MODUK EKONOMI PUBLIK

BAB I FUNGSI PEMERINTAH  Merupakan suatu kewajiban pemerintah pemerintah (negara) dalam penyediaan barangbarangbarang publik. Tetapi Tetapi diperlukan transparansi dan kerjasama yang  bertanggungjawab antapelaku ekonomi… 1.1. Pendahuluan

Perekonomian di suatu negara berjalan karena didukung oleh para pelaku ekonomi yang memiliki kekuatan tersendiri. Para pelaku ekonomi yang sering kita ketahui adalah entitas Konsumen sebagai pemilik faktor-faktor faktor-faktor produksi terutama SDM, SDM, dan entitas entitas Produ Produsen sen sebagai sebagai penggu pengguna na faktor faktor-fa -fakto ktorr produk produksi si milik  milik  konsumen. Tetapi ada satu entitas pelaku ekonomi yang memiliki ciri khas tersendiri yaitu yaitu Pemeri Pemerinta ntah. h. ntita ntitass Pemerin Pemerintah tah bekerja bekerja melalu melaluii kekuat kekuatan an regula regulasi si dan  perangkat hukum yang memaksa ! power to coerce" coerce" kepada pelaku usaha yang lain, baik konsumen maupun produsen. Melalui perangkat regulasi dan hukum yang dimiliki pemerintah, maka maka konsumen dan produsen produsen mutlak mematuhi aturan yang yang dite diteta tapk pkan an peme pemeri rint ntah ah dalam dalam menj menjala alank nkan an kehi kehidu dupn pn berm bermasy asyara arakat kat,, khususnya kehidupan berekonomi. Pemerintah atau negara ber#enang mengatur penyediaan barang-barang  publik ! public goods" goods" maupun barang s#asta ! private goods" goods" kepada masyarakat melalui melalui sebuah sebuah mekani mekanisme sme monop monopoli oli kepada kepada perusa perusahaa haan n negara negara tertent tertentu u atau atau sebali sebalikny knyaa disedi disediaka akan n melalu melaluii mekani mekanisme sme pasar pasar !market mechanism mechanism"" sesua sesuaii dengan kondisi dan system perekonomian yang dianutnya. Dalam Dalam bab bab ini ini akan akan diba dibaha hass secara secara khus khusus us meng mengen enai ai fung fungsi si-fu -fung ngsi si  pemerintah dalam perekonomian, yaitu fungsi alokasi !allocation ! allocation function", function ", fungsi distribusi distribusi !distribution distribution function function"" dan dan fung fungsi si stabi stabili lisas sasii ! stabilitation  stabilitation function". function". Disamping itu, akan dibahas pula mengenai kegagalan pemerintah ! government  ! government   failure"  failure" yang tercipta akibat akti$itas yang tak terkendali yang dilakukan oleh  pemerintah

sendiri,

akibat

ketidaksanggupan

pemerintah

mengantisipasi

 perubahan perilaku konsumen dan produsen. %ahkan kegagalan pemerintah adakal adakalany anyaa tercip tercipta ta disebabka disebabkan n oleh perilaku perilaku negatif negatif

!moral haard  haard " apar aparat at

 pemerintah itu sendiri dalam penyediaan barang-barang publik secara tidak  tranparan.

1.2. Fungsi Alokasi (allocation ( allocation function function

Tidak Ti dak sem semua ua bar barang ang dan jas jasaa ya yang ng ada dap dapat at dis disedi ediaka akan n ole oleh h sek sektor  tor  s#asta. %arang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar ini disebut  barang publik, yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara  penjual dan pembeli. %arang s#asta adalah barang yang dapat disediakan melalui sistem pasar, yaitu melalui transaksi antara penjual dan pembeli. &danya barang yang tidak  dapat disediakan melalui sistem pasar ini disebabkan karena adanya kegagalan sistem pasar !market !market failure". failure". Sistem pasar tidak dapat menyediakan barang'jasa tertentu oleh karena manfaat dari adanya barang tersebut tidak hanya dirasakan secara pribadi akan tetapi dinikmati dinikmati oleh orang lain. (adi dalam hal ini dikatakan bah#a sistem pasar  gagal mmenyediakan barang dan jasa yang tidak mempunyai !Sifat pengecualian", yaitu pengecualian oleh orang yang memiliki suatu barang tehadap orang lain dalam menikmati barang tersebut. (alan (a lan ra raya ya ad adal alah ah sal salah ah sat satu u co cont ntoh oh ba baran rang g pu publ blik ik yan ang g ti tida dak k da dapa patt diterapkan prinsip pengecualian secara teknis maupun secara ekonomis. Secara teknis tek nis,, set setiap iap ora orang ng mem membut butuh uhkan kan jala jalan, n, sehi sehingg nggaa kal kalaup aupun un ada ses seseor eorang ang  pemakai

jalan,

maka

tidak

mungkin

orang

lain

dilarang

untuk 

menikmati'memanfaatkan jalan tersebut. Secara ekonomis, misalnya pemerintah tidak dapat memberi pagar disisi setiap seti ap jal jalan an !sec !secara ara tek teknis nis mun mungki gkin n dap dapat at dil dilaks aksana anakan kan", ", aka akan n teta tetapi pi unt untuk  uk  melakukannya diperlukan biaya yang sangat besar dibandingkan dengan membuat  pagar itu sendiri, sehingga secara ekonomis pemerintah tidak melakukannya. (adi ( adi yang disebut barang publik murni adalah barang yang baik secara teknis maupun secara ekonomis tidak dapat diterapkan prinsip pengeculian atas barang tersebut. (adi (a di da dala lam m fu fung ngsi si al alok okas asii in ini, i, pe pera rana nan n pe pem mer erin inta tah h ad adal alah ah un untu tuk  k  mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien. %erkaitan dengan peranan ini, maka yang perlu diperhatikan adalah berapa besar 

harus menyediakan menyediakan barang barang-baran -barang g publ publik ik dan berapa dana harus dialo dialokasika kasikan n untuk barang ini.

1.!. Fungsi "is#$i%usi (distribution (distribution function function

Peranan lain dari pemerintah dalam sistem perekonomian adalah sebagai alat distribusi distribusi pendapatan atau kekayaan. kekayaan. Distribusi pendapatan tergantung dari  pemilikan faktor-faktor produksi, sistem #arisan, permintaan dan pena#aran faktor produksi dan kemampuan memperoleh pendapatan. Distribusi pendapatan dan kekayaan yang ditimbulkan oleh sistem pasar  mungkin dianggap oleh masyarakat sebagai tidak adil. Masalah keadilan dalam distribusi pendapatan merupakan masalah yang rumit dalam teori ekonomi. &da sebagian ahli ekonomi yang berpendapat bah#a masalah efisiensi ekonomi harus dipisahkan dari masalah keadilan. Perubahan ekonomi dikatakan efisien apabila  perubahan yang dilakukan untuk memperbaiki suatu golongan dalam masyarakat dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak memperburuk keadaan golongan yang lain. Kald Ka ldor or !d !dala alam m Ma Mang ngko koeso esoeb ebro roto to,, )* )**+ *+"" me meng ngata ataka kan n ba bah# h#aa su suat atu u tindakan dikatakan bermanfaat !baik" apabila golongan yang memperoleh manfaat darii tin dar tindak dakan an da dapat pat !sec !secara ara kon konsep septua tual, l, #al #alaup aupun un tid tidak ak per perlu lu beg begitu itu dal dalam am kenyataannya" tersebut memberikan kompensasi bagi golongan yang mengalami kerugian, kerug ian, sehingga posisi golongan yang rugi tetap sama sepert sepertii halny halnyaa sebelu sebelum m adanya tindakan yang bersangkutan. Masalah Mas alah kea keadil dilan an tid tidak ak sep sepenu enuhny hnyaa ber berada ada dal dalam am rua ruang ng lin lingku gkup p ilm ilmu u ekonomi, oleh karena itu masalah keadilan tergantung dari pandangan masyarakat terhadap keadilan itu sendiri. Keadilan bukanlah suatu hal yang statis dan absolut akan tetapi merupakan suatu hal yang dinamis dan relatif tergantung dari persepsi masyarakat terhadap keadilan. Pada umumnya keadilan publik ini didistribusikan melalui kebijakan fiskal dan moneter sesuai dengan distribusi pendapatan yang diinginkan masyarakat. Pemerintah dapat merubah distribusi pendapatan secara langsung melalui pajak  yang progresif, yaitu relatif beban pajak yang lebih besar bagi orang kaya dan relatif beban pajak yang lebih ringan bagi orang miskin, disertai dengan subsidi

 bagi golongan miskin. Pemerintah dapat juga secara langsung mempengaruhi distribusi pendapatan dengan kebijakan pengeluaran pemerintah, misalnya adanya  perumahan murah dan subsidi pupuk. pupuk. 1.&. Fungsi S#a%ilisasi (stabilatation function function

Selain peranan alokasi dan distribusi, pemerintah pemerintah mempunyai mempunyai peranan utam utamaa sebag sebagai ai stabi stabili lisas sasii pere pereko kono nomi mian an.. Pere Pereko kono nomi mian an yang yang sepen sepenuh uhny nyaa diserahkan kepada sektor s#asta akan sangat peka terhadap goncangan keadaan yang menimbulkan pengangguran dan inflasi. Tanpa Tanpa adanya adanya campur campur tangan pemerintah, pemerintah, penurunan penurunan permintaan akan mobil akan menyebabkan pengusaha mobil untuk mengurangi pega#ai. Pega#ai yang menganggur akan memperkecil pengeluaran untuk barang-barang konsumsi seperti pakaian, sepatu, T yang seterusnya pengusaha pakaian, sepatu, T akan mengurangi pega#ainya. (adi, gangguan di satu sektor akan mempengaruhi sektor  lain, yang tanpa campur tangan tangan pemerintah pemerintah akan menimbulkan menimbulkan penganggu pengangguran ran tenaga kerja dan menganggu stabilitas perekonomian. nflasi atau deflasi juga merupakan hal yang dapat mengganggu stabilitas ekon ekonom omi. i. Masal Masalah ah infl inflasi asi atau atau defl deflasi asi haru haruss ditan ditanga gani ni peme pemerin rinta tah h mela melalui lui kebijakan moneter.

1.'. egagalan Pe)e$in#ah ( government failure failure

Peme Pemerin rinta tah h menj menjal alan anka kan n peran peranan anny nyaa baik baik peran peranan an alok alokasi asi,, peran peranan an distribusi distribusi maupun maupun peranan peranan stabilisasi stabilisasi dalam mengatasi masalah masalah perekonom perekonomian ian guna tercapainya kondisi pareto optimal. Pareto optimal merupakan suatu kondisi yang yang menunj menunjukk ukkan an keadaa keadaan n dimana dimana satu akti$i akti$itas tas ekonom ekonomii tidak tidak mampu mampu lagi lagi membe emberi rika kan n

kenai enaika kan n

kese keseja jah htera teraan an

bagi bagi

satu satu

pela pelaku ku

eko ekonom nomi

tanp tanpaa

menyebabka menyebabkan n penurunan penurunan kesejahteraan kesejahteraan pelaku ekonomi ekonomi lainnya. lainnya. &kan &kan tetapi, tetapi, tidak selamanya campur tangan pemerintah menyebabkan terjadinya peningkatan kesejahteraan rakyat menuju pareto optimal, bahkan terkadang justru menjauhi kondisi pareto optimal. Kegagalan pemerintah dalam menciptakan kondisi pareto optimal antara lain disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain/

+. 0ampur tangan pemerintah kadang-kadang menimbulkan dampak yang tidak diperkirakan terlebih dahulu. Misalnya, kebijakan pemerintah dalam mengatur tata niaga cengkeh agar penghasilan petani cengkeh naik  ternyata memba#a dampak permintaan tembakau menurun sehingga  pendapatan petani tembakau juga turun. ). 0ampur tangan pemerintah memerlukan biaya yang tidak murah, oleh karena itu campur tangan pemerintah harus dipertimbangkan manfaat dan  biayanya secara cermat agar tidak lebih besar daripada biaya masyarakat tanpa adanya campur tangan pemerintah. 1. &danya kegagalan dalam pelaksanaan program pemerintah. Pelaksanaan  program pemerintah mememerlukan tender, dan sistem yang kompleks, serta rentan dengan praktek-raktek persaingan usaha tidak sehat !unfair  competition" 2. Perilaku

pemegang

kebijakan pemerintah

yang

bersifat

mengejar 

keuntungan pribadi atau rent seeking behaviour . Soal *a#ihan

+. Sebutkan 1 !tiga" entitas pelaku ekonomi, berikut kemampuannya dalam memberdayakan sumberdaya-sumberdaya ekonomi3 ). Mengapa pemerintah ber#enang memaksa entitas produsen dan konsumen untuk mentatati peraturan yang dibuatnya4 1. 0oba &nda jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi alokasi4 2. 0oba jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi 4 5. 6aktor-faktor

apa

saja yang

 pemerintah ! government failure" 4

mengakibatkan

terjadinya

kegagalan

BAB. II TE+RI BARANG PUB*I !ang diperlukan oleh masyarakat saat ini adalah penyediaan barang publik yang  berkualits. "leh karena itu pemerintah atau swasta harus memerhatikan aspek  manfaat yang optimal (utilitas) dari apa yang mereka sediakan untuk kepentingan masyarakat. 2.1. Pendahuluan

Pembahasan barang publik menarik untuk dicermati, baik dari sisi karakteristik maupun problematika penyediaannya. Dalam teori ekonomi mikro dijelaskan bah#a pengadaan barang publik tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pasar persaingan sempurna. 7amun demikian secara teoritis,  penyediaan barang publik dapat efisien bila kita mengetahui permintaan dan  pena#arannya. Karakteristik barang publik yang unik yaitu dapat digunakan secara  bersama-sama tanpa menghilangkan manfaat (#on $ivalry) dan tidak diperlukan  prasyarat pengorbanan biaya (#on %&clusive) menjadikan komoditas ini mayoritas disediakan oleh pemerintah atau negara. Sebagai contoh, jalan raya. Komoditas ini dapat dinikmati oleh setiap orang yang melaluinya secara bersama-sama tanpa menghilangkan manfaat !utility", dan tidak diperlukan pengorbanan biaya atau gratis.  7amun dalam perjalanan #aktu dan perubahan 8aman, penyediaan barang  publik de#asa ini mulai melibatkan unsur s#asta'perusahaan sebagai #ujud tanggungja#ab sosial mereka kepada masayarakat dan pemerintah, atau yang ini sering

disebut

disebabakan

dengan

oleh

'orporate

keterbatasan

social $esponsibility

pendanaan

pemerintah

!'$". %ahkan, akibat

rendahnya

 penerimaan negara dari pajak !P7P", inisiatif s#adaya masyarakat dalam  pendanaan penyediaan barang publik seperti pembangunan infrastruktur jalan  pemukiman di #ilayah perkotaan atau pembangunan taman-taman oleh masyarakat, merupakan fenomena tersendiri yang biasa dilakukan masyarakat negara-negara maju.

2.2. Teo$i Ba$ang Pu%lik 

Tidak semua barang dan jasa yang ada dapat disediakan oleh sektor  s#asta. %arang publik adalah barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar disebut, dimana secara ekonomis pengecualian dapat dilaksanakan akan tetapi biaya untuk mengecualikan segolongan masyarakat dari manfaat suatu  barang sangat besar dibandingkan dengan biayanya. Sedangkan barang s#asta adalah barang yang dapat disediakan melalui sistem pasar yaitu melalui transaksi antara penjual dan pembeli serta tidak mempunyai sifat pengecualian.

 Tabel 2.1 Perbedaan antara Barang Swasta dan Barang Publik 9clusi$e 7on 9clusi$e :i$alry %arang s#asta murni ! pure private %arang publik semu !uasi  goods"/  public goods" /

%iaya pengecualian rendah yang manfaatnya • %arang dirasakan bersama dan • Dihasilkan oleh s#asta dikonsumsikan bersama tetapi • Dijual melalui pasar  dapat terjadi kepadatan. • Dibiayai dari hasil penjualan Dijual melalui pasar atau oleh s#asta atau • • Dihasilkan langsung oleh pemerintah  pemerintah 0ontoh / taman, bis kampus. / sepatu, baju, sepeda • • 0ontoh motor. %arang publik semu !uasi public %arang publik murni ! pure  goods" /  public goods"/ •

 7on :i$alry

%arang s#asta yang menimbulkan eksternalitas • Dibiayai dari hasil penjualan atau dibiayai dengan &P%7 / rumah sakit, • 0ontoh transportasi umum, jalan tol,  pemancar T. •

%iaya pengecualian besar  • Dihasilkan oleh pemerintah • Disalurkan oleh pemerintah melalui pasar atau • Dijual langsung oleh pemerintah • 0ontoh / ;ankam, peradilan,  jalan raya, irigasi. •

%arang publik menjadi bagian dari kepedulian pemerintah karena menjadi kepedulian dari dari banyak orang ! publik interest ". &nalisa peran ekonomi negara menuntut pengetahuan yang lebih mendalam atas hubungannya pada para pelaku ekonomi, terutama para #arga masyarakat, yang bertindak sebagai konsumen <   produsen #arga negara. Posisi simultan sebagai #arga negara dan konsumen atau

 produsen, membuat adanya tumpang tindih bidang cakupan antara ekonomi dan  publik. Dari segi ekonomi, ekonomi, setiap masalah masalah yang menyangkut menyangkut barang publik harus dapat dikembalikan pada kriteria minimasi biaya, baik untuk kegiatan konsumsi maupun maupun produk produksi si yang yang menggu menggunak nakan an barang barang publi publik k tersebu tersebut. t. %ila %ila seseora seseorang ng membangun membangun barang publik, maka orang lain dapat menikmati menikmati hasilnya, hasilnya, tanpa sesuatu cara legal untuk menerima bagian biaya sebagai kontribusi yang tepat. 0ontoh masalah pertahanan, keamanan, siaran radio, tele$isi, jalan, kebersihan lingku lingkunga ngan, n, sistem sistem peneran penerangan gan jalan jalan umum, umum, sistem sistem draina drainase se atau atau bendun bendungan gan  pencegah banjir.

2.!. a$ak#e$is#ik Ba$ang Pu%lik A. Be$si,a# Tan-a Tan-a Pe$saingan ( Non Rivalry Rivalry

%aran %arang g

bers bersifa ifatt 7on 7on :i$a :i$alry lry artiny artinyaa bara barang ng atau jasa yang yang dapa dapatt

dikonsumsi secara bersamaan dalam #aktu yang sama ! joint ! joint consumption", consumption ", tanpa saling meniadakan manfaat !utilitas" dari barang atau jasa tersebut. Kebun :aya %ogor %ogor memilik memilikii sifat sifat non ri$alry ri$alry,, karena karena dapat dapat dinikm dinikmati ati oleh oleh ribuan ribuan orang orang sekaligus dan semuanya menikmati manfaat keindahan alam sekitarnya. Demikian  pula dengan irigasi yang disediakan pemerintahm, semua petani yang lahan  pertaniannya berada disekitar aliran air irigasi dapat menikmatinya bersama-sama.

B. Be$si,a# Tan-a Pengo$%anan Biaa (Non Exclusive )

Sifat Sifat non non eksk eksklu lusi siff meng mengan andu dung ng arti arti bah# bah#aa seseo seseora rang ng tida tidak k perl perlu u membayar untuk menikmati manfaat barang publik. (alan raya pro$insi adalah salah salah satu contoh contohny nya. a. Demiki Demikian an juga juga dengan dengan jasa kepoli kepolisia sian n yang yang bertug bertugas as menertibkan menertibkan lalu lintas lintas dan menjaga keamanan keamanan masyarakat. masyarakat. Selanjutny Selanjutnyaa adalah apak apakah ah semu semuaa baran barang g publ publik ik pasti pasti memp mempun unya yaii sifat sifat non non ri$al ri$alry ry dan dan non non e9clusi$e 4 Di ba#ah ini merupakan penjelasan tambahannya.

/. Be$si,a# Ri0al$ #e#a-i Non E3lusi0e

%arang publik yang bersifat ri$alry tetapi non e9clusi$e merupakan semu !uasi public goods". goods ". &rtinya &rtinya barang ini tidak dapat dikonsumsi dikonsumsi secara bersama-

sama !ri$al", tetapi untuk menikmatinya tidak harus membayar !non e9clusi$e". Taman aman dan bis kampus kampus yang yang disedia disediakan kan pemerin pemerintah tah dapat dapat dijadi dijadikan kan sebaga sebagaii contoh contoh yang yang baik. baik. =ntuk =ntuk memenu memenuhi hi kenyam kenyaman an bagi bagi masya masyaraka rakat, t, pemeri pemerinta ntah h  berke#ajiban menyediakan taman atau sarana transportasi berupa bis kampus secara gratis, tetapi untuk mengkonsumsinya, masyarakat atau mahasis#a yang memanfaatkan taman atau bis kampus harus bersaing dengan yang laiannya.

". Be$si,a# Non Ri0al$ #e#a-i E3lusi0e

Sifat Sifat baran barang g publ publik ik semu semu lain lainny nyaa adal adalah ah bersi bersifa fatt non non ri$a ri$alry lry,, teta tetapi pi e9clusi$e. %arang %arang atau jasa yang yang bersifa bersifatt non ri$alry ri$alry tetapi e9clus e9clusi$e i$e adalah adalah  barang

atau

jasa

yang

dapat

dikonsumsi

secara

bersama-sama,

tanpa

menghilangkan manfaat dari barang atau jasa tersebut, tetapi untuk menikmatinya dikenakan biaya. (alan tol dan angkutan umum milik s#asta merupakan contoh  jasa publik yang bersifat semu non ri$alry ri$alr y tetapi e9clusi$e. (alan tol jika mampu memberikan manfaat kelancaran bagi semua pengguna mobil yang melaluinya, maka jalan tol bersifat non ri$al, tetapi untuk menggunakan menggunakan jasa tol, Si pengguna  jalan tol harus membayar tarif tol. Terdapat beberapa hal pokok yang harus diperhatikan oleh kita mengenai  barang publik, yakni/ yakni/ +. Suatu barang dikatakan dikatakan barang barang publik publik bukan bukan karena karena #ujudny #ujudnya, a, melainkan melainkan sifatny sifatnyaa ketika ketika dikons dikonsum umsi. si. >leh >leh karena karena itu suatu suatu barang barang,, dapat dapat saja sekaligus memiliki sifat pri$at dan publik dalam saat yang bersamaan. 0ont 0ontoh ohny nyaa siara siaran n tele$ tele$isi isi di ndo ndone nesi sia, a, dili diliha hatt dari dari sisi sisi peno penont nton on,, merupakan barang publik, tetapi dari sisi pemasang iklan atau perusahaan yang yang ingin ingin mempro mempromos mosika ikan n produk produkny nya, a, siaran siaran T merupa merupakan kan barang barang  pri$at. ). Dalam Dalam dunia dunia nyata nyata atau kontem kontempor porer er seperti seperti saat sekaran sekarang, g, sangat sangat jarang jarang  barang yang benar-benar murni bersifat pri$at atau bersifat murni +**?. @ang sering terjadi adalah bersifat barang publik semu, dengan derajat kesemuan yang berbeda-beda.

1445 1445 P$i0a# P$i0a#

6666666 6666 6666666 6666666 6666666 66666666 66666666 66666666 66666666 66666666 66666666 66666666 66666666 66666666 66666666 6666

1445 Pu%lik 

2.&. P$oek Pu%lik 

Proye Proyek k publik publik adalah adalah kegiat kegiatan an yang yang dilaku dilakukan kan oleh oleh pemerin pemerintah tah dalam dalam ekonomi, ekonomi, dengan dengan menggunak menggunakan an dana anggaran belanja belanja negara, negara, yang yang akhirnya akhirnya tidak lain dari kontribusi para #arga negara sebagai pembayar pajak. Para pelaku ekonomi menuntut suatu kebebasan berbuat dan berdagang yang dikenal dengan laisse faire* laisse paser   dan construise la route. route. Tuntutan ini timbul karena sistem ekonomi yang yang berlaku saat itu berlangsung melalui / +. Pemb Pembua uata tan n bara barang ng yang ang dimo dimono nopo poli li oleh oleh prod produs usen en terte tertent ntu, u, menu menutu tup p masuknya orang lain dalam kegiatan usaha, #alaupun orang yang bukan anggota itu dapat menghasilkan barang dengan kualitas lebih baik dan harga barang lebih murah. ). %anya %anyakny knyaa macam macam tarif antara antara satuan adminis administras trasi, i, #alaupun #alaupun dalam dalam satu nega negara, ra, teta tetapi pi masi masing ng-m -masi asing ng satua satuan n admi admini nistr strasi asi bera berada da di ba#a ba#ah h  penguasaan para aristocrat atau kuasanya yang berbeda. 1. Penye Penyedia diaan an prasara prasarana na angkutan angkutan agar perdagan perdagangan gan dapat berjalan berjalan lancar  lancar  dan dengan biaya yang murah.

(adi, ada bidang yang harus dilakukan oleh pemerintah, karena masyarakat secara indi$idual tidak mau atau tidak mampu melaksanakannya. >leh karena itu, sejak sejak berkum berkumand andang angny nyaa tuntut tuntutan an libera liberalisa lisasi si ekonom ekonomi, i, terny ternyata ata dalam dalam proses proses selanjutnya menghendaki adanya peran pemerintah yang sesuai, bukannya semua harus diserahkan pada pasar. &rtinya, ekonomi harus dibagi dua, yaitu ekonomi  publik dan ekonomi pasar. pasar. Sektor Sektor ekonomi ekonomi publik publik dapat memberikan keuntungan keuntungan dalam ekonomi, misalnya program kesejahteraan yang menyangkut jaminan sosial yang beragam macam macam seper seperti ti yang telah telah dila dilaku kuka kan n oleh oleh nega negara ra maju maju,, maka maka pela pelaks ksan anaa aan n langsu langsung ng oleh oleh pemerin pemerintah tah justru justru harusl haruslah ah secara secara ekonom ekonomii akan akan memberi memberikan kan keuntungan lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Penggunaan bersama

dapat jauh lebih murah daripada penggunaan sendiri-sendiri. ;al ini didukung oleh oleh teori teori ekonom ekonomii publik publik dan teori teori kelab kelab ! theo theory ry of publ public ic good goodss dan club theory". theory". nti nti masal masalah ah adal adalah ah beru berupa pa tida tidak k ada ada atau atau suli sulitt meng mengada adaka kan n hak  hak   pemilikan pada barang atau pelayanan yang dihasilkan. Soal *a#ihan

+. &pa &pa yang yang &nda &nda ketah ketahui ui denga dengan n bara barang ng publi publik k ! public goods" goods" 4 %erikan contohnya 3 ). &pa &pa yang ang dima dimaks ksud ud denga dengan n bara barang ng pri$a pri$att ! private goods" goods" 4 %erikan contohnya 3 1. (elaska (elaskan n apakah apakah setiap setiap baran barang g publik publik haru haruss disedia disediakan kan oleh oleh pemer pemerint intah ah saja 4 2. Menuru Menurutt &nda &nda apakah apakah mungki mungkin n pendid pendidika ikan n tingka tingkatt dasar dasar sampai sampai dengan dengan  perguruan tinggi yang disediakan oleh pemerintah akan menjadi barang  publik4 5. Sejauh Sejauhama amana na &nda &nda merasak merasakan an kepuasan kepuasan penyedi penyediaan aan barang barang publik publik yang yang disediakan oleh pemerintah saat ini 4 %erikan contohnya 3

 BAB III ANA*ISIS TE+RI BARANG S7ASTA etiap konsumen akan membelanjakan uanganya* dan berhenti sampai dengan batas dimana tingkat kepuasan marginal (marginal utility)nya mulai menurun.  +alam ,slam* l uran mengajarkan kita untuk tidak hidup bermegah-megah* termasuk dalam mengkonsumsi barang atau jasa dan wajib mensyukuri atas nikmat yang telah llah /T berikan...

!.1.

Pendahuluan

Dalam perekonomian yang mengggunakan sistem pasar, harga barang dan  jasa, upah dan sebagainya ditentukan oleh permintaan dan pena#aran. Dalam sistem perekonomian pasar yang sempurna, harga-harga merupakan data, yang  berarti tidak ada satu pihak pun, baik produsen maupun konsumen secara sendirisendiri dapat memengaruhi harga. ;al ini disebabkan oleh karena dalam sistem  pasar

persaingan sempurna, seorang

pengusaha ataupun pembeli hanya

merupakan sebagian yang sangat kecil sehingga peranannya menjadi tidak berarti. %agi seorang konsumen, permintaan akan suatu barang dan jasa hanya merupakan sebagian kecil dibandingkan dengan permintaan seluruh konsumen, sehingga ia tidak dapat memengaruhi tingkat harga suatu barang dengan merubah  permintaan akan barang tersebut, #alaupun konsumen secara berkelompok dapat mempengaruhi tingkat harga.

!.2. E,isiensi onsu)en

Dalam analisa efisiensi konsumen, ada beberapa asumsi yang digunakan untuk mempermudah analisis, yaitu / +. Dalam masyarakat hanya ada dua orang konsumen, & dan % ). ;anya ada ) barang s#asta yang tersedia, makanan dan pakaian 1. Distribusi pendapatan sudah tertentu

 pakaian

pakaian Konsumen &

Konsumen %

Po

P+ B



P% 

K%1

P&

K&1

K%)

K&)

K%+

M

K&+ >

M&

Mo

makanan

>

M%

Mmakanan +

Ga)%a$ !.1 Keseimbangan Konsumen

Pada Aambar 1.+ sebelah kiri menunjukkan kur$a indiferens bagi &, sedangkan gambar sebelah kanan menunjukkan hal yang sama bagi %. &pabila & menggunakan seluruh pendapatannya

untuk membeli makanan, ia akan

memperoleh sejumlah >Mo unit makanan. &pabila ia membeli pakaian dengan seluruh pendapatannya, ia akan memperoleh >P o unit pakaian. Setiap titik pada garis lurus PoMo menunjukkan kombinasi pakaian dan makanan yang dapat diperoleh dengan pendapatannya. Kur$a K&+, K&), K&1 adalah kur$a indiferens bagi &. setiap titik pada kur$a indiferens menunjukkan kesamaan dalam kesukaan & terhadap kombinasi makanan dan pakaian yang berbeda-beda. Titik B dan titik M terletak pada satu kur$a indiferens, yang berarti bagi &, ia merasa kepuasannya sama #alaupun pada titik B ia menyukai lebih banyak pakaian dan lebih sedikit makanan daripada di titik M. semakin tinggi !semakin jauh letaknya dari titik pusat >" berarti semakin  besar kepuasan &. jadi setiap titik pada kur$a K&) menunjukkan kepuasan yang lebih besar daripada setiap titik pada kur$a K& +. %egitu juga setiap titik pada kur$a K&1  menunjukkan kepuasan yang lebih besar daripada setiap titik pada kur$a K&+ maupun kur$a K& ). & akan memilih kombinasi pakaian dan makanan yang memberikan kepuasan yang terbesar bagi dirinya. Kombinasi pakaian dan makanan pada titik B dan titik M yang terletak pada kur$a indiferens K& + tidak member kepuasan yang terbesar karena dengan merubah kombinasi pakaian dan makanan, maka & dapat memperoleh kepuasan yang lebih besar, yang ditunjukkan dengan semakin

tingginya kur$a indiferens yang dapat dicapai. Setiap titik pada kur$a indiferens K&1  memberikan kepuasan yang lebih besar dibandingkan dengan K& ). &kan tetapi hal itu tidak dapat dicapai karena dengan pendapatannya yang sudah tertentu, ia hanya dapat memilih kombinasi dan pakaian sepanjang garis M oPo. Kepuasan tertinggi yang dapat dicapai & dengan pendapatannya adalah kur$a K&), yaitu kur$a indiferens yang menyinggung garis M oPo. (adi, titik  dengan kombinasi makanan sejumlah >M& unit dan pakaian sejumlah >P&  akan memberikan kepuasan yang terbesar bagi &. &nalisis yang sama juga berlaku bagi % dimana ia akan memperoleh kepuasan yang terbesar pada persinggungan antara garis P+M+ !garis yang menunjukkan kombinasi pakaian dan makanan yang dapat diperoleh dengan harga dan pendapatan tertentu" dengan kur$a indiferens K%). Kombinasi makanan sejumlah >M% unit dan pakaian sejumlah >P % akan memberikan kepuasan yang terbesar bagi %.

!.!. Reaksi Ru)ah Tangga #e$hada- Pe$u%ahan Penda-a#an

Perubahan harga relatif akan mengubah kemiringan garis anggaran. %ila harga makanan terus berubah, maka setiap harga akan mempunyai keseimbangan. (ika titik-titik keseimbangan ini dihubungkan akan diperoleh garis konsumsi harga ! price consumption line" seperti terlihat pada Aambar 1.). (ika harga relatif dari makanan dan pakaian berubah, maka jumlah relati$e dari makanan dan pakaian  juga berubah.  jumlah pakaian per bulan a

1

Aaris Konsumsi ;arga

+

1 ) +

*

b

c

d

 jumlah makanan per bulan

Ga)%a$ !.2 Aaris Konsumsi ;arga

Dari kur$a di atas dapat disimpulkan, jika harga makanan menurun, maka rumahtangga akan membeli makanan lebih banyak lagi, dan sebaliknya jika harga makanan naik, maka rumahtangga akan membeli makanan dengan jumlah yang lebih sedikit. Konsumen pada dasarnya adalah entitas pelaku ekonomi yang rasional, hal ini terlihat ketika seseorang mengkonsumsi suatu barang atau jasa, maka ia akan  berharap

akan

memperoleh

kepuasan

yang

maksimum,

sesuai

dengan

 pengorbanan biaya yang dikeluarkannya. Selain itu, konsumen atau rumahtangga yang rasional akan merubah konsumsi barang dan jasa sesuai dengan perubahan tingkat harga dan pendapatan dengan signifikan.

!.&. Teo$i a$dinal dan Teo$i +$dinal

Teori Kardinal menyatakan bah#a kegunaan dapat dihitung secara nominal, sebagaimana kita menghitung berat dengan gram atau kilogram, panjang dengan centimeter atau meter. Sedangkan satuan ukuran kegunaan adalah util. keputusan untuk mengonsumsi suatu barang berdasarkan perbandingan antara manfaat yang diperoleh dengan biaya yang haus dikeluarkan. 7ilai kegunan yang diperoleh dari konsumsi adalah utilitas total !T=". Tambahan kegunaan dari  penambahan satu unit barang yang dikonsumsi disebut utilitas marjinal !M=". Total uang yang harus dikeluarkan untuk konsumsi adalah jumlah unit barang dikalikan harga per unit. =ntuk setiap unit tambahan konsumsi, tambahan biaya yang harus dikeluarkan sama dengan harga barang per unit. Misalnya &chmad ingin membeli baju, dengan harga per helainya :p )5.***. berapa buah baju yang akan dikonsumsi4 =ntuk menja#abnya, kita harus tahu dulu nilai baju itu bagi &chmad yang diasumsikan setara dengan rupiah. Seandainya pola konsumsi &chmad seperti Tabel 1.+.

Ta%el !.1 =tilitas Total dan =tilitas Marjinal dari Mengonsumsi %aju ;arga baju  per helai !:p" )5.*** )5.*** )5.*** )5.*** )5.*** )5.*** )5.*** )5.***

 jumlah baju yang dikonsumsi + ) 1 2 5 G E F

uang yang harus dikeluarkan !:p" )5*** 5**** E5*** +***** +)5*** +5**** +E5*** )*****

Kegunaan Total ' T= !util" 5**** +)5*** +F5*** ))5*** )5**** )5**** )***** +*****

Tambahan kegunaan ' M= !util" 5**** E5*** G**** 2**** )5*** * -5**** -+*****

Pergerakan angka-angka dalam table dapat diterjemahkan dalam bentuk  grafik berikut ini !Aambar 1.1". terlihat kur$a T= pada a#alnya menaik tajam, seiring naiknya nilai M=. Di titik &, M= mencapai maksimum, untuk selanjutnya menurun yang menyebabkan slope kur$a T= makin mendatar. 7ilai T= maksimum pada saat nilai M= C *.

Ga)%a$ !.! Kur$a-kur$a =tilitas Total dan =tilitas Marjinal

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bah#a &chmad akan berhenti mengonsumsi pada baju yang kelima. (ika setelah itu dia menambah jumlah baju yang dikonsumsi, tindakan itu bukan saja tidak menambah T=, bahkan menguranginya. &chmad berhenti mengonsumsi pada saat harga baju !:p )5***" sama dengan utilitas marjinal !)5*** util". M= C P .. !+"

Prinsip ini berlaku untuk semua barang, sehingga konsumen akan mencapai kepuasan maksimum pada saat / M=9 C P9 ... !)" Dimana / M=9 C tambahan kegunaan H dan P9 C harga H Menurut Teori >rdinal, kegunaan tidak dapat dihitung. =ntuk dapat menjelaskan pendapatnya, Teori >rdinal menggunakan kur$a indiferensi. Kur$a indiferensi dalah kur$a yang menunjukkan berbagai kombinasi konsumsi dua macam barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi seorang konsumen. Suatu kur$a indiferensi atau sekumpulan kur$a indiferensi !yang disebut peta indiferensi" dihadapi hanya seorang konsumen. Misalkan Sutarno mengombinasikan konsumsi makan bakso dengan makan sate. Ialaupun telah dinyatakan bah#a menurut teori ordinal kegunaan atau kepuasaan tidak dapat dihitung, namun agar menjadi lebih jelas, kita dapat mengasumsikan bah#a informasi dari kur$a indiferensi dapat diterjemahkan dalam persamaan kuantitatif. Misalnya nilai kegunaan !kepuasan" Sutarno dari mengonsumsi makan bakso dan sate per bulan dapat ditulis sebagai /

= C H. @  !1" Dimana / = C tingkat kepuasan H C makan bakso !mangkok per bulan" @ C makan sate !porsi per bulan"

=ntuk mencapai tingkat kepuasan +** != C +**", beberapa kombinasi yang mungkin dicantumkan dalam Tabel 1.) diba#ah ini. Ta%el !.2 7ilai kepuasan dari makan bakso dan makan sate )akan %akso ()angkok -e$ %ulan )5 kali )* kali +* kali 5 kali 2 kali

)akan sa#e (-o$si -e$ %ulan 2 porsi 5 porsi +* porsi )* porsi )5 porsi

nilai ke-uasan +** +** +** +** +**

Makan bakso

)5

)*

=CH.@

+*

5

= C +** 5

+*

)*

)5

Makan sate

Ga)%a$ !.& Kur$a ndiferensi

Soal *a#ihan

+. &pa yang dimaksud dengan kur$a indiferen, dan gambarkan 3 ). Mengapa konsumen dikatakan sebagai makhluk yang rasional 4 1. (elaskan apa yang dimaksud dengan garis

konsumsi harga 4 %erikan

contohnya 3 2. Kapankah seseorang akan menghentikan konsumsinya 4 &pakah di saat M= C * atau M= C negatif 4 (elaskan pendapat &nda dengan pendekatan kur$a BDM= !the law of dimishing marginal utility" 3 5. %agaimana pandangan slam terhadap pemenuhan kebutuhan hidup indi$idu atau rumahtangga 4 Sertakan dalil &l Juran atau hadits yang dapat memperkuat argumentasi &nda 3

BAB I8 ESTERNA*ITAS

0ntuk mencegah eksternalitas negatif yang tidak terkendali* penetapan sanksi hukum oleh pemerintah menjadi salah satu alat yang efektif* disamping sanksi budaya oleh masyarakat.

&.1 Pendahuluan

Salah satu permasalahan perekonomian yang menonjol saat ini adalah  biaya yang harus dikeluarkan oleh indi$idu atau rumahtangga akibat akti$itas indi$idu atau produksi orang lain. Pencemaran lingkungan yang mengakibatkan seseorang atau masyarakat terganggu kesehatannya, sementara mereka tidak  mendapatkan biaya pengganti atau kompensasi kesehatan merupakan salah satu  bentuk kegagalan mekanimse pasar sebagai alat alokasi sumberdaya ekonomi yang efisien.

&.2 "e,inisi Eks#e$nali#as

Masalah lain yang menyebabkan kegagalan pasar dalam mengalokasi sumberdaya-sumberdaya ekonomi secara efisien adalah adanya apa yang disebut dampak sampingan atau eksternalitas. ksternalitas timbul karena tindakan konsumsi atau produksi dari satu pihak mempunyai pengaruh terhadap pihak yang lain dan tidak ada kompensasi yang diterima oleh pihak yang terkena dampak  tersebut. &da dua jenis eksternalitas, yaitu technical e9ternalities, yaitu tindakan seseorang dalam konsumsi atau produksi akan mempengaruhi tindakan konsumsi atau produksi orang lain tanpa ada kompensasinya. Di lain pihak, yang disebut dengan pecuniary e9ternalities menyangkut harga dalam perkonomian, yaitu dengan memengaruhi kendala anggaran !budget constraints". Misalnya saja,suatu  pecuniary e9ternalities diseconomy merupakan akibat dari perubahan harga factor   produksi sebagai akibat tindakan produksi atau konsumsi orang lain. Pecuniary e9ternalities hanya memengaruhi harga, tanpa mempengaruhi kemungkinan teknis !technical possibilities" produksi atau konsumsi.

&.!. a$ak#e$is#ik Eks#e$nali#as

ksternalitas dapat timbul sebagai akibat tindakan konsumsi dan eksternalitas ini dapat bersifat positif !menguntungkan" atau negatif !merugikan". Misalnya / &dil memainkan piano keras-keras. &pabila tetangganya senag mendengarkan permainan piano &dil, dikatakn &dil menimbulkan eksternalitas  positif. Sebaliknya, apabila tetangga tersebut tidak suka dan merasa terganggu oleh permainan piano &dil, ia menerima eksternalitas negatif. Selain eksternalitas karena tindakan konsumsi diatas, eksternalitas juga timbul karena suatu akti$itas produksi. Misalnya / suatu pabrik dalam proses  produksinya menimbulkan pencemaran udara sehingga penduduk di sekitar pabrik  tersebut menderita sakit karena menghirup udara yang tercemar, dikatakan mengakibatkan eksternalitas negatif. Sebaliknya, eksternalitas yang positif akan menyebabkan keuntungan bagi masyarakat sebagai konsumen maupun sebagai  produsen. %agi produsen, eksternalitas positif akan menyebabkan turunnya biaya  produksi.

Karakteristik eksternalitas dapat dilihat pada skema di ba#ah ini / Pihak yang melakukan akti$itas

pihak yang menerima eksternalitas +

Konsumen

Konsumen

1

)

Produsen

Produsen

2

(adi, dalam perekonomian terdapat empat kemungkinan eksternalitas, yaitu / +. Konsumen
yaitu

menimbulkan eksternalitas

tindakan

seorang

bagi konsumen

lain,

konsumen misalnya

yang contoh

 permainan piano &dil !telah dijelaskan sebelumnya". ). Konsumen-produsen,

yaitu

tindakan

seorang

konsumen

yang

menimbulkan eksternalitas !positif atau negatif" terhadap produsen. Misalnya olah raga yang dilakukan buruh menyebabkan mereka menjadi

sehat

dan

sehingga

produkti$itas

meningkat dan

menguntungkan

 produsen. 1. Produsen-konsumen. Misalnya pabrik yang menyebabkan polusi sungai sehingga mengganggu penduduk yang menggunakan air sungai tersebut. 2. Produsen-produsen. Misalnya sebuah pabrik yang menimbulkan polusi air  mengakibatkan

kenaikan

biaya

produksi

perusahaan

lain

yang

menggunakan air sebagai salah satu faktor produksi.

&danya

eksternalitas

dari

suatu

kegiatan

menyebabkan

sistem

 perekonomian yang menggunakan system pasar persaingan sempurna tidak dapat melaksanakan alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien, Karena harga tidak  mencerminkan dengan tepat akan kelangkaan faktor-faktor produksi. Dalam hal eksternalitas yang negatif, biaya produksi yang dihitung oleh pengusaha lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang diderita oleh masyarakat atau biaya sosial. Dalam hal eksternalitas yang sifatnya positif, biaya produksi lebih besar daripada  biaya sosial, sehingga barang yang dihasilkan adalah lebih sedikit dari jumlah yang oleh masyarakat dianggap efisien. &danya eksternalitas menimbulkan  peranan alokasi pemerintah dalam perekonomian. ksternalitas adalah kerugian atau keuntungan yang diderita atau dinikmati pelaku ekonomi karena tindakan pelaku ekonomi lain, yang tidak  tercermin dalam harga pasar. (ika tindakan pelaku ekonomi yang satu merugikan yang lain, berarti telah terjadi eksternalitas yang merugikan !diseconomies e&ternality". (ika sebaliknya, telah terjadi eksternalitas ekonomis atau eksternalitas menguntungkan !economies e&ternality atau benefit e&ternality". ksternalitas yang menguntungkan maupun merugikan menyebabkan pasar tidak bias efisien.

;arga

S+ S)

D

J+

J)

Kuantitas

Aambar ).+ ksternalitas Merugikan

Pada Aambar ).+ menggambarkan proses keseimbangan pasar ekspor  tapioka. Karena berada dalam pasar persaingan sempurna, produsen ndonesia menghadapi kur$a permintaan hori8ontal. Seharusnya menurut standar industri sehat, perusahaan tapioka membangun fasilitas pengolahan limbah. Tetapi mereka membuangnya ke sungai dan pemerintah tidak mengambil tindakan. &kibatnya  perusahaan mampu memproduksi dengan kapasitas produksi, pena#aran S ). Keseimbangan pasar terjadi pada saat jumlah tapioka yang diekspor J ). Keseimbangan diatas tidak efisien karena dengan memproduksi sebesar J )  penderitaan yang dialami penduduk akibat pencemaran bertambah besar. Penderitaan itu merupakan biaya sosial. Seandainya pemerintah bertindak tegas, memaksa perusahaan untuk membangun fasilitas pengolahan limbah, kemampuan  pena#aran perusahaan adalah sebesar S+. Keseimbangan yang efisien terjadi di J+. Kemampuan meningkatkan output dari J + ke J) diakibatkan perusahaan mampu mengambil sumber daya yang langka tanpa perlu membayar. Tujuan pemerintah menyediakan barang publik adalah menciptakan eksternalitas

ekonomis

yang

sebesar-besarnya.

ksternalitas

ini

akan

menyebabkan biaya in$estasi dan biaya produksi menjadi murah. (ika akti$itas in$estasi dan produksi meningkat diharapkan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, stabilitas harga dan daya saing dalam pasar internasional meningkat. Melalui penyediaan barang publik pemerintah berupaya memperbaiki kondisi

mikro dan makro ekonomi. Tetapi masalahnya tetap sama, yaitu ada yang harus dikorbankan, efisiensi dan keadilan. ;arga S 

Dp

Subsidi yang dinikmati rakyat ndonesia dan pihak asing !M70"

PtPt

Pp 6 Pk 

Ds

Dc

Kuantitas pendidikan tinggi *

Jp

Jt

Aambar ).) ksternalitas Penyediaan Pendidikan Tinggi

Memasuki era globalisasi, kebutuhan akan pendidikan tinggi di ndonesia meningkat pesat, dengan harapan mampu meningkatkan daya saing di pasar  tenaga kerja global. Pendidikan tinggi menjadi barang pri$at yang dalam Aambar  ).) kur$a permintaannya adalah D p. Pena#arannya di#akili oleh kur$a S. Keseimbangan terjadi pada saat jumlah pendidikan tinggi adalah J p dan harga per  unit adalah P p. keseimbangan ini merupakan barang pri$at. Kebutuhan dana  penyediaan pendidikan tinggi seluruhnya ditarik dari mahasis#a. Pendidikan tinggi mempunyai dimensi publik, karena yang menikmati hasilnya bukan saja mahasis#a melainkan juga keluarga, perusahaan dan  pemerintah. ;al itu menimbulkan permintaan sosial yang digambarkan oleh kur$a Ds. Di era globalisasi, M70 juga berkepentingan terhadap penyediaan pendidikan tinggi, guna mengisi jabatan tenaga kerja di perusahaannya di ndonesia. ;al ini menimbulkan permintaan sosial yang digambarkan oleh kur$a D c. Total  permintaan pendidikan tinggi sebagai barang publik adalah kur$a D t  yang diperoleh dengan cara menjumlahkan D s  Dc  D p secara $ertikal. (umlah pendidikan tinggi sebagai barang publik yang harus disediakan  pemerintah adalah Jt unit, jauh lebih besar dari J p. Pada saat jumlah pendidikan sebanyak Jt, mahasi#a hanya bersedia membayar sebesar P k   unit. Dana yang terkumpul hanyalah sebesar luas *Pk fJt. Kekurangannya sebesar luas Pk Pt6 dibiayai pemerintah, misalnya subsidi pendidikan.

Dua masalah yang dihadapi adalah masalah efisiensi, karena J t bukanlah  jumlah yang efisien dan keadilan karena sebagian besar subsidi dinikmati pihak  asing melalui M70. Soal *a#ihan

+. &pa yang &nda ketahui dengan eksternalitas 4 ). Mengapa eksternalitas dapat menyebabkan inefisiensi alokasi sumberdaya ekonomi 4 1. (elaskan karakteristik ekstrnalitas negatif

hubungan antara konsumen

-konsumen 4 %erikan contohnya 3 2. (elaskan karakteristik ekstrnalitas posistif hubungan antara konsumen  produsen 4 %erikan contohnya 3 5. &pa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam upaya menekan eksternalitas negatif Produsen < Kosumen 4

BAB 8 M+N+P+*I "AN INTER8ENSI PEMERINTAH 0ntuk mencegah terciptanya pasar monopoli* maka sumberdaya-sumberdaya ekonomi tidak boleh dibiarkan terpusat pada produsen tertentu saja. "leh karena itu* negara harus melakukan intervensi melalui penetapan 00   ntimonopoli* bilamana monopoli tersebut mengurangi pemenuhan kepentingan  publik.

'.1. Pendahuluan

%erdasarkan Ketentuan =mum =ndang-undang 7o. 5 Tahun +LLL tentang Barangan Praktek Monopoli dan Persaingan =saha Tidak Sehat, terdapat beberapa  pengertian pokok sebagai berikut / +. Monopoli yaitu penguasaan atas produksi dan'atau pemasaran  barang dan'atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. ). Praktek Monopoli yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasaianya produksi dan'atu  pemasaran atas barang dan'atau jasa tertentu sehingga menimbulkan  persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. 1. Persaingan =saha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan'atau pemasaran barang dan'atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau mela#an hukum atau menghambat persaingan usaha. 2. Pelaku usaha diartikan setiap orang perorangan atau badan usaha,  baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam #ilayah hukum 7egara :epublik ndonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

'.2. "e,inisi Mono-oli

Suatu industri dikatakan berstruktur monopoli bila hanya ada satu  produsen atau penjual tanpa pesaing langsung, baik nyata maupun potensial. >utput yang dihasilkan tidak mempunyai subtitusi. Perusahaan tidak memiliki  pesaing karena adanya hambatan bagi perusahaan lain untuk memasuki industri yang bersangkutan. 6aktor-faktor penyebab terbentuknya monopoli / +. ;ambatan teknis Ketidakmampuan bersaing secara teknis menyebabkan perusahaan lain sulit bersaing dengan perusahaan yang sudah ada. Keunggulan secara teknis ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu / +. Perusahaan memiliki kemampuan dan atau pengetahuan khusus sehingga dapat berproduksi secara efisien. ). Tingginya tingkat efisiensi yang memungkinkan perusahaan monopoli mempunyai kur$a biaya !M0 dan &0" yang menurun. 1. Perusahaan memiliki kemampuan kontrol sumber faktor produksi baik   berupa sumber daya alam, sumber daya manusia maupun lokasi  produksi. Perusahaan-perusahaan yang mempunyai kekuatan monopoli karena kemampuan teknis disebut perusahaan monopolis ala miah. ). ;ambatan legalitas +. =ndang-undang Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menemukan perusahaan perusahaan yang tidak efisien tetapi memiliki daya monopoli. ;al ini dmungkinkan karena adanya hak monopoli, misalnya %=M7 di ndonesia memiliki daya monopoli karena undang-undang. ). ;ak khusus ;ak khusus tidak hanya diberikan oleh pemerintah, tetapi juga kepada  perusahaan lainnya. Di ndonesia beberapa bentuk konkritnya adalah agen tunggal, importer tunggal, lisensi dan bisnis #ara laba ! frenchise". 1. ;ak paten atau hak cipta

;ak paten atau hak cipta adalah monopoli berdasarkan hokum karena  pengetahuan < kemampuan khusus yang menciptakan daya monopoli secara teknik. Misalnya / orang yang mempunyai kemampuan menulis yang baik, memiliki hak monopoi atas bukunya bila mengurus hak  cipta.

'.!. Undang6Undang No. ' Tahun 1999 #en#ang *a$angan P$ak#ek  Mono-oli "an Pe$saingan Usaha Tidak Seha#

ra reformasi di ndonesia yang terjadi pada tahun +LLF ditandai dengan  jatuhnya re8im >rde %aru di ba#ah kepemimpinan Soeharto memba#a  perubahan yang lebih maju bagi kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat ndonesia, baik dalam hubungannya dengan sesama #arga negara ndonesia maupun kehidupan berbangsa dengan masyarakat internasional. Dalam konteks industri tepung terigu, pemerintah secara ekonomi maupun politik banyak  melakukan perubahan untuk mecapai keadilan dan perlindungan bagi pengusaha dan masyarakat yang lebih baik. =ndang-=ndang tentang Barangan Praktek monopoli dan Persaingan =saha Tidak Sehat merupakan usul inisiatif DP: : sebagai lembaga legislatif  sebagaimana diamanatkan dalam Pasal )+ ayat !+" ==D +L25. =sul inisiatif DP:  : merupakan tahapan baru dalam era reformasi yang pada dasarnya bermakna  pembaharuan dan perbaikan semua distorsi di berbagi bidang kehidupan  bernegara khususnya bidang ekonomi. Semangat perubahan dan eforia politik   pasca jatuhnya re8im >rde %aru telah memba#a semangat perubahan

dalam

sejarah ketatanegaraan di ndonesia. Tujuan pembentukan undang-undang persaingan usaha adalah untuk / 1.

Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2.

Me#ujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan  persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan

 berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan  pelaku usaha kecil. 3.

Mencegah praktek monopoli dan'atau persaingan usaha tidak  sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.

4.

Terciptanya efekti$itas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

'.&. o)isi Penga:as Pe$saingan Usaha (PPU

Komisi Penga#as Persaingan =saha !KPP=" telah ditetapkan sebagai lembaga yang ber#enang melaksanakan penga#asan sekaligus melakukan eksekusi jika terjadi pelanggaran terhadap undang-undang persaingan usaha ini. Posisi lembaga ini adalah regulator bukan pemerintah, namun sebagai salah satu lembaga negara yang independen. >leh karena itu, pengesahan keanggotaannya harus disetujui DP: dalam rangka menjaga tingkat independensinya sebaik  mungkin. Sebagai lembaga baru dan terbatas dalam sumberdaya, KPP= menjalankan fungsi kuasi-yudikatif, yang dapat menerapkan sanksi administratif  terhadap badan usaha. Pendekatan KPP= terhadap praktek-praktek persaingan yang tidak sehat ini dapat dilihat dari dua jenis rumusan pasal-pasal, yang melihat dua asas  pendekatan yaitu/ +. &sas  per se illegal* ). &sas rule of reason. Kegaiatan bisnis senantiasa berkembang dengan cepat sehingga kedua asas ini dilihat dengan seksama oleh KPP= untuk menentukan ada atau tidaknya praktek monopoli dan  persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha. @ang dimaksud dengan asas per se illegal adalah jenis tindakan dan upaya yang dilakukan pelaku usaha yang jelas-jelas illegal karena tidak saja  bertentangan dengan substansi undang-undang, tetapi melanggar norma-norma umum. 0ontohnya adalah mencuri apapun alasannya. Di dalam substansi undangundang persaingan usaha asas  per se illegal   ini terlihat pada berbagai bentuk  kegiatan atau perjanjian yang jelas-jelas melanggar undang-undang, seperti kegiatan praktek monopoli, persekongkolan tender, diskriminasi harga, boikot dan lain-lain.

@ang kedua adalah asas rule of reason  atau asas sebab-akibat, dimana tindakan pelaku usaha secara langsung maupun tidak langsung telah berakibat merugikan pelaku usaha lain dan atau masyarakat konsumen pada umumnya. >leh karena itu KPP= memantau setiap perkembangan usaha, terutama yang berpotensi melanggar undang-undang persaingan usaha. Dengan demikian asas rule of  reason ini dapat diketahui akibat yang tercipta karena tindakan atau perjanjian, yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sehingga merugikan pihak lain.

Menurut =ndang-undang persaingan usaha 7o. 5 Tahun +LLL, Pasal 15, tugas KPP= diantaranya / +.

Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan'atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal +G.

).

Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan'atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan'atau  persaingan usaha tidak sehat, sebagaimna diatur dalam pasal +E sampai dengan pasal )2.

1.

Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang  berkaitan dengan praktek monopoli dan'atau persaingan usaha tidak sehat.

2.

Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan De#an Per#akilan :akyat. +

Sedangkan #e#enang KPP= menurut =ndang-undang persaingan usaha  7o. 5 Tahun +LLL, Pasal 1G, diantaranya / +.

Menerima laporan dari masyarakat dan'atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan'atau persaingan usaha tidak sehat.

).

Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan'atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek  monopoli dan'atau persaingan usaha tidak sehat.

+

 Dalam Pasal 15 == 7o. 5 Tahun +LLL, secara terperinci dijelaskan seluruh tugas KPP=.

1.

Melakukan penyelidikan dan'atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan  praktek monopoli dan'atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya.

2.

Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Pada Pasal 2E &yat +, dijelaskan bah#a KPP= ber#enang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar  ketentuan undang-undang persaingan usaha. Sanksi yang dapat diberikan KPP= diantaranya berupa / +.

Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2 sampai dengan Pasal +1, Pasal +5, dan Pasal +G.

).

Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan'atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan'atau merugikan masyarakat.

1.

Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan,

2.

Penetapan pembayaran ganti rugi dan'atau

5.

Pengenaan denda serendah-rendahnya :p. +.***.***.***,- !satu miliar  rupiah" dan setinggi-tingginya :p. )5.***.***.***,- !dua puluh lima miliar rupiah".)

'. Penegakan Huku)

%erdasarkan laporan setiap orang yang mengetahui telah terjadinya  pelanggaran terhadap undang-undang, atau pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran =ndang-=ndang 7o. 5 tahun +LLL ini, KPP= #ajib melakukan pemeriksaan pendahuluan, dan dalam #aktu selambat-lambatnya 1* !tigapuluh" hari setelah menerima laporan, KPP= #ajib menetapkan perlu atau )

 Definisi Posisi dominan seperti yang tercantum dalam Ketentuan =mum adalah keadaan dimana  pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar  yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa.

tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan. Dalam pemeriksaan lanjutan, KPP= #ajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan. KPP= dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan pelanggaran undang-undang ini #alaupun tanpa adanya laporan. Pelaku usaha dan atau pihak lain yng diperiksa #ajib menyerahkan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan'atau pemeriksaan. &lat-alat bukti pemeriksaan KPP= dapat berupa/ +.

Keterangan saksi

).

Keterangan saksi

1.

Surat dan'atau dokumen

2.

Petunjuk

5.

Keterangan pelaku usaha.

Dalam #aktu 1* !tigapuluh" hari sejak pelaku usaha menerima  pemberitahuan putusan KPP=, pelaku usaha #ajib melaksanakan putusan KPP= dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada KPP=. Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan 7egeri selambat-lambatnya +2 !empat  belas" hari setelah menerima pemberitahuan putusan KPP= tersebut. Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan 7egeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah &gung :epublik ndonesia.

Dalam hal pemberian sanksi administratif, KPP= ber#enang menjatuhkan sanksi administratif diantaranya berupa/ +.

Penetapan pembatalan perjanjian.

).

Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi $ertikal.

1.

Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan.

2.

Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan  pengambilalihan saham.

5.

Penetapan ganti rugi.

G.

Pengenaan denda serendah-rendahnya :p +.***.***.***,- !satu miliar  rupiah" dan setinggi-tingginya :p )5.***.***.***,- !dua puluh lima miliar  rupiah".

;. e#en#uan *ain

%entuk pengecualian dari ketentuan =ndang-=ndang 7o. 5 Tahun +LLL tentang Barangan Praktek Monopoli dan Persaingan =sah Tidak sehat adalah monopoli dan'atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan'atau  pemasaran barang dan'atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara. >leh karena itu, kegiatan yang termasuk dalam pengadaan barang-barang publik ! public goods" diatur dalam undang-undang dan diselenggarakan oleh %adan =saha Milik 7egara !%=M7", dan'atau lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah. Disamping itu terdapat pengecualian dari ketentaun undang-undang ini, diantaranya adalah/ +. Perbuatan dan'atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan  perundang-undangan yang berlaku. ). Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan #aralaba. 1. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan'jasa yang tidak  mengekang dan'atau menghalangi persaingan. 2. Perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar  hidup masyarakat. 5. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah :epublik  ndonesia. G. Perjanjian dan'atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak  mengganggu kebutuhan dan'atau pasokan pasar dalam negeri. E. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil. F. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.

Soal *a#ihan

+. &pa yang dimaksud dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat 4 ). Mengapa praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat mengganggu perekonomian suatu negara4 1. Bembaga apa yang menangani kasus-kasus persaingan usaha tidak sehat di ndonesia 4 2. (elaskan nama dasar hukum'undang-undang yang mengatur kebijakan  persaingan usaha di ndonesia 3 5. Mengapa %=M7 menjadi sebuah entitas lembaga usaha yang boleh memonopoli penyediaan barang atau jasa di ndonesia 4 (elaskan

BAB 8I ANA*ISIS ANGGARAN BIR+RASI "AN EFISIENSI

 1ermasalahan birokrasi di negara-negara berkembang adalah masih tingginya ketidakefisienan anggaran. elain itu* birokrat di negara-negara berkembang termasuk   ,ndonesia belum profesional dalam menjalankan wewenang dan tanggungjawabnya.

;.1. Fungsi Angga$an dan Bi$ok$asi

Suatu system ekonomi tergantung pada kerangka insitusional dan dalam  pembahasan mengenai sektor publik yang penting adalah birokrasi. %irokrasi dapat didefinisikan sebagai berbagai departemen yang menangani penyediaan jasa yang dihasilkan pemerintah. Setiap biro merupakan organisasi yang bukan dari  penjualan output yang dihasilkannya. Setiap biro dalam melaksanakan tugas dapat saling bekerjasama !komplementer". Peranan pemerintah dalam bidang alokasi adalah untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber ekonomi yang efisien yang tidak dapat dicapai melalui mekanisme pasar bebas. konomis membedakan efisiensi menjadi dua, yaitu alokatif efisiensi !allocati$e efficiency" dan H-efisiensi !H-efficiensy". @ang dimaksud dengan alokatif efisiensi adalah alokasi sumber-sumber ekonomi sesuai dengan kendala anggaran !budget constraints" konsumen barang dan jasa. H-efisiensi menunjukkan kondisi pada pena#aran !supply side", yaitu apakah penyediaan suatu barang atau jasa sudah dilaksanakan dengan biaya minimum atau dengan kata lain H-efisiensi menunjukkan kondisi dimana  penyediaan barang dan jasa tidak terjadi pada batas efisiensi !efficiency frontier".

;.2. Hu%ungan Bi$ok$asi dan E,isiensi Angga$an

Pemerintah mempunyai peranan yang sangat besar dalam pencapaian alokasi sumber ekonomi yang efisien. &kan tetapi, birokrat yang terdiri dari  banyak organ pemerintah tidaklah melaksanakan fungsi pemerintah tanpa mempertanyakan kebijakan pemerintah sebagaimana dikemukakan Ieber.  7iskanen menyatakan bah#a birokrat, sebagaimana juga dengan orang lain, adalah pihak yang memaksimumkan kepuasannya, yaitu gaji, jumlah

karya#annya, reputasi, dan status sosialnya. Karena fungsi utilitas birokrat  berkaitan dengan besarnya anggaran, maka seorang birokrat bukanlah seorang yang netral terhadap proses pembuatan anggaran pemerintah. >leh karena itu,  birokrat cenderung akan menghasilkan barang dan jasa yang lebih besar daripada yang seharusnya, sehingga terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber-sumber  ekonomi oleh pemerintah. &nalisis 7iskanen dapat dijelaskan dengan menggunakan gambar sebagai  berikut. ;arga%iaya

P

0

6 P)

&

B:&0CB:M0

% A D

* J+

(umlah barang yang J1 dihasilkan

J) M: 

Ga)%a$ ;.1. Penentuan >utput oleh %irokrat

Kur$a

0AD

menunjukkan

kur$a

permintaan

sedangkan

kur$a

B:M0CB:&0 menunjukkan biaya marginal dan biaya rata-rata jangka panjang yang kita asumsikan mempunyai struktur biaya konstan !constant return to scale". M: menunjukkan kur$a penerimaan marginal. Perusahaan s#asta yang berada dalam yang berada dalam posisi monopoli akan menentukan tingkat output sebesar J+, menetapkan harga sebesar >P+ dan memperoleh keuntungan monopolis sebesar P+0%P). Sebuah perusahaan yang tidak mendapatkan keuntungan akan menghasilkan output sebesar >A) dan akan menetapkan harga sebesar >P).

Kita asumsikan birokrat memperoleh anggaran sebesar >P)&N1 yang ditentukan oleh proses politik. %irokrat tersebut cenderung akan menghasilkan output sampai tingkat >J1, yang lebih besar dari tingkat output sampai tingkat >J), yang lebih besar daripada tingkat output yang dihasilkan pengusaha monopolis atau pengusaha yang tidak mementingkan keuntungan. &pabila >P) merupakan tingkat harga yang menjamin pareto optimal maka seorang monopolis cenderung akan menghasilkan output di ba#ah tingkat output optimum, sebaliknya seorang birokrat cenderung akan menghasilkan output lebih besar  daripada output optimum. Keduanya menimbulkan #elfare loss. Pada kasus  pengusaha monopolis, #elfare loss sebesar 0%6 dab pada kasus birokrat #elfare loss sebesar 6&A yang merupakan pengurangan kesejahteraan masyarakat dan merupakan kerugian bagi seluruh masyarakat.

;.!. Pe$en3anaan Ekono)i Nasional dan P$oek

Perencanaan ekonomi nasional mempunyai dampak besar dalam analisa  proyek. %anyak factor yang digunakan dalam analisa proyek tergantung dari keputusan nasional atau bila bukan ditentukan oleh pemerintah berarti paling tidak  dipengaruhi. ;al ini sangat jelas terlihat dalam tingkat suku bunga nasional, yang dapat dipengaruhi oleh pemerintah melalui bank sentral. Permintaan akan satu  produk tergantung dari pertumbuhan penghasilan dan penduduk, perkembangan  pena#aran input bagi satu proyek banyak tergantung dari lintas pertumbuhan ekonomi, masalah kurs $aluta asing adalah juga parameter nasional. %adan Perencana 7asional mempunyai tugas untuk menentukan parameter yang terkoordiansi secara nasional. Setelah parameter nasional ditentukan maka kemudian perlu ditentukan  beberapa karakteristik parameter yang mempunyai ruang lingkup berbeda baik  dari sudut pandang regional atau lapisan maupun kelompok masyarakat. Tujuannya agar dapat tercapai pemerataan. Misalnya dalam alokasi proyek public dalam ruang nasional, maka penggunaan suku bunga berbeda per region adalah  praktek yang telah digunakan beberapa 7egara maju. Daerah yang masih terbelakang dapat diberi suku bunga social yang lebih rendah dalam analisa  proyek, sehingga akan dapat meluluskan proyek yag lebih banyak di daearah

tersebut daripada bila menggunakan suku bunga social yang sama dengan daerah maju. Dalam hubungannya dengan perbedaan tingkat penghasilan dalam lapisanlapisan masyarakat, dan bila masalah pemerataan menjadi tujuan utama maka diperlukan penentuan bobot manfaat satu proyek menurut tingkat tersebut. Tetapi  penentuan tidak dapat sembarangan, dan untuk ini perlu memperoleh pendekatan  bantuan umum. Pendekatan dalam proyek tidak lagi hanya mengandalkan  pendekatan parsiil sebagaimana hingga kini banyak dianut. Secara skematis dapat dijelaskan dalam bagan. nteraksi ini dapat kelihatan sebagai satu proses yang tidak ada ujung. nti dari semuanya ini adalah perlunya mengadakan $erifikasi kontinu, bila lingkungan ekonomi baik internal maupun eksternal telah berubah %adan Perencana 7asional harus selalu membandingkan ketercapaian sasaran a#al. Perencanaan sektoral tetap menduduki posisi strategis karena sering terjadi bah#a dalam satu sector terdapat interdependensi antar proyek. Misalkan satu jaringan jalan yang akan melayani kebutuhan peningkatan  produksi pangan di satu daerah tertentu melalui program ekstensifikasi. %erhubungan jaringan nasional dan propinsi dan kabupaten atau jalan local harus saling mendukung maka interdependensi akan menuntut kembali kesaling tergantungan proyek. %ila satu sector tidak berada di ba#ah satu departemen maka

peran

perencanaan

nasional

tampil

sebagai

factor

coordinator 

interdependensi. =ntuk ndonesia dapat dicontohkan antara angkutan jalan raya dan kereta api. 6ungsi perencanaan nasional ialah sebisa mana mungkin mengeleminir   persaingan yang hanya memba#a penggunaan di ba#ah kapasitas. &ntara kedua modal angkutan dapat diciptakan saling melengkapi, tetapi dapat juga terjadi  persaingan !kompetisi". &ngkutan truk jauh sebenarnya dapat digantikan oleh angkutan kereta api, berarti disini dapat dihilangkan persaingan. Sebaliknya pada stasiun bongkar muat kereta api, dapat saling komplementer, dimana angkutan  jalan raya meneruskan itinirer mencapai tujuan akhir. Duplikasi ini akan membantu penyederhanaan rencana proyek-proyek sektoral, #alaupun dalam departemen yang berbeda.

Kemudian, peran %adan Perencanaan 7asional ialah dalam memberikan identifikasi kegiatan-kegiatan yang mempnyai dampak eksternalitas tinggi, yang karenanya menuntut campur tangan pemerintah baik dalam proyek maupun dalam operasinya. Termasuk dalam hal ini pada kegiatan-kegiatan yang mempunyai ekonomi skala. konomi skala adalah semacam tambang manfaat yang memerlukan pengolahan, dan campur tangan pemerintah mempunyai justifikasi dari sudut manfaat public.

BA"AN PEREN/ANAAN NASI+NA* %entuk model pemrograman nasional

-Proyeksi Tujuan-tujuan Pembangunan -Parameter
:e$ie# proyekparameter sesuaikan pada strategi  pembangunan a#al, lalu hitung  parameter baru

Departemen Data departemen persiapan proyek Daftar proyek dan studi

Semua sesuai atau

Daftar proyek setiap

Ga)%a$ ;.2. Skema nteraksi Penyusunan Parameter 7asional

Soal *a#ihan

+. (elaskan jenis-jenis efisiensi yang &nda ketahui 4 ). (elaskan dengan menggunakan kur$a tentang inefisiensi birokrasi menurut  7iskanen 3 1. Sejauhamana &nda menilai profesionalisme birokrat di negara-negara  berkembang !khususnya ndonesia" dalam menjalankan tugas-tufasnya 4 2. &pa peranan %adan Perencana 7asional dalam penyediaan barang-barang  publik bagi masyarakat 4 5. Sebutkan badan perencana pembangunan di ndonesia 3

BAB 8II EBI
=.1. "e,inisi e%i>akan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola'mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal mempunyai tujuan yang sama persis dengan kebijakan moneter,  perbedaannya terletak pada instrument kebijakannya. (ika dalam kebijakan moneter pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar maka dalam kebijakan fiskal pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluarannya. Penerimaan pemerintah diasumsikan berasal dari pajak !ta9" dan dinotasikan dengan T, sedangkan notasi untuk

pengeluaran

pemerintah

! government e&penditure" adalah A.

G.).+. Pajak  Secara hukum, pajak dapat didefinisikan sebagai iuran #ajib kepada  pemerintah yang bersifat memaksa dan legal !berdasarkan undang-undang", sehingga pemerintah mempunyai kekuatan hokum !misalnya denda atau kurungan  penjara" untuk menindak #ajib pajak yang tidak memenuhi ke#ajibannya. Pajak  dipungut untuk menjalankan roda pemerintahan. Secara ekonomi, pajak dapat didefinisikan sebagai pemindahan sumber  daya yang ada di sector rumah tangga dan perusahaan !dunia usaha" ke sector   pemerintah melalui mekanisme pemungutan tanpa #ajib memberi balas jasa secara langsung. (ika pungutan pemerintah sifatnya member balas jasa secara langsung, maka pungutan tersebut disebut retribusi. Dari definisinya, pajak yang nilainya

positif akan menyebabkan

 pendapatan riil makin rendah atau harga barang makin mahal. Tetapi jika nilainya negati$e !subsidi", pajak akan meningkatkan pendapatan riil atau menyebabkan harga output atau input menjadi lebih murah.

&da beberapa pengklasifikasian pajak yang umumnya digunakan, yaitu/

+.

Pajak >byektif  Pajak obyektif adalah pajak yang dikenakan berdasarkan akti$itas ekonomi

 para #ajib pajak. Misalnya pajak pertambahan nilai !PP7" dikenakan kepada mereka yang membeli barang dan jasa kena pajak.

).

Pajak Subyektif  Pajak Subyektif adalah pajak yang dipungut dengan melihat kemampuan

#ajib pajak. ndicator yang digunakan adalah pendapatan, bila pendapatan !lebih tepatnya pendapatan kena pajak" makin besar maka beban pajak juga semakin  besar. Tetapi bila pendapatan seseorang masih di ba#ah pendapatan tidak kena  pajak !PTKP", orang tersebut tidak perlu membayar pajak pendapatan atau pajak   penghasilan !PPh".

1.

Pajak Bangsung Pajak langsung adalah pajak yang beban pajaknya tidak dapat digeser 

kepada #ajib pajak yang lainnya !no ta9 incidence". (adi pembayar pajak  langsung adalah pembayar pajak terakhir !last ta9 payer". Karena pajak langsung mempunyai banyak kesamaan dengan pajak subyektif, umumnya pajak langsung adalah pajak subyektif. 0ontoh pajak langsung di ndonesia adalah pajak   penghasilan !PPh" serta pajak bumi dan bangunan !P%%".

2.

Pajak Tidak Bangsung Pajak tidak langsung adalah pajak yang beban pajaknya dapat digeser 

kepada #ajib pajak yang lain !ta9 incidence". 0ontoh pajak tidak langsung di ndonesia adalah pajak penjualan yang lebih dikenal dengan PPn dan PPn%M. Pajak ini disebut pajak tidak langsung karena yang dikenakan pajak adalah  produsen, maka produsen dapat menggeser sebagian atau seluruh beban pajaknya kepada konsumen. &tau sebaliknya bila yang dikenakan pajak adalah konsumen, maka konsumen dapat menggeser sebagian atau seluruhnya beban pajaknya

kepada produsen. %esar beban pajak yang dapat digeser oleh konsumen atau  produsen sangat ditentukan oleh elastisitas permintaan dan pena#aran.

Menurut jenisnya, tarif pajak dapat dibedakan menjadi/ +.

Pajak 7ominal Pajak nominal adalah pajak yang pengenaannya berdasar sejumlah nilai

nominal tertentu. 7otasi untuk pajak nominal adalah T !huruf besar". Misalnya,  bila pengenaan pajak pendapatan sebesar 5*, maka ditulis TC5*

).

Pajak Persentase Pada pajak persentase, beban pajak ditetapkan berdasarkan persentase

tertentu dari pengenaan pajak. 7otasi untuk persentase adalah t !huruf kecil". Pajak persentase dapat dibedakan menjadi pajak proporsional, progresif dan regresif. Pajak proporsional, tarif persentasenya tetap. Misal, pajak penghasilan dikatakan proporsional bila berapapun besarnya penghasilan, tarif pajaknya tetap )*?. Pajak progresif, tarifnya makin tinggi bila dasar pengenaan pajaknya makin tinggi. Pajak penghasilan dikatakan progresif bila tarifnya makin tinggi  pada saat pendapatan meningkat. %erdasarkan == 7o. +E')*** penerapan pajak   penghasilan dapat digolongkan sebagai berikut. Penghasilan Kena Pajak !PKP" O :p )5 juta per tahun

Tarif Pajak   5?

:p )5 juta < :p 5* juta per tahun

+*?

:p 5* juta < :p +** juta per tahun

+5?

:p +** juta < :p )** juta per tahun

)5?

 :p )** juta per tahun

15?

Pajak regresif adalah kebalikan dari pajak progresif, dimana tarif pajak justru makin rendah pada saat penghasilan meningkat. =.2.

Poli#ik Angga$an

Politik anggaran dapat dibedakan menjadi anggaran tidak berimbang dan anggaran berimbang bila dilihat dari perbandingan nilai penerimaan !T" dan

 pengeluaran !A". hasil yang dicapai dari kebijakan fiscal merupakan interaksi dari dampak pajak dan pengeluaran pemerintah terhadap output keseimbangan. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap perubahan pendapatan keseimbangan adalah/ Q@ C Sedangkan pengaruh pajak terhadap pendapatan adalah/ Q@ C

+.

&nggaran Defisit !Deficit %udget" &nggaran tidak berimbang dapat dibedakan lagi menjadi anggaran difisit

!defisit budget" dan anggaran surplus !surplus budget". &nggaran defisit adalah anggaran yang memang direncanakan untuk defisit, sebab pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar dari penerimaan pemerintah !T R A". politik anggaran defisit ditempuh bila pemerintah ingin menstimulir pertumbuhan ekonomi, hal ini dilakukan ketika perekonomian berada dalam kondisi resesi. Diasumsikan

kondisi

a#al anggaran pemerintah

adalah

anggaran

 berimbang !A C T", bila pemerintah menempuh anggaran defisit, maka QA  QT, dimana QA  * dan QT  *. Karena QA  * dan QA  QT, maka pemerintah menempuh anggaran defisit, pemerintah dianggap memilih kebijakan fiscal ekspansif. Q@ karena QA C Q@ karena QT C Sehingga total pengaruhnya !karena QA dan QT" adalah/ Q@

C

 -

C

-

Karena penyebutnya sama, yaitu !+ - b", maka pengaruhnya dapat ditulis sebagai/ Q@

C

(ika QA  QT, maka dapat dikatakan QA C QT  I, dimana I C QA < QT, sehingga/ Q@

C C

QT 

C QT  (adi bila politik anggarannya adalah defisit, maka pengaruhnya terhadap  pertambahan pendapatan lebih besar dibandingkan besarnya defisit pengeluaran yang direncanakan. %ila QT C * !I C QA" atau QA C */ !I C QT", maka Q@

).

C

&nggaran Surplus Kebalikan dari anggaran defisit, dalam anggaran surplus pemerintah

merencanakan penerimaan lebih besar dari pengeluaran !T  A". atau dapat juga dikatakan pemerintah menempuh anggaran surplus bila QA R QT, dimana QA dan QT  *. Politik anggaran surplus diidentikan dengan kebijakan fiscal kontraktif  dan dilakukan bila perekonomian sedang dalam tahap ekspansi dan terus memanas !o$erheating". Melalui anggaran surplus pemerintah mengerem  pengeluarannya untuk menurunkan tekanan permintaan atau mengurangi daya beli dengan

menaikkan

pajak.

Pengaruh

anggaran

surplus

terhadap

output

keseimbangan adalah kebalikan dari pengaruh anggaran defisit.

1.

&nggaran %erimbang Pemerintah dikatakan menempuh politik anggaran berimbang bila

 pengeluaran direncanakan akan sama dengan penerimaan !A C T atau QA C QT". Dua hal utama yang ingin ditempuh oleh pemerintah bila menerapkan politik  anggaran berimbang adalah peningkatan disiplin dan kepastian anggaran. Karena QA C QT, maka pengaruh anggaran terhadap keseimbangan ekonomi adalah/ Q@ karena QA C

Q@ karena QT C >leh karena QA C QT, maka/ Q@

C

-

C

-

C

. QT

, atau

C + . QT, atau Q@

C + . QA, berarti

Q@

C QA C QT

Sehingga dapat dikatakan efek multiplier anggaran berimbang adalah sama dengan satu !balance budget multiplier ". =.!. Re,o$)asi Mana>e)en euangan Nega$a

=ntuk

mengakomodasi

berbagai

perkembangan

dalam

sistem

kelembagaan negara, pengelolaan keuangan negara, dan me#ujudkan sistem  pengelolaan fiskal yang berkesinambungan, pemerintah telah mengeluarkan =ndang-=ndang 7o. +E tahun )**1 tentang keuangan negara. =ndang-=ndang tersebut menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara sebagai dasar  manajemen

keuangan

pemerintahan.

Prinsip-prinsip

tersebut

sekaligus

memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang telah dimuat dalam =ndang-=ndang 7omor )) tahun +LLL dan =ndang-=ndang 7o. )5 tahun +LLL yang mengatur ke#enangan dan sistem perimbangan keuangan  pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pendekatan yang digunakan dalam merumskan keuangan negara adalah dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan ke#ajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan  pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan ke#ajiban tersebut. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki oleh negara, daan atau dikuasai

oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara'daerah, dan badan lainnya yangada kaintannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengenalan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari  perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung  ja#aban. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan'atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

%idang

pengeloalaan

keuangan

negara

demikian

luas

dapat

dikelompokkan dalam sub-bidang fiskal, sub-bidang pengelolaan moneter, sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam

rangka

mendukung

ter#ujudnya  good

governance  dalam

 penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggaraakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung ja#ab sesuai dengan aturan pokok  yang telah ditetapkan dalam =ndang-=ndang Dasar. Sesuai dengan amanat Pasal )10 ==D +L25, undang-undang tentang keuangan negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam ==D tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas tahunan, asas uni$ersalitas, asas kesatuan, dan asas spesialitas. Selain itu juga sebagai cerminan best practice dalam pengelolaan keuangan negara yang baik, juga menerapkan/ •

&kuntabilitas berorientasi pada hasil

•

Profesionalitas

•

Proporsionalitas

•

Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara

•

Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri

Presiden selaku kepala pemerintahan memegang pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Ke#enangan tersebut meliputi ke#enangan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. =ntuk  membantu presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan yang dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada menteri keuangan selaku  pengelola fiskal dan #akil pemerintahan dalam kepemilikan kekayaan yang

dipisahkan

serta

kepada

menteri'pimpinan

lembaga

selaku

pengguna

anggaran'pengguna barang kementrian lembaga yang dipimpinnya. Sub-bidang

pengelolaan

fiskal

meliputi

fungsi-fungsi

pengelolaan

kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi  perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan, dan penga#asan keuangan. Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara

sebagian

kekuasaan

presiden

tersebut

diserahkan

kepada

gubernur'bupati'#alikota selaku pengelola keuangan daerah. Demikian pula untuk  mencapai kestabilan nilai tukar rupiah tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dilakukan oleh %ank Sentral. Pengaturan secara jelas kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara merupakan prinsip pokok dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Penerapan prinsip ini diyakini berpengaruh besar bagi upaya  pencapaian tujuan bernegara, hal ini dikarenakan manifestasi pengelolaan keuangan negara dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan adalah disusun dan dilaksanakannya &P%7 dan &P%D setiap tahunnya.

=.&.

"a)-ak Pa>ak #e$hada- Penda-a#an dan onsu)si

Pajak nominal pertama kali mempengaruhi pendapatan disposable. (ika  pendapatan adalah @ dan pajak nominal adalah T, maka pendapatan disposable/ @d C @ < T 6ungsi konsumsi menurut model Keynes adalah/ 0 C 0o  b@d Dengan adanya pajak nominal, maka @ d konsumsi menjadi/ 0

C 0*  b@d C 0*  b!@ < T" C 0*  b@ < bT C 0* < bT  b@

C

@ < T, sehingga fungsi

Dari persamaan tersebut terlihat bah#a pajak nominal tidak mengubah nilai MP0. &rtinya pajak nominal tidak mengubah sensiti$itas konsumsi akibat adanya  perubahan pendapatan. @ang berubah adalah konsumsi autonomous, dimana pajak  nominal menyebabkan konsumsi autonomous menjadi lebih kecil s ebesar bT. 0ontoh/ Misal 0+C+***,F@d dan pajak nominal !T" sebesar )5, maka pengaruhnya adalah sebagai berikut/ 0)

C +**  *,F@!@-)5" C +** < )*  *,F@ C F*  *,F@

Pajak nominal tidak merubah MP0, melainkan menggeser kur$a konsumsi ke  ba#ah sebesar )* unit !sebesar b 9 T atau *,F 9 )5". Seperti yang digambarkan dalam gambar di ba#ah ini.

0+C+***,F@

0 0)CF**,F@

+**

Penurunan konsumsi autonomous dari +** menjadi F*

F*

akibat pajak nominal +**

*

@

Ga)%a$ =.1. Dampak Pajak pendapatan nominal terhadap perilaku konsumsi

(ika pajak penghasilan yang dikenakan adalah pajak proporsional !t", maka  pendapatan disposable menjadi/ @d C @ < t@ C @!+ < t" &kibatnya fungsi konsumsi berubah menjadi/ 0

C 0*  b@d C 0*   b@!+-t"U C 0*   b@ < bt@ C 0 *  !b < bt"@ Ternyata pajak proporsional menyebabkan MP0 menjadi !b < bt" atau

lebih kecil sebesar bt, sedangkan konsumsi autonomous tetap. 0ontoh/

6ungsi konsumsi a#al 0 +C+***,F@d, bila pajak pendapatan )5?, maka  @dC!+-t"@ 6ungsi konsumsi yang baru menjadi/ 0)

C +**  *,F!+-*,)5"@ C +**  *,F!*,E5"@ C +**  *,G@

Pajak proporsional telah menyebabkan MP0 berubah menjadi *,G atau *,) lebih kecil dari MP0 sebelum ada pajak proporsional. Perubahan MP0 dapat dijelaskan dalam gambar berikut. 0

0

Pajak pendapatan )5 ? Mengubah MP0 Dari *,F menjadi *,G

*

@

Ga)%a$ =.1. Dampak Pajak pendapatan proporsional terhadap perilaku konsumsi Soal *a#ihan

+. &pa yang &nda ketahui dengan kebijakan fiskal 4 ). Mengapa kebijakan fiskal perlu dikelola dengan baik oleh pemerintah 4 1. Sebutkan jenis-jenis politik anggaran yang &nda ketahui 4 2. (elaskan antara pajak nominal dan pajak persentasi 4 %erikan contohnya 3 5. Sejauhmana &nda menilai pengelolaan penerimaaan pajak oleh Direktorat (enderal Pajak Departemen Keuangan de#asa ini 4

BAB 8III ++R"INASI EBI
?.1. Penga$uh e%i>akan Fiskal #e$hada- Pe$ekono)ian

Kebijakan fiskal akan memengaruhi perekonomian melalui penerimaan negara dan pengeluaran negara. Di samping pengaruh dari selisih antara  penerimaan

dan

pengeluaran

!defisit

atau

surplus",

perekonomian

juga

dipengaruhi oleh jenis sumber penerimaan negara dan bentuk kegiatan yang dibiayai pengeluaran negara. Di dalam perhitungan defisit atau surplus anggaran pendapatan dan  belanja negara !&P%7", perlu diperhatikan jenis-jenis penerimaan yang dapat dikategorikan sebagai penerimaan negara, dan jenis-jenis pengeluaran yang dapat dikategorikan sebagai pengeluaran. Pada dasarnya yang dimaksud dengan  penerimaan negara adalah pajak-pajak dan berbagai pungutan yang dipungut  pemerintah dari perekonomian dalam negeri, yang menyebabkan kontraksi dalam  perekonomian. Dengan demikian hibah dari negara donor serta pinjaman luar  negeri tidak termasuk dalam penerimaan negara. @ang dimaksud dengan pengeluaran negara adalah semua pengeluaran untuk operasi pemerintah dan pembiayaan berbagai proyek di sektor negara ataupun badan usaha milik negara. Dengan demikian pembayaran bunga dan cicilan utang luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan pengeluaran negara. Dari perhitungan penerimaan dan pengeluaran negara tersebut, akan diperoleh besarnya surplus atau defisit &P%7. Surplus akan menimbulkan efek  kontraksi dalam perekonomian, yang besarnya tergantung kepada besarnya surplus tersebut. Pada umumnya surplus tersebut dapat dipergunakan sebagai cadangan atau untuk membayar utang pemerintah. Dalam hal terjadi defisit maka defisit tersebut dapat dibiayai dengan  pinjaman luar negeri !official foreign borrowing " atau dengan pinjaman dalam

negeri. Pinjaman dalam negeri dapat dalam bentuk pinjaman perbankan dan nonperbankan yang mencakup penerbitan obligasi negara ! government bonds" dan  pri$atisasi. Dengan demikian perlu ditegaskan bah#a penerbitan obligasi negara merupakan bagian dari pembiayaan defisit dalam negeri nonperbankan yang nantinya diharapkan dapat memainkan peranan yang lebih tinggi. Dalam hal ini  perlu diperhatikan adalah menjaga agar utang luar negeri atau utang dalam negeri tersebut masih dalam batas-batas kemampuan negara ! sustainable". Defisit &P%7 akan menimbulkan efek ekspansi dalam perekonomian. Dalam hal defisit &P%7 dibiayai dengan pinjaman luar negeri, maka hal ini tidak  akan menimbulkan

tekanan

inflasi

jika pinjaman luar negeri

tersebut

dipergunakan untuk membeli barang-barang impor, seperti halnya dengan sebagian besar pinjaman dari 0A selama ini. &kan tetapi, bila pinjaman luar  negeri tersebut dipergunakan untuk membeli barang dan jasa di dalam negeri, maka pembiayaan defisit dengan memakai pinjaman dari luar negeri tersebut akan menimbulkan tekanan inflasi. Di lain pihak, pembiayaan defisit &P%7 dengan  penerbitan obligasi negara akan menambah jumlah uang yang beredar dan akan menimbulkan tekanan inflasi. Pembiayaan defisit dengan menggunakan sumber dari pinjaman luar  negeri akan berpengaruh pada neraca pembayaran khususnya pada lalu lintas modal pemerintah. Semakin besar jumlah pinjaman luar negeri yang dapat ditarik, lalu lintas modal pemerintah cenderung positif. &dapun kinerja pemerintah dapat dilihat dari besarnya nilai lalu lintas moneter. 7ilai lalu lintas moneter yang positif  menunjukkan adanya cash inflow.

?.2. "e,inisi dan Ins#$u)en e%i>akan Mone#e$

Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan  perekonomian makro ke kondisi yang diingkinkan !yang lebih baik" dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Kondisi yang lebih baik yaitu meningkatnya output keseimbangan dan atau terpeliharanya stabilitas harga !inflasi terkontrol". Melalui kebijakan moneter pemerintah dapat mempertahankan, menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dalam upaya mempertahankan kemampuan ekonomi bertumbuh, sekaligus mengendalikan inflasi.

(ika yang dilakukan adalah menambah jumlah uang yang beredar, maka  pemerintah dikatakan menempuh kebijakan moneter ekspansif. Sebaliknya, jika  jumlah uang beredar dikurangi, pemerintah menempuh kebijakan moneter  kontraktif atau kebijakan uang ketat. &da empat instrument utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang  beredar yaitu operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, rasio cadangan #ajib, dan imbauan moral +.

>perasi pasar terbuka &dalah pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah. (ika ingin mengurangi jumlah uang beredar, maka pemerintah menjual surat-surat berharga. Dengan demikian uang yang ada dalam masyarakat mengalir ke otoritas moneter, sehingga jumlah uang beredar berkurang. (ika ingin menambah jumlah beredar, maka pemerintah membeli kembali suratsurat berharga tersebut. Auna lebih mengefektifkan operasi pasar terbuka ini, %ank ndonesia telah mengembangkan kedua instrument tersebut dengan menambahkan fasilitas repurchase agreement  !repo" ke masing-masing instrument, sehingga saat ini dikenal dengan S% repo dan S%P= repo. Di ndonesia, operasi pasar terbuka dilakukan dengan menjual atau membeli Sertifikat %ank ndonesia !S%" dan Surat %erharga Pasar =ang !S%P=".

).

6asilitas diskonto Tingkat bunga diskonto adalah tingkat bunga yang ditetapkan  pemerintah atas bank-bank umum yang meminjam ke bank sentral. Dalam kondisi tertentu, bank-bank mengalami kekurangan uang, sehingga mereka harus meminjam kepada bank sentral. Kebutuhan ini dapat dimanfaatkan oleh  pemerintah untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. %ila pemerintah ingin menambah jumlah uang beredar, maka  pemerintah menurunkan tingkat bunga pinjaman !tingkat diskonto". Dengan tingkat bunga pinjaman yang lebih murah, maka keinginan bank-bank untuk 

meminjam uang dari bank sentral menjadi lebih besar, sehingga jumlah uang  beredar bertambah. 1.

:asio cadangan #ajib Penetapan rasio cadangan #ajib juga dapat mengubah jumlah uang  beredar. (ika rasio cadangan #ajib diperbesar, maka kemampuan bank  memberikan kredit akan lebih kecil disbanding sebelumnya. Misalnya, jika rasio cadangan #ajib mulanya hanya +*?, maka untuk setiap unit deposito yang diterima, perbankan dapat mengalirkan pinjaman sebesar L*? dari deposito yang diterima perbankan. Dengan demikian angka multiplier uang dari sistem perbankan adalah +*. %ila rasio cadangan #ajib diperbesar menjadi )*?, maka untuk setiap unit deposito yang diterima, perbankan dapat mengalirkan kredit sebesar  F*?. &ngka multiplier uang dari sistem perbankan menurun menjadi 5, dengan demikian jumlah uang beredar di masyarakat akan berkurang. Sebaliknya yang terjadi bila pemerintah menurunkan rasio cadangan #ajib. Sebab penurunan rasio tersebut akan memperbesar angka multiplikasi uang, yang berarti akan meningkatkan jumlah uang beredar. =ntuk pertama kalinya sejak Pakto +LFF, %ank ndonesia menggunakan rasio cadangan #ajib guna mengerem pertumbuhan besar-besaran moneter  yang masih tinggi, yaitu dengan menetapkan rasio menjadi 1? pada 6ebruari +LLG. Sejak &pril +LLE besarnya rasio cadangan #ajib adalah 5?.

2.

mbauan Moral Dengan imbauan moral, otoritas moneter mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang beredar. Misalnya Aubernur %ank ndonesia dapat member saran agar perbankan berhati-hati dengan kreditnya atau membatasi keinginannya meminjam uang dari %ank Sentral.

?.!. e%i>akan Mone#e$ dan ele)%agaan Penga#u$an +-e$asional

Koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter harus didukung oleh pembentukan lembanganya dan pengaturan operasionalnya. Pertama, mengenai ketentuan ekonomi %ank Sentral, yaitu seberapa jauh %ank ndonesia

dapat memberikan pinjaman kepada pemerintah. Dalam hal ini berdasarkan undang-undang yang berlaku !== 7o. )1'+LLL" %ank ndonesia tidak diijinkan untuk memberi pinjaman kepada pemerintah dengan alasan dan jangka #aktu apapun. Kedua, pembentukan suatu komite yang beranggotakan pejabat-pejabat %ank ndonesia dan pejabat-pejabat Departemen Keuangan akan sangat membantu menghilangkan perbedaan pendapat mengenai penurunan dari tingkat suku bunga. &palagi karena instrument yang oleh %ank ndonesia dalam >M> adalah S%, dan bukan obligasi pemerintah. Ketiga, pengaturan operasional, dimana perlu dilakukan tukar menukar  informasi antara %ank ndonesia dan Departemen Keuangan akan sangat membantu operasi sehari-hari Departemen Keuangan dan %ank ndonesia di dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan. Keempat,

baik

Departemen

Keuangan

maupun

%ank

ndonesia

mempunyai kepentingan yang sama untuk mempunyai pasar sekunder bagi obligasi pemerintah yang berfungsi baik. &kan tetapi, koordinasi ini tidak terlalu penting artinya bila instrument yang dipakai oleh %ank ndonesia berbeda dengan instrument yang dipakai Departemen Keuangan. Ialaupun demikian, %ank ndonesia terlibat dalam  penerbitan obligasi negara, paling tidak dalam dua hal. Pertama, %ank ndonesia  bertindak sebagai penasehat pemerintah yang akan memberitahu pemerintah mengenai situasi likuiditas dalam perekonomian, perkembangan tingkat bunga, kredit perbankan, dan sebagainya. Kedua, sebagi  fiskal agent , %ank ndonesia melakukan pembayaran kepada dan menerima pembayaran dari in$estor. Di samping itu %ank ndonesia juga bertindak sebagai kasir pemerintah atas simpanan pemerintah di %ank ndonesia. ;ingga saat ini, belum terdapat koordinasi antara Departemen Keuangan sebagai pengelola fiskal dan %ank ndonesia sebagai pengelola moneter. Masingmasing pihak hanya memanfaatkan informasi dan data yang diterbitkan oleh pihak  lainnya, untuk dipakai dalam penentuan target-target.

?.&. E,ek#i,i#as e%i>akan Fiskal

Kebijakan fiskal dikatakan efektif bila mampu mengubah tingkat bunga !r" dan atau output sesuai dengan yang diinginkan pemerintah. Pengaruh kebijakan fiskal terhadap output keseimbangan, pertama terjadi melalui pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar barang dan jasa. +.

Dampak Kebijakan 6iskal terhadap Keseimbangan Pasar %arang-(asa Dampak pengeluaran pemerintah yang ekspansif !QA*, sementara QTC*"

menyebabkan kur$a S bergeser ke kanan. Pada tingkat bunga yang sama !misalnya r +", pergeseran kur$a S tersebut menyebabkan output keseimbangan  bergeser ke @+. Sebaliknya dampak anggaran defisit !QAR*, sedangkan QTC*" menyebabkan kur$a S bergeser ke kiri. Pada tingkat bungan yang sama, yaitu r +,  pergeseran kur$a S menyebabkan output keseimbangan berkurang menjadi @ ). (arak antara @ dengan @ + adalah sama dengan jarak antara @ dengan @ ). (arak jarak keseimbangan tersebut merupakan Q@, yang besarnya sama dengan QA'!+ b". 6iskal ekspansif 

Q@C QA'!+-b"

6iskal kontraktif 

Q@C QA'!+-

 b"

Ga)%a$ =.1. Dampak kebijakan fiskal terhadap kesimbangan barang-jasa

). Dampak Kebijakan 6iskal kspansif terhadap nflasi r 

BM*

BM+ r + r *

Moneter ekspansif 

S+

S* @ *

@

@)

@+

Ga)%a$ =.2. Kebijakan Kombinasi !Moneter dan 6iskal"

Dalam diagram terlihat bah#a kondisi keseimbangan a#al tercapai pada saat tingkat bunga adalah r * dan output keseimbangan adalah @. bial pemerintah menempuh anggaran ekspansif yang menyebabkan kur$a S bergeser ke S +, tadinya yang diharapkan pemerintah adalah bertambahnya output keseimbangan sebesar !@+-@", sementara tingkat bunga tetap. (arak @+-@ adalah sebesar QA'!+ b". namun bila diperhatikan yang terjadi adalah output keseimbangan hanya mencapai @) yang lebih kecil dari yang ditargetkan !@+". %ahkan terjadi inflasi dari tingkat bunga yang bergeser ke r+. Ternyata penambahan pengeluaran pemerintah telah menyebabkan naiknya  pengeluaran agregat. 7aiknya pengeluaran agregat menyebabkan keinginan sector  s#asta melakukan in$estasi semakin besar. ;al tersebut memang diharapkan  pemerintah. %esarnya in$estasi yang diharapkan pemerintah disebut sebagai in$estasi yang diharapkan dan dinotasikan  .peningkatan permintaan in$estasi tidak diikuti dengan permintaan kemampuan pemberian kredit. ;al itu dilihat dari kur$a BM yang tidak bergeser ke kanan jika permintaan in$estasi meningkat sedangkan pena#aran kredit tetap, terjadilah kelebihan permintaan in$estasi yang menyebabkan naiknya harga in$estasi. ni ditunjukkan dengan naiknya tingkat  bunga, yang berarti naiknya biaya modal, menyebabkan ada rencana-rencana in$estasi menjadi tidak layak !no feasible", sehingga terpakasa dibatalkan. Bebih lanjut, permintaan in$estasi nyata !real in$estmen,: " tidak sebesar yang ditargetkan !:  R ". Karena itu pertumbuhan ekonomi riil juga lebih kecil dari yang diharapkan. !@ )-@" lebih kecil da !@)-@" lebih kecil dari !@+-@". Menurunnya in$estasi s#asta yang menyebabkan tidak tercapainya target  pertumbuhan ekonomi dari kebijakan fiskal ekspansif disebut sebagai cro#ding out effect. 0ara mengatasi cro#ding out effect dengan meningkatkan uang yang  beredar. Kebijakan fiskal dilakukan bersamaan dengan kebijakan moneter  ekspansif. Kebijakan moneter yang ekspansif akan menggeser kur$a BM ke kanan

sehingga penambahan jumlah uang akan mengatasi gejala permintaan in$estasi dan suku bunga tidak naik. Kebijakan ini disebut denga kebijakan kombinasi.

1. Slope Kur$a S dan BM Tingkat %unga @o

@o

SG

@o S5 @o

@o S2 S+

S1

S)

@ @o

@+

nter$al Keynes Kebijakan 6iskal

@)

@2

nter$al &ntara

@o

nter$al Klasik  -@ 2 / @ 6ull

employnment fektif sempurna tidak efektif   

- Kebijakan fiskal

Sempurna G$a,ik =.!. fektifitas Kebijakan 6iskal

Secara grafis slope BM akan mempengaruhi efektifitas kebijakan fiskal seperti dijelaskan dalam gambar E.1. %ila slope kur$a BM mendatar sejajar sumbu hori8ontal !inter$al Keynesian", maka kebijakan fiskal efektif sempurna karena mampu mempengaruhi output keseimbangan tanpa menimbulkan inflasi. Menurut Keynesian, kur$a BM yang mendatar menggambarkan perekonomian berada dalam kondisi lesu karena perangkap likuiditas, dimana sekalipun tingkat bunga sudah sedemikian rendah, tingkat in$estasi tidak meningkat. ;al ini terjadi karena  begitu lemahnya ekspektasi masyarakat. &gar perekonomian pulih kembali, maka

ekspektasi harus dipulihkan. =ntuk itu dibutuhkan campur tangan pemerintah melalui peningkatan pengeluaran pemerintah melalui peningkatan pengeluaran  pemerintah yang akan mendorong kegiatan ekonomi. Dalam grafik E.1. menunjukkan bah#a kebijakan fiskal ekspansif !S*  ke S+", telah menaikkan output keseimbangan dari @ * ke @+, sementara tingkat bunga tetap di r+. Pada inter$al antara, dimana slope BM  *, kebijakan fiskal ekspansif !S 1 ke S2", telah menaikkan output dari @ ) ke @1, tetapi tingkat bunga juga naik dari r 1 ke r 2. %ila slope tegak lurus !inter$al klasik", perekonomian berada dalam kondisi seperti yang diasumsikan klasik, yaitu kesempatan kerja penuh dan uang  bersifat netral. Dalam kondisi seperti ini, kebijakan fiskal tidak efektif sempurna. Kebijakan fiskal ekspansif !dari S5  ke SG" hanya menaikkan tingkat bunga !inflasi" dari r 5 ke r G, sementara output tidak berubah yaitu tetap di @ 2  yang merupakan tingkat output pada kesempatan kerja penuh. Soal *a#ihan

+. &pa yang dimaksud dengan kebijakan moneter 4 ). (elaskan instrumen-intrumen kebijakan moneter 4 1. &pa yang harus dilakukan oleh %ank Sentral dalam menekan laju jumlah uang beredar dari sisi operasi pasar terbuka 4 2. Sejuhmana &nda melihat perkembangan sektor riil dengan kebijakan mononetr yang dijalankan oleh %ank Sentral di ndonesia 4 5. %agaimana tangggapan &nda sebagai mengenai

peran S%S7 !Surat

%erharga Syariah 7egara " dalam pembiayaan proyek-proyek pemerintah 4

BAB I@ FAT+R6FAT+R PEN"UUNG EBI
9.1. A-ek Huku) dala) Pene#a-an e%i>akan euangan Nega$a

Sebagai suatu 7egara hokum yang berkedaulatan rakyat serta dalam  penyelenggaraan pemerintahan 7egara berdasarkan pada konstitusi, pengelolaan keuangan 7egara harus dilaksanakan sesuai aturan-aturan pokok yang telah ditetapkan dalam ==D +L25. Dalam %ab F hal Keuangan ==D +L25, diatur  &nggaran Pendapatan dan %elanja 7egara !&P%7" ditetapkan setiap tahun dengan ==. %egitu pula ketentuan mengenai keuangan 7egara diatur dengan ==. Pada tanggal 5 &pril )**1, secara resmi == 7omor +E Tahun )**1 tentang Keuangan 7egara !== Keuangan 7egara" diundangkan. Selama ini,  pengelolaan keuangan 7egara hanya didasarkan pada ketentuan perundangundangan #arisan colonial %elanda yaitu 0I ! ,ndische 'omptabiliteitswet ", :&% ! $egelen 3oor 4et dministratief 5ehcer " dan &: ! ,nstructie en 3erdere  5epalingen 3oor de lgemene $ekenkamer " yang berlaku berdasarkan &turan Peralihan ==D +L25. Kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangan 7egara yang  bersumber dari == #arisan colonial selama ini menjadi salah satu penyebab terjadinya bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan 7egara termasuk  Vkebocoran anggaranW. ;al mendasar yang termasuk dalam kebocoran anggaran tersebut adalah tidak memadainya perangkat hokum yang menjadi dasar   pengaturan mengenai keuangan 7egara selama ini, dimana pengaturan keuangan didasarakan pada ketentuan perundang-undangan #arisan colonial %elanda yaitu 0I yang berlaku berdasarkan &turan Peralihan ==D +L25 tidak mampu mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang semakin kompleks serta kurang memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan 7egara sebagaiman diamanatkan dalam ==D +L25.

== #arisan colonial tersebut disusun dalam perspektif kepentingan  penjajah sehingga mengabaikan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan anggaran yang baik. Sedangkan dari dimensi #aktu, system pengelolaan kas dan utang dalam 0I hanya tepat digunakan untuk masa dimana sarana informasi dan komunikasi masih sangat terbatas. Selain itu adanya paradigm lama yang menganggap bah#a poses pelanggaran semata-mata merupakan kegiatan eksekutif, sehingga transparansi dan akuntabilitas bukan merupakan prioritas. Dengan adanya == keuangan 7egara dan == Perbendaharaan 7egara serta paket perundang-undangan di bidang keuangan lainnya yaitu :== Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung (a#ab Keuangan 7egara yang telah disetujui oleh DP: : menjadi == pada tanggal )+ (uni )**2 untuk  menggantikan 0I #arisan colonial, diharapkan terciptanya tonggak reformasi hukum

ndonesia

bagi

penyusunan

anggaran

7egara

dan

pengelolaan

 perbendaharaan 7egara yang memenuhi syarat akuntabilitas. Dengan demikian diharapkan tidak terjadinya kebocoran anggaran lagi. Pengelolaan keuangan 7egara berdasarkan ==D +L25 dan == tentang Keuangan 7egara dapat digambarkan dalam %agan L.+ %agan L.+ Struktur dan Posisi ;ukum == Pengelolaan Keuangan 7egara ==D +L25

Presiden Ke ala Pemerintahan

Pengelolaan Pertahanan

Disahkan

Dikuasakan

Menteri Keuangan

Menteri ' Pimpinan Bembaga

•

Pengelola fiscal

•

Pengelolaan Bainnya

Pengelolaan Keuangan

Pe ngguna

a nggar an

Diserahkan Aubernur ' %upati ' Ialikota

'

•

 pengguna barang. •

Pengelola

Tidak Termasuk  %idang Moneter 

•

keuangan daerah

Mengeluarkan uang

Iakil pemeerintah dalam pemilihan kekayaan negara yang dipisahkan.

•

Iakil pemeerintah dalam pemilihan kekayaan daerah yang dipisahkan.

•

Mengedarkan uang

== Keuangan 7egara mengatur tentang susunan &P%7 dan &P%D, ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan &P%7, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan %ank Sentral, pemerintah daerah dan  pemerintah'lembaga asing. Dalam keuangan 7egara diatur pula mengenai hubungan keuanagan antara pemerintah dengan perusahaan 7egara, perusahaan s#asta dan badan pengelola dana masyarakat, serta penetapan bentuk dan batas #aktu penyampaian laporan pertanggungja#aban pelaksanaan &P%7 dan &P%D. Dari uraian pada %agan L.+, == Keuangan 7egara menjadi legal basis atau dasar hukum untuk mengatur penganggaran yang mampu mendukung proses  penyusunan anggaran yang baik, karena / +. Mengandung pengaturan tentang rencana kerja dan anggaran jangka menengah yang terkait dengan prioritas pengelolaan ekonomi makro  pemerintah ). Mencakup pengaturan tentang pembatasan pengeluaran tahunan baik  fungsi maupun organisasi yang mencerminkan prioritas pemerintah 1. Menciptakan kejelasan tanggung ja#ab untuk menjamin akuntabilitas dan  pengelolaan secara efektif. 2. Mampu menghasilkan laporan pertanggungja#aban kepada masyarakat melalui DP:  5. Mengharuskan adanya auditor independen untuk mengaudit ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan juga terhadap kinerja dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

9.2. Pe$ge$akan Pe$sen#ase Pene$i)aan Nega$a

Kebijakan ekonomi makro pada tahun pascareformasi diarahkan untuk  mempercepat pemulihan perekonomian ndonesia. Sejalan dengan berakhirnya dukungan Dana Moneter nternasional pada akhir tahun )**1, kebijakan fiscal memiliki peran yang sangat strategis sebagai salah satu piranti kebijakan  pemerintah untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi ndonesia.dalam hal ini pemerintah senantiasa dengan sungguh-sungguh mengupayakan peningkatan  penerimaan 7egara dengan menggenjot penerimaan 7egara dari sector pajak. ujung tombak dalam neraca &P%7 ndonesia.

 penerimaan  perpajakan  bukan  penerimaan  pajak

Tahun LF'LL LL'**

L2'L5

L5'LG

LG'LE

LE'LF

GG.L+

GF.)5

GG.2G

GL.E

G5.2E

11.*L

1+.E5

11.52

1*.1

12.51

)***

)**+

)**)

)**1

G).EE

5G.25

G+.E)

E*.2)

E5.G

1E.)1

21.55

1F.)F

)L.5L

)2.2

Dalam rangka meningkatkan pendapatan 7egara dari sector pajak  merupakan ujung tombak penerimaaan uang negara. ;al ini terlihat dari time series data selama kurun #aktu +* tahun terakhir  yang menunjukkan bah#a penerimaan perpajakan selalu diatas 5* persen dari total penerimaan 7egara. Sebagaimana dijelaskan dalam table dan grafik F.1,  peningkatan drastis terjadi semenjak kurun #aktu )*** hingga tahun )**1 dimana  penerimaan 7egara dari sector perpajakan mencapai E5 persen dari total  penerimaanm keuangan 7egara.

Tabel L.+. Persentase Penerimaan 7egara +LL2-)**1 Arafik L.+. Presentase Penerimaan 7egara +LL2-)**1

=ndang-undang 7omor +E Tahun )**1 tentang keuangan 7egara menjelaskan  bah#a

V=ntuk

membantu

Presiden

dalam

penyelenggaraan

kekuasaan

 pengelolaan keuangan 7egara, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada menteri keuangan selaku pengelola fiscal dan #akil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan 7egara yang dipisahkanW. ;al ini berarti Menteri Keuangan bertanggung ja#ab dalam bidang  pengelolaan fiscal yang meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiscal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan dan penga#asan keuangan 7egara. Dengan melihat fungsi tersebut departemen keuangan memiliki peranan yang strategis dan sekaligus memikul tanggung ja#ab yang sangat berat. Auna mendukung tugas tersebut agar dapat terselenggaranya dengan baik, tentunya diutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, terutama diperlukan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas. %oundru dan :amstad !+LLE" berpendapat  bah#a organisasi yang berhasil adalah organisasi yang selalu menempatkan sumber daya manusianya sebagai asset yang paling berharga.

9.!. Penga:asan Pengelolaan euangan Nega$a

Pada masa >rde %aru, pemerintah sedemikian kuatnya sehingga  penga#asan yang dilakukan lembaga lain seperti DP:, %PK, dan penga#asan masyarakat menjadi kurang berarti. Pembentukan %PK didasarkan pada ketentuan ==D +L25 Pasal )1 ayat 5, berdasarkan undang-undang tersebut sangat jelas  bah#a pemerikasaan atas tanggung ja#ab pengelolaan keuangan 7egara dilakukan oleh %PK.

Kemudian hasil pemeriksaan keuangan %PK tersebut

diserahkan kepada DP:. (adi fungsi pemeriksaan tentang pengelolaan keuangan  7egara ini bagi %PK merupakan fungsi konstitusional. %PK yang bertugas memerikasa atas tanggung ja#ab pemerintah atas keuangan 7egara adalah suatu badan yang terlepas dari pengaruh dan kedudukan  pemerintah dan melaksanakan pemeriksaan dari luar tubuh pemerintah. Kedudukan dan tugas %PK diatur dalam == 7o. 5 tahun +LE1 tentang %adan Pemeriksaan Keuangan. Dalam pasal + == 7o 5 tahun +LE5 menjelaskan bah#a %PK adalah lembaga tinggi 7egara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh

dan kekuasaan pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas pemerintah. Sedangkan tugas %PK adalah/ +.

%PK bertugas untuk memeriksa tanggungja#ab pemerintah tentang keuangan  7egara.

).

%PK bertugas untuk memeriksa semua pelaksanaan &P%7.

1.

Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat + dan ) pasal ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang.

2.

;asil pemeriksaan %PK diberitahukan kepada DP:.

Selain %PK yang merupakan aparat penga#as di luar pemerintah, terdapat  pula beberapa aparat penga#as fungsional !intern" pemerintah, yaitu/ +.

%adan Penga#as Keuangan dan Pembangunan !%PKP" yang dibentuk dengan Keputusan Presiden 7o. 1+'+LF1 sebagai pengganti Direktorat (enderal Penga#asan Keuangan 7egara yang ditetapkan Presiden tahun +LGG, yang membantu Presiden melakukan penga#asan di bidang keuangan dan  pembangunan di lingkungan instansi pemerintah.

).

nspektorat (enderal Departemen dan aparat penga#asan lembaga pemerintah non-departemen yang membantu menteri dan kepala lembaga pemerintah non-departemen melakukan penga#asan dalam instansinya masing-masing.

1.

nspektur (enderal Pembangunan melakukan penga#asan terhadap proyek proyek pembangunan sektoral, npres, %anpres, bantuan desa maupun  proyek-proyek daerah lainnya.

2.

Satuan penga#as intern pada %=M7'%=MD yang merupakan unit penga#as di perusahaan-perusahaan milik pemerintah pusat maupun daerah.

5.

nspektorat Iilayah Propinsi !t#ilprop" yang membantu gubernur'kepala #ilayah melakukan penga#asan terhadap jalannya pemerintahan daerahbaik  yang bersifat rutin maupun pembangunan.

G.

nspektorat

Iilayah

Kabupaten'Kotamadya

yang

membantu

%upati'Ialikotamadya melakukan penga#asan atas jalannya pemerintahan daerah di kabupaten'kotamadya yang bersangkutan, baik yang bersifat rutin ataupun pembangunan.

Masing-masing aparat penga#as seperti di atas melaksanakan kegiatannya sesuai dengan ke#enangannya masing-masing. (ika hasil pekerjaan tersebut ditindak lanjuti maka akan sangat bermanfaat sekali bagi penyelenggaraan  pemerintahan

terutama

dalam

mencegah

dan

mengungkapkan

berbagai

 penyimpangan, ketidak efisienan, dan pemborosan keuangan 7egara.  7amun demikian harus diakui pula bah#a peran lembaga-lembaga tersebut belum mampu memperbaiki kinerja birokrasi. Kegiatan birokrat masih di#arnai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme !KK7". ¶t yang diharapkan menjamin pelaksanaan pemerintahan agar dapat berjalan efektif dan efisien pada kenyataannya masih jauh dari harapan. Permasalahan di bidang penga#asan yang membuat tidak efektif adalah ketentuan hukum di bidang penga#asan yang masih terpisah, belum ada satu ketentuan hukum yang mengatur system penga#asan di ndonesia baik mengenai ke#enangan, tugas, hak, dan tanggung ja#ab masing-masing.

@ang menjadi

 penga#asan tidak efektif selain iu juga, tidak adanya kesamaan dalam standar   pemeriksaan. =ntuk

menjaga

kualitas

hasil

pemeriksaan

dibutuhkan

standar 

 pemeriksaaan atau yang disebut juga &udit Standard. Pada saat ini terdapat  beberapa standar pemeriksaan yang menjadi acuan dalam pemeriksaan. Pada tahu +LL5, %PK mengeluarkan Standar &udit Pemerintahan sebagai pengganti dari  7orma-7orma Pemeriksaan Tanggung (a#ab Keuangan 7egara tahun +LEG. Standar audit pemerintahan tersebut mengacu pada Ao$ernment &udit Standards +LL2 :e$ision dari =S Aeneral &ccounting >ffice !=S A&>". Demikian pula %PKP mengeluarkan standar audit yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala %PKP 7o. 1EF'K'+LLG tentang Standar &udit ¶t Penga#asan 6ungsional Pemerintah yang merupakan penyempurnaan dari norma pemerikasaan aparat penga#asan fungsional pemerintahan tahun +LF5. Standar tahun +LLG ini berisi standar umum, standar koordinasi dan kendali mutu, standar pelaksanaan, standar pelaporan, standar tindak lanjut. &danya beberapa standar tersebut menyebabkan rancunya pelaksanaan di lapangan, terutama mengenai standar mana yang harus dianut. Padahal,untuk 

mengukur kualitas pemeriksaan haruslah dinilai sejauh mana pelaksanaan audit mengikuti standar yang ditentukan. =ntuk mengatasi beberapa permasalahan tersebut dikeluarkan nstruksi Presiden 7o. +5 tahun +LF1 tentang pedoman pelaksanaan penga#asan. Pedoman ini mengatur penga#asan melekat dan penga#asan fungsional. Krisis ekonomi yang berlanjut pada gelombang reformasi menunjukkan adanya kesalahan dalam penga#asan dan pengelolaan keuangan 7egara. :eformasi di tahun +LLF sebagai akibat adanya krisis social dan ekonomi juga  berdampak pada tatanan penga#asan pengelolaan keuangan 7egara. %erdasarkan ==D +L25 pasal )1 ayat 5, maka kedudukan %PK sebagai aparat penga#as  pengelolaan

keuangan

7egara

menjadi

semakin

kuat

dan

dipertegas

kemandiriannya dari pemerintah. Demikian juga peran DP: sebagai penga#as  pengelola keuangan 7egara menajadi semakinn kuat. Kedudukan %PK sebagai aparat penga#as pengelolaan keuangan 7egara yang bertugas melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan  7egara menjadi semakin kuat dengan adanya == 7o. +E')**1 tentang keuangan  7egara. ;al ini yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan 7egara setelah reformasi adalah adanya desentralisasi pemerintahan, yaitu dikeluarkannya ==  7o. ))'+LLL tentang Pemerintahan Daerah dan == 7o. )5'+LLL tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah. Dengan adanya otonomi daerah tersebut, maka sifat dari penga#asan pun  berubah, yang tadinya sentralistis menjadi desentralistis. Pemerintah daerah baik  di tingkat propinsi maupun kabupaten'kota telah membentuk %adan Penga#asan Daerah

!%a#asda"

sebagai

pengganti

nspektorat

Iilayah

Pro$insi'kabupaten'kota. =ntuk mengatur penyelenggaraan penga#asan di daerah dikeluarkan PP 7o. )* tahun )**+ tentang Pembinaan dan Penga#asan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang kemudian diatur lebih lanjut dengan Keppres 7o. E2 tahun )**+ tentang Tata 0ara Penga#asan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Soal *a#ihan

+. Mengapa manajemen keuangan negara penting diperhatikan oleh  pemerintah 4 ). Mengapa penerimaaan pajak merupakan sektor idola penerimaaan  pemerintah dibandingkan dari sektor laba %=M7 ataupun utang  pemerintah dari obligasi dan sukuk negara 4 1. 0oba &nda nama dasar hukum pengelolaan keuangan negara di ndonesia 2. Dapatkan &nda menjelaskan tugas-tugas %PK 4 5. Disamping %PK, coba &nda jelaskan lembaga-lembaga lain yang menjadi  penga#as interen pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara 3

BAB @ REF+RMASI EBI
14.1. e%i>akan di Bidang e-a%eanan

Dalam era globalisasi ekonomi, perkembangan system perekonomian dunia dan pola perdagangan internasional, yang diikuti dengan perkembangan yang sangat cepat di bidang teknologi, informasi, telekomunikasi, dan transportasi, serta kecenderungan terus meningkatnya $olume, nilai dan transaksi  perdagangan dunia, secara signifikan sangat dipengaruhi perilaku dan pola interaksi para pelaku ekonomi dalam melakukan transaksi perdagangan internasional. %erbagai perubahan lingkungan strategis di tingkat nasional, regional dan global tersebut telah berdampak kepada semakin meningkatnya tuntutan masyarakat perdagangan dan perekonomian dunia terhadap peningkatan kinerja institusi kepabeanan di setiap 7egara. nstitusi kepabeanan sebagai salah satu mata rantai dalam perdagangan internasional dituntut mampu melakukan  penyesuaian agar dalam pelaksanaan tugasnya tidak menimbulkan

hambatan

terhadap proses perdagangan internasional. Sejalan dengan era reformasi yang terjadi di ndonesia dan semakin meluasnya dinamika masyarakat, tuntutan terhadap perbaikan kinerja institusi  public semakin berkembang. nstitusi kepabeanan diharuskan secara serius meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan perlindungan kepada dunia usaha, perdagangan, dan industry. %erbagai upaya strategis yang pada dasarnya merupakan #ujud komitmen Direktorat (enderal %ea dan 0ukai !D(%0" dalam menjalankan fungsi dan misi yang diamanatkan oleh pemerintah, yaitu/

7.

Trade 8acilitator  Tujuan yang diharapkan agar mampu menjamin kelancaran arus barang, menekan ekonomi biaya tinggi berkaitan dengan proses penyelesaian barang ekspor dan impor, dan sekaligus mampu menciptakan iklim perdagangan internasional yang kondusif guna mendukung perekonomian nasional.

).  ,ndustrial ssistance !dukungan terhadap industry dalam negeri" D(%0 diharapkan mampu mendukung industry dalam negeri melalui  pemberian berbagai fasilitas dan kemudahan kepabeanan, memberikan  perlindungan dan membantu peningkatan daya saing industry melalui  pencegahan

masuknya

barang-barang

illegal

trade,

serta

membantu

 peningkatan daya saing produksi dalam negeri. 1.

:e$enue 0ollector !pemungutan penerimaan 7egara" D(%0 harus mampu mengoptimalkan segala upaya untuk memberikan kontribusi penerimaan 7egara dan melakukan upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran penerimaan 7egara.

2.

0ommunity Protector !perlindungan masyarakat" Pelaksanaan fungsi ini bertujuan supaya D(%0 mampu mencegah dan menga#asi masuknya barang-barang yang dapat merusak mental, moral dan kesehatan masyarakat, serta dapat meresahkan dan membahayakan keamanan  bangsa dan 7egara.

Dalam upaya terhadap peningkatan kinerja pelayanan kepabeanan dan  penyempurnaan di bidang kepabeanan tersebut menganut beberapa filosofi dan  prinsip, antara lain prinsip keadilan, transparansi, simplifikasi, >tomasi system untuk

meningkatkan

kecepatan

pelayanan

dan

keamanan

penerimaan,

minimalisasi kontak antara pega#ai dan pengguna jasa. Auna

menjamin

terlaksananya

fungsi

D(%0,

program

reformasi

kepabeanan ditetapkan kedalam empat prakarsa bidang, yaitu/ +.

Prakarsa %idang 6asilitasi Perdagangan, terdiri dari program jalur prioritas, system baru penerapan jalur, penyempurnaan system pembayaran, perbaikan data base harga, perbaikan system pengeluaran barang, perbaikan teknik 

 pemeriksaan

barang,

pengembangan

harmony8ed

system

!;S",

dan

modernisasi otomasi D(%0. ).

Prakarsa %idang Koordinasi dengan Stakeholder, terdiri dari program  penyempurnaan situs D(%0, pengembangan komunitas PD-Kepabeanan.

1.

Prakarsa %idang &nti Penyelundupan dan =nder aluation, dengan program antara lain/ ragistrasi impor secara on-line, optimalisasi penggunaan ;i-co scan H-:ay, peningkatan peran unit intelejen, pemeriksaan mendadak !spot check", penyediaan tempat pemeriksaan barang, penyederhanaan prosedur  $erifikasi, program penagihan tunggakan, kampanye anti penyelundupan.

2.

Prakarsa %idang ntegritas Pega#ai, terdiri dari program/ penyempurnaan kode etik pega#ai, pembentukan komite kode etik, peningkatan fungsi  penga#asan

penegakan

kode

etik,

penyediaan

saluran

pengaduan,

 peningkatan kerja sama dengan >mbudsman 7asional, dan program intensif.

14.2. Re,o$)asi Ad)inis#$asi Pe$-a>akan

Sejak tahun )**+, Direktorat (enderal Pajak telah memulai beberapa langkah reformasi

administrasi

perpajakan yang

menjadi

landasan bagi

terciptanya administrasi perpajakan yang modern, efisien, dan dipercaya masyarakat. %eberapa contoh langkah reformasi yang telah dilakukan oleh Direktorat (enderal Pajak !D(P" antara lain reformasi moral dan etika untuk  seluruh pega#ai, kampanye sadar dan peduli pajak, pembangunan kantor #ilayah dan kantor pelayanan pajak #ajib pajak percontohan, penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan !on-line payment, e-SPT, e-filing, e-registration, dan Sistem &dministrasi Pelayanan Terpadu" dan pengembangan  bank data. D(P

menyusun

dan

mengimplementasikan

program

modernisasi

 perpajakan yang komperhensif dan mencakup semua operasi organisasi di lingkungan D(P guna melanjutkan reformasi dan tujuan yang telah ditetapkan. :eformasi administrasi jangka menengah dalam jangka #aktu 1 sampai 5 tahun tersebut diarahkan akan mendukung pencapaian $isi D(P yaitu menjadi model  pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan 70ystem dan manajemen  perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Serta misi

71ystem D(P yaitu menghimpun penerimaan 7egara dari 71ystem pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undangundang perpajakan dengan tingkat efekti$itas dan efisiensi yang tinggi. Secara garis besar ada tiga tujuan yang hendak dicapai oleh reformasi administrasi perpajakan jangka menengah ini, yaitu/ +.

Tercapainya tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi,

).

Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan

1.

Tercapainya produkti$itas aparat perpajakan yang tinggi. Program-program dan kegiatan yang dirancang untuk mendukung tujuan

tersebut antara lain seperti diuraikan di ba#ah ini. &da tiga strategi yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan meningkatkan kepatuhan perpajakan, yaitu/ yang pertama dengan membuat  program dan kegiatan yang diharapkan dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela khususnya #ajib pajak yang selama ini belum patuh. Selanjutnya, meningkatkan pelayanan terhadap #ajib pajak yang relati$e sudah  patuh sehingga tingkat kepatuhan dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Strategi ketiga adalah dengan berbagai program dan kegiatan yang diharapkan dapat menangkal ketidak patuhan perpajakan. =ntuk meningkatkan kepatuhan sukarela perpajakan, khususnya #ajib  pajak yang tergolong belum patuh disiapkan dua program yaitu program kampanye sadar dan peduli pajak yang kegiatannya meliputi kampanye sadar dan  peduli pajak kepada berbagai macam pihak baik partai politik, perguruan tinggi, BSM maupun tokoh agama. Selain itu juga memasang billboard di tempat strategis serta melakukan sosialisasi program reformasi perpajakan. Program yang kedua yaitu program pengembangan pelayanan perpajakan yang kegiatannya meliputi menyediakan call center untuk tiap kan#il pelayanan  pajak, menyediakan informasi perpajakan berbasis computer, menyempurnakan setiap informasi di #ebsite D(P. =ntuk memelihara tingkat kepatuhan #ajib pajak disiapkan program tersendiri yaitu melalui program pengembangan pelayanan prima se rta penyediaan  pemenuhan perpajakan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempermudah #ajib  pajak dalam melaksanakan ke#ajibannya agar biaya pelaksanaan akan dapat

diminimalkan sehingga tingkat kepatuhan #ajib pajak dapat ditingkatkan. Kegiatannya lebih diprioritaskan pada pelayanan melalui account representati$e !&:" yang bertugas melayani #ajib pajak tertentu secara khusus daNn juga  pelayanan melalui pemanfaatan teknologi terkini seperti kemudahan melalui  pembayaran on-line, pelaporan melalui electronic filing, serta kepastian dalam menanggapi kebutuhan #ajib pajak seperti kepastian mengenai penegasan atau ruling. Dalam kenyataannya tingkat kepatuhan dari #ajib pajak tergolong masih rendah mengingat ta9 ratio di ndonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan 7egara-negara tetangga. =ntuk itu disiapkan program-program serta kegiatan meliputi memperbaiki aturan-aturan administrati$e dan juga langkah  penga#asan yang lebih efektif. Tujuan kedua dari reformasi administrasi perpajakan adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat

terhadap

administrasi perpajakan. Strategi

yang

direncanakan untuk mencapai tujuan ini adalah meningkatkan citra D(P dan melanjutkan pengembangan administrasi BT> !large Ta9payers >ffice". Tujuan terakhir adalah meningkatkan produkti$itas aparat perpajakan. D(P akan melaksanakan perbaikan dalam struktur organisasi, perbaikan dalam kemampuan penga#asan serta perbaikan dalam manajemen SDM. Soal *a#ihan

+. Sebutkan fungsi dan misi lembaga kepabeanan !D(%0" yang ditugaskan oleh negara4 ). (elaskan program reformasi kepabeanan dalam era reformasi de#asa ini 4 1. Mengapa

pemerintah

melakukan

reformasi

administrasi

dalam

 pemungutan perpajakan 4 2. Tujuan apa saja yang hendak dicapai oleh lembaga Direktorat (enderal Pajak !D(P" dalam melaksanakan reformasi administrasi 4 5. =paya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan ulama dalam  pengurangan konsumsi rokok dan khamar di tanah air 4

BAB @I +PTIMA*ISASI ANGGARAN PEN"APATAN "AN BE*AN
11.1. e%i>akan E,isiensi Belan>a Nega$a

;akikat efisiensi dalam rangka pelaksanaan &P%7'&P%D, pada dasarnya adalah optimalisasi &P%7'&P%D menyangkut nilai uang ! value of money", yang meliputi tidak hanya nilai efisien akan tetapi juga ekonomis dan efektif. %erkenaan

dengan

hakikat

efisiensi

dalam

rangka

pelaksanaan

&P%7'&P%D dikaitkan dengan penganggaran, maka efisiensi akan menyangkut  pada empat alur tahapan sebagai berikut/ a.

Perencanaan

 b.

Pelaksanaan

c.

Perhitungan, dan

d.

Penyesuaian.

;akikat efisiensi dikaitkan dengan materi VKebijakan fisiensi %elanja  7egaraW mencakup kebijakan dalam menerapkan System biaya dan intisari  pergeseran dalam anggaran pembangunan akan menyangkut upaya-upaya optimalisasi pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan &P%7. Dalam rangka mencapai efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan &P%7 upaya-upaya yang harus dilakukan adalah/ a.

Penetapan kebijakan dasar,

 b.

Penetapan asumsi makro,

c.

Penetapan langkah-langkah perencanaan yang memadai,

d.

Penentuan ketentuan-ketentuan pelaksanaan.

Sesuai dengan A%;7 +LLL-)**2, kebijakan System &nggaran lebih diarahkan kepada/ +.

Menyehatkan anggaran pendapatan dan belanja 7egara dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran,

).

Mengurangi subsidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap,

1.

Meningkatkan pajak progresif yang adil dan jujur,

2.

Penghematan pengeluaran.

>ptimalisasi pelaksanaan &P%7 juga sangat ditentukan oleh bagaimana  pelaksana'pengguna anggaran menetapkan langkah-langkah perencanaan yang memadai keuangan,

dan

melibatkan

organisasi

departemen'lembaga

perencanaan anggaran

pemerintah

nondepartemen

!Departemen teknis,

dan

 pemerintah daerah". Bangkah-langkah yang dimaksud antara lain melalui kebijakan dalam menerapkan System biaya, yaitu dalam melaksanakan belanja  7egara dilakukan standardisasi komponen kegiatan termasuk harga satuannya, antara lain/ +.

Standardisasi harga satuan sebagaimana dimaksud di atas digunakan untuk  menyusun pembiayaan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam dokumen anggaran,

).

Dalam

penyusunan

standardisasi

harga

satuan,

sedapat

mungkin

menggunakan data dasar yang bersumber dari penerbitan resmi %adan Pusat Statistik !%PS", departemen'lembaga, dan pemerintah daerah. 1.

Penetapan standardisasi perlu dilakukan secara berkala oleh/ a.

Menteri

keuangan

dengan

memperhatikan

pertimbangan

menteri'pimpinan lembaga terkait untuk standardisasi harga satuan umum, satuan biaya langsung personel dan non personel untuk  kegiatan konsultasi,  b.

Menteri'pimpinan lembaga untuk standardisasi harga satuan pokok  kegiatan departemen'lembaga yang bersangkutan,

c.

Aubernur'#alikota'bupati

dengan

mempertimbangkan

instansi

terkait untuk standardisasi harga satuan pokok kegiatan daerah  propinsi'kota'kabupaten yang bersangkutan,

d.

%upati'#alikota untuk standardisasi harga satuan bangunan, gedung  7egara untuk keperluan dinas seperti kantor, rumah dinas, gudang, rumah sakit,gedung sekolah, pagar, dan bangunan fisik lainnya.

>ptimalnya pelaksanaan suatu anggaran ditentukan juga oleh bagaimana  pelaksana'pengguna anggaran yang menaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, yang didalamnya antara lain diatur mengenai prinsip-prinsip, organisasi, alur penyusunan anggaran, hal-hal yang dilarang dan sebagainya. Dalam pelaksanaan anggaran dan pendapatan 7egara seringkali dijumpai bah#a apa yang telah direncanakan dalam pelaksanaan dijumpai kesulitan-kesulitan sehingga memerlukan perubahan-perubahan atau yang sering disebut re$isi.

11.2. e:enangan Men#e$i euangan dala) Angga$an Pe)%angunan

=ntuk lebih meningkatkan pelaksanakan proyek baik di pusat maupun di daerah, diatur ketentuan mengenai perubahan atau pergeseran Daftar sian Proyek  !DP" atau dokumen lain yang disamakan yaitu melalui Surat daran Direktur  (enderal &nggaran tanggal +2 >ktober )**) 7omor S-+EG'&')**) yang isinya mengatur ke#enangan dan ketentuan lain-lain mengenai re$isi anggaran  pembangunan.

Ke#enangan Menteri Keuangan c.N. Direktur (enderal &nggaran/ +.

&pabila adanya tambahan dana termasuk tambahan dana yang bersumber dari  pinjaman'hibah luar negeri !P;B7".

).

Perubahan'pergerseran biaya yang mengakibatkan/ •

Perubahan fungsi kegiatan atau tujuan'sasaran yang akan dicapai.

•

Penambahan'pengurangan pagu rupiah murni baik karena realokasi maupun &nggaran %iaya Tambahan !&%T".

•

Penambahan'pengurangan pagu dalam Daftar sisan Proyek PerbantuanBuar 7egeri !DPP-B7".

•

Penambahan rupiah murni pendamping.

1.

Mengurangi dana pendamping P;B7, termasuk local cost .

2.

Penambahan dana untuk gaji'upah, honorarium, dan perjalanan dinas.

Soal *a#ihan

+. (elaskan hakikat efisiensi belanja negara 4 ). Sebutkan 2 !empat" alur efisiensi belanja negara 3 1.

%agaimana hubungan antara Menteri Keuangan dengan %upati 'Ialikota dalam optimalisasi belanja negara di tingkat kabupaten'kota 4

2. (elaskan

Ke#enangan

Menteri

Keuangan

c.N.

Direktur

(enderal

&nggaran 4 5. Sejauhamana penilaian &nda tentang optimalisasi pemanfaatan anggaran di ndonesia 4 Menurut &nda, sebaiknya (abatan Menteri Keuangan diserahkan kepada kalangan &kademisi atau Politisi 4

BAB @II TE+RI PEMUNGUTAN SUARA istem keterwakilan lembaga legislatif yang dilakukan secara langsung dewasa ini* akan benar-benar menjadi alat refresentasi kepentingan publik* apabila masyarakat secara cerdas dan teliti memilih wakilnya yang benar-benar amanah dan profesional * bukan didasari oleh pertimbangan emosional sesaat.

12.1. Be%e$a-a
Dalam teori pemungutan suara atau $oting, terdapat beberapa sistem yang umumnya dilakukan, yaitu/ +.

Sistem pilihan berdasarkan suara bulat !aklamasi"

).

Sistem pilihan berdasarkan suara terbanyak 

1.

Sistem pilihan berdasarkan pilihan titik !point $oting"

2.

Sistem pilihan berdasarkan pilihan ganda !plurality $oting"

5.

Teori demokrasi per#akilan Pilihan suara bulat !aklamasi" merupakan cara pemungutan suara dengan

suara bulat dimana +** persen orang setuju akan diadakannya suatu proyek dan merupakan cara yang paling baik. ni disebabkan karena c ara ini dapat melindungi golongan minoritas dalam suatu masyarakat. Misalnya, pemerintah akan melaksanakan suatu proyek pembangunan dam. Dari para pemilih, sebanyak LL  persen petani setuju adanya dam tersebut akan tetapi + persen penduduk tidak  setuju karena mereka akan tergusur dengan adanya dam tersebut. Dengan cara aklamasi maka proyek dam tersebut tidak akan dapat dilaksanakan karena ada golongan minoritas yang tidak setuju sehingga kepentingan mereka dalam cara  pemungutan suara aklamasi ini terjamin. Pemungutan suara dengan cara aklamasi ini sangat sulit untuk dapat mencapai suatu keputusan, terutama apabila jumlah  pemungut suara besar sekali. Semakin besar jumlah orang akan semakin sulit tercapai suatu persetujuan secara aklamasi. Pilihan berdasarkan suara terbanyak diambil apabila jumlah orang yang setuju jumlahnya lebih besar daripada jumlah orang yang tidak setuju. Sistem ini yang paling sederhana adalah 5* persen plus satu X!n')"+Y, atau sistem kuorum di mana keputusan dilaksanakan apabila dua per tiga suara X!)'1"nY menyatakan

setuju. (adi, apabila jumlah pemilik sebanyak +** orang, maka proyek akan dilaksanakan apabila 5+ orang menyatakan setuju atau E5 orang menyatakan setuju.

12.2. Pe)ilihan Sua$a Ti#ik (Poin# 8o#ing

Pemilihan suara berdasarkan titik dilakukan dengan cara memberikan angka tertentu kepada setiap pemilih yang dapat mengalokasikannya pada setiap  jenis proyek berdasarkan kesukaannya. Misalnya setiap pemilih diberikan nilai +** yang dapat dialokasikan pada tiga jenis proyek. Pemilih yang sangat tidak  suka pada suatu proyek akan dapat memberikan nilai nol pada proyek tersebut dan akan mengalokasikan semua nilainya untuk proyek yang sangat disukainya. Dengan demikian sistem pemilihan suara titik mencerminkan derajat kesukaan setiap pemilih atas berbagai jenis proyek. Tabel +*.+. Distribusi &ngka %erdasarkan Point oting Pilihan Polisi Dam &dil G* 2* %ei G 2 Surya )5 2* ;asil

L+

F2

(alan * L* 15 +)5

Pada tabel dapat dilihat bah#a &dil memberikan nilai G* untuk proyek   polisi, nilai 2* untuk pembangunan dam, dan karena sama sekali tidak menyukai  proyek pembuatan jalan maka ia memberikan nilai nol untuk proyek tersebut. Sebaliknya %ei tidak begitu suka akan proyek polisi dan dam, tetapi ia menyukai  proyek jalan sehingga ia member nilai L* untuk proyek tersebut. Surya menyukai ketiga proyek tersebut sehingga mengalokasikan nilai yang hampir sama untuk  ketiga proyek tersebut. ;asil keseluruhan menunjukkan bah#a proyek jalan mendapat nilai tertinggi yang berarti merupakan proyek yang paling disukai oleh ketiga orang tersebut #alaupun program tersebut merupakan pilihan pertama dari satu orang saja !%ei". Dalam hal pemungutan suara berdasarkan pilihan titik, maka setiap  pemilih akan dapat memenangkan proyek yang disukainya dengan menggunakan strategi. Misalnya, Surya menyukai proyek pembuatan dam. &pabila ia menggunakan strategi dengan memperkirakan secara tepat nilai yang diberikan

oleh &dil dan %ei untuk setiap pilihan, maka Surya dapat mengalokasikan semua nilainya pada suatu pilihan proyek sehingga hasilnya sesuai dengan preferensinya. Dengan menganggap &dil dan %ei tidak mengubah penilaiannya, maka hasil akhirnya akan menjadi seperti dalam tabel diba#ah ini. Tabel +*.). Strategi Surya =ntuk Memenangkan Pilihannya Pilihan Polisi Dam &dil G* 2* %ei G 2 Surya +* L* ;asil

EG

+12

(alan * L* * L*

Dengan demikian dapat diketahui bah#a hasil akhir tergantung dari strategi masing-masing pemilih agar hasil yang dicapai sesuai dengan skala kesukaan mereka terhadap setiap pilihan.

12.!. Teo$i "e)ok$asi Pe$:akilan

Dalam

kenyataan

jarang terdapat cara pemungutan suara

untuk 

menetapkan proyek-proyek pemerintahan dengan melibatkan seluruh masyarakat. Pada umumnya pemungutan suara dilakukan oleh rakyat melalui #akil-#akilnya. Model demokrasi per#akilan pertama kali dikemukakan oleh (oseph Schumpeter  dan kemudian dikembangkan oleh &nthony Do#ns. Model ini didasarkan pada suatu asumsi bah#a masyarakat dan #akil-#akil rakyat bertindak secara rasional yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan pribadi mereka masing-masing. Tujuan para politisi atau #akil-#akil rakyat adalah mempertahankan kedudukan mereka. ni dapat dilakukan apabila mereka menyuarakan kehendak  masyarakat yang

mereka #akili,

sehingga tujuan #akil

rakyat

adalah

memaksimalkan jumlah suara yang memilih. Tujuan rakyat yang utama adalah memaksimumkan manfaat yang diterima dari proyek-proyek pemerintahan dan meminimumkan pembayaran pajak. :akyat akan memilih #akil-#akil yang merupakan orang yang dapat me#akili keinginan mereka. Sebaliknya, #akil#akil rakyat juga berusaha untuk memilih proyek-proyek yang diinginkan oleh rakyat agar dapat tetap memperoleh pilihan dari rakyat sebagai #akil-#akil rakyat.

(adi menurut teori ini, adanya tujuan untuk memikirkan kepentingan diri masing-masing

indi$idu

menyebabkan

proyek-proyek

pemerintah

yang

dilaksanakan adalah proyek-proyek yang diinginkan oleh rakyat #alaupun mereka tidak secara langsung mengadakan pemilihan suara, tetapi melalui #akil-#akil mereka. Soal *a#ihan

+. &pa yang &nda ketahui dengan pemilihan proyek berdasarkan suara bulat 4 ). Dan (elaskan apa yang dimaksud dengan pemilihan proyek berdasarkan suara terbanyak 4 1. Menurut &nda, apa kelebihan pemilihan berdasarkan suara titik !point $oting" 4 2. Mengapa sering terjadi perebedaan kepentingan antara DP: dan Pemerintah dalam penyediaan barang publik di dalam sebuah negara demokrasi 4 5. Sejauhmana &nda menilai kepekaan anggota DP: di ndonesia dalam melaksanakan amanah rakyat yang telah memilihnya untuk duduk di lembaga legislatif4

"AFTAR PUSTAA

%adan &nalisa 6iskal Departemen Keuangan,  2ebijakan 8iskal9 1emikiran*  2onsep* dan ,mplementasi. (akarta/ Penerbit %uku Kompas. )**2. Departemen lmu konomi, 6M P%.  Modul M2. %konomi 0mum. disi ke 2 !%ahan =TS". P% %ogor. )**2. . Modul M2. %konomi 0mum !%ahan =&S". P% %ogor. )**E. Mangkoesoebroto, A.  %konomi 1ublik. disi 1. @ogyakarta/ %P6 @ogyakarta. )**+ :ahardja, P. dan Manurung, M.. Teori %konomi Mikro/ Suatu Pengantar disi Kedua. (akarta/ Bembaga Penerbit 6=,. +LLL. . Teori %konomi Makro/ Suatu Pengantar. (akarta/ Bembaga Penerbit 6=,. )**+. :osen, ;. S..  1ublic 8inance*  6ifth dition. Singapore/ Mc. Ara#-;ill %ook. +LLL. Simarmata, D(. &..  nalisa 1royek 1ublik dan 1emerataan. (akarta/ Bembaga Penerbit 6=. +LL1 =ndang-=ndang :epublik ndonesia 7omor 5 tahun +LLL Tentang :arangan  1raktek Monopoli dan 1ersaingan 0saha Tidak ehat , (akarta/ Sinar  Arafika, )***.