KODE ETIK PENILAI DAN STANDAR PENILAIAN INDONESIA
1
A. Pendahuluan Proses penilaian adalah suatu prosedur yang sistematik yang dilaksanakan guna memperoleh jawaban atas pertanyaan klien tentang nilai suatu real property. Teori ini semula diperkenalkan oleh Alfred Marshall (18421924), ekonom Inggris yang memformulasikan teori neoklasik dari nilai sebagai sintesis teori yang dikembangkan sebelumnya. Konsepnya mencakup penentuan nilai property berdasarkan kapitalisasi pendapatan, pengaruh depresiasi atas bangunan dan tanah, pengaruh dari berbagai tipe bangunan dan penggunaan tanah atas nilai tanah. Marshall juga dikenal sebagai tokoh yang memperkenalkan 3 pendekatan penilaian tradisional, yaitu market (sales) comparison, replacement cost dan kapitalisasi pendapatan. Selanjutnya Irving Fisher (18671947) mengembangkan teori penilaian pendapatan (income theory of value) yang merupakan dasar dari metode kapitalisasi pendapatan yang digunakan dalam penialaian modern. Perkembangan yang signifikan terjadi ketika Arthur J. Mertzke dalam tahun 1927 menangkap ide Alfred Marshall untuk mengembangkan suatu hubungan antara tangible link value theory dengan valuation theory.
Di Indonesia, penilaian sebagai suatu disiplin ilmu mulai dikenal pada tahun 1920. Pada tahun 1976 untuk pertama kalinya berdirilah organisasi penilai bernama API (Asosiasi Penilai Indonesia), disusul dengan pendirian GAPINDO (Gabungan Profesi Penilai Indonesia) pada tahun 1979. Pada tahun1980 kedua organisasi tersebut dilebur menjadi satu dengan nama GAPPI (Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia) yang merupakan organisasi perusahaanperusahaan penilai di Indonesia. Sedang sebagai organisasi penilai perorangan kemudian dibentuklah MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) pada sekitar tahun 1980. i
B. Proses penilaian properti
Proses penilaian dimulai ketika penilai mengidentifikasikan masalah penilaian dan berakhir dengan diserahkannya laporan penilaian kepada klien. Setiap real property itu Modul Kode Etik Penilai dan Standar Penilaian Indonesia
1
bersifat unik dan berbagai macam tipe nilai dapat diestimasi terhadap suatu properti. Tugas yang biasanya harus dilakukan adalah untuk menentukan estimasi nilai pasar, dan proses penilaian terdiri atas semua tahapan yang diperlukan sesuai dengan tugas yang harus dilakukan. Dalam tugas menentukan estimasi nilai pasar, tujuan akhir dari proses penilaian didukung dengan baik oleh nilai yang dihasilkan yang mencerminkan semua faktor yang mempengaruhi nilai pasar dari properti yang dinilai. Untuk mencapai tujuan itu maka penilai harus mempelajari properti dari berbagai pandangan, sesuai dengan 3 pendekatan tradisional dalam melakukan penilaian, yaitu :
1. Nilai diindikasikan oleh penjualan barubaru ini atas properti serupa di pasar (the sales comparison/market approach) 2. Nilai adalah biaya saat ini yang diperlukan untuk memproduksi kembali/menggantikan bangunan yang ada, dikurangi dengan berkurangnya nilai akibat depresiasi ditambah dengan nilai tanah dari lokasi tersebut (cost approach) 3. Nilai adalah kemampuan dari properti untuk menghasilkan, yang didasarkan pada kapitalisasi pendapatan (income capitalization approach).
Ketiga pendekatan itu saling berkaitan dan semuanya memerlukan pengumpulan dan analisis data penjualan, biaya serta pendapatan yang melekat pada properti yang dinilai. Untuk melengkapi penilaian, penilai menyatukan semua informasi yang diperoleh dari riset pasar dan analisis data serta aplikasi dari berbagai pendekatan tersebut guna menetapkan kesimpulan kita. Kesimpulan bisa berupa suatu nilai tunggal atau suatu kisaran (range) dimana nilai itu bisa terjadi di antara kisaran nilai tersebut. Integrasi yang efektif dari semua unsurunsur dalam proses penilaian tergantung pada keahlian penilai, pengalaman dan pendapat/pertimbangan/judgment.
Proses penilaian mengikuti sistematika sebagai berikut : 1. Definisi masalah : a. Identifikasi dari real estat b. Identifikasi hak atas properti yang dinilai c. Penggunaan/tujuan penilaian d. Definisi dari nilai e. Tanggal penilaian Modul Kode Etik Penilai dan Standar Penilaian Indonesia
2
f. Deskripsi dari rung lingkup penilaian g. Kondisi yang membatasi lainnya.
2. Analisis pendahuluan dan seleksi serta koleksi data a. Umum ( daerah, kota dan lingkungan) : aspek sosial, ekonomis, pemerintahan serta lingkungan. b. Khusus (subyeknya dan perbandingannya) : lokasi dan pengembangannya, biaya dan depresiasi, pendapatan/pengeluaran dan capitalisasi rate (caprate), sejarah kepemilikan dan penggunaan properti.
3. Persaingan supply dan demand (pasar properti/subyek yang dinilai) : a. Persediaan dari properti pesaing b. Penjualan dan daftar peminat c. Kekosongan dan penawaran d. Tingkat penyerapan e. Studi permintaan.
4. Highest and best use analysis a. Tanah kosong b. Tanah dengan pengembangan c. Halhal yang berkaitan dengan penggunaan, waktu dan pemain di pasar.
5. Estimasi nilai tanah 6. Aplikasi dari ketiga pendekatan :cost, market/sales comparison dan income capitalization. 7. Rekonsiliasi indikasi nilai dan estimasi nilai akhir. 8. Laporan dari penilaian.
C. Definisi tugas pekerjaan penilaian
a. Identifikasi real estat Suatu properti diidentifikasikan berdasarkan alamat jalan, lokasi atau data deskriftif lain yang memungkinkan untuk menentukan lokasi properti tersebut. Deskripsi yang lengkap adalah sesuai dengan surat tanah yang memuat peta lokasi, batasbatasnya, luasnya Modul Kode Etik Penilai dan Standar Penilaian Indonesia
3
Deskripsi harus akurat dan untuk itu harus mencari informasi dari instansi pemerintah yang berkompeten.
b. Identifikasi hak atas properti Penilaian atas real property mencakup penilaian fisik dan hak yang dimiliki oleh satu atau lebih individu ataupun badan hukum atas tanah dan penggunaan serta pengembangannya. Seorang penilai bisa melakukan estimasi atas nilai dari suatu pungutan/biaya yang dikenakan terhadap real estat yang sederhana atau sebagian kepentingan yang ditimbulkan oleh bagian kepemilikan atas suatu hak. Perhatian khusus harus diberikan kepada pembatasan hak kepemilikan, yang mencakup masa berakhirnya, pelanggaran batas/gangguan, gadai, sewakontrak (leasing), dan pembagian hak atas udara dan permukaan tanah. Pendanaan musti juga dipertimbangkan karena hak yang berbentuk "fee simple estate" maupun "partial interest" dapat diberikan kredit perumahan/ddihipotikkan. Suatu hak tertentu yang harus dinilai dan kemungkinan atau kenyataan bahwa terlibatnya pendanaan dari fihak lain harus dipastikan sejak awal dari penugasan karena rumitnya hakhak tersebut, dan persyaratan serta jangka waktunya akan menentukan prosedur, keahlian, dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas pekerjaan.
The fee simple estate pada suatu properti sering dinilai sebelum partial interests dipertimbangkan. Namun demikian nilai rupiah dari fee simple estate adalah tidak harus sama dengan jumlah nilai dari semua partial interest.. Nilai dari partial interest bisa beda dengan nilai dari kontribusi masingmasing partial interest terhadap nilai keseluruhan.
c. Penggunaan penilai Penggunaan atau fungsi dari penilaian adalah cara dimana klien menggunakan informasi yang ada di dalam laporan penilaian. Klien bisa menentukan penggunaan penilaian ketika mengajukan permintaan untuk menggunakan jasa penilai. Bila tidak maka penilai bisa menawarkan informasi mengenai tugas dan peranan penilai, menuntun klien untuk meyakinkan bahwa klien memahami atas pertanyaan atau pernyataan yang diberikan oleh penilai. Suatu estimasi nilai sebagaimana diuraikan dalam bab 1 mungkin diperlukan untuk menentukan : q
Harga untuk membeli atau menjual
q
Jumlah pinjaman Modul Kode Etik Penilai dan Standar Penilaian Indonesia
4
q
Dasar pengenaan pajak
q
Persyaratan sewa
q
Nilai kekayaan real property dalam laporan keuangan
q
Dasar untuk memberikan komnpensasi, dsb.
Untuk mencegah pekerjaan yang siasia, penilai dan klien harus mencapai suatu pengertian timbal balik yang sama mengenai penggunaan dan kepemilikan dari laporan penilaian dan kesimpulannya.
d. Definisi nilai Tujuan dari proses penilaian adalah untuk menetukan estimasi nilai suatu properti, sehingga tipe tertentu dari suatu nilai dan kepentingan yang ada harus diidentifikasi secara tegas dan jelas. Pernyataan tujuan penilaian pada laporan akhir dari nilai akhir yang ditentukan dalam rencana kerja penilaian sebelumnya, menentukan ruang lingkup dari penugasan penilaian. Jenis dari nilai yang akan dicari termasuk juga nilai pasar, nilai guna (use value), goingconcern value, investment value dan assesed value serta insurable value.Pernyataan tertulis dari nilai yang dimaksudkan harus dinyatakan dalam setiap laporan penilaian. Pernyatan itu melahirkan pertanyaan tertentu yang harus dijawab kepada klien, penilai, dan semua pembaca laporan. Laporan juga menjelaskan data yang dipilih untuk pertimbangan dan metode yang digunakan dalam analisa data, sehingga mendukung logika dan keabsahan dari nilai final yang diestimasi.
e. Tanggal penilaian Tangal penilaian harus dicantumkan karena faktorfaktor yang mempengaruhi nilai real property terus berubah. Walau kondisi yang diamati pada saat penilaian masih sama dalam jangka waktu tertentu setelah penilaian, suatu estimasi nilai dipertimbangkan berlaku hanya untuk waktu tertentu yang secara tegas dinyatakan dalam laporan penilaian. Nilai pasar biasanya dilihat sebagai refleksi dari persepsi pelaku pasar untuk kondisi dimasa mendatang, dan persepsi itu didasarkan pada bukti nyata di pasar pada suatu periode waktu tertentu. Nilai mencerminkan kondisi ekonomi pada suatu waktu tertentu, dan perubahan tibatiba didalam bisnis dan pasar real estat dapat mempengaruhi nilai secara dramatis. Tanggal penilaian jangan dicampuradukkan dengan tanggal pengiriman laporan yang biasanya berbeda.
Modul Kode Etik Penilai dan Standar Penilaian Indonesia
5
Kebanyakan penilaian adalah untuk estimasi nilai saat itu namun dalam beberapa hal dan beberapa kasus suatu nilai dari waktu sebelumnya juga diperlukan. Retrospective appraisal mungkin diperlukan bagi pajak harta peninggalan (tanggal kematian), klaim asuransi (tanggal kejadian/kecelakaan), pajak pendapatan (tanggal akuisisi), tuntutan hukum (tanggal kerugian) dan tujuan lain. Bila historical market data sering tersedia, maka nilai pasar dapat diestimasikan secara retrospect.
Penilaian untuk tanggal dimuka, atau prospective appraisal bisa diperlukan guna mengestimasikan nilai suatu kepentingan atas pengembangan property atau nilai akhir pada suatu proyeksi arus kas. Antisipasi future benefit (FB) harus ada kapanpun penilai mengestimasi nilai sekarang (PV) dari suatu proyeksi arus income, bagi kepentingan pemilik, pembeli, investor, atau kreditur untuk membuat keputusan atas suatu real estat.
f. Deskripsi ruang lingkup penilaian Ruang lingkup penilaian menunjuk pada luas dari proses data dikumpulkan, dipastikan dan dilaporkan. Ruang lingkup harus dijelaskan untuk memproteksi pihak ketiga yang menyandarkan diri pada laporan penilaian yang mungkin dipengaruhi oleh informasi tersebut. Penilai menentukan luas kerjanya dan laporan didasarkan pada pentingnya problema dan persetujuan dengan klien. Sering dianggap penting bagi penilai untuk menunjukkan apa yang tidak dikerjakan dalam penilaian seperti juga apa yang dikerjakan. Penilai bisa berkehendak menunjukkan waktu yang digunakan dan wilayah yan diteliti untuk mengumpulkan data, khususnya bila data terbatas yang ada dan tersedia.
g. Pembatasan yang lain Identifikasi real estat dan hak atas properti yang dinilai, tanggal estimasi nilai, penggunaan penilaian dan definisi dari nilai semua memenuhi persyaratan penilaian. Biasanya beberapa kondisi tertentu juga dikenakan untuk membatasi pengunaan laporan untuk tujuan yang lain. Pernyataan persyaratan kondisi tertentu juga dimuat dalam laporan untuk kepentingan proteksi terhadap penilai. Misal, laporan penilaian menyatakan bahwa penilaian atas kandungan minyak, gas atau hak atas barang tambang bukan merupakan bagian dari penilaian. Pembatasan lain adalah bahwa penilai tidak mengharapkan untuk menyediakan laporan bagi kepentingan pengadilan atau menjadi saksi atau untuk menghadiri sidang yang sedang berjalan kecuali jika telah diperjanjikan Modul Kode Etik Penilai dan Standar Penilaian Indonesia
6
sebelumnya dengan mengindahkan waktu yang layak dan kompensasi yang disetujui untuk itu.
h. Analisa pendahuluan dan seleksi serta koleksi data Setelah menentukan masalahnya, penilai sudah siap untuk melakukan analisa pendahuluan guna menentukan ciri dan ruang lingkup tugas pekerjaan serta beban kerja yang diperlukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Analisa pendahuluan dan rencana kerja tergantung pada tugas pekerjaan dan tipe/jenis property yang akan dinilai. Misal, lebih banyak informasi diperlukan untuk menilai apartemen yang luas dari pada penilaian rumah tunggal sederhana.
Untuk melengkapi secara cepat dan efisien, setiap proses langkah penilaian harus direncanakan dan dijadualkan. Waktu dan personil yang dibutuhkan akan berubah sesuai dengan jumlah dan rumitnya pekerjaan. Beberapa tugas mungkin bisa dislesaikan dalam waktu beberapa hari, sedang untuk pekerjaan yang lebih rumit mungkin beberapa minggu atau bulan guna mengumpulkan, menganalisa dan menggunakan data.
Beberapa tugas dapat dilakukan oleh penilai sendiri, namun yang lain memerlukan bantuan staf atau penilai khusus. Terkadang bantuan sepecialis bidang lain diperlukan. Misal dalam menilai properti yang harus dirubuhkan dan kemudian dibangun kembali, mungkin diperlukan bantuan insinyur tehnik sipil yang memahami arsitek dan dapat menghitung biaya kontruksi. Perlu dicatat bahwa ketika pekerjaan didelegasikan akan meningkatkan efisiensi dan meyakinkan akurasinya.
Sekedul pekerjaan yang terencana sangat membantu, khususnya dalam melakukan tugas yang besar dan rumit. Pengertian yang baik dan jelas dari individu yang bertanggung jawab akan membantu melancarkan pekerjaan. Karena penilai memikul semua tanggung jawab, ia harus melihat tugas secara menyeluruh sebagai suatu kumpulan dari prosedur dan keahlian. Dengan pandangan yang komprehensif maka penilai dapat mengenal jenis dan volume pekerjaan yang harus diselesaikan dan dijadualkan serta didelegasikan secara benar.
Ada tiga jenis data yang dikumpulkan oleh penilai, yaitu data umum, data khusus dan data competisi supply dan demand. Data umum berkenaan dengan informasi mengenai Modul Kode Etik Penilai dan Standar Penilaian Indonesia
7
kecenderungan pada kondisi sosial, ekonomi, pemerintahan, lingkungan hidup yang mempengaruhi nilai properti. Suatu trend adalah suatu momentum atau kecenderungan dalam suatu arah umum yang disebabkan oleh suatu seri perubahan yang saling berhubungan. Trend seperti perpindahan penduduk, penurunan tingkat penggunaan bangunan kantor atau peningkatan perumahan dimulai di daerah yang diindetifikasikan dengan melakukan analisa terhadap data umum. Data umum dapat memberikan pengaruh yang signifikan atas pemahaman penilai terhadap pasar.
Data khusus adalah yang berkenaan dengan properti yang akan dinilai dan berkenaan pula dengan properti yang dapat dibandingkan. Data tersebut termasuk aspek legal, pisik, lokasi, biaya dan pendapatan serta informasi pengeluaran yang berkenaan dengan properti serta data perbandingan penjualan secara rinci. Pengaturan keuangan yang dapat mempengaruhi harga penjualan juga perlu dipertimbangkan. Sejarah kepemilikan dan penggunaan dari properti agar diteliti guna memastikan apakah limbah beracun atau limbah berbahaya yang lain ada pada lokasi tersebut.
Data kompetisi supply dan demand berkenaan dengan posisi kompetisi dari properti dimasa depan. Data penawaran (supply) termasuk pula persediaan yang ada serta rencana/usulan properti pesaing, tingkat hunian serta tingkat penyerapan. Data permintaan (demand) bisa terdiri atas data kependudukan, pendapatan, kebutuhan tenaga kerja (tenaga kerja yang dipekerjakan), serta penelitian data tentang potensi pemakai properti. Dari datadata itu suatu estimasi tentang permintaan yang akan datang berdasarkan kondisi sekarang atau penggunaan yang punya prospek kedepan atau yang pengembangan penggunaan properti akan dapat dihasilkan.
Jumlah dan tipe data yang dikumpulkan oleh penilai tergantung kepada pendekatan yang digunakan dalam estimasi nilai. Pendekatanpendekatan itu berkaitan secara langsung dengan masalah penilaian. Dalam suatu tugas penilaian, lebih dari satu pendekatan biasanya mencukupi dan penting untuk bisa menghasilkan suatu indikasi nilai. Tergantung pada masalah yang ditugaskan/diminta, sebuah pendekatan mungkin diberikan penekanan secara lebih besar agar dapat menghasilkan estimasi nilai final. Dalam melaksanakan suatu penilaian yang khusus, keahlian dalam melakukan penilaian dari penilai yang bersangkutan serta pengalaman dan jumlah serta kualitas data yang diperoleh bisa menentukan pendekatan mana yang digunakan. Modul Kode Etik Penilai dan Standar Penilaian Indonesia
8
Semua data yang dikumpulkan harus bermanfaat dan rilevan. Semua nilai yang berpengaruh, data di lapangan serta kesimpulan tentang kecenderungankecenderungan/ gejalagejala agar secara jelas diindikasikan dalam laporan dan dihubungkan secara jelas dengan properti yang akan dinilai. Karena data yang diseleksi membentuk dasar penilaian, penjelasan yang hatihati tentang pentingnya data yang dilaporkan meyakinkan bahwa pembaca akan mengerti penilaian tersebut.
D. Laporan penetapan nilai
Estimasi akhir dari nilai yang ditetapkan yang merupakan tujuan dari proses penilaian, dalam beberapa hal bisa dilaporkan dalam bentuk kisaran/range suatu nilai, namun biasanya dilaporkan sebagai satu/single angka nilai. Penugasan belum akan selesai sampai dengan kesimpulan itu dinyatakan dalam laporan dan disampaikan kepada klien. Suatu laporan yang disebut sebagai "self contained appraisal report" adalah laporan yang memasukkan semua data yang menjadi bahan pertimbangan dan analisa, metode yang digunakan, serta alasan yang digunakan untuk memperoleh estimasi nilai akhir.Analisa penilaian yang singkat mampu memberikan kepada pembacanya untuk memahami permasalahan yang dihadapi serta fakta data yang dikemukakan serta agar dapat mengikuti jalan pemikiran dan alasan yang melatarbelakangi kesimpulan penilai atas suatu nilai.
Estimasi nilai adalah opini dari penilai dan mencerminkan pengalaman serta pendapat yang telah dia terapkan dalam mempelajari data yang dikumpulkan. Laporan penilaian adalah "tangible expression" dari pekerjaan penilaian. Dalam menyiapkan laporan, penilai wajib memperhatikan secara khusus pada gaya penulisan, sistematika, presentasi, dan semua penampilan secara keseluruhan. Kesimpulan dari penilaian mungkin dapat disampaikan kepada klien baik secara lisan maupun tertulis. Laporan tertulis bisa berupa self contained report, summary report ataupun restricted report.
E. Peranan kode etik dan standar penilaian
Di Indonesia walaupun kegiatan penilaian telah ada sejak zaman pemerintahan penjajahan Hindia Belanda, dan untuk sektor swasta juga telah dimulai pada tahun 1967 Modul Kode Etik Penilai dan Standar Penilaian Indonesia
9
ketika pemerintah mulai mengundang penaman modal asing, namun istilah penilai itu masih belum banyak diketahui orang karena jasa penilai memang belum berkembang. Selain pendidikan formal penilaian belum ada karena ilmu penilaian oleh Departemen Pendidikan Nasional dianggap tidak termasuk kedalam cabang pohon ilmu pengetahuan, penggunaan penilai juga umumnya masih terbatas pada lembaga keuangan seperti lembaga perbankan, lembaga pasar modal serta perpajakan. Dengan didirikannya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Indonesian Banking Restructuring Agency/IBRA), penggunaan penilai semakin meningkat dalam rangka menilai aset dari bankbank yang direstruktirisasi. Namun kondisi penilai tahun 2000 masih serupa dengan kondisi jasa akuntan tahun 1955 dimana karena belum adanya ketentuan yang menentukan kualifikasi akuntan sehingga pada waktu itu setiap orang dapat mennyebut dirinya sebagai akuntan. Ujian sertifikasi penilai (USP) yang diadakan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dalam rangka menjalankan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.017/1996 adalah suatu terobosan guna memberikan solusi sementara untuk menentukan kualifikasi minimal yang harus dipenuhi agar seseorang diakui sebagai penilai. Untuk selanjutnya masalah kualifikasi penilai ini harus diselesaikan dengan mengaturnya dalam undangundang seperti yang dilakukan oleh negaranegarta lain yang lebih maju.
Penilai real estat yang profesional menyediakan berbagai jenis pelayanan seperti melakukan penilaian atas suatu aset untuk berbagai keperluan, memberikan konsultasi kepada klien, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang real estat. Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2002 merupakan pedoman dasar tugas penilaian yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh penilai untuk menghasilkan pendapat dan saran saran serta menyajikannya dalam bentuk laporan penilaian, sehingga tidak terjadi salah tafsir bagi para pengguna jasa dan masyarakat pada umumnya. Selain berfungsi sebagai pedoman maka standar penilaian juga berfungsi sebagai sarana untuk menjaga kualitas pekerjaan penilaian yang dilakukan oleh Penilai. Tanpa standar penilaian, maka akan sangat sulit untuk menilai apakah pekerjaan penilaian telah dilakukan secara benar karena tidak ada tolok ukurnya. Dengan adanya standar penilaian maka akan dapat dilihat apakah telah terjadi penyimpangan atau tidak dalam suatu pekerjaan penilaian.
Menurut Standar Penialain Indonesia (SPI) 2002 penilaian diartikan sebagai pekerjaan profesi penilai untuk memberikan suatu opini nilai ekonomi. Penilai Modul Kode Etik Penilai dan Standar Penilaian Indonesia 10
melaksanakan pekerjaan penilaian untuk menghasilkan kajian berupa analisis, pendapat dan saransaran dengan menyajikannya dalam bentuk laporan, sehingga tidak terjadi salah tafsir bagi para pengguna jasa dan masyarakat pada umumnya. Penilai menyajikan kesimpulan hasil penilaiannya dengan mengetengahkan opininya berkenaan dengan sifat alami, kualitas, nilai atau nilai guna suatu kepentingan tertentu atau berbagai aspek dari real stat yang diidentifikasikan. Penilaian real estat melibatkan kegiatan riset secara selektif atas area pasar yang sepadan, penggunaan tehnik analisis yang memadai, penerapan pengetahuan, pengalaman serta pengambilan keputusan dan pertimbangan yang profesional guna mengembangkan suatu solusi yang memadai atas masalah penilaian. Sifat alami dari masalah penilaian akan memberikan indikasi untuk menentukan apakah tugas yang harus dilaksanakan itu berupa penilaian ataukah tugas konsultasi. Sesuai dengan tujuan penilaian. nilai yang diestimasi bisa berupa nilai pasar, nilai asuransi, nilai investasi, atau beberapa jenis penilaian lain yang diidentifikasikan sebagai kepentingan atas real estat pada suatu waktu tertentu. Tugas pekerjaan penilaian bisa menghasilkan estimasi nilai pasar atas fee simple estates, leasehold estates, preservation easement dan berbagai kepentingan lain. Mengenai konsultasi didefinisikan sebagai kegiatan atau proses untuk menyediakan informasi, analisa data real estat, dan rekomendasi atau kesimpulan atas diserfikasi masalah pada real estat, dan lainnya yang bukan estimasi nilai.Tugas konsultasi termasuk pula studi penggunaan tanah, studi penawaran dan permintaan, feasibility study, analis highest dan best use, dan pemasaran serta atau pertimbangan investasi berkenaan dengan usulan atau pengembangan yang sedang berjalan. Pada tugas penilaian, penilai menyediakan kepada klien dengan estimasi nilai real property yang mencerminkan semua yang berhubungan pembuktian pasar. Pada tugas konsultasi, akitivitas pasar saat itu dan buktibukti yang dipelajari adalah untuk membentuk kesimpulan yang bisa tidak terpusat pada indikasi nilai secara sepesifik. Namun pada kedua penugasan itu, maka kesimpulan diperoleh dari analisa data yang cocok dan pantas agar memenuhi standar praktek secara profesional. Untuk mencegah adanya kesalahfahaman, maka harus diperoleh kepastian dari klien apakah penugasan yang diberikan itu berupa penilaian atau konsultasi.
Modul Kode Etik Penilai dan Standar Penilaian Indonesia 11
Bentuk ketiga pelayanan yang dapat diberikan oleh penilai adalah review (pengkajian), yaitu kegiatan atau proses studi/pengkajian atas suatu laporan yang disampaikan oleh pihak lain. Untuk melaksanakan kegiatannya, penilai real estat profesional memerlukan izin dan sertifikasi. Penilai profesional menempuh banyak training dan pengalaman dan sangat terikat dengan profesi. Termasuk kedalam kelompok ini yaitu mereka yang melaksanakan dan melakukan pengkajian penilaian real estat. Penilai terikat untuk mematuhi dan memenuhi persyaratan peraturan perundangan dan merupakan anggota dari asosiasi profesi yang menyediakan kegiatan profesi serta pengembangan pendidikan. Semua anggota tunduk dan mematuhi kode etik atau hasil kerjanya dan bersedia dilakukan peer review yang mencerminkan komitmen mereka yang tinggi terhadap profesionalisme.
F. Pelaksanaan penilaian dan format laporan
Walaupun konsep penilaian sama dan penilai di banyak negara mengikuti standar penilaian internasional, penerapan dari konsep dasar akan berbeda. Penilai harus mengerti dan mengggunakan konsep dan posedur sesuai dengan kewenangan dimana penilaian itu akan digunakan.
Di Amerika Serikat yang menggunakan USPAP sebagai standar penilaian umum membedakan antara penilaian lengkap dengan penilaian terbatas (di Amerika ada 9 asosiasi profesi penilai yang mempunyai standar sendirisendiri, namun mengakui USPAP sebagai standar yang umum/bersifat uniform yang harus ditataati oleh semua annggota asosiasi, sehingga ada kecenderungan untuk menyatu ke dalam satu wadah asosiasi profesi saja). Penilaian lengkap adalah penilaian yang tidak memenuhi Departure Provision yang diatur dalam USPAP. Sedang penilaian terbatas adalah estimasi dari nilai yang dilaksanakan sesuai dengan Departure Provisions. Departure provisons menyatakan bahwa seorang penilai boleh membuat perjanjian untuk melaksanakan penilaian yang diperlukan kurang dari atau berbeda dengan pekerjaan yang dipersyaratkan oleh pedoman yang khusus, namun sebelum menandatangani perjanjian tersebut : 1. penilai telah menentukan jasa yang harus dilakukan itu tidak demikian terbatas, yang dapat menyebabkan penugasan akan cenderung menjadi menyesatkan atau membingungkan klien dan pengguna dari laporan;
Modul Kode Etik Penilai dan Standar Penilaian Indonesia 12
2. penilai telah memberikan nasehat kepada klien bahwa pelaksanaan penilaian akan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam pedoman penilaian dan dalam laporan akan diidentifikasikan dan dijelaskan mengenai permulaannya; 3. klien setuju bahwa hasil penilaian terbatas atau jasa konsultasi tersebut mencukupi.
Laporan penilaian yang menyajikan penilaian lengkap atau terbatas dapat disajikan dalam 3 bentuk yaitu self contained report, summary report, dan restricted report. Self contained report secara penuh menjelaskan data dan anlisis yang digunakan di dalam tugas penilaian. Semua informasi yang diperlukan disajikan dalam laporan dan tidak merupakan referensi yang menjadi arsip dari penilai. Sedang summary report adalah laporan yang menyajikan data secara ringkas dan ringkasan analisa yang digunakan dalam penilaian. Selanjutnya restricted apprisal report hanya menyajikan kesimpulan dari penilaian saja. Arsip/file yang disimpan oleh penilai selain menyimpan kertas kerja penilai juga sedikitnya harus meliputi semua data dan analisa yang disajikan dalam self contained report.
G. SEJARAH PERKEMBANGAN SPI
Standar Penilaian Indonesia yang pertama kali digunakan adalah standar penilaian tahun 1994, yang terdiri dari 6 standar sebagai berikut :
1. Mukadimah 2. Definisi 3. Standar penilaian 1 : Metode penilaian 4. Standar penilaian 2 : Asumsi dan syarat pembatasan 5. Standar penilaian 3 : Penilaian real estat 6. Standar penilaian 4 : Laporan penilaian real estat 7. Standar penilaian 5 : Penilaian mesin dan peralatan 8. Standar penilaian 6 : Laporan penilaian mesin dan peralatan.
Dengan semakin dinamisnya perkembangan masyarakat yang menuntut diadakan revisi atas standar penilaian tersebut, maka pada tahun 2000 diluncurkan standar penilaian yang baru yang sudah disesuaikan juga dengan perkembangan standar internasional dengan mengacu kepada standar yang dihasilkan oleh IVSC (International Modul Kode Etik Penilai dan Standar Penilaian Indonesia 13
Valuation Standar Committee) yang terdiri dari standar 0 s/d standar 5. Untuk melengkapi standar tersebut, dibentuk komite standar yang berhasil menyelesaikan tugasnya sehingga pada bulan Juni 2002 diluncurkan standar penilaian baru yang disebut sebagai Standar Penilaian Indonesia 2002 yang berlaku mulai awal Januari 2003. Standar ini terdiri dari standar 0 s/d 12.
H. Prinsipprinsip umum penilaian
Sistematika SPI 2002 adalah :
1. Kata pengantar 2. Daftar isi 3. Konsep dab prinsip umum penilaian 4. Kode etik Penilai Indonesia (KEPI) yang terdiri atas KEPI 1 s/d 9 5. Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang terdiri atas SPI 0 s/d SPI 12. 6. Panduan Penilaian Indonesia (PPI), yang terdiri atas PPI 0 s/d PPI 12 yang merupakan juklak bagaimana harus mengaplikasikan SPI tersebut.
Tujuan utama dari SPI 2002 adalah :
1. mendorong Penilai untuk secara hatihati menentukan dan memahami kebutuhan dan persyaratan dari pemberi tugas dan untuk memberikan kepastian kepada Penilai bahwa Penilai dibekali dengansuatu standar penilaian yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 2. memajukan penggunaan dasar penilaian dan asumsi secara konsisten dalam penilaian dan pemilihandasar penilaian yang tepat sesuai dengan kebutuhan pemberi tugas. 3. membantu Penilai untuk mencapai kompetensi professional dengan standar yang relatif tinggi dalam persiapan dan pelaksanaan pekerjaan penilaian. 4. memastikanbahwa laporan penilaian yang dihasilkan tidak bersifat mendua dan bersifat komprehensif serta mudah dimengerti yang berisi opini dan informasi yangdibutuhkan dan harus didapatkan oleh pembacanya. 5. memastikan bahwa referensi yang dipublikasikan dalam laporan penilaian mengandung informasi yang jelas, akurat, dan memadai sehingga tidak menyesatkan.
Modul Kode Etik Penilai dan Standar Penilaian Indonesia 14
Prinsip umum yang harus dijalankan dalam melakukan kegiatan penilaian adalah :
1. Setiap pelaksanaan tugas penilaian harus berpedoman pada SPI; 2. Dalam pelaksanaan tugas penilaian, Penilai tidak boleh melakukan penyimpangan dari nilai pasar. Apabila dilakukan penyimpangan, maka Penilai yang bersangkutan harus menjelaskan pertimbangannya secara rinci dalam laporan penilaian. 3. Suatu penilaian yang dilakukan berdasarkan SPI harus dilaksanakan dengan mentaati KEPI.
KEPI mempunyai sistematika sebagai berikut : KEPI 1 : Pendahuluan KEPI 2 : Ruang lingkup KEPI 3 : Definisi KEPI 4 : Etika KEPI 5 : Kompetensi KEPI 6 : Syarat pengungkapan (disclosure) KEPI 7: Penjabaran dari prinsip umum kode etik penilaian dirumuskan dalam suatu bentuk KEPI sesuai dengan kondisi Indonesia KEPI 8 : Pelaporan tentang nilai KEPI 9 : Kutipan dan tanggal berlaku
Kode etik oleh KEPI didefinisikan sebagai aturan tingkah laku yang baik dan bermoral yang dibuat dan dilaksanakan oleh sekelompok orang yang berkeahlian tertentu untuk menjunjung profesi demi tanggung jawab terhadap profesi, masyarakat dan Tuhan YME. Sedang KEPI diartikan sebagai dasar moral yang melandasi pengoperasian SPI agar seluruh hasil pekerjaan penilaian dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan melalui cara yang jujur, obyektif dan kompeten secara professional, sehingga tidak menghasilkan laporan penilaian yang jelas, tidak menyesatkan dan terbuka terhadap semua hal penting. (Profesi adalah keahlian yang memerlukan pelatihan yang mendalam) SPI sendiri didefinisikan sebagai standar profesi Penilai untuk melakukan kegiatan penilaian di Indonesia. Selanjutnya, Penilai diartikan sebagai seorang yang memiliki kualifikasi, kemampuan dan pengalaman yang seharihari melakukan kegiatan praktek penilaian sesuai dengan keahlian dan profesionalisme yang dimiliki, serta mengacu Modul Kode Etik Penilai dan Standar Penilaian Indonesia 15
kepasa SPI, KEPI, dan standar keahlian yang lain yang terkait dengan kegiatan penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai. Dalam KEPIU Penilai dapat berarti Penilai perorangan atau usaha jasa Penilai.
Adapun pokokpokok kode etik yang harus dilaksanakan adalah :
KEPI 4 : ETIKA menyatakan bahwa Penilai setiap waktu wajib menjunjung tinggi integritas serta perilaku dalam menjalankan tugasnya dengan suatu cara yang tidak merugikan pemberi tugas, masyarakat, profesinya, dan menghormati asosiasi profesi penilai Indonesia.
4.1.1.Penilai tidak boleh bertindak dengan cara yang menyesatkan atau bertindak curang. 4.1.2.Penilai tidak boleh dengan sengaja menetapkan dan meyampaikan suatu laporan penilaian yang isinya palsu, tidak tepat, atau berdasarkan pendapat dan analisis yang memihak. 4.1.3.Penilai tidak boleh berpartisipasi dalam suatujasa penilaian yang berdasarkan pertimbangan Penilai yang rasional tidak akan membenarkan tindakan dari Penilai yang bersangkutan. 4.1.4.Penilai wajib bertindak menurut hukum dan sesuai dengan hokum dan peraturan perundanganundangan yang berlaku di negara di mana penoilai ybs. menjalankan praktek penialaian atau mendapat penugasan. 4.1.5.Penilai dilarang dengan sengaja salah menafsirkan persyaratan professional yang tidak dimilikinya. 4.1.6Penilai tidak akan secara sadar menggunakan kepalsuan, menyesatkan atau menuntut yang berlebihan atau mengiklankan dalam usahanya untuk mendapatkan suatu penugasan tertentu. 4.1.7.Penilai harus meyakinkan dalam menangani penugasan bahwa setiap anggota stafnya atau pembantu pelaksananya mematuhi KEPI.
Pengkajian selanjutnya terhadap Standar Penilaian Indonesia 2002 kita teruskan dengan menggunakan naskah asli SPI sebagai berikut ini, yaitu dengan membahas ketentuan KEPI berikutnya, SPI 0, SPI 1, SPI 2, SPI 5 dan SPI 7 tentang laporan penilaian.
Modul Kode Etik Penilai dan Standar Penilaian Indonesia 16