mampu bekerja sama dengan kolega atau karena tugas dan pekerjaannya kurang sesuai dengan kualifikasi, kondisi fisik, dan keinginan yang diharapkannya. Promosi Promosi memiliki makna yang penting bagi perusahaan, sebab dengan kegiatan promosi berarti kelangsungan perusahaan terjaga. Promosi dapat diartikan sebagai proses perubahan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain dalam hierarki wewenang dan tanggung jawab yang lebih tinggi daripada dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada tenaga kerja pada waktu sebelumnya. Promosi adalah proses menaikkan tenaga kerja kepada kedudukan yang lebih bertanggung jawab. Kenaikan tersebut tidak terbatas pada kedudukan manajerial saja, tetapi mencakup setiap penugasan kepada pekerjaan yang lebih berat atau kebebasan beroperasi tetapi kurang penyeliaan. Promosi biasanya diimbangi dengan kenaikan kompensasi bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Sumber: http://id.shvoong.com/social-sciences/economics/2135490-pengertian-mutasi-danpromosi/#ixzz1vbR5O2g8
