Go Publik

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Indonesia sebagai salah satu negara yang berkembang memiliki ciri-ciri adanya pembangunan di segala bidang. Salah satu kebijaksanaan pemerintah Indonesia dalam mendukung pembangunan adalah di bidang perekonomian dunia usaha.

Semakin

berkembangnya

kegiatan

usaha

perekonomian,

maka

akan

meningkatkan pertumbuhan suatu perusahaan. Pertumbuhan perusahaan di Indonesia secara kualitas maupun kuantitas cukup tinggi bila dilihat perkembangan adanya perusahaan yang telah menjadi perusahaan publik dimana saham-sahamnya yang dahulu hanya dapat dimiliki oleh pemegang saham tertentu saja. Dalam perkembangan dunia usaha, kegiatan jual beli efek di pasar modal banyak dipraktekkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik bagi perusahaan serta membuat perusahaan menjadi lebih terbuka dan terkenal dalam operasi bisnisnya.

1

Disamping sebagai pasar yang memperjualbelikan efek, sebenarnya pasar modal mempunyai peranan strategis yaitu sebagai sumber penghimpun dana, alternatif investasi bagi para pemodal, biaya penghimpunan dana relatif rendah, pasar modal mendorong perkembangan investasi.

1

Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 1

Universitas Sumatera Utara

Adapun tujuan perusahaan yang melakukan go public antara lain untuk melakukan perluasan usaha (ekspansi) atau diversifikasi usaha, memperbaiki struktur keuangan dan pengalihan kepemilikan (divestasi). Pasar modal sebagai suatu kegiatan dalam penawaran umum dan perdagangan efek (saham) dari perusahaan publik adalah salah satu lembaga pembiayaan atau wadah untuk mencari dana untuk perusahaan dan alternatif sarana investasi bagi masyarakat (investor). Pasar modal menjadi wadah pertemuan antara penjual dan pembeli saham, baik pada tahap pasar perdana ( primary market ) maupun tahap pasar sekunder ( secondary market ). ). Pada tahap pasar sekunder transaksi saham ini dilakukan dilantai bursa efek ( stock exchange) karena bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan saham di antara mereka. Berbeda dengan cara transaksi saham pada tahap pasar perdana, di mana transaksi saham dilakukan penawarannya oleh sindikasi penjamin emisi (underwriter ) dan agen penjual.

2

Suatu perusahaan yang bermaksud melakukan transaksi jual beli saham melalui pasar modal ( go public), seperti penawaran umum ( public offering ) dipersyaratkan untuk memenuhi kewajiban mempersiapkan dokumen-dokumen persyaratan pernyataan pendaftaran yang wajib diserahkan ke Bapepam.

2

Bismar Nasution (Buku I), Diktat Hukum Pasar Modal, Makalah Fakultas Hukum USU, 2003, hlm.1


Adapun tujuan perusahaan yang melakukan go public antara lain untuk melakukan perluasan usaha (ekspansi) atau diversifikasi usaha, memperbaiki struktur keuangan dan pengalihan kepemilikan (divestasi). Pasar modal sebagai suatu kegiatan dalam penawaran umum dan perdagangan efek (saham) dari perusahaan publik adalah salah satu lembaga pembiayaan atau wadah untuk mencari dana untuk perusahaan dan alternatif sarana investasi bagi masyarakat (investor). Pasar modal menjadi wadah pertemuan antara penjual dan pembeli saham, baik pada tahap pasar perdana ( primary market ) maupun tahap pasar sekunder ( secondary market ). ). Pada tahap pasar sekunder transaksi saham ini dilakukan dilantai bursa efek ( stock exchange) karena bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan saham di antara mereka. Berbeda dengan cara transaksi saham pada tahap pasar perdana, di mana transaksi saham dilakukan penawarannya oleh sindikasi penjamin emisi (underwriter ) dan agen penjual.

2

Suatu perusahaan yang bermaksud melakukan transaksi jual beli saham melalui pasar modal ( go public), seperti penawaran umum ( public offering ) dipersyaratkan untuk memenuhi kewajiban mempersiapkan dokumen-dokumen persyaratan pernyataan pendaftaran yang wajib diserahkan ke Bapepam.

2

Bismar Nasution (Buku I), Diktat Hukum Pasar Modal, Makalah Fakultas Hukum USU, 2003, hlm.1


Persiapan dokumen-dokumen ini akan dibuat oleh emiten dibantu oleh lembaga penunjang pasar modal, seperti lembaga penjamin emisi ( underwriter ), ), akuntan, konsultan hukum, dan notaris yang ditunjuk oleh emitan. Misalnya dokumen prospektus dikerjakan dengan bantuan penjamin emisi ( underwriter ), ), dokumen laporan akuntan dikerjakan dengan bantuan akuntan, dokumen pemeriksaan hukum dikerjakan oleh bantuan konsultan hukum. Sedangkan aset perusahaan akan dinilai dengan bantuan penilai dan segala akta yang diperlukan akan dibuat secara otentik oleh notaris. Dalam hal notaris melakukan kegiatannya di pasar modal maka notaris tersebut wajib melakukan pendaftaran sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-37/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996 dan Peraturan Nomor VIII.D.I. Akta yang dibuat Notaris adalah akta otentik dan otensitasnya itu bertahan terus bahkan sampai sesudah ia meninggal dunia. Tanda tangannya pada waktu akta itu tetap mempunyai kekuatan. Walaupun ia tidak dapat lagi menyampaikan keterangan mengenai kejadian-kejadian pada saat pembuatan akta itu. Apabila notaris untuk sementara waktu diberhentikan atau dipecat dari jabatannya, maka akta-akta tersebut tetap memiliki kekuatan sebagai akta otentik, tetapi akta-akta itu harus telah dibuat sebelum pemberhentian atau pemecatan sementara waktu itu dijatuhkan. Berkaitan dengan profesi Notaris sebagai salah satu profesi penunjang di pasar modal, maka Notaris akan melakukan pekerjaan semuanya yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan peraturan pelaksananya, serta memiliki tanggung jawab atas pekerjaan yang dilaksanakan dalam rangka suatu penawaran umum perusahaan. Lembaga hukum yang dikenal dengan sebutan Notariat tersebut


merupakan suatu keutuhan akan adanya jaminan yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (openbaar gezag) untuk di mana dan apabila undang-undang mengharuskan sedemikian atau di kehendaki oleh masyarakat membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik. Kebutuhan akan adanya jasa Notaris sebagai pembuat akta otentik di Indonesia telah di kenal sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Sedangkan di negara Anglo Saxon perkembangan Notaris berbeda dengan di negara kontinental di mana Notaris tidak berfungsi sebagai pembuat akta.

3

Dalam hal perusahaan akan melakukan penawaran umum, lembaga penunjang dan profesi pasar modal akan membantu emiten membuat dokumen-dokumen dan juga melakukan due diligence, sehingga mereka mengetahui secara mendalam tentang keadaan keuangan tahun-tahun terakhir, operasinya, proyeksi emiten dan prospek emiten. Dalam due diligence ini eksekutif emiten harus memberikan informasi yang akurat dan cukup pada lembaga penunjang dan profesi pasar modal. Karena hasil due diligence ini yang akan ditulis dalam dokumen-dokumen emiten pada waktu

pernyataan pendaftaran di Bapepam. Lembaga penunjang dan profesi pasar modal akan sangat hati-hati melihat informasi yang diberikan emiten pada waktu due diligence tersebut. Sebab hasil due diligence harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan

kewajiban keterbukaan. Disamping itu profesi pasar modal dalam melakukan due

3

G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta : Erlangga, 1999), hlm. 2, bandingkan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang memberikan ketentuan tentang Notaris yaitu: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”.


diligence harus bekerja sesuai dengan yang telah ditentukan dengan apa yang terdapat

dalam standard pemeriksaan profesi masing-masing dari pasar modal tersebut. Keterbukaan yang dilakukan emiten pada lembaga penunjang dan profesi pasar modal pada waktu membuat dokumen akan berlanjut pada keterbukaannya kepada

Bapepam.

Karena

dokumen-dokumen

yang

telah

disiapkan

harus

menyerahkannya kepada Bapepam yang sekaligus emiten mengadakan ekspose terbatas kepada Bapepam mengenai kelengkapan dokumen, kecukupan dan kejelasan informasi serta keterbukaan lainnya dari aspek hukum, akuntansi, keuangan dan manajemen emiten. Semua ini dilakukan untuk terciptanya keterbukaan bukan saja kepada Bapepam, tapi juga keterbukaan nantinya pada calon investor dan penyelanggara bursa efek. Dengan adanya pemberian informasi berdasarkan prinsip keterbukaan, maka dapat diantisipasi terjadinya kemungkinan investor tidak memperoleh informasi/fakta materil, atau fakta materil yang tidak lengkap disebabkan adanya informasi yang tidak disampaikan, sedangkan informasi itu sangat berfungsi sebagai bahan pertimbangan bagi investor untuk melakukan investasi. Antisipasi tersebut dapat dilakukan dengan adanya sistem keterbukaan wajib bagi perusahaan yang melakukan penawaran umum untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai keadaan usahanya, baik dari segi keuangan, manajemen produksi, maupun hal-hal 4 lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Sebelum melakukan listing, sebuah perusahaan harus terlebih dahulu go public dan sebagai pejabat umum dan sekaligus profesi penunjang, Notaris memiliki

tugas dan tanggung jawab. Adapun tugas pokok Notaris adalah memberikan penerangan dan saran-saran. Sebelum dibuatkan akta oleh Notaris, maka Notaris harus mengumpulkan data-data, keterangan-keterangan yang selengkapnya dan 4

Bismar Nasution (Buku II), Keterbukaan Dalam Pasar Modal, (Jakarta : Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2001), hlm. 1.


mempelajari akibat hukum yang akan terjadi, lalu memberikan saran-saran untuk mencegah timbulnya sengketa diantara para pihak sehubungan dengan akta yang akan dibuatnya. ”Kalau seorang Advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.”

5

Dalam penjelasan umum UUJN bahwa akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan pada pihak Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui, atau tidak menyetujui isi akta otentik yang ditandatanganinya. Dalam hal ini apabila Notaris telah mengikuti pembuatan akta sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang maka dia mendapat perlindungan hukum apabila terjadi sesuatu hal yang menimbulkan masalah dalam pembuatan akta tersebut. Apabila sebuah perusahaan akan listing, maka perusahaan tersebut harus membuat persiapan sampai perusahaan tersebut go public, dalam hal ini Notaris, sebagai profesi penunjang pasar modal sangat dibutuhkan karena merupakan persyaratan yang diajukan oleh undang-undang dan yang menjadi tugas dan tanggung

5

Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris , (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 244


jawab telah diatur dalam undang-undang. Bagi perusahaan yang akan melakukan jual beli di pasar modal sebelum listing, tugas dan tanggung jawab Notaris ada pada tahap pra emisi dimana Notaris memberikan due diligence terhadap perusahaan yang akan melakukan penawaran umum dan setelah listing Notaris berkewajiban membuat setiap akta apabila terjadi perubahan anggaran dasar. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Sebelum dan Sesudah Perseroan Terbatas Listing di Pasar Modal.” B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu : 1. Bagaimanakah tugas dan tanggung jawab Notaris sebelum dan sesudah listing di pasar modal ? 2. Bagaimana pelaksanaan due diligence Notaris dan prinsip keterbukaan di pasar modal? 3. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Notaris di Pasar Modal? C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilaksanakan dengan maksud : 1. Untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab Notaris sebelum dan sesudah listing di pasar modal 2. Untuk mengetahui pelaksanaan due diligence Notaris dan prinsip keterbukaan di pasar modal


3. Untuk mengetahui perlindungan bagi Notaris di Pasar Modal bila terjadi emiten yang memalsukan data.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis : a. Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya pengembangan ilmu hukum dan hukum pasar modal khususnya sebelum dan sesudah perseroan terbatas listing di pasar modal. b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menelusuri kemungkinan diadakannya penyempurnaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 2. Manfaat praktis : a. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dalam upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum pasar modal yang berhubungan dengan tugas dan tanggung Jawab Notaris di Pasar Modal. b. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan bagi BAPEPAM dan Notaris dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. E. Keaslian Penelitian

Penelitian

tentang

hukum

pasar

modal

di

Indonesia

sangat

jarang

dilaksanakan, namun agar tidak terjadi pengulangan suatu penelitian terhadap


masalah yang sama, peneliti biasanya akan mengumpulkan data tentang masalah tersebut sebelum melakukan kegiatan ilmiah.

6

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan (library research) khususnya di lingkungan Universitas Sumatera Utara Medan, judul tesis berupa ” Analisis Yuridis Terhadap Tugas Dan Tanggung Jawab Notaris Sebelum dan Sesudah Perseroan Terbatas Listing di Pasar Modal” yang pernah dilakukan antara lain:

1. Tanggung Jawab Due Diligence Notaris Dalam Perusahaan yang akan Go Public Oleh : Susi Agustina /MKn 2. Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Oleh : M. Zunuza / M.Kn F. Kerangka Teori dan Konsepsi 1. Kerangka Teori

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, dan teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenaran.

7

Kerangka teori adalah

kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang akan menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis.

6

8

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986),

hlm. 103 7

J.J.J.M. Wuisman, dalam M. Hisyam, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas , (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996), hlm. 203 8 M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung : Mandar Maju, 1994), hlm. 80


Pengertian mengenai hukum banyak dikemukakan oleh para ahli hukum. Satu sama lain memiliki perbedaan sampai sekarang tidak ada satu pengertian hukum yang disepakati oleh semua pihak, karena masing-masing mempunyai perspektif yang berbeda . Secara garis besar pengertian hukum dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu : b. Hukum dilihat sebagai perwujudan nilai-nilai tertentu, maka metode yang dipergunakan bersifat idealis, metode ini selalu berusaha menguji hukum yang harus mewujudkan nilai-nilai tertentu. c. Hukum dilihat sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, maka perhatian terpusat pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom yang bisa dibicarakan sebagai subjek tersendiri terlepas dari kaitannya dengan hal-hal diluar peraturan tersebut. Cara pandang ini menggunakan metode normatif analitis. d. Hukum dipandang sebagai alat untuk mengatur masyarakat, maka metode yang digunakan adalah sosiologis. Metode ini akan mengkaitkan hukum kepada usahausaha untuk mencapai tujuan dan dalam memenuhi kebutuhan-keb utuhan konkrit 9 masyarakat. Pusat perhatiannya tertuju pada efektifitas dari hukum. Jadi, dari uraian tersebut nampak bahwa cara pandang mengenai hukum berimplikasi pada metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitan hukum. Untuk memperoleh pemahaman yang lengkap mengenai hukum, maka hukum harus dilihat dari dua sisi yang secara normatif ( law in books) dan sosiologis ( law in action).

Maka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah : a. Teori Sistem

9

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 6.


Teori sistem adalah kumpulan asas-asas hukum yang terpadu, yang merupakan landasan di atas mana dibangun tertib hukum.

10

Sistem adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang selalu pengaruh mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas.

11

Jadi dalam sistem hukum terdapat sejumlah asas-asas Hukum yang menjadi

dasar dalam pembentukan norma hukum dalam suatu perundang-undangan. Dengan teori sistem hukum tersebut maka analisa masalah yang diajukan adalah lebih berfokus pada sistem hukum positif khususnya mengenai subtantif hukum yakni peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris dan Pasar Modal b. Teori Positivisme Jhon Austin yang meupakan aliran hukum positif mengartikan : Hukum itu sebagai a command of the lawgiver (perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa), yaitu suatu perintah mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan, hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup ( closed logical system). Hukum secara tegas dipisahkan dari moral dan keadilan tidak didasarkan pada penilaian baik12 buruk.

10

Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Alumni, Bandung 1983, hlm 15. Bandingkan, Mahadi, Filsafat Hukum Suatu Pengantar , (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989), hlm 119, menjelaskan bahwa asas adalah sesuatu yang dapat dijadikan alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyandarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal, yang hendak dijelaskan. 11 C.F.G Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, (Bandung;Alumni, 1991), hlm 56 12 Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, (Bandung : Mandar Maju, 2002), hlm 55


Pembentukan hukum dalam bentuk hukum positif harus berorientasi pada asas-asas hukum sebagai jantung peraturan hukum tersebut.

13

c. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pasal 1 ayat 1 UUJN yang dimaksud dengan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Sedangkan dalam Peraturan Jabatan Notaris dalam Pasal 1 yang dimaksud : Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suata akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktenya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akte itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. UUJN termasuk dalam lingkup undang-undang dan peraturan-peraturan organik, karena mengatur tentang Jabatan notaris. Materi yang diatur di dalamnya termasuk dalam dalam hukum publik, sehingga ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa ( dwingend recht ). Di dalam penjelasan umum UUJN dikatakan : Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta 13

Satjipto Rahardjo, Op.Cit, hlm. 15 , menyatakan bahwa disebut demikian karena dua hal yakni, pertama, asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, artinya peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kedua, sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum.


otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberikan sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan tepat. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap peraturan perundanganundangan yang terkait bagi para pihak penandatangan akta. Selanjutnya pasal 15 UUJN menyatakan : 1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberi grosse salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta – akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang – undang. 2. Notaris berwenang pula : a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus; c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; g. membuat akta risalah lelang; 3. Selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peratuan perundang – undangan. Selama tidak diatur dalam undang-undang maka dalam menjalankan tugasnya seorang notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan notaris. Dalam kode


etik notaris di Indonesia telah ditetapkan beberapa kaidah yang harus dipegang oleh notaris diantaranya adalah :

14

a.

Kepribadian notaris, dalam hal ini dijabarkan kepada : 1. dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila sadar dan taat kepada hukum peraturan jabatan notaris , sumpah jabatan, kode etik notaris dan berbahasa Indonesia yang baik; 2. memiliki prilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional, terutama sekali dalam bidang hukum; 3. berkepribadian dan baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan notaris, baik di dalam maupun di luar tugas jabatannya;

b.

Dalam menjalankan tugas, notaris harus : 1. menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab; 2. menggunakan satu kantor sesuai dengan yang ditetapkan undang-undang, dan tidak membuka kantor cabang dan perwakilan dan tidak menggunakan perantara; 3. tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi

c.

Hubungan notaris dengan klien harus berlandaskan : 1. notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya; 2. notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota mayarakat menyadari hak dan kewajibannya; 3. notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu;

d.

Notaris dengan sesama rekan notaris haruslah : 1. hormat-menghormati dalam suasana kekeluargaan; 2. tidak melakukan perbuatan atau persaingan yang merugikan sesama; 3. saling menjaga dan membela kehormatan dan korps notaris atau dasar solidaritas dan sifat tolong menolong secara konstruktif.

Di bidang pasar modal, Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam hubungan dengan penyusunan Anggaran Dasar para pelaku pasar modal dan pembuatan kontrak-kontrak penting seperti kontrak reksa dana, kontrak penjaminan emisi dan perwali amanatan yaitu untuk menjamin keaslian dan kepercayaan para pihak melalui pengesahan dari notaris.

14

Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 35


Jasa Notaris diperlukan dalam hal-hal lain seperti :

15

1. Membuat berita acara RUPS dan menyusun Pernyataan Keputusan–keputusan RUPS baik untuk persiapan go public maupun RUPS setelah go public 2. Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS seperti kesesuaian dengan Anggaran Dasar Perusahaan, Tata Cara Pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS. 3. Meneliti perubahan Anggaran Dasar (AD) agar tidak terdapat materi pasalpasal dalam AD yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan diperlukan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian pasal dalam AD agar sejalan dan memenuhi ketentuan menurut peraturan di bidang pasar modal dalam rangka melindungi investor dan masyarakat. d. Pasar Modal Pasar modal merupakan suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham dan obligasi. Dalam pengertian klasik, seperti dapat dilihat dalam praktek-prakteknya di negara-negara maju, perdagangan efek sesungguhnya merupakan kegiatan perusahaan swasta. Motif utamanya terletak pada masalah kebutuhan modal bagi perasahaan yang ingin lebih memajukan usaha dengan menjual sahamnya pada para pemilik uang atau investor baik golongan maupun lembaga-lembaga usaha. U Tun Wai dan Hugh T. Patrick, menyebutkan 3 (tiga) pengertian tentang 16 pasar modal, yaitu: 1. Definisi yang luas. Pasar modal adalah kebutuhan sistem keuangan yang terorganisir, termasuk bank-bank komersial dan semua perantara di bidang keuangan serta suratsurat berharga jangka panjang dan jangka pendek, primer dan tidak langsung. 2. Definisi dalam arti menengah. 15

M. Irsan Nasarudin,et.al., Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2008),

16

Panji, Anoraga dan Piji P akarti, Pengantar Pasar Modal, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)

hlm. 95 hlm. 6


Pasar modal adalah semua pasar yang terorganisir dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat kredit (biasanya yang berjangka waktu lebih dari 1 (tahun) termasuk saham-saham, obligasi, pinjaman berjangka, hipotik, dan tabungan serta deposito berjangka. 3. Definisi dalam arti sempit. Pasar modal adalah pasar terorganisir yang memperdagangkan saharn-saham dan obligasi dengan memakai jasa makelar, komisioner dan underwriter. Pasar modal adalah pasar dimana diterbitkan serta diperdagangkan surat-surat berharga jangka panjang, khususnya obligasi dan saham.

17

Sebagaimana halnya pasar

uang, maka pasar modal dapat diartikan dalam ruang lingkup lokal, regional dan nasional. Oleh karena menyangkut dana-dana jangka panjang, maka pasar modal mengandung pengertian modal ekonomi. Dana-dana yang dihasilkan melalui penerbitan instrumen kredit oleh dunia usaha dan perorangan diinvestasikan dalam persediaan (inventories) ataupun harta tetap (fixed assets). Pengertian pasar modal di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal pada Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa “pasar modal adalah bursa efek seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 67). Jadi pengertian pasar modal adalah bursa-bursa perdagangan di Indonesia yang didirikan untuk perdagangan uang dan efek. Lebih lanjut ditegaskan bahwa pengertian efek disini adalah setiap saham, obligasi dan bukti lainnya, termasuk sertifikat atau surat pengganti serta bukti sementara dan surat-surat tersebut, bukti

17

Defenisi ini menyangkut jenis pasar yang dapat dikenali secara terpisah yaitu pasar perdana, dimana surat-surat berharga pertama kalinya diterbitkan dan pasar skunder, dimana suratsurat berharga itu diperdagangkan. Pandji Anoraga,,Ibid, hlm. 8


keuntungan dan surat jaminan, opsi, obligasi atau bukti pernyataan dalam modal atau pinjaman lainnya, atau setiap alat yang lazim dikenal sebagai efek. Pengertian pasar modal juga dapat dilihat dalam KUH Dagang yaitu: bursa adalah tempat pertemuan para pedagang, juragan kapal, makelar, kasir, dan orangorang lain yang bersangkutan dengan perdagangan. Hal itu diselenggarakan berdasarkan kekuasaan Menteri Keuangan. Pada Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM), menyatakan bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjual-belikan sekuritas”.

18

Istilah pasar modal dipakai sebagai terjemahan dari istilah “capital market” yang berarti suatu tempat atau sistem bagaimana caranya dipenuhinya kebutuhankebutuhan dana untuk kapital suatu perusahaan, merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan.

19

Pasar Modal atau “capital market” adalah merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual-belikan baik dalam bentuk

18

Eduardus Tandelilin, Analisis Investasi dan Management Portofolio , (Yogyakarta : BP-FE, 2000), hlm. 15 19 Munir Fuady, Op.Cit , hlm. 165


uang ataupun modal sendiri.

20

Setelah mengetahui pengertian pasar modal secara

definitif, maka klasifikasi daripada karakteristik pasar modal yakni sebagai berikut: 1. Dari sudut pandangan pemakai dana. Terdapat berbagai macam pihak terlibat didalam kegiatan pasar modal. Dengan adanya dana yang tersedia bagi pihak-pihak yang membutuhkannya, maka berbagai instrumen menjembatani antara mereka yang membutuhkan dana dengan para penanam modal (investor). 2. Dari sudut pandangan jenis instrumen yang ditawarkan melalui pasar modal. Yakni apakah mempergunakan instrumen hutang jangka menengah atau jangka panjang atau instrumen modal perusahaan. 3. Dari sudut jatuh temponya instrumen yang diperdagangkan di pasar modal. Sebagaimana diketahui, transaksi surat-surat berharga yang jatuh temponya dalam waktu kurang dari 1 (satu tahun) diiakukan dalam pasar uang (money market) ataupun pasar dana-dana jangka pendek (short term market). Sehingga dana-dana jangka menengah (intermediate term funds) dan jangka panjang (long term funds), perdagangannya dilakukan didalam pasar modal. 4. Dari sudut pandangan tingkat sentralisasi. Sebagaimana telah diketahui, bahwa ruang lingkup suatu pasar modal ternyata mencakup permasalahan yang cukup luas dan tersebar, mencakup dunia perbankan dan asuransi guna meminjamkan dana yang menganggur, sarana untuk memperjual-belikan saham suatu perusahaan sarana bagi pemerintah untuk memperjualbelikan saham suatu perusahaan, sarana bagi pemerintah menjual obligasi negara dan sarana investasi bagi pemodal kecil. 5. Dari sudut pandangan transaksinya. Maka dalam suatu pasar modal transaksi yang dilakukan oleh para pemodal dan pemakai dana terjadi dalam suatu pasar yang sifatnya terbuka (open market) dan tidak langsung. 6. Di dalam mekanisme pasar modal dikenal adanya penawaran pada pasar perdana (primary market) dan pasar sekunder/bursa (secondary market). Hal tersebut menimbulkan perbedaan antara transaksi pada pasar perdana 21 dengan transaksi pada pasar skunder atau bursa. Struktur pasar modal di Indonesia diatur dalam UUPM. Di dalam UndangUndang tersebut dijelaskan bahwa kebijakan di bidang pasar modal ditetapkan oleh

20

M. Fakhruddin dan M. Sopian Hadianto, Pengantar dan Model Analisis Investasi di Pasar Modal, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2001), hlm. 1 21 Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, Op.Cit , hlm. 4


Menteri Keuangan. Sedangkan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Bapepam.

a. b. c.

d. e.

f. g.

Pasal 3 UUPM menjelaskan fungsi Bapepam sebagai berikut : Menyusun peraturan di bidang pasar modal Menegakkan peraturan di bidang pasar modal Membina dan mengawasi pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan pendaftaran dan Bapepam dan pihak iain yang bergerak di bidang pasar modal. Menetapkan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi emiten dan perusahaan publik. Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Menetapkan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. Mengamankan teknis pelaksanaan tugas pokok Bapepam sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku pasar modal di Indonesia terdiri dari :

22

1. Pelaku utama pasar modal a. Emiten b. Investor 2. Lembaga penunjang pasar modal a. Biro Administrasi Efek (BAE) b. Kustodian (tempat penitipan harta) c. Wali Amanat (Trustee) 3. Profesi penunjang pasar modal a. Akuntan Publik b. Notaris c. Konsultan Hukum d. Perusahaan Penilai e. Pemeringkat Efek 4. Perusahaan Efek a. Penjamin Emisi Efek b. Perantara Pedagang Efek (Pialang, broker ) c. Manajer Investasi Menurut Pasal 1 UUPM yang dimaksud dengan : 22

Imam Sjahputra Tunggal, Tanya Jawab Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia, (Jakarta: Harvarindo, 2000), hlm. 10


1. Emiten adalah Pihak yang melakukan penawaran umum 2. Biro Administrasi Efek (BAE) adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek 3. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. 4. Wali Amanat adalah Pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang. 5. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual. 6. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain. 7. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku Selanjutnya di dalam penjelasan pasal 64 UUPModal yang dimaksud dengan : 1. Akuntan adalah Akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri dan terdaftar di Bapepam. 2. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di Bapepam. 3. Konsultan hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum pada Pihak lain yang terdaftar di Bapepam 4. Penilai adalah Pihak yang memberikan penilaian atas asset perusahaan dan terdaftar di Bapepam. Menurut UUPM pasal 1 angka 6, emiten adalah Pihak yang melakukan kegiatan penawaran umum. Dengan demikian istilah Emiten mengacu kepada kegiatan yang dilakukan perusahaan yang menjual sebagian sahamnya kepada masyarakat investor melalui penawaran umum (pasar perdana). Saham yang telah dijual kepada investor tersebut akan diperjualbelikan kembali antar investor melalui bursa efek (pasar sekunder)


Perusahaan publik menurut pasal 1 angka

22 adalah perseroan yang

sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah Perusahaan tercatat adalah perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya di suatu bursa efek. Umumnya perusahaan yang telah menawarkan sahamnya kepada masyarakat luas ( go public) selanjutnya mencatatkan sahamnya di bursa efek. Jadi disini emiten itu adalah pihak yang melakukan kegiatan penawaran umum, sedangkan setelah perusahaan tertutup itu selesai melakukan penawaran umum di pasar primer perusahaan itu berubah menjadi perusahaan publik karena sahamnya telah dimiliki oleh masyarakat umum, dimana umumnya perusahaan yang

go public akan

mencatatkan sahamnya di bursa efek, dimana sahamnya telah tercatat di bursa efek untuk dapat diperdagangkan di pasar sekunder dinamakan dengan perusahaan tercatat (listed company).

e. Keterbukaan dalam Pasar Modal Keterbukaan atau disclosure merupakan komponen penting dalam sekuritas. Dalam kegiatan pasar modal adalah kewajiban pihak-pihak dalam suatu penawaran umum untuk memperhatikan dan memenuhi prinsip keterbukaan.


Menurut UUPM dalam Pasal 1 angka 25 disebutkan yang dimaksud dengan keterbukaan (disclosure) adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut. Keterbukaan informasi tidak saja diwajibkan pada waktu perusahaan tersebut menawarkan efeknya kepada masyarakat pertama kali, akan tetapi juga selama efek perusahaan tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Ada 3 (tiga) tujuan keterbukaan (disclosure) dalam pasar modal yang antara lain adalah :

23

1. Untuk memelihara kepercayaan publik terhadap pasar. Dalam hal ini kepercayaan investor sangat relevan ketika munculnya ketidak percayaan publik terhadap pasar modal yang pada gilirannya mengakibatkan pelarian modal (capital flight) secara besar-besaran dan seterusnya dapat mengakibatkan kehancuran pasar modal (bursa saham). 2. Menciptakan mekanisme pasar yang efisien. Pasar yang efisien berkaitan dengan sistem keterbukaan (disclosure) wajib. Sistem keterbukaan (disclosure) wajib berusaha menyediakan informasi tekhnis bagi anggota saham dan profesional pasar. 3. Memberi perlindungan terhadap investor. Dengan adanya keterbukaan (disclosure) maka secara tidak langsung akan memberi perlindungan kepada investor yang apabila dalam membuat perjanjian pembelian saham oleh investor kemudian terdapat penipuan dalam bentuk perbuatan yang menyesatkan, misalnya pernyatan (missrepresentation) informasi, maka perlindungan investor tersebut dilihat dari sisi ketentuan perjanjian sebagai mana diatur dalam KUHPerdata hanya sebatas pembatalan perjanjian transaksi saham.

23

Bismar Nasution (Buku II), Op.Cit, hlm. 9


Para investor khususnya investor profesional dan investor institusional selalu aktif mengumpulkan berbagai informasi dan memanfaatkannya untuk memahami harga-harga saham yang ditawarkan dalam pasar perdana maupun pasar sekunder. Informasi yang dikumpul adalah informasi yang mengandung fakta materil. Menurut Pasal 1 butir 7 UUPM menyatakan informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek kepada bursa efek dan atau keputusan pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Setiap perusahaan publik atau emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, harus menyampaikan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat secepat mungkin, paling lambat akhir kerja ke-2 (kedua) setelah keputusan atau terjadinya suatu peristiwa, informasi atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal. Informasi atau fakta material yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga efek atau keputusan investasi pemodal, antara lain sebagai berikut:

24

1. Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan. 2. Pemecahan saham atau pembagian deviden saham. 3. Pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya. 4. Perolehan atau kehilangan kontrak penting. 5. Produk penemuan baru yang berarti. 6. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen. 7. Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya. 8. Pengumuman pembelian efek yang bersifat utang. 24

Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-86/PM/1996 Tanggal : 24 Januari 1996 Tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik


9. Pembelian atau kerugian penjualan aktiva yang material. 10. Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting 11. Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan, dan atau direktur dan komisaris perusahaan. 12. Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain. 13. Penggantian Akuntan yang mengaudit perusahaan. 14. Penggantian Wali Amanat. 15. Perubahan tahun fiskal perusahaan. Pada umumnya pelanggaran prinsip keterbukaan (disclosure) termasuk juga pernyataan menyesatkan sebab adanya missrepresentation atau pernyataan dengan membuat penghilangan (omission) fakta materil, baik dalam dokumen-dokumen penawaran

umum

maupun

dalam

perdagangan

saham.

Pernyataan

tersebut

menciptakan gambaran yang salah dari kualitas emiten, manajemen dan potensi ekonomi emiten. Oleh karena itu peraturan pelaksanaan prinsip keterbukaan (disclosure) membuat larangan atas perbuatan missreprentation dan omission.

Larangan lainnya juga dapat dilihat dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang melarang seseorang yang dengan cara apapun untuk membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan, yang dapat mempengaruhi harga saham di Bursa Efek, yaitu apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan: 1. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan. 2. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.


UUPM menggariskan bahwa siapa saja yang memberikan gambaran yang salah mengenai transaksi yang terjadi di bursa merupakan tindakan yang melanggar hukum sehingga mendefenisikan bahwa manipulasi pasar sebagai kejahatan yang dapat dikenakan hukuman berat. Setiap emiten dilarang melakukan tindakan yang dapat menciptakan gambaran semu atau menyesatkan terhadap harga dan aktifitas perdagangan yang dapat mengakibatkan suatu kondisi :

25

1. Meningkatkan harga efek secara artificial yang menjadikan orang lain terpengaruh untuk membeli. 2. Menurunkan harga efek secara artificial yang mengakibatkan orang lain agar terpengaruh untuk menjual. 3. Menampilkan harga efek secara artificial untuk mempengaruhi orang lain agar membeli atau menjual. 4. Melakukan suatu kegiatan yang memberi kesan kondisi efek tertentu tetap aktif diperdagangkan 5. Melakukan suatu kegiatan atas suatu efek tertentu dengan tujuan window dressing. 6. Melakukan transaksi efek tanpa mengakibatkan perubahan pemilik penerima manfaat. Secara bebas pengertian manipulasi adalah kegiatan yang melibatkan serangkaian transaksi sehingga menyebabkan harga efek di bursa naik, tetap atau turun bahkan menimbulkan kesan terciptanya perdagangan yang aktif dan kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan efek. Transparansi di pasar modal terutama ditujukan kepada keterbukaan perusahaan yang menawarkan efeknya di pasar modal (emiten). Emiten dituntut

25

Lambock V Nahattands, Aspek Penegakan Hukum Dalam Kegiatan Pasar Modal, Makalah Pada Seminar Perlindungan Masyarakat Investor, (Jakarta, 14 Juni 1995), hlm. 12


untuk mengungkapkan semua informasi yang material mengenai keadaan bisnisnya termasuk keuangan, aspek hukum, manajemen dan harta kekayaannya kepada masyarakat. Informasi yang diberikan ini harus merupakan informasi yang dijamin kebenarannya. Apabila informasi yang material yang seharusnya diketahui investor ternyata tidak diungkapkan seluruhnya atau salah dalam mengungkapkannya sehingga menimbulkan kerugian bagi investor, maka emiten wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita investor. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa terdapat suatu mekanisme transparansi dan adanya jaminan atas kebenaran informasi yang secara implisit terkandung unsur perlindungan bagi investor. 2. Konsepsi

Konsepsi merupakan alat yang dipakai oleh hukum di samping yang lain-lain, seperti asas dan standar untuk mengetahui batasan-batasan yang diteliti. Oleh karena itu kebutuhan untuk membentuk konsep merupakan salah satu sari hal-hal yang dirasakan pentingnya dalam hukum. Konsep adalah suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang di hasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam fikiran penelitian untuk keperluan analitis.

26

Kerangka konsepsional mengungkapkan beberapa

konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan untuk sebagai dasar penelitian hukum.

27

Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai. Oleh 26

Satjipto Rahardjo, Op.Cit, hlm. 306 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 7 27


karena itu dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu : a. Analisis Yuridis

: penyelidikan terhadap suatu peristiwa berdasarkan hukum atau menurut hukum.

b. Tugas

28

: Yang wajib dikerjakan atau ditentukan untuk dilakukan; pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang

c. Tanggung jawab

29

: keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada

sesuatu

hal,

boleh

dituntut,

dipersalahkan,

diperkarakan) d. Notaris

: Pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan aktanya, menyimpan minutanya, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain 30 atau orang lain, yang ditetapkan oleh Undang-undang.

e. Perseroan Terbatas

: Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,melakukan kegiatan

28

Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), hlm. 32 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1215 30 Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 29


usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan 31 pelaksananya. f. Listing

: Pencatatan efek di papan bursa efek

g. Pasar Modal

: Pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri.

h. Prinsip Keterbukaan

: Pedoman

umum

yang

32

mensyaratkan

emiten,

perusahaan publik dan pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dan efek tersebut. i. Due Diligence

33

: Kewajiban mutlak bagi pihak yang berkepentingan untuk

memverifikasi

keterbukaan

yang

keakuratan

berhubungan

dari

dengan

prinsip sekuritas

perusahaan dan merupakan standar untuk penyelidikan dan penelitian yang merupakan bahagian dari proses persiapan penawaran umum yang akan dilakukan oleh perusahaan,

oleh

karena

itu

sebahagian

pihak

menafsirkan due diligence itu dengan “penelitian yang mendalam.

34

31

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT) 32 Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin. , Pasar Modal di Indonesia, Pendekatan Tanya Jawab, (Jakarta: Salemba, 2001) , hlm. 1 33 Pasal 1 angka 26 UUPM 34 Asril Sitompul, Due Diligence dan Tanggung Jawab Lembaga-Lembaga Penunjang Pada Proses Penawaran Umum, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 2


G. Metode Penelitian 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analisis permasalahan yang dikemukakan. Penelitian bersifat deskriptif analisis adalah suatu penelitian yang berusaha menggambarkan fakta dan data – data mengenai tugas dan tanggung jawab Notaris sebelum dan sesudah Perseroan Terbatas listing di pasar modal, kemudian melakukan penyusunan dan pengolahan dan penilaian terhadap data – data yang ditemukan sehingga diperoleh gambaran lengkap dan menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yaitu dengan menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan juga literatur yang membahas permasalahan yang diajukan, dimana datanya bersumberkan dari data pustaka (library research) dengan membuat wawancara ke Notaris. 2. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, maka data penelitian diperoleh dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. a. Data primer yaitu dengan menggunakan wawancara kepada Notaris. b. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain-lain.


Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh : 1) Bahan hukum primer yakni adalah hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer bersumber dari UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaan lainnya. 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan perpustakaan yang berisikan informasi tentang bahan primer yang berupa hasil-hasil penelitian, karya ilmiah dari kalangan hukum serta yang berupa hasil-hasil penelitian, karya ilmiah dari kalangan hukum tentang pasar modal. 3) Bahan hukum tersier atau bahan penunjang, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan jurnal-jurnal ilmiah 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu sebagai berikut : a. Penelitian kepustakaan ( library research) dilakukan untuk menghimpun data sekunder dengan membaca dan memperlajari literatur-literatur, hasil-hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, teori-teori dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan dengan materi penelitian.


Go Publik

Recommend Documents